kontrak sosial: wakaf, zakat, infaq dan shadaqoh
TRANSCRIPT
KONTRAK SOSIAL: WAKAF, ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH
Makalah disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Fiqh Muammalat al-Maliyah
Oleh:
SALMAN MUNTHENIM: 93314050529
Dosen Pembimbing:Prof. Dr. Amiur Nuruddin, M.A.
PROGRAM DOKTOR EKONOMI SYARI`AHPROGRAM PASCASARJANA
UIN SUMATERA UTARAMEDAN
2015
Kontrak Sosial: Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqoh1
Salman Munthe2
A. Pendahuluan
Alquran berbicara tentang wakaf, zakat, infak dan shadaqoh ini yang
diistilahkan dengan filantrofi Islam (islamic philanthrophy) yang penting untuk
diberdayakan dalam kepentingan ummat, dalam sejarah perkembangan agama islam,
wakaf, zakat, infak dan shdaqoh berperan dalam mendirikan masjid, pesantren,
majelis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan lembaga sosial lainnya.3 Jadi
Masalah kemiskinan masih menjadi masalah dunia saat ini tidak perlu di khawatirkan.
Karena tujuan pembangunan Millenium (MDGs) menyatakan pemberantasan
kemiskinan pada tahun 2015. Banyak program telah dilakukan oleh pemerintah
Indonesia, namun jumlah penduduk miskin di negeri ini masih Rp. 31.700.000 jiwa
(BPS, 2012). Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang relevan dengan
pengurangan kemiskinan. Beberapa penelitian telah dilakukan dan direkomendasikan
untuk mengelola alokasi zakat produktif bagi masyarakat miskin agar mereka tidak
tetap dalam kondisi tidak berdaya dalam ekonomi, (Adiwijaya, 2008)4.
B. Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqoh
Wakaf secara etimologi berasal dari bahasa arab "waqafa" yang berarti
berhenti, menahan, atau diam. Oleh karena itu, tempat parkir disebut mauqif karena di
situlah berhentinya kendaraan, demikian juga padang Arafah disebut juga Mauqif di
mana para jamaah berdiam untuk wukuf. Secara teknis syariah, wakaf berarti aset
atau harta seseorang atau kaum muslimin yang diperuntukkan untuk kemaslahatan
umum (public property) dan diambil benefit atau keuntungannya sedangkan
1 Makalah ditulis untuk memenuhi tugas mata Kuliah Fiqh Muammalat al-Maliyah, 20152 Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Syariah UIN-Sumatera Utara 20143 H.M. Athoillah. Hukum Wakaf (hukum wakaf benda bergerak dan tidak bergerak dalam fikih dan
peraturan perundang undangan di indonesia. Yrama Widya. 2014, h. 14 Zainal Alim Adiwijaya, SME Empowerment Model Through Qardul Hasan Financing : Case Study
at Regional Amil Zakah (BAZDA) in Central Java Indonesia. Proceeding - Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 4 (KLIBEL4) Vol. 1. 31 May – 1 June 2014. Hotel Putra, Kuala Lumpur 2014 h. 221
1
pokoknya yang ditahan.5 Wakaf akan valid sebagai amal jariyah setelah benar-benar
pemiliknya menyatakan aset yang diwakafkannya tersebut telah menjadi aset publik
dan ia bekukan haknya untuk kemaslahatan umat. Wakaf tidak akan bernilai amal
jariyah sampai benar-benar didayagunakan secara produktif sehingga berkembang
atau bermanfaat tanpa menggerus habis aset pokoknya. Semakin banyak hasil wakaf
yang dinikmati oleh yang berhak menerima wakaf maka semakin besar pula reward
(pahala) yang akan diterima oleh wakif dari Allah.
Wakaf merupakan salah satu lembaga penting dalam sistem sosio-ekonomi
Islam. Wakaf memainkan peranan penting sepanjang sejarah Islam, khususnya
semasa kekholifahan Utsmani (1516-1800 M). Banyak lembaga, organisasi bahkan
fasilitas infrastruktur yang dibangun dari properti wakaf. Posisi pentingnya wakaf
adalah pada bentuk properti yang didonasikan dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai
macam keperluan yang berkaitan dengan kepentingan umum.6
Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang cenderung
berhadapan dengan kehidupan global, maka hal-hal yang spesifik pengembangan
ekonomi yang mensejahterakan umat menjadi incaran. Dalam Islam, pemberdayaan
ekonomi bukan hanya bisa dilakukan melalui zakat, infaq atau shadaqah, melainkan
bisa juga melalaui wakaf yang dinilai sebagai alternatif yang cukup memadai. Pada
akhir abad ke-19, di beberapa negara muslim seperti Aljazair, Mesir, Arab saudi,
Yordania, bahkan negara Singapura dan Srilanka yang notabene bukan tergolong
negara muslim, telah mengembangakan sistem pengelolaan wakaf secara profesional.
Bahkan Akhir-akhir ini telah muncul wacana baru dalam menggali potensi ummat
yang bisa didayagunakan untuk membangun solidaritas masyarakat melalaui konsep
wakaf .
Dalam hal lain begitu pentingnya dalam kehidupan sosial masyarakat akan
keberadaan Zakat, sehingga dalam makalah ini sengaja penulis beri pengertian zakat
yaitu tumbuh dan berkembang dan bertambah7 dan merupakan ibadah maaliyyah
ijtima’iyyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan,
baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.
Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun islam yang ketiga,
sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits nabi Muhammad SAW., sehingga
5 Faisal Haq dan Saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, Pasuruan, Garoeda, 1993, hlm. 6 Proceding Simposium Ekonomi Islamy, Kontribusi Pengembangan Wakaf (tunai) di Indonesia, 494.7 Abdullah Syah. Butir-Butir Fiqh Zakat. Medan, Wal Ashri Publishing. H. 30
2
keberadaaannya dianggap sebagai ma’luum minad-diin bidh-dharuurah atau diketahui
secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keimanan seseorang8. Di
dalam Al-Qur’an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mengajarkan kewajiban shalat
dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Dalam Al-Qur’an terdapat pula
berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh
menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja
meninggalkannya. Karena itu, khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi
orang orang yang shalat yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini
menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan
jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan kedurhakaan dan kemaksiatan lain.
Zakat merupakan kewajiban yang tercantum dalam Al Qur’an. Artinya jika
kita mengerjakannya, kita dapat pahala. Jika tidak, akan mendapat dosa.
�ع�ين� ) اك �ع�وا م�ع� الر ك �اة� و�ار� ك �وا الز �ق�يم�وا الصالة� و�آت (٤٣و�أ “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang
yang ruku’.” (Al Baqarah: 43)9
�ق�يم�وا �ف�اء� و�ي ن �ه� الد'ين� ح� ل�ص�ين� ل ه� م�خ� �د�وا الل �ع�ب �ي �ال ل وا إ �م�ر� و�م�ا أ'م�ة� ) �ق�ي �ك� د�ين� ال �اة� و�ذ�ل ك �وا الز �ؤ�ت (٥الصالة� و�ي
“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan
supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah
agama yang lurus.” (Al Bayyinah: 5 )10
Kata infaq dalam bahasa Arab biasanya diartikan dengan sedekah. Yaitu
memberikan sesuatu kepada orang lain karena berharap imbalan dari Allah Swt.
Sebagaimana kata “nafkah” (nafaqah, derivatif infaq) berarti memberikan belanja
kepada kerabat atau keluarga yang menjadi tanggungan. Hakekat kata infaq dalam
bahasa Arab (anfaqa-yunfiqu-infaqan) memiliki arti lebih luas dari sekedar sedekah
atau memberi uang belanja kepada keluarga.
8 Didin Hafidhudin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, h. 19 Alqur`an dan Terjemahan; Yayasan Penyelanggara Penerjemah Alqur`an /Penafsir Alqur`an Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alqur`an Departmen Agama Republik Indonesia10 Ibid
3
Kata infaq anonoim dari kata iktinaz (kanz), yang berarti modal mati yang
tidak dikembangkan dalam bentuk usaha atau yang tidak disedekahkan. “Dan orang-
orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah,
maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang
pedih.”11 Infaq berarti membelanjakan harta atau modal baik dalam bentuk investasi,
produksi, konsumsi, maupun donasi. Tak sekedar sedekah yang bersifat sekarela.
Infaqu al maal (membelanjakan harta) menjadi fungsi dan tujuan utama
kepemilikan harta atau modal. Allah Swt bangga dan cinta kepada hamba-hamba-Nya
yang mensyukuri nikmat harta dengan berinfaq (investasi, produksi, konsumsi,
donasi). Maka dijumpai banyak ayat maupun hadits yang mendorong kaum muslimin
untuk berinvestasi, untuk konsumsi memenuhi kebutuhannya, maupun anjuran untuk
bersedekah.
Nilai suatu harta dalam Islam tak semata ditentukan oleh banyaknya
(kuantitas) harta itu atau pengembalian yang diterima, melainkan juga oleh manfaat
yang dimiliki oleh harta itu, baik manfaat bagi pemilik maupun orang lain. Karena itu,
baik konsumsi, maupun donasi yang secara lahir mengurangi harta akan menjadikan
suatu harta bernilai. Terdapat perbedaan pandangan kapitalisme dengan Islam dalam
persoalan ini. Bagi kapitalisme, menyumbangkan harta adalah kemiskinan, karena
mengurangi jumlah harta, sementara Islam menganggap bahwa dalam infak (sedekah)
ada berkah dan jaminan pelipatgandaan oleh Allah Swt. “Syaitan menjanjikan
(menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan
(kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan
Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.” “Dan barang apa saja
yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezki
yang sebaik-baiknya.”12
Kapitalisme menganggap bahwa sedekah akan mengurangi harta, sementara
Islam menganggap bahwa sedekah akan memberi manfaat maknawi dan materi bagi
pelakunya. “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan
mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan
kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan
perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka
11 Husein Ghanim, al Iqtishad al Islamy: Thabi`atuhu wa Majalatuhu, Dar al Wafa`, Kairo, Cet. I, 1411-1991, hal.30-36.
12 Yusuf Qardhawi, Daur al Qiyam wa Akhlaq fi al Iqtishad al Islamy, Maktabah Wahbah, Kairo, Cet. I, 1415-1995, hal. 43.
4
pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.”
Bila infaqu al maal menjadi fungsi utama kepemilikan, maka menimbun harta
dan menariknya dari peredaran usaha, bertolak belakang dengan maqashid al Khaliq,
tujuan Allah dalam menganugerahkan harta kepada hamba-Nya. Infaq sejalan dengan
sunnatullah, sementara iktinaz (penimbunan harta) berlawanan dengan sunnatullah,
dan sekaligus kejahatan sosial. “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak
dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka,
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih…”13
Dengan harta yang dimiliki seseorang bebas membelanjakannya. Ia bebas
berinvestasi, bebas berproduksi, bebas mengkonsumsi, atau mendonasikan kepada
orang lain. Kebebasan berinfak ini menjadi prinsip dalam ekonomi Islam. Akan tetapi
kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan mutlak tanpa nilai. Melainkan
kebebasan yang terbingkai oleh kaidah dan aturan, sehingga dapat
dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah dan juga sosial. Tiga aspek
ekonomi Islam yang meliputi ilahiyah (ketuhanan), ta`amuliyah akhlaqiyah
(moralitas dalam hubungan dengan sesama) dan bi-ah (lingkungan) menjadi nilai-
nilai yang membingkai kebebasan itu.
C. Zakat dan Wakaf Dalam Undang Undang
1. Zakat
Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam.
Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah sedekah wajib. Dengan
terlaksananya lembaga zakat dengan baik dan benar, diharapkan kesulitan dan
penderitaan fakir miskin dapat berkurang. Di samping itu dengan pengelolaan zakat
yang profesional, berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang аdа
hubungannya dengan mustahiq juga dapat dipecahkan. Menurut Mannan (2007:191)
zakat secara terperinci dinyatakan bahwa zakat dalam bentuknya yang bebagai
merupakan cukai harta umum karena ia menyusutkan nilai segala jenis harta yang
wujud ketika itu14.
Zakat аdа dua macam, yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah. Zakat mal
13 Al Mundziri, Al Muntaqa min al Targhib wa al Tarhiib, hadits no. 390; Yusuf Qardhawi, ha; 51.14 Muhammad Abdul Mannan. Ekonomi Islam Teori dan Praktis (Asas-Asas Ekonomi Islam) Jilid ke 2 bahgian III, AS Noordeen Kuala Lumpur. 2007 h. 191
5
adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan
kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah
dimiliki selama jangka waktu tertentu pula. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang
diwajibkan раdа akhir puasa Ramadhan. Hukum zakat fitrah wajib atas setiap orang
Islam, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.
Zakat adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan di kalangan umat Islam sendiri,
dari golongan umat yang kaya kepada golongan umat yang miskin, agar tidak terjadi
jurang pemisah antara golongan kaya dan golongan miskin, serta untuk menghindari
penumpukan kekayaan раdа golongan kaya saja.
Untuk melaksanakan lembaga zakat itu dengan baik dan sesuai dengan fungsi
dan tujuannya, tentu harus аdа aturan-aturan yang harus dilakukan dalam
pengelolaannya. Pengelolaan zakat yang berdasar раdа prinsip-prinsip pengaturan
yang baik jelas akan meningkatkan manfaatnya yang nyata bagi kesejahteraan
masyarakat. Sehubungan dengan pengelolaan zakat yang kurang optimal, раdа
tanggal 23 September 1999 Presiden RI, B.J. Habibie mengesahkan Undang-undang
Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk melaksanakan Undang-
undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat tersebut, Menteri Agama RI menetapkan
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 199915.
Berhasilnya pengelolaan zakat tidak hanya tergantung раdа banyaknya zakat
yang terkumpul, tetapi sangat tergantung раdа dampak dari pengelolaan zakat tersebut
dalam masyarakat. Zakat baru dapat dikatakan berhasil dalam pengelolaannya,
apabila zakat tersebut benar benar dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan
sosial dalam masyarakat. Keadaan yang demikian sangat tergantung dari manajemen
yang diterapkan oleh `amil zakat dan political will dari pemerintah. Penyusun banyak
menemukan literatur yang berkaitan langsung dengan pokok masalah terkait. Baik itu
berupa buku-buku ilmiah, tesis, artikel dan lain sebagainya. Untuk pembahasan yang
berkaitan dengan pengelolaan zakat penyusun menemukan diantaranya buku yang
berjudul Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara dan Membangun Ekonomi
Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta, keduanya merupakan karya dari Djamal Doa,
mantan anggota DPR RI periode 1999-2004 komisi V dan anggota panitia anggaran.
Kedua buku ini fokus kajiannya berkisar pada pengelolaan zakat oleh negara sebagai
salah satu alternatif pemasukan negara. Menurut beliau, ketika melayangkan surat
terbuka untuk Presiden Megawati mengatakan bahwa apabila zakat dikelola oleh
15 Didin Hafidhuddin. Zakat dalam perekonomian modern. Gema insani. 2007. H. 5
6
negara secara profesional maka dapat membantu dan bisa dipergunakan untuk
kepentingan khusus seperti pendidikan, membantu ekonomi lemah, bantuan sosial dan
lain-lain sesuai dengan delapan asnaf. Selain itu buku yang berjudul Masail Fiqhiyah
karya Masjfuk Zuhdi. Dalam buku tersebut dibahas tentang permasalahan zakat
konsumtif dan zakat produktif dan juga mengenai pengelolaan zakat dan dampaknya
terhadap pemerataan pendapatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Selain karangan Djamal Doa dan Masjfuk Zuhdi di atas, penyusun juga
menemukan buku Pedoman Zakat 9 Seri yang diterbitkan oleh proyek peningkatan
sarana keagamaan Islam Zakat dan Wakaf milik Departemen Agama (Depag) Ditjen
Bimas Islam dan Urusan Haji. Dalam buku tersebut dijelaskan secara terperinci
tentang pengelolaan zakat secara profesional dan sistematis. Selain itu perlu
menelaah buku yang berjudul Pengembangan Zakat & Infaq Dalam Usaha
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat karya Sahri Muhammad. Dalam buku
tersebut dijelaskan tentang pengelolaan zakat secara profesional dalam membangun
kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya buku karya Hafidhuddin salah seorang ulama pakar zakat
Indonesia yang berjudul Zakat Dalam Perekonomian Modern. Dalam buku tersebut
disimpulkan bahwasanya pemerintah diharapkan memiliki kemauan politik yang kuat
untuk menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan
zakat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sehingga kedua undang-
undang tersebut benar-benar diterapkan.
2.Wakaf
Sebagai salah satu lembaga sosial Islam, wakaf erat kaitannya dengan sosial
ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya
sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara
misalnya Mesir, Yordania, Saudi Arabia dan Bangladesh. Hal ini barangkali karena
lembaga wakaf ini dikelola dengan manajemen yang baik, sehingga manfaatnya
sangat dirasakan bagi pihak-pihak yang memerlukannya.
Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam
bentuk suatu usaha, yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang
memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial
khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang
7
berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf
hanya terbatas раdа hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola
secara produktif, maka wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan
kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.
Agar wakaf di Indonesia dapat memberdayakan ekonomi umat, maka perlu
dilakukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Wakaf yang selama ini hanya
dikelola secara konsumtif dan tradisional, sudah saatnya kini wakaf dikelola secara
produktif. Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, dan
Bangladesh, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan, juga
berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang saham, real estate dan lain-lain yang
semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat
dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.
Wakaf uang dan wakaf produktif penting sekali untuk dikembangkan di
Indonesia di saat kondisi perekonomian yang kian memburuk. Wakaf tunai
mempunyai peluang yang unik bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan,
pendidikan, dan pelayanan sosial. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa
lembaga wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan
masalah sosial ekonomi masyarakat. Cukup banyak negara yang wakafnya sudah
berkembang, menyelesaikan masalah sosial ekonomi mereka dengan wakaf.
Sayangnya pemahaman umat Islam di Indonesia tehadap wakaf selama berabad-abad
sangat terbatas раdа wakaf benda tidak bergerak khususnya wakaf berupa tanah.
Bahkan sebelum tanggal 27 Oktober 2004, benda wakaf yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan hanyalah tanah milik, yakni diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Wakaf benda bergerak
khususnya uang baru dibicarakan oleh umat Islam di Indonesia sekitar akhir tahun
2001. Alhamdulillah раdа tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (KF-MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah
sebagai berikut :
a. Wakaf uang (Cash Wakaf / Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan
seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang
tunai.
Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
8
b. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang
dibolehkan secara syar'i.
c. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual,
dihibahkan, dan atau diwariskan.
Dengan dikeluarkannya fatwa MUI tersebut, maka penerapan wakaf uang di
Indonesia sudah tidak bermasalah lagi, apalagi dalam Undang-undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf uang sudah diatur tersendiri. Yang menjadi
masalah bagaimanakah penerapan wakaf khususnya wakaf uang di Indonesia, karena
wakaf uang ini penting sekali untuk dikembangkan di Indonesia di saat kondisi
perekonomian yang kian memburuk. Wakaf uang dapat dipergunakan untuk
menyelesaikan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia.
Begitu pentingnya wakaf untuk memberdayakan masyarakat, maka Undang
undang Wakaf yang mendukung pengelolaan wakaf secara produktif sangat
diperlukan. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam menyambut baik lahirnya
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf16. Dalam Undang-undang
Wakaf tersebut sudah dimasukkan rumusan konsepsi Fiqih wakaf baru di Indonesia
yang antara lain meliputi benda yang diwakafkan (mauquf bih); peruntukan wakaf
(mauquf `alaih); sighat wakaf baik untuk benda tidak bergerak maupun benda
bergerak seperti uang dan saham; kewajiban dan hak, nadzir wakaf, dan lain-lain
yang menunjang pengelolaan wakaf produktif. Benda wakaf (mauquf bih) yang
diatur dalam Undang-undang tentang Wakaf itu tidak dibatasi benda tidak bergerak
saja, tetapi juga benda-benda bergerak lainnya yang tidak bertentangan dengan
syari'at Islam. Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wakaf inilah perlunya
pembinaan nadzir. Untuk itu di dalam Undang-undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Salah satu tugas dan
wewenang Badan Wakaf Indonesia adalah melakukan pembinaan terhadap nadzir
dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
D. Jaminan Sosial Untuk Keseimbangan Pertumbuhan Perekonomian
Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah pengembangan inisiatif
didirikan pada tahun 2000 oleh perwakilan dari 189 negara menandatangani deklarasi
16 H.M. Athoillah. Hukum Wakaf (hukum wakaf benda bergerak dan tidak bergerak dalam fikih dan peraturan perundang undangan di indonesia. Yrama Widya. 2014, h. 258
9
yang dikenal sebagai deklarasi milenium. Deklarasi tersebut berisi delapan poin yang
harus dicapai pada tahun 2015, yang meliputi penghapusan kemiskinan, pendidikan
untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perjuangan melawan
HIV / AIDS, malaria dan penyakit lainnya, penurunan angka kematian anak,
perbaikan kesehatan reproduksi, perlindungan lingkungan dan kemitraan global untuk
pembangunan. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi kesepakatan global,
Indonesia harus serius melakukan upaya agar delapan tujuan MDGs dicapai17.
Yang pertama dari delapan poin adalah masalah pengentasan kemiskinan.
Melaui Zakat, infak dan shodaqoh dan instrumen ekonomi Islam yang menarik untuk
digunakan sebagai model pengentasan kemiskinan. Zakat sebagai instrumen
pengentasan kemiskinan memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal
konvensional yang ada sekarang. Pertama, penggunaan zakat telah jelas dalam
alquran (QS At Taubah: 60), di mana harta untuk 8 (ashnaf), yaitu: orang fakir,
miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, debitur , orang yang melakukan jihad fi sabilillah,
dan ibnu sabil. Jumhur 8 ahli hukum sepakat bahwa di luar kelas ini, tidak sah untuk
menerima zakat. Dan tidak ada - satu pihak memiliki hak untuk mengganti atau
mengubah ketentuan ini. Tak satu pun dari instrumen fiskal konvensional yang
memiliki karakteristik yang unik seperti ini. Karena harta akan lebih efektif untuk
mengentaskan kemiskinan karena alokasi dana yang sudah ditetapkan dan diyakini
ditargetkan lebih baik. Kedua, zakat memiliki tarif rendah dan tetap dan tidak pernah
berubah karena sudah diatur dalam syariah. Hal ini hanya 2,5% dari properti yang
dimiliki oleh muzakki, orang diwajibkan untuk membayar zakat. Ketiga, zakat
dikenakan secara luas dan mencakup berbagai kegiatan ekonomi. Keempat, zakat
adalah pajak spiritual yang harus dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun.
Oleh karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Ini akan menjamin keberlanjutan
program penanggulangan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup lama.
Zakat merupakan kewajiban bagi semua Muslim yang mampu atau telah
mencapai nisab dalam miliknya. Dalam konsep amal adalah hubungan vertikal
maupun horisontal. Dalam hubungan horisontal, tujuan zakat bukan hanya bersimpati
orang miskin konsumtif, tetapi memiliki tujuan yang lebih permanen adalah untuk
17 Zainal Alim Adiwijaya, SME Empowerment Model Through Qardul Hasan Financing : Case Study at Regional Amil Zakah (BAZDA) in Central Java Indonesia. Proceeding - Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 4 (KLIBEL4) Vol. 1. 31 May – 1 June 2014. Hotel Putra, Kuala Lumpur 2014 h. 223
10
mengentaskan kemiskinan (Qadir, 2001). Distribusi amal zakat kini terutama
berkembang, dari semula berorientasi untuk memenuhi kebutuhan (konsumen)
sekarang sampai dengan amal sebagai sumber produktif dana yang bahkan dapat
meningkatkan perekonomian lebih lanjut. Di Indonesia, zakat produktif disahkan oleh
MUI pada tahun 1982. Juga didukung oleh deskripsi zakat, yang dikumpulkan oleh
Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ), dapat diberikan untuk
tujuan memenuhi kebutuhan konsumen kehidupan sehari-hari dan juga dapat
meningkatkan kerja produktif yang dilakukan oleh mustahik18.
Lembaga penyelenggara zakat harus mampu memberikan bukti yang jelas
tentang penyaluran dana produktif yang ditargetkan dan perjuangan sukses melawan
kemiskinan. Hal ini untuk menjaga kepercayaan publik atau mendorong kredibilitas
BAZ dan LAZ dalam mengelola dana masyarakat.
Penyelenggara zakat kecamatan dan kabupaten merupakan bagian yang
terintegrasi dari program BAZ nasional yang berkaitan dengan pengumpulan dan
distribusi zakat. Program distribusi zakat yang dilakukan oleh papan ini juga lengan
program yang diluncurkan oleh BAZNAS disesuaikan dengan kearifan lokal,
termasuk distribusi zakat produktif.
Berdasarkan hasil penelitian dari Adiwijaya, 2008 menunjukkan bahwa Bazda
manajer di kota Semarang setuju dengan alokasi dana dalam bentuk zakat produktif,
tapi perlu manajemen yang profesional dan Syariah kepatuhan. Adiwijaya 2009
menemukan hasil penelitian tentang tata kelola yang baik dari Bazda adalah
transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting karena faktor kepercayaan dari para
pemangku kepentingan, terutama bagi muzaki sebagai penyandang dana, banyak
tergantung pada transparansi dan akuntabilitas Bazda. Selain itu, itu juga dibutuhkan
manajemen Bazda yang berguna untuk mengurangi kemiskinan. Ini berarti bahwa
pengentasan kemiskinan harus dirasakan di masyarakat dan dirasakan oleh
masyarakat. Adiwijaya, 2010 menghasilkan sebuah penelitian bahwa orang miskin
akan tetap miskin bahkan jika mereka diberikan bantuan uang tunai tetapi miskin akan
menjadi kaya jika mereka bekerja, diberdayakan melalui kekuatan mereka sendiri.
Dalam pemberdayaan masyarakat miskin, modal kerja yang diperlukan, dan juga
pembinaan dan mentoring untuk berhasil. Semua temuan dari studi ini dapat
dilakukan dengan Bazda karena sumber dana yang terkumpul dari masyarakat amal,
sumbangan dan shodaqoh.
18 Dididin Hafidhuddin. Panduan peraktis tentang zakat infaq sedekah. Gema Isani. 2008.
11
E. Kedudukannya Dalam Permberdayaan Ekonomi Umat
Secara umum bentuk filantrofi dalam islam dituangkan pada konsep zakat dan
shadaqah. Tujuan untuk membangun kebersaaan dan mengurangi kesenjangan sosial
tidak terlepas dari sistem distribusi. Menurut Antonio (dalam Linge, 2014; 17) pada
dasarnya dalam islam terdapat dua sistem mekanisme pasar serta sistem distribusi
secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang
bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat19. Tujuan keadilan sosio ekonomi
dan pemerataan pendapatan / kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan
dari filsafat moral Islam. Demikian kuatnya penekanan Islam pada penegakan
keadilan sosio ekonomi. Maka, adalah sesuatu yang keliru, klaim kapitalis maupun
sosialis yang menyatakan bahwa hanya mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai
keadilan.
Harus kita bedakan bahwa konsep kapitalis tentang keadilan sosio ekonomi
dan pemerataan pendapatan, tidak didasarkan pada komitmen spiritual dan
persaudaraan (ukhuwah) sesama manusia. Komitmen penegakan keadilan sosio
ekonomi lebih merupakan akibat adanya tekanan dari kelompok. Secara konkrit,
misalnya sistem kapitalisme yang berkaitan dengan uang dan perbankan, tidak
dimaksudkan untuk mencapai tujuan–tujuan keadilan sosio ekonomi yang
berdasarkan nilai spritual dan persaudaraan universal. Sehingga, tidak aneh, apabila
uang masyarakat yang ditarik oleh bank konvensional (kapitalis) dominan hanya
digunakan oleh para pengusaha besar (konglomerat).
Kemanfaatan dari lembaga perbankan tidak dinikmati oleh rakyat kecil yang
menjadi mayoritas penduduk sebuah negara. Fenomena ini terlihat sangat jelas terjadi
di Indonesia. Akibatnya yang kaya semakin kaya dan miskin makin miskin.
Ketidakadilan pun semakin lebar. Sebagaimana disebut di atas, konversi ekonomi
Barat (terutama kapitalisme) kepada penegakan keadilan sosio ekonomi, merupakan
tekanan-tekanan kelompok masyarakat dan tekanan-tekanan politik. Maka, untuk
mewujudkan keadilan sosio-ekonomi itu mereka mengambil beberapa langkah,
terutama melalui pajak dan transfer payment.
Meskipun ada usaha melalui instrumen pajak, namun langkah-langkah ini
menurut Milton Friedman, terbukti tidak cukup efektif untuk mengatasi ketidak
19 Abdiansyah Linge. Wakaf dan Filantropi Lainnya. Makalah Mata Kuliah Tafsir Hadis Tematik. Tidak dipublikasikan, UIN Sumatera Utara. 2014, h. 5
12
adilan, karena nyatanya pajak selalu menguntungkan pengusaha, dan para penjabat
pajak bersama kelompok-kelompoknya. Konsep sosio ekonomi dalam Islam berbeda
secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan
sosio ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga
didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia.
Alqur`an secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan
tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti
mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi
yang tak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat
ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi
masyarakat Islam.20
Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar
semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan
maqashid syari’ah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan
dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil
kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infak,
sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya.
Aspek Tauhid yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam, mempunyai
hubungan kuat dengan konsep keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan. Ekonomi
Tauhid yang mengajarkan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak dan manusia hanyalah
sebagai pemegang amanah, mempunyai konsekuensi, bahwa di dalam harta yang
dimiliki setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai
dengan perintah Allah, berupa zakat, infak dan sedekah dan cara-cara lain guna
melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan
umat manusia. Sistem keuangan dan perbankan serta kebijakan moneter, misalnya,
dirancang semuanya secara organis dan terkait satu sama lain untuk memberikan
sumbangan yang positif bagi pengurangan ketidakadilan dalam ekonomi dalam
bentuk pengucuran pembiayaan (kredit) bagi masyarakat dan memberikan pinjaman
lunak bagi masyarakat ekonomi lemah melalui produk qardhul hasan.
Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan cita-cita keadilan sosial ekonomi,
Islam secara tegas mengecam konsentrasi asset kekayaan pada sekelompok tertentu
20 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi (The Future of Economics), Jakarta; Gema Isnani, 2006. h.
13
dan menawarkan konsep zakat, infak, sedeqah, waqaf dan institusi lainnya, seperti
pajak, jizyah, dharibah, dan sebagainya.
Al-Quran dengan tegas mengatakan, “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (QS.Al Hasyr, 59 :7 )21,
د6ون� ر� �م ت�77 �م� ث ه� م�الق�يك �ن77 ه� ف�إ ون� م�ن�77 ر6 �ف�77 ذ�ي ت �م�و�ت� ال �ن ال ق�ل� إ�ع�م�ل�ون� ) �م� ت �ت �ن �م�ا ك �م� ب �ك 'ئ �ب �ن ه�اد�ة� ف�ي �ب� و�الش �غ�ي � ال �م �ل�ى ع�ال (٥٩إ
Artinya: “Di antara harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun yang orang miskin malu meminta-minta” (QS. Al Ma`aarij, 70 : 2422).
( Lم�ع�ل�وم Nه�م� ح�ق� م�و�ال� ذ�ين� ف�ي أ (٢٤و�ال
Berdasarkan prinsip ini, maka konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam
berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kepitalisme yang selalu menggunakan
indikator PDB (Produk Dosmetik Bruto) dan per kapita. Dalam Islam, pertumbuhan
harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah meningkatkan
pertumbuhan menurut konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih
memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.
Islam dan ajarannya menekankan keseimbangan antara petumbuhan dan
pemerataan. Pertumbuhan an sich bukan menjadi tujuan utama, kecuali dibarengi
dengan pemerataan. Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan
dua sisi yang tak terpisahkan,. Berdasarkan prinsip ini, maka paradigma tricle down
effect, yang dikembangkan pihak Barat dan pernah diterapkan di Indonesia selama
rezim orde baru, bertentangan dengan konsep keadilan ekonomi menurut
Islam.Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis dicirikan oleh menonjolnya peran
perusahaan swasta (private ownership) dengan motivasi mencari keuntungan
maksimum, harga pasar akan mengatur alokasi sumber daya, dan efisiensi. Sistem ini
pun selalu gagal dalam membuat pertumbuhan dan pemerataan berjalan seiring.
Sistem ekonomi kapitalis yang bebas nilai pada akhirnya menghasilkan
manusia yang tamak, boros dan angkuh. Sistem kapitalis juga telah melahirkan
21 Alqur`an dan Terjemahan; Yayasan Penyelanggara Penerjemah Alqur`an /Penafsir Alqur`an Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alqur`an Departmen Agama Republik Indonesia22 Ibid
14
sejumlah bankir hebat, beberapa industriawan yang kaya raya, sejumlah pengusaha
yang sukses. Di balik keberhasilannya, sistem ekonomi ini telah mengakibatkan
banyak konsumen yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimumnya.
Kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin terjadi terjadi secara tajam.
Perusahaan-perusahaan yang lemah akan tersingkir dan tersungkur. Perlu ditegaskan,
bahwa melekatnya hak orang lain pada harta seseorang, bukanlah dimaksudkan untuk
mematahkan semangat karya pada setiap individu atau menimbulkan rasa malas bagi
sebagian orang. Juga tidak dimaksudkan untuk menciptakan kerataan pemilikan
kekayaan secara kaku.
Dalam perspektif ekonomi Islam, proporsi pemerataan yang betul-betul sama
rata, sebagaimana dalam sosialisme, bukanlah keadilan, malah justru dipandang
sebagai ketidakadilan. Hal ini menggambarkan bahwa Islam menghargai prestasi, etos
kerja dan kemampuan seseorang dibanding orang yang malas.
Dasar dari sikap yang koperatif ini tidak terlepas dari prinsip Islam yang
menilai perbedaan pendapatan sebagai sebuah sunnatullah. Landasannya, antara lain
bahwa etos kerja dan kemampuan seseorang harus dihargai dibanding seorang
pemalas atau yang tidak mampu berusaha.
Bentuk penghargaannya adalah sikap Islam yang memperkenankan
pendapatan seseorang berbeda dengan orang lain, karena usaha dan ikhtiarnya.
Firman Allah, “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?.”. (QS An nahl. 16 :71)23.
ذ�ين� ا ال77 ق� ف�م�77 ز� �ع�ضT ف�ي ال77ر' �م� ع�ل�ى ب ك �ع�ض�77 ل� ب ه� ف�ض77 و�الل77�ه�م� ف�ه�م� ف�ي77ه� ان �م�77 �ي �ت� أ �ك ا م�ل ق�ه�م� ع�ل�ى م�77 اد'ي ر�ز� ر� �وا ب�77 ل ف�ض77'
�ج�ح�د�ون� ) ه� ي �ع�م�ة� الل �ن ف�ب� و�اءL أ (٧١س�
“Namun, orang yang diberi kelebihan rezeki, harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu (dhu’afa). Sehingga seluruh masyarakat terlepas dari kemisikinan”.
23 Alqur`an dan Terjemahan; Yayasan Penyelanggara Penerjemah Alqur`an /Penafsir Alqur`an Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alqur`an Departmen Agama Republik Indonesia
15
Konsep keadilan sosio-ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya
pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan
bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan.
Sehingga timbul anggapan disebagian masyarakat yang menyatakan bahwa prinsip
keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme.
Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem sosialisme itu jika
ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi
Islami.
Pendapat dan pandangan yang menyatakan kemiripan sistem keadilan sosio
Islam dengan sosialisme tidak sepenuhnya benar, malah lebih banyak keliruannya.
Prinsip ekonomi sosialisme, yang menolak kepemilikan individu dan menginginkan
pemerataan pendapatan, jelas berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Sosialisme
sama sekali tidak mengakui hak milik individu.
F. Kesimpulan
Kontrak sosial baik berupa wakaf, zakat, infaq dan shadaqoh yang dibungkus
dalam fhilantropy, sudah selayaknya menjadi salah satu instrumen untuk
mengentaskan kemiskinan di bumi ini, tidak keberatan jika dalam kesimpulan ini
lebih percaya diri untuk tetap mendukung pemerintah untuk terus membenahi sistem
pengelolaan fhilantropy yang jauh sebelumnya model ini sudah digunakan oleh
ummat-ummat sebelum kita, olehnya tidak berlebihan dalam makalah ini banyak
beragumen bahwa kemiskinan itu dapat dipecahkan dengan model fhilantropy yang
modelnya tentu dibenahi dengan manajemen yang profesional, insya Allah hal ini
dapat terwujud, Amin.
Daftar Pustaka
Abu Zahra. Tanzim al lstam-li-'lmujtama'; Abu Saud, M, Main Features of Islamic Economy (Arabic).
Adiwijaya, Alim. Zainal. SME Empowerment Model Through Qardul Hasan Financing : Case Study at Regional Amil Zakah (BAZDA) in Central Java Indonesia. Proceeding - Kuala Lumpur International Business, Economics and
16
Law Conference 4 (KLIBEL4) Vol. 1. 31 May – 1 June 2014. Hotel Putra, Kuala Lumpur 2014 h. 221
Ahmad Junaidi & Thobieb Al Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Jakarta, MA Press, 2006.
AI-Qardawi, Yusuf.: Fiqh al-Zakat, p. 43,. Vol. I and p. 851, Vol. 11: 1969.
Athoillah, H.M. Hukum Wakaf (hukum wakaf benda bergerak dan tidak bergerak dalam fikih dan peraturan perundang undangan di indonesia), Bandung. Penerbit. Yrama Widya. 2014.
Chapra, Umer. M. Islam dan Tantangan Ekonomi. Penerbit. Jakarta: Gema Insani, Edisi ke 2, 2006.
Depag, Peraturan Perundangan Perwakafan, Jakarta, 2006.
Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Prekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press. 2002
Harian Umum Republika, Mempertegas Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Nopember 2001.
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38865/5/Chapter%20l.pdf, diakses pada: Minggu, 10 April. 2015, pukul 14:50 wib
http://www.maidam.gov.my/zakat/index.php/kutipan-zakat/jenis-jenis-zakat, diakses pada: Minggu, 10 April. 2015, pukul 14:35 wib
Ibn-'Ashur, M. T., Principles of Social Organisation in Islam (Arabic), pp. 190-1970, Maktabah al-Rasmiyeh, Tunis, 1964.
Lewis, W. A., The Theory of Economic Growth, London: 1963
Linge, Abdiansyah. Wakaf dan Filantropi Lainnya. Kumpulan Makalah tidak dipublikasikan, Program Doktor Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara. 2014.
Mannan, Muhammd. Abdul. Ekonomi Islam Teori dan Praktis (Asas-Asas Ekonomi Islam). Kuala Lumpur. Penerbit A.S. Noordeen. 2007
Mawdud Economic Problem of Man and its Islamic Solution. Maktabah Jamaat-ilslamic Delhi.
Misyuraidah.. Fiqh. Palembang: Grafika Telindo Press. 2013
Muslim, Shahih Musli, Dar Ath Thiba'ah al Amirah, 1329 H
Nahdh Misr and Abu Yusuf, Al-Kharaj, Al-Matba' al-Salafiya.
Perwakafan di Yordania, Uswatun Hasanah, www.modalonline.com, 21 April 2004
17
Qutb, Syed: Social Justice in Islam (Arabic Ghazali, M, Islam and Economic Organisation (Arabic), Cairo; Copyright © Rumah Zakat Indonesia 11
Rasjid, Ssulaiman. Fiqh Islam, Cet-49. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2010
Suara Hidayatullah, , Sukuk dan Pemberdayaan Wakaf, Juni 2007
Syah, Abdullah. Butir - Butir Fiqh Zakat. Medan, Wal Ashri Publishing, Cetakan Pertama. 2007.
Taimiyah, Ahmad bin, Majmu' al Fatawa, Ar Riyadh, 1382 H
Todaro. P. Michael & Smit. C. Stephen. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga. Cetakan ke-11 Jilid 2. 2011.
Zadi, A. M., "The Role of Zakat in the Islamic System Economics of Curing the Poverty Dilemma" in AMSS
18