kompilasi pokok bahasan dan bahan belajar sispolin 2012-2013

KOMPILASI

POKOK BAHASAN DAN BAHAN KULIAH

SISTEM POLITIK INDONESIA

Semester Ganjil TA 2012-2013

Program Studi Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Serang Raya

Pengampu MK: Zainal Muttaqin, S.IP

UNSERA 2012

Bagian I

PENGANTAR MK


• Prasyarat: LULUS MK Pengantar Ilmu Politik

• Jumlah Pertemuan: 12-14 kali

• Buku-buku rujukan, diantaranya:– Almons, G.A dan Sidney Verba. 1963. Civic Culture. The Princeton University

– Apter, David E. 1985. Pengantar Analisa Politik. Jakarta: Rajawali Press

– Budiardjo, Miriam. 2002. Dasar-Dasar ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

– Dahl, Robert A. 1980. Analisa Politik Modern. Jakarta: Dewaruci Press

– Easton, David. 1988. Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik. Jakarta: Bina Aksara

– Gaffar, Affan. 2002. Politik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

– Kantaprawira, Rusadi. 1992. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar baru

– Nugroho, Riant dan Tri Hanurita. 2005. Tantangan Indonesia. Jakarta; Elex Media

– Sanit, Arbi. 2004. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Rajawali Press

– Syafi’I, Inu Kencana. 2002. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Refika

KONTRAK BELAJAR

• Komponen nilai:

– UAS (close book): 40 %

– UTS (open book): 25 %

– Tugas dan Quiz: 20 %

– Dinamika Kelas: 15 %

• Ketentuan Tugas:

– Critical Review / CR (Ulasan Kritis): perorangan, 1 halaman (diketik rapih, kertas ukuran

A4, huruf standar, spasi 1,5 – 2, tanpa jilid/cover, dikumpulkan pada hari yang ditentukan)

– Tugas Kelompok / TK: maksimal 5 orang, 10 Halaman, dikumpulkan sebelum UAS

(sistematika makalah, diketik rapih, kertas ukuran A4, huruf standar, spasi 1,5 – 2,

memakai jilid/cover, dikumpulkan pada hari yang ditentukan)

• Frekuensi kehadiran dan pakaian/penampilan sebaiknya mengikuti aturan kampus dan

kepantasan umum.

• Nilai akhir bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Kecuali terbukti terdapat kekeliruan

dalam proses penghitungan nilai.

• Selama proses belajar, diharapkan saling menjaga kenyaman dan ketertiban.

Lanjutan

KONTRAK BELAJAR

ANALISIS DIVERGEN �� KONVERGEN

MEMAHAMI SISTEM POLITIK INDONESIA

dengan Analisis Divergen:

� Sistem,

� Sistem Politik,

� Indonesia,

� Politik Indonesia,

� Sistem Politik Indonesia.DIVERGEN:

Pola pikir menyebar/melebar. Kita membelah setiap makna yang mungkin kita

gali untuk menemukan pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh

KONVERGEN:

Pola pikir memusat/terfokus. Kita mengarahkan pikiran hanya pada makna

tertentu yang ingin kita temukan

• Secara umum, Sistem adalah:

– Suatu kesatuan/himpunan..

– ..yang terbentuk dari beberapa unsur/elemen..

– ..yang berinterrelasi dan interdependensi..

– ..untuk mewujudkan tujuan bersama..

– ..dalam lingkungan yang kompleks.

• Davies dan Lewis (1971) menambahkan cakupan:

– Suatu cara yang mekanismenya berpatron (berpola) dan konsisten, bahkan sering bersifat otomatis (servo-mechanism)…

SISTEM

• David Easton (1953):

– Berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur

dan fungsi politik yang bekerja dalam suatu

unit/kesatuan yang utuh.

• Sistem Politik adalah sebuah pendekatan �

Hutan dan pohon

• Sistem Politik = Negara

SISTEM POLITIK

• POLIS � POLITIC � POLITIK

• Robert Dahl (1978):

– Pola yang langgeng dari hubungan manusia dengan manusia lainnya

yang melibatkan, secara amat signifikan dan luas, kekuasaan,

pengaruh, kendali/pengaturan, dan kewenangan.

• Miriam Budiardjo:

– Pengertian Politik meliputi: Negara, Kekuasaan, Pengambilan

Keputusan, Kebijakan Publik, Pembagian/Alokasi

• Hakikat Politik: Kekuasaan

– Penguasa

– Hubungan Kekuasaan

– Kuasaan

POLITIK

• Sistem Politik (di) Indonesia

– Sistem Politik yang…

• Pernah berlaku

• Sedang berlaku

• Berlaku selama eksistensi negara indonesia hingga detik ini.

• Sistem Politik Indonesia adalah mekanismekekuasaan yang dikategoikan dan berfungsisesuai dengan dasar negara, ketentuankonstitusional, maupun nilai-nilai dalammasyarakat Indonesia secara riil


SISTEM POLITIK

KULTUR POLITIK

PAROKIAL

KAULA

PARTISIPATIF

STRUKTUR POLITIK

FORMAL

INFORMAL

Sistem Politik

Bagian II

Kerangka Kerja Sistem Politik

LAHIRNYA PENDEKATAN SISTEM

• Pendekatan sistem politik ditujukan untuk memberi penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena politik.

• Pendekatan sistem politik dimaksudkan juga untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya mengandalkan analisis pada NEGARA dan KEKUASAAN.

• Pendekatan sistem politik diinspirasikan oleh sistem yang berjalan pada makhluk hidup (dari disiplin biologi).

MASYARAKAT � SISTEM POLITIK

• Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat adalah konsep induk oleh sebab sistem politik hanya merupakan salah satu dari sistem-sistem lain yang ada di masyarakat seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem kepercayaan dan lain sebagainya.

• Sistem politik sendiri merupakan abstraksi (realitas yang diangkat ke alam konsep) dari kondisi real kondisi perpolitikan di suatu masyarakat.

REALITAS MULTI SISTEM

• Seperti telah dijelaskan, suatu masyarakat tidak hanya terdiri atas satu sistem (misalnya sistem politik saja), melainkan terdiri atas multi sistem.

• Sistem yang biasanya dipelajari kinerjanya adalah sistem politik, sistem ekonomi, sistem agama, sistem sosial, atau sistem budaya-psikologi.

• Dari aneka jenis sistem yang berbeda tersebut, ada persamaan maupun perbedaan.

• Perbedaan berlingkup pada dimensi ontologis (hal yang dikaji).

• Sementara persamaan berlingkup pada variabel-variabel (konsep yang diukur) yang biasanya sama antara satu sistem dengan lainnya.

VARIABEL KUNCI

• Untuk memahami sistem politik Indonesia,

layaknya kita memahami sistem-sistem lain,

maka harus kita ketahui beberapa variabel

kunci.

• Variabel-variabel kunci dalam memahami

sebuah sistem adalah:

– struktur, fungsi, aktor, nilai, norma, tujuan,

input, output, respon, dan umpan balik.

DAVID EASTON

The Political System (1953)

• Sistem adalah kesatuan dari seperangkat

struktur yang memiliki fungsi masing-masing

yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu.

• Sistem politik adalah kesatuan dari

seperangkat struktur politik yang memiliki

fungsi masing-masing yang bekerja untk

mencapai tujuan suatu negara.

POLITIK MENURUT EASTON

• Easton menerjemahkan politik sebagai "proses alokasi nilai dalam masyarakat secara otoritatif."

• Pengertian politik sebagai alokasi nilai yang bersifat otoritatif ini menandai 2 tahap pembentukan teori sistem politiknya.

• Perhatian pada nilai sebagai komoditas yang dinegosiasikan di dalam masyarakat merupakan titik awal berlangsungnya suatu proses politik.

• Namun, proses alokasi nilai ini tidaklah dilakukan secara sembarang atau oleh siapa saja melainkan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki kewenangan untuk itu.

ATRIBUT DALAM KAJIAN SISTEM POLITIK

• Easton juga menggariskan 4 atribut yang perlu

diperhatikan dalam mengkaji sistem politik.

Keempat atribut tersebut adalah :

1. Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem

politik

2. Input - Output

3. Diferensiasi dalam Sistem

4. Integrasi dalam Sistem


1. Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik

• Di dalam kerangka kerja suatu sistem politik, terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk mengerakkan roda kerja sistem politik.

• Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya.

• Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sebagainya.


2. Input-output

• INPUT merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik.

• Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa tuntutan

dan dukungan.

– TUNTUTAN secara sederhana dijelaskan sebagai seperangkat kepentingan yang belum

dialokasikan secara merata oleh sistem politik kepada sekelompok masyarakat yang ada

di dalam cakupan sistem politik.

– DUKUNGAN merupakan upaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem

politik agar terus berjalan.

• OUTPUT adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan

maupun dukungan masyarakat.

• Output terbagi dua yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan

oleh pemerintah.

– KEPUTUSAN adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau

dukungan yang masuk.

– TINDAKAN adalah implementasi konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat.


3. Diferensiasi dalam sistem

• Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi

(pembedaan/pemisahan) kerja.

• Di masa modern adalah tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan

seluruh masalah.

• Misalkan saja dalam pembuatan undang-undang pemilihan umum di

Indonesia, tidak bisa cukup Komisi Pemilihan Umum saja yang merancang

kemudian mengesahkan. DPR, KPU, lembaga kepresidenan, partai politik

dan masyarakat umum dilibatkan dalam pembuatan undang-undangnya.

Meskipun bertujuan sama yaitu memproduksi undang-undang partai

politik, lembaga-lembaga tersebut memiliki perbedaan di dalam fungsi

pekerjaannya.


4. Integrasi dalam sistem

• Meskipun dikehendaki agar memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan), suatu sistem tetap harus memperhatikan aspek integrasi.

• Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama.

• Undang-undang Pemilihan Umum tidak akan diputuskan serta ditindaklanjuti jika tidak ada kerja yang terintegrasi antara DPR, Kepresidenan, KPU, Partai Politik dan elemen-elemen masyarakat.

PENJELASAN KERANGKA KERJA SISTEM POLITIK

DAVID EASTON

• Dalam gambar diatas, Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan oleh sebab menurut Easton sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif, dan ini hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan.

• Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (decision) dan tindakan (action) yang disebut kebijakan (policy) guna mengalokasikan nilai.


DAVID EASTON (lanjutan…)

• Unit-unit dalam sistem politik menurut Easton

adalah tindakan politik (political actions)

misalnya pembuatan UU, pengawasan DPR

terhadap Presiden, tuntutan elemen

masyarkat terhadap pemerintah, dan

sejenisnya.

• Dalam ”awal” kerjanya, sistem politik

memperoleh masukan dari unit input.



• Input adalah "pemberi makan" sistem politik. Input terdiri atas dua jenis: Tuntutan dan dukungan.

• Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik maupun dari lingkungan (intra dan extrasocietal). Tuntutan yang sudah terstimulasi kemudian menjadi garapan pihak-pihak di dalam sistem politik yang bersiap untuk menentukan masalah yang penting untuk didiskusikan melalui saluran-saluran yang ada di dalam sistem politik.

• Di sisi lain, dukungan (support) merupakan tindakan atau orientasi untuk melestarikan ataupun menolak sistem politik. Jadi, secara sederhana dapat disebutkan bahwa dukungan memiliki 2 corak yaitu positif (meneruskan) dan negatif (menolak) kinerja sebuah sistem politik.



• Setelah tuntutan dan dukungan diproses di dalam sistem politik, keluarannya disebut sebagai output

• Menurut Easton Output berkisar pada 2 bentuk yaitu keputusan (decision) dan tindakan (action).

• Output ini pada kondisi lebih lanjut akan memunculkan feedback (umpan balik) baik dari kalangan dalam sistem politik maupun lingkungan.

• Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik.

• Demikian proses kerja ini berlangsung dalam pola SIKLIS.

Bagian III

PENDEKATAN

STRUKTURAL FUNGSIONAL(PEMIKIRAN GABRIEL A. ALMOND)

PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK

• Pendekatan dalam ilmu politik bertujuan

untuk memberi penjelasan yang bersifat

ilmiah terhadap fenomena politik.

• Pendekatan sistem politik dimaksudkan untuk

menggantikan pendekatan klasik ilmu politik

yang hanya mengandalkan analisis pada

negara dan kekuasaan (pendekatan

kelembagaan/institusionalisme).

PENDEKATAN SISTEM POLITIK

• Pengertian sistem politik menurut David Easton masih memegang posisi kunci dalam studi politik.

• Pengertian struktural fungsional dari Gabriel Almond mempertajam konsep David Easton tersebut.

• Sistem adalah kesatuan seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu.

• Sistem politik adalah kesatuan (kolektivitas) seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan sistem politik/negara.

VARIABEL KUNCI PENDEKATAN SISTEM

• Untuk memahami sistem politik Indonesia,

layaknya kita memahami sistem-sistem lain,

maka harus kita ketahui beberapa variabel kunci.

• Variabel-variabel kunci dalam memahami sebuah

sistem adalah:

� Struktur,

� Fungsi,

� Aktor,

� Nilai,

� Norma,

� Struktur,

� Fungsi,

� Aktor,

� Nilai,

� Norma,

� Tujuan,

� Input,

� Output,

� Respon, dan

� Umpan balik.

� Tujuan,

� Input,

� Output,

� Respon, dan

� Umpan balik.

PENDEKATAN STRUKTURAL-FUNGSIONAL

GABRIEL A. ALMOND

• Pada tahun 1956 – sekitar tiga tahun setelah David Easton

meluncurkan karyanya The Political System tahun 1953 -

Gabriel Abraham Almond menerapkan teori sistem dari

Easton tersebut atas sistem politik suatu bangsa.

• Almond melakukan sejumlah modifikasi atas teori Easton.

• Jika Easton membangun suatu grand theory, maka Almond

membangun suatu middle-range theory.

• Paradigma Struktural Fungsional pada dasarnya adalah cara

pandang mengenai sebuah fungsi struktur. Asumsi dasarnya

adalah bagaimana menciptakan sebuah kondisi agar bisa

berjalan secara dinamis dan harmonis (EQUILIBRIUM).


GABRIEL A. ALMOND

• Bagi Almond, sistem politik adalah totalitas interaksi antar unit-unit yang ada di dalamnya. Interaksi tersebut tidak hanya sebatas pada lembaga-lembaga (aktor-aktor) politik formal melainkan pula informal.

• Dapat dibayangkan pengaruh politik struktur-struktur non formal, seperti:

– M. Amien Rais dan K. H. Abdurrachman Wahid yang mewakili Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam pentas politik Indonesia,

– Pakubuwana secara spiritual bagi politik di tanah Jawa.

– Uskup Bello saat Timor Timur masih berada di wilayah Indonesia,

• Easton menghindari kajian atas struktur-struktur seperti ini sementara Almond justru mengapresiasi signifikansinya.


GABRIEL A. ALMOND

• Dalam Comparative Polititical System (1956) Almond mengajukan tiga asumsi yang harus dipertimbangkan dalam kajian sistem politik:

– Sistem menandai totalitas interaksi di antara unit-unitnya dan keseimbangan di dalam sistem selalu berubah;

– Hal penting dalam sistem politik bukan semata-mata lembaga formal (suprastruktur), melainkan juga struktur informal (infrastruktur) serta peran yang dijalankannya; dan

– Budaya politik adalah kecenderungan utama dalam sistem politik, di mana budaya inilah yang membedakan satu sistem politik dengan sistem politik lain.


GABRIEL A. ALMOND

• Pada tahap selanjutnya, Almond – kini bersama James

Coleman dalam The Political of the Developing Areas (1963) –

berusaha menghindari terjebaknya analisa sistem politik

hanya pada kajian kontitusi ataupun lembaga politik formal.

• Almond dan Coleman kemudian mengarahkannya pada

struktur serta fungsi yang dijalankan masing-masing unit

politik dalam sistem politik.

• Almond memperkenalkan konsep fungsi guna menggantikan

konsep power, sementara konsep struktur digunakannya

untuk mengganti konsep lembaga politik formal.

BUDAYA POLITIK

• Kecenderungan orientasi politik individu atas sistem politik – atau biasa disebut budaya politik – juga berbeda baik antar negara atau bahkan di dalam negara itu sendiri.

• Menurut Almond bersama Sidney Verba (The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, 1963), budaya politik terdiri atas komponen-komponen:

– Kognitif (pengetahuan dan kepercayaan tentang realitas politik),

– Afektif (rasa penghargaan atas politik), dan

– Evaluatif (komitmen atas nilai-nilai politik);

• Budaya politik adalah hasil sosialisasi politik di masa kanak-kanak, pendidikan, terpaan media, dan akibat sentuhan pengalaman di masa dewasa sehubungan kinerja sosial dan ekonomi yang ditunjukkan pemerintah.

• Pada perkembangannya, konsep budaya politik ini semakin populer dan luas digunakan para peneliti di dunia termasuk Indonesia.

BUDAYA POLITIK

SKEMA SISTEM POLITIK ALMOND


• Melalui skema di atas Almond membagi sistem politik ke dalam tiga level.

• LEVEL PERTAMA terdiri atas enam fungsi konversi yaitu: – (1) artikulasi kepentingan (penyampaian tuntutan dan dukungan);

– (2) agregasi kepentingan (pengelompokan ataupun pengkombinasian aneka kepentingan ke dalam wujud rancangan undang-undang);

– (3) komunikasi politik;

– (4) pembuatan peraturan (pengkonversian rancangan undang-undang menjadi undang-undang atau peraturan lain yang sifatnya mengikat);

– (5) pelaksanaan peraturan (penerapan aturan umum undang-undang dan peraturan lain ke tingkat warganegara), dan;

– (6) pengawasan peraturan (pengawasan jalannya penerapan undang-undang di kalangan warganegara).

• Fungsi nomor satu hingga tiga berhubungan dengan tuntutandan dukungan yang masuk melalui mekanisme input

• Sementara fungsi nomor empat hingga enam berada di sisi keluaran (output) berupa keputusan serta tindakan.


• LEVEL KEDUA dari aktivitas sistem politik

terletak pada fungsi-fungsi kemampuan.

– Kemampuan suatu sistem politik menurut Almond

terdiri atas kemampuan regulatif, ekstraktif,

distributif, simbolis, dan responsif.

• LEVEL KETIGA ditempati oleh fungsi

maintenance (pemeliharaan) dan adaptasi.

– Kedua fungsi ini ditempati oleh sosialisasi dan

rekrutmen politik.


• Teori sistem politik Gabriel A. Almond lebih

memperjelas maksud dari David Easton dalam

menjelaskan kinerja suatu sistem politik yang tidak

sebatas kajian struktur, namun dilengkapi dengan

kajian fungsi.

• Melalui Gabriel A. Almond, pendekatan struktural

fungsional mulai mendapat tempat di dalam analisis

kehidupan politik suatu negara.

Bagian IV

SISTEM POLITIK

DAN KEBIJAKAN

SISTEM POLITIK

• Ada beberapa isu utama ketika melihat

kebijakan publik dalam sistem politik;

–Proses (mekanisme) kebijakan; mulai dari

agenda hingga perubahan kebijakan

–Stakeholder (pemangku kepentingan)

dalam proses kebijakan

–Determinasi Kekuasaan dan Pasar

–Partisipasi publik

Proses Kebijakan

• Proses kebijakan sebagai input dan

output dalam Parsons (2005);INPUT KEBIJAKAN OUTPUT

Persepsi/identifikasi Regulasi Aplikasi

Organisasi Distribusi Penguatan

Permintaan Redistribusi Interpretasi

Dukungan Kapitalisasi Evaluasi

apathy Kekuasaan etis Legitimasi

Modifikasi

Proses Kebijakan

• Sebagai sebuah proses, kebijakan adalah sebuah rangkaian kegiatan dari:

– agenda kebijakan,

– analisis kebijakan,

– formulasi kebijakan,

– implementasi kebijakan,

– evaluasi kebijakan,

– perubahan kebijakan, dan

– penghentian kebijakan

Proses Kebijakan

MASALAH

AGENDA SETTING

FORMULASI

IMPLEMENTASIEVALUASI

PERUBAHAN

KEBIJAKAN

PENGHENTIAN

Kritik Terhadap (Pendekatan) Proses

• Tahapan (proses) kebijakan ini sering disebut dengan pendekatan textbook

• Pendekatan seperti ini dapat membuat simplifikasi terhadap realitas dunia nyata yang kompleks

• Mengacu pada Parsons (2001); membayangkan kebijakan publik dapat direduksi menjadi tahap-tahap yang terlalu sederhana mengandung “cacat” metodologis yang serius

Kelemahan Pendekatan Textbook

• .....

• Pendekatan ini menganggap ciri kebijakan publik adalah kebijakan top down dan gagal menjelaskan peran aktor “jalanan” dan aktor lainnya

• Gagasan siklus kebijakan ini mengabaikan dunia nyata dalam pembuatan kebijakan yang melibatkan berbagai level pemerintahan dan siklus yang saling berinteraksi

• .....

Faktor yang Mempengaruhi Proses

• Terkait dengan kritik terhadap pendekatan textbook, maka perlu dipahami bahwa proses kebijakan tidak dapat diasumsikan berjalan dalam “ruang hampa”, hanya bersifat teknis

• Terdapat kompleksitas faktor yang mempengaruhi dinamika proses (daftar di bawah bersifat tidak diklasifikasi);

– Kepentingan stakeholder

– Sistem politik (terkait pula dengan kekuasaan & ideologi)

– Birokrasi

– Paradigma

– Gerakan sosial

POWER (1)

• Isu penting dalam Studi Kebijakan, sebagai salah

satu faktor yang dapat mempengaruhi proses

kebijakan

• Sistem politik, dalam kenyataannya adalah sistem

kekuasaan

• Mencari Power untuk mengatasi keter-batas-an

– Kemampuan mempengaruhi orang untuk melakukan

sesuatu yang diinginkan

– Kepemilikan sumber daya, diskursus

POWER (2)

• Giddens (dalam Arts dan Tatenhove, 2004: 347)

– The capacity of agents to achieve outcomes in social

practices

• Arts dan Tatenhove (2004: 347)

– Power is the organisasional and discursive capacity of

agencies, either in competition with one another or

jointly, to achieve outcomes in social practices, a

capacity which is however co-determined by the

structural power of the social institutions in which

these agencies are embedded

Sistem Politik

• Grindle, 1980 (dalam Robinson, 1998) mengatakan, ada dua sistem politik yang kemudian berpengaruh terhadap bentuk dan karakter kebijakan publik, yaitu:

–Sistem politik tertutup, dan

–Sistem politik terbuka

Sistem Politik

• Sistem politik tertutup dicirikan dengan gaya pengambilan kebijakan yang sentralistik dan tidak responsif

– Rezim otoritarian

– Sistem komunis

• Sistem politik terbuka bercirikan desentralisasi, konsultatif, dan responsif

– Demokrasi

– Governance process

TEORI (1)

• PLURALIS– Menekankan keterlibatan publik dalam

pengambilan keputusan sebagai wadah intrinsik demokrasi, di mana kelompok-kelompok kepentingan yang saling berkompetisi berupaya mempengaruhi kebijakan publik sesuai dengan kepentingannya

• ELIT– Proses kebijakan adalah domain elit, dalam hal ini

kelompok bisnis, militer dan elit politik, serta birokrasi

TEORI (2)

• GOOD GOVERNANCE

– Proses kebijakan melibatkan setidaknya segitiga negara, swasta dan masyarakat sipil.

• NEW PUBLIC MANAGEMENT

– Proses kebijakan berciri swasta, untuk alasan efektifitas dan efisiensi

PERAN SISTEM POLITIK/NEGARA?

• Governance Process dan New Public Management adalah dua perkembangan yang dipengaruhi oleh ideologi pasar (neo-liberalisme)

• Kebijakan publik diarahkan diselenggarakandengan dan lebih berorientasi kepadamekanisme pasar

• Oleh karenanya, dalam pandangan penganutpaham neo-liberalisme, konsep negara ideal adalah negara yang minimalis

Bagian V

NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL

Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville (July 29, 1805–April 16, 1859)

Toqueville memperkenalkan 3 bagian masyarakat:

1. Negara; parlemen, pengadilan, birokrasi dantentara.

2. Pasar; arena aktifitasekonomi pribadi, dan

3. Masyarakat Sipil; partai, opini publik, gereja, perbaikan moral, kesastraan, masyarakatilmiah, profesional, danasosiasi rekreasional.

Beliau berpendapat bahwa

unsur-unsur politik dari

organisasi-organisasi

masyarakat sipil memudahkan

kesadaran yang lebih baik dan

rakyat yang lebih tercerahkan,

yang bisa memilih dg lebih baik

dalam voting, berpartisipasi

dalam Politics, dan memastikan

pemerintah yang lebih

bertanggung jawab.

Pengertian konsep: belajar dari New Zealandhttp://www.maxim.org.nz/main_pages/about_page/about_civilsociety.html

• Civil Society merupakan satu cara untuk memahami relasi antara individu dan negara yang melestarikan kebebasan dan tanggungjawab.

• Keluarga merupakan pusatnya. Peranan primer pemerintahan adalah untuk bekerja bagi rakyat apa yang tidak dapat mereka lakukan bagi dirinya sendiri. Termasuk pertahanan bangsa, memelihara hukum dan ketertiban, dan melestarikan kebebasan individu. Masyarakat bekerja dengan sangat baik bila ia di mediasi struktur-struktur “do their thing” dengan campur tangan pemerintah yang minimal. Bagi rakyat hal ini masuk akal.

• Peranan lembaga-lembaga yang secara historis, berfungsi secara bebas dari pengaruh langsung pemerintah. Misalnya termasuk perkawinan, keluarga, gereja, organisasi sukarela, dan dunia usaha.

Lanjutan…

• Itulah komponen dasar Civil Society. Mereka bebas, sukarela, dan melindungi serta mempertinggi kualitas kehidupan setiap warga negara.

• Ketika struktur-2 itu berfungsi dengan tepat, maka hanya sedikit diperlukan intervensi pemerintah. Jika gagal, maka tugas negara akan meningkat, birokrasi bertambah, dan hasilnya adalah hilangnya kebebasan individu dan bertambahnya kekuasaan negara.

• Campur tangan negara menimbulkan masalah di mana “diperlukan” lebih besar intervensi pemerintah. Seperti peraturan yang mengekang, kita kehilangan kebebasan, dan akhirnya Civil Society akan tergusur.

Lanjutan…

• Civil society merujuk kepada arena aksi kolektif yang tdkdipaksa yang terjadi diseputar kepentingan-kepentingan, maksud-maksud, dan nilai-nilai bersama.

• Dalam teori, bentuk-bentuk lembaga itu dipisahkan dariNegara, Keluarga, dan Pasar, namun dalam prakteknya, batas-batas antara Negara, Civil Society, Keluarga, dan Pasarseringkali kompleks (njelimet), kabur dan bisa dinegosiasikan.

• Secara umum, masy. Sipil mencakupi beragam ruang-ruang, aktor-aktor, dan bentuk-bentuk institusi, beragam menuruttingkat formalitasnya, otonomi, dan kekuatannya.

• Civil societies seringkali dihuni oleh organisasi-organisasiseperti derma-derma terdaftar, perkembangan NGOs, kelompok-kelompok komunitas, organisasi perempuan, organisasi-organisasi keagamaan, perhimpunan profesi, kesatuan dagang, LSM, gerakan-gerakan sosial, asosiasi bisnis, koalisi-koalisi dan kelompok-kelompok advokasi.

Muhammad AS Hikam (1999: 3)

• Civil Society didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupansosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggiberhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

• Sebagai sebuah ruang politik, civil society adalah suatuwilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakandan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisikehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi.

• Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (the free public sphere), tempat di mana transaksikomunikasi yg bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.

Bentuk institusi/lembaga masyarakat madani

dapat diklasifikasi dalam tiga macam:

1. Institusi/lembaga sosial :

- lembaga sosial;

- masyarakat (LSM) dan partai politik;

- oraganisasi kepemudaan, seperti KNPI,

KAMMI, , GMNI, FMN, BM, HMI, PMII;

- organisasi kemahasiswaan;

- organisasi profesi, seperti LBH, PWI, AJI, dll;

- organisasi kemasyarakatan, seperti

MKGR, SOKSI, FORKOT, DLL

2. Institusi/lembaga Keagamaan :

- Islam (NU, Muhammadiyah, MUI dll)

- Kristen, seperti PGI;

- Budha, seperti Walubi;

- Hindu, seperti Parasida Hindu Darma;

- Katholik, seperti KWI.

3. Institusi/lembaga Paguyuban :

Institusi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakatuntuk melakukan pengelolaan danpenenggalalian program-program untukmeningkatkan kekerabatan/keluarga. MisalnyaPagubuyan Pasundan (Sunda), IKSB (Minang), Pwunten (Banten), dll.

Hubungan Negara – Rakyat - Pasar

• Jadi konsep masyarakat sipil merupakanakomodasi tiga unsur yang memiliki bobotyang seimbang, yaitu antara Negara, Rakyat dan Pasar.

• Negara didukung oleh dinamika ekonomi(Pasar) dan juga responsif terhadap tuntutanRakyat dalam bentuk kebebasan, transparansi, dan akuntabilitas.

• Hubungan harmonis ketiga unsur yang dinaungi oleh norma dan nilai-nilai Agamisitulah yang disebut Masyarakat Madani alias Masyarakat Bertamadun (Berkeadaban).

Demokrasi dan Masyarakat Sipil

• Awalnya demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyatdan untuk rakyat. Dalam perkembangannya pengertiandemokrasi menjadi lebih luas sebagai bentuk pemerintahan di mana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politikharus melibatkan rakyat baik secara langsung maupunperwakilan.

• Demokrasi menjadi istilah yang bersifat universal, tetapi dalamprakteknya terdapat perbedaan-perbedaan antara satu negaradengan negara yang lain.

• Akan tetapi, terdapat prinsip-prinsip dasar yang sama, sepertipersamaan, dihormatinya nilai-nilai kemanusiaan, penghargaankepada hak-hak sipil dan kebebasan, serta dihargainya pluralitasdan kompetisi yang fair.

• Keterlibatan warga dalam keputusan-keputusan politik akanefektif apabila tersedia ruang yang cukup luas dalam hubunganrakyat dengan negara.

Lanjutan…• Ruang partisipasi ini disebut sebagai ruang publik

(public sphere). Melalui ruang publik inilah, individuatau asosiasi warga masyarakat mengaktualisasikanaspirasinya untuk mempengaruhi keputusan-keputusan negara.

• Negara yang menyediakan ruang publik yang cukupluas dan masyarakat yang memanfaatkan ruangtersebut untuk berinteraksi dengan negara inilahyang akhirnya membentuk sebuah masyarakat sipil(civil society).

• Jadi, demokrasi memungkinkan terbentuknyamasyarakat sipil, dan masyarakat sipil akan dapatberkembang apabila prinsip-prinsip dasar demokrasiditerapkan dalam negara

Bagian VI

BUDAYA POLITIK

MANUSIA & POLITIK

• Manusia sebagai bagian dari masyarakat merupakan

sistem sosial yang pada hakikatnya terdiri dari

macam-macam proses, sebagai suatu kumpulan

proses tersendiri yang berbeda dengan proses

lainnya yang dinamakan sistem politik.

• Suasana kehidupan politik biasanya disebut

susprastruktur politik Sebaliknya suasana kehidupan

politik rakyat di sebut infrastruktur politik

MACAM - MACAM BUDAYA POLITIK YANG

BERKEMBANG DI MASYARAKAT

� BUDAYA POLITIK ELIT: terdiri dari kaum pelajarsehingga memiliki pengaruh dan lebih berperandalam pemerintahan

� BUDAYA POLITIK MASSA: kurang memahami politiksehingga mudah terbawa arus

� Menurut Hebert Feith, sistem politik di Indonesia di dominasi oleh budaya politik aristokrat Jawa danwiraswasta Islam.

� Menurut C. Geertz, di Indonesia terdapat budayapolitik priyayi, santri dan abangan.

BUDAYA POLITIK: PENGERTIAN

• Sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka

ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di

dalam sistem itu ( G. A. Almond dan S. Verba )

• Sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan

pemerintahan negara dan politiknya ( Mochtar Masoed dan

Colin MacAndrews )

• Konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai - nilai dan

ketrampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota

masyarakat, termasuk pola - pola kecenderungan khusus serta

pola - pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok -

kelompok dalam masyarakat ( Almond dan Powell )

• Budaya politik menunjuk pada orientasi daritingkahlaku individu/masyarakat terhadap sistempolitik.

• Orientasi politik tersebut terdiri dari 2 tingkat yaitu: di tingkat masyarakat dan di tingkat individu.

• Orientasi masyarakat secara keseluruhan tidak dapatdipisahkan dari otientasi individu. Menurut Almond dan Verba, masyarakat mengidentifikasi dirinyaterhadap simbol-simbol dari lembaga-lembagakenegaraan berdasarkan orientasi yang dimilikinya.

BUDAYA POLITIK: PENGERTIAN (lanjt)

ORIENTASI POLITIK (Almond & Verba)

�Orientasi kognitif, yaitu orientasi warga yang sifatnya

kognitif / pengetahuan, seperti pengetahuan,

wawasan, kepercayaan dan keyakinan warga

terhadap objek politik.

�Orientasi afektif, yaitu orientasi warga negara yang

sifatnya afektif / sikap seperti sikap-sikap, nilai-nilai,

dan perasaan warga negara terhadap objek politik

�Orientasi evaluatif, yaitu orientasi warga negara yang

sifatnya evaluatif / penilaian seperti pendapatan dan

penilaian warga terhadap suatu objek politik.

… Adalah sasaran dari orientasi warga negara

� Objek politik umum atau sistem politik secara keseluruhan,

meliputi : sejarah bangsa, simbol negara, wilayah negara,

kekuasaan negara, konstitusi negara, dan hal lain dalam politik

yang sifatnya umum.

� Objek politik input yaitu lembaga atau pranata politik.

Lembaga yang ternasuk dalam kategori objek politik input

antara lain : parpol, kelompok kepentingan, ormas, pers,

dukungan dan tuntunan.

� Objek politik output yaitu lembaga atau pranata politik yang

termasuk proses output dalam sistem politik. Misalnya :

birokrasi, lembaga peradilan, kebijakan, putusan undang-

undang dan peraturan..

OBJEK POLITIK

BUDAYA POLITIK BERDASARKAN ORIENTASI POLITIK

Menurut Gabriel Almond dan Verba

klasifikasi Budaya Politik berdasarkan

orientasi politiknya terbagi atas:

• Budaya politik parokial

• Budaya politik kaula

• Budaya politik partisipan

BUDAYA DAN ORIENTASI POLITIK

BUDAYA POLITIK

PAROKIAL SUBJEK PARTISIPAN

ORIENTASI

POLITIK

KOGNITIF V

AFEKTIF V

EVALUATIF V

Budaya Politik Parokial• Tingkat partisipasi politiknyasangat rendah, yang disebabkanfaktor kognitif (pendidikan relatifrendah)

• Berlangsung dalam masyarakattradisional

• Anggota masyarakat cenderungtidak terlalu menaruh minatterhadap obyek-obyek politik yang luas

• Kesadaran yang kurang menonjoldari anggota masyarakat dalambidang politik

Budaya Politik Subjek/Kaula• Masyarakat yang bersangkutan sudahrelatif maju dalampemahaman sebagaiwarga negara

• Memiliki perhatianterhadap sistem politik, tetapi partisipasipolitiknya masih pasif

• Kesadaran sebagai aktorpolitik boleh dikatakanbelum tumbuh

Budaya Politik Partisipan

�Budaya politik yang ditandai dengan

kesadaran politik tinggi dimana anggota

masyarakat aktif dalam kehidupan

politik

�Anggota-anggota masyarakatnya

cenderung memiliki orientasi yang nyata

terhadap sistem secara keseluruhan

� Individu aktif (terjun langsung) dalam

perpolitikan

ORIENTASI

POLITIK

DIMENSI ORIENTASI POLITIK

TIPE BUDAYA

POLITIK

obyek

umum

Obyek

input

Obyek

output

Pribadi

sebagai

obyek politik

Kognitif 0 0 0 0 Parochial

Afektif 1 0 1 0 Subjek (kaula)

Evaluatif 1 1 1 1 Partisipan

Bagan Orientasi Politik sebagai pembentuk tipe budaya politik

(sumber: Gabrile A. Almond ; Sidney Verba, 1984, Budaya Politik, hlm. 19.)

BENTUK – BENTUK PARTISIPASI POLITIK

Samuel Huntington dan Joan M. Nelson mengidentifikasi 4 (empat) bentuk partisipasipolitik:

• Kegiatan pemilihan

• Lobbying

• Kegiatan organisasi

• Mencari koneksi

• Tindakam kekerasan

PENGERTIAN SOSIALISASI POLITIK

• Proses bagaimana memperkenalkan sistem politikpada seseorang dan bagaimana seseorang tersebutmenentukan tanggapan serta reaksi-reaksinyaterhadap gejala-gejala politik (Michael Rush danPhillip Althoff).

• Suatu proses perkembangan seseorang untukmendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya (David Easton dan Jack Dennis).

• Proses pembentukan sikap dan orientasi politikanggota masyarakat (Ramlan Surbakti).

• Suatu proses belajar dimana setiap individu

memperoleh orientasi-orientasi berupa keyakinan,

perasaan dan komponen-komponen nilai

pemerintahan dan kehidupan politik. Dari sudut

pandang masyarakat, sosialisasi politik adalah cara

memelihara atau mengubah kebudayaan politik (Jack

Plano).

• Proses dimana sikap-sikap dan nilai-nilai politik

ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka

dewasa dan orang-orang dewasa tersebut direkrut ke

dalam peranan-peranan politik tertentu (Almond dan

Powell).

PENGERTIAN SOSIALISASI POLITIK (lanjt)

MEKANISME SOSIALISASI BUDAYA POLITIK

• Imitasi, proses sosialisasi melalui peniruanterhadap perilaku yang ditampilkan individu-individu lain.

• Instruksi, mengacu pada proses sosialisasimelalui proses pembelajaran formal, informal maupun nonformal.

• Motivasi, proses sosialisasi yang berkaitandengan pengalaman individu.

Menurut Robert Le Vine ada 3 (tiga) mekanisma

pengembangan budaya politik:

Budaya politik yang memiliki sikap mental ABSOLUT

�Nilai-nilai kepercayaan yang

dianggap selalu sempurna dan

tak dapat diubah lagi

�Berawal dari tradisi

�Diterima tanpa sikap kritis

�Tradisi selalu dipertahankan,

baik atau buruk

�Kesetiaan tidak memungkinkan

pertumbuhan unsur baru

Budaya Politik yang memiliki sikap mental AKOMODATIF

�Terbuka dan bersedia menerima

apa saja yang dianggap berharga

�Melepaskan ikatan tradisi

�Kritis terhadap diri sendiri

�Menilai tradisi berdasarkan

perkembangan masa kini (

menerima unsur baru)

Bagian VII

DINAMIKA POLITIK

DAN KEPEMIMPINAN

DINAMIKA POLITIK

• Politik dimaknai sebagai:

�Ilmu (Science),

�Seni (Art), dan

�Permainan (Game)

POLITIK SEBAGAI ILMU

• Politik dilihat sebagai peristiwa/fenomenayang kemudian dikaji secara sistematis denganmetodologi ilmiah untuk membangun teori.

• Politisi dituntut untuk dapat berargumen.

• Argumen yang disampaikan mesti baik dantertata.

• Argumen dibangun dengan basis pengetahuandan pengalaman (sendiri maupun pengalamanorang lain).

POLITIK SEBAGAI SENI

• Jika politik itu seni kemungkinan, berarti

berpolitik itu penuh inkonsistensi?

• “Pagi kedelai, sore tempe….”

• Politik itu soal kepentingan.

• “Tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang

ada adalah kepentingan…” (Lord Acton)

• Apa kepentingan anda berpolitik??!!

POLITIK SEBAGAI SENI

I. POLITICS IS THE ART OF POSSIBILITIES

Bagi yang sedang menuju kekuasaan….

- Apa yang tidak mungkin, menjadi mungkindalam politik. Dari nothing, menjadisomething. Dari nobody, menjadi somebody.

Bagi yang sedang berkuasa….

- Politik adalah seni memutuskan. Membuatkebijakan yang berdampak bagi masyarakatdan bermanfaat bagi kepemimpinannya.

POLITIK SEBAGAI PERMAINAN

• Dalam politik ada kompetisi dan pertarungan, dimana ada yang ‘kalah’ dan ada yang ‘menang’.

• Panggung politik adalah arena kontestasi parakontestan politik.

• Dalam konteks demokrasi (the only game in town—Linz and Stepan, 1996), pemilu adalahajang membuktikan kekuatan para kontestan.

• Bagaimana dengan kecurangan dalam permainanpolitik?

• “Apakah selamanya politik itu kejam?”—Iwan Fals

PEMIMPIN POLITIK

• Dinamika politik (baik sebagai ilmu, seni, maupunpermainan) terjadi di berbagai tingkat kehidupansosial.

• Bagaimana pemimpin politik lahir dalam situasi ini?

• Bagaimana pemimpin politik mengembangkanpengaruh dan memperoleh dukungan?

• Bagaimana pemimpin politik mengambil keputusandan membuat kebijakan secara efektif?

• Bagaimana pemimpin politik membangun nilai-nilaikebangsaan dan kenegaraan?

PEMIMPIN POLITIK

• “Kullukum raa’in wa kullukum mas’ulun an

ra’iyyatihi…”

• Dalam interaksi antara pemimpin politik

dengan masyarakat, apakah pemimpin yang

membentuk masyarakat atau masyarakat yang

menentukan karakter kepemimpinan?

GAYA KEPEMIMPINAN POLITIK

• Ada banyak gaya kepemimpinan politik yang

dikaji. Namun, untuk saat ini hanya akan

dibahas 2 gaya saja….

1. Solidarity Maker

2. Administrator

(Herbert Feith, 2006)

KEPEMIMPINAN POLITIK

• Kepemimpinan Politik dapat dipahami dalam 3 persepktif

– Kepemimpinan sebagai pola perilaku

• Kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapaitujuan yang diharapkan

– Kepemimpinan sebagai kualitas personal

• Kharisma sebagai kata kunci

– Kepemimpinan sebagai nilai politik

• Kemampuan menggerakkan orang lain dengan otoritasmoral atau ideologis

(Andrew Heywood, 2000)

kompilasi pokok bahasan dan bahan belajar sispolin 2012-2013

Education