Harga Eceran (Kota Medan):Rp.2.500/eksemplar

EDISI 13614 - 20 FEBRUARI 2011

Redaksi/Usaha:Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit :PT Karya Peduli KebangsaanK O R A N K O R U P S I P O L I T I K K R I M I N A L

KPKPOSSELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2011

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

<<< selanjutnya baca Hal. 2

K OLOM REDAKSI

INSIDEN beruntun yang mengoyak kebebasan beragama mestinyamenampar para pemimpin negara ini. Bagaimana mungkin suatukelompok orang, sekalipun mungkin terorganisasi rapi, seolah lebihberkuasa dibanding Kepolisian Republik Indonesia? Pada pagi hinggatengah hari, mereka leluasa membuat onar di pengadilan, lalumembakar kendaraan bermotor dan merusak gereja.

Kepolisian baru mengusut mereka setelah masyarakat luas mengutukkerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah, itu. Publik benar-benarprihatin karena sehari sebelumnya telah meletup kejadian yang lebihtragis. Di sebuah kampung di Banten, penganut Ahmadiyah diseranghingga tiga orang meninggal. Aparat kepolisian setempat, yang telahmengetahui rencana penyerbuan ini, seolah juga membiarkannya.

Rakyat jelas menanti langkah konkret pemerintah dalammenegakkan hukum sekaligus menunjukkan bahwa negara ini masihberdaya. Pertama, orang tentu menunggu sanksi yang akan diberikankepada para pejabat kepolisian di daerah yang lalai. Jika tak adatindakan apa pun, publik akan menganggap kedua insiden itumerupakan rekayasa yang mungkin direstui pemerintah.

Kedua, kepolisian mesti mengungkap dalang di balik insiden. Tanpaadanya pengorganisasi aksi yang ditangkap, diadili, dan dihukumberat, rasa keadilan masyarakat akan dilecehkan. Khalayak akankecewa bila penegak hukum hanya menangkap pelaku di lapangan.

MengembalikanWibawa Negara

KPK: RE Siahaan

Bakal Ditahan

<<< selanjutnya baca Hal. 2

GUBSU-WAGUBSU PERANG DINGINGUBSU-WAGUBSU PERANG DINGINGUBSU-WAGUBSU PERANG DINGINGUBSU-WAGUBSU PERANG DINGINGUBSU-WAGUBSU PERANG DINGIN I HAL 8

JAKARTA - RE Siahaan ba-kal menambah daftar kepaladaerah dan mantan kepaladaerah yang menjadi peng-huni bui. Pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi(KPK) memastikan, WaliKota Pematangsiantar pe-riode 2005-2010 itu segeraditahan dalam statusnyasebagai tersangka dugaankorupsi APBD Tahun 2007.

“Iya, iya, pasti ke sana,”ujar Wakil Ketua KPK Har-yono Umar, kemarin. Diamengatakan hal tersebutsaat ditanya kemungkinanRE Siahaan segera ditahan.Hanya saja, Haryono menga-ku tidak tahu kapan mantancalon gubernur Sumut itubakal dipanggil ke KPK.Alasannya, jadwal pemang-gilan merupakan urusan tek-nis penyidik.

Haryono menjelaskan, pe-nyelewengan dana bantuansosial (bansos) sebenarnyasudah menjadi modus lamatindak pidana korupsi dibanyak daerah. Disebutkan,dari sekian banyak item pe-nganggaran, anggaran ban-sos memang paling mudah

diselewengkan. Dana itu olehpelaku dikatakan telah disa-lurkan ke masyarakat, lantasdibuatkan tanda tangan-tanda tangan dan bukti pene-rimaan yang dimanipulasialias fiktif.

Sementara, penggunaandana bansos itu juga tidakbisa dipantau. “Jadi danabansos itu memang rawansekali. Bilang sudah diserah-kan, dengan manipulasi tan-da tangan,” ujar Haryono.

Karenanya, KPK mendo-rong agar pemerintah meng-hapus saja alokasi dana ban-sos. Ini lebih baik daripadauang terus dikorupsi dansemakin banyak daftar kepa-la daerah atau mantan kepa-la daerah yang masuk penja-ra hanya gara-gara bansos.“Tak ada cara lain, distopsaja,” cetus Haryono.

Dikatakan, dana itu lebihbaik dialihkan untuk mem-bangun fasilitas publik saja.“Kalau untuk membangunjalan, lebih konkrit,” ujarnya.

KPK secara resmi mene-tapkan RE Siahaan, sebagaitersangka dugaan korupsi

JAKARTA - Desakan penetapanstatus Miranda Swaray Goeltomterkait kasus dugaan korupsi cekpelawat sejumlah anggota DPR RIperiode 1999-2004, terus bergulir.

Kini giliran politisi senior Par-tai Golkar angkat bicara. FahmiIdris, sang politisi mendesak Ko-misi Pemberantasan Korupsi(KPK) untuk menetapkan mantanDeputi Senior Gubernur Bank In-donesia (BI).

“Kalau kasusnya suap, penyuapmaupun penerima harus diber-lakukan sama. Tetapi saya melihathal itu tidak diberlakukan sama,belum ada keadilan, masih tebangpilih. Ini yang harus diluruskan,karena nggak bener. Dan tentangMiranda yang selalu dikatakan

tidak cukup bukti, saya mem-bantah hal itu," ungkap FahmiIdris di Kantor KPK Jakarta,Selasa (8/2).

Mantan Menko Perekonomianmelanjutkan kedatangannya dilembaga antikorupsi ini, mem-bawa atribut sebagai dewan ke-hormatan Tritura Ampera 66,untuk membantu KPK dalamupaya pemberantasan korupsi.

Dikatakan, terdapat sejumlahkeanehan dalam kasus cek pela-wat. Seharusnya, KPK menja-lankan kepastian hukum berda-sarkan undang-undang, asas kepa-tutan dan keadilan. Karena itu,KPK berdasarkan asas-asas itusemua, seyogyanya menetapkanstatus tersangka terhadap Miran-

da dalam kasus suap itu."Saya heran, mengapa

KPK sulit sekali mem-peroleh bukti terhadapMiranda. Padahal, su-dah terdapat dalamvonis mantan ang-gota DPR RI yangdahulu terlibat da-lam kasus itu se-hingga dianggapbukti tersebut cu-kup kuat," urai-nya denganpanjang lebar.

A p a l a g i ,KPK sudah

<<<

selanjutnya

baca Hal. 2

Camat dan Kades PerkuatKasus Korupsi RahudmanMEDAN - Kejaksaan TinggiSumatera Utara (Kejatisu)terus memburu kasusdugaan korupsi Wali KotaMedan Drs RahudmanHarahap MM. Dugaankorupsi ini dilakukanRahudman saat menjadiSekda Pemkab TapanuliSelatan (Tapsel) tahunanggaran 2004 lalu.

Keseriusan Kejatisu menanganikasus dugaan korupsi Rahudmanterlihat dengan diperiksanya se-jumlah Camat dan Kepala Desa sePemkab Tapsel beberapa hari lalu.

Dari hasil pemeriksaan yangdilakukan terhadap lima camatdan tujuh kepala desa terungkapdana APBD Tapsel tahun anggaran2004 senilai Rp1,5 miliar tidaksampai ketingkat kecamatan dandesa. Ini artinya, dugaan Rahudmanmelakukan tindak pidana korupsisemakin menguat.

"Indikasi yang kami temukansaat melakukan pemeriksaan di

Tapsel terungkap ada dana APBDtahun 2004 yang tak sampai kekecamatan dan desa," tegas KepalaSeksi Penerangan Hukum (Kasi-penkum) Kejatisu, Edi Irsan Tariganmelalui ponsel, Jumat (11/2).

Didampingi Kasi Penyidik Pidsus

Kejatisu Jufri SH menjelaskan,pemeriksaan yang dilakukan diPadangsidimpuan beberapa waktulalu mempertajam dugaan korupsiyang dilakukan Rahudman.

"Kita mengumpulkan ketera-ngan untuk mengungkap indikasi

korupsi Rahudman senilai Rp13,8miliar," ungkapnya.

Seperti diketahui, Tim PidanaKhusus Kejatisu dikomandoi Kepa-la Seksi Penyidikan Jupfri SH, sejakSelasa lalu, turun ke Padang-

<<< selanjutnya baca Hal. 2

JAKARTA - Proses penyidikan kasus dugaan korupsiAPBD Langkat dengan tersangka Gubernur SumutSyamsul Arifin, belum juga kelar. Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanantersangka Syamsul Arifin.

Sedianya masa tahanan 20 hari selesai, Kamis (7/2)lalu. Namun diperpanjang karena KPK masih perlumelakukan penyelidikan lanjutan. “Diperpanjang lagiselama 20 hari untuk penyelidikan lanjutan,” ujarkuasa hukum Syamsul Arifin, Syamsul Huda, di Jakarta,Senin lalu.

Dikatakan, Syamsul masih terus menjalani pemerik-saan. Syamsul juga belum tahu kapan penyidikanselesai dan dilimpahkan ke penuntutan untuk selanjut-nya disidangkan.

“Belum, belum tahu,” ujar Syamsul usai menjalanipemeriksaan dari pukul 10.00 hingga 15.00 WIB, Senin

KPK PerpanjangPenahananSyamsul Arifin

ROHIL - Angka kemiskinandi Kabupaten Rohil masihsaja menjadi “momok” pena-nganan pengentasan kemis-kinan di kabupaten itu. Ter-catat pada tahun 2011 angkakemiskinan di Rohil masihcukup tinggi, yakni 14 persen.Karenanya perlu penanga-nan yang serius dengan meli-batkan semua pihak.

Ketua DPRD Rohil Nas-rudin Hasan mengatakan halini ketika ditemui KPK Posusai mengikuti pengukuhan

Ikatan Keluarga Besar Rohil(Ikrohil) Dumai di GedungPendopo Dumai, belum lamaini.

Menurut Nasrudin angkaitu sudah menurun dari sebe-lumnya, tahun 2006 angkakemiskinan di Rohil 21 per-sen tahun 2011 menjadi 14persenSetiap tahun terjadipenurunan. Artinya, angkakemiskinan dapat diminima-lisir turun 7 persen.

Upaya Pemkab Rohil me-

Angka Kemiskinan di Rohil Masih Tinggi

<<< selanjutnya baca Hal. 2

KETUA DPRD ROHIL

Nasrudin Hasan

MEDAN - Lumbung Infor-masi Rakyat (LIRA) Medan,memberikan apresiasi kepa-da aparat kepolisian untukmengusut tuntas kasus duga-an pencurian besi-besi bekasbongkaran Pasar Sukaramaiyang terbakar, ke penadah-nya.

“Karena dari awal kitasudah melihat gelagat yangkurang sedap, baik itu ketikapasar tersebut terbakar mau-pun sampai pasar itu diru-buhkan,” ujar Walikota LIRAKota Medan, Ferdinan Gho-dang SE, Selasa lalu, di Me-

dan.LIRA juga menyayangkan

lemahnya Badan PengawasKota Medan dalam menyi-kapi persoalan Pasar Suka-ramai, sehingga pasar terse-but sangat rentan denganpenyimpangan. Mulai darikebakaran, pembongkaran,termasuk keberadaan kios-kios yang dianggap mubazir.

Mengenai raibnya besi-besi bekas bongkaran PasarSukaramai tersebut, pihak-nya tetap mendukung lang-kah kepolisian untuk mengu-sut dan memeriksa siapa

dalang dan penadah besi-besiyang notabene milik Peme-rintah Kota Medan itu. Bah-kan LIRA bersedia menga-wal kinerja kepolisian untukmenuntaskan kasus tersebut.

“Ini sudah tindakan pida-na berat dan harus diprosesmelalui hukum yang berlaku,karena Pemerintah KotaMedan sudah dirugikan ber-kali-kali hanya persoalanPasar Sukaramai,” ucapnyaseraya mengatakan, seharus-nya sikap Pemerintah KotaMedan harus transparan me-

LIRA Desak Usut Pencurian Besi Pasar Sukaramai

<<< selanjutnya baca Hal. 2 <<< selanjutnya baca Hal. 2

BANTAHAN BERITA

Sehubungan dengan laporan Mingguan KPK Pos Edisi 135tanggal 07-13 Februari 2011, berjudul “PTPN 3 Marsel SerobotLahan Petani". PTPN 3 Kebun Merbau Selatan dengan inimenjelaskan;

1. PTPN III tidak pernah melakukan penyerobotan lahan petani,areal yang selama ini diusahai PTPN III Kebun Marbau Selatanyang diklaim Kelompok Tani merupakan lahan HGU PTPN IIINomor Sertifikat 02.12.06.03.200009 yang diterbitkan BPN Pusat.

2. Foto yang dilampirkan dalam berita tersebut bukanmerupakan foto yang sebenarnya terjadi di areal Kebun MarbauSelatan dan kami menganggap itu merupakan rekayasa sertapencemaran nama baik perusahaan.

Demikian bantahan berita ini disampaikan. Tertanda ManajerPTPN III Kebun Marbau Selatan, Muhammad Nuh, SP.

CatatanPada poin pertama (1), Redaksi menjelaskan; laporan tersebut

sebelum diterbitkan telah mendapatkan keterangan dari pihakperkebunan.

Di poin kedua (2), Redaksi mengakui, foto adalah ilustrasikonflik lahan. Dan tidak bermaksud mencemarkan nama baikperusahaan. Atas kelalaian itu harap maklum.

(RED)

KPK POS

SAMBUNGANE D I S I 136

14 - 20 FEBRUARI 2011

2

KKKKKPPPPPKKKKKPOSKORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan:Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: ManaonLubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma BaktiSH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : JlT.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening:0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

MIRANDA PUNYA SENJATA AMPUH...............................................................................................dari hal 1

MENGEMBALIKAN ......dari hal 1

Mengungkap tuntas kedua kejadian itu sungguh penting agarkekerasan serupa tidak terulang. Selama ini penegak hukum tidak pernahserius menangani berbagai kasus yang mengusik kebebasan beragama.Dalam kasus penusukan anggota jemaat Huria Kristen Batak Protestandi Kota Bekasi, Jawa Barat, misalnya, si terdakwa hanya dijerat dengandelik “melakukan perbuatan tidak menyenangkan”. Ia pun dituntut denganhukuman yang ringan, enam bulan penjara.

Ketiga, publik juga menunggu sanksi yang diberikan terhadaporganisasi penebar kekerasan. Pembubaran organisasi seperti ini tanpamelalui proses pengadilan tentu akan mengundang kontroversi karenakonstitusi menjamin kebebasan berorganisasi. Undang-Undang No. 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan memang memungkinkanpejabat pusat maupun daerah membubarkan suatu organisasi yangdinilai menabrak aturan. Tapi undang-undang ini dibuat sebelum konstitusidiamendemen.

Itulah pentingnya memikirkan mekanisme yang lebih sesuai dengansemangat demokrasi dan konstitusi dalam membekukan ataumembubarkan organisasi. Misalnya, mengikuti mekanisme pembubaranpartai politik yang harus melewati Mahkamah Konstitusi.

Tanpa langkah konkret terhadap tragedi Pandeglang danTemanggung, wibawa pemerintah, bahkan negara, akan semakin merosotdi mata rakyat. Sikap tegas juga harus ditunjukkan oleh para pejabat dipusat maupun daerah dalam pergaulan sehari-hari. Rakyat tentu akanbertanya-tanya bila, setelah hiruk-pikuk ini mereda, mereka enteng sajabergandengan tangan lagi dengan tokoh organisasi yang selama inidianggap menebarkan kekerasan. (***)

melakukan upaya pence-gahan untuk tidak ke luarnegeri hingga setahun kedepan terhadap Mirandasejak November 2010. DitjenImigrasi sudah melaksana-kan perintah itu dengan me-nerbitkan surat dengan no-mor IMI.5.GR.02.06-3.20574. "Sayangnya, hinggakini tidak ada reaksi apa-apabagi Miranda, padahal pera-nannya sudah sangat trans-paran dan jelas di mata hu-

kum," tambahnya.Pertanyaan BesarDi tempat terpisah, ang-

gota Komisi III DPR, Nudir-man Munir juga menyatakankeheranannya, tentang sta-tus Miranda. "Ini menjadipertanyaan besar. Kita me-minta SOP KPK, namun su-dah lebih satu tahun takdiberikan," ujar politisi par-tai Golkar ini.

Namun, tambahnya, sete-lah dipertanyakan ada raha-

sia apa di balik SOP itu, barudiberikan. Setelah SOP dite-rima dan diteliti, ditemukanbeberapa kejanggalan.

Ditegaskan, seseorang di-jadikan tersangka jika sudahada dua alat bukti. Termasukdan tidak terbatas pada in-formasi atau data yang di-ucapkan. Jadi kalau sudahdiucapkan tersangka parapolitisi itu, berarti sudahcukup.

Ketika ditanya apakah

karena Miranda punya se-suatu yang membuat KPKtidak berdaya menahannya,Nudirman menegaskan; 'Jus-tru itu. Jika Miranda ditang-kap dan ditahan, dia akannyanyi'.

Miranda Goeltom, ujar-nya, punya nyanyian merdudi telinga pak Boediono(Wapres-red). Maka terjadi-lah sandera menyandera danitu yang dikhawatirkan.

"Saya punya perasaan ada

benang merah antar kasusCentury dengan MirandaGoeltom. Waktu kasus Cen-tury terjadi, Boediono men-jadi Gubernur BI dan DeputySeniornya adalah MirandaGoeltom," tegasnya.

Apa yang diungkapkanpolitisi dan anggota DPR itumengisyaratkan jika Miran-da Goeltom punya senjataampuh, sehingga dia tak bisaterjamah penegak hukum.

(ENDY/MF/BBS)

lalu. Hanya itu saja kalimat yang disampaikan Syamsul.Dia pun enggan ditanya materi pertanyaan penyidik.Dengan tergesa-gesa, dia langsung masuk ke mobiltahanan yang akan membawanya kembali ke rutanSalemba.

Menurut pengacaranya, pertanyaan yang diajukanpenyidik ke kliennya, hanya merupakan pertanyaan-pertanyaan ulangan saja. “Mereview pertanyaan-pertanyaan sebelumnya,” ujar Syamsul Huda.

Pimpinan KPK juga belum bisa memberikan kepastiankapan Syamsul disidangkan. Wakil Ketua KPK HaryonoUmar hanya mengatakan, pelimpahan berkas ke penga-dilan tipikor akan dilakukan secepatnya. “Mudah-mudahan bisa secepatnya,” ujar Haryono. (BBS/SP)

KPK PERPANJANG ......dari hal 1

ngenai Pasar Sukaramai ini.Terlebih lagi dengan ba-

rang-barang bekas bongka-ran pasar tersebut, sepertibesi-besi, eskalator, rollingdoor, kayu dan seng yangseharusnya dibeberkan kepublik dan dilakukan lelangterbuka kepada masyarakat.“Bukan menjualnya secaradiam-diam,” kesalnya.

Diketahui, sejumlah ele-men masyarakat menggelaraksi demonstrasi menuntutkepolisian memeriksa danmenangkap dalang penjua-lan besi-besi bekas PasarSukaramai yang dijual kepa-da penadah. Besi-besi itudiangkut melalui mobil colddiesel milik Satuan PolisiPamong Praja milik Peme-rintah Kota Medan ke arah

Jalan Eka Warni, Titi KuningMedan, dan diduga dijualdengan harga Rp700 juta.

Pasca terbakar, Pasar Su-karamai kemudian dibong-kar paksa oleh CV NR, yangkontraktornya berinisial Nalias Feb, yang tidak lainadalah menantu mantan Ke-tua DPRD Medan. Sebelumpengerjaan itu selesai, kon-traktor tersebut tidak me-ngantongi Surat PerintahKerja (SPK) dari PD Pasarmaupun Pemerintah KotaMedan.

Kontraktor tersebut ha-nya mengandalkan Penun-jukkan Langsung (PL) olehoknum pejabat di PemkoMedan yang menelan danahampir Rp200 juta yangberasal dari uang negara.

Sebelumnya pengerjaan itudilakukan oleh salah seoranganak mantan pejabat di dae-rah ini, berinisial A, tetapidalam pengerjaannya dise-rahkan sepenuhnya oleh Ntanpa SPK. Pasca perun-tuhan tersebut, SPK-nya ke-mudian menyusul, hal itu di-karenakan untuk memper-mudah pencairan dana peru-buhan pasar tersebut.

Padahal menurut Ang-gota DPRD Medan, beberapawaktu lalu mengatakan, pe-rubuhan pasar tersebut telahmelanggar Kepres 80. Kalaumemang pembongkaran pa-sar itu menggunakan uangnegara, dan menelan biayadiatas Rp100 juta, maka halitu harus melalui proses ten-der, dan tak bisa Penunjukan

Langsung.“Terkecuali, pengerjaan-

nya dilakukan secara swa-kelola, yakni PD Pasar seba-gai pelaksana. Namun berda-sarkan informasi, pengerjaanperuntuhan itu dilakukan pi-hak lain. Lantas kapan di-laksanakan tender peruntu-han itu sendiri,” kata anggotaDPRD Medan, MuslimMa’sum, kepada wartawan.

Setelah dibongkar, sisa-sia barang bongkaran sepertibesi, eskalator, kayu, seng danbatu rubuhan akan disimpandi Kebun Binatang MedanJalan Bunga Rampai IV, Ke-lurahan Simalingkar B. Na-mun nyatanya hanya seba-gian saja yang disimpan diKebun Binatang Medan ter-sebut.

Pantauan di Kebun Bina-tang Medan, beberapa waktulalu, yang terlihat hanyasejumlah seng dan besi-besibekas bongkaran, sedangkaneskalator senilari Rp1,5 mi-liar itu tidak terlihat di tanahkosong dekat kandang rusatersebut.

Menurut petugas di KebunBinatang Medan, besi-besiitu memang dari bekas PasarSukaramai. Tetapi, keberada-an besi-besi itu membuathewan-hewan di lokasi terse-but tidak nyaman. “Binatangdi sini lama-lama bisa stress,jika mereka stress maka nan-ti mereka tidak mau makandan bisa mati,” ucap seorangpetugas KBM yang enggandisebutkan namanya.

(VN)

LIRA DESAK USUT PENCURIAN BESI PASAR SUKARAMAI ............................dari hal 1

ngatasi kemiskinan, mem-bangun sarana dan prasa-rana transportasi, mengaksesdaerah terisolasi, membe-rikan rumah layak huni(RLH) kepada rakyat miskin,membuka lahan perkebunansawit rakyat miskin. Hanyasaja pembukaan lahan per-kebunan sawit memang be-lum maksimal karena ada-nya kendala tentang penye-diaan lahan.

RLH yang telah dibangunPemda Rohil tahun anggaran2007-2009 sebanyak 700unit biaya per unit Rp72 jutadengan konstruksi betonterdiri dari 2 kamar tidur danruang tamu, lantai kramik,atap seng. "Setiap desa men-dapat 5 unit, pemberian RLHjumlahnya tidak sama meli-hat kondisi desa tersebut,ada yang lebih. Sementarajumlah desa 155, dan keca-matan14 jumlah, denganpenduduk sekitar 683.000jiwa," ujarnya.

Ketua LSM NCW RohilAchmad Dahlan ketika dihu-bungi secara terpisah terkaitpenanganan pengentasankemiskinan di Rokan Hilirmengaku prihatin, karenadisetiap kesempatan BupatiRohil Annas Maamun kerapmengatakan pengentasankemiskinan merupakan skalaprioritas.

Apa yang disampaikanAnnas Maamun hanya untukmenyejukkan masyarakat.

Buktinya, masih ada 14 per-sen rakyat miskin di Rohil."Jumlah tersebut akan kitaevaluasi, jangan-jangan per-nyataan Ketua DPRD ituhanya di atas kertas saja,"ungkap Achmad menyikapiucapan Wakil Ketua DPRDNasrudin Hasan.

Menurut Achmad Dahlanpengentasan kemiskinan di-pastikan bisa lebih jauh ber-kurang, setidaknya bisa dimi-nimalisir sampai 15 persenjika pengelolaan keuangandaerah dilakukan secarabenar. Tidak ada yang nama-nya KKN (Korupsi Kolusidan Nepotisme), karena AP-BD Rohil dari tahun ke tahunsejak 2000 – 2011 menun-jukkan peningkatan yangluar biasa. Tahun 2010 sajaAPBD Rohil mendekati ang-ka Rp2 triliun.

Semestinya, tahun 2010angka kemiskinan bisa dite-kan, menjadi 6 persen bukanseperti sekarang 14 persen.Angka ini lumayan tinggidari jumlah penduduk683.000 jiwa x 14 persen,berarti ada 95.620 jiwa rak-yat miskin di Rohil.

Masih tingginya angkakemiskinan di Rohil akibatpengelolaan keuangan yangtidak transparan, sehinggamasih banyak daerah teri-solir yang belum tersentuhpembangunan. Kantong-kantong kemiskinan di Ro-kan Hilir masih didominasi

masyarakat yang tinggal didesa-desa terisolir sepertiKecamatan Pasir Limau Ka-pas, Sinaboi, Kubu, Bangkoangka kemiskinan masihsaja tinggi.

"Tingginya angka kemis-kinan membuktikan pena-nganan pengentasan kemis-kinan belum maksimal. Se-lama 5 tahun Pemkab Rohilhanya bisa menekan angkakemiskinan 7 persen. Artinyamenyisakan orang miskin 14persen. Kondisi tersebut sung-guh memprihatinkan," ung-kap Achmad.

Sejumlah keterangan yangdihimpun KPK Pos di Bagan-siapiapi menyebutkan,Pemkab Rohil di bawah ke-pemimpinan Annas Mamunselama kurun waktu 5 tahunterkonsentrasi pada pemba-ngunan fisik yang azas man-faatnya bagi rakyat miskintidak jelas.

Contohnya, pembangunanJembatan Pedamaran dilak-sanakan dengan sistem tahunjamak APBD 2008-2009-2010 menyedot dana APBDRohil sebesar Rp500 miliar.

Proyek pembangunan Jem-batan Pedamaran itu belumterealisasi 100 persen, namundananya sudah “kandas”.

Sementara pembangunanJembatan Pedamaran saat inimasih menggantung, untukkelanjutan pembangunanJembatan Pedamaran kabar-nya Bupati Rohil Annas Ma-

amun mengusulkan dana tam-bahan sebesar Rp200 miliar.Ini artinya membengkakmenjadi Rp700 miliar.

Kabar beredar di DPRDRohil, usulan Bupati RohilAnnas Maamun terkait danatambahan kelanjutan pem-bagunan Jembatan Pedama-ran itu dengan tegas ditolakFraksi Demokrat dan FraksiPKS. Akibat penolakan itudikabarkan Annas Maamun“kebakaran jenggot.” Sa-yangnya penolakan usulanBupati itu tidak boleh dieks-pos di media massa ada apa..?

Selain itu, masih banyakjembatan yang dibangunmenggunakan dana APBDRohil dengan biaya puluhanmiliar yang azas manfaat-nya tidak jelas. Pelaksana-annya kini masih menggan-tung seperti Jembatan RantoKopar. Jembatan Sinaboidan Jembatan PelabuhanPanipahan. Terkesan pengen-tasan kemiskinan dianaktirikan.

Kegagalan pembukaanperkebunan sawit rakyatyang dibiayai melalui danaAPBD ternyata bukan masa-lah tanah, akan tetapi pe-ngelolaan perkebunan ter-sebut pihak Dinas Perkebu-nan Rohil tidak serius, se-hingga ratusan hektar kebunsawit rakyat yang sudahdibangun Dinas Perkebunanberlokasi di KecamatanBangko Pusako dan Pasir

Limau Kapas dan Sinaboigagal total.

Bibit sawit yang ditanamdi Desa Bangko Kiri danBangko Kanan tahun ang-garan 2008 sebesar Rp3 mi-liar dengan luas lahan 200hektar. Lahan yang digu-nakan adalah lahan tidurmilik masyarakat. Karenamenyalahi kontrak seluruhbibit sawit tersebut mati.

Selain itu kabarnya, pemi-lik kebun sawit rakyat mis-kin tersebut didominasi olehpetani berdasi yang tinggaldi Pekanbaru. Mestinya Di-nas Perkebunan dalam pe-laksanaan pembukaan per-kebunan sawit rakyat miskinbenar-benar penduduk tem-patan yang tinggal di desatersebut, bukan merekrutwarga dari luar Rokan Hilir.

Sedangkan RLH bantuanPemda tersebut pemberian-nya juga tidak selektif dandiduga didominasi wargakroni-kroni Bupati RohilAnnas Maamun. Sementarapelaksanaanya tidak sesuaidengan program pemerintahyang disebut-sebut pembe-rian rumah layak huni terha-dap rakyat miskin. Namunkenyataan di lapangan ber-tolak belakang. Karena adayang dua kali menerima,yang pertama dijual kemu-dian mendapat lagi RHLyang baru seperti yang terja-di di Kecamatan BangkoPusako, sebut sumber (PUR)

ANGKA KEMISKINAN DI ROHIL MASIH TINGGI ............................................................dari hal 1

APBD Tahun 2007. Detilnya, dugaan korupsi pengelolaandana bantuan sosial (bansos) sekretariat daerah dan danarehabilitasi/pemeliharaan di Dinas Pekerjaan Umum.

Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan, KPK telahmenemukan bukti permulaan yang cukup untuk mening-katkan kasus dugaan korupsi tersebut ke tahap penyidikan.“Dalam kasus ini, penyidik KPK menetapkan RES,walikota Pematangsiantar periode 2005-2010, sebagaitersangka,” ujar Johan Budi.

Dijelaskan Johan, berdasarkan proses penyelidikan,telah ditemukan bukti permulaan yang cukup saatmenjabat wali kota, RE Siahaan sekitar 2007 diduga telahmelakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain,atau korporasi secara melawan hukum. Ketua DPC PartaiDemokrat Pematangsiantar itu diduga telah memerin-tahkan pemotongan anggaran pemeliharaan rutin dinasPU dari setiap proyek.

“Selain itu, tersangka juga diduga telah memerintahkanpencairan anggaran bantuan sosial yang selanjutnyadigunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain,”ujar Johan. Disebutkan Johan, dalam perkara ini didugaada kerugian negara sekitar Rp8,7 miliar.

RE Siahaan disangkakan melakukan pelanggaran pasal2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai-mana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001. (BBS/SP)

KPK: RE SIAHAAN .......dari hal 1

CAMAT DAN KADES PERKUAT KASUS KORUPSI RAHUDMAN ....................dari hal 1

sidimpuan dan langsung me-lakukan pemeriksaan terha-dap sejumlah Kepala DesaKabupaten Tapsel di KantorKejari Padangsidempuan.

Selain memeriksa sejum-lah kepala desa, tim PidsusKejatisu juga melakukanpemeriksaan sejumlah ber-kas di kantor Bupati PemkabTapsel. Tim memeriksa ber-kas disejumlah ruangan.Adapun ruangan yang di-periksa di antaranya rua-ngan Sekda, ruangan arsipdaerah dan ruangan benda-harawan Pemkab Tapsel.

“Apa yang kita kerjakandi Padangsidempuan saat iniadalah salah satu syaratyang harus kita penuhi sesuaihasil ekspos yang kita gelardi Kejagung dan Seskab be-berapa waktu lalu di Jakarta.Intinya, bila semua prosedurdan berkas telah kita leng-kapi, terkait unsur kerugiannegara, maka jalan untuksegera diterbitkannya izinpemeriksaan dari Presidendapat terbantu,” kata Jufri.

Sebelumnya, komitmenKejatisu untuk menuntaskan

kasus dugaan korupsi Rahud-man Harahap mendapat du-kungan dari elemen masya-rakat. Dukungan itu berasaldari Dewan Pimpinan Ca-bang Partai Demokrasi Indo-nesia Perjuangan (DPCPDIP) Kota Medan.

Ketua DPC PDI Perjua-ngan Kota Medan, HenryJhon Hutagalung menyata-kan dukungannya agar Keja-tisu tetap berada di garis ter-depan menegakkan supre-masi hukum, khususnya da-lam penanganan korupsiRahudman Harahap.

“Saya sependapat denganpernyataan Kajatisu SutionUsman Adjie yang tetap ber-komitmen agar kasus dugaankorupsi Rahudman itu segeratuntas dan segera dilim-pahkan ke pengadilan.

Apalagi, Kajatisu juga me-ngaku tidak peduli denganposisi Rahudman yang duduksebagai pengurus di partai po-litik. Intinya saya salut denganKajatisu,” ucap Ketua DPCPDI Perjuangan Kota Medan,Henry Jhon Hutagalung kepa-da andalas, Selasa lalu.

Menurutnya, akibat ber-masalah dalam kasus ko-rupsi, Wali Kota Medan Ra-hudman Harahap seharusnyalegowo dan terbuka mem-beri klarifikasi. Henry Jhonbahkan menilai, justru Ra-hudman mengelak dari pro-ses hukum yang ada.

Dia menegaskan, PDI Per-juangan sebagai partai yangmendudukkan kadernya dilembaga legislatif, selalumengkritisi kebijakan Ra-hudman Harahap. “Kamitidak ingin pembangunan diKota Medan carut-marutakibat kasus korupsi yangdiderita Rahudman. Ngakmungkinlah Rahudman bisakonsentrasi dalam bekaryaselama kasus yang dialami-nya masih berjalan. Bulsititu,” tandasnya.

Sementara itu, KajatisuSution Usman Adjie melaluiKasi Penkum Kejatisu EdiIrsan menerangkan bahwasaat ini pihaknya masih me-lengkapi kekurangan datadalam berkas perkara du-gaan korupsi Rahudman Ha-rahap tersebut.

“Sesuai petunjuk dalamgelar perkara di Kejagung,kita diminta melengkapi ber-kas penyidikan, khususnyadalam nominal kerugian Ne-gara dalam kasus ini. Se-

hingga, tim penyidik bagianPidsus saat ini sedang me-lengkapinya dan menunggutambahan data terkait hasilaudit BPKP,” terang EdiIrsan. (FEL/BBS)

Karyawan PD PasarMinta Kenaikan GajiMEDAN - Puluhan karyawan PD Pasar mendatangiKantor Wali Kota Medan, kemarin. Mereka memintakenaikan gaji sesuai Upah Minimum Kota (UMK)2011. Pasalnya, saat ini gaji yang mereka terima jauhdi bawah UMK.

“Tuntutan kami tidak banyak. Meminta kenaikangaji. Saat ini hanya gaji di bawah UMK yang kamiterima, tidak ada bonus maupun tunjangan lainnya,”ucap Kabag Humas PD Pasar Novi Zulkarnain,kemarin.

Novi menambahkan, sebagai Kepala Bagian diahanya menerima Rp1,6 juta per bulannya. Sedangkankaryawan biasa ada yang menerima Rp600 ribusampai Rp700 ribu per bulan. Padahal karyawansudah bekerja 15 tahun. “Jangan sudah belasan tahunbekerja, gaji masih di bawah UMK. Makanya, kamiminta kenaikan sebab, sudah layak,” tambahnya.

Dia menjelaskan, selain tidak ada kenaikan gaji,pergantian seragam kerja baru dilakukan tahun inisejak 2004 lalu. Menurutnya kenaikan gaji bisa sajadilakukan. Dengan cara meningkatkan retribusi.Pasalnya, retribusi pasar tradisional di Medan palingkecil di Indonesia. Saat ini masih ada retribusi perharinya Rp375, Rp500, dan Rp700.

“Makanya kami kemari sekalian meminta kenaikanretribusi dan usulan yang sudah disampaikan disetujui.Kedatangan kami kemari spontan saja dilakukan,tidak ada diarahkan dari siapapun,” katanya serayamenjelaskan mereka yang datang merupakan perwa-kilan semua pasar tradisional yang di Medan.

Novi juga memaparkan, tidak satu suaranyajajaran direksi dalam hal kenaikan retribusi jangandijadikan penghambat. Kenaikan retribusi berimbaspada kesejahteraan karyawan dan maksimalnyapelayanan PD Pasar. Perseteruan internal jugadiharapkan dikesampingkan terdahulu karena hanyamenzolimi 687 karyawan PD Pasar.

“Saya tidak sebutkan siapa yang bertikai. Ituhanya memperuncing persoalan. Perseturuan ituharus dikesampingkan agar kenaikan retribusidisetujui. Dengan kenaikan retribusi, maka gajikaryawan bisa dinaikan sebab, pemasukan bertam-bah,” tandasnya. (VN)

KPK POS

KORUPSIE D I S I 136

14 - 20 FEBRUARI 2011

3

NASIONAL

LSM PAD Tuding Adpel MandulDUMAI–Ketua Umum LembagaSwadaya Masyarakat PemantauAsset Daerah (LSM-PAD) RiauChairuddin angkat bicara terkaitlemahnya pengawasan KepalaKantor Administrator Pelabuhan(Kakan Adpel) Dumai, EdwardArsanova.

JAKARTA - Komplotan mafia pajakGayus Tambunan, terus digerus sampaiakar-akarnya. Setelah Gayus divonis,giliran Maruli Pandopotan Manurung,bekas atasan Gayus Tambunan yangdituntut lima tahun penjara dan dendaRp 100 juta subsidair 6 bulan kurunganoleh Jaksa Rhein S Singal. Kepala SiePengurangan dan Keberatan PajakDitjen Pajak terbukti korupsipenelaahan keberatan pajak PT SuryaAlam Tunggal.

Juga terbukti menyalahgunakanwewenang dan jabatan sehingga dapatmerugikan keuangan negara. Akibatperbuatannya beserta sejumlah pegawaiDitjen Pajak, negara rugi Rp 570 juta,kata Jaksa Rhein, Rabu pekan lalu.

Diungkapkan Maruli dijerat duadakwaan. Dalam dakwaan primer,dengan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, yangmerugikan negara. Dakwaan subsidair,Maruli dianggap menyalahgunakankewenangan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara.

Perbuatan itu dilakukan bersamaGayus Tambunan (Pelaksana padaDirektorat Keberatan dan Banding),Humala Napitupulu (PenelaahKeberatan pada DKB), Johnny MarihotTobing (Kepala Sub DirektoratPengurangan dan Keberatan), danBambang Heru Ismiarso (DirekturKeberatan dan Banding) pada Juli 2007.

Dalam sidang yang diketuai majelishakim Aksir, JPU menganggap Marulitelah melanggar prosedur keberatanpajak tersebut lantaran tidak mengeceklangsung dokumen aslinya. Terdakwatanpa melihat langsung dokumen yangada. Pelanggaran prosedur itu telahmembuat terdakwa tidak menerapkankewajibannya, papar Jaksa.

Mendengar tuntutan yang dibacakanjaksa, Maruli tidak menerima dan akansegera menyampaikan pembelaannyaminggu depan.

Selain menyeret Maruli dan GayusTambunan yang divonis 7 tahun penjara,kasus PT SAT ini juga menyeret rekankeduanya, Humala Napitupulu yangtelah dituntut 4 tahun penjara.Sedangkan Direktur Keberatan danBanding Ditjen Pajak, Bambang HeruIsmiarto masih ditahan di Polda MetroJaya. (ENDY)

Bekas BosGayus Dituntut5 Tahun

JAKARTA - Gara-gara mengkorupsiJalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos),Bupati Tegal Agus Riyanto diperiksasebagai tersangka oleh PenyidikKejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.Bahkan sang bupati sudah dicekal untuktidak berpergian ke luar negeri.

"Kami belum bisa memastikanapakah tersangka akan ditahan atautidak, mengingat pemeriksaan masihterus berlangsung dan penahanan itutergantung dari hasil pemeriksaannanti," ungkap Asisten Pidana Khusus(Adpidsus) Kejati Jateng, Setia UntungArimuladi, di Jakarta, Kamis minggulalu.

Bupati Tegal Agus Riyantoditetapkan sebagai tersangka olehKejati Jateng pada 20 September 2010berdasarkan hasil penyidikan intensifselama beberapa bulan dan alat buktiyang ditemukan tim jaksa penyidik.

Terkait penetapan tersebut, KejatiJateng telah mengajukan surat izinpemeriksaan sejak tiga minggusebelumnya ke Kejaksaan Agung untukditeruskan kepada Presiden.

Tersangka dianggap bertanggungjawab terhadap penyimpangan danaAPBD Kabupaten Tegal 2006/2007sebesar Rp 1,73 miliar dan danapinjaman Pemerintah Kabupaten Tegalmelalui Bank Jateng sebesar Rp 2,22miliar.

Dua tersangka lain dalam kasusJalingkos yakni mantan Kepala BagianAgraria Sekretariat Daerah (Setda)Kabupaten Tegal periode 2006-2007 EdyPrayitno dan stafnya Budi Haryono,telah dijatuhi vonis masing-masingempat dan lima tahun penjara olehmajelis hakim Pengadilan Negeri Slawi.

Kedua terpidana tersebut dijeratdengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31/1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Kejati Jateng juga telahmenyita dua aset milik Bupati Tegalsenilai Rp 1,8 miliar yang terdiri atasrumah di Jalan Cibolerang Indah Blok FNomor 12 Kelurahan Margahayu Utara,Kecamatan Babakan Ciparay, KotaBandung, Jawa Barat, dan alat-alatproduksi PT Kolaka yang bergerak dibidang pengaspalan jalan.(endy)

Korupsi JalanLingkar, BupatiDicekal

Pasalnya, pengoperasian Ka-pal Motor Tunda dan Pandu yangdikelola PT Pelabuhan DumaiBersemai (PDB) dari dan menujukawasan Pelabuhan Pelintung

dan PT SDS di Lubuk Gaungdiduga belum mengantongi izindari Direktorat Jenderal Perhu-bungan Laut (Dirjenhubla) RI.

Adpel sebagai perpanjangantangan Dirjenhubla memilikitugas berdasarkan undang-un-dang memiliki tanggungjawabmenjamin keselamatan pela-yaran. Edward sebelumnya per-nah membuat statemen bahwasetiap pelanggaran di laut akanditindak tegas. Namun hinggasaat ini Kapal Tunda dan PanduPT PDB masih beroperasi sejaktahun 2005 lalu dan kontribusi

untuk Pemda tidak sesuai harap-an masyarakat. Lebih dominanuntuk kepentingan pihak terten-tu dan kelompok dari pada untukpendapatan asli daerah (PAD).

Sebaiknya tidak membuatpernyataan siap dikritik karenasia-sia tanpa tindak lanjut.

Mestinya sebagai pejabatAdpel kritikan terkait kinerjasegera ditindak lanjuti, stoppelayaran PT PDB sebelum adaizin tanpa toleransi.

"Taring Adpel menghentikanpengoperasian kapal tunda danandu PT PDB ditunggu

masyarakat. Kalau tidak maudituding mandul," kataChairuddin, Jumat pekan lalu.

Ia menghimbau WalikotaDumai Khairul Anwar agar ma-nejemen PT PDB di resafel.Pengurusnya harus diganti se-mua dan kontrak kerja denganPT Kebun Asri Nusa sebagaipemilik kapal diputus karenamasih banyak perusahaan yangmau bekerjasama. BPK RI jugadiduga tengah mengaudit lapor-an keuangan PT PDB.

"BPK harus teliti terhitungsejak berdirinya perusahaan dan

oknum-oknum yang membubuhitanda tangan dalam kontrakkerja antara PT PDB dengan PTKebun Asri Nusa, termasukoknum Pemko Dumai."

Selain itu, BPK juga harusmelakukan audit terhadap peng-operasian Kapal Tunda dan Pan-du sejak PT Kebun Asri Nusa."Rendahnya kontribusi PT PDBterhadap Pemko Dumai patutdipertanyakan karena pemba-yaran kapal tersebut menggu-nakan dolar bukan rupiah,"tegasnya.

(PUR)

Pengambilan Aset Koruptor di Luar Negeri Belum MaksimalJAKARTA - Jaksa Agung,Basrief Arief mengakuipenyelamatan serta pengam-bilan aset para koruptor yangada di luar negeri, belummaksimal. Banyak kendalaterutama perbedaan aturanserta belum adanya kerjasamakedua negara. Untuk itu,Kejaksaan Agung akanmenjalin kerja sama dengan

negara lain dengan mengada-kan pertemuan asosiasi jaksase-Asia Pasifik dan TimurTengah pada 16-18 Maret 2011.

"Jadi masalah pengejaranaset koruptor yang ada di luarnegeri, akan dibicarakan dalampertemuan yang memiliki nilaistrategis ini,," tandas JaksaAgung usai pertemuan 26 dutabesar dan enam perwakilan di

kawasan Asia Pasifik dan TimurTengah untuk Indonesia di Kejak-gung Jakarta, Rabu pekan lalu.

Aset koruptor yang disimpandi luar negeri, sambung dia,saat ini terus menjadi bahanpergunjingan di masyarakat,terutama aset Bank Centuryyang diparkir di Hongkong danSwiss. Penegak hukum bekerjakeras untuk melakukan upaya

pembekuan meski harusmenghadapi kendala.

Memang untuk pembekuanaset Bank Century di Hong-kong, saat ini tengah diupaya-kan pengejarannya. Mudah-mudahan akan bisa tersele-saikan, katanya.

Namun untuk aset BankCentury di Swiss, masihterkendala dalam masalah

hukum antara Indonesia danSwiss yang berbeda. PemerintahSwiss menilai kasus aset BankCentury itu hanya masalahadministrasi atau perdata saja,sedangkan Indonesia menganggapaset Century itu merupakantindak pidana. Karenanyadalam waktu dekat Kejakgungakan mengajukan gugatanperdata, tandasnya. (ENDY)

BiarAdil,KPKPeriksaMegawatiJAKARTA - Tersangka MaxMoein mendesak KomisiPemberantasan Korupsi (KPK)agar segera memeriksa mantanPresiden Megawati SoekarnoPutri terkait kasus dugaan suappemenangan Miranda S Gultomsebagai Deputi Gubernur Senior(DGS) Bank Indonesia (BI) Tahun2004.

Pasalnya, anggota PDIP yakinKetua Umum PDIP sekaligusistri ketua MPR Taufiq Kiemas,dianggap pihak yang palingmengetahui status uang sebesarRp 500 juta yang menyeretnyamenjadi pesakitan.

"Biar adil, pastinya (Megalebih tahu). Fraksi dan partaiyang lebih tahu. Kami hanyakader partai yang menerimauang dari bendahara fraksi,"papar Max, seusai menjalanipemeriksaan, di Gedung KPK,Jakarta, Kamis pekan lalu.

Max, merasa yakin jika KPKakan segera mengungkap siapapemberi suap, jika Megawatisudah diperiksa. "Saya inginpenyuapnya harus ditemukan.Akan jadi aneh jika penyuapnyatidak ditemukan," katanya.

Max mengatakan, KPK sepertisegan memeriksa Mega. Untukitu, Max mengatakan dirinya danpenasihat hukum telah mela-yangkan surat permohonan keKPK untuk menghadirkan Megadalam pemeriksaan mereka.

"Kita sudah mengajukan suratpermohonan untuk mengha-dirkan saksi fakta dan saksi ahli.Siapa saksi fakta?, Pimpinanpartai kami, untuk menjelaskansatus uang tersebut," kata dia.

Sementara itu penasihathukum Max Moein yakni PetrusSelestinus mengatakan, selainMegawati, pihaknya jugameminta KPK untuk memeriksaHasyim Muzadi, yang menjadipasangan Mega dalam Pemilu2004 silam, Taufiq Kiemas, TjahjoKumolo, Theo Syafei, Sutjipto,dan Heri Akhmadi sebagai saksiyang meringankan bagi kliennya.

"Dan itu kewajiban KPKuntuk menghadirkan mereka.Kehadirannya juga dapatmembantu mencari pihakpenyuap kasus ini, sehingga kasusini dapat dibongkar secaratuntas, tidak setengah hati. Danselama ini malah terkesan tebangpilih," komentarnya.

Pemanggilan tersebut, lanjutPetrus, sangat penting. Karenadengan pemanggilan tersebutnantinya akan jelas siapapemberi dalam pemilihanDeputi Gubernur Seniora (DGS)Bank Indonesia 2004 tersebut."Untuk membantu meng-ungkap siapa penyuapnya,"tambahnya. (ENDY)

JAKARTA - Anggota DPR Akbar Faizalmengingatkan hendaknya Komisi Pembe-rantasan Korupsi (KPK) tidak melupakankasus dugaan korupsi Garuda Indonesiayang dilaporkan Serikat Karyawan Garu-da Indonesia. Mengingat, laporan yangmasuk tahun 2010 hingga kini belumdisentuh lembaga antikorupsi ini.

"Saya perlu mengingatkan karena KPKmalah melakukan MOU dengan mana-jemen PT Garuda Indonesia. Saya tidaktahu apa maksud PT Garuda dan KPKmenandatangani MoU tersebut. Tapi KPKwajib tetap melanjutkan kasus-kasuskorupsi PT Garuda untuk diusut secaratuntas," papar Akbar di Gedung DPR RI,Jakarta, Kamis pekan lalu.

Diakuinya, hingga kini kasus korupsiperusahaan penerbangan plat merah ini,belum terungkap. Padahal data laporanmasyarakat sudah punya bukti kuatkarena negara mengalami kerugian yangsangat besar.

"Saya yakin, sebagai lembaga yangindependen, KPK tetap menjalankantugasnya, dan tidak terpengaruh denganMOU itu" kata politisi Partai Hanura.

Wakil Ketua KPK M Jasin menegaskanKPK tidak akan berhenti mengusut kasusdugaan korupsi IT PT Garuda Indonesia.Meski saat ini KPK melakukan MOPUdengan Garuda Indonesia yang tujuannyauntuk program pencegahan korupsi barudi maskapai nasional ini.

"Saya kira ini hal yang terpisah, kitatetap mendorong upaya pencegahankorupsi. Tapi kalau ada yang nakal danketahuan dia korupsi, kita tetap akanmelakukan law inforcement," tegas Jasin.

Jasin menegaskan kasus dugaan korupsipengadaan IT Garuda, akan tetap disidikKPK. Bahkan KPK tidak akan segan untukmemenjarakan pejabat di penerbangan iniyang ikut terlibat.

"Jadi penegakan hukum yang konsisten,tidak bisa dicampur adukkan, karena adaprogram pencegahan, maka kitamentolerir. Itu tidak bisa," sambungnya.

Dugaan korupsi PT. Garuda Indonesiadilaporkan Serikat Karyawan (Sekar) PTGaruda Indonesia, ke penyidik KPK yangditerima Haryono Umar, Wakil Ketua KPKpada Tahun 2010. Sekar melaporkanadanya penyelewengan oleh manajemenGaruda terkait kebijakan sistempengelolaan informasi teknologi (IT),sehingga kerugian negara akibat buyback

saham dengan Lufthansa System menca-pai hingga 5,5 juta Euro.

Laporan yang diserahkan ke KPK,berupa kronologi peristiwa dan invoiceuntuk pembayaran yang ditemukan ba-nyak kejanggalan, ketidakberesan, ketidak-efiseinan bahkan berbau korupsi yangdilakukan manajemen perusahaan maska-pai nasional ini.

Medio tahun 2005, PT Garuda Indonesiadan Lufthansa Systems Group mendirikanperusahaan 'Lufthansa Systems Indonesia'(LSI) yang bergerak dalam bidang ITprovider dan IT solution untuk perjalananbisnis dan transportasi udara.

Penandatanganan closing memoran-dum dilakukan Direktur Utama GarudaIndonesia, Emirsyah Satar dan CEOLufthansa Systems Group, Wolfgang FWGohde, di Kantor Kedutaan BesarRepublik Indonesia Perancis, Paris. MOUini disaksikan Menteri Perhubungan saatitu, Hatta Rajasa dan Kuasa Usaha adinterim KBRI Perancis, Lucia H Rustam.

Markas LSI di Jakarta dan didirikanpada 13 Mei 2004 dengan Garuda sebagaipemegang saham terbesar (51%), sisanya(49%) Lufthansa Systems Group. Tidakdirinci berapa nilai investasi yang dita-namkan kedua pihak dalam perusahaanpatungan itu.

LSI mulai beroperasi 9 Juni 2005, fokuskerjanya menggarap pasar Asia-Pasifikdan Timur-Tengah, juga Indonesia denganmenawarkan jasa IT provider dan ITsolution secara komprehensif (lengkap),fleksibel dan terintegrasi dengan tingkatteknologi informasi yang paling mutakhir,termasuk sistem perawatan dan pelatihanSDM.

Garuda melalui LSI selain berpeluangmendapatkan pendapatan, juga dapatmemutakhirkan sistem commercial ITGaruda tanpa harus melakukan investasilagi. Pemutakhiran commercial IT itu,mencakup pengintegrasian dan pemutak-hiran aplikasi sistem reservasi, network,schedule planning, pricing, revenue mana-gement system dan program frequent flyer,juga sistem E-ticketing dan sistem aplikasiyang mendukung pelaksanaan code-share.

Penggunaan sistem baru ini dianggapbisa memperbaiki commercial IT yangdigunakan Garuda tertinggal darikemajuan dan perkembangan teknologiinformasi. Bahkan, sistem IT komersialGaruda tidak terintegrasi satu dengan yang

lain, sehingga mengurangi efektifitaspengelolaan pendapatan perusahaan.

Garuda berharap mampumeningkatkan net revenue perusahaansekitar 3% - 5% karena aplikasi pricingsystem dan revenue management systemdan penetapan policy. Harganya akuratdengan tingkat yield yang optimal padasetiap pengoperasian pesawat ke berbagairute, ungkapnya.

Ternyata dalam perjalanan, pengelolaanIT flight carrier dengan bentuk perusahaanjoint venture ini, tidak efisien. Selayaknyapihak manajemen Garuda melakukanwanprestasi atau penalti atas pembatalanproyek PT. Lufthansa, yang gagal dalammembangun sistem pengelolaan IT yangdijanjikan.

Anehnya, yang terjadi manajemenmalah memutuskan untuk buyback sahamPT Lufthansa System sebesar 5,5 juta Euro.Tidak efisien terlihat saat manajemenLufthansa masuk. Padahal, saat dikelolainternal, manajemen Garuda hanya butuhRp 1,3 miliar hingga Rp 3 miliar per bulan.

Saat ditangani Lufthansa Systemmenjadi Rp 9,2 miliar per bulan. Jumlahsebesar itu nampaknya sengaja dibiarkanoleh manajemen Garuda Indonesia.Mengingat buyback saham yang gagaljuga adanya kejanggalan mencapai 5,5juta Euro.

Selain melaporkan dugaanpenyelewengan oleh manajemen Garudaterkait kebijakan sistem pengelolaaninformasi teknologi (IT), Sekar Garudajuga menanyakan perkembangan laporantindak pindana korupsi yang terjadi ditubuh PT Garuda Indonesia.

Laporan yang pernah disampaikan keKPK, yakni dugaan korupsi di PT Garudapada 22 September 2005, kerugian penjual-an kargo pesawat oleh anak perusahaanPT Garuda, Sungai Gemuruh Agent,mengakibatkan kerugian negara sebesarUS$1,4 juta.

Juga laporan dana yayasan kesejahte-raan pegawai PT Garuda sebesar Rp 28miliar yang macet setelah diinvestasikandi Texmaco sejak 2005.

Laporan lainnya permasalahan penga-daan enam pesawat tipe Airbus 330 yangdibeli pada 1996 yang masih menyisakanhutang sebesar US$600 juta, danpengadaan dua pesawat jenis B 737 NG.Anehnya, laporan lawas itu belum pernahdibuka KPK.(ENDY)

Korupsi Garuda Belum Dibuka KPK

GUNUNGSITOLI - KomisiPemberantasan Korupsi kembaliturun ke Kabupaten Nias danberada di Nias mulai tanggal 7sampai 10 Februari 2011 lalu.Tujuannya untuk meningkatkanpenyidikan terhadap dugaankorupsi bantuan tsunami tahun2006-2007 senilai Rp 9,48 miliaryang telah menjebloskan BupatiNias Binahati B Baeha SH ke LPCipinang Jakarta beberapa waktuyang lalu.

KPK POS

KORUPSIE D I S I 136

14 - 20 FEBRUARI 2011

4

SUMUT

KKKKKPPPPPKKKKKPOSKORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, M Irham Arifin, Sutrisno,Rusli SP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: Haryono Poes; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, Toib Harahap; BIRO NIAS: TriberRein Hard G (Kabiro), Eferani Zai; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga (Sergai); Ruben Sembiring, Junjungan Saragih (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); DamasusSilalahi (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nimrot Siahaan SH, Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga(Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Junaidi, Drs HSB Harahap, Nur Efendi (Tanjungbalai); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring,Alboin Simbolon, Syahril (Batubara); Taufik Hidayat, M Sohur Lubis (Panyabungan); Ahmad Gozali (Palas); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul(Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian,Sahidin (Kutacane); Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).

KPK Tingkatkan PenyidikanKasus Bantuan Menkokesra

Oknum Dinas Pertanian Selewengkan Bansos

Kedatangan tim KPK kali initurut didampingi oleh Badan Peme-riksa Keuangan dan Pembangunan(BPKP) dan mereka berjumlah 9orang. Saat dikonfirmasi tentangadanya tersangka baru dalam kasusini, tim mengatakan tidak bisamenjawab. "Nanti lihat saja di TV,"sambil berjalan menghampiri mobilbernomor polisi BK 1942 DV danmobil BJ 1684 LV seusai memeriksasejumlah kelompok tani dan ke-lompok nelayan yang ada di Kabu-paten Nias yang disebut menerimabantuan bencana alam tersebut.

Tim melakukan pemeriksaansecara marathon selama empat haribertempat di aula kantor Bappeda.Selain kelompok tani dan kelompoknelayan yang diperiksa juga terlihatKepala Bappeda Nias AugustinusZega, mantan Kadis Kelautan,Yusman Zega, mantan Kepala Bagi-an Umum, Baziduhu Ziliwu, mantanKabag Keuangan, Yuliaro Gea,disebut-sebut ikut diperiksa. Timjuga turun ke lapangan melihatbarang bukti yang ada di kelompoktani masing-masing.

Sejumlah masyarakat yang ber-hasil dikonfirmasi usai pemeriksaanmengatakan berdasarkan hasilpemeriksaan yang dilakukan KPKkepada kelompok tani dan nelayanternyata di dalam proposal terdapat13 jenis barang yang seyogianya

diserahkan kepada masyarakatmelalui kelompok tani dan nelayan."Namun yang kami terima selamaini berbeda-beda, ada yang hanya

menerima hand tractor, kelompoklain hanya alat tangkap ikan, adajuga hanya mesin jahit," katamereka, Rabu pekan lalu.(YAGI)

Dana PengacaraProdeoDipertanyakanMEDAN - Kucuran dana BantuanHukum oleh Mahkamah Agungsebesar Rp 900 juta, sejak April 2010yang lalu untuk pengacara Prodeoyang bersidang di PengadilanNegeri Medan tidak berani dibagi-kan Pengadilan Negeri Medan.Alasanya, tidak adanya data terpe-rinci dari MA tentang berapa nilainominal yang harus dibagikan, sehing-ga PN Medan takut diperiksa BPK bilamengambil inisiatif sendiri. “Tidakada perincian ini berapa, itu berapabisa membuat kita di periksa BPK,”ucap Humas PN Medan, Guntur SHdiruang kerjanya, Kamis pekan lalu.

Menurutnya, mereka hanya me-nerima data bahwa Rp 1 juta bagisetiap pengacara prodeo mela-kukan sekali persidangan, itupunharus dibagi kepada saksi danpenerjemah. Namun dari Rp 1 jutatersebut tidak ada penjelasan soalberapa untuk pengacara dan berapauntuk saksi serta penerjemah.

Kembali menurut Guntur, kesu-litan akan terjadi bila dari dua saksiyang dihadirkan dalam persida-ngan, hanya satu yang hadir akansulit membaginya.

Dana tersebut sesuai Surat Edar-an Mahkamah Agung No X tahun2010 untuk pengacara prodeo. PNMedan, menurut Guntur tidak per-nah menggunakan dana tersebutsehingga di ambil kembali olehnegara pada akhir tahun 2010 karenatidak jelas perinciannya.(SBC)

LBH Medan GugatWalikota MedanMEDAN–Lembaga BantuanHukum (LBH) Medan dalamwaktu dekat ini akan men-daftarkan gugatan citzenlawsuit ke Pengadilan NegeriMedan,terkait kasus peneri-maan Calon Pegawai NegeriSipil (CPNS) gate Kota Me-dan dimana semua alat buktiyang telah kita peroleh telahlengkap.

"Soal alat bukti yang di-perlukan tidak ada masalahsemua sudah rampung, gugat-an segera dilakukan, " ungkapDirektur LBH Medan, Nuri-yono, Kamis pekan lalu. Nuri-yono mengatakan, dalamkasus ini, pihaknya menda-patkan kuasa dan dukunganmasyarakat sebanyak 1.219kuasa untuk menggugat Pem-ko Medan.

"Sebelumnya kita hanyamenargetkan 1.000 kuasanamun saat ini telah men-capai 1.219 kuasa," katanya.

Lanjutnya, dirinya merasaoptimis pihaknya akan me-nang dalam gugatan tersebut.Dalam kasus ini, lanjutnya,yang menggugat WalikotaMedan bukan hanya LBH dan17 peserta CPNS yang di-nyatakan lulusan melalui

website namun tidak terterapada pengumuman mediamassa, tapi, juga 1.219 wargaMedan.

"Dalam kasus ini yang kitatuntut adalah agar ada per-ubahan kebijakan dalam re-krutmen CPNS dan bukanganti rugi," ungkapnya. Di-mana, dugaan praktik kolusi,kolusi dan nepotisme selaluterjadi setiap ada penerimaanpegawai.

“Tujuan kita mengajukangugatan itu sejak awal agarsistem dan mafia CPNS bisadiberantas. Sebab, setiap ta-hunnya selalu terjadi,” ung-kapnya.

Menurutnya, LBH telahmelakukan pengumpulankuasa sejak 18 Januari lalu.Saat itu, LBH hanya menar-getkan dan mengharapkan1.000 dukungan dari masya-rakat Kota Medan untukmenggugat Walikota Medan.

"Dengan adanya duku-ngan ini mengambarkan war-ga Medan benar-benar meng-inginkan perubahan dalampenerimaan CPNS kedepan.Salah satunya transparan dantidak ada permainan, "tegasnya.(SBC)

KEPALA Kepolisian DaerahSumatera Utara (Kapoldasu)Irjen Pol Oegroseno menyam-but baik kegiatan Talk Show“Sumatera Utara Tanpa Ko-rupsi, Mungkinkah?” TalkShow digelar di Hotel GrandAntares, Jumat pekan lalu.

Sebelumnya, dalam sila-turahmi Forum Jurnalis Pe-rempuan Indonesia (FJPI) kePoldasu, Rabu pekan lalu,Oegroseno menjelaskan ten-tang sulitnya membasmi ko-rupsi ini. Menurutnya meng-hilangkan korupsi harus daridiri sendiri. "Semuanya kem-bali dari diri kita bersama,mau tertib apa tidak," tuturpria yang pernah sekolah diJepang pada tahun 1992 ini.

Sulitnya membasmi ko-rupsi di Indonesia juga dipe-ngaruhi oleh kondisi geografisIndonesia, yang terpisah olehpulau-pulau dan wilayahyang luas. "Ini Indonesia,kondisi geografis merupakantantangan yang harus dija-wab. Kalau mau perubahanharus dimulai dari dirisendiri," jelas Kapolda yangdidampingi Kepala Bidang

Hubungan Masyarakat(Kabid Humas) Poldasu HHery Subiansauri Dr SH MHMsi.

Acara Talk Show yangdigelar FJPI bekerjasamadengan Radio Lite FM, HotelGrand Antares, Jamsostek,dan PT Pos Indonesia ini jugamendatangkan narasumberKepala Kejaksaan TinggiSumatera Utara Sution Us-man serta praktisi hukumAldian Pinem.

Sebelumnya, Kepala Kaja-tisu Sution Usman Adji jugamenyambut positif programyang digelar Divisi Hukumdan HAM FJPI ini. KhairiahLubis, Ketua FJPI meng-ungkapkan sebagai jurnalisyang salah satu fungsinyamelakukan kontrol sosial,FJPI merasa perlu meng-adakan diskusi ini.

"Kasus korupsi terusterjadi di Sumatera Utara.Dari diskusi ini, kita inginmengetahui dan mencarisolusi juga bagaimana me-ngatasi permasalahankorupsi di Sumatera Utara,"tukasnya. (Mei)

Medan - Berkas amar putusankasus buruh dari MahkamahAgung (MA) hilang di Penga-dilan Negeri Medan, Berkaskasus kasus gugatan buruh PTIndah Pontjan, tersebut berisitentang eksekusi lapanganyang tidak dapat dilakukan,meski MA sudah memenang-kan buruh atas gugatan PHKsepihak perusahaan. Kamispekan lalu.

Peristiwa ini diketahuisaat enam buruh yang meng-gugat perusahaan karena me-lakukan PHK sepihak tanpamemberikan pesangon, mem-pertanyakan belum dikseku-sinya putusan MA tersebut kePN Medan.

"Permohonan eksekusi su-dah diajukan pada tanggal 21Oktober 2010, Ketika kamitanya ke bahagian adminis-trasi Peradilan HubunganIndustrial (PHI), ternyataberkasnya hilang. PadahalMA sudah memutuskan kasusitu tanggal 16 Februari 2010,Ujar Gindo Nadapdap, kuasahukum burut PT Indah Pontjan.

Hilangnya berkas tersebutputusan tersebut telah me-nyebabkan hak buruh tidak

terpenuhi, karena syarat mut-lak untuk melakukan ekse-kusi tidak bisa ditunjukkan.Sehingga pelaksanaan pu-tusan majelis hakim MA akanterganggu dan prosedur hu-kumnya tidak bisa ditun-jukkan pengadilan terhadaptergugat yang kalah.

Gindo menambahkan, hi-langnya amar putusan MAtersebut disengaja, untukmemperlambat proses ekse-kusi putusan MA, yang mewa-jibkan perusahaan PT IndahPontjan, beralamat di DesaSei Sijenggi, Kecamatan Per-baungan, Kabupaten SerdangBedagai, Sumut, membayartuntutan buruh.

Kuasa hukum buruh PTIndah Pontjam ini juga me-minta agar hakim pengawasMA memeriksa siapa sajayang terlibat untuk meng-hilangkan amar putusan ter-sebut. Mereka menilai harusada tindakan dan sangsi te-gas terhadap orang yang ka-mi duga sengaja menghilangkanberkas itu. Ini fatal, karenasalinan putusan itu dilindungiundang-undang dan merupakandokumen negara.(SBC)

Basmi KorupsiDari Diri Sendiri

Berkas PutusanMA Hilang

beberapa titik dana Bansosdengan modus sama senilai Rp 1,2miliar. Akibatnya beberapa petanilokasi cetak sawah Bansos 2010 diDesa Terang Bulan seluas 50hektar senilai Rp 375 juta, menge-luh gagal panen.

Ketua Kelompok Tani PandanSari, Desa Terang Bulan, Kecamat-an Aek Natas, Ngadirun me-ngeluhkan sistem pelaksanaanproyek ini. "Sebagai yang bertang-gung jawab terhadap pertanggungjawaban anggaran kita cuma disuruh teken-teken saja dan begituuang cair semua di pegang PakAgus. Kami hanya di beri sedikitpegangan," ungkapnya, Jumatpekan lalu.

Terjadi pemotongan uang

AEK KANOPAN - Niat baikpemerintah mengucurkan bantuankepada petani tanaman pangandan holtikultura melalui danabantuan sosial (Bansos) maupunbantuan langsung benih unggul(BLBU) untuk KabupatenLabuhan Batu Utara cukupmenguras anggaran hinggamiliaran rupiah.

Tujuannya untuk mendongkrakekonomi petani sektor pangan.Tetapi hal ini di salah manfaatkanoleh oknum Bendahara BansosDinas Pertanian Labura AgusAmri, yang didugamenyelewengkan anggaran danakan memperangkap kelompoktani sebagai kambing hitamnya.

Sejumlah nilai proyek di

gambar proyek sebesar Rp 19,5juta, dan sewa beko Rp 48 juta,sementara beko yang diturunkansudah usang dan rusak. "Waktu itubeko tidak beroperasi karena rusakselama 15 hari, kami tetap dibeban-kan menanggung biaya rentalnya.Belum lagi biaya lainnya, sepertisolar. Segala urusan harus berha-dapan dengan Pak Agus," bebernya.

Lanjutnya, termasuk beli benihpadi 1,5 ton seharga Rp 10 jutaharus melalui Dinas Pertanian PakAgus, kecuali obat hama korateryang dari kios tani Aek Kanopan."Seharusnya bibit padi kanbantuan, tapi namanya wong cilikya mau bilang apa."

Salah seorang petani, RamliSiregar mengatakan akibat proyek

asal-asalan yang tak kunjungselesai ini mengakibatkan sawahmereka gagal panen. Bahkanmereka tidak menerima danapengelolaan sebesar Rp 7,5 juta perhektar. "Entah masuk kantongsiapa uang itu."

Ketika hal ini dikonfirmasi,Agus Amri beberapa kali selalutidak berada di tempat. Sementaraitu, Kabid Ketahanan Pangan danHoltikultura Tarman SP, membe-narkan adanya bantuan benih padimelalui BLBU sebanyak kuranglebih 62 ton jenis ciherang. "Sudahsaya salurkan, kalau ada permain-an penyelewengan benih padi dilapangan berarti penyimpangan.Jelas salah dan harus ditindak tegas,"katanya, Senin pekan lalu. (tan)

SaksiKorupsiKBM 'Pikun'MEDAN - Antara memberatkanatau meringankan terdakwa, saksidalam sidang lanjutan kasus duga-an korupsi Kebun Binatang Medan(KBM) dengan terdakwa RamliLubis, bersaksi layaknya orangpikun. Dalam sidang yang digelar,Kamis pekan lalu. Tim Jaksa Penun-tut Umum hanya mampu meng-hadirkan seorang saksi mantan PlhKabag Perekonomian Pemko Me-dan, Sintong Marpaung.

Sintong dalam kesaksiannyabanyak mengaku tidak tahu dantidak ingat tentang rapat pemba-hasan tim pengkaji soal ruislag KBM18 maret dan 20 april 2004 lalu.

Hal tersebut membuat parapengunjung sidang sedikit ributkarena merasa janggal melihatSintong yang kini menjabat Kasu-bag Daerah Pemko Medan seakan lupadengan rapat yang pernah diikutinya.

”Karena kejadiannya sudahlama, ya saya sudah lupalah pakHakim, saya cuma ingat yangdatang saat rapat Pak Ramli danPak Hames, kalau isi atau hasilrapat saya tidak ingat,” ucap saksidihadapan Majelis Hakim yang diketuai Sugiyanto SH.

Pernyataan saksi tersebut mem-buat Majelis Hakim langsung mene-gur tim JPU dengan meminta agarmenghadirkan saksi yang kredibel.Teguran tersebut membuat tim JPUmelalui Jaksa Rehulina berjanjiakan menghadirkan pemilik tanahdengan meminta kehadiran lurahdan camat untuk mengetahui ma-salah sebenarnya.(SBC)

MEDAN - Pembangunan 21 sekolahdi Kota Medan yang dilakukanDinas Pendidikan (Disdik) KotaMedan tidak terbuka sehingga di-duga dananya ada yang dikorup-sikan sebab disejumlah sekolahpembangunannya tidak selesai.

Salah satu contoh di SMPN 24Jalan Metal Medan, sekolah inimendapat proyek untuk pengadaanempat kelas yang dikerjakan sejak,15 Desember 2010 tapi masih diker-jakan 5 persen pemborongnya sudahmelarikan diri sehingga dibiarkanterbengkalai begitu saja.

Kepala Sekolah SMPN 24 MaulaManurung MPd, mengakui kondisiperbaikan kelas itu hanya dua kelasyang dikerjakan itupun hanya 5persen dan dua kelas lagi belumdikerjakan dari 4 kelas yang harusdiselesaikan, Rabu pekan lalu.

Dirinya juga mengeluhkan kon-disi sekolah yang dipimpinnya tidakselesai tepat pada waktunya karenatidak berapa lama lagi siswanya

yang kelas III harus menempuhujian dan kelas tidak cukup untukditempati.

Dikatakannya, "Saya tidak me-ngerti perlakuan pemborongnyakenapa meninggalkan pekerjaangantung padahal pengerjaannyadibiayai proyek Dinas Kota Medan"keluhnya.

Sejak diberitahukannya proyekpengadaan 4 kelas itu sudah tiga kalimenandatangani gambar tapi tidakmenandatangani berita acara dimu-lainya proyek tersebut bahkansudah tiga kali berganti pemborongsemuanya gagal mengerjakannya.

Menurut Maulana Manurung, bu-kan sekolahnya saja yang demikiantapi diantara 21 sekolah yang di-bangun oleh Disdik Kota Medan ba-nyak yang tidak dilanjutkan sehing-ga tidak dapat digunakan sebagairuangan proses belajar mengajar.

Ironisnya, hingga kini tidak tahuberapa dana pembangunannya danperusahaan mana yang menger-

jakan, ketika ditanya kepadakonsultannya bernama Abdillahmengatakan itu rahasia, yangpenting tandatangani surat ini dantidak perlu dibaca semua, imbuhMaulana Manurung.

Sekretaris Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) Pedang Keadil-an Sumut Hotbiner Silaen SH dilokasi sekolah itu saat melakukaninvestigasi menyebutkan dimintakepada Kejaksaan Negeri (Kejari)Medan supaya mengusut Ka DisdikKota Medan Hasan Basri terkaitdugaan adanya penyelewengandana pembangunan 21 sekolahanggaran tahun 2010-2011.

Alasannya, ada dugaan sudahdikorupsi oleh orang-orang yangtidak tahu malu. Masak dana untukpembangunan sekolah saja diko-rupsi, mau bagaimana pendidikananak-anak ini selanjutnya. Apakahmenjadi generasi koruptor yangdiajarkan oleh para petinggi dipendidikan ini, ucapnya kesal. (SBC)

Usut Dana Pembangunan 21 Sekolah

Tim KPK (baju putih) sedang berbincang-bincang dengan mantan Kadis Kelautan, kemudianKepala Bappeda.

KPK POS

KORUPSIE D I S I 136

14 - 20 FEBRUARI 2011

5

LIPSUS

Runtuhnya Mitos The UntouchablePENAHANAN 19 tersangka mantandan anggota DPR penerima suap dalampemilihan Deputi Gubernur Senior BIMiranda Gultom oleh KPK telahmenciptakan kejutan hebat pada awal2011. Setelah sempat ”puasa” dalammelakukan gebrakan, KPK dengandikomandoi ketua barunya, BusyroMuqodas, langsung membuat partaipolitik meradang.

Bayangkan, anggota DPR yangditahan KPK bukanlah politikuskacangan. Mereka punya posisi strategisdi partainya masing-masing. Selainsebagai politisi senior, mereka memilikikedekatan yang erat dengan pejabatteras partai politik. Tak heran jika partaipolitik yang kadernya ditahan KPKseperti kebakaran jenggot. Pada rapatdengar pendapat antara KPK danKomisi III DPR yang dilakukan satuhari setelah penahanan, Bibit danChandra diusir oleh anggota komisi IIIdari Golkar, PDIP, PKS, PPP, danGerindra.

Selain respons dalam bentukpengusiran dua pimpinan KPK, paratersangka dan kuasa hukumnyamencoba membangun opini bahwamanuver KPK adalah bagian dari upayapenzaliman politik. Pendek kata,menurut asumsi mereka, KPK telahmelakukan politisasi dalam penanganan

perkara cek pelawat. Terutama kepadaPDIP yang telah mengambil sikapsebagai partai oposisi selama duaperiode parlemen berturut-turut.

Patut disayangkan, sekaligus semakinmenjelaskan posisi parlemen, anggotaDPR dan partai politik yang bersebe-rangan dalam agenda pemberantasankorupsi di Indonesia, PKS yang notabeneselama ini berhasil menarik batas yangcukup jelas dengan partai politik lainyang sudah telanjur dianggap berma-salah, justru menjadi bagian dari partaipolitik yang melakukan perlawananterhadap proses hukum yang dilakukanKPK. Hal ini tentu saja akan memberikancitra negatif terhadap PKS yang selama inidicap sebagai partai yang relatifmendukung pemberantasan korupsi.

Politisasi Kasus?Tidak dapat dihindari, setiap proses

hukum yang mengarah pada anggotapartai politik atau politikus, apalagipolitikus senior, selalu akan membawaimplikasi politis, meskipun tidak pernahada muatan politiknya. Bukan hanyaKPK yang mengalami stigmasisasisemacam itu, melainkan juga penegakhukum lain yang tengah memprosespolitikus yang terlibat tindak pidana.Pada akhirnya, apakah tudingan parapejabat partai politik itu benar atautidak, akan sangat ditentukan oleh

proses hukum lanjutan yang dilakukanKPK.

Dalam konteks kasus cek pelawat,memang harus diakui ada satupekerjaan rumah dari KPK yang belumselesai, yakni menyeret pihak pembericek pelawat kepada anggota DPR. Jikasaat penahanan itu dilakukan, KPK jugamenetapkan pihak penyuap sebagaitersangka, barangkali efek politiknyatidak akan terlalu keras. Tetapi, KPKmemang harus siap dengan berbagairisiko politik saat memberantas korupsipada wilayah politik. Ini karena di sanaberkumpul para pemegang kekuasaanyang dengannya, dapat digunakan untukkepentingan membela para kaderdengan memukul balik KPK.

Oleh karena itu, kita jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa KPK telahmelakukan tebang pilih, atau dalambahasa Priyo Budi Santoso, wakil ketuaDPR, sebagai tindakan arogan karenaproses hukumnya belum selesai samasekali. Pihak pemberi suap, entah itudiduga Miranda Gultom, NununNurbaeti, ataupun pihak lain yangmenggunakan kedua orang itu sebagaiperantara untuk melakukan praktik votebuying, memang harus segera ditanganiKPK. Jika KPK berlarut-larut untukmenyeret pemberi suap, tekanan politikkepada KPK akan semakin kencang,

terutama tuduhan bahwa KPK telahmelakukan politisasi penanganan kasuskorupsi.

Mitos yang RuntuhDaripada menganalisis tuduhan

partai politik dan anggota DPR jikaKPK telah bersikap arogan dalampenanganan perkara, alangkah baiknyajika cara pandang terhadap kebijakanpenahanan para tersangka penerima cekpelawat oleh KPK dalam perspektifyang lain, yakni KPK sebagai alatpenyeimbang kekuasaan politik yangbaru. Dengan posisinya yang independen,meski KPK adalah penegak hukum,gebrakan hukumnya dapat menjadiinstrumen kontrol kekuasaan politikyang cukup efektif.

Apalagi di tengah situasi bahwamekanisme checks and balances dalamsistem politik demokrasi liberal yangtradisional tidak bekerja sama sekali.Parlemen yang seharusnya menjadipemain kunci untuk menjagakeseimbangan kekuasaan justru jatuhpada penyalahgunaan kekuasaan yangakut. Kehadiran KPK, selain untukmemberantas korupsi, ternyata sanggupmelakukan koreksi atas penyimpangankekuasaan politik yang dilakukanparlemen. Bukan koreksi politiksebagaimana kewenangan parlemenmelalui mekanisme pansus atau hak

menyampaikan pendapat yang kerapdianggap kental dengan muatanpolitisnya, koreksi KPK langsung padajantung persoalan, yakni masalahhukum.

Dengan posisi KPK yang kianmembawa implikasi politik luas, takmengherankan jika penahanan paratersangka, baik mantan anggota DPRmaupun anggota DPR yang masih aktifakan menjadi pemicu yang langsungbagi perlawanan politik terhadap KPK.Karena itu, perlu diwaspadai upaya-upaya yang lebih sistematis untukmengerdilkan posisi KPK, terutamadengan memangkas wewenang hukumyang dimilikinya di masa depan.

Selain itu, apa yang dilakukan KPKtelah meruntuhkan mitos-mitos lamayang sudah dipercaya masyarakat,bahwa para politikus Senayan, apalagiposisinya sebagai politikus senior, tidakdapat disentuh hukum. PenahananPanda Nababan, politikus senior PDIPerjuangan, dan Paskah Suzetta,politikus berpengaruh di Golkar, kianmemberikan bukti, sekaligus harapanbaru bagi terbangunnya praktik rule oflaw yang hakiki. Artinya, siapa pun yangdianggap bersalah karena terlibatmasalah pidana (korupsi), hukum harusditegakkan kepada mereka tanpapandang bulu. (ICW/RY 4211)

19 Tersangka, Parpol MeradangSikap tegas dengan gebrakan menghentak yang dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas, buat parapetinggi partai politik meradang. 19 anggota mereka menjadi tersangka dan para tersangka itu, bukan polikus amatiran.Contohnya bekas anggota DPR RI. Saat para politisi senior itu mengalami sakit parah, malah dijemput, ditangkap, dieksekusisecara paksa untuk dijebloskan ke penjara. Sikap tegas, keras, tanpa kompromi juga tak ada ampun ini, diterapkan timpenyidik KPK terhadap wakil rakyat korup yang sudah ditetapkan sebagai tersangka lainnya.

GEBRAKAN BUSYRO MUQODAS

SERANGAN Balik DPRTONG kosong nyaringbunyinya. Inilah gambaransikap anggota Komisi III DPRyang menolak kehadiran BibitS Rianto dan ChandraHamzah dalam rapat kerja,dengan alasan keduanyamasih berstatus tersangka.Alasan yang jelas mengada-ada dan tidak berdasarargumentasi yang bisadipertanggungjawabkansecara hukum.

Sikap ini ditengaraisebagai bentuk solidaritas danbalas dendam DPR ataspenahanan 19 politisi olehKPK yang diduga menerimasuap dalam pemilihan DeputiGubernur Senior (DGS) BIMiranda S Goeltom.

Fakta di atas memuncul-kan pandangan bahwa DPRsesungguhnya telah keluardari demarkasi pemberan-tasan korupsi dan justruberbalik menjadi korup,menyalahgunakan kewenanganuntuk melemahkan KPK.

Status Bibit-Chandra yangdipermasalahkan anggotaKomisi III DPR adalahpersoalan hukum yang telahdiputuskan menurut hukumyang berlaku. Keputusan untukmenerapkan deponeering sebagaikewenangan hukum jaksa agungatas perkara kedua pemimpinKPK ini adalah putusan hukumyang final dan harusdihormati semua pihaktermasuk DPR.

Perjalanan rekayasa kasusBibit-Chandra sempatterkatung-katung di tanganJaksa Agung karena pener-bitan surat ketetapanpenghentian penuntutan(SKPP) bermasalah. Namun,persoalan akhirnya selesaidengan penetapan deponeer-ing. Kebijakan ini diambilkarena desakan publik begitukuat untuk menghentikankasus yang sarat rekayasa ini.

RekayasaPenerbitan SKPP bisa

dianggap sebagai bentukpengakuan bahwa kasus inimemang direkayasa. Kebijak-an ini diterapkan denganalasan hukum yang kelirusehingga sangat mudah untukdibantah. Terbukti gugatansidang praperadilan yangdiajukan Anggodo dikabulkanpengadilan. Pengadilankemudian memerintahkanuntuk melanjutkan proseshukum kasus ini.

Deponeering menjadipilihan terakhir bagi JaksaAgung untuk menghentikankasus ini. Secara hukum, JaksaAgung memiliki kewenangankhusus mengesampingkanperkara demi kepentinganumum (Pasal 35 Huruf c UUKejaksaan).

Berdasarkan prinsipoportunitas ini, kasus Bibit-Chandra secara otomatistidak bisa dilanjutkan proseshukumnya. Artinya, statustersangka yang disandangoleh kedua pemimpin KPKhilang dengan sendirinya.

Lembaga mana pun, baikDPR maupun lembagayudisial sekalipun, tidakmemiliki wewenang memba-talkan keputusan deponeeringini.

Bahkan, dalam penjelasanPasal 35 Huruf (c) UUKejaksaan hanya disebutkanbahwa pelibatan lembaga laindalam proses ini hanyasebatas pada penyampaiansaran dan pendapat. Ituartinya, kebijakan deponeer-ing merupakan kewenangandiskresi (principle of discretionarypower) yang dimiliki JaksaAgung atas sebuah kasus.

Sikap anggota DPR yangmasih mempermasalahkanstatus kedua pemimpin KPKtersebut bisa dianggapsebagai bentuk pelanggaranterhadap Undang-UndangKejaksaan. Hal ini semakinmemperlihatkan indikasi bahwapara politisi ternyata ikutmeruntuhkan kewibawaanhukum yang mereka buat sendiri.

Serangan balikPenolakan Komisi III DPR

akan kehadiran keduanyalayak dicurigai memilikiagenda untuk kembalimelemahkan KPK dalampemberantasan korupsi. Upayaini sangat lazim terjadi ketikaKPK telah mulai mengusut kasuskorupsi yang melibatkan pihaktertentu yang memiliki afiliasikekuatan politik.

Kecenderungan yangterjadi di sejumlah negarasetidaknya menunjukkangejala yang sama seperti yangsedang terjadi di Indonesia. DiNigeria, misalnya, mantanKetua Economic and Finan-cial Crimes CommissionNigeria Nuhu Ribadu dipaksamundur dari jabatannya karenamengungkap korupsi di kalanganpolitisi di negara tersebut.

Fakta ini menunjukkansikap reaktif penguasamanakala ada pihak lain yangberpotensi menjadi ancamanbagi keberlangsungankekuasaannya. Komisiantikorupsi independen akancenderung menjadi ancamanketika telah mulai mengusutkasus korupsi yang meli-batkan penguasa.

KPK tidak perlu gentarmenghadapi perilaku paraanggota DPR yang menolakkehadiran kedua pemimpinnyatersebut. KPK juga tidak perluterpengaruh oleh sikap DPR yangsebetulnya hanya bertujuan”mengacak-acak” kemajuanpenanganan kasus yang tengahditangani KPK saat ini.

Undang-Undang KPKsetidaknya memberikanproteksi kepada KPK terkaitdengan penanganan kasuskorupsi yang menjadikewenangannya. KPK hanyadiwajibkan membuat danmenyampaikan laporantahunan kepada lembagaterkait, termasuk DPR, danbukan dalam hal penanganankasus tertentu yang beradapada ranah pro-justisia (Pasal15 Huruf c UU KPK).(TII/2211)

SeranganBalik DPR

Tersangka dalam skandaldugaan suap pemenanganMiranda Swaray Goeltom,sebagai Deputi GubernurSenior Bank Indonesiatahun 2004. Suap itu dalambentuk travellers cheqeuyang nilainya mulai dari Rp250 juta hingga Rp 1,5miliar, diberikan kepada 26eks wakil rakyat Komisi XIperiode 1999-2004.

Dari jumlah itu, salahsatu tersangka sudahmeninggal dunia. Adapun,Antony Zeidra Abidin telahditahan dalam kasus lain,serta 19 tersangka sudahdiesekusi lebih dulu dan kinimenginap di hotel prodeosambil menunggu prosespersidangan.

Namun sisa lima ter-sangka inilah, yang menga-lami cerita penangkapanberbeda. Perbedaan itubukan lantaran tersangkaitu special, atau politisihebat dan berpengaruh, tapikarena kondisi kesehatanakibat penyakit yangmenggerogoti tubuhnya.

Tersangka Boby Suhar-diman, misalnya sat dijem-put paksa politisi Golkar itusedang berbaring menjalaniperawatan penyakitkomplikasi dan jantung diRumah Sakit PusatPertamina (RSPP), JakartaSelatan. Boby langsungdijebloskan tahanan RutanCipinang Jakarta, selama 20hari ke depan dan akandiperpanjang jika masatahanan sementara habisdigerogoti waktu.

Nasib yang sama jugadialami politisi Golkarlainnya, Hengky Baramuliyang ditangkap paksa darirumahnya dan langsungdimasukan ke sel tahanan.Padahal kondisi kesehatanHengky juga memburukkarena tengah terjangkitpenyakit kanker ganas yangmenyerang tubuhnya yangsudah tua.

Selain itu, Willem MTutuarima, bekas anggotaDPR dari Fraksi PDIP iniditangkap paksa dirumahnya di Semarang,Jawa Tengah. Padahal,Willem dalam kondisi sakitparah karena komplikasiyang menggogoti tubuhnya.Namun tan ada ampun bagiWillem yang langsungdijebloskan ke LP CipinangJakarta.

"Dia (Wiliem)mengatakan kepada sayabahwa dia ditangkapdirumahnya. Dia kecewakarena dalam kondisi sakitkeras masih dipaksaditerbangkan denganpesawat dan ditahan di

Jakarta," kata YanuarWisesa, kuasa hukum politisiPDIP di Gedung KPKJakarta, Selasa pekan lalu.Yanuar menilai tindakanKPK sudah kelewat batas,mengingat kondisi Williemtengah kritis.

"Ini sudah keterlaluanbukan begini caranya. Yangpasti kalau terjadi sesuatupada klien saya, KPKbertanggungjawab, KPKjangan main-main, kamiakan memperkarakan,"tegasnya.

Selain Wiliem, KPK jugamenahan politisi PDIPRusman Lumbantoruan,selama 20 hari ke depan danakan dititipkan di rumahtahanan, Cipinang. Prosespenahanan Rusman tidakjauh berbeda dengan Wiliem.Politisi PDIP itu dijemputpaksa penyidik KPK dikediamannya, di Jakarta.

Politisi PDIP lainnya,yang ditahan adalahBudiningsih. Wanita asalSolo ini sebelumnyamenjalani pemeriksaan digedung KPK sejak pagi hari.Petang hari, Budiningsihlangsung diangkut mobiltahanan KPK menjuju rutanwanita Pondok BambuJakarta.

"Bu Budiningsih ditahandi Pondok Bambu," ujarsalah satu pengacaraBudiningsih, Sirra Prayunakepada wartawan di KPK.Sementara mantan politisiSenayan periode 1999-2004

itu tak memberi komentarapapun. Ia memilihmerunduk danmenyegerakan langkahnyake dalam mobil tahananKPK, Toyota Kijang nomorpolisi B 2040 BQ.Budiningsih akan menjalanipenahanan sampai 20 harike depan.

Budiningsih menambahdaftar politisi wanita PDI-Pyang ditahan di RutanPondok Bambu. Dua politisiyang sudah ditahan KPK,Jumat pekan lalu, adalah NiLuh Mariani Tirtasari danEngelina Pattiasina.

Dengan tertangkapnyalima orang ini, berarti sudah24 tersangka yang ditahan.Dalam kasus ini, KPKmenetapkan 26 tersangka,namun salah satuntersangka sudah meninggaldunia. Adapun, salah satutersangka yakni, AntonyZeidra Abidin telah ditahan

dalam kasus lain.Seluruh para tersangka

dikenakan Pasal 5 ayat (2)jo Pasal 5 ayat (1) huruf adan b UU PemberantasanTindak Pidana Korupsi, atauPasal 11 UU PemberantasanTindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) kesatuKitab Undang-undangHukum Pidana.

Penangkapan olehpenyidik KPK dianggapkeras kepala, sebab hinggakini KPK belummenetapkan tersangkapihak pemberi suap dalamkasus suap pemenanganMiranda Goeltom. "Sayakira memang sudah keraskepala," kata Sirra Prayuna,kuasa hukum tersangkamantan anggota Komisi IXDPR dari PDIP, TCBudiningsih, di GedungKPK, Jakarta.

Kekecewaan Sirradiungkapkan setelah

penahanan kliennya. Meskidemikian, Sirra bersikukuhdelik sangkaan pasalpenyuapan yangdialamatkan kepadakliennya dan 24 tersangkaanggota dewan lain tidakmasuk akal. "Masa pemberisuap tidak diproses. Padahalkalau deliknya penyuapanjelas. Ada si pemberi," jelasdia.

Menurutnya, sikap keraskepala tersebut jugalantaran, KPK mengabaikanteriakan dari seluruh kuasahukum, akademisi sampaipolitisi yang meninginkankejelasaan soal siapa yangmemberi suap berupaTraveller Cheque (TC)tersebut. "Di mana politicalwill KPK," tegas Sirra.

Wakil Ketua KPK,Haryono Umar mengatakanpemanggilan paksa sertapenahanan terhadap mantananggota dewan komisi XIperiode 1999-2004 dalamkasus dugaan suappemenangan MirandaSwaray Goeltom sebagaiDeputi Gubernur SeniorBank Indonesia tahun 2004,sesuai prosedur.

Ketika dikonfirmasi, adapolitisi yang tengah sakitterjangkit penyakit Kangkersaat ditangkap, Haryonomengatakan, akan tetapmenahan namun akandititipkan di rumah sakit."Bila dia sakit maka akandibantarkan," jawabnyaenteng. (Endy/Mei)

KPK POS

POLITIKE D I S I 136

14 - 20 FEBRUARI 2011

6

N A DSUMUT

Masyarakat Desak PemerintahUmumkan Hasil CPNSSUBULUSSALAM - Seluruhelemen masyarakat KotaSubulussalam mendesakPemerintah Provinsi khususnyaPemko Subulussalammengumumkan hasil tes CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS)formasi 2010 lalu. “Sampai saatini, belum ada kepastian kapandiumumkan,” ujar salah seorangwarga.

PT Smart Tbk Diduga Rampas Tanah Masyarakat Padang Halaban

DPRD SU Rekomendasikan Pencabutan HGU

STABAT - Dalam mendukung ke-mampuan prestasi siswa dibidangakademik dan olahraga, khususnyapelajar dari keluarga kurang mampu,Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepumembantu sebanyak 20 orang siswadari Yayasan Pendidikan DharmaPatra Brandan dalam bentuk bea-siswa.

”Secara pribadi saya akan mem-berikan bantuan hingga anak-anaktersebut menyelesaikan pendidikan-nya”, kata Bupati H. Ngogesa Sitepusaat menerima unsur pengurus yayas-an dan tenaga pendidik Dharma PatraBrandan di rumah dinas belum lamaini.

Beliau berharap yayasan dapatmerangkul semua pihak, tidak hanyaorang tua, tapi kalangan swasta untuklebih peduli terhadap pendidikan.Diakuinya sarana prasarana pendi-dikan di Langkat masih membutuh-kan perhatian termasuk kualitastenaga pendidik yang secara bertahaptelah mengikuti sertifikasi.

Bupati didampingi Kabag KesosSujarno dan Kabag Humas Syahrizal

mengharapkan pihak yayasan dapatmembangun sinerji dengan tenagapendidik. Sehingga proses belajarmengajar berjalan sesuai tujuan. Padasisi lain YP Dharma Patra Brandanyang telah memiliki sejumlah prestasiterus memberikan kontribusi dengankualitas lulusannya.

Mujio Arianto selaku Ketua Yayas-an melaporkan kegiatan yang barudilaksanakan, di antaranya bazar danpekan olahraga memperebutkan tro-phy Bupati Langkat. Bantuan bea-siswa dari Bupati Langkat menurutMujio akan dialokasikan bagi siswakelas II dan III masing-masing 10orang hingga mereka menyelesaikanpendidikannya di yayasan tersebut.

Adapun yang hadir dalam kesem-patan tersebut antara lain Kasek. SMADrs. Haprianto, Sugito S.Pd, Dra. SuryaEfriza, M. Ibnu Rusdi Rokan dan WidyaPutri Adelina. Bupati diakhir perte-muan juga memberikan sejumlah danasebagai wujud meringankan bebankepanitiaan dalam penyelenggaraanacara bazar dan pekan olahraga yangbaru-baru ini usai dilaksanakan.(JUL)

NIAS - Bupati Nias melalui SekdaMarthinus Lase,SH melaksanakanSerah Terima Jabatan (Sertijab)Camat Botomozoi dari pejabat lama,Ajran Caniago,SH kepada pejabatbaru Drs.Gelifati Waruwu,Selasalalu.

Bupati dalam sambutannyamengatakan sertijab yangdilaksanakan ini adalah promosijabatan bagi pejabat baru. Jugapejabat lama yang mendapatpromosi jabatan di eselon lebihtinggi sebagai Kepala BPM-DK.Pelantikan ini tidak didasarikepentingan pihak tertentu, namunkepentingan organisasi dan sebagairespon pemerintah daerah akankinerja yang ditunjukkan aparaturpemerintah.

Camat Botomuzoi yang baru,Gelifati Waruwu pada kesempatanitu mengatakan, kepercayaanmenjabat camat hanya titipansementara dan tugas mulia.“Walaupun di sisi lain, sungguhmenantang karena tugas yang diemban seorang camat sangatberat,”katanya.

Namun beban itu tidak terasaberat, bila seluruh kades, sekdes,tokoh masyarakat, adat, Agama KecBotomuzoi, terlebih-lebih pegawai/staf selalu memupuk kerjasamasecara horizontal maupun vertical.

Sehingga dalam melaksanakan tugasselalu dilandasi rasa memiliki sertatanggungjawab yang tinggi denganpenuh rasa persaudaraan dankekeluargaan.

Ditambahkan, dalammelaksanakan tugas ini, kamimengharapkan petunjuk arahan danbimbingan secara terus menerus dariSekda Nias, sehingga pembenahandan meningkatkan pembangunandisegala bidang dimasa mendatangdapat diteruskan.

Juga memohon perhatian dankebijakan khusus dari Sekda untukpenambahan tenaga pegawai diKantor camat, di kantor UPT DinasPendidikan Botomuzoi, Guru dariSD, SMP, SMA, SMK, tenaga medis,dan tenaga PPL Pertanian yangmana selama ini terbatas.

Sementara Ajran Caniago,SHmengatakan meskipun sudah mutasidi tempat baru, sebagai mantancamat tidak mudah melupakankebaikan masyarakat. “Apalagiadanya pemberian cinderamata padaacara sertijab ini, cukup besarnilainya dimata saya. Saya akanselalu memberikan dukungan, baikdibidang pemerintahan maupunpembangunan sehingga kecamatanBotomuzoi selalu lebih maju darikecamatan lainnya di KabNias,”ujarnya.(YAGI)

Camat BotomuzoiDiserahterimakan

SEI RAMPAH - Bupati SerdangBedagai, Ir HT Erry Nuradi MSikembali melantik pejabat di ling-kungan Pemkab Sergai di aulaSultan Serdang Kompleks KantorBupati Sergai di Sei Rampah,Jumat (11/2). Pejabat yang dilan-tik, 17 Camat, 7 Kepala Bagian, 2Kepala Kantor, 4 Sekretaris, 2Kepala Bidang dan 1 InspekturPembantu.

Para Camat itu, Drs DimasKurnianto jadi Camat DolokMasihul, Drs Akmal menjadiCamat Perbaungan, Fitriadi SSosmenjadi Camat Kotarih, Aminud-din SSos menjadi Pj Camat Tan-jung Beringin, Sariful Azhar SHsebagai Camat Serba Jadi, BinsarPurba SH menjadi Camat BandarKhalipah, dan Pribadi Perangin-angin S.Sos sebagai Camat Sipispis.

Kemudian Drs Zulfikar sebe-lumnya Kabag Kessos menjadiCamat Teluk Mengkudu, Misran

SE sebagai Pj CamatPegajahan, Drs Fajar Simbo-lon menjadi Camat Sei Ram-pah, Drs Ramadhan SHsebagai Camat Tebing Tinggi,Dingin Saragih SIP menjadiCamat Tebing Syahbandar, AYasir Arafat Nasution SSosmenjadi Pj Camat PantaiCermin dan Drs HaparudinSaragih menjadi Camat Silin-da, Drs Mariyono SP menjadiCamat Dolok Merawan, RoyChristian Paul Sitorus PaneAP MSi sebagai Pj Camat SeiBamban, dan Drs Zulkan seba-gai Pj Camat Bintang Bayu.

Sedangkan dibagaian Ke-pala Kantor yakni KepalaKantor Kesbangpollinmasdijabat oleh Drs Ramses Tam-bunan dan Kepala KantorPelayanan Perizinan TerpaduHenry Suharto SH sebe-lumnya Camat Pegajahan.

Turut dilantik Inspektur Pem-bantu Wilayah IV InspektoratSergai, Razid SH sebelumnyamenjabat Kabid PerhubunganDarat Dinas Perhubungan Sergai.

Selanjutnya Dra Indah DwiKumala sebelumnya menjabatKabag Organisasi dilantikmenjadi Kabag Humas Set-dakab Sergai dan Drs NasrulAziz Siregar sebagai KabagPerekonomian, S Tarigan SSossebagai Kabag Pemerintahandan Kerja Sama, Ikhsan APsebagai Kabag KesejahteraanSosial, Drs Darwin Sitepu MAPsebagai Kabag PengendalianPembangunan, Luhut MawardiS SH menjabat sebagai KabagOrganisasi dan Jufry Eddy SHMSP menjabat sebagai KabagHukum.

Sementara itu jabatanSekretaris Badan Penanggu-langan Bencana Daerah

ditempati Drs Lilik sebelumnyaKabag Perekonomian dan IrKaharuddin sebelumnya CamatSerba Jadi menjabat SekretarisBappeda. Untuk jabatan KabidPerhubungan Darat Dinas Per-hubungan ditempati ManuturParulian Naibaho SSos danChairin F Simanjuntak SSos,MM sebagai Kabid Pemerin-tahan Desa dan Kelurahan diBadan PMPD Sergai.

Bupati menegaskan PejabatEselon III sebagai pimpinantingkat menengah (middle ma-nager) harus memiliki kemam-puan keilmuan (knowledge),kepemimpinan (leadership),kemampuan komunikasi danjuga kecerdasan emosional,spiritual dan intelejensi meng-hadapi dinamika dan tantangantugas. Juga harus dapat meng-implementasikan kemampuansecara optimal.(MEI)

17 Camat dan Kabag Dimutasi

Sebelumnya kabar beredarmenyebutkan hasil tes diumum-kan akhir Januari 2011, namuntidak juga terealisasi. Masyara-kat menduga adanya kong kalikong pihak tertentu. satu bulanlebih belum juga diumumkanhasilnya, sedangkan di Suma-tera Utara hanya satu minggusaja. “Apa sih perbedaannya,”tanya warga.

Sejumlah pihak curiga ada-nya permainan dan tarik ulurkepentingan meluluskan CPNSbelum terpenuhi. Salah seorangpeserta CPNS kepada KPK Pos,mengatakan dirinya telah bebe-rapa kali menghubungi teman-nya di Banda Aceh, tetapi belumjuga ada jawaban pasti.

Fakta inilah yang membuatmasyarakat heran, kenapa hasiltes CPNS belum juga diumum-kan sedangkan ujian dilaksa-nakan Desember. Banyak dae-

rah seperti Jawa Barat tiga haripasca ujian langsung diumum-kan. Kenapa di Aceh ini sangatlama, apa mungkin sudah men-jadi tradisi pengumaman hasiltes CPNS molor terus.

Tanyakan ke Provinsi.Kepala Kepegawaian Kota

Subulussalam Ibnu Hajar Beru-tu yang ditemui KPK Pos diruangannya belum lama inimengatakan dirinya tidak me-ngetahuinya. Sebab seluruhnyaurusan Provinsi Aceh. “PemkoSubulussalam hanya penye-lenggara,” terangnya didam-pingi Kabag Hukum dan HumasSetdako Subulusslaam.

Juga disebutkan pihaknyatelah mengantarkan berkaspada 28 Desember 2010 keProvinsi. Setelah itu tugasnya

selesai dan kapan pengumumannyasilakan tanyakan ke provinsi.

Menurutnya, keterlambatanbisa terjadi, karena dari 15kabupaten/kota yang mengi-kuti seleksi ujian CPNS, peme-riksaan hanya dilakukan diprovinsi atau BKPP. Mungkinhal ini penyebab keterlambatanhasil tes diumumkan.

Dikatakan, Pemko selaluberkomunikasi dengan BKPPProvinsi, tetapi jawaban belumjelas kapan pengumumannya.Kemungkinan Februari tahun2011 ini. “Saya menghubungi keBanda Aceh, pihak BKPP mela-lui seluler mengaku pengumum-an hasil tes CPNS bulan Fe-bruari ini,”erang Ibnu.

Terkait dugaan ada per-mainan untuk meloloskan calon

CPNS tertentu, Ibnu menam-piknya. Itu bukan alasan keter-lambatan pengumuman, tapimurni karena keterlambatanpanitia seleksi belum selesai.“Semua tuduhan itu tidak benar,karena memang tidak adanyapermainan pihak -pihak ter-tentu,” ucapnya.

Ketua LMS berkah KotaSubulussalam Syahril Tinam-bunan menduga adanya per-mainan orang tertentu melaku-kan tarik ulur untuk meluluskanCPNS.

Buktinya pengumuman hasiltes selalu molor. Untukmenghilangkan anggapan ma-syarakat ada permainana ditingkat elit, Syahril mengha-rapkan hasil tes ujian CPNSsegera diumumkan.(KAR)

MEDAN - DPRD SumateraUtara akan membuatrekomendasi pencabutan HakGuna Usaha (HGU) PT SmartTbk atas lahan 3.000 ha, dikawasan Padang Halabansekitarnya, Kecamatan Aek Kuo,Labuhanbatu Utara.Rekomendasi tersebut akandisampaikan ke PengadilanTinggi Medan dan pihak-pihakterkait.

Ini salah satu keputusanpenting dari rapat dengarpendapat dengan Kelompok TaniPadang Halaban Sekitarnya(KTPHS), BPN Labuhanbatu,BPN Sumut, PemkabLabuhanbatu Utara diwakiliAsisten I, M Amin Daulay danCamat Aek Kuo Sukisman sertawakil Pemprovsu di GedungDPRD Sumut, belum lama ini. PT

Smart juga diundang dalamhearing tersebut, namun tidakhadir. "Kami melihat banyakkejanggalan dalam prosespemberian HGU PT Smart Tbkatas lahan tersebut," ungkapKetua Komisi A Drs H HasbullahHadi SH MKn saat memberikesimpulan dari hasil dengarpendapat.

Kejanggalan tersebut katanya,terkait perpanjangan HGU yangtidak sesuai prosedur perundang-undangan. Contohnya, ada HGUyang sudah diperpanjang di saatmasa perpanjangan belum lagidijalani. Dari tiga surat HGU,salah satunya ada yangdiperpanjang hingga 2084. Adajuga yang sampai 2059. Padahal,berdasarkan undang-undangPokok Agraria, HGU bisadiberikan paling lama 35 tahun,

dan diperpanjang paling lama 25tahun.

Sengketa tanah ini sendirisudah sampai ke ranahpengadilan dalam perkaraperdata. Bahkan, PNRantauprapat sudahmengeluarkan putusanmemenangkan PT Smart. Namun,KTPHS mengajukan banding dansaat ini tengah menanti putusan."DPR tidak punya hak eksekusi,tapi kami akan mengawal undang-undang," tegasnya yang disepakatianggota komisi A lainnya.

Mafia Di BPNAnggota Komisi A, H Syamsul

Hilal secara tegas menilaiketerlibatan mafia dalamsengketa tanah KTPHS dan PTSmart Tbk. Ia yang mengikutipersoalan ini sejak awal, pahambetul tanah seluas 3.000 ha itu

memang milik ribuan rakyatyang digusur secara paksa tanpaganti rugi dan dituduh terlibatanggota BTI (ormas PKI).

Masyarakat telah menguasaitanah tersebut sejak masakemerdekaan diperkuat denganKartu Tanda PendaftaranPendudukan Tanah (KTPPT) yangdikeluarkan Kantor ReorganisasiPemakaian Tanah (KRPT) yangdilindungi UU Darurat No 8tahun 1954.

Menurut Hilal, beberapa tokohrakyat yang memperjuangkantanah tersebut sejak orde baru,seperti Samiran, ditangkap dandisiksa. Setelah reformasi, iasempat menjadi anggota DPRDLabuhanbatu, namun satu tahunberjuang, ia wafat. Jadi, bukti-bukti sudah cukup.

"Saya melihat ada

persekongkolan pejabat, BPN danaparat hukum untukmemenangkan PT Smart tbk. Adamafia tanah di BPN. Ini harusdiungkap," ujar politisi PDIPerjuangan itu.

Indikasi tersebut bisadisimpulkan dari sikap pejabatBPN yang diwakili Kasi PerkaraBPN Labuhanbatu Sujono danKabid Perkara BPN SumutHafizun Syah, yang tidakkooperatif dalam menyelesaikankasus tersebut. Mereka berkilahbahwa perpanjangan hingga 2084tersebut didasari oleh UUPenanaman Modal (tanpamenyebutkan nomor dan tahunUU tersebut). Harusnya merekabisa memberikan keteranganyang lebih jelas dihadapananggota dewan denganmenyiapkan berkas-berkas

penting, termasuk fotocopi berkasHGU PT Smart. "Seharusnya,anda sudah menyiapkan berkasyang diperlukan untukmenyelesaikan perkara ini, jaditidak berbelit-belit. Saya melihatada yang tidak beres denganBPN," tegas Hilal.

Sebelumnya, perwakilanKTPHS Hadi Sudaryanto selakuketua I didampingi SumardiSyam, Sekretaris Maulana SyafiiSHI serta Penasehat Adi Kumisserta anggota lainnya berharapkepada anggota DPRD Sumutmendukung perjuangan merekayang sudah berlangsung puluhantahun. "Kami sudah melakukanberbagai upaya agar tanahleluhur kami kembali. Kamiberharap keseriusan wakil rakyatmengambil kembali hak kami,"tegas Hadi. (REL/MH)

20 Siswa YP Dharma PatraDapat Beasiswa

DIABADIKAN–Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu diabadikan bersama pengurus dan pendidik YP.Dharma Patra Pangkalan Brandan di rumah dinas.

BATUBARA - Pimpinan SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD)harus menggunakan anggaransecara efektif dan efisien. Dalammenggunakan anggaran, monitoringdan pengawasan harus lebih diting-katkan. Pelaksanaan sasaran, target,program dan kegiatan harus benar-benar mengacu pada kebijakanumum anggaran dan visi Batubarasecara aplikatif. Sehingga tidakterkesan slogan semata.

Hal ini dikatakan juru bicaraFraksi Demokrat (FD) DPRDBatubara H Dazanul Fadli S.Hisaat menyampaikan pemanda-

ngan umum terhadap ranca-ngan APBD 2011 di GedungDPRD Batubara-Lima Puluh,Senin lalu.

Rapat dipimpin ketua DP-RD Batubara Selamat ArifinSE dihadiri anggota DPRDBatubara, Bupati Batubara HOK Arya Zulkarnain SH.MM,Muspida, Kadis, Badan, Bagi-an, Kantor dan Camat. Diper-lukan pengukuran secara ob-yektif atas potensi pendapat-an dari setiap jenis penda-patan yang dikategorikanpendapatan asli daerah.

Sementara Fraksi PPP mela-lui juru bicara Al Asyari S.Agmempertanyakan apakah prio-ritas belanja daerah untukpeningkatan kedudukan fungsidan peran usaha menengah kecil(UMK) dalam perekonomian,dapat diwujudkan atau hanyasekedar seremonial. Untuk itudiperlukan perhatian seriusterhadap UKMK. Kritik inidisampaikan terkait salah satuprioritas penggunaan belanjatahun 2011 adalah peningkatankedudukan fungsi UMKM dalamperekonomian masyarakat yang

dialokasikan sebesar Rp9,4 milyarlebih. Belanja tidak langsungsebesar Rp2,2 milyar lebih danbelanja langsung Rp7,2 milyar.

''Jika dibanding APBD 2010,alokasi anggaran pada DinasKoperindag dan UMKM me-ningkat Rp750.126.031. Namunsetelah dipelajari program yangdisiapkan SKPD sangat minimuntuk mendorong pertumbuh-an dan peningkatan ekonomi.“Bahkan sebagian besar pro-gram yang direncanakan bersifatseremonial,”ucap politisi partaiberlambang ka'bah itu.(TRIS)

SKPD Harus Gunakan Anggaran Efektif

Para peserta pelamarCPNS formasi 2010 diKota SubulussalamDesember 2010 lalutampak semangatmengukit praose ujian,tetapi sampai saat inihasil tes belum jugadiumumkan membuatpara peserta ujiankecewa.

KPK POS

POLITIKE D I S I 136

14 - 20 FEBRUARI 2011

7

SUMUT

Butut Pemecatan Massal THL

DPRD Sibolga akan Gunakan Hak InterplasiSIBOLGA - Terkait pemecatan THLpenyapu jalan sebanyak 41 orang diDinas Kebersihan Penataan Ruangdan Pertamanan (KPRP) KotaSibolga pada 31 Desember 2010lalu, hingga kini belum ada solusiyang dibuat Pemko Sibolga.Menyikapi hal itu, tidak tertutupkemungkinan DPRD akanmengajukan hak interplasik (hakbertanya).

BINJAI - Pemko Binjai, pekanlalu meresmikan pembuatanKartu Tanda Penduduk (KTP)dan Kartu Keluarga (KK)secara online di Kantor Ca-mat Binjai Utara dihadirimuspika dan muspika KotaBinjai. Program ini dilakukanuntuk mempermudah masya-rakat. Caranya cukup mem-bayar Rp10 ribu sesuai Perdanomor 4 tahun 2011, tentangretribusi pembuatan KK danKTP untuk Pendapatan AsliDaerah (PAD).

Namun, baru saja dires-mikan, masyarakat KotaBinjai sudah mulai mengeluhkarena besarnya biaya peng-urusan. Bayangkan, biayayang harusnya Rp10 ribu, ditingkat Lurah dan Camatmenjadi Rp20 ribu.

Seperti dialami seorangwarga Pekan Binjai, keturunTionghua berinisal W. Menu-rut W, ketika ia mengurusKTP terlebih dahulu meng-ambil surat pegantar dariLurah setempat. Saat suratpengantar dibawa ke kantorKecamatan, ia terheran ka-rena kecamatan memberikansurat pengantar untuk peng-urusan KTP dan KK.

“Macamana Pemko Binjaiini, katanya pengurusan KTPatau KK hanya dikenakanRp10 ribu. Tapi masih meng-urus di Kantor Lurah danCamat saja, saya sudah dike-nakan Rp20 ribu. Udah itu,kok ada lagi surat pengantardari Camat?,” ungkap W he-ran.

Untuk itu W berharap,Pemko Binjai khusunya Wali-kota menindak oknum-ok-num di Kelurahan dan Keca-matan yang meminta biaya

pengurusan KTP atau KK.“Kami susah jangan ditam-bah susah lagi, kalau adarezeki tanpa diminta kamiberi juganya. Saya berharap,beri peringatan pada oknumtersebut agar menjalankan per-aturan dengan benar,” harap W.

Sementara itu, Camat Ke-camatan Binjai Kota, Zulkar-nain, saat dikonfirmasi terkaitadanya surat pengantar sen-diri dan memungut biaya, iamengatakan itu tidak benar.“Ah, saya tidak ada menge-luarkan surat selain suratpengantar dari lurah. Suratapa lagi yang saya mau ke-luarkan. Kalau surat dariLurah itu memang wajbdiambil dan akan saya tandatangani di Kecamatan,” ujar-nya menjelaskan.

Ia juga membantah tudi-ngan adanya pungutan, diluarketentuan Perda. “Dari kelu-rahan sampai kecamatantidak ada bayaran. “Kalauada, itu melanggar Perda.Dibuatnya pengurusan KTPatau KK secara online iniuntuk mempermudah masya-rakat, jadi kita tidak beranimacam-macam. Terkecuali,ada masyarakat yang mem-beri tanpa ada diminta,”kataZulkarnain.

Menanggapi hal ini, ang-gota DPRD Binjai SuryaWahyu Danil SH dari PartaiHanura mengatakan, jikaLurah dan Camat melakukanpungutan itu sudah mela-kukan korupsi kecil-kecilan.“Saya minta, pecat saja lurahdan camat seperti itu, agartidak ada lagi masalah ataukesulitan masyarakat meng-urus KTP atau KK,” tegasSurya.(sbr)

KAHMI tidak akanDukung ‘PemerintahPembohong’

EmpatInstruksiTingkatkanLayananPublik

BINJAI - Acara PelantikanKorps Alumni MahasiswaIslam (KHAMI) belum lamaini di Gedung CoventionResto Ovany, Jln T. AmirHamzah Kec Binjai Utaramenjadi pembahasan dikalangan elit politik kotaBinjai. Pasalnya para tokohyang memberikan kata-katasambutan, menyampaikanpernyataan keras. WalikotaBinjai, H M Idaham SH Msi,menegaskan jangan su’uzzonatau buruk sangka ataskepemimpinannya yang baruberjalan 6 bulan. Walikotajuga menegaskan bahwajabatannya merupakankeputusan politik masyarakatyang memberikan keper-cayaan sepenuhnya memim-pin Binjai.

Itu disampaikan Idahamsaat menyampaikan katasambutanya ketia menghadiripelantikan Majelis DaerahKorps Alumni MahasiswaIslam (MD KAHMI) Binjai.Hadir sebagai tamu kehor-matan, Ketum KAHMI pusatDr Ir Akbar Tanjung, KapolrestaBinjai AKBP Riana Sari Ginting,pimpinan parpol dan ormas.

Idaham menyebutkan,kepemimpinannya sebagaiWalikota Binjai baru seumurjagung. Untuk memperbaikisistem birokrasi tidaksemudah membalikan telapaktangan. Akan tetapi sayaberpegang teguh pada perinsipkebijakan Clen Goverment danGod Goverment.

Untuk itu, mari berikandukungan terhadap pemerin-tahan yang sedang kitajalankan ini, melakukanperbaikan-perbaikan diberbagai sektor birokrasimaupun sosial politikkemasyarakatan.

“Silahkan selidiki, apakahsaya mengangkat pejabatterbukti ada sogokan. Kitamengangkat jabatan berda-sarkan kemampuan karirbukan uang,” tandas idaham.

Statemen pedas itudilontarkan Idaham, karenaadanya rumor berkembangyang menilai miring kepe-

mimpinanya. Bahkan kesanyang dimunculkan ataskepemimpinanya tidak jauhbeda dengan prilaku mantanWalikota Ali Umri dan hanyaganti casing saja.

Diakhir pidatonyaIdhaham mengajak kaderHMI dan KAHMI bekerja-sama membagun Binjai yangcemerlang dengan menggalipotensi yang ada. Binjaimerupakan kota penyangga dariKota Medan, potensi menonjol dibidang perdagangan dan jasa.

Sementara Akbar Tanjungmenyampaikan KAHMIterbentuk dari unsur masya-rakat intelektual yangmemiliki kualitas danberperan penting dalampemerintahan. KAHMI, bukanorganisasi politik, akan tetapimemahami perjalanan politiknegeri ini.

Akbar menyebutkan,banyak kader KAHMI danHMI yang duduk dan memili-ki peranan penting, di DPR-RI,kabinet SBY serta jabatanpenting lainya di pemerin-tahan. Akbar menguraisejarah peranan mahasiswadimulai dari pemerintahanSoekarno saat orde lama danmenyebut mahasiswa di posisiterdepan ikut menentukanarah kebijakan NKRI,sebutnya.

Ketua MD KAHMI Binjaiyang baru dilantik, FauzulHamdi Lubis SH MH,mengucapkan terima kasihatas kepercayaan yangdiberikan memimpin KAHMIperiode 2011-2016. Fauzulberjanji tidak akan mendukugPemko Binjai selama adapembohongan. “Kami tak kanberpihak kepada kemuna-fi’kan,” tegasnya.

Saling lontarkan per-nyataan mengisaratkanantara ketua MD KahmiBinjai dan Walikota terjadiperang dingin. Padahalkeduanya pernah satu sekolahdi SMA Negeri 1 Binjai.Bahkan Fauzul bagian daritim pemanangan Idaham-TImbas pada PemilukadaBinjai yang lalu.(SBR)

Sejak terjadi pemecatan massaltersebut, pihak DPRD telah meng-gunakan hak legislasi menampungaspirasi para THL yang dipecat

tanpa prosedur, termasuk melaku-kan rapat dengar pendapat dengandinas terkait. Namun hingga saat inibelum ada solusinya.

Hal tersebut disampaikan WakilKetua DPRD Sibolga Imran SSitumorangkir saat dikonfirmasi diruang kerjanya senin lalu, sehu-bungan dengan pemecatan massalpenyapu jalan yang dilakukan PltKadis KPRP Sibolga, Drs. Mas’udNasution.

Dikatakannya, pemecatan THLpenyapu jalan itu sama sekali tidakmemiliki kekuatan hukum yangsyah. Sebab pemcatan itu dilakukanKepala Dinas yang bukan defenitip”.Kalaupun pemecatan itu ataspetunjuk Walikota Sibolga, seperti

disampaikan Kadis bersangkutanpada saat rapat dengan pendapatbelum lama,” ujarnya.

Saat di tanya apakah penggunaanhak interplasi nantinya akan diting-katkan menjadi hak angket. Imranmengatakan hingga saat ini kitamasih memikirkan hak bertanyadan tentu kita tunggu hasilnya. Mudah-mudahan ditemukan jalan keluar tepat,tanpa ada yang dirugikan.

Politisi PDI-Perjuangan ini sa-ngat tidak setuju jika alasan peme-catan penyapu jalan hanya karenausia 50 tahun. Karena PegawaiNegeri Sipil saja pensiun umur 56tahun. “Kita menilai yang muda-muda lebih sulit menghargai peker-jaannya,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPP LSM,Abdi Nusa Bangsa, Faisal H. Baratketika di komfirmasi seputar peng-gunaan hak interplasi DPRD Sibol-ga, menyambut baik rencana terse-but. Karena pemecatan penyapujalan itu sebuah usaha, pemiskinanrakyat yang telah miskin.

Hal ini tentu akan menjadisejarah bagi masyarakat KotaSibolga, dan kita akan catat ren-cana penggunaan hak interplasi itudan mengawal agar anggota De-wan yang membelakangi hati nura-ninya. “Saya telah banyak mera-sakan kepemimpinan beberapaWalikota, namun baru pemerintah-an sekaranglah yang dinamikanyapenuh logika instans,” ujarnya.(NAS)

STABAT - Bupati Langkat H Ngo-gesa Sitepu memberikan instruksilangsung kepada jajaran yang ber-sentuhan dengan pelayanan publik,untuk lebih meningkatkan kualitaspelayanan mengingat PNS adalah CivilServant atau Pelayan Masyarakat.

“Jadikan tugas kita sebagai bagianamal ibadah” tegas Bupati pada apelgabungan jajaran Pemkab Langkat dihalaman kantor Bupati, Senin lalu.

Bupati mengingatkan pening-katan pelayanan merupakan wujudmensukseskan Peraturan Kemen-trian Negara Pemberdayaan Apara-tur Negara Nomor : PER/ 26/M.PAN/05/2006. Untuk itu Bupatimemberikan 4 instruksi untukmeningkatkan pelayanan publik.

Pertama, Setiap SKPD yangbersentuhan dengan pelayananmasyarakat mempersiapkan data-data yang dibutuhkan setiap indivi-

du ataupun organisasi. Kedua,pembentukan tim memantau per-kembangan kualitas pelayananterhadap masyarakat di setiapinstansi. Ketiga, setiap SKPD salingberkoordinasi sehingga terciptakeseragaman standar pelayanan.Keempat SKPD berkewajiban men-sukseskan pelayanan publik, secarautuh dan bertanggungjawab.

Bupati atas nama penasehatKorpri Langkat memberikan san-tunan uang duka kepada 6 orang ahliwaris PNS, masing-masing meneri-ma Rp9,5 juta. Yakni Syamsul Bahripegawai Dinas PU, M. Salman pega-wai Dinas P&P, Erwin Domoli Hasi-buan pegawai Dinkes, Astuti BrPandia pegawai Dinkes, Nurihi BrGinting pegawai UPT Dinas P&P

dan Chairani Sitepu pegawai Kan-tor Camat Binjai.

Nurlela istri dari Alm. M. Sal-man, BA yang menerima bantuanmengungkapakan rasa haru danterima kasih atas kepedulian Bu-pati. “Alhamdulillah, ternyata ma-sih ada kepedulian yang ditun-jukkan lewat kebijakan Pak Bupatibuat kami” katanya jujur.(JUL)

TEBING TINGGI - Pj WalikotaTebingtinggi Drs H Eddy Syofianmenganjurkan dan menghimbauagar ratusan petugas kebersihanyang umumnya pekerja harian lepas(PHL) di Dinas Kebersihan danPertamanan (DKP) berhemat danmenabung ke Bank Sumut, sebagaibank milik pemerintah daerah.

Saya sampaikan apresiasi kepada‘pasukan kuning’ yang merupakanpahlawan kota, semoga denganpenetapan besaran upah yang akandisesuaikan dengan upah minimumkota (UMK) bisa lebih berhemat.

“Saya anjurkan agar menyim-pan sebagian uang ke Bank Sumut,supaya rezekinya bisa bertambah,”kata Eddy Syofian saat membuka

rapat kesepakatan penetapan besar-an upah dan pemantapan tugas PHLDKP, Jum’at lalu di Aula TC SosialJln RSU Kota Tebingtinggi.

Dihadapan 254 PLH DKP itu,Eddy Syofian mengaku sejak 5bulan dirinya bertugas, Kota Te-bingtinggi saat ini terlihat semakincantik dan bersih. “Lima bulanbertugas, saya semakin cinta de-ngan ‘pasukan kuning’ sebab semuajalan-jalan terlihat bersih. Semogadengan kondisi saat ini, KotaTebingtinggi mampu meraih kem-bali Piala Adipura,” harapnya.

Diungkapkan Eddy dua minggulagi ia bersama Kadis DKP SyaifulFahri serta 22 kepala daerah kabu-paten/kota akan ke Jakarta meme-

nuhi undangan Menteri LingkunganHidup. “Kami mohon do’a restumasyarakat Kota Tebingtinggi danmengucapkan terimakasih kepada‘pasukan kuning’ yang telah bekerjakeras membersihkan kota ini,’ucapnya.

Eddy Syofian juga berharapdengan kesepakatan penetapanbesaran upah PHL DKP, Kota Te-bingtinggi bisa meningkat kese-jahteraan, sehingga gaji yang adabisa dimanfaatkan membentukkoperasi khusus PHL. “Pemko Te-bingtinggi tidak diperbolehkan lagimerekrut tenaga honorer, tapi tena-ga pihak ketiga boleh. Salah satunyamelalui koperasi. Jadi sudah saatnyaPHL DKP memiliki koperasi sendiri

meningkatkan kesejahteraan ang-gotanya,’ harapnya.

Sebelumnya, Kadis DKP KotaTebingtinggi, Syaiful Fahri me-nyampaikan, jumlah PHL di DKPsebanyak 254 orang terdiri darisupir dan kenek truck/pickup, pe-nyapu pasar dan jalan, pembawabecak sampah, mekanik perbeng-kelan dan LPJU, pekerja pertaman-an dan pembibitan serta admins-trasi kantor.

“Selain THR, DKP juga membe-rikan jaminan kesejahteraan kerjasama dengan Jamsostek, meliputijaminan kecelakaan kerja, pemeli-haraan kesehatan, jaminan kema-tian serta jaminan hari tua”, ungkapFahri.(RS)

‘Pasukan Kuning’ Dihimbau Menabung

Urus KTP DikenaiBiaya Rp20 RibuMasyarakat Mengeluh

UANG DUKA - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu didampingi Wabup Budiono, SE Ketua Korpri Drs H Surya Djahisa, M.Si dan Asisten dan IIsaat memberikan uang duka kepada salah satu ahli waris PNS yang wafat usai apel gabungan di halaman kantor Bupati. (Jul)

Golkar Garda TerdepanBangun BatubaraBATUBARA - Kader PartaiGolkar diharuskan menjadigarda terdepan mengawalproses pembangunan Batu-bara, dan dapat menampungdan menyalurkan aspirasi sertadan berbuat yang terbaik dimasyarakat. Program-pro-gram yang direncanakan harusmenyentuh kepantingan mas-yarakat, oleh karenanya kitaharus merapatkan barisanmenjaga persatuan dan kesa-tuan agar Golkar tetap dicin-tai masyarakat.

Ini dikatakan ketua DPDPartai Golkar Batubara H OKArya Zulkarnain SH,MM padatemu ramah dan persiapankonsolidasi tingkat desa se-Batubara di RM Bale Resto-Sei Balai, Sabtu (5/2) dihadirikorda IV DPD Partai GolkarSumut Dra H Fatimah MA,pengurus DPD Partai Golkardan unsur pimpinan keca-matan (PK) se-Batubara.

Sekretaris DPD GolkarBatubara, Selamat Arifin SEyang juga ketua DPRD Batu-bara menjelaskan program-program Golkar yang telahdilaksanakan antara lain safari

ramadhan, qurban dan kon-solidasi. Sedangkan programke depan yaitu persiapan pem-bentukan organisasi sayap,AMPG, KPPG, Alhidayah, di-klat kader dan pembagian KTAberasuransi serta persiapanmusyawarah desa (Musdes).

Ketua harian DPD PartaiGolkar Batubara Ir LokotRidwan Batubara MSi meng-harapkan setiap PK Golkardapat menyampaikan jadwalMusdes dan berkordinasidengan kordinator kecamatan.Kader Golkar dapat mengisijabatan di lembagapemerintahan, kelompok tani,nelayan, ternak harus dapatdibina dengan baik. Setiappengurus desa harus dapatmembuat program-programyang membantu pemerintahandesa, sehingga tujuanmasyarakat Batubara sejah-tera dan berjaya segeraterwujud.

“Beberapa program yangharus kita sukseskan antaralain sukses konsolidasi, kade-risasi, pembangunan danPemilukada 2013 dan Pemilu2014,” pungkasnya.(TRIS)

PT Askes.Pj Walikota Tebing-

tinggi Drs H EddySyofian MAP saatmenyerahkan 10 ribukartu Jamkesda kepadawarga miskin diKecamatan PadangHilir, Padang Hulu danRambutan, Sabtukemarin mengatakan,yang ditanggungpemerintah pusat sesuaidata BPS 23 ribu jiwa.Pemko menanggung 10ribu jiwa melaluiJamkesda.

Diingatkan saat iniada 4 jenis penyakityang mengancam wargaKota Tebingtinggi, yakniDemam BerdarahDangue (DBD), pekanlalu mengambil 2 korbanjiwa, TB Paru yang sudahmencapai 185 kasus, Ispadan Diare.

Oleh sebab itu,dihimbau agar masya-rakat tetap pedulikebersihan rumahtangga dan lingkungantempat tinggal. Jangan

TEBING TINGGI -Sebanyak 23 ribu wargamiskin di Kota Tebing-tinggi mendapat kartuJaminan KesehatanNasional (Jamkesnas)dan 10 ribu mendapatkartu Jaminan Kesehat-an Daerah (Jamkesda).Total ada 33 ribumasyarakat miskin diKota Tebingtinggi‘mengantongi’ kartuJamkesnas dan Jamkes-da guna mendapatpelayanan kesehatansecara gratis.

Berdasarkan dataBPS, hanya ada 23 ribuwarga miskin di KotaTebingtinggi yangmendapat bantuanpelayanan kesehatansecara gratis daripemerintah pusatmelalui Jamkesnas.Karena masih banyakwarga miskin yangbelum mendapatbantuan kesehatansecara gratis, Pemkomengeluarkan Jamkes-da bekerjasama dengan

lagi merokok sertamenjaga kebersihananak serta menghindarijajan sembarangan bagianak-anak. Belakangan inilanjutnya, muncul kembalivirus flu burung.

Jika semua wargapeduli kebersihan dankesehatan, angkapenerima Jamkesnasdan Jakesda dapatditekan. “Jangan jadiorang miskin hanyauntuk mendapatJamkesnas dan Jamkes-da,” tegasnya.

Hadir Asisten II DrsHadi Winarno, KadisKesehatan RamsesSiregar MKes, KepalaBadan KesbangpolinmasDrs Zulkifli B Siregar, PjKepala BKPP ErwinSuheri Damanik MSP,Kadis PU Ir Mhd Nurdin,Camat Padang Hilir HjNina Zahara SH MAP,Camat Padang Hulu DrsBambang S, CamatRambutan Mhd WahyudiMSi serta para lurah danKepling.(RS)

23 Ribu Warga Miskin TerimaJamkesnas dan Jamkesda

KPK POS

POLITIKE D I S I 136

14 - 20 FEBRUARI 2011

8

SUMUT

INYALIR tidak lagi harmonispasangan yang bernamaSyampurno ini, mulai terlihat saatKomisi Pemberantasan Korupsi(KPK), menaikkan status GusbuSymasul Arifin jadi tersangka danditahan atas dugaan kasus korupsiAnggaran Pendapatan dan Belanja(APBD) Kabupaten Langkat.

Berbagai persoalan yangmuncul kepermukaan, menjadiindikasi kuat, antara Gubsu danWagubsu, kini terjadi ’perangdingin’. Ketidak kompkaan Gubsudan Wagubsu Gatot Pujo NugrohoST, terasa semakin memanasdengan berbagai persoalan yangada. Kondisi ini tentu mengganggukinerja dan pelayanan kepadamasyarakat termasuk programpembangunan di Sumatera Utara.

Menurut Wakil Ketua FraksiPDI-P DPRD Sumatera Utara,Budiman P Nadapdap,SE Gubsudan Wagubsu tidak semestinyamempertontonkan ketidakharmonisan itu di kepada publik.Indikasi ketidak harmonisan itudapat dilihat dari pernyataanKetua Fraksi PKS DPRD SumutSigit Pramono Asri. Sigitpernah mengatakan Wagubtidak pernah dilibatkandan tidak pernahmengetahuiapapun yangdilakukan GubsuSyamsul Arifin.Termasuktentang SuratKeputusan (SK)yang dikeluarkanGubernur. Seolah-olah tidak ada

Wagubsu di Provinsi SumateraUtara.

Pernyataan ini jelas menim-bulkan tanda tanya kepada kitadari Fraksi PDI-P, mengapa hal initerjadi. Untuk mengetahui apasesungguhnya yang terjadi, FPDI-Pmeminta DPRD Sumutmenggunakan hak interplasi agardiketahui secara benar apa yangterjadi antara Gubsu dan Wagubsu.”Melalui hak Interplasi akan jelasduduk persoalannya dan kita tidaktebak-tebak buah manggis,”kataBudiman.

Indikasi lain ketidakharmonisanGubsu dan Wagubsu terlihat darikeengganan Wagubsu melantikpenjabat yang sebelumnya SuratKeputusannya telah ditandatangani Gubsu. Misalnya SKPelantikan pejabat definitif danpejabat Plt (Pelaksana Tugas),Wargubsu enggan melantiknyatanpa alasan yang jelas. Untukmengakhiri konflik ini, harus adapenjelasan yang terang benderangdi forum yang resmi yakni hakinterplasi. Melalui hak Interplasidiharapkan kondisi PemerintahProvinsi yang hampir stagna danmungkin akan kolep dapat diatasi.

Dituturkan Budiman, saat inimenjenguk Gubsu Syamsul Arifindi Rumah Tanahan (rutan) Salem-ba, ”Pak Syamsul menyampaikankeluhannya bahwa Wagubsu tidaklagi mau membalas Short MassageService (SMS/Pesan Pendek)yang dikirimnya, termasukmengangkat telepondarinya”. Ini merupakanbukti kuat bahwa Gubsud a n Wagubsu

tidak lagi mesra seperti dulu.Saat wartawan KPK Pos

mengkroscek permasalahan inilangsung kepada Ridwan, asistenpribadi Gatot Pujo Nugrohomelalui telepon seluler, iamenyatakan disharmonis yangdiraskan dan diberitakandibeberapa media massa terlaluberlebihan. Secara aktifitas diPemprovsu tidak ada perubahanapa-apa, koordinasi terus dilakukanWagubsu kepada Gubsu diSalemba.

Disebutkan Ridwan, MeskipunGubsu berada di Rutan Salemba,namun secara proseduradministrasi kepemerintahan,Wagubsu tetap melaporkannya.Demikian juga mengenai kebijakanaktifitas pemerintahan.

”Jadi tidak benar kalaudinyatakan bahwa bapak tidakmau membalas sms atau teleponpak gubernur, selagi pak gubernurbelum diputuskan oleh pak presidenuntuk diganti, maka pak wakilgubernur akan tetap menjalankansemua kerja pemerintahan dibawahkordinasi gubernur. Ya kalaupunada ketidak sepemahaman,hendaknya itu tidak dibesar-besarkan,”katanya.

Di tempat terpisah, salahseorang PNS di Kantor Gubernuryang tidak mau disebutkannamanya ketika

diwawancarai

mengatakan pada dasarnyapersaingan antara gubernur danwakil gubernur belum terasa padaaktifitas sehari-hari di Pemprovsu.Tapi bicara harmonisasikepegawaian memang adaperseteruan, namun kondisinyabelum terlalu berbahaya. Sebab SKpengangkatan yang sudahditandatangani Gubsu, PakWagubsu tetap melantiknya.

Seperti Jum’at kemarin, pakWagubsu Melantik Walikota danWakil Walikota Tanung Balai.Termasuk berangkat keSimalungun untuk melakukankunjungan dan pelantikan pejabatpemerintahan. Kalau dinyatakanpak wagub tidak maumelaksanakan tugas keperintahanatas nama Gubernur SumateraUtara juga tidak tepat. Kalaumengenai keterlibatan secara idedan gagasan, mungkin benar, pakWagubsu tidak dilibatkan. Itumungkin persoalan jarak yang jauhantara gubernur dan pak wakilgubernur.

”Menurut saya, ini memangharus segera dimencarikan solusi,supaya issu yang berkembang tidakmelebar kemana-mana,”kata PNStersebut.

Ketika persoalan iniditanyakanD pada Plt Asisten IVSetda Pemprovsu, beliau tidak

bersedia memberikan komentar. Iahanya menegaskan, itu semuawewenang langsung Gubsudan Wagubsu. ”Kalau kamidiminta memberikanketerangan, itu samaartinya kami melangkahikafasitas tersebut,” ungkap

beliau. (TIE)

Hj Nurjannah KetuaBKD DPRDBatubaraBATUBARA – Ny. Hj Nurjannah melaluirapat paripurna terpilih menjadiketua Badan KehormatanDewan (BKD) DPRD Batu-bara. Rapat dilaksanakandigedung DPRD Batubara-Lima Puluhdipimpin ketua DPRD Batubara Selamat ArifinSE dihadiri anggota DPRD, Bupati Batubara H OK AryaZulkarnain SH, MM, Muspida, Asisten, Kadis, Badan,Bagian,Kantor, Camat.

Nurjannah mengatakan terpilihnya ia sebagai ketuaBKD, diharapkan anggota DPRD Batubara dapatmeningkatkan kinerja, terutama kedisiplinan kehadiran.“Sebagai wakil rakyat kita harus bekerja maksimal demimenyahuti aspirasi masyarakat,”ucap ketua PartaiDemokrat Batubara itu.

Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE mengatakanBKD merupakan alat kelengkapan dewan yang harusdibentuk. Bertujuan melakukan pengawasan terhadapinternal, kinerja anggota DPRD terutama kode etik.Anggota DPRD Batubara diharapkan bekerja lebih baik.

BKD DPRD Batubara terdiri dari ketua Ny Hj Nurjannah,Wakil ketua H.Sutan Sitompul, anggota Sahari ZakariaSH, Ahmad Badri dan H.Sabaruddin Lc.(stris).

Masukan Fraksi Semangatuntuk Lebih Baik

BATUBARA - Secara umum seluruh fraksi-fraksi mendukung kebijakan yang diambil

untuk menentukan skala prioritas pemba-ngunan Batubara, yaitu peningkatan kualitas

pendidikan masyarakat dan aparatur, percepatanpembangunan infrastruktur, peningkatan kualitaskesehatan, revitalisasi pertanian, pemberdayaan UMKMdan pengentasan kemiskinan.

Semuanya ini akan menjadi darah segar memacusemangat kami untuk berbuat lebih baik membangunBatubara. Demikian dikatakan Bupati Batubara H OK AryaZulkarnain SH.MM diwakili Sekdakab Drs H Sofyan MM padarapat paripurna DPRD Batubara-Lima Puluh, Selasa lalu. Hal itudisampaikan sebagai jawaban terhadap pandangan umumfraksi-fraksi atas Ranperda APBD 2011.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD BatubaraAsmadinata Dalimunte dihadiri anggota DPRD Batubara,unsur Muspida, Kadis, Badan, Bagian, Kantor, Satuan,Camat.

Untuk peningkatan kualitas pendidikan, dalam APBD2011 dianggarkan sebesar 40,59% dari total APBD 2011atau sebesar Rp549.565.992.663. “Dapat dijelaskanbesarnya anggaran belanja SKPD Dinas Pendidikandiharapkan meningkatkan kualitas pendidikan dantenaga pendidik, peningkatan sarana dan prasarana sertamenghasilkan siswa handal dan berdaya saing,”terangnya.(tris).

Fraksi Berjaya HarapkanSektor Kelautan JadiPrioritasBATUBARA - Fraksi Berjaya melalui juru bicara RizkyAryetta SST mengatakan masalah kelautan danperikanan harus jadi proritas pembangunan Batubarademi mewujudkan masyarakat sejahtera dan berjaya.Dalam R-APBD 2011, kami tidak melihat masalahkelautan dan perikanan diprioritaskan.

Itu dikatakannya pada rapat paripurna DPRDBatubara-Lima Puluh,Senin lalu dalam pandanganfraksi-fraksi terhadap R-APBD 2011.

Pelaksanaan R-APBD 2011 hendaknya sesuaiPrioritas Plafon Anggaran Sementra (PPAS) danKebijakan Umum Anggaran (KUA), secara efektif danefisien memperhatikan azaz pemerataan dan keadilan.

“Dalam KUA dan PPAS telah tertuang butir-butirkebijakan yang akan dilaksanakan dan dijadikan acuanpemerintah daerah menentukan pembangunan,”ucappolitisi Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB).(tris)

LAKIP Harus DisampaikanSecara FaktualBATUBARA - Laporan Administerasi Kinerja InstansiPemerintahan (LAKIP) harus disampaikan tepat waktudan secara faktual. LAKIP sangat berguna dalammewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Demikian dikatakan Kepala Bappeda Batubara DrsH Sudarto saat pembukaan rapat LAKIP di Aula BupatiBatubara-Lima Puluh, Rabu lalu, dihadiri Asisten, Kadis,Badan, Bagian,Kantor, Camat. LAKIP yang disampaikanmerupakan hasil kerja 2010 dan penatapan kinerja(TAPKIN) 2011. “Rencana kinerja yang telah ditetapkanini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi danmenjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerjapada akhir tahun anggaran 2011,”ucapnya.

Sementara anggota DPRD Batubara H Sabarudin Lcmeminta setiap SKPD sampai ke tingkat terbawahmelaporkan LAKIP dan TAPKIN secara faktual danakuntabel agar lebih mudah menilai keberhasilan

kinerja aparatur. “Kita juga mengharapkan laporan yangterhimpun menjadi masukan study comperatif,”ucappolitisi PKS ini.(tris).

Fraksi Andil Minta DinkesInventarisir AlkesBATUBARA - Program peningkatan kualitas kesehatan,kami harapkan Dinas Kesehatan menginventarisir alat-alat kesehatan (alkes) pada instansi dimaksud agardiketahui berbagai macam alat yang layak atau tidakdioperasionalkan. Alat kesehatan yang sudah rusakdiupayakan perbaikan dan yang masih baik supayadipelihara dan difungsikan sebaik-baiknya.

Hal ini dikatakan juru bicara Fraksi Amanah NuraniKeadilan (Andil) DPRD Batubara pada rapat paripurnapenyampaian pemandangan umum fraksi-fraksiterhadap R-APBD Batubara 2011, baru-baru ini.

Selain itu untuk revitalisasi pertanian diharapkansarana dan prasarana irigasi yang rusak agar diperbaikiseperti irigasi pintu klep di desa Medang-Medang Deras,sehingga dapat dimanfaatkan petani. Alih fungsi lahanagar diawasi supaya pengurangan lahan pertanian dapatdihindari dan terjaminnya Batubara sebagai lumbung padi.Semua dapat dipertahankan manakala ketersediaansarana dan prasarana dapat terjamin dengan baik.(tris)

ANGGAPAN terjadiDisharmonisasi antara Gubsudan Wagubsu, memang saatini dapat dirasakan. Namun,kondisi ini jangan dijadikankomoditi politik untukmengambil keuntungan, karenaitu akan memperkeruh suasan.Harusnya, seluruh elemenmasyarakat di SumateraUtara ikut berperan sertamenciptakan suasana yangkondusif, agar programpembangunan tidak terkendala.

Persoalan Gubsu danWagubsu belakangan ini,menurut Sekretaris FraksiPartai Persatuan Pemba-ngunan (FPPP) DPRD SumutDrs H Ahmad HosenHutagalung, masih dapatdiselesaikan secara keke-luargaan. Karena memang,Syamsul Arifin dan GatotPujo Nugroho adalah duatokoh yang bijak danmempunyai hati yang bersih.

Atas dasar itu, FPPP kataHosen, saat ini sedangmelakukan pengumpulaninformasi dan data yangmenjadi sumber persoalan diantara keduanya. Karenauntuk mencari solusi kitaharus tahu apa akar persoal-annya. Selain itu FPPP jugameminta Wagubsu dalamsetiap mengabil kebijakan dankeputusan dalampemerintahan agar terusberkoordinasi dengan Gubsumeskipun berjauhan. ”Artinya,Pak Wagub kita mintamemahami kondisi Gubsu

saat ini yang sedang dilandapersoalan hukum,” ucapnya.

Ketika ditanya terkaitmunculnya wacana menga-jukan hak interplasi gunamenuntaskan dishamonisasiantara Gubsu dan Wagubsu,menurut Hosen yang jugamenjabat Wakil Ketua DPWPPP Sumut, bahwa penye-lesaian persoalan tidak harusdilakukan denngan interplasi.Karena interplasi itu, lebihmengarah pada upayamenjatuhkan seseorang secarapolitis, dengan tujuanmengambil manfaat dikemudian hari.

”Jika ada yang berpen-dapat diselesaikan denganhak interplasi, pendapat itusah-sah saja. Tapi sesung-guhnya persoalan dishar-monisasi ini dapat disele-saikan melalui kekeluargaan,”tuturnya.(MH)

ANGGOTA Dewan Perwa-kilan Rakyat Daerah (DPRD)Provinsi Sumatera Utara, HjMeilizar Latief menilaiterputusnya komunikasi diantaraGubsu dengan Wagubsu ini akanmembuat banyak permasalahandi Sumut akan tidak terselesaidengan baik.

"Kalau komunikasiterputus, hal-hal yang harusdiselesaikan dengan segerabisa tidak terselesaikandengan baik," kata Hj MeilizarLatief, di Gedung DPRDSumut, Rabu (9/2).

Misalnya, sebut Meilizar,adanya tarik menarikpenempatan beberapa KepalaSatuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) yang sudahditetapkan oleh Gubsu tidakterealisasi. "Hal ini bisaberakibat sangat buruk bagipemerintahan daerah, karenakeberhasilan pemerintahdaerah ini, terutama komu-nikasi. Semua organisasi, baikdi pemerintahan, swasta maupunlembaga sosial dan masyarakat,yang diperlukan itu adalahkomunikasi," ujarnya.

Terputusnya komunikasiantara Gubsu denganWagubsu, ungkap Meilizar,dilihat dari banyaknya hal-hal yang tidak sinkron, seperti

dalam penentuan maupunpenempatan kepala dinas,sudah ada SK tapi tidakdilantik. "Sikap inimencerminkan komunikasikeduanya sejak awal tidakbaik, tidak nyambung ataudapat dikatakan komunikasiitu satu arah, tidak dua arah,agar hasilnya baik untukpemerintahan SumateraUtara," kata Meilizar.

Politisi Partai DemokratSumut ini meminta agarpejabat-pejabat di lingkunganPemprovsu segera dilantik ataudilakukan pemili-han kembali,baik pemilihan dengan acuanyang baru atau dengan acuanyang sudah ada.(SBC)

Hosen Hutagalung :Jangan JadikanKomoditi Politik

Meilizar Latief :Berakibat PadaKinerja Pemprovsu

FRAKSI Partai DemokratDewan Perwakilan RakyatDaerah (F-PD DPRD) ProvinsiSumatera Utara menilai,misskomunikasi yang terjadi diPemerintahan Provinsi SumateraUtara (Pemprovsu) antara GubsuH Syamsul Arifin denganWagubsu Gator Pujo Nugroho bisasaja dikarenakan mengedepankanemosional maupun egonya.

Tapi, kata Sekretaris F-PDDPRD Provinsi Sumatera Utara,Jamaluddin Hasibuan, apakahmereka (Gubsu dan Wagubsu-red)tidak menyadari bahwa sikapmereka tersebut bisa merugikan

masyarakatSumatera Utara.

"Salah satubukti misskomuni-kasi tersebutdapat dilihat saatRapat paripurnaDPRD Sumutyang ditundakarena ketidak-hadiran pimpinanSumatera Utara,"katanya di DPRDSumut, Rabu (9/2).

Kemudian,ungkapJamaluddin, terkendalanya

pengangkatanpejabat di ling-kungan Pem-provsu. "Sehinggaada asumsi darimasyarakatmaupun isuberkembangbahwa peng-angkatan pejabattersebut sesuaidengantransaksional, sudahditentukan olehpasar," kataJamaluddin.

Karena itu, ungkap

Jamaluddin, F-PD DPRD Sumutmendorong agar Baperjakatberfungsi semaksimal mungkindan harus dihargai sebagai sistemyang berlaku di dalampemerintahan.

"Sebab F-PD DPRD Sumutmelihat di Sumatera Utara perlupenempatan orang sesuai dengankemampuan dan jobnya, sesuaitupoksi masing-masing dan F-PDDPRD Sumut mengharapkankepada Mendagri agar benar-benar punya tanggungjawabkepada Sumatera Utara, agarpemerintahan di Sumut tidakngambang," kata Jamaluddin.(SBC)

Jamaluddin: Rugikan Masyarakat

Pameo dalam dunia politik, bahwa tidak adakawan dan lawan abadi, hanya kepentingan

yang abadi memang ada benarnya. Saatkepentingan yang diusung sama, maka kawan

bisa jadi lawan dan lawan bisa menjadisahabat. Kondisi itu kini terlihat pada Guber-

nur Sumatera Utara dan Wakil GubernurSumatera Utara hasil pilihan masyarakat

Sumatera Utara pada Pemilukada Gubernur2008 silam.

S

Drs H Ahmad Hosen Hutagalung

Hj Meilizar Latief

Jamaluddin Hasibuan

9KPK POS

E D I S I 136

14 - 20 FEBRUARI 2011DAERAHPOLITIK

Pansus Angket TemuiMA dan Mabes Polri

BATUBARA - PanitiaKhusus (Pansus) HakAngket DPRD KabBatubara rencananyaakan berangkat keJakarta menemuiMahkamah Agung(MA) dan Mabes Polriuntuk meminta petun-juk dan mengambillangkah-langkahpolitik maupun hu-kum, terkait tindakanWakil Bupati BatubaraDrs H Gong Matua.

Hal ini dikatakan KetuaPansus Hak Angket DPRDBatubara, Sahari SH, saatmenerima ratusan pengun-juk rasa dari Aliansi Masya-rakat Peduli Batubara(AMP-BB) di gedung DPRDBatubara-Lima Puluh belumlama ini.

Langkah-langkah yangdilakukan Pansus Hak Ang-ket bekerja sesuai prosedurdan secara maksimal. Selan-jutnya DPRD Batubara akanmelakukan rapat paripurnadan terbuka untuk umum.

Pansus Hak Angket telahbekerja ekstra memangilbeberapa orang dan mene-mui berbagai pihak untukdiambil keterangannya.

Bahkan sampai saat ini Wa-bup Batubara telah tiga kalidilakukan pemanggilan, te-tapi tidak hadir.

Dalam melaksanakan tu-gas tidak sedikit hambatandan rintangan yang kamidapati, tapi kami tetap be-kerja sesuai aturan, tidaktakut intervensi dari mana-pun. Kami berkeyakinanyang benar tetap benar danyang salah tetap salah. Ber-dirinya Batubara merupa-kan upaya keras dari seluruhelemen masyarakat, olehkarenanya kami tidak maumasyarakat saling mencuri-gai. Doakan dan ingatkankami jika dalam mengambillangkah-langkah tidak ber-pihak pada masyarakat.

Anggota DPRD Batubarayang tergabung dalam pa-nitia angket terdiri ketuaSahari Zakaria SH, AhmadBadri, Al Asyari, Suharto BA,Ahmad Mukhtas, Usman,Hamonangan Simatupang,H.Dazanul Fadli SHi, H.Su-tan Sitompul, Efendi Tan-jung, Drs Syahroni, Buyung,Suriyono ST,Syahrianto Da-manik.

AMP-BB melalui juru bi-caranya Muhammad Ali Ha-ta S.Sos, Rusli Nur Don, Sam-sul BB, Abdul Rajab Maton-dang, Hendri Simorangkir,Mahendra, Hasan menjelas-

kan langkah Wabup Batu-bara Drs H Gong Matuaterindikasi sudah terlalu jauhmenyimpang dari tupoksi.Bersikap arogansi denganmengobok-obok pemerinta-han dan membuat sistempelayanan publik menjadikacau balau.

Seperti pemecatan kepalaBKD, inspeksi mendadakyang tidak proporsional,memutuskan hubungan de-ngan Universitas Indonesia(UI). Untuk itu kami memin-ta DPRD Batubara menge-luarkan pernyataan politiksecara resmi agar masya-rakat tenang dan roda pem-bangunan berjalan.

DPRD Batubara juga me-ngeluarkan rekomendasi me-minta Mendagri mengeluar-kan izin pemeriksaan ter-hadap Wabup Batubara DrsH Gong Matua terkait terin-dikasi dugaan permasalahanpenipuan dan penggelapan.Sebagaimana berita acarapemeriksaan di Polres Asa-han tertanggal 14 September2009.

Kami ingatkan sekali lagi,DPRD Batubara tetap soliddan mendukung programPemkab Batubara serta ti-dak terlibat dalam petua-langan politik Drs H GongMatua yang memperkeruhsuasana. (TRIS).

FKBB Desak Walikota Copot Kadishub

Menteri AgamaDiagendakan BukaMusywil VI PPPSumutMEDAN - Musyawarah Wilayah (Musywil) VI PartaiPersatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Utaradijadwalkan pada 25-26 Februari mendatang, di AsramaHaji Medan. Ketua Umum PPP Drs H Suryadharma Ali,M.Si yang juga Menteri Agama RI, direncanakan akanmembuka secara resmi perhelatan Muswil VI tersebut.

Ketua DPW PPP Sumut H Fadli Nurzal S.Ag didam-pingi Ketua Panitia Musywil VI Drs H Yulizar ParlagutanLubis MPSi dan Sekretaris Panitia Aswan Jaya, SHmenyampaikan itu kepada wartawan belum lama ini diMedan.

Disebutkan Fadly, peserta Musywil VI akan diikutisebanyak dari 33 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPPSe-Sumatera Utara. Berdasarkan amanah AD/ART sertapertunjuk organisasi, maka Muswil ini memiliki tigaagenda penting. Yakni mengevaluasi kinerja PPP selamalima tahun periode kepengurusan, menyusun danmenetapkan program kerja dan arah kebiljakan partai kedepan serta memilih dan menetapkan jajaran pengurusDPW PPP Sumut periode 2011-2016.

“Inilah tiga agedan penting yang harus dituntaskanpada acara muswil nanti. Selain itu, tentu kita berharaplewat muswil ini akan muncul semangat baru yang akanmendorong seluruh elemen partai agar bekerja lebih keras.Sehingga PPP sebagai satu-satunya partai politikberazaskan Islam dapat bangkit bersama meraihkemanangan,”katanya.

Sementara itu, Ketua panitia pelaksana Drs H YulizarParlagutan Lubis MPsi menjelaskan guna menyema-rakkan musywil VI, panitia melaksanakan beberaparangkaian kegiatan social, tujuannya mendekatkan PPPpada ummat. Di antaranya tabligh akbar sekaligusmemperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1432H. Jalan santai yang akan diikuti masyarakat berhadiahUmroh ke Tanah Suci Makkah serta hadiah manariklainnya. Kemudian perlombaan menyanyikan Mars PPPdan lagu Indonesia Raya, pasar murah dan fogging dikawasan Kota Medan.

"Muswil kali ini tidak hanya suksesi kepemimpinan,namun sebuah moment bahwa keberadaan PPP memangdirasakan masyarakat. Kita berjuang ujntuk umat tidakhanya jelang Pileh dan Pemilu, tetapi setiap saat,”kataYulizar.

Dibagian lain, Sekretaris Panitia Aswan Jayamenyatakan panitia juga menggelar Talk Show selama10 hari bekerjasama dengan Radio Trijaya FM Medan.Pada acara Talk Show akan dihadirkan nara sumber dariulama, akademisi, mahasiswa, pers dan aktivis perempuan.Ini dalam rangka PPP menerima suara umat berupamasukan sarana dan kritik.

"PPP sebagai partai politik yang istiqomah pada azasIslam tentu memiliki peluang dan tantangan menghadapiPemilu 2014 mendatang. Nah bagaiman respon masyara-kat melihat keberadaan PPP saat ini, itu akan lahir dalamdiskusi melalui forum Talk Show tersebut,”ujar Aswan.(MH)

MEDAN - Walikota Medan Rahudman Harahap menyata-kan benar akan melakukan mutasi. Sedikitnya ada 10Kepala SKPD akan di mutasi yang dan akan diumumkandalam pekan ini. Para pejabat yang akan dimutasi tidakhanya terbatas pada pejabat eselon II atau Kepala Dinas(Kadis), tetapi juga pejabat eselon III dan IV dari 21 dinas/badan.

”Siapapun yang akan duduk di Pemko harus dapatmeningkatkan kinerja, jadi kalau proses perombakan inisedikit diundur-undur karena memang belum terjadwaldengan pasti, dan melalui peroses pertimbangan,” tuturRahudman di sela-sela Car Free Day, di Jalan SudirmanMedan, Minggu lalu.

Menurut salah seorang pejabat eslon IV yang ditemuiKPK Pos, mengatakan seharusnya pelantikan pejabat yangdimutasi, itu dilaksanakan Jum’at (4/2) sesuai jadwal yangdiagendakan Badan Kepegawaian Daerah BKD. Namunkarena belum ada restu dari Gubernur Sumatera Utara,pelantikan dibatalkan. Padahal seluruh berkas sudah selesaidisiapkan, namun berkas nama tersebut masih tertahan diSalemba. Kabarnya ada beberapa nama yang belumdirestuai gubernur sehingga harus dirombak.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Medan Ir SyaifulBahri mengakui bahwa benar akan terjadi perombakanpejabat eselon II dan IV. Ia juga membenarkan kalauWalikota dan Wakil Walikota Medan sedang berada diJakarta. Sayangnya, Syaiful Bahri tidak bersedia menjelas-kan apa tujuan kedua petinggi Kota Medan sama-samaberangkat ke Jakarta dan untuk menemui siapa.

”Kita lihat saja nanti, kalau memang benar akan terjadimutasi besar-besaran, undangannya akan sampai ke semuaSKPD dan semua lembaga yang di anggap perlu diundang,”tuturnya.

Di terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataKota Medan, Rismaria Hutabarat menyebutkan mutasiatau istilah penyegaran adalah hal biasa yang sering terjadidi kalangan pegawai negeri. Dan tidak ada yang mestidikhawatirkan terkait perencanaan tersebut.

"Itu hal biasa, namanya juga pegawai negeri, ya harussiap dimutasi. Saya pribadi tidak ada masalah denganperencaan itu," ujarnya baru-baru ini di Medan, sembarimengatakan hal itu tidak perlu terlalu dibesar-besarkan.

Kepala Bagian Humas Pemko Medan Hanas Hasibuanterkejut dan mengaku tak tahu ketika ditanya soal isupengangkatannya sebagai Kadis Pariwisata dan Kebuda-yaan menggantikan Rismaria Hutabarat.

Dia pun menanggapinya dengan bercanda ketikamenjawab pertanyaan Starberita tentang kebenaran isutersebut melalui seluler, Kamis (10/2).

"Tak tahu saya, sampai saat ini dia belum menerimapemberitahuan apapun terkait mutasi yang akan dilakukanWalikota Medan, Rahuddman Harahap, Jujur saya terkejutmendengarnya. Kalau ada sakit jantung mungkin sudahpingsan saya. Ada-ada saja itu isunya," ujarnya sambil tertawa.

Namun, jika memang isu benar, Hanas siap menjalankantugas barunya. Dia juga mengatakan, sebagai pelayanWalikota, Hanas, harus bisa dirotasi kemana pun. "Siap.Bahkan saya sangat siap untuk dirotasi dimana pun. Semuaitukan usulan Pak Wali. Jadi saya oke-oke saja," jelas Hanas.

(TIE/MH/BBS)

Pemko Medan, MutasiBesar-Besaran?

SIBOLGA – Ratusanpengemudi becakbermotor yang berga-bung dalam ForumKomunikasi BecakBermotor (FKBB)melakukan unjukrasake kantor WalikotaSibolga, Selasa lalu.Mereka memprotesbanyaknya beroperasibeca bermotor plathitam mengakibatkanpendapatan menurundrastis.

Dalam aksinya, anggotaFKBB antara lain men-

desak Walikota Sibolgamencopot Kepala DinasPerhubungan Kota Sibolgakarena dinilai telah mela-kukan pembohongan kepadapara penaik becak bermotor.Pada tahun 2007 silammengatakan tidak ada lagipertambahan becakbermotor di Kota Sibolga.

Tapi nyatanya, sekarangbanyak becak bermotorplat hitam bak terbuka danmenggunakan sepeda motorjenis supra. “Dinas Perhu-bungan tidak pernahmampu menertibkannya”,ujar Ateng (35) salahseorang juru bicara FKBB.

Dalam orasinya, Atengmenyoroti lemahnyaperhatian Pemko Sibolgaterhadap penarik becakbermotor. Tuntutan serupasudah pernah disampaikanpada 31 Januari lalu keDPRD Sibolga, namunhingga kini tidak adatindaklanjutnya. Pengunjukrasa yang memacetkan aruslalu lintras seputarankomplek kantor walikotatersebut, juga memintaberdialog dengan Walikotasibolga Drs HM SyartiHutahuruk, namun tidakberhasil karena walikotasedang melakukan inspeksi

mendadak (sidak) ke kantor-kantor. Massa FKBB hanyaditemui Wakil WalikotaMarudut Situmorang didepan gerbang utama.

Mengetahui tuntutanpengunjuk rasa, WakilWalikota Sibolga menga-takan akan melakukanrapat kordinasi denganpihak terkait agar tindakanpenertiban yang akandiambil tetap berdasarkanpatokan hukum. “Dimohonagar anggota FKBB tetapmenjaga kekondusifanKota Sibolga,” pintanya.

Saat wakil walikotamemberikan pengarahan,

massa kembali mene-riakkan “copot KadisPerhubungan, Buang Kadisperhubungan’’. NamunWakil Walikota tidakmerespon dan KadisPerhubungan Jr. Basar M,Sibarani yang berada persisdisampingnya tidakberkata apa apa.

Setelah pengunjuk rasabubar, Wakil Walikota yangdikonfirmasi di ruangkerjanya terkait desakanFKBB untuk mencopotKadis Perhubungan me-ngatakan perlu diklarifikasidan usulan tersebut akanjadi pertimbangan.(NAS)

PETAKA - Sekretaris PDI-P Sergai menyerahkan petaka kepada Pengurus Anak Ranting Desa Siahap. (KPKPos/ARM)

SERGAI - PelaksanaanMusyawarah Anak Cabang(Musran) PDI-PerjuanganBintang Bayu, Minggu (6/2)di Gedung Serba GunaSiahap yang dihadiri 253peserta berlangsung sukses.Hadir Ketua DPC PDI-PKhairi Zulmi diwakiliSekretaris PangihutanSihombing SE, AnggotaDPRD Fraksi PDIP, ElviYuliana Napitupulu A.Md,Ketua PAC PDIP BintangBayu Jumino sertaSekretarisnya MisnanSucipto.

Pangihutan dalamsambutannya menekankankepada ratusan kaderterkait hasil Kongres ke-3

PDIP di Bali tahun lalu.Kader harus memegangteguh lima mantap yaknimantap ideologi, organisasi,kader, program dan SDM.Kelima mantap ini dalamrangka membesarkanpartai banteng moncongputih secara fokus dantajam. Sehingga setiapkader mampu dan siap jadipermimpin baik, Presiden,Gubernur, Walikota, Bupatibahkan Kepala Desa.

“Kita harus rebut ituuntuk memperjuangkancita-cita bangsa dan partaidemi menangkan Pileg,Pilpres danpemilukada,”katanya.

Jumino Ketua PAC PDI-

P Bintang Bayu, kepadaKPK Pos mengatakan akanberupaya bersama kaderlainya membesarkan partaidan merebut hati rakyat.Dari 19 desa, kita sudahmelantik 15 ranting dandari 46 dusun, 34 pengurusanak ranting juga sudahdilantik. Ini aset PDI-Pyang akan tetap dibina danrangkul untuk sama-samamembesarkan partai.

“PDI-P yakin, padaPemilu ke depan akanmendapat suara signifikan.Kita memiliki kader-kadermilitan dan kader yangpanatik,”ujar Juminooptimis.

(ARM)

Musran PDI-PBintang Bayu Sukses

Satgas Soksi HarusKedepankanKaryaSTABAT - Ketua Dewan Pimpinan Cabang SentraOrganisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depicab-Soksi)Langkat, H. Ngogesa Sitepu mengharapkan seluruhkeanggotaan Soksi menjaga etika dan tanggungjawabserta selalu berbuat bagi kepentingan umum.

“Keberadaan Satgas diharapkan lebih memacu Soksimengedepankan karya di masyarakat, sehingga organisasiini semakin diakui manfa’atannya, tidak saja internal tapijuga eksternal”, ujar Ngogesa Sitepu.

Pernyataan itu disampaikannya saat memberikansambutan pada pengukuhan Satgas Soksi Langkat diBungalow PTPN II Maryke, Berastagi, Rabu (9/2).

Soksi merupakan salah satu ormas yang ikut membi-dani kelahiran Partai Golkar sebut Ngogesa yang jugaBupati Langkat itu. Tentunya telah dewasa dan matangmenyikapi perkembangan dan dinamika di masyarakat.Karenanya dengan keberagaman anggota yang terdiridari unsur karyawan, buruh, pekerja, maupun pegawaipemerintah, Soksi harus membuat arah kebijakan yangbenar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Karya dan kekaryaaan sebagai dasar kita berpikirdan bertindak”, seru Ngogesa. Mulai hari ini dan ke depansatgas yang dominan pembentukannya di area perke-bunan-perkebunan pemerintah, agar lebih cerdas sertadapat menjaga nama besar Soksi.

Sebelumnya Ketua Panitia, Adi Taslim menyatakanpembentukan Satgas Soksi dimaksudkan untuk memper-kuat keberadaan Soksi sekaligus menjaga aset perusahaanbagi kesejahteraan karyawan. (JUL)

TEBING TINGGI - Pj Walikota Tebingtinggi Drs. EddySyofian, MAP mengatakan, Tebing Tinggi saat ini masihdamai. Itu tercipta karena tingginya tinggkat kedasaranmasyarakat menciptakan suasana harmonis.

Hal itu disampaikannya Pj Walikota dihadapan KeluargaBesar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI)Kota Tebingtinggi saat silatuhrahmi dan makam malambersama memeriahkan malam Tahun Baru Imlek 2562 diSekretariat PSMTI Jalan Badak, Kel Badak Bejuang KecTebingtinggi Kota, Minggu lalu.

Tampak hadir Kadis Kepala Dinas Pemuda dan OlahragaH Azhar Efendi Lubis, Kepala Badan Kesbang LinmasZulkifli B Siregar, sejumlah tokoh masyarakat etnis Tionghoadan undangan lainnya.

Pj Walikota secara berulang mengatakan, Kota Tebing-tinggi saat ini begitu damai. Kita bisa melihat saat perayaanmalam tahun baru Imlek serta perayaan malam tahun baru2011 begitu meriahnya. “Kegiatan seperti itu sudah bertahun-tahun tak pernah dilaksanakan, jadi pantaslah jika AlmGusdur disebut sebagai guru bangsa, karena Gusdur yangmenciptakan Imlek sebagai hari besar nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Sosial Marga TionghoaIndonesia (PSMTI) Tebingtinggi, Bambang Santoso SHmengucapkan terimakasih atas kehadiran Walikota bersamarombongan. “Selain itu, kami juga merasa bahagia, atas gagasandan ide Walikota telah membuat kegiatan pawai karnapal dimalam tahun baru Imlek 2562 menciptakan suasanaTebingtinggi lebih meriah dan semarak”, kata Bambang.

Etnis Tionghoa, kata Bambang, adalah suku asli Indone-sia, jadi para generasi muda Tionghoa harus berjuang untukmembangun bangsa dan Negara. Kita lahir di Indonesia danmati juga di negara kita Indonesia. “PSMTI Tebingtinggiakan mendukung program-program Walikota yang akanmembuat malam seni antara pemuda-pemudi etnis Tionghoadengan jajaran Pramuka yang ada di kota Tebingtinggi.(RS)

PJ WALIKOTA :T. Tinggi Masih Damai

UCAPAN SELAMAT - Ketua Depicab SOKSI Kab Langkat H Ngogesa Sitepumemberikan ucapan selamat kepada Satgas Soksi, usai acarapengukuhan.(KPKPos/JUL)

Oknum Tentara dan LSM DidugaBekingi Pembalakan LiarACEH TAMIANG – Aksi pembalakkanliar di Kabupaten Aceh Tamiang,diantaranya di Kecamatan KarangBaru, Kecamatan Tamiang Hulu,Kecamatan Sekerak dan beberapakecamatan lain, hingga saat ini terusberlangsung. Aksi penebangan pohonsecara ilegal itu, anehnya takmendapati tindakan dari aparat yangberwenang. Akibatnya, areal diKawasan Ekosistem Leuser (KEL), kinimakin kritis karena ulah parapembalak.

KPK POS

KRIMINALE D I S I 136

14 - 20 FEBRUARI 2011

10

SUMUT, NADNASIONAL

Skandal Seks Oknum Dewan, Korban Dijanjikan PNS

HMI Tuding Dinas PU BohongSoal Penertiban Penambang Liar

Inilah hasil penemuan ilegal logging diduga diback-up oknum tentara dan LSM.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan(Dishutbun) Kabupaten Aceh Tamiangdituding bermain mata dengan aksipara pembalak. Buktinya, hingga kiniDishutbun Aceh Tamiang tak bereaksidengan aksi ilegal loging tersebut.Pada hal, Dishutbun atas instruksiBupati Aceh Tamiang Abdul Latief,pada n September 2010, telah mem-bentuk Tim Ilegal Loging.

Kecaman terhadap Dishutbun itudisampaikan Direktur EksekutifLembah Tari, Sayed Zainal kepadawartawan. “Kita sudah pernah meng-ajukan untuk mengadakan rapat danturun ke lapangan guna upaya eva-luasi dan investigasi kepada Dishut-bun Kabupaten Aceh Tamiang, namuntidak ada realisasinya. Apalagi seka-rang sudah enam bulan Tim ilegalloging belum melakukan gebrakan/aksi ke lapangan,” tegas Sayed.

Hasil temuan di lapangan, Sebut

Sayed, ada beberapa titik lokasiperambahan hutan dilakukan secaraterang-terangan. Perambahan dilaku-kan masyarakat dengan alasan pem-bukaan lahan baru. Aksi masyarakatini, kata Sayed, menandakan bahwaTim Ilegal Loging Dishutbun samasekali tidak bekerja. Temuan di lapangjuga mengungkap aksi ilegal logingdiduga dibekingi tentara dan oknumLSM. “Dalam investigasi dan temuandi lapangan, kasus pembalakan liartersebut dilakukan oleh masyarakatdilindungi oleh oknum TNI dan oknumLSM yang secara nyata dan sahbekerjasama melakukan perlindu-ngan (back-up),” ujar Sayed.

Didapat, oknum LSM GPR, beri-nisial P mengawal sampai keperba-tasan Sumatera Utara, kayu hasililegal. Selanjutnya kayu dijual padacukong di Medan. Pengawalan yangdilakukan oleh oknum LSM meng-gunakan truck berwarna merah BK8300 XP hingga ke perbatasan Suma-tera Utara, diduga milik salah seorangpengusaha kilang kayu, LMNSP.

Di tempat terpisah, tim investigasiberhasil menemukan beberapa wargamasyarakat melakukan penebanganliar dengan dalih kayu gelondonganini sudah dibeli oleh oknum TNIMarinir Tangkah Lagan dengan MobilTruck BL 8667 UL dan BL 8738 UA,kayu diangkut menuju SumateraUtara. Aksi ilegal loging yang meng-atasnamakan masyarakat, menggu-nakan kedok ijin hutan rakyat, sebagaimodus operandi guna melegalisasipembalakan liar. Perambah hutan

dimulai dari proses administrasipemohon sampai pembelahan dikilang Kota Kuala Simpang, Kabu-paten Aceh Tamiang, sampai padapendistribusian penjualan ke Medan,dengan jalur angkutan darat. LokasiKampung (perladangan) di luar ka-wasan Hutan dengan alasan hak milikyang telah memiliki Sertifikat. Namunpraktiknya, disalah gunakan untuklokasi penebangan lain.

“Dinas Kehutanan dan Perkebunan(Dishutbun) Kabupaten Aceh Tamiangdinilai sudah terlalu banyak ‘bermain’dan alpa dalam menjalankan tugas,sehingga leading sector bidang kehu-tanan tersebut semakin tersudut.Berbagai surat ijin pemanfaatan kayuhutan hak (IPKHH), hanya sebatas dibelakang meja bukan hasil peninjauandi lapangan,” ujar Sayed. Ditam-bahkannya lagi, sejak Juli hinggaDesember 2010, LSM Lembah Tarimencatat 14 surat IPKHH, 80 per-sennya merupakan surat fiktif,

Sebab kayu yang dibelah di pang-long Kota Lintang – Kota KualaSimpang Kabupaten Aceh Tamiang,merupakan kayu yang berasal darihutan Aceh Timur bukan Aceh Tami-ang dengan memanfaatkan suratIPKHH Aceh Tamiang, ini penyim-pangan administrasi dan penggelapanijin. “Efeknya disamping merugikannegara, Pendapatan Asli Daerah(PAD) juga tidak diperoleh dari sektor ini.Bagaimana mau meningkatkan PAD,orang yang ditempatkan sebagai Ke-pala Dishutbun Aceh Tamiang saja su-dah bermental kotor,” tegas Sayed. (BSO)

PANYABUNGAN – DjakfarSiddik, anggota DPRD Manda-iling Natal, diduga telah menca-buli, NHH, 23 tahun, pendudukDesa Sihepeng, dijanjikan akanmenjadi PNS. NHH, pegawaihonor di lingkungan PemkabMadina, mengaku menerimauang Rp 2,5 juta dari DjakfarSiddik Nasution.

Hal itu diungkapkan olehsaudara korban Ismed Harahapsaat dihubungi wartawan, Rabupekan lalu. Ismed menjelaskanbahwa benar NHH mengadukanperistiwa yang dia alami kepada

keluarganya, sekitar 3 bulan lalu.Diungkapkannya, korban dibawaoleh Djakfar Siddik Nasution kesalah satu hotel di Medan. Usaikejadian itu, tutu Ismed, Djakfarpernah menjanjikan NHH PNS.“Pasalnya yang memasukkankorban sebagai pegawai honor diBadan Penanggulangan BencanaDaerah adalah Djakfar sendiri.Dia baru saja bekerja sebagaihonor di BPBD sekitar sebulansebelum kejadian,” ujar Ismed.

Janji akan dijadikan PNS,diimingkan Djakfar setelahpencabulan dilakukan. “Djakfar

juga sempat menjanjikan NHHdiluluskan menajdi PNS dansupaya tidak diberitahukankejadian itu kepada orang lain,kemudian dia juga memberikanuang sebesar Rp 2,5 juta kepadaMimah untuk pergi ke Jakartasupaya menutupi kejadian ini,”terang Ismed.

Disinggung mengenaipembantahan Djakfar tak adamelakukan perbuatan atautindakan itu dan menudingkorban hanya untuk memeras diadan mengatakan bahwa kejadianitu fitnah, Ismed tak terima dan

mengatakan bahwa pihakkeluarga Djakfar telah pernahmendatangi pihak korban untukmeminta damai, namun ketikaitu pihak korban tak menerimaperdamaian itu mereka. ”Darisegi mana dia bilang kamimemeras bahkan keluarganyapernah mendatangi keluargakami untuk berdamai tapikeluarga sepakat untuk takmenerima itu, dan saat ini akibatrasa malu yang ditanggung olehkorban sejak kejadian ituterbongkar dia memilih untuktak bekerja lagi dan dia telah

berada di Medan,” tutur Ismed.Dijelaskannya lagi, bahwa

beberapa waktu setelah kejadianitu, Djakfar sempat

mengaku kepada Ismedbahwa ia benar bersama Mimahdi dalam kamar sebuah hotel.Namun, Djakfar mengaku hanyamandi saja dengan korban. ”Adapesan singkat Djakfar (SMS) diakatakan kalau dia bersamakorban di kamar hotel itu hanyasekedar mandi saja,” katanya.

Ketua Badan KehormatanDPRD Madina, Sariful SarlingLubis saat dihubungi wartawan

melalui telepon selulernya,mengaku belum menerimalaporan pengaduan terkait kasusDjakfar Siddik Nasution. Sarifuljuga satu fraksi dengan Djakfar(F Golkar) mengaku mengetahuidugaan pencabulan itu darimedia massa. ”Kita di BKDbelum menerima laporan ataupengaduan soal kasus ini, dankita ketahui baru dari media danisu saja. Dan kalau tak adalaporan masuk kita tak bisamemproses saudara Djakfar, dandari fraksi sendiri akan kitamusyawarahkan dulu,” katanya. (TH)

UJUNGTANJUNG – Polda Riaumengamankan dua ekskapator milikPT HH. Perusahaan tersebutsebelumnya dilaporkan petani dariDusun Impah Sei Damar, Desa UjungTanjung, Kecamatan Tanah Putih,Kabupaten Rokan Hilir. Diduga PT.HH merambah hutan danmengalihfungsikan hutan.

Merespon laporan petani, PoldaRiau, Rabu pekan lalu, menyita duaalat berat milik perusahaan, danmemasang garis polisi (police line) dilokasi kejadian. Beberapa petanimenyebutkan, perusahaan, PT HH,diduga telah merusak kawasan hutanseluas 7.000 hektar. Areal itu diyakiniakan dijadikan kawasan perkebunan.Pada hal, perusahaan diyakini wargabelum mengantongi izin pembukaanlahan perkebunan sawit dariKementerian Kehutanan, dan t HGU

dari BPN Pusat. Masyarakat berharapagar pelaku pengrusakan hutan dikawasan Impah ditindak tegas sesuaihukum yang berlaku.

Sebelumnya, membuktikanlaporan warga, tim dari Polda Riauturun ke TKP. Hanya saja, tim tidakmenemukan alat berat tersebut.Menurut warga, kabarnyakedatangan Polda Riau, telah terciumpihak perusahaan, sehingga alat beratyang sedianya bekerja di lokasidisembunyikan.

Sumber tersebut juga menyatakan,tertangkapnya alat berat milik PT HHpada saat alat berat tersebut bekerja.Dengan aktivitas itu, warga kembalimenghubungi pihak kepolisian.Hasilnya, tim Polda Riau langsungmerespon dan turun kembali ke lokasi.“Sayangnya operator alat berattersebut keburu lari ke hutan. Namun

sebagai barang bukti 2 unit alat beratdisita polisi,” kata sumber.

Alih fungsi hutan menjadi kebunsawit di kawasan Impah sudahberlangsung sejak lama, namun tidakpernah mendapatkan tindakanapapun dari pihak berwenang. KepalaDinas Kehutanan Rohil, TukimanMarto saat dikonfirmasi KPK Pos,menegaskan, belum ada satu punperusahaan mendapat izin pembukaanperkebunan di kawasan Impah DesaUjung Tanjung termasuk PT. HH.Ironisnya, kendati diketahui bahwa PT.HH belum mengantongi izinpembukaan hutan untuk dijadikanperkebunan sawit di areal hutanImpah, Pemkab Rohil terkesanmembiarkan aktivitas perusahaan itu.Akibatnya, seluas 7.000 hektarkawasan hutan Impah Sei Damar,gundul. (PUR)

Polda Riau Sita 2 Ekskapator PT HHPANYABUNGAN – Penertib-an penambang liar oleh DinasPekerjaan Umum, Pertamba-ngan dan Energi berbohong diKecamatan Batang Natal,diragukan telah dilakukan.Instansi terkait dituding ber-bohong dengan menyatakantelah melakukan penertibanterhadap para penambangliar itu.

Kepala Dinas PU, Pertam-bangan dan Energi, engganmemberikan keterangan rincisoal penertiban yang telahdilakukan. Kadis PU, Per-tambangan dan Energi yangdikonfirmasi tertulis KPKPos, tak merinci jelas soalpenertiban. Konfirmasi yangdilayangkanKPK Pos, hanyadijawab secara ringkas. De-ngan menyebutkan, penertib-an sudah dilakukan dan telahmenggunakan anggaran sebe-

sar Rp 13 juta. Sementara sisaanggaran, disebutkan ber-jumlah Rp 35 juta, dianggapsebagai sisa mati anggaran.

Pengakuan pihak dinas itudisangkal HMI cabang Pa-nyabungan. Kepala BidangPartisipasi PembangunanDaerah (PPTD ) HMI cabangMandailing Natal, HendriYaser Nasution menegaskan,fakta yang ada, penambangliar masih beroprasi. ”Kamimendesak Pemerintah Kabu-paten Mandailing Natal CqKadis PU Pertambangan DanEnergi Kabupaten Madinaagar memberikan tindakanatau melakukan penertibanpara penambang yang tidakmemilki ijin di wilayah Keca-matan Batang Natal, karenahingga saat ini para penam-bang tersebut masih saja me-lakukan aktivitasnya sehing-

ga masyarakat yang beradadi hilir sungai Batang Nataltidak dapat memanfaatkansungai tersebut untuk kebu-tuhan sehari-hari,” kata Hen-dri. Ditambahkannya, seti-daknya Pemda Madina me-nyosialisasikan agar parapenambang tersebut tidakmembuat tercemarnya sungaiBatang Natal.

Diungkapkan, untuk pener-tiban penambang liar, telahdialokasikan dana kegiatanitu. Namun, kenyataan dilapangan aktivitas penam-bangan liar masih berlang-sung. Dan parahnya, kegiatanilegal itu sama sekali takmendapatkan perhatian seri-us pihak berwenang. Kepoli-sian dan Kejaksaan didesakmengusut penggunaan ang-garan penertiban penam-bangan liar. (TH )

Pria ParuhBaya CabuliBalitaAEKKANOPAN - Sebutsaja Melati (4) warga PuloGombut, Desa SukarameBaru Kualuh Hulu, Kabu-paten Labuhan Batu Uta-ra. Balita ini bernasib ma-lang, akibat perbuatan priaparuh baya, SS alias OpungKommen (55), tak laintetangganya. Melatimenjadi sasaran hawa naf-su Opung. Tindakan amoralitu dilakukan Opung dikamar mandi rumahnya.

Beruntung, pihak PolsekKualuhhulu kini berhasilmengamankan dan mem-proses Opung atas tindak-annya. Sumber di Mapol-sek Kualuhhulu, menyebut-kan, kasus pencabulan ituterungkap saat ibu Melati,Salam Br Hombing, meli-hat anaknya Melati makanagar-agar di Pulo Gombut.Saat itu ibunya menanya-kan dari mana asal maka-nan tersebut.

Mendapat pertanyaanitu, Melati dengan polosmengatakan agar-agardiberi Opung Kommenyang sebelum diberimakanan agar-agar, anakbalita itu mengatakanmereka baru cewek-ce-wekan di kamar mandiOpung Kommen. Saat ce-wek-cewekan di kamar man-di itulah pria kurus itu me-lampiaskan nafsu bejatnya.

Beberapa jam setelahmendengar pengakuan pu-trinya, ibunya meman-dikan anaknya dan saatdimandikan Melati meri-ngis kesakitan dan katanyakemaluannya pedih. Men-dengar pengakuan anak-nya, Salam amembuat pe-ngaduan ke Polsek Kualuh-hulu di Aekkanopan.

Kapolsek KualuhhuluAKP Arifin Marpaung ke-pada KPK POS, meng-ungkapkan, SS telahditangkap dengan dugaanpencabulan anak. Sedang-kan korbam telah divisumdi RSUD Labura diAekkanopan, proses penye-lidikan kepada SS,tersangka kini mendekamdalam sel tahanan PolresLabuhanbatu.(RPJ)

BATUBARA – Kepala DinasPerikanan dan Kelautan Kabu-paten Batubara, Azwar Hamidmempertanyakan tindak lanjutpenyidikan kasus tindakanpremanisme yang dilakukansekelompok pria. Mengendaraisebuah mobil, kelompok itumendatangi dan menebar terordi kediaman sejumlah SatuanKerja Perangkat Daerah(SKPD), diantaranya kediam-anan Azwar.

Pertanyaan tindak lanjutpenyidikan disampaikan Azwardengan menyurati Polsek LimaPuluh. ''Surat tanggal 8 Februari2011 itu ditujukan kepadaKapolsek Lima Puluh yangisinya mohon perlindungan dantindak lanjut dari laporandisampaikan,'' kata Azwarkepada wartawan, Selasa pe-kan lalu.

Azwar mengungkapkan halitu dilakukan demi hukum.Ditambahkannya, peristiwayang terjadi 2010, hingga kinibelum terungkap siapa pelaku.Mes\ki pun, sebut Azwar, Kepo-lisian Daerah Sumatera UtaraResor Asahan Sektor LimaPuluh mengirimkan keterangantindak lanjut penyelidikan.Surat Pemberitahuan Perkem-bangan Hasil Penyelidikan

Laporan, No:B/70/XII/2010Reskrim tanggal 11 Desember2010.

Tindakan premanisme itu,berlangsung 8 Desember 2010.Azwar didatangi sekelompoklelaki dengan mengunakanmobil, pada malam hari. Keda-tangan pria itu diduga ber-kaitan dengan isi spanduk padaunjuk rasa yang dilakukankalangan PNS di DPRD Batu-bara. Ketika didatangi, dirinyasempat berdebat dengan ke-lompok lelaki, dan melaporkankejadian itu kepada PolsekLima Puluh.

Kapolsek Lima Puluh, AKPBambang Rubianto menga-takan akan mempelajari kasustersebut, dan berkomitmenmenindak lanjuti. ''Saya barubertugas di sini dan akan mem-pelajari dahulu. Jika ditemukanbelum cukup unsure, kita upa-yakan memenuhi karenaperbuatan maupun saksi sudahada. Mudah-mudahan dalamwaktu dekat berkasnya sudahdilimpahkan,'' janji Bambang.

Disinggung delik hukumperbuatan tersangka mengarahPasal 335 KUHP perbuatantidak menyenangkan denganancaman hukuman tiga tahunpenjara.(TRIS)

Laporan TakDitindaklanjuti, KadiskanlaSurati Polsek Lima Puluh

KISARAN – Sejatinya,Undang-Undang No22tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalanadalah dimaksud sebagaihasil analisis dari pada UUsebelumnya, dianggap dapatlebih berpotensi serta lebihberperan dalam mewu-judkan keamanan, ketertib-an, kelancaran berlalu intasdan angkutan jalan. Namun,penerapan UU tersebutkhususnya di KabupatenAsahan dianggap takberjalan.

Hal itu disampaikanKetua DPC LembagaPemantau PengelolaanKeuangan Dan HartaNegara (LP2KHN)Kabupaten Asahan, DormanSilitonga. Hasil investigasitimnya terkait pascaberlakunya UU No. 22 /

2009, belum diterapkan olehKepolisian Resor Asahan.Sebagaimana di pusat KotaKisaran, tidak terkecualibahwa seluruh jenis trukmelakukan aktivitas tanpaenggan melanggar keten-tuan hukum.

Pelanggaran itu, sebutDorman, terkait denganPasal 162, soal bongkar muat,pasal 19 tentang kelas ruasjalan, dan pasal lainnya yangternyata tak ditegakkan olehKepolisian Lalulintas. DPC.LP2KHN Asahan berharapuntuk keutuhan dan terpeli-haranya kondisi jalan danjembatan serta guna untukpencapaian perwujudan tertiblalu lintas, Kapolres Asahanagar memerintahkanjajarannya untuk menindaktruk yang melanggarketentuan UU. (TIM)

LP2KHN : Kinerja PolantasAsahan Mengecewakan

KRIMINAL

11KPK POS

E D I S I 136

14 - 20 FEBRUARI 2011 SUMUTNASIONAL

RANTAUPRAPAT - Kalau sudah cinta yang datangdan menggebu-gebu, dapat mengalahkan segalanya.Apalagi nafsu berbicara. Seperti kelakuan M br R,Kepala Sekolah SDN 12138 Aek Tapa Rantauprapat.M br R menurut suaminya, memiliki suami lain selaindia, atau poliandri.

Hal itu diungkapkan P Sire-gar kepada wartawan, Minggupekan lalu. Menurut Sirega,rbahwa M br R belum pernahdiceraikannya, tiba-tiba diadapat khabar bahwa M br Rsudah melangsungkan perni-kahan dengan AR, wargaKecamatan Silangkitan. He-rannya lagi, mereka masihmelakukan hubungan badanlayaknya suami-istri, padahalM br R sudah menikah denganorang lain dan itu diketa-huinya akhir-akhir ini dan ialangsung mempertanyakanhal itu kepada M br R. Bukanpenjelasan yang didapat ma-lah caci-maki dan tamparanserta pukulan yang diterima,dan hal itu telah dilaporkan kePolres Labuhanbatu.

Perlakuan M br R ini sudahmemang bukan kali ini saja,dengan suami pertamanyajuga dia diduga sudah seringselingkuh dan selanjutnyamengadakan gugatan ceraipada ZHR, suami pertamanya,ke Pengadilan Agama Rantau-

prapat. Setelah diraupnyaharta bendanya, dan meng-hasilkan tiga anak. Anehnyadi dalam surat cerainya, sta-tus M br R ini bukanlah PNStetapi berdagang, padahaldia PNS dan sebagai guru,kala itu.

Saat menjanda M br Rsudah menjadi bahan per-gunjingan masyarakat dansering mengganggu suamiorang dan malah merebut PSiregar menjadi suaminya,dan menikah secara siri diKecamatan Marbau. Perni-kahan mereka dilangsung-kan dengan tuan kadhi, MNurdin, dengan saksi Samindan Misno, pernikahan dige-las 5 Januari 2005. Ironisnya,M br R malah kawin lagi,padahal statusnya denganSiregar masih tetap suami-istri. Tindakan M br R, diang-gap tindakan yang diluarbatas manusiawi.

P. Siregar merasa diper-mainkan dan dipermalukanoleh M br R. Selain perbua-

Ibu Kasek Bersuami Dua

MEDAN - Johan Syahputra, 28 tahun, warga Jalan MelatiBatang Kuis, diculik tiga Orang Tak Dikenal (OTK) darirumah Raja Nasution, di kawasan Batang Kuis, meru-pakan pengurus KNPI Deliserdang. Korban dibawa paksake kawasan Pasar VII Tembung lalu, dipukuli dan dibacok.Akibatnya, tangan sebelah kiri terluka hingga menderita18 jahitan dan bagian wajah luka memar.

Peristiwa penculikan dan penganiayaan itu sendiritelah dilaporkan korban ke Polresta Medan, Kamis pekanlalu. Polisi masih menyelidiki kasus itu. Korban kepadasejumlah wartawan di Mapolresta Medan, mengatakan,peristiwa penculikan dan penganiayaan terhadap dirinyaterjadi, Rabu siang sekira pukul 13.00 WIB, pekan lalu.Saat itu, korban sedang menjaga rumah Raja Nasution.Malam sebelumnya, rumah tersebut dilempari oleh orangtak dikenal. Bersamaan itu juga, temannya Iyan menyuruhkorban menjumpai tiga orang pria yang sedang beradatidak jauh dari rumah Raja Nasution. Tanpa curiga, korbanmendatangi ketiga pria tak dikenal itu. Kemudian duatersangka memaksa korban naik ke sepeda motor yangdikemudikan tersangka.

Dengan posisi duduk di tengah korban pergi bersamatersangka. Sedangkan seorang tersangka lagi denganmengendarai sepeda motor mengikuti dari belakang.Setibanya dikawasan Perladangan Pasar VII Tembung,tersangka menghentikan sepeda motornya. Begitu turundari sepeda motor para tersangka mengeluarkan senjatatajam celurit dan parang. Bahkan seorang dari tigatersangka meneriaki bunuh korban. Lantas, dua tersangkamemukuli korban hingga babakbelur. Tak sampai di situsaja, para tersangka membacok tangan korban hingganyaris putus. Korban berusaha untuk mengelak hinggamasuk parit.

Kemudian korban berlari mengikuti ujung parit hinggamenjerit minta tolong. Sedangkan para tersangka terusmengejar korban. Untung saja korban menemukan wargadi ujung parit, sehingga nyawa korban berhasil diselamat-kan warga. Sehingga korban dalam kondisi berlumurandarah langsung diangkat warga dari dalam parit.Sedangkan para tersangka begitu melihat warga langsungmelarikan diri.

Warga pun segera melarikan korban ker umah sakitterdekat, untuk mendapatkan perawatan intensif. Usaimendapat perawatan, keesokkan harinya, korbanmengadukan kejadian penganiayaan disertai penculikanitu kePolresta Medan. Wakasat Reskrim Polresta Medan,AKP Ruruh Wicaksono mengaku belum menerima laporantersebut. "Nanti saya cek dulu,"ungkapnya. (S.EDHI)

tannya di sekolah, pernika-han yang dilakukan M br R,dinilai M br R sudah merasajemu setelah menguras hartabenda P. Siregar, dan kinimungkin tidak ada yang da-pat diandalkan lagi karenaberbagai keperluannya sudahdidapatkannya dari P. Siregar,sehingga sekarang dianyamenggaet AR pengusaha ki-lang batu.

M br R yang kerap mem-punyai PIL (Pria IdamanLain) ini dengan teganyamenelantarkan buah cintadan hatinya dengan suamipertamanya ZHR dan kinimelakukan perlakuan yangtidak sepantasnya lagi seba-gai seorang pendidik dan abdiNegara yang semestinya taatterhadap peraturan dan hu-kum yang berlaku.

Terkait hal itu Kepala Di-nas Pendidikan Labuhan-batu Drs. Iskandar yang dikonfirmasi mengaku sudahmengetahui kejadian itu. "Halitu sudah kita ketahui, dankini kita masih melakukanpenyelidikan dan kalau ter-bukti kita tidak segan-seganuntuk melakukan tindakandengan tegas, dan hal ituBupati juga sudah tahu,"katanya. (HAH).

Kapolda Sumut Kumpulkan Alim UlamaMEDAN - Kapolda SumateraUtara Irjen Pol Oegroseno,meminta agar semua pihakbisa menahan diri, dan tidakterpancing isu, yang bisamemecah kerukunan antarumat beragama di SumateraUtara. Sehingga, peran ustaddan pemuka agama dalambentuk dialog, merupakansolusi terbaik untuk mence-gah timbulnya konflik didaerah ini.

Pernyataan ini disampai-kan Kapoldasu di hadapansejumlah wartawan diMapolresta Medan, Kamispekan lalu, saat melakukankunjungan ke MapolrestaMedan."Saya pikir konflikyang terjadi di Temanggung

dan Banten dapat dicegahdengan menggelar dialogdiantara pemuka agama.Sebab, tidak ada satuagama yang mengajariumatnya dengan kekerasanseperti membawa tongkatdan palu," ujarnya.

Peristiwa terjadinyabentrok dan pembakaranrumah ibadah, seperti yangterjadi di Temanggung, JawaTengah, serta penyerangankelompok Ahmadiyah diProvinsi Banten, Kapoldamengajak semua pihak bisamencontoh sikap dari paraNabi seperti halnya NabiMuhammad yang selalumengedepankan dialog."Kita bisa mencontoh sikap

para Nabi seperti NabiMuhammad yang menga-jarkan kebaikan tanpaadanya kekerasan," tambah-nya.

Selain menyoroti konflikberdarah di daerah JawaTengah dan Banten,Kapoldasu juga menegaskandirinya tidak menginstruk-sikan adanya pengamanankhusus di seluruh kawasanhukum Sumut, meski adainformasi jemaah Ahma-diyah juga hidup di Kawa-san Labuhan Deli . "Intinya,semua pihak harus menahandirilah, Tidak ada jemaahAhmadiyah di Sumut,itutidak ada," katanya.

(S.EDHI)

Johan Syahputra DiculikTiga OTK Bersenjata Tajam

MEDAN - Front Pembela Islam ( FPI) Sumatera Utarameminta Kepala Polri mencopot Kepala Resor KotaMedan, Komisaris Besar Tagam Sinaga dari jabatannya.Alasan desakkan pencopotan, Tagam dinilai tak mampumemberantas praktik perjudian di Kota Medan dansekitarnya, wilayah hukum Polresta Medan. Pada hal, FPISumut mengingatkan bahwa kasus judi dan praktik judimerupakan prioritas kerja 100 hari Kapolri Jenderal TimurPradopo. Ironisnya, para tersangka judi yang digerudukFPI dari kawasan Komplek Asia Mega Mas dan YanglimPlaza, dituding dibiarkan, tidak diproses secara hukum.

"Kombes Tagam Sinaga harus dicopot dari jabatannyakarena sudah tidak komit serta kami anggap tidak mampumenjalankan tugasnya," ujar Ketua FPI Sumut, DarmaBhakti Ginting didampingi Sekretaris FPI Sumut, M IqbalDaulay kepada wartawan di kantornya Jalan DamarMedan, Kamis pekan lalu. Dikatakanya, pihaknya merasakesal terhadap Kapolresta Medan yang tidak komit dalampemberantasan judi.

Indikasi itu, sebut Darma, dengan dilepaskannya paratersangka judi. Tindakan itu, sambung Darma, mengin-dikasikan Kapolresta Medan telah melakukan pembo-hongan publik. "Hal ini dapat dilihat dari tidak ditahannyapara pemain judi dan pemilik judi yang kemarin ditangkapdari kawasan Asia Medan Mas, dan Yanglim Plaza.Kapolresta Medan tidak komit," tegasnya.

Sekretaris FPI Sumut, M Iqbal Daulay, menyatakan, FPIakan mengirimkan surat ke Kompolnas atas kinerjaKapolresta Medan yang kurang baik ini. Sedangkan KetuaBadan Hukum Front DPD FPI Sumut Mahmud Irsyad Lubis,menegaskan, dalam konteks ini ada 2 pasal yang bisaditerapkan polisi, yakni pasal 303 KUHPidana untuk Bandardan 303 bis untuk pemain judi. "Dari hasil kerja sweepingFPI, polisi telah menetapkan 17 orang tersangka dalamkasus judi ini, namun tidak ditahan sehingga tindakantersebut telah mencederai hukum," tegasnya.

Menurut Irsad, dengan tidak ditahannya para tersangkajudi, diduga ada perselingkuhan hukum antara polisi denganpara pemain judi. "Dalam hal ini Polresta Medan tidakprofesional dalam penegakkan hukum karena judi initergolong eksklusiif. Sebenarnya polisi sudah bisamelakukan penahanan, karena sudah berani menetapkantersangka karena penetapan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ada," jelasnya. (S.EDHI)

FPI Sumut: CopotKapolresta Medan

KAPOLDA SUMATERA UTARA. Irjen Pol Oegroseno

MEDAN - Merasa hasil penyi-dikan yang dilakukan SatReskrim Polresta Medan ti-dak sesuai dengan fakta hu-kum sebenarnya. Pedagangemas di Pasar Sukaramai,Rusdi Faisal Nasution ( 36)warga Jalan AR Hakim Me-dan, melalui kuasa hukumnyaWondi H Siregar SH mem-prapradilankan KapolrestaMedan, Kombes Tagam Sina-ga ke Pengadilan.

Rusdi didampingi kuasahukum Wondi H Siregar SHdi ruang kerjannya di JalanKolonel Sugiono Medan, me-ngatakan, alasan mempra-pidkan Kapolresta Medandengan No. 03/prapid/2011/PN-MDN, dikarenakan hasilpenyelidikan kasus kliennya,melaporkan (camat) Sofyanke Mapolresta Medan tidaksesuai dengan fakta hukum.

Ironisnya, Polresta Medantidak maunya merespon suratsomasi yang pernah dilayang-kan untuk Kapoldasu danKapolresta Medan agar maukembali menindak lanjutilaporan pengaduan kliennyatersebut. Somasi dilakukansetelah menerima pemberita-

huan perkembangan penyi-dikan. "Kami sudah layang-kan surat agar Kapoldasudan Kapolresta Medan maukembali menindak lanjutikasus ini. Akan tetapi sam-pai sekarang ini kami mera-sa polisi tidak mau menin-dak lanjutinya, makanyaKapolresta Medan kamiprapidkan," kata Wondi.

Dalam kesempatan itu,Wondi menerangkan jikaditilik secara hukum, penga-duan itu sudah memenuhiunsur Pasal 335, Pasal 310.Bahkan polisi juga harusmenyertakan pasal 421 JoPasal 55 serta pasal 266KHUPidana. Dalam kontekspengejawantahan butir-bu-tir pasal 4 Jo pasal 5 UU No2 Tahun tentang KepolisianNegara Republik Indonesia,masih serta dalam mendu-kung program 100 hari Ka-polri.

Maka seyogiayanya, pi-hak penyidik yang mena-ngani kasus dugaan peris-tiwa pidana yang melibat-kan pejabat Camat MedanArea ini haruslah memper-hatikan bukti-bukti surat

yang ada baik yang dima-jukan oleh saksi pelapor,terlapor ataupun pihak-pihak yang terkait dengankasus ini.

Sekedar mengingtkankembali, kasus perseteruan-nya dengan Camat MedanArea, Sofyan, ini berawalJanuari 2010 lalu. Di manakorban telah melaporkanpermasalahan mengenaiPKL yang berjualan tepat didepan toko emas miliknya diJalan AR Hakim Medan.Dengan keberadaan PKLtersebut telah mengganggudan mempengaruhi bisnis-nya. Untuk menyelesaikanpersoalan tersebut, dirinyakemudian mengadukan danmenyampaikan kasusnyakepada instansi Pemko Me-dan melalui pihak Kecama-tan. Namun, tidak mendapat-kan respon. Pad a6 Juni,korban mendapatkan suratpernyataan PKL, isinya ter-kesan melegalisasikan kebe-radaan pedagang. Surat itudibantah oleh Rusdi, me-ngaku sama sekali tidakpernah memberikan izinkepada para PKL. (S.EDHI)

Pedagang Emas SukaramaiPrapidkan Kapolresta Medan

DIDUGA LEPAS PEJUDI

AEKKANOPAN - Umur remaja ini memang masih seusiajagung, namun nyalinya udah segede gunung. Betapatidak di tengah keramaian orang yang lagi asik nongkrongdi warung, siang bolong, di Jalan Sudirman, Aekkanopan,Rabu pekan lalu, ia nekat mencuri sepeda motor. Aksi inipun dipergoki massa.

Akibatnya, Ramadhan, 15 tahun, menjadi bulan-bulanan massa. Warga yang menangkap basah tersangka,tak lagi dapat menahan emosinya. Pukulan, tendanganbertubi-tubi ke arah tersangka. Beruntung, petugas cepatdatang dan langsung memboyong tersangka ke MapolsekKualuhhulu. Ditemui di ruangan pemeriksaan, Ramadhanmembantah dituding mencuri. "Saya tidak pernahmencuri sepeda motor, Pak.Saya tidak pandai menggu-nakannya," kau Ramadhan.

Pengakuan itu dimentahkan bukti yang ditunjukkanpenyidik. Kepada Ramadhan, polisi menunjukkanbeberapa kasus pencurian. Diantaranya, Ramadhanmengaku sebagai pelakunya.

Kapolsek Kualuhhulu AKP Arifin Marpanung menga-takan Ramadhan tersangka pencurian i sepeda motorjenis Honda Revo, BK 5850 XQ. Kini, tersangka danbarang bukti telah diamankan di Polsek Kualuhulu. (RPJ)

Maling Motor Dihajar Massa

MEDAN - Dua pria warga Medan masing-masingMaradona Sitompul (25), warga Jalan Sutomo No.11Medan, dan Ribon (38) warga Jalan Tapian Nauli No 14Sudi Rejo Kecamatan Medan Kota kehilangan uangsebesar Rp15 juta. Uang itu diserahkan Kepala SubBagian Pembina PPNS Biro Hukum Pemprovsu, AbdulHakim Tanjung, menjanjikan keduanya lolos dalam seleksiCalon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun, janjiternyata tak terbukti, keduanya gagal sebagai PNS.

Kepada wartawan, Kamis pekan lalu, Maradonamengaku kecewa dengan Abdul. Hingga kasus itu pundigulirkan ke Polresta Medan. "Kami sangat kecewa, bang,uang sebanyak Rp 15 juta sudah kami setor sebagai uanguntuk lulus PNS, namun hingga sekarang pertanggungjawaban dari Abdul Hakim tak ada sama sekali," ujarnyasetelah membuat laporan pengaduan di MapolrestaMedan. Dikatakannya, peristiwa terjadi pada September2010.

Dirinya dan rekannya dikenalkan oleh Zulkifli (25),warga Jalan Karya Kelurahan Karang Berombak,Kecamatan Medan Barat, kepada terlapor Abdul Hakimdi Jalan Baru No.1 Kecamatan Medan Barat. Dalampertemuan itu, terlapor menegaskan mampu meloloskandalam CPNS, dengan biaya imbalan Rp 80 juta. "Kamipun yakin dengan sosok pelaku yang merupakan pegawaidi Pemprovsu, sehingga saat dirinya meminta Rp.5 juta,kami pun langsung menyanggupi dan Rp.10 juta yangdiminta lagi langsung kami transper ke rekeningnya,"katanya.

Maradona menyampaikan setelah mentransfer uang,beberapa hari berikutnya, dirinya dan rekannya mencobamenghubungi pelaku. Namun, tidak ada jawaban daripelaku hingga saat ini. "Kita sudah berupaya menghu-bunginya untuk menanyakan kelanjutan proses pere-krutan PNS tersebut. Namun, kita tak kunjung mendapatlaporan, di sms pun tidak dibalas hingga sekarang,"sesalnya.

Wakasat Reskrim Polresta Medan AKP Ruruh Wicak-sono SH menyampaikan kepolisian telah menerimalaporan korban pengaduan penipuan oknum PNS tersebut.Dan, dirinya berjanji akan menindak lanjuti danmenyelidiki kasus penipuan ini. (S.EDHI)

Diduga Jadi Makelar PNS

MEDAN - Aksi penyerangan sekelompok genk motor yangsempat menghebohkan masyarakat Kota Medan baru-baruini, harus diantisipasi sejak dini. Kapolresta Medan KombesTagam Sinaga melalui Kasat Bimmas, Kompol AHutahuruk kepada sejumlah wartawan di MapolrestaMedan, Rabu pekan lalu, mengungkapkan, peristiwa itubukan kesalahan polisi dan guru.

"Kalau saja pengawasan orang tua sangat ketat saatanaknya mulai dari pulang sekolah, maka peristiwa yangdilakukan anak-anak itu tidak akan terjadi," ujarHutauruk. Dijelaskannya, dalam melakukan pembinaanterhadap masyarakat, Bimmas Polresta Medan selalumelakukan penyuluhan-penyuluhan termasuk ke sekolah-sekolah.

Namun, peran polisi dalam hal ini hanyalah sebatasmelakukan pembinaan saja yang tidak jauh berbedadengan peran para guru disekolah. Artinya masihdikatakannya, polisi memberikan pembinaan saat datangke suatu lokasi dan begitu juga dengan guru yangmemberikan pembinaan saat berada dilokasi sekolah.

Di saat para anak -anak ini pulang sekolah makadisinilah peran orang tua sangat diperlukan, dalammelakukan pengawasan terhadap anaknya.Bahkan dalammelakukan pengawasan itu. Ditambahkan mantanKasatlantas Tapanuli Utara (Taput), bila perlu orangtuamengecek keberadaan sianak bila sedang berada diluarrumah,dan janganlah terlalu percaya dengan ucapananaknya tersebut. (S.EDHI)

Cegah Anarkisdi Kaum Muda

KRIMINALISASI KASUS - Dua mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pembebasan Leziardi (Sampel)berunjukrasa menuntut pembebasan rekan mereka yang ditahan di Polres Sambas, di Bundaran Digulis, Pontianak, Kalbar,Rabu (2/2). Mereka menilai penahanan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Leziardi, merupakan rekayasadan sarat akan kriminalisasi kasus.

12

LIPSUS

KPK POS

KRIMINALE D I S I 136

14 - 20 FEBRUARI 2011

SMS PENYEDOSMS PENYEDOSMS PENYEDOSMS PENYEDOSMS PENYEDOT PULT PULT PULT PULT PULSSSSSAAAAAKasus penyedotan pulsa ini

ternyata telah dialami beberapapengguna telepon genggamberprovider Telkomsel. Sepertiyang diungkapkan AhlasanHusaiby. "Malas isi ulang,pulsanya belum dipakai tiba-tiba saja udah berkurang," kesalAhlasan Husaiby ketika ditemuidi salah satu lokasi di sekitarMapolresta Medan. Diakuinya,di zaman sekarang ini bila tidakmemiliki ponsel sangatlah rugi,sebab dengan adanya alatkomunikasi, dapat berkomuni-kasi kapan dan di mana saja.

Akan tetapi kalau pulsaponsel selalu habis dengansendirinya, maka hal itulah yangpaling sangat dirugikan.Diceritakannya, ihwal kini iamenjadi jarang mengisi ulangpulsa, berawal ketika munculsebuah SMS berisi promosi. Priaberdomisili di Jalan Klambir V,Helvetia Medan, membukafasilitas tersebut dan ternyatabegitu melihat dan tanpadisadarinya pulsanya berkurangbekisar Rp 1.000. Lalu lantarantakut pulsanya tersedot habis, iapun langsung jera untuk kembalimembuka akun tersebut. "Akunini selalu muncul tapi kalau kitagunakan akan makan pulsa,"akunya.

Dijelaskannya, konten yangsempat membuatnya merugi ini,berbentuk informasi-informasiseperti layaknya berita-beritaterkini. Dan akun ini munculbukan dikarenakan kemauannyaakan tetapi muncul secara tiba-tiba dan itulah membuatnyamenjadi penasaran untukmengetahui isi konten tersebut.Dengan telah dirugikanya, priayang aktif ikut berorganisasi inipun sangat menyesalkantindakan provider yang didugatelah memberikan izin kepadapembuat akun tersebut. Sebabyang seharusnya dilakukanprovider haruslah memberikanfasilitas-fasilitas yang dapatmembuat pelangganya selalusetia mengunakan jaringannyabukan malah merugikan.

Ditanya kenapa tidak mauganti jaringan ponselnya, priayang akrab dipangil Iyas inipun,mengaku, kalau dirinya tidakmau menggantikan kartuponselnya dikarenakan sudahbanyak rekan-relasi dan kerabatyang mengetahui nomorponselnya ini.

Hilangnya pulsa pelangganakibat disedot salah satu kontenmerupakan tindakan tergolongke dalam kasus pencurian.Sehingga harus diprotes danjangan dibiarkan begitu saja.Demikian dikatakan praktisihukum Zulheri Sinaga SHketika dimintai tanggapannyatentang penyedotan pulsapengguna telepon selular.Ditambahkannya, semakinbanyaknya masyarakat yangmemiliki ponsel ternyatamembuat para pengusahaselular berupaya untuk membe-rikan yang terbaik bagi pelang-gannya. Namun sayangnya,dalam meraup keuntungan ditengah sempitnya persaingantersebut, kadangkala pengelolaatau pun operator tidak menya-dari kalau fasilitas-fasilitasyang mereka berikan berupakonten-konten merugikanpelanggan.

Bahkan dengan tersedotnyapulsa yang bekisar mencapai Rp1.000 hingga Rp 2.000,terkadang tidak dirasakan olehpengguna telepon selular

tersebut. "Mungkin dikarenakancuma sedikit, makanyamasyarakat kita tidak maukomplin," ujar Zulheri Sinaga.Sebenarnya, masih dikatakanZulheri, kasus penyedotan initelah tergolong ke dalam kasuspencurian. Bukan itu saja,masalah ini juga masuk kedalam ranah Undang-UndangKonsumen.

Maka dari itu, praktisi hukumini, menyarankan kepadamasyarakat khususnya yangtelah menjadi korban penye-dotan pulsa ini, agar maumengambil tindakan hukumatas perusahaan selular tersebut.Dan, janganlah mengangapkalau kasus ini hanyalahsekadar masalah sepele. Sebab,dengan disedotnya pulsa yangjumlahnya bekisar Rp 1.000 -Rp2.000 ini bila dihitung denganribuan maupun puluhan ribupelangganya, maka dapatdibayangkan berapa keuntu-ngan yang telah diraih peru-sahaan selular itu hanya daripenyedotan pulsa.

Untuk itu, kata Zulheri,dalam mengantisipasi agartidak ada lagi korban-korbanakibat penyedotan pulsatersebut, dirinya menghimbaukepada pemerintah agar untuktidak memberikan izin dika-renakan hal itu telah melanggarundang-undang. "Seharusnyapemerintah harus mengontrolprogram selular yang ada danjangan dibiarkan saja," tegas-nya.

Ketika disinggung siapa sajayang bisa dijerat dengan hukum,advokat inipun dengan tegas

menyebutkan, kalau dalam halini yang paling bertanggungjawab yakni operator ataupunpihak pengelola perusahaanselular tersebut. "Kita belumada menangani kasus penye-dotan pulsa tapi yang jelasselain masuk ke dalam kasuspencurian, pihak pengelolanyabisa dijerat dengan UU Konsu-men," katanya. Untuk itu,Zulheri menghimbau kepadamasyarakat bila mengalamikasus ini hendaknya maumelaporkanya ke kantor polisidan jangan dibiarkan berlarut-larut.

Nada Sambung Pribadi(NSP) yang dikirimkan melaluisambungan ke 1212 ditudingsebagai penyedot menyedotpulsa. Keluhan ini disampaikanRani, Husna, Bahri, dan Udin,pelanggan yang dimintatanggapannya. Rani maupunHusna, keduanya pelajar SMPdan SMA di Medan, mengata-kan, pulsa mereka kerap hilang,disedot. Sebagai contoh, saatkedua pelajar mengisi pulsa,begitu pulsa terisi, tidak lamapulsa langsung berkurang.Keduanya mengaku pulsanyaberkurang akibat perpanjanganNSP maupun RBT. Perpanja-ngan otomatis itu, sebut keduapelajar itu sangat merugikan-nya.

Meski merasa dirugikan,keduanya mengaku tidak tahuharus melakukan komplainkepada siapa. Kejadian persissama juga dialami Bahri danUdin, keduanya penggunatelepon genggam denganprovider Telkomsel. Keduanya

mengaku, telah dirugikan karenapulsa mereka secara tiba-tibaberkurang, hingga Rp 3.000untuk setiap layanan NSP 1212.Padahal, keduanya mengakutidak pernah berlangganan NSP.

"Tidak tahu aku harusmengadu ke mana, tiap smsmasuk, berkurang pulsakuhingga Rp 3000. Aku tidak ikutberlangganan NSP," ujar Bahriyang diamini Udin. Merasamenjadi korban pencurian,keduanya kini beralih ke pro-vider lainnya. "Terus menerusmerugi, aku terpaksa menggantikartu yang baru," kata Bahri.Pergantian kartu, diakui kedua-nya, cukup merepotkan karenanomor kontak telepon genggammereka telah banyak diketahuiteman dan relasinya.

Sementara itu beberapapelanggan lainnya mengeluhkanhal yang sama seputar adantyapengurasan pulsa. Anto, misal-nya, warga Lubuk Pakam satuini mengaku ia sudah seringmengalami pulsanya tersedotdisebabkan NSP.

Untuk itu Anto sangatmengharapkan bantuan dariaparat kepolisian maupunaparat terkait lainnya, reaktifatas tindakan yang mengarahkepada pidana itu. Antonmengaku telah memakaijaringan tersebut sejak 2005.Pengalaman pahit itu, sebutnya,mulai dirasakan ketika menda-patkan promosi ring back tone(RBT) yang langsung diberikansecara "cuma-cuma" selamabeberapa hari. "Bukan cumasaya yang mengalaminya,hampir seluruh pelanggan

lainnya mengalami hal yangsama seperti saya," ujarnya.

Masalahnya, RBT yangdiberikan secara "cuma-cuma"itu, kata Anto, jika biarkan terusmenerus hidup, setiap mengisipulsa akan dikenakan pem-bayaran hingga mencapai Rp9.000/bulannya. Perpanjanganitu, sebut Anto, dilakukan secaraotomatis. "Bayangkan sajauntuk sesuatu yang tidak kitapesan tapi kita harus membayardenda tersebut. Untuk tidakmemakainya saja kita harusmengetikkan unsub serta kirimke 888, sementera itu dalamsetiap pengiriman kita dibebanialias pelanggan harus memba-yar SMS tersebut Rp7 50 untuksekali mengirim SMS tersebutmelalui HP kita," protes Anto.

Coba bayangkan, lanjut Anto,berapa banyak pelangganterkena hal buruk akan NSPmaupun RBT tersebut yangmerasa dirugikan. "Jika dikali-kan dengan pulsa sejumlah itu?Misalnya saja jumlah pelanggansatu selular rata-rata 1 hingga 2juta orang di Indonesia, semua-nya mengirimkan SMS untukunreg tersebut. Maka operatortersebut mendapatkan Rp 750juta. Bayangkan saja, jika 1 jutaorang saja tidak diberitahukanadanya ring back tone itu,berapa yang bisa diperolehoperator?. Saya salah satukorban, sampai saat ini RBTsaya aktif tanpa dikirimkanSMS pemberitahuan. Beranikahpolisi maupun pejabat terkaitmenindak provider yang "nakal"seperti ini. Yang pasti saya akanmenuntut secara hukum, bilapulsa saya sampai terpotongkarena adanya RBT tersebut.

Saya juga pernah komplainkepada salah satu selular yangsaya gunakan perihal telepon kesesame, namun saya juga tetapdibebankan biaya SLJJ,"katanya.

Humas Telkomsel, Wenny barudapat dikonfirmasi melaluitelepon. Sebelumnya, saatditemui di kantor, Wenny tidakberada di tempat. Begitu jugasaat dikonfirmasi melaluitelepon, Wenny tak bisa dihu-bungi. Konfirmasi baru dapatdilakukan melalui teleponkembali. Wenny mengaku sedangberada di SMP Negeri 7 Medan.Soal komplain dan tudinganpenyedotan pulsa, Wennymenjawab ringkas. "Apabila adayang merasa pulsanya tersedothabis agar mau memberikannomor ponsel pelanggannyatersebut, untuk selanjutnya akandilakukan pengecekan dulusekaligus content yang diguna-kannya," katanya. (S.EDHI/KHAIR)

LAPK : Fasilitas Sampah

AWAS!!!

LEMBAGA AdvokasiPerlindungan Konsumen(LAPK), menyatakanlayanan yang diberikankepada pelanggan teleponselular itu termasuk kedalam golongan fasiltassampah. Dan seharusanyafasiltas yang telahmerugikan pelanggannyaitu harus dibuang dan tidakdimanfaatkan untukkepentingan meraihkeuntungan semata."Seharusnya kita bercermindari negara Australia,"terang Direktur LAPKSumut, Farid Wajdi ketikadimintai tanggapannya.

Dalam memberikanfasilitas-fasilitas pihak

perusahaan-pengelola harusterlebih dahulu mengirimpesan singkat (SMS) kepadapelanggan guna untukmendapat persetujuannyaapakah fasiltas-fasiltasyang diberikan disetujuiatau tidak olehpelangganya. "Penyedotanpulsa ini termasuk modusyang tidak enak," ujarFarid.

Selain telah merugikanpelanggannya, modus inijuga tidak mengajarkansosial hidup yang baik bagimasyarakat kita. Ketikaditanya siapa yang harusbertangung jawab, DirekturLAPK ini mengatakan,kalau hal ini merupakan

tangungjawab dariprovaider. Maka dari itu,badan regulasi harusmemberikan teguranataupun tindakan tegasberupa sanksi kepadaprovaider-provaider yangbekerjasama dengan pihakketiga untuk melakukanmanipulasi informasi.

"Dalam UU Konsumen,fasilitas yang diberikankepada pelanggan baik itutermasuk seperti berbentukundian harus terlebihdahulu dipublikasikankemedia massa," ungkapFarid. Ketika ditanyatentang adanya pengaduanpelanggan ponsel yangtelah dirugikan, Farid

dengan tegas mengakukalau dalam hal ini sudahbanyak kasus pengaduanyang masuk dan diterimaLAPK. Namun sayangnya,dalam perjalanannya kasusini berhenti begitu sajadikarenakan korbannyatidak mau kembalimempermasalahkanya.

Dengan adanya contohkasus itulah, LAPKmenghimbau kepadamasyarakat agar jangantakut melaporkan masalahitu, sebab mungkin sajabukan hanya seorang yangtelah menjadi korbanyaakan tetapi bisa sajamencapai ribuanpelanggan. (S.EDHI)

PESAN singkatberupa ajakandan promosikerap diterimapenggunatelepon selulardari pihak pro-vider. Ironisnya,pesan singkattersebut kerapmembawakebuntunganbagi konsumen.Sebab, tanpaadanyapersetujuan,providermenyedot saldopulsa penggunamelalui pesansingkatbernuansapromosi,diantaranyanada sambungpribadi dankonten promosilainnya.

KPK POS

SUARA KPKE D I S I 136

14 - 20 FEBRUARI 2011

13

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.comttd:redaksi

The politics is who gets what,when, and how.Harold D Lasswell (1936)

POLITIK adalah soal siapamendapat apa, kapan, danbagaimana. Itulah aksiomatentang politik yangdiperkenalkan Lasswell. Bicarapolitik adalah bicara kekuasaandan serba- serbinya.Kepentingan politik dapatmemadamkan niatmembongkar kasus korupsi.

Tujuh anggota Fraksi PartaiDemokrat (PD) mencabut usulpenggunaan hak angket kasusmafia perpajakan. PemimpinDPR mengembalikan usul hakangket karena tak memenuhiketentuan administrasi.Berdasarkan peraturan tatatertib DPR, penggunaan hakangket harus diusulkan minimaloleh 25 anggota.

Sebelumnya, Senin, 24Januari, sebanyak 30 anggotasetuju mengusulkan hak angketterhadap kasus mafiaperpajakan kepada pemimpinDPR. Namun, pada detikterakhir, tujuh anggota FraksiPD menarik usul itu ataspermintaan fraksi.

Dalam pengajuan hakangket, memang tak ada aturanyang melarang anggotamembatalkan usul. Namun,tatkala penarikan usul ituternyata dilakukan mendadakdan mepet atas kasus yangmenyita perhatian publik yangstrategis dan berdampak luasterhadap kehidupanbermasyarakat, berbangsa, danbernegara, timbullah syakwasangka.

Transaksi politikPrasangka paling sederhana

adalah transaksi politik sedangberlangsung dalam penuntasankasus mafia perpajakan. Sedangterjadi barter. Ingat BankCentury? Kasus yang ditengaraimerugikan negara Rp 6,7 triliunitu hingga kini tak tuntas,malah ada kesan dipetieskan.

Pada mulanya pansusbentukan DPR getol melakukanpemeriksaan politik denganmemanggil semua saksi dan ahliserta menelaah semua dokumenterkait penyelamatan Century.Salah satu motor penggerakpansus adalah Partai Golkar.

Hasilnya, 325 anggota DPRdalam sidang paripurna 3 Maret2010 bersepakat ada indikasipelanggaran hukum dalamkebijakan penyertaan modalsementara dan pemberianfasilitas pendanaan jangkapendek ke Century. Setelah riuhsidang Bank Century berakhir,desakan DPR agar penggunaandana Rp 6,7 triliun diusutsecara hukum menumpul.

Indikasinya kentara tatkalaMenteri Keuangan Sri Mulyanididepak dari kursinya. Meskidibantah, faktanya, gerakPartai Golkar melambat setelahSri Mulyani (di)keluar(kan) dariKabinet Indonesia Bersatu II.Transaksi politik membuahkanhasil. Tak hanya itu. Transaksipolitik juga membuat proseshukum tiarap. Kasus Centurylamat-lamat meredup, apalagiKejaksaan Agung, Mabes Polri,dan KPK bersuara sama: belumditemukan dugaan pelanggaranhukum dalam kasus Century.

Tampaknya kasus mafiapajak juga akan bernasib sama

dengan kasus Bank Century.Kasus ini tak akan rampung.Aktor yang bercokol di baliktirai mafia hukum tak akanterlihat. Transaksi politikmembungkusnya dengan rapat.Penarikan usul angket olehanggota PD jadi pertanda.

Dari sudut pandang politik,kasus mafia perpajakan sangatsusah dibongkar. Sekretariatgabungan dan forum koalisipartai politik pendukungpemerintah berpotensi jadipenghambat. Beberapaperusahaan besar yang sedangdiselidiki penegak hukum atasdugaan pengemplangan pajakjadi bagian dari salah satupemimpin teras partai politikanggota Sekretariat GabunganPartai Koalisi (Setgab).

Lasswell jelas mengutarakanbahwa politik bicara mengenaikekuasaan. Artinya, segalakasus korupsi besar akan bisadikecilkan dalam mejaperbincangan politik. Apalagijika setiap subyek politikmemegang kartu as subyeklainnya. PD mendorongpenuntasan kasus mafia pajak,sedangkan Golkar mendesakpenyelesaian kasus BankCentury. Padahal, keduanyaduduk bersama di Setgab.Semestinya mereka sama-samamenjaga kekuasaan.

Mau tak mau supaya kasusmafia pajak dapat cepatdibobol, jalurpembongkarannya harus diubahke jalur hukum. Jalur politiktelah sesak dengan barterkepentingan. Kasus BankCentury jadi pelajaran. Padatitik ini ada-tidaknya usulangket mafia perpajakan taklagi urgen.

Dua kunciKeberhasilan menempuh

jalur hukum ditentukan duakunci. Pertama, kemauanpemimpin. Kemauan ini haruskonkret, tak boleh sekadarmemenuhi formalitas sebagaiseorang pemimpin, terlebihhanya demi pencitraan. Duabelas instruksi yang dinyatakanPresiden Yudhoyonomenanggapi kasus mafiaperpajakan harus sungguh-sungguh dikawal olehnyasendiri. Jangan sampai instruksiitu jadi ”macan kertas”.Kemauan pemimpin jugapenting ditunjukkan denganmengondisikan Setgab agarmendukung penuntasan kasusmafia perpajakan. Bukankahdia Ketua Setgab sekaligusKetua Pembina PD?

Kedua, kemampuaneksekutor. Instruksi tentangpenuntasan mafia pajak takakan berdampak dahsyat ketikagagal diterjemahkan di tingkateksekutor penegakan hukum.SBY harus pasang badan bagikeamanan penegak hukum darirongrongan kekuatan politikdan ekonomi yang terjeratdalam kasus mafia pajak.Akhirnya semua kembalikepada Presiden. Jikagenderang perang terhadapmafia pajak dan tindak pidanakorupsi ditabuh, berperanglah.Jangan menoleh ke belakang.Sampingkan kepentingan dantransaksi politik. Maka, tak lagiperlu ”siapa mendapat apa,kapan, dan bagaimana”.

Penulis adalah Peneliti PusatKajian Antikorupsi Fakultas

Hukum UGM, Yogyakarta/Kmps 31111

SBY danPerangMafia Pajak

HALO ‘REKENING GENDUT’Oleh Febri Diansyah

KOMISI Informasi Pusatmencuri perhatian. Selasapagi pekan lalu, denganmeminjam tempat di GedungMahkamah Konstitusi, majelisKIP menyatakan secara jernihbahwa informasi ”rekeninggendut” yang sempat santertahun lalu harus dibuka. Akantetapi, Mabes Polri menolakputusan itu.

Di pengujung Juni 2010,sebuah majalah yang terbit diIbu Kota diborong habisorang tak dikenal. Sempatberedar di media massa, sipemborong menggunakanmobil operasional aparatpenegak hukum. Laporanmajalah itu rupanyamengganggu kekuasaan. Iamembeberkan sejumlah”rekening gemuk” parajenderal polisi.

Sebelumnya, IndonesiaCorruption Watch (ICW)sempat mendatangi kantorKomisi PemberantasanKorupsi, melaporkan salahsatu dugaan kepemilikanrekening mencurigakan.Sejumlah elemen jugamendukung, bahkanmenyarankan datang keSatuan Tugas PemberantasanMafia Hukum untuk menagihjanji Presiden SusiloBambang Yudhoyono dalampemberantasan korupsi danmafia hukum.

Keriuhan pun terjadi dansikap beberapa pihak diMabes Polri menunjukkanresistensi, baik terhadaplaporan tersebut maupunupaya untuk membuka tabirrekening mencurigakan milikpara perwira tinggi Polri.Entah berhubungan atautidak, tidak lama kemudiankantor redaksi majalah itudiserang bom molotov danaktivis ICW, Tama SatryaLangkun, dianiaya saatmenuju kantor. Yang pasti,proses hukum terhadappenyerangan kantor redaksimajalah tersebut, juga kasuspenganiayaan Tama, tidakjelas hingga saat ini. Presidenpun belum menunjukkansinyal yang pasti untukpenuntasan skandal ini.

Melawan lupaDi titik inilah putusan KIP

menjadi penting. Institusiyang masih muda belia inimencoba mencari jalan keluarterhadap kebuntuan prosespanjang pengungkapankekayaan mencurigakanpejabat negara dan aparatpenegak hukum. Putusan inimelawan lupa.

”Informasi 17 namapemilik rekening anggotaPolri beserta besaran nilainyayang telah dikategorikanwajar sesuai denganpengumuman Mabes Polriadalah informasi terbuka.”Demikian putusan komisiyang dibentuk berdasarkanUndang-Undang Nomor 14Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi

Publik ini.Kita menyambutnya

dengan positif meskipun kitatahu persis eksekusi putusanini tidak mudah. Buktinya,perwakilan Mabes Polrilangsung menyatakanmenolak putusan tersebut.Kita seperti mendengar suarayang masih bertahan dalamtirai ketertutupan. Padahal,institusi kepolisian denganKepala Polri yang baru sudahmenyatakan berkomitmenmelakukan pembenahan kedalam, pemberantasan mafiahukum, dan bahkan pernahada sebuah peraturan Kapolritentang aturan pelaksanaketerbukaan informasi diinstitusi penegak hukum ini.

Sungguh janggal sikapperwakilan Mabes Polritersebut. Jika dari awal 17rekening yang dimilikiperwira tinggi Polri sudahdikategorikan wajar, kenapaharus ditutup-tutupi? Apalagi,setelah sebuah lembaganegara seperti KIPmenegaskan bahwa informasitersebut bersifat terbuka. Apayang sebenarnyadisembunyikan? Apakah sikapperwakilan Polri ini samadengan sikap Kapolri danjajaran intinya? Apakah samadengan sikap Presiden?

Kita berharap Kapolrimenun- jukkan sikap patriot,tidak arogan, sertamembuktikan komitmentransparansi danpemberantasan korupsi. Lainhalnya bila Kapolri TimurPradopo tidak menghendakidilakukan per- ubahanmendasar di tubuh institusiyang dipimpinnya. Ia tidakboleh terikat dosa masa lalu.Institusi kepolisian harusdiselamatkan. Institusi, bukanper- orangan atau paraperwira tinggi tertentu.Memang tidak mudah, tetapiputusan KIP ini bisa menjadititik terang awal bagi Kapolriuntuk melakukan perubahan.

Bagaimana denganPresiden? Ia tentu tidak bisalepas tangan atau

bersembunyi di balikbayangan Kapolri. JikaPresiden Yudhoyono sungguh-sungguh dan tanpa kepura-puraan mengusung program”Ganyang Mafia”, sepertidisebutkan dalam programprioritas pertamakepemimpinannya jilid II, iaseharusnya memastikanKapolri beritikad baikmematuhi putusan ini.Bandingkan dengan 12instruksi presiden (inpres)untuk kasus Gayus danpemberantasan mafia.

Pada butir ketiga inprestersebut disebutkan, ”Kitaakan lakukan audit keuangandan keuangan lembagapenegak hukum.” Dan, butirkelima instruksi yang samamenyebut konsepsipembuktian terbalik. Apaartinya? Untuk kasus Gayus,ini sangat penting. Instruksiitu seharusnya jadi semangatutama pemerintahan SBYuntuk melakukanpemberantasan korupsi danpembenahan institusi penegakhukum di Indonesia.

Apalagi, institusikepolisian baru sudahmenjalankan programreformasi birokrasi dan barusaja menikmati remunerasiatau kenaikan pendapatan.Hal ini tentu harus seiringdengan komitmen untuktransparan, bertanggungjawab kepada publik, danpembersihan ke dalam.

Pelaksanaan putusan KIPuntuk membuka 17 ”rekeninggendut” yang dikategorikanwajar tersebut adalahtantangan. Apakah inpres takpunya kewibawaan sehinggatidak terlalu pentingdilaksanakan, atausebaliknya. Dan, apakahKapolri memang punya niatmemimpin reformasi dilembaganya.

Pencucian uangLebih luas dari itu, kita

perlu simak betapamengkhawatirkan fenomena”rekening gendut” ini disejumlah institusi negara.

Data Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan(PPATK) sampai Desember2010 menunjukkan 3.084transaksi keuanganmencurigakan pada kepolisian(88,84 persen) dan kejaksaan(11,15 persen). Lebih dari 40persen transaksi tersebutdiduga berasal dari korupsidan penyuapan. Angka yangfantastis, terutama jikadilihat dari sangat rendahnyaproses hukum terhadapkejahatan pencucian uang ini.Siapa lembaga yangberwenang mengusut pidana”kerah putih” ini? Dulu,sebelum ada UU No 8/2010,kepolisian yang punyakewenangan penyidikan.Namun, saat ini proses hukumbisa dilakukan oleh limainstitusi, sesuai dengan tindakpidana asal pencucian uangtersebut.

Di sini kita paham, perangterhadap kejahatan pencucianuang dan korupsi, yangmenjadi salah satu saranautama bagi praktik mafiahukum, membutuhkanprasyarat yang ketat. Tidakmungkin pemberantasankorupsi dan pencucian uangbisa dilakukan jika aparatpenegak hukumnya justrumenjadi salah satu pihak yangrekeningnya mencurigakanmenurut PPATK.

Karena itulah, tanpabermaksud menuduh, 17rekening yang dimilikiperwira tinggi Polri ini pastibermasalah. Ia harus dibuka.Apalagi, Mabes Polri sudahmenyatakan 17 rekening ituwajar. Jika bersih, kenapaharus risih? Pascaputusan KIP,semoga ada harapan barusehingga kita bisa sedikitoptimistis menyapa parapemilik rekening di balik tiraiketertutupan yang dipeliharaselama ini, ”Halo, RekeningGendut!”

Penulis adalah PenelitiICW, Koordinator DivisiHukum dan MonitoringPeradilan/Kmps 11211

Oleh Hifdzil Alim

14KPK POS

E D I S I 136

14 - 20 FEBRUARI 2011SUMUTANEKA

Tingkatkan SDM AntisipasiLiberalisasi Perdagangan Bebas

Taman BalitaKota Binjai Bau Busuk

Pantauan wartawan koranini, merembesnya kotoranmanusia ke sejumlah bagiantaman bermain anak-anak itu,disebabkan rusaknya WCumum. Pipa WC umum itusudah pecah, sehingga setiapkali pengunjung yang buangair besar atau kecil, merembeske luar dan menimbulkanaroma tak sedap.

Sebelumnya, kerusakanpada WC umum taman balitaitu hanya sedikit dan kotoranyang terlihat merembes sem-pat ditutup dengan tanah.Namun, dikarenakan tak kun-jung diperbaiki akhirnya keru-sakan kembali terjadi, bahkansemakin parah dan kotoranterus merembes.

Akibat tak adanya perbai-kan, akhirnya kotoran yangmerembes tak ubah sepertilumpur Lapindo. Di mana,semakin lama diperbaikai,

rembesan kotoran semakinmeluas. Bahkan, kotoran yangtadinya belum mengenai ayu-nan anak-akak, kini ayunantersebut sudah dipenuhi de-ngan air kotoran. Kalau WCumum taman balita ini tidaksegera diperbaikai, maka koto-ran itu terus merembes danakan mengenai mainan lain-nya seperti perosotan.

Selain mengakibatkantempat bermain semakin kecildan menimbulkan aroma taksedap, kerusakan WC umumini juga dirasakan para peda-gang setempat. Sebab, pengun-jung enggan singgah berlama-lama akibat aroma tak sedaptersebut.

Bukan itu saja, setelah pa-rahnya kerusakan WC umumdi taman balita ini, pengun-jung yang tadinya terlihatmeriah, kini sudah terlihat sepi.“Kami heran, kok tak ada

yang mau perduli. Cobalah liatitu, kotoran sudah entah kema-na-mana,” ujar Budi salahseorang pedagang.

Namun sayangnya, KepalaBidang Pertamanan KotaBinjai, Tina, saat dijumpai diDinas Kebersihan dan Perta-manan (DKP) tidak berada ditempat. Menurut keteranganpegawai setempat, Tina barusaja ke luar dari kantor. “Maujumpa dengan buk Tina ya,baru aja ke luar, balik lagi kekantor entah tidak ibu itu,”kata seorang pegawai DKPBinjai.

Sementara itu, seorangpegawai honorer yang ditu-gaskan untuk mengawasi ta-man Balita Kota Binjai, saatditanya terkait perbaikantersebut mengatakan, sudahpernah disampaikan kepadaKepala Bidang (Tina-red) agarsegera diperbaiki. “Macamanalah bang, saya sudah meng-hadap Kepala Bidang, tetapikatanya belum ada anggaran.Itu rencanannya mau kamipasang pipa baru, untuk belipipanya belum ada uang, yaterpaksa dibiarkan begitu,”kata P Panjaitan.(SBR)

TANJUNG MORAWA -Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi telah men-jalankan usaha-usaha nyatauntuk peningkatan kualitassumber daya manusia (SDM)melalui optimalisasi balailatihan kerja, kerjasama de-ngan perguruan tinggi, lem-baga diklat swasta maupunpusat diklat di perusahaan-perusahaan besar.

Hal itu diutarakan Men-teri Tenaga Kerja dan Trans-migrasi RI Drs H A. Muhai-min Iskandar MSi dalamsambutan tertulisnya diba-cakan Bupati Deli SerdangDrs H Amri Tambunan mewa-kili gubsu pada upacara hariKeselamatan dan KesehatanKerja (K3) Nasional tingkatProvinsi Sumatera Utara, diKompleks KIM Star TanjungMorawa, Rabu lalu.

Menurut Menakertrans,peningkatan SDM diharap-kan dapat mengantisipasikecenderungan liberalisasidan globalisasi yang saat inisedang berlangsung. Sehing-ga kita siap untuk mengha-dapi dan mengatasi segalakemungkinan dan tantangan

BINJAI - Pemerintah Kota (Pemko) Binjaitampaknya tak perduli lagi dengan tamanbalita Kota Binjai yang terletak di pusat Kotarambutan itu. Pasalnya, sudah dua bulanlamanya taman balita bau busuk akibatkotoran manusia yang terus merembes.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

yang terjadi dalam perdaga-ngan bebas.

Tuntutan negara-negaramaju khususnya negara-negara barat yang merupa-kan representasi masyarakatInternasional terhadap per-saratan suatu produk barangatau jasa, antara lain harusmemiliki mutu yang baik,aman dipergunakan, ramahlingkungan dan memenuhistandar internasional terten-tu diantaranya ISO 9001 se-ries, ISO 1400 series danSMK3.

Kondisi tersebut merupa-kan tantangan sekaliguspeluang dalam meraih keber-hasilan perdagangan global,dengan memeberikan perlin-dungan bagi tenaga kerja,konsumen dan hak-hak asasimanusia sebagaimana prin-sip dasar pelasksanaan K3,mencegah dan mengurangikecelakaan kerja, termasukpeledakan, kebakaran danpenyakit akibat kerja.

Peringatan Hari dan per-nyataan dimulainya bulanK3 Nasional tahun 2011diwarnai pemberian peng-hargaan K3 (Zero Accident)

kepada sepuluh perusahaan,penghargaan pemeriksaankesehatan pekerja secaraberkala terus menerus kepa-

da empat perusahaan, serti-fikat operator dan SIO pesa-wat angkat dan angkut sertapesawat uap kepada tujuh

perusahaan dan penyerahanbeasiswa dari PT Jamsostekkepada 100 orang anak kar-yawan atau pekerja.(PS)

PENGHARGAAN - Bupati Amri Tambunan mewakili Gubsu menyerahkan penghargaan K3 (Zero Accident) kepada perwakilanPerusahaan. (KPK POS/PS)

PLAKAT - Ketua Panitia Penyelenggara Motocross Sergai 2010, Abdul Hakim Rangkutididampingi Ir Edwin Hutajulu dan Zuhari menyerahkan plakat penghargaan kepadaBupati Sergai, Ir HT Erry Nuradi MSi. (KPK POS/ADI)

Alih Fungsi LahanPertanian Kurangi TingkatSwasembada BerasPERBAUNGAN - Kawasan pertanian di KabupatenSerdang Bedagai yang dialih fungsikan menjadi lahanperkebunan sawit, dikhawatirkan akan mengurangitingkat swasembada beras. Untuk itu petani harusberpikir lebih visioner dan melakukan kaji ulangmelakukan alih fungsi lahan pertaniannya, karenabelum tentu memberikan keuntungan bagi petani.

Hal itu ditegaskan, Bupati Sergai, Ir HT Erry NuradiMSi di sela-sela temu petani usai melakukan panen rayapadi musim tanam “B” tahun 2010 di Desa Jambur Pulau,Kecamatan Perbaungan, Senin lalu, yang juga dihadiriWakil Bupati, Ir H Soekirman, Wakil Ketua HKTI SumutGusti Ritonga, pejabat PT Petro Kimia Gresik EkoSetiono, Wakil Ketua TP PKK Hj Marliah Soekirman,anggota DPRD Sergai, pengurus Gapoktan dan tokohmasyarakat setempat.

Diungkapkannya, areal pertanian Kabupaten Sergaipada tahun 2010 seluas 40.598 hektar yakni sawahberirigasi 35.393 hektar dan tidak beririgasi 5.205 hektar.Daerah ini berhasil memproduksi beras sebesar 229.199ton dan swasembada sebanyak 142.250 ton. Produksiitu terus diupayakan peningkatannya melalui berbagaiprogram bantuan dari pemerintah dan alih teknologipertanian.

Disinggung mengenai adanya rehabilitasi jaringanirigasi primer dan sekunder di beberapa kecamatansejalan dengan penyelesaian irigasi Sei Ular, ada sekitar11.320 hektar lahan pertanian yang berada di daerahirigasi intake (DI) Buluh, DI Perbaungan dan DIBendang harus dilakukan tunda tanam padi untuk satumusim tanam. Selama rehabilitasi jaringan itu, kepadapetani di ketiga daerah irigasi intake tersebutsementara waktu diminta dapat melakukan peralihantanaman komoditi dari padi sawah ke komoditipalawija jagung dan kedelai.

Untuk memenuhi kebutuhan benih palawija itu,Pemkab Sergai telah mengusulkan kepada KementerianPertanian dan Pemprovsu dapat membantu cadanganbenih nasional 2011 berupa jagung 85.155 kg untuk5.677 hektar dan kedelai 225.720 kg untuk 5.643 hektaryang dijadwalkan ditanam pada bulan April sampai Juni2011.

"Untuk itu peranserta dan kerjasama seluruh anggotamasyarakat terutama petani dan para stakeholdersangat diharapkan mensukseskan program ini,"ujarBupati Srgai Ir HT Erry Nuradi. (ADI)

AEK KANOPAN - Areal Tanaman Belum Menghasilkan(TBM) PTPN 3 Kebun Membang Muda menjadi percontohanpetani di Aek Kanopan. TBM di kebun ini patut menjadicontoh, karena dirawat dengan baik. Sudah barang tentuproduksinya juga bakal baik.

Sekretaris kelompok tani Mitra Karya Aek Kanopan,Hardianto mengatakan, pihaknya telah meninjau kelapangan bagaimana cara perkebunan melakukan perawa-tan tanaman di Afdeling I. "Tanaman terawat dengan baik,dan menjadi percontohan serta pembelajaran caramenaman, perawatan petani kecil seperti kami," ujarnya.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat ini, pihaknyaakan menemui Asisten Afd 1 Yunus Ginting, untuk belajarbagaimana merawat tanaman dengan baik, sekaligus untukmenambah wawasan bagi petani bagaimana berkebuntanaman keras.

Diakui, belakangan ini Dinas Perkebunan Labura kurangefektif dalam menyentuh petani, dengan alasan anggaranperkebunan tanaman keras masih minim.

Melihat kondisi di lapangan, harus diakui memang sangatsulit menemukan kendala di kebun Afd 1 Membang Muda,karena seluruhnya dirawat dengan baik. Selain tanaman,jalan produksi dirawat secara rutin. Baik parit pembuangan,titi maupun angkutan jalan produksi terlihat standar.

Areal perkebunan seluas 116,25 Ha itu memang benar-benar menjadi contoh bagi petani perkebunan di wilayahAek Kanopan dan umumnya di Labura. Kebun ini dikelolaasisten senior bertangan dingin Yunus Ginting. (TAN)

Areal TBM PTPN 3 M.MudaJadi Percontohan

PANEN RAYA - Bupati Sergai, Ir HT Erry Nuradi MSi didampingi Wabup Ir HSoekirman dan Kadis Pertanian dan Peternakan Sergai, Ir H Megahadimelakukan panen raya padi musim tanam “B” di Desa Jambur Pulau, KecamatanPerbaungan. (KPK POS/ADI)

Menpera ke LangkatSosialisasikan PerumahanRakyatSTABAT - Menyambut kedatangan Menteri NegaraPerumahan Rakyat (Menpera) RI Suharso Manoarfa diLangkat yang dijadwalkan 21 Februari 2011, WakilBupati Langkat Budiono SE menggelar rapat persiapanbersama Kepala SKPD terkait diantaranya AsistenEkbangsos, Kadis PUD, Wakapolres, Kaban PMDK, yangmewakili Bappeda, Kabag. Perekonomian, Kabag. Tapemdan beberapa Camat di ruang rapat kerjanya, Rabu (9/2).

Dijadwalkan Menpera dalam kesempatan itu menga-dakan Sosialisasi Perumahan Rakyat, yang juga diikutiutusan Pemprovsu, Pemko Binjai, Pemkab Deli Serdangdan Pemkab Tanah Karo. Selesai kegiatan sosialisasi,Menteri dan rombongan akan meninjau langsung lokasiusulan Proyek Bantuan Perumahan Rakyat di Kelura-han Sei Bilah, Kecamatan Sei Lepan. (JUL)

Temu Kangen Bersama WabupSEI RAMPAH - Kerinduan warga Desa Mainu Tengah,Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten SerdangBedagai akhirnya terobati. Rombongan Wakil BupatiSedang Bedagai, H Soekirman akhirnya tiba di lokasipertemuan di rumah Suwitno (70) sesepuh desa, Selasa(8/2) siang.

Saat Wabup tiba masih hitungan jari warga yangberada di lokasi hajatan. Tak berselang lama wargapunberduyun-duyun datang ke acara yang diberi tajuk ‘temukangen’. Tak lupa Wabup membawa perangkat gendinguntuk memeriahkan suasana dari mobil dinasnya.

Camat Dolok Merawan, S Tarigan membuka acaradengan bahasa Jawa seadanya. Pada intinya Camatsangat bersyukur dengan kedatangan Wabup ke desamereka. Padahal jalan menuju desa yang berjaraksekitar 2 kilometer dari jalinsum itu sangat jelek.“Semoga jalan menuju desa dapat dijadikan jalan aspalyang lebih baik dari sekarang,” kata S tarigan.

Begitu juga dengan warga yang berada dalampertemuan itu. Beraneka ragam keluh kesah danpermohonan disampaikan. Dan seperti biasa Wabupmenampungnya kemudian menanggapinya denganserius sembari mengajak semua untuk bekerjsamamewujudkan itu semua. Disela sela pertemuan yangdikemas dengan temu kangen, tak lupa Wabupmeberikan wejangan kepada warga betapa pentingnyafilosofi leluhur dari semua etnis.(ADI)

SEI RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai, Ir HT Erry NuradiMSi menghimbau kepada masyarakat pemilik dan penggunakendaraan bermotor yang berada di jalan-jalan raya agarmematuhi peraturan berlalulintas. Contohnya, memakaihelm sesuai standar SNI dan tidak kebut-kebutan ketikamengendarai kendaraan. Hal ini untuk mengantisipasiterjadinya kecelakaan lalulintas yang kerap merenggutnyawa manusia.

Demikian disampaikan Bupati Sergai, pada acarakunjungan panitia Motocross Sergai 2010 Abdul HakimRangkuti, Zuhari dan Ir Edwin Hutajulu, Rabu, di pendoporimah dinas bupati di Sei Rampah.

Diungkapkan bupati, korban meninggal dunia akibatLakalantas yang terjadi di sepanjang Jalinsum SerdangBedagai pada tahun 2010, jumlahnya mencapai lebih dari80 orang. Umumnya didominasi para pengendara yang ma-sih usia muda alias ABG (anak baru gede) yang tidak meng-gunakan helm dan tidak mematuhi peraturan berlalulintas.

Pada kesempatan itu, bupati didampingi Staf Ahli Bupati,Drs Rachmad Karo-Karo selaku Plt Kabag Humasy PemkabSergai memberikan apresiasi kepada semua unsur panitiaMotocross Sergai 2010 yang telah sukses menyelenggarakanevent motor cross pada pertengahan Desember 2010 lalu disirkuit buatan di Kecamatan Dolok Masihul yang langsungdisaksikan Kapoldasu Irjen Pol Drs Oegroseno SH.

Kegiatan motocross di Kabupaten Sergai, menurutBupati, perlu dijadikan kalender tetap tahunan untukmenyalurkan bakat pencinta balap sepeda motor khususnyabagi generasi muda. Sebab, selain sebagai ajang tempatmenyalurkan bakat lomba mengendarai sepeda motor, eventitu juga sangat positif bagi generasi muda dalam menghin-darkan dari perbuatan kurang terpuji ditengah-tengahmasyarakat, diantaranya penyalahgunaan Narkoba dankebut-kebutan di jalanan umum.

Sebelumnya, Ketua Panitia Motocross Sergai 2010, AbdulHakim Rangkuti mengatakan, berhasil dan suksesnyapenyelenggaraan Motocross Sergai, tidak terlepas dukunganKapoldasu, Bupati Sergai, Kapolres Sergai, Muspika DolokMasihul dan masyarakat. (ADI)

Bupati Himbau PenggunaJalan Patuhi Aturan Lalin

ANEKA

15

SUBULUSSALAM - Hujan lebat disertai anginkencang melanda Kota Subulussalam dan seki-tarnya, Rabu pekan lalu. Akibatnya, 12 unit rumahwarga di Desa Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan,tertimbun tanah longsor dan jalan dari dan menujuKota Subulussalam putus total.

Pembangunan Madrasah TPI Kebun Silau Dunia Dimulai

12 Rumah Tertimbun Longsor

SILAU DUNIA - Mana-jer PTPN 3 Kebun SilauDunia, Ir.MaroloanSimaibang, PenasehatBadan KomunikasiAgama Islam (BKAI),Ir.Gurid Hadi Tjahyopra-mono, Ketua BKAISafirin dan Ketua Seri-kat Pekerja PerkebunanAgus Salim, Senin (7/2)lalu melaksanakanpeletakan batu pertamapembangunan gedungMadrasah Taman Pen-didikan Islam (TPI) diAfdeling VII.

Hadir dalam acaratersebut Askep Rayon AHariyanto SP, para Asisten,Pengurus IKBI, mandorsetempat, guru-guru TPI

dan tokoh masyarakat.Dalam sambutannya, Ir

Maroloan Simaibangmengatakan, pembangunanMadrasah TPI adalahpekerjaan mulia dan sangatsesuai dengan paradigmabaru PTPN 3 yang kepedu-lian terhadap dunia pen-didikan.

"Kebun Silau Duniasangat mendukung setiaplangkah yang mengarahpada kemajuan pendidikandan akhlak. Ini merupakantonggak sejarah, di manapembangunan gedungmerupakan swadaya darikaryawan. Kita akan bantudengan mengusulkan keDireksi agar mendapatbantuan," ujar Maroloan.

Harus diakui, hingga kinidalam setiap pembuatanpos anggaran, posninguntuk TPI belum ada. Hal BATU PERTAMA - Manajer KS-Dunia, saat meletakkan batu pertama disaksikan Ir.Gurid HT (paling kiri). (KPK POS/ARM)

ini dikarenakan dalamRKAB hal tersebut belumtermaktub. Namun Maro-loan yakin, dengan meme-gang prinsip berat samadipikul, ringan samadijinjing hal apapun akanmudah dikerjakan."Dengan demikian kelakharapan banyak orangakan terwujud, yaknimenciptakan pendidikanyang berkualitas yangmampu bersaing dengantempat pendidikan yanglain," imbuhnya.

Ditempat yang sama, IrGurid Hadi Tjahyopramonoselaku Penasehat BKAI,mengemukakan, pendidi-kan sangat penting, sangatmahal dan bagi sebagiansangat susah mendapat-kannya. Untuk itu kitasepatutnya bersyukur,bahwa dengan gotong

BATUBARA - Delegasi masyarakat Batubara terdiridari Mulkan SH, Darwis, Suparman, Syahrul dan Ucokmenemui ketua DPRD Batubara dan anggota DPRDBatubara. Pertemuan berlangsung di gedung DPRDBatubara, Lima Puluh, Senin lalu.

Aspirasi yang disampaikan delegasi antara laintentang kasus eks tanah Rumah Sakit Panti NirmalaLima Puluh yang luasnya puluhan hektar yang belumjelas penyelesaiannya. Disamping itu juga tentangPerusahaan Daerah Air Minum yang ada di Batubarabelum ada penyelesaian dengan Pemkab Asahan.

Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE me-nyambut baik aspirasi warga masyarakat danmenjadi semangat bagi pihaknya untuk bekerja lebihbaik dalam menyahuti aspirasi masyarakat. "Aspirasiini dalam waktu seminggu akan dijawab mengingatsaat ini jadwal anggota DPRD Batubara sangatpadat dan sudah teragenda sebelumnya sepertipembahasan R.APBD 2011," ucap politisi PartaiGolkar itu.

Pada pertemuan itu, Ketua DPRD Batubaradidampingi anggota DPRD Batubara Sahari ZakariaSH, Nafiar SPd, Hamonangan Simatupang AMd,Panahatan Pandiangan, Syahrial Guci SH, SahlanSH.(TRIS)

Masyarakat TuntutPembangunan RSU

RANTAUPRAPAT - Kegia-tan olahraga saat ini mulaidigalakkan, baik di tingkatkabupaten, kecamatan mau-pun tingkat pedesaan diKabupaten Labuhanbatu.Terutama olahraga sepak-bola yang memang sangatdigemari mayarakat luas.

Untuk meningkatkanolahraga sepakbola di ting-kat desa, belum lama iniDesa Sei Kasih, KecamatanBilah Hilir, Kabupaten La-buhan Batu, menggelarkompetisi sepakbola antardusun. Dalam kompetisitersebut hanya diperboleh-kan ambil bagian anakusia Sekolah Dasar (SD)dan Sekolah MenengahPertama (SMP).

Hal tersebut dikatakanH Sugimanto Kepala DesaSei Kasih belum lama ini dikantornya. Tujuan kompe-tisi ini untuk mengurangikenakalan remaja yangsekarang ini sangat mem-prihatinkan, terutama pe-nyalahgunaan narkoba, mi-numan keras (iras) maupuntindak kriminal.

Bagi anak-anak yangberprestasi dibidang olah-raga tersebut nantinya da-pat membawa nama baikdesa. Turnamen ini dise-lenggarakan di Dusun SeiKaih Dalam. Untuk tingkatSMP peserta terdiri darienam kesebelasan dan ting-kat SD lima kesebelasan.

(MDS)

Turnamen SepakbolaAntar SD dan SMP

KPK POS

E D I S I 136

14 - 20 FEBRUARI 2011SUMUT

Menurut kepala Desa LaeIkan Jhoni Bancin di Poskosementara mengatakan ke-pada wartawan koran ini,Kamis pekan lalu, pihaknyamerasa kecewa atas tidaktanggapnya pihak pemkoterhadap musibah yang me-reka alami.

Setelah kejadian, demi-kian Jhoni Bancin, dirinyatelah melaporkan kepadadinas yang terkait. Tapi sam-pai berita ini naik cetak,tetapi tidak ada bantuanyang mereka terima. Semen-tara di desa lain, dan dikecamatan lain bantuandengan cepat diberikan.

Dikatakan, dari 12 rumahyang terkena longsor 8 ru-mah tidak layak huni karenadi belakang rumah merekatelah longsor ke jurang, se-hingga penduduk takut me-nempatinya. Dikhawatirkan,apabila hujan datang lagirumah mereka terbawa long-sor ke jurang yang sangatdalam.

Ke 12 rumah yang terkenalongsor itu diantaranya mi-lik Lesti Tinambunan, Ihwa-nuddin, H.Sehat Berutu, Sur-pe Misda, Heldi Bako, Rin-

tang Br Bancin, Hendri, JhoniBancin (Kepala Desa) Jama-riah dan Goldi Malau.

Menurut Jhoni, masya-rakat Lae Ikan mengha-rapkan kepada pemerintahkota agar segera mengambillangkah yang positif untukmerelokasi perkampunganini, karena sebelumnya Wali-kota Merah Sakti SH telahberjanji akan merelokasisecepatnya tetapi sampaisaat ini belum terealisasi.

Begitu juga halnya DinasPU Kota Subulussalam ber-janji akan memperbaiki go-rong-gorong yang sering ter-sumbat, sehingga menga-kibatkan luapan air dan long-sor langsung ke rumah warga.

Menurut Jhoni Bancin,Ketua DPRK SubulussalamKarlinus telah memberikanbantuan Rp1 juta untuk ma-sa panik. Pada hari yangsama Pihak Pemko Subulus-salam melalui Dinas Sosialjuga menyerahkan bantuanberupa, beras 450 kg, mieinstan 60 kotak, telor 900butir dan bantuan dari APBNantara lain, sarden 500 ka-leng, kecap 300 botol, sambal300 botol, garam 300 bung-

kus, minyak goreng. Bantuanini diserahkan Kabid Banjar-sos Drs Iskandar yang lang-sung diterima Kades LaeIkan, Jhoni Bancin.

Pantauan KPK Pos, Kamispekan lalu, puluhan titiklongsor yang melumpuhkanlintas Aceh-Sumut terjadisejak, Rabu. Longsor menu-tup badan jalan mulai dariKedabuhan Desa Jontor, Ke-camatan Penanggalan KotaSubulussalam, Aceh, hinggadesa Namjombal, Kecama-tan STTUJ, Kabupaten Pak-pak Bharat, Sumatera Utara.

Longsor terbesar dan ter-panjang yang menimbun ba-

LONGSOR - Akibat longsor salah satu rumah warga di Desa Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam hampir amblaske jurang yang dalam. (KPK POS/KAR)

dan jalan terjadi dilima titik.Di antaranya di Desa LaeIkan dua titik, di Desa LaeSere selain badan jalan ter-tutup juga pohon yang tum-bang mengakibatkan listrikpadam. Akibatnya, ratusantruk dan bus penumpangterperangkap puluhan jamlamanya.

Menurut keterangan, mo-bil Walikota Subulussalamsempat terperangkap di ka-wasan Bulu Didi, dan harusberjalan kaki sepanjang 5kilo meter agar dapat me-ngikuti acara peresmian Ma-koramil Longkip yangdiresmikan Pangdam IM,

Mayjen TNI Adi Mulyono.PembersihanPasca longsor, badan jalan

yang tertimbun tanah hinggakini belum juga dibersihkan.Akibatnya, jalan di kawasanitu mengalami hambatanyang cukup berarti.

Kepala Desa Lae IKan,Jhoni membenarkan, sampaisaat ini, Rabu (9/2), belumada tindakan pembersihansisa-sisa lumpur di sepan-jang jalan di desanya. "Kitasangat menyayangkan se-olah-olah desa ini kurangdiperhatikan oleh pemko.Ada Apa?," terang Jhoni.

(KAR)

royong kita mampumenciptakan sebuah ruangbelajar untuk anak-anakmenimba ilmu.

"Kita bisa, buktinyadalam tempo satu tahun,Rp100 juta sudah terkum-pul dan bisa untuk memba-ngun 2 RKB. Ini sangat luarbiasa dan kita salut. Kedepan kita berharap semuaafdeling akan berdirigedung TPI. Ini cita-citalama kita dan alhamdulil-lah akan tercapai," ucap-nya.

Sebelumnya SafirinKetua BKAI, melaporkan,dalam setahun terkumpuldana dari swadaya karya-wan Rp100 juta denganrata-rata Rp8 Juta perbulan. Untuk biaya pemba-ngunan TPI Afdeling VIImenghabiskan anggaransebesar Rp50 Juta.(ARM)

Terima Kasih Warga Kepada Kebun Silau DuniaSERGAI - Masyarakat Desa SaranggitingKahan, melalui Kepala Desa M JaminTambunan menyampaikan apresiasi dansekaligus mengucapkan terima kasihkepada PTPN 3 Kebun Silau Dunia yangdinilai sangat peduli terhadap desa sekitar.

Pernyataan tersebut disampaikanKades M Jamin kepada KPK Pos baru-baru ini. Dia dan warga Desa Saranggitingsangat bangga atas perhatian yang sangatbesar diberikan pihak PTPN 3.

Perhatian Kebun Silau Dunia bagi desaini sangat banyak sekali. Mulai daribantuan untuk mesjid, gereja seperti GKPIjuga diberikan. Perbaikan infrastruktur

kerap juga mendapat perhatian. Iniumumnya perhatian pihak Direksi, Distrikdan Kebun Silau Dunia.

M.Jamin Tambunan mengatakan,bantuan alat berat baik eskapator danlainnya sering diperbantukan. Sepertidalam program PNPM pihak perkebunansangat membantu dengan pengerukanparit untuk leening.

Ini berkat kerja semua pihak dan kitaingin tetap membangun kerjasama denganKebun Silau Dunia demi kemajuan Desa.Kita berharap partisipasi warga jugasemakin tinggi.

(ARM)

PENGERUKAN - Kades SG.Kahan (kiri) bersama Mandor Teknik Kebun Silau Dunia di lokasi peleningan. (KPK POS/ARM)

ACEH TIMUR - Zakat merupakan kewajiban setiapmuslim yang mampu dan diperuntukkan bagi merekayang berhak menerimanya. Disamping itu, zakat jugamerupakan sumber dana potensial untuk kesejahte-raan umat manusia, maka perlu adanya pengelolaanzakat secara profesional dan bertanggung jawab.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Bupati AcehTimur, Nasruddin Abubakar SPdi pada acara penye-rahan ZIS secara simbolis tahun zakat 2010 yangdilaksanakan di Aula Pendopo Bupati Aceh Timur,Kecamatan Peureulak, Rabu pekan lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan BaitulMAL Kabupaten Aceh Timur, Tgk. H Iqbal HanafiahMA melaporkan, khusus tahun 2010, Baitul MALKabupaten Aceh Timur berhasil mengumpulkanZakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) sebesarRp1.450.374.292. Sedang bantuan yang telah disalur-kan sebesar Rp1.450.374.292.

Dikatakan, untuk tahun 2011 ini Badan Baitul MalAceh Timur akan menargetkan pemasukan sebesarRp2 Miliar lebih. Peningkatan tersebut bukan hanyadari instansi pemerintahan semata, akan tetapi cobadigali dari sektor swasta lainnya yang ada di AcehTimur. Tujuannya adalah demi meningkatkan kesejah-teraan hidup masyarakat kita yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Dalam acara tersebut jugadiberikan penghargaan (Zakat Award) kepada paraDinas, Badan dan Instansi baik itu Lembaga, sekolah-sekolah yang melaksanakan pemungutan/penyetoranzakat terbaik tahun 2010. (BSO)

Baitul MalAceh Timur KumpulkanZakat Rp1,4 Miliar Lebih

BATUBARA - Partisipasi dari dunia usaha baik ituperusahaan besar maupun kecil sangat dibutuhkandalam membangun pendidikan. Kita ketahui bersamapendidikan merupakan pilar utama pembangunan.Bila pendidikan maju, maka dengan sendirinyamasyarakat di daerah ini akan maju.

Demikian penegasan Ketua Komisi C DPRDBatubara H.Dazanul Fadli SHi di ruang kerjanya diLima Puluh, Rabu lalu, menanggapi seminar seharitentang membangun pendidikan di gedung MPH-PTInalum, Tanjung Gading-Sei Suka.

"Dalam membangun pendidikan hendaknya dinaspendidikan mampu bersinergi dengan dunia usaha didaerah kita yang saat ini sedang tumbuh dan berkem-bang," ucap politisi Partai Demokrat itu.

Seminar sehari tersebut menampilkan nara sumberKetua Dewan Pendidikan Batubara, Drs Sofyan AlwiMHum yang mengupas tentang pentingnya pening-katan kualitas pendidikan. Sedang Kadis PendidikanBatubara mengupas tentang kebijakan dalammeningkatkan mutu anak didik. Sementara KepalaBank Sumut Capem Lima Puluh, Husin Sinagamembahas tentang peran serta dunia usaha dalampengelolaan pendidikan. Peserta seminar ini berasaldari tokoh masyarakat, pemuda, pengusaha danpemerhati pendidikan. (TRIS)

Partisipasi Dunia UsahaDibutuhkan MembangunPendidikan

BATUBARA - Budidayaikan harus dikembangkanuntuk meningkatkan kese-jahteraan masyarakat. Di-samping itu juga pembudi-dayaan ikan dapat mem-buka lapangan kerja bagimasyarakat. Program budidaya ikan sekaligus men-dukung program pemerin-tah dalam pembangunandengan harapan tahun2015 Kabupaten Batubaradapat menjadi penghasilterbesar.

Hal ini dikatakan ang-gota DPRD Batubara Ah-mad Badri di ruang kerja-nya di Lima Puluh, Rabu.

Kadis Perikanan danKelautan Ir Azwar Hamid

MSc menegaskan, untukmendukung program peme-rintah tentang budi dayaikan, telah banyak dilaku-kan pembinaan kepada ke-lompok nelayan denganmelakukan sosialisasi danpembinaan secara berke-sinabungan.

Disamping itu, katanya,para kelompok nelayandiberikan bantuan bibitikan dengan harapan parakelompok nelayan yangdibina agar secara bersung-guh-sungguh mengelola-nya. Disamping itu jugakelompok nelayan budidaya ikan tetap dipantaudan diawasi tenaga teknislapangan. (TRIS)

Budidaya Ikan HarusDikembangkan

KPKPOSE D I S I 136

14 - 20 FEBRUARI 2011 HALAMAN 16

Bandara Kuala NamuTak Kaji Dampak Lingkungan

Kerusakan jalan khu-susnya sepanjang jalanLubuk Pakam menujuPantai Labu yang men-jadi jalan utama ke loka-si proyek Bandara, bu-kan hanya meresahkanpara pengguna jalan saja,tetapi masyarakat yangberdomisili di dua keca-matan Lubuk Pakam-Beringin sangat terusikkenyamannya akibat de-bu yang beterbangan disepanjang jalan tersebut.

Warga sangat resahdan sudah berulangkalimenggelar aksi demomenuntut perbaikan ja-lan. Bahkan Pemkab De-liserdang juga sudah me-nyurati pemeritah Pro-

LAPOR KE KPKAnda mengetahui tindakan korupsi yang telah

atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK

Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteriayang dapat ditangani KPK, maka akan diproses

lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan

1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30Tahun 2002.a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyeleng

gara negara, dan orang lain yang adakaitannya dengan tindak pidana

korupsi yang dilakukan oleh aparat penegakhukum atau penyelenggara negara;

b. Mendapat perhatian yang meresahkanmasyarakat; dan/atau

c. Menyangkut kerugian negara paling sedikitRp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana.

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, doku-men, gambardan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK.

4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber in-formasi untuk pendalaman.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920

Telp: (021) 2557 8300

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi:Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX

575 Jakarta 10120Telp: (021) 2557 8389Faks: (021) 5289 2454

SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

Komisi Pemberantasan Korupsi

vinsi Sumatera Utaradan pemerintah pusatagar menyikapi sertamengalokasikan ang-garan untuk perbaikanjalan. Namun permo-honan demi kenyamananmasyarakat itu hinggakini belum terjawab.

Bupati Deli SerdangAmri Tambunan meng-ungkap hal ini saat dialoginteraktif dengan parakepala desa, tokohmasyarakat KecamatanBeringin di kantor camatBeringin di sela-sela kun-jungan kerja peninjauanrumah kumuh yang akandi bedah di KecamatanBeringin, awal pekan lalu.

Bupati menegaskan,

seharusnya sebelumpembangunan bandaratermoderen di Indonesiayang pembangunannyadikerjakan anak bangsatanpa menggunakan te-naga asing itu mulai, ter-lebih dahulu dikaji sega-la dampaknya terhadaplingkungan masyarakat,termasuk kerusakan jal-an.Tetapi hal ini tidakpernah di perhitungkan.“Memang membangunproyek rakasa seperti ini,bangsa kita belum punyapengalaman, sehinggadampaknya tidak per-nah dikaji,” tukasnya.

Amri juga mencon-tohkan, ketika pemba-ngunan jalan tol Belme-ra (Belawan-Medan-Tanjungmorawa), berja-lan lancar dan masya-rakat merasa nyaman.Karena pihak kontraktordari Korea terlebih da-hulu membangun jalanyang di lintasi truk pe-ngangkut material. war-

ga tidak dirugikan darikerusakan jalan. Inimembuktikan, bahwaKorea sudah memilikibanyak pengalaman da-lam membangun proyekraksasa.

LUBUK PAKAM - Pemerintah KabupatenDeli Serdang menyesalkan pihak pengelolapembangunan Bandara Kuala Namu yangtidak memperhitungkan kerusakansejumlah ruas jalan Kabupaten akibatdilindas truk bertonase tiNggi pengangkutbahan material bandara.

GULMA - Tanaman karet PTPN 3 di Kebun Marbau Selatan yang kondisinya memprihatinkan. (KPK POS/TAN)

Pekerja HarusMemahami Hakdan KewajibannyaPABATU - Tidak saling memahami danmelaksanakan hak serta kewajibannyasebagai pengusaha dan pekerja, maka bisamemicu terjadinya perselisihan hubunganindustrial. Misalnya, hak-hak normatif parapekerja diantaranya tentang upah, jam kerja,jaminan sisial dan syarat kerja lainnya.

Begitu juga sebaliknya dengan pekerja,harus dapat memahami hak dankewajibannya sehingga hubungan industrialantara pengusaha dengan pekerja tetapharmonis.

Hal itu ditegaskan, Bupati Sergai, Ir HTErry Nuradi Msi dalam sambutannya saatmemimpin upacara hari Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) sekaligus pencananganbulan K3 tahun 2011 tingkat KabupatenSergai, yang digelar di kompleks kantorPTPN 4 Kebun Pabatu, Kecamatan TebingTinggi, Kamis (10/2).

Hadir dalam kesempatan itu Kajari SeiRampah Erwin Harahap SH, anggota DPRDSumut Ny. Hj. Evi Diana, Wakil Ketua DPRDSergai Drs. H. Sayuti Nur M.Pd, Wakil KetuaPN Tebing Tinggi Agung Suhendro SH,sejumlah anggota DPRD Sergai, ManajerGabungan Unit Usaha PTPN 4 Pabatu Ir.Darma Lubis, Kakanwil I PT. Jamsostek HeriHerlan, mewakili Kadis Nakertrans SumutFrans Bangun, Kadisnaker Sergai H. KarnoSiregar SH, MAP, Muspika Tebing Tinggi, paramanajer PTPN 3 dan PTPN 4.

Dikemukakan bupati, bahwa pemerintahsetiap tahunnya memberikan perhatiankepada para pekerja terutama dalam peneta-pan besaran upah minimum yang harusditerima pekerja. Upah minimum pekerja diKabupaten Sergai yang diberlakukan sejak 1Januari 2011 dan telah ditetapkan berdasar-kan keputusan Gubsu tanggal 18 Januari2011 adalah sebesar Rp 1.081.500,- per bulan,kata Ir Erry Nuradi sembari berharap UMRdapat dilaksanakan para pengusaha dan bilamemungkinkan ditambah dengan penghasi-lan lainnya bagi pekerja sesuai beban kerjadan kemampuan setiap perusahaan.

Ditegaskan bupati, bahwa komponenpendukung untuk terwujudnya K3 seperti alatpelindung diri merupakan kewajiban parapengusaha untuk menyediakannya danmemberikan secara cuma-cuma kepada parapekerja sesuai sifat pekerjaannya.

Dengan tersedianya komponen pendukung,maka tingkat kecelakaan dan penyakitakibat kerja akan dapat diminimalisir,bahkan kepada perusahaan yangmelaksanakannya dapat meraih predikat zeroaccident, ujar Ir HT Erry Nuradi serayamenghimbau para pengusaha agar membantumasyarakat di sekitar lokasi perusahaanmelalui program CSR (Corporate SocialResponsibility), seperti, membantu perawatanjalan-jalan desa yang juga dimanfaatkanperusahaan untuk sarana perhubunganmengangkut hasil usaha masing-masing.(ADI)

Delegasi Bisnis Swedia

Kunjungi KPKJAKARTA - Untuk kali kedua, Delegasi BisnisSwedia berkunjung ke KPK dalam rangkamemperoleh pemahaman tentang kondisi ekono-mi dan politik Indonesia sebagai bahan persiapaninvestasi di Indonesia. Dalam kunjungan kali ini,delegasi diterima langsung oleh Wakil Ketua KPKHaryono Umar, di gedung KPK, Senin.

Rombongan yang dipimpin oleh President ofThe Swedish Trade Council, Ulf Berg, ini diikutioleh sekitar 25 perusahaan sektor privat Swediadan Swedish National Agencies yang berada diIndonesia dan Singapura, seperti Electrolux,Ericsson, TetraPak, Tricorona, Volvo, ABB, AlfaLaval, EKN, KTH, Bombardier, dan lain-lain,beserta lima orang pendamping dari DepartemenPerdagangan Swedia. Sementara dari pihak KPK,dihadiri pula oleh penasihat KPK, DeputiPencegahan, dan pejabat struktural terkait.

Siaran pers KPK yang diterima kemarin, me-nyebutkan, dalam pertemuan ini, delegasi Swediaberbagi pengalaman dengan KPK seputar perja-lanan dan prospek bisnis di Indonesia, terutamabagi pengusaha Swedia. Selain itu, KPK menyam-paikan berbagai upaya yang telah dilakukan, diantaranya paparan mengenai kepastian hukummelakukan bisnis di Indonesia dan upaya perbai-kan pelayanan publik, terutama dalam masalahperizinan untuk menarik investor luar negeri. (REL)

AEK KANOPAN - Ele-men masyarakat menilaikinerja manajer PTPN 3,Kebun Merbau Selatan(Marsel), Kabupaten La-bura, M Nuh semakin bu-ruk. Soalnya, sejak kepe-mimpinan M Nuh, wargasekitar perkebunan miliknegara ini tidak mera-sakan azas mafaat terha-dap keberadaan kebuntersebut.

Program bina lingku-ngan Corporate SocialResponsibility (CSR)maupun kesejahteraanburuh harian lepas terin-dikasi semakin tertindas.Per harinya, buruh harianlepas hanya mendapatupah Rp12.000/HK), tan-pa ada tunjangan lainnya.Bahkan sang oknum ma-najer semena-mena meng-gunakan tenaga buruhtanpa ada ikatan kesepa-katan kerja berkesinam-bungan.

Kentalnya sistem alakolonial Belanda di ke-bun Marsel membuatnyali pimpinan kelom-pok tani kebun sayurSidodadi, Kamidi Cs me-nuding pihak kebun telahtega menyerobot tanahmereka seluas 72 Ha de-ngan bukti keabsahansurat teregistrasi BPNpusat ber nomor 31/HM/LR/1972.

Seperti diungkapkanKamidi kepada KPKPOS, Minggu lalu, pihakkebun bukan saja sebatasmenyerobot lahan tapitelah menzolimi tujuhkaryawan yang nasibnyaterkatung-katung, akibatmutasi sepihak dikare-nakan keluarga merekamasuk dalam kelompoktani Sidodadi.

Bukan itu saja, Mana-jer M.Nuh diduga jugatelah merusak kelesta-rian sungai Milano de-ngan merubah daerahaliran sungai di sulapmenjadi perkebunan.Elemen masyarakat diMarbau Selatan berha-rap intansi dan elemenlingkungan hidup segeramemproses pelanggaranperundang-undanganDAS.

Hasil investigasi KPKPOS minggu lalu mene-mukan adanya indikasijaringan Korupsi, Kolusi,Nepotisme (KKN) secaramata rantai. Hal ini da-pat ditelusuri dari besar-nya dana perawatan ke-bun selama ini yang ti-dak sesuai dengan kon-disi lapangan areal tana-man belum menghasil-kan (TBM) maupun ta-naman menghasilkan(TM).

Pohon karet dibebera-pa afdeling yang sebaha-gian besar hampir meratadipenuhi gulma dan lili-tan kacang tidak logika.

Terbukti beberapa ba-gian afdeling areal kebunternyata masih masukkategori hutan semakbelukar pertanda buruk-nya masa depan PTPN 3kebun Marsela.

Menurut Sekjen Alian-si Jurnalis IndependenKualuh (AJIK) Nurdin-syah Sima mengatakan,jika tidak ingin di tudingbersekongkol Dirut PT-PN 3, Ir Amri Siregarharus segera menurun-kan tim satuan peme-riksa internal. Tim dimin-ta secara sungguh-sung-guh memeriksa kondisikebun Marsel, jangan adarekayasa seperti waktulalu.

Karena, tambah Nur-dinsyah, turunnya tim

dari Kandir (kantor di-reksi) ke Kebun Marselhanya kamuflase sema-ta, tanpa ada temuanyang berarti. Buktinya,kondisi Kebun Marselmasih porak poranda."Kebun Marsel bakal jadicemoohan petani kam-pung akibat mekanismeperaturan pelaksanaanteknis perkebunan diabaikan demi permainanterselubung," pungkasNurdinsyah.

Ketika masalah pera-watan dan indikasi ko-rupsi kebun ingin dikon-firmasi kepada manajerdan APK Khairil di kan-tor kebun pada saat jamkerja, Satpam menga-takan, beliau (M Nuh danKhairil) tidak beradaditempat. Bahkan ketikadihubungi melalui SMSmanajer tidak membe-rikan jawaban.

(TAN)

Kebun Marsel Perburuk Masa Depan PTPN 3

Kunjungan Bupatitersebut turut di dam-pingi Dandim 0204 DSLekol Inf Wiwik Dwi-yanto, Asisten I Drs HIqbal Nasution, KadisPU Ir Faisal, Kadis Cipta

Karya dan Pertamba-ngan Ir Donald L Tobing,Kepala PMD H Syaf-rullah S.Sos yang disam-but Camat Beringin Ba-tara Rival Harahap S.Sosdan unsur Muspika. (PS)

JAKARTA - Proyekpengadaan barang dan jasapemerintah, baik di daerahmaupun pusat, dijadikan”ladang” korupsi. Hal ituterlihat dari data kasuskorupsi yang ditanganiKomisi PemberantasanKorupsi (KPK) sepanjang2004-2010. Dari hampir 200kasus yang ditangani,pengadaan barang dan jasamerupakan kasus yangterbesar, yaitu lebih dari 40persen.

Wakil Ketua KPK M Jasinmengungkapkan hal itudalam diskusi "KorupsiPengadaan Barang atau Jasadan Strategi Pemberan-tasannya” di Jakarta, Rabulalu.

”Mereka bilang, ’Ahsedang sial saja kalautertangkap’. Cara termudahmendapatkan uang untukmembayar utang biayapemilihan kepada pihakswasta memang dari mark

up pengadaan barang danjasa,” kata Jasin.

Dalam diskusi yangmenandai peluncuranProgram Cleaning antaraSiemens dan Kemitraan itu,Jasin menyebutkan, dari 196kasus yang ditangani KPKsejak 2004 hingga 2010, 86di antaranya adalah kasuskorupsi pengadaan barang

dan jasa (43 persen). Kasusterbesar kedua adalahpenyuapan, yang mencapai57 kasus (29 persen), disusulpenyalahgunaan danaAnggaran Pendapatan danBelanja Negara/Daerahyang mencapai 31 kasus (15persen). Sisanya adalahkasus perizinan dan pungu-tan.

Kasus-kasus itu melibat-kan semua instansi, mulaidari DPR, pemerintahprovinsi, kementerian ataulembaga, badan usaha miliknegara atau daerah, komisi-komisi, hingga pemerintahkabupaten/kota. MenurutJasin, korupsi pengadaanbarang itu terjadi mulai daribarang yang terlihat remeh-temeh hingga barang-barangyang bernilai tinggi.

”Kami menangani mulaikasus sarung hingga helikop-ter. Dalam berbagai proyek,yang terjadi bukan bocor,tetapi ambrol. Misalnya,

nilainya mencapai Rp400triliun, Rp100 triliun bisabocor buat pesta orang-orang di sekitar pengadaanbarang,” tutur Jasin.

Contoh kasus yangditangani KPK pada 2004adalah kasus pengadaanhelikopter yang dibeli dariRusia di Aceh. Kemudianpada 2005 kasus berupapengadaan bus pada proyekbusway di Jakarta. Pada2006 kasus pengadaan kotaksuara pemilu, serta tahun2007 di antaranya berupakasus pengadaan alatautomatic fingerprintidentification system (AFIS)pada Direktorat JenderalAdministrasi Hukum UmumDepartemen Hukum danHAM.

Jasin menambahkan,maraknya korupsi pengada-an barang dan jasa itu bisaterjadi lantaran kolusiantara panitia lelang danrekanan, antara sesama

rekanan, monopoli danpremanisme, serta kurang-nya akses publik ke pasarpengadaan barang. Selainitu, juga karena kurangnyaintegritas panitia, tidaktransparan dan akuntabel,serta penyalahgunaanwewenang.

Djimanto, Ketua AsosiasiPengusaha Indonesia(Apindo), mengakui, pengu-saha terkadang harusmenjamu pejabat ataupanitia lelang pengadaanbarang di daerah untukmemenangi tender. ”Terka-dang harus memberi, untukmengakalinya kadangdimasukkan ke dana CSR(corporate social responsi-bility),” katanya.

Jasin menyatakan,masyarakat atau pengusahayang merasa diperas pejabatsaat mengikuti lelangpengadaan barang dan jasatidak perlu takut untukmelaporkan ke KPK. (REL)

Ladang Korupsi PejabatPROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

ARAHAN - Bupati Amri Tambunan memberi arahan kepada camat dan para kadis rencana bedah rumah kumuh.(KPK POS/PS)

M JASIN

Jalan Sendayan Rusak ParahP.BRANDAN - Pemerintah diharapkan dapatmemperbaiki jalan Dusun Sendayan dan Dusun4,6,7 Desa Securai Selatan, yang saat ini menga-lami kerusakan cukup parah. Bila musim hujantiba, jalan penuh dengan kubangan kerbau. Danbila musim panas .

Kades Yulian Fahri mengatakan, masyarakat sa-ngat mengharapkan perhatian pemerintah Kabu-paten Langkat khususnya Kepala PU Langkat, agarsegera memperbaiki jalan yang rusak parah itu.

Dusun Sendayan merupakan wilayah persawa-han yang terluas di Kecamatan Babalan. Selamaini petani dengan susah payah mengangkut hasilpanen pertanian mereka. Dengan diperbaikinyajalan tersebut akan memperlancar arus lalu lintas,sehingga petani dengan mudah membawa hasilpanen mereka ke pasar. Sementara itu KepalaDusun 4, Ano meminta pihak Pemkab secepatnyamemperbaiki jalan tersebut, karena merupakanurat nadi ke Dusun Sendayan 4,6,7. (MIRA)

KPK