Slide 1

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUMKEMENTERIAN DALAM NEGERIOleh :

DR. RIZARI, MBA, M.SiDIREKTUR KAWASAN DAN PERTANAHAN

JAKARTA 2014

1

KONSEP PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN TANPA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN GUNA MENJAGA SUISTAINABLE DEVELOPMENT DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

12KAWASAN INDUSTRIPEMUKIMANPENGELOLAAN SUMBER KEKAYAAN ALAM (PERTAMBANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN)KEPENTINGAN UMUMDLL

LATAR BELAKANGKETAHANAN NASIONALKemampuan negara dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya

Alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain telah menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan swasembada pangan.ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN Seiring waktu kebutuhan tanah meningkat namun lahan menjadi terbatas3Pola alih fungsi lahan sawah dapat dibedakan menjadi dua: sistematis, kawasan industrikawasan pemukiman (real estate)jalan raya /kepentingan umumkomplek perkantoranSumber daya alam, dll(2) sporadis. Luas lahan sawah yang terkonversi kecil-kecil dan terpencar.

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN4Setiap tahun diperkirakan 80 ribu hektare areal pertanian hilang, berubah fungsi ke sektor lain atau setara 220 hektare setiap harinya.

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN(Kementerian Pertanian dalam Harian Pikiran Rakyat Desember 2013)

5KRONOLOGI KEBIJAKAN TERKAIT LARANGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIANPeraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaandan Pemberian tanah untuk Keperluan PerusahaanPMDN No. 3Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanahuntuk Keperluan Pembangunan PerumahanKeppres No. 53Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan IndustriKeppres No.54 Tahun 1980 tentang Kebijaksanaan mengenai Pencetakan Sawah

Diatas merupakan contoh-contoh aturan yang melarang alih fungsi lahan pertanian. Namun implementasinya tidak efektif karena kurang didukung oleh data dan sikap proaktif pemerintah yang memadai. Terdapat kendala mendasar yaituKebijakanyangkontradiktif danKendalakonsistensiperencanaanUndang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanPasal 44pada dasarnya melarang alihf ungsi lahan pertanian, akan tetapi manakala kepentingan umum menghendaki, alih fungsi lahan tersebut diperkenankan dengan persyaratan: 1.Dilakukankajiankelayakanstrategis; 2.Disusunrencanaalihfungsilahan; 3.Dibebaskankepemilikanhaknyadari pemilik;dan 4. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan yang dialih-fungsikan

Ketentuan Pasal 108 PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang WilayahNasional (RTRWN) dapat diartikan bahwa alih fungsi lahan pertanian untuk fungsi non pertanian dapat diperkenankan sepanjang untuk pembangunan sistem jaringan prasarana umum yang dibangun untuk kepentingan umum.

6UU 41/2009BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 72 Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

Pasal 73 Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 74 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana berupa: perampasan kekayaan hasil tindak pidana; pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah; pemecatan pengurus; dan/atau pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional dan internasional.Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat PusatKab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DILAKSANAKAN SECARA BERSAMA BERDASARKAN 3 KRITERIA:8

8Melaksanakan fungsi Fasilitator dan/atau Kordinator sebagai bridge (jembatan):penyelengaraan Sub-sistem Pemerintahan, khususnya fungsi bidang Pemerintahan Umum; penyelenggaraan fungsi azas dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (fungsi pemerintah bawahan); Menjaga hubungan antar sektor, antara sektor dengan daerah, dan antar Daerah agar terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi serta Keberlanjutan;Melaksanakan penyelenggaraan fungsi Pembinaan yaitu pengendalian dan pengawasan melalui kajian, monev maupun analisis performance antar sektor dengan daerah, antar sektor dan antar daerahPERANAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI(DITJEN PEMERINTAHAN UMUM) TUPOKSIPeranan tersebut sebagai implementasi dari

Pasal 217 dan Pasal 218 serta Pasal 222 UU No 32 Thn 2004 ttg Pemerintahan DaerahPasal 217 & 218 :Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.Pasal 222 :Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Mendagri.KAWASAN SUMBER DAYA ALAM DAN PERTANAHANFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi dan KoordinasiRegional

UU 21/2001 Ttg Otsus PapuaUU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah; UU 11/2006 Ttg Pemerintah Aceh UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang;PP 38/2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemda Provinsi & Pemda Kab/Kota; UU No.28/2009 Tentang PDRDSEKTORUU 5/1960 Ttg Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaTAP MPR RI IX/MPR/2001TentangPembaruan AgrariaDan Pengelolaan Sumberdaya AlamUU 41/1999 Tentang Kehutanan UU 22/ 2001 Tentang Minyak dan Gas BumiUU 18/2004 Tentang PerkebunanUU 4/2009 Tentang Minerba7. UU 32/2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup;8. UU 11/2010 Tentang Cagar BudayaUU 2/2012 ttg Pengadaan Tanah untuk PembangunanPerpres 71/2012 Jo. Perpres 40/201412UU 36/2000 tentang FTZUU 37/2000 tentang FTZ SabangUU 44/2007 tentang Perubahan atas UU 36/2000 tentang FTZUU 39/2009 tentang KEKPP 46/2007 tentang FTZ BatamPP 47/2007 tentang FTZ BintanPP 48/2007 tentang FTZ KarimunPP 24/2009 tentang Kawasan IndustriKeppres 150/2000 tentang KAPETSEKTORFasilitasi dlm rangka Sinkronisasi dan KoordinasiKAWASAN EKONOMI, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN BEBASRegionalUU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah; UU No.28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahUU 26/2007 Tentang Penataan Ruang;PP 38/2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemda Provinsi & Pemda Kab/Kota; PP 43/2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus;

12UU No 5/1960 UUPAUU No. 5 Tahun 1974Pemda(SENTRALISTIK)DEP. AGRARIA1960-1966DITJEN. AGRARIA(DEPDAGRI)1966/1988Keppres No 26/1988 BPNUUD 1945Pasal 33Ttg Bumi air..UUD 1945Pasal 18Ttg pembagian pemerintahanTAP MPR IX/MPR/2001Reformasi Agraria dan pengelolaan SDAUU No. 32 Thn 2004Pemda(OTONOMI)UU No. 22 Thn 1999Pemda(OTONOMI) Pasal 11Urusan Pertanahan di serahkan ke Pemda

Pasal 13 UU.32/2004Pertanahan Urusan WajibKeppres34/2003Perintah utk Revisi UU 5/1960(SIP,9 kewenangan)UU No. 11 Thn 2006Pemda ACEH(OTSUS)KeppresNo.10/2006Pertanahan masih urusan pusatPP No. 38 Thn 2007Pemb.Urusan PemUU No.2/2012 dan Perpres No.71/2012Tanah Utk Kep. UmumKeppres No. 10/2001Urusan Tanah Urusan PusatKRONOLOGIS URUSAN PERTANAHAN196019881974199920042001200320062007201219451965G 30 S PKISARANA DAN PRASARANA14Keppres 34 thn 2003Pertanahan tetap kewenangan pusatUU 32/2004PP 38 thn 2007(Kewenangan Pertanahan)Pengaturan, Penguasaan, dan Pemilikan Tanah;Penatagunaan tanah;Pengurusan Hak atas Tanah:Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;Penelitian dan Pengembangan Pertanahan;Pengembangan dan Pembinaan SDM Pertanahan;Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil;Pengelolaan Pertanahan di Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Terpencil;Pengelolaan Ruang atas dan bawah tanah serta reklamasi;Pengendalian dan monitoring pasca penerbitan sertifikat;Pengendalian nilai tanah dan Penilaian Sumber Daya;Pembangunan sistem informasi pertanahan.Pemberian izin lokasiPengadaan tanah untuk kepentingan umum,Penyelesaian sengketa tanah garapanPenjyelesaian sengketa masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah,serta gantui rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee,Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat,Pemanfaatan dan Penyelesaian masalah tanah kosong,Pemberian izin membuka tanah,Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/KotaPERMASALAHAN BIDANG PERTANAHAN

PEMERINTAH DAERAH

TNI/POLRI/BUMNPEMUKIMAN RAKYAT/ TANAH ULAYATPERTAMBANGAN

PERKEBUNAN

KAWASAN HUTAN

LAHAN TRANSMIGRASIBATAS WILAYAH/DAERAHBATAS WILAYAH/DAERAHBATAS WILAYAH/DAERAHBATAS WILAYAH/DAERAH16

PEMERINTAH DAERAHMP3EIMasterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi IndonesiaKEKUU 39/2009 tentang KEK

KAWASAN INDUSTRIPP 24/2009 tentang Kawasan Industri

FTZUU 36/2000 tentang FTZ

PERMASALAHAN PENGELOLAAN KAWASAN EKONOMI, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN BEBAS

KAWASAN KHUSUSPP 43/2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus

KAPETKeppres 150/2000 tentang KAPET

KAWASAN INDUSTRIPP 24/2009 tentang Kawasan IndustriKawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.TUJUAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRIMengendalikan pemanfaatan ruang;Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan;Mempercepat pertumbuhan industri di daerah;Meningkatkan daya saing industri;Meningkatkan daya saing investasi; danMemberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan Pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkaitPasal 2 PP No. 24/2009 ttg Kawasan IndustriKETAHANAN NASIONALMENDUKUNGRPP KAWASAN INDUSTRI SEBAGAI TINDAK LANJUT UU 3/2014 TTG PERINDUSTRIANPasal 48Pemerintah dalam melaksanakan prakarsa pembangunan Kawasan Industri dapat bekerja sama dengan Gubernur/Bupati/Walikota dalam pengadaan lahan sesuai dengan kewenangannya.Tata cara pengadaan lahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.18SPESIFIKASI DAN FASILITAS KAWASAN INDUSTRISesuai PP 24/2009 ttg Kawasan IndustriKEWENANGAN MENTERI PERINDUSTRIANSesuai PP 24/2009 ttg Kawasan IndustriKEWENANGAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTASesuai PP 24/2009 ttg Kawasan Industri22Pembangunan industri banyak terkonsentrasi di pulau Jawa (80%) terkait masalah infrastrukturHasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian selama ini belum efektif, diakibatkan:Kurangnya sinkronisasi kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerahKurangnya Komitmen stakesholder terkait Lahan pertanian belum mendapatkan perhatian serius dari eksekutif dan lembaga legislatif. Dalam penyusunan RTRWBelum adanya dukungan penegakan hukum yang cukup kuat dan konsisten. Di lapisan paling bawah (grass root), masih rendahnya partisipasi masyarakat maupun LSM secara aktif dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian (Bappenas, 2007).PERMASALAHAN23Secara teoritis terdapat tiga pendekatan yang dapat ditempuh dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah yaitu: Regulasi, Implementasi, Reward dan Punishment. Ketiga pendekatan tersebut harus diimplementasikan secara simultan. Dalam pendekatan hukum, RTRW perlu disempurnakan lebih lanjut. Diperlukan zonasi yang lebih rinci terkait dengan pengendalian alih fungsi Lahan pertanian. Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat perlu diharmonisasikan dan didukung penegakan hukum (law enforcement) yang kuat dan konsisten. Mengingat situasi dan kondisi yang dihadapi antar daerah berbeda, maka Metode dan Pendekatan yang dilakukan harus berbeda. Hal itu berimplikasi pada strategi pengendalian maupun urutan prioritasnya. Dukungan dan partisipasi masyarakat maupun LSM

LEMHANNAS LEADER

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN24SEKIAN DAN TERIMA KASIH