kompilasi matriks rencana aksi pembangunan zona …

KOMPILASI MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN)

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN DPR RI

TAHUN 2021

MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN)


AREA I - MANAJEMEN PERUBAHAN


1

MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN

PUSAT PUU TAHUN 2021

NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT

INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK

TARGET WAKTU

F E B

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

A G S

S E P

O K T

N O V

D E S

I MANAJEMEN PERUBAHAN

1.

Pembentukan Tim Kerja.

a. Terbentuknya tim kerja untuk melakukan pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU

Pusat PUU merupakan salah satu unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI yang diusulkan kembali untuk ditetapkan menjadi Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Bersih

dan Melayani.

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU.

SK Sekjen No.208 /SEKJEN 2021 tentang Penetapan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia Tahun 2021.

1. SK Sekjen DPR RI No. 208/SEKJEN /2021 tentang Penetapan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021.

2. Undangan rapat pembentukan tim

kerja ZI di Pusat PUU.

3. Laporan singkat rapat


2



TARGET WAKTU

F E B

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

A G S

S E P

O K T

N O V

D E S

pembentukan tim kerja pembangunan ZI di Pusat PUU.

PIC:

1. Arrista Trimaya 2. Atika Novitasari

b. Terbentuknya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU melalui prosedur/mekanisme yang jelas.

a. Terdapat Nota Dinas Plt. Kepala Pusat PUU berisi nama-nama yang diusulkan oleh Plt. Kepala Pusat PUU untuk diseleksi oleh Biro SDMA.

b. Belum ada SK

Penetapan Tim Kerja.

a. Plt. Kepala Pusat PUU mengirimkan nota dinas kepada Biro SDMA untuk dilakukan screening (seleksi) nama-nama pegawai di Pusat PUU agar dapat dijadikan anggota tim kerja zona integriras di Pusat PUU

b. Pembuatan berita

acara mekanisme

penatapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU.

a. Melaksanakan seleksi melalui screening Biro SDMA dalam Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pusat PUU.

b. Pembuatan

SK Tim Kerja Pembanguna

n Zona Integritas di Pusat PUU.

1. Nota Dinas dari Plt. Kepala Pusat PUU kepada Kepala Biro SDMA No.131/PU/III/2021 Hal: Penyampaian Nama Anggota Tim Zona Integritas, tanggal 26 Maret 2021.

2. Jawaban nodin

dari Kepala Biro SDMA atas Penyampaian Nama Anggota Tim Zona


3



TARGET WAKTU

F E B

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

A G S

S E P

O K T

N O V

D E S

c. Pembuatan SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU.

Integritas No. KP.01/365/SETJEN DPR RI/05/2021

3. Berita acara dan laporan pelaksanaan seleksi Tim Kerja Pembangunan ZI di Pusat PUU.

4. SK Tim Kerja

Pembangunan ZI

di Pusat PUU.

PIC: 1. Arrista Trimaya 2. Atika Novitasari

2.

Rencana Pembangunan Zona Integritas

a. Tersusunnya dokumen rencana aksi (action plan) pembangunan

zona integritas.

Belum ada dokumen rencana aksi (action plan)

pembangunan zona integritas.

a. Masing-masing area perubahan menyusun dokumen rencana

aksi (Action Plan) pembangunan zona integritas.

b. Action Plan yang

Penyusunan Rencana Aksi (Action Plan) Pembangunan

Zona Integritas yang terencana dan sistematis.

1. Undangan, daftar hadir, dan foto kegiatan.

2. Laporan singkat kegiatan penyusunan rencana aksi ZI.


4



TARGET WAKTU

F E B

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

A G S

S E P

O K T

N O V

D E S

sudah disusun kemudian dikonsultasikan dengan pendamping dari Inspektorat

Dua.

c. Penyempurnaan dokumen rencana aksi (action plan) pembangunan zona integritas di Pusat PUUU.

3. Dokumen rencana aksi.

PIC: 1. Achmadudin

Rajab 2. Asma’ Hanifah

b. Tersusunnya rencana aksi (Action Plan) yang memuat target prioritas.

Belum ada penetapan dokumen Rencana Aksi (Action Plan) yang memuat target prioritas

a. Rapat koordinasi penyusunan rencana aksi (Action Plan) yang memuat target prioritas.

b. Menentukan target prioritas yang ditetapkan dalam rencana aksi (Action plan) dengan memperhatikan

target waktu dan kegiatan yang relevan dengan tujuan

Penentuan Rencana Aksi (Action Plan) yang memuat target prioritas dan publikasi dokumen rencana aksi di website Pusat PUU.

1. Laporan singkat rapat koordinasi penyusunan rencana aksi (Action Plan) yang memuat target prioritas.

2. Dokumen rencana aksi masing-masing area yang

memuat target prioritas yang ditandatangani oleh Plt. Kepala


5



TARGET WAKTU

F E B

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

A G S

S E P

O K T

N O V

D E S

pembangunan Zona Integritas, serta realistis untuk dilaksanakan.

c. Publikasi dokumen

rencana aksi (action plan) di website Pusat PUU.

Pusat PUU.

3. Publikasi dokumen rencana aksi di

website Pusat PUU.

PIC: 1. Achmadudin


c. Telah dilakukan sosialisasi bahwa Pusat PUU ditetapkan kembali sebagai unit kerja pembangunan zona integritas menuju WBK /WBBM.

Belum dilakukan sosialisasi bahwa Pusat PUU ditetapkan sebagai unit kerja pembangunan zona integritas menuju WBK /WBBM.

a. Sosialisasi melalui WhatsApp Grup (WAG) sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi pelaksanaan zona integritas yang dapat dimanfaatkan oleh Plt, Kapus PUU, Ketua Tim

Kerja Zona Integritas, atau pegawai Pusat PUU.

a. Sosialisasi Pusat PUU sebagai area Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM melalui WAG, layar tv, media sosial,

dan website Pusat PUU.

b. Pembuatan

1. Capture WhatsApp Grup (WAG) sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi pelaksanaan zona integritas di pusat PUU.

2. Tampilan foto pembangunan ZI di LCD TV, website, media


6



TARGET WAKTU

F E B

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

A G S

S E P

O K T

N O V

D E S

b. Sosialisasi dengan penempatan layar tv di area strategis di lingkungan Pusat PUU; melaui media

sosial; pada website; Pusat PUU.

c. Membuat video

before after inovasi yang menjelaskan kegiatan Pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU.

video before after inovasi yang menjelaskan kegiatan

pembangunan zona integritas Pusat PUU, yang disosialisasikan di media sosial Pusat PUU dan website PUU.

sosial Pusat PUU.

3. Video before after inovasi kegiatan pembangunan

Zona Integritas Pusat PUU.

PIC: 1. Achmadudin


3. Pemantauan dan Evaluasi.

a. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi

(Action Plan) seluruh area.

Belum dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

rencana aksi (Action Plan) seluruh area.

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi (Action Plan) seluruh area secara

berkala setiap triwulan.

Melaksanakan

pemantauan dan

evaluasi dengan

melibatkan

seluruh area dan

Plt. Kepala Pusat PUU secara

berkala.

Dokumentasi kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zona integritas.

PIC: 1. Sutriyanti 2. Achmadudin

Rajab


7



TARGET WAKTU

F E B

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

A G S

S E P

O K T

N O V

D E S

b. Tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan rencana aksi (action plan) seluruh area.

a. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan rencana aksi (action plan) seluruh area dan melakukan rapat koordinasi secara berkala.

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan sosialisasi rencana aksi (action plan).

1. Melaksanakan

rapat koordinasi

pemantauan

dan evaluasi

terkait dengan

pelaksanaan rencana aksi

(action plan).

2. Melaksanakan

rapat

penyusunan laporan

pemantauan

dan evaluasi

dengan

melibatkan

seluruh area dan Plt.

Kepala Pusat

PUU secara

berkala.

1. Undangan daftar hadir, foto kegiatan, laporan singkat.

2. Dokumen

laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala.

PIC: 1. Sutriyanti 2. Achmadudin

Rajab


8



TARGET WAKTU

F E B

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

A G S

S E P

O K T

N O V

D E S

c. Dilakukan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi

Menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi (action plan)

seluruh area yang belum sesuai dengan target prioritas, target waktu, kendala dalam pelaksanaan, perubahan rencana aksi (action plan) atau hal-hal lain.

Dokumen laporan hasil pemantauandan evaluasi serta rekomendasi yang

telah ditindaklanjuti. PIC: 1. Sutriyanti 2. Achmadudin

Rajab

4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.

a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam

Plt. Kepala Pusat PUU belum

a. Menetapkan Plt. Kepala Pusat PUU sebagai contoh

a. Penerapan budaya kerja dan pola

1. Dokumentasi role model dalam berbagai kegiatan


9



TARGET WAKTU

F E B

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

A G S

S E P

O K T

N O V

D E S

pembangunan zona integritas di Pusat PUU.

ditetapkan sebagai role model dalam pembangunan zona integritas.

teladan/role model.

b. Memastikan Plt. Kepala Pusat PUU mematuhi peraturan

kepegawaian dan peraturan tata tertib kerja Pusat PUU.

c. Plt. Kepala Pusat

PUU mengimplementasikan leadership skill dengan menjadi motor penggerak perubahan dan berperan sebagai role model.

d. Plt. Kepala Pusat

PUU mempunyai penguasaan substansi/materi dan teknik presentasi, serta memiliki

kemampuan berbahasa asing.

pikir yang berorientasi pada permintaan Pimpinan

DPR, Pimpinan AKD/AKD, dan Anggota DPR (user oriented) sesuai dengan prinsip Sinergi, Mahir, Andal, Responsif, dan Tepat waktu (SMART) yang menjadi slogan Pusat PUU.

b. Penerapan budaya kerja dan pola pikir oleh

(presentasi NA dan RUU, pembicara dalam FGD dan seminar/webinar,

serta menerima konsultasi masyarakat.

2. Daftar hadir pimpinan.

3. Catatan harian

pimpinan. 4. LKHPN

pimpinan. PIC: 1. Arrista Trimaya 2. Yuwinda Sari

Pujianti 3. Atika Novitasari


10



TARGET WAKTU

F E B

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

A G S

S E P

O K T

N O V

D E S

role model, dan diikuti oleh seluruh pegawai di Pusat PUU.

b. Ditetapkannya Agen Perubahan dalam Pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU.

Sudah ada pegawai yang ditetapkan menjadi Agen Perubahan dalam Pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU.

a. Plt. Kepala Pusat PUU melakukan proses seleksi (assessment) secara internal pegawai yang akan menjadi kandidat Agen Perubahan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

b. Plt. Kepala Pusat

PUU menetapkan pegawai yang menjadi kandidat Agen Perubahan

c. Plt. Kepala Pusat

PUU melakukan sosialisasi mengenai agen perubahan pembangunan Zona Integritas Pusat

a. Penyusunan

rencana aksi Agen

Perubahan

b. Agen

perubahan

memiliki peran dan berhasil

memberikan

kontribusi

terhadap

penerapan budaya kerja

dan pola pikir

di Pusat PUU.

1. SK penetapan agen

perubahan terpilih.

2. Biodata/CV Agen

Perubahan.

3. Rencana Aksi Agen

Perubahan.

PIC: 1. Arrista Trimaya 2. Yuwinda Sari



11



TARGET WAKTU

F E B

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

A G S

S E P

O K T

N O V

D E S

PUU di berbagai forum kegiatan.

c. Terdapat proses pembangunan dan penerapan budaya kerja dan pola pikir Pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU

Belum sepenuhnya terbangun kesadaran untuk menerapkan budaya kerja dan pola pikir yang sesuai dengan pembangunan Zona Integritas di Pusat PUU.

a. Plt. Kepala Pusat PUU menyusun peraturan tata tertib kerja Pusat PUU dan manajemen rapat, termasuk ketentuan mengenai Protokol Rapat Kondisi New Normal di Pusat PUU.

b. Plt. Kepala Pusat menetapkan peraturan tata tertib kerja Pusat PUU dan manajemen rapat, termasuk ketentuan mengenai Protokol Rapat Kondisi New Normal. kepada seluruh pegawai di

Pusat PUU.

c. Plt. Kepala Pusat PUU melakukan

a. Penerapan budaya kerja dan pola pikir oleh role model, dan diikuti oleh seluruh pegawai di Pusat PUU melalui pelaksanaan, dan pemantauan peraturan tata tertib kerja dan manajemen rapat, termasuk ketentuan mengenai

Protokol Rapat Kondisi New Normal di

1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan penerapan budaya kerja new normal: a. penempatan

atau pemasangan poster terkait kondisi kerja new normal;

b. pelaksanaan webinar;

c. pelaksanaan rapat virtual (virtual meeting); dan

d. pembuatan matriks jam kerja pegawai WFO dan

WFH.

2. Surat Edaran Tata Tertib Kerja Pusat


12



TARGET WAKTU

F E B

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

A G S

S E P

O K T

N O V

D E S

penyesuaian kondisi kerja new normal, misalnya selalu menggunakan masker di tempat

kerja, mengatur jumlah pegawai yang melakukan Working From Office (WFO) dan Working From Home (WFH), melaksanakan rapat dan diskusi pakar secara virtual (virtual meeting), serta menyelenggarakan webinar atau seminar online.

Pusat PUU. b. Penempatan

atau pemasangan

akrilik terkait kondisi kerja new normal, di ruang rapat, ruang kerja, dan koridor lantai 7

PUU.

3. Surat Edaran Manajemen Rapat

4. Surat Edaran Himbauan Penghematan Energi

5. Dokumentasi penempatan atau pemasangan akrilik terkait kondisi kerja new normal, di ruang rapat, ruang kerja, dan koridor lantai 7.



d. Terciptanya partisipasi aktif seluruh pegawai di Pusat PUU

Seluruh pegawai sudah mengetahui, mengerti, dan

a. Pemberian arahan dan pembekalan materi Pembangunan Zona

a. Membuat

Video

Penilaian Mandiri

1. Dokumen laporan hasil kegiatan pembangunan ZI


13



TARGET WAKTU

F E B

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

A G S

S E P

O K T

N O V

D E S

dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

memahami pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Integritas dari Plt. Kepala Pusat PUU sebagai role model kepada seluruh pegawai Pusat PUU.

b. Pelaksanaan berbagai kegiatan untuk memberikan motivasi kepada seluruh pegawai Pusat PUU agar dapat bekerja dengan produktif.

c. Menyiapkan konsep Video before after PMPZI berisi slogan dan yel-yel dengan cara: 1) menggunakan

berbagai referensi dan aplikasi teknologi informasi bekerja sama dengan TV dan Radio Parlemen;

2) melakukan kerja sama dan

Pembangunan

Zona

Integritas (PMPZI) berisi

slogan dan

yel-yel oleh

Plt. Kepala

Pusat dan seluruh

anggota Tim

PMPZI Pusat

PUU yang

akan

disosialisasikan melalui

media sosial

Pusat PUU

dan website

Pusat PUU.

b. Membuat

poster terkait

Pembangunan

Zona

Integritas, yang

ditampilkan

juga melalui

media sosial

Pusat PUU

dan website Pusat PUU

sebagai upaya

yang melibatkan keterwakilan setiap area dalam bentuk video PMPZI.

2. Catatan harian

pegawai PUU an Arrista Trimaya.

3. Sosialisasi

Pembangunan ZI melalui media sosial Pusat PUU dan website Pusat PUU.

4. Dokumentasi keterlibatan pegawai Pusat PUU dalam berbagai kegiatan pembangunan ZI.




14



TARGET WAKTU

F E B

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

A G S

S E P

O K T

N O V

D E S

koordinasi dengan seluruh area Pembangunan Zona Integritas;

3) melakukan pembuatan video before after PMPZI dengan melibatkan seluruh area; dan

4) mengarsipkan dan mensosialisasikan hasil pembuatan Video PMPZI.

sosialisasi

Pembangunan

Zona Integritas

Pusat PUU.


15



TARGET WAKTU

F E B

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

A G S

S E P

O K T

N O V

D E S



AREA II – PENATAAN TATA LAKSANA


1

MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

AREA II PENATAAN TATA LAKSANA PUSAT PUU TAHUN 2021

NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK

TARGET WAKTU

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

II PENATAAN TATA LAKSANA

1 Prosedur operasional tetap kegiatan utama

a. SOP telah mengacu pada peta proses bisnis instansi

a. Terdapat 9 SOP yang sudah sesuai dengan peta proses bisnis yaitu: 1. Penyusunan NA

dan RUU Inisiatif DPR RI

2. Dukungan Perumusan/Penyusunan NA dan RUU di AKD, Pembahasan RUU, dan Kegiatan di Unit Lainnya

b. Untuk peta proses

bisnis penyusunan karya imiah bidang hukum dan perundang-undangan belum ada SOPnya.

a. Memastikan SOP di lingkungan Pusat Perancangan UU sudah sesuai dengan peta proses bisnis.

b. Memastikan Pusat Perancangan Undang-Undang untuk menyusun SOP terkait peta proses bisnis penyusunan karya imiah bidang hukum dan

Pusat Perancangan Undang-Undang menyusun SOP terkait penyusunan karya imiah bidang hukum dan perundang-undangan dan Revisi SOP tentang Penyusunan NA dan RUU

a. Buku peta proses bisnis dan SOP di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020

b. SOP di lingkungan

Pusat Perancangan Undang-Undang yaitu: 1. SOP

Pembentukan Tim Penyusunan NA dan RUU atas Permintaan Alat Kelengkapan DPR.

2. SOP Penyusunan NA dan RUU.


2


TARGET WAKTU

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

perundang-undangan.

c. Melakukan

koordinasi dengan Bagian Ortala terkait dengan SOP sesuai dengan peta proses bisnis penyusunan karya ilmiah bidang hukum dan Perundang-undangan.

3. SOP

Pengumpulan Data dalam Penyusunan NA dan RUU.

4. SOP Diskusi

Pakar/ Narasumber dalam Penyusunan NA dan RUU.

5. SOP Uji

Konsep NA dan RUU.

6. SOP

Pendampingan dalam Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU usul inisiatif DPR RI di Badan Legislasi.

7. SOP


3


TARGET WAKTU

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

Pendampingan Perumusan/Penyusunan NA dan RUU di Alat Kelengkapan DPR.

8. SOP

Pendampingan dalam Pembahasan RUU dengan Pemerintah di Alat Kelengkapan DPR.

9. SOP

Pendokumentasian Hasil Kerja.

c. SOP terkait

penyusunan karya imiah bidang hukum dan perundang-undangan.

d. SOP tentang Revisi


4


TARGET WAKTU

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

SOP Penyusunan NA dan RUU

PIC: Wiwin Sri Rahyani dan Dela Asfarina Cahyaningrum

b. SOP dipahami seluruh pegawai Pusat Perancangan Undang-Undang

a. Saat ini SOP Pusat Perancangan Undang-Undang dapat diakses di website pusatpuu.dpr.go.id.

b. Perancang Undang-

Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang sudah memahami dan menerapkan standar kerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

c. Dalam kondisi

tertentu, tupoksi tidak dijalankan sesuai SOP tetapi sesuai dengan kebijakan Kepala Pusat Perancangan

Memastikan seluruh Pegawai Pusat Perancangan Undang-Undang telah memiliki SOP yang telah ditetapkan dengan:

a. Menyediakan

SOP di ruang pelayanan/tata usaha.

b. Membuat SOP

dalam bentuk buku saku dan e- book sehingga seluruh pegawai dapat memilikinya.

a. Memasukkan/mengupload SOP dalam website pusatpuu.dpr.go.id.

b. Menyusun alur pembentukan Undang-Undang, pembahasan UU, penyusunan NA dan RUU di Pusat Perancangan UU dan Alur pendampingan pembahasan di alat kelengkapan DPR untuk ditempel dan dibingkai di Pusat Perancangan Undang-Undang

a. Capture SOP Pusat Perancangan Undang-Undang dalam website pusatpuu.dpr.go.id

b. Dokumentasi

bingkai alur pembentukan Undang-Undang, pembahasan UU, penyusunan NA dan RUU di Pusat Perancangan UU dan Alur pendampingan pembahasan di alat kelengkapan yang dipasang di Pusat Perancangan UU.

c. Buku Pedoman Penyusunan NA RUU.


5


TARGET WAKTU

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

Undang-Undang karena basis Pusat Perancangan Undang-Undang dalam menyusun NA dan RUU berdasarkan permintaan dari Anggota DPR, Alat Kelengkapan DPR, dan Fraksi di DPR. Sehingga memprioritaskan pemberian dukungan kepada DPR.

d. Saat ini Pusat Perancangan UU telah mempunyai Pedoman Penyusunan NA RUU sebagai penjabaran lebih operasional dan mudah dipahami terhadap Lampiran I

UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Menyusun alur pembentukan Undang-Undang, pembahasan UU, penyusunan NA dan RUU di Pusat Perancangan UU dan Alur pendampingan pembahasan di alat kelengkapan DPR.

agar semua pegawai mengetahuinya.

d. Dokumentasi kegiatan layanan (presentasi RUU di alat kelengkapan DPR)

PIC: Wiwin Sri Rahyani dan Dela Asfarina Cahyaningrum


6


TARGET WAKTU

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

Pedoman ini sudah dijadikan panduan dalam penyusunan NA RUU di Pusat Perancangan Undang-Undang.

c. Evaluasi SOP Pusat Perancangan Undang-Undang

Sejalan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi/tupoksi Pusat Perancangan Undang-Undang, saat ini belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP. Misalnya dalam praktiknya ditemukan adanya kekurangan dalam tahapan kegiatan.

a. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi Internal Pusat PUU terhadap SOP dengan pelaksanaan tupoksi Pusat Perancangan Undang-Undang dan berkoordinasi dnegan Bagian Ortala setiap 1 (satu) tahun sekali.

b. Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

c. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi Internal Pusat PUU terhadap SOP dengan pelaksanaan tupoksi Pusat Perancangan Undang-Undang dan berkoordinasi dnegan Bagian Ortala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Undangan rapat, dokumentasi, serta laporan hasil monitoring dan evaluasi. PIC: Wiwin Sri Rahyani dan Dela Asfarina Cahyaningrum


7


TARGET WAKTU

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

2 E-Office

a. Sistem pengukuran kinerja unit telah menggunakan teknologi informasi

Sistem pengukuran/penilaian kinerja pegawai Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU) telah menggunakan teknologi informasi melalui Portal DPR.

▪ Penerapan aplikasi SAKTI.

- Capture aplikasi SAKTI PIC: Rachmat Wahyudi Hidayat dan K. Zulfan Andriansyah.

b. Operasionalisasi manajeman Sumber Daya Manusia (SDM) telah menggunakan teknologi informasi

Operasionalisasi manajeman SDM Pusat PUU telah menggunakan teknologi informasi melalui Sistem Aplikasi Manajemen Data Pegawai (SIAP), WhatsApp Grup (WAG), Cloud, dan email.

▪ Penggunaan SIAP di Portal sebagai aplikasi manajemen data pegawai.

▪ Penggunaan WA Grup untuk komunikasi internal terkait penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU).

▪ Penggunaan aplikasi Cloud sebagai sarana sharing data

▪ Penggunaan aplikasi SIAP Kepegawaian.

▪ Penggunaan aplikasi cloud Pusat PUU.

a. Capture bukti penggunaan aplikasi SIAP.

b. Capture WA grup. c. Capture aplikasi

Cloud. d. Capture email grup. e. Keputusan

Sekretaris Jenderal DPR Nomor 616/Sekjen/2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekap Absensi Jam Kerja Individu (Sirajin) Sekretariat Jenderal DPR RI.

f. Capture presensi melalui sirajin.


8


TARGET WAKTU

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

dan informasi terkait penyusunan NA dan RUU.

▪ Penggunaan

email grup RUU sebagai sarana komunikasi eksternal dengan stakeholders terkait penyusunan NA dan RUU.

g. SE kewajiban pengisian catatan harian.

PIC: Rachmat Wahyudi Hidayat dan K. Zulfan Andriansyah.

c. Pemberian pelayanan kepada publik telah menggunakan teknologi informasi

• Pelayanan kepada publik Pusat PUU telah menggunakan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan optimal kepada stakeholders melalui website Pusat PUU dan SIMAS PUU.

• Belum banyak partisipasi masyarakat dalam memberikan

• Penggunaan dan penggunggahan terkini (update) berita, informasi, urgensi serta NA dan RUU di website Pusat PUU melalui menu partisipasi masyarakat pusat perancangan undang-undang

▪ Pusat PUU melaksanakan sosialisasi kepada stakeholders dan masyarakat melalui kegiatan diskusi pakar/narasumber, pengumpulan data, uji konsep, seminar, dan MoU terkait dengan aplikasi SIMAS PUU dan Medsos Pusat

a. Capture bukti penggunaan website menu SIMAS PUU.

b. Capture media sosial PUU.

c. Capture foto kegiatan sosialisasi (diskusi pakar/narasumber, pengumpulan data, uji konsep, seminar, dan MoU terkait dengan aplikasi SIMAS PUU).


9


TARGET WAKTU

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

tanggapan/masukan terhadap NA dan RUU di SIMAS PUU.

(SIMAS PUU).

▪ Menerima dan menjawab masukkan dan tanggapan publik untuk NA dan RUU melalui SIMAS PUU.

▪ Mengadakan

sosialisasi penggunaan SIMAS PUU ke stakeholders.

▪ Akan dibuat

media sosial (medsos) Pusat PUU (instagram, facebook, dan twitter).

PUU (instagram, facebook, dan twitter) untuk dapat meningkatkan partisipasi publik terhadapat NA & RUU.

▪ Inovasi SIMAS dan Medsos Pusat PUU.

d. Capture dokumentasi pemberian layanan kepada publik dalam SIMAS PUU.

PIC: Rachmat

Wahyudi Hidayat dan

K. Zulfan

Andriansyah.

d. Pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja

• Melakukan rapat Monitoring dan

• Melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi

Undangan rapat, dokumentasi, serta laporan hasil


10


TARGET WAKTU

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik telah dilakukan monitoring dan evaluasi

unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik di Pusat PUU belum dilakukan monitoring dan evaluasi (monev).

Evaluasi terkait penggunaan aplikasi SAKTI

• Melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi terkait

penggunaan aplikasi SIAP

• Melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi Internal Pusat PUU terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik setiap 1 (satu) tahun

sekali.

• Menyusun laporan monitoring dan

Internal Pusat PUU terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik setiap 1 (satu) tahun sekali.

monitoring dan evaluasi.

PIC: Rachmat Wahyudi Hidayat dan K. Zulfan Andriansyah.


11


TARGET WAKTU

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

3 Keterbukaan Informasi Publik

a. Kebijakan keterbukaan

informasi publik telah diterapkan

1) Saat ini sudah ada Peraturan DPR RI

No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI.

2) Pusat PUU sudah memiliki Website Pusat PUU yaitu pusatpuu.dpr.go.id didalamnya berisi: SIMAS PUU (Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan NA dan RUU di Pusat PUU).

• Ada videografis Simas PUU bagaimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi

1) Menerapkan KIP yang telah

dilakukan oleh PPID.

2) Website PUU/ Simas PUU

▪ Saat ini sudah

ada Tim Website yang bertugas untuk melakukan pembaharuan website/simas PUU dari segi konten maupun tampilan.

3) Media sosial

Pusat PUU

▪ Pusat PUU mengembangkan konten

1) Menerapkan KIP yang telah

dilakukan oleh PPID melalui website Pusat PUU/SIMAS PUU dengan melakukan: ▪ Update NA

dan RUU yang sedang disusun.

▪ Memperbaiki database pakar (memisahkan pakar diskusi pakar di Pusat PUU dengan Pakar Pendamping).

▪ Update

database Universitas/ Fakultas yang

a. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun

2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR.

b. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 891/SEKJEN/2021 tentang Penetapan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI.

c. Peraturan Kepala Badan DPR RI Nomor 1/BK/2017 tentang Pengelolaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan NA dan RUU di Badan

Keahlian DPR RI. d. Capture website

Pusat PUU/ SIMAS PUU (before dan after).

http://www.pusatpuu.go.id/


12


TARGET WAKTU

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

terhadap NA dan RUU yang disusun di Pusat PUU.

• Ada admin simas PUU yang bertugas:

a) mengupload dokumen NA dan RUU.

b) melihat masukan masyarakat terhadap penyusunan NA dan RUU di Simas PUU.

• Belum terdapat berita update kegiatan Pusat PUU

3) Pusat PUU baru

memiliki Media Sosial (Medsos)

Pusat PUU baik Instagram Facebook, maupun twitter dan belum dikembangkan

Media Sosial (Medsos) Pusat PUU.

sudah melakukan MOU.

▪ Dalam

website PUU akan dibuat news/berita update kegiatan Pusat PUU.

2) Media sosial

Pusat PUU

▪ Tim Media Sosial (Medsos) Pusat PUU akan membuat account Instagram, Facebook, dan twitter Pusat PUU.

e. Capture website PPID.

f. Capture medsos Pusat PUU (Instagram, Facebook, dan Twitter).

g. Videografis Simas PUU bagaimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi terhadap NA dan RUU yang disusun di Pusat PUU.

h. Capture Videografis Simas PUU di media sosial DPR.

i. Video Q & A di Instagram Pusat PUU.

PIC: Christina Devi Natalia dan Apriyani Dewi Azis.


13


TARGET WAKTU

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

untuk kegiatan Pusat PUU.

b. Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan monitoring dan evaluasi.

▪ Melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan KIP oleh PPID

▪ Melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi Internal Pusat PUU terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik setiap 1 (satu) tahun sekali.

▪ Meyusun

Laporan Monitoring dan Evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

▪ Melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan KIP oleh PPID

▪ Melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi Internal Pusat PUU terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik setiap 1 (satu) tahun sekali.

Undangan rapat, dokumentasi, serta laporan hasil monitoring dan evaluasi. PIC: Christina Devi Natalia dan Apriyani Dewi Azis.



AREA III - PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1

MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM


NO. KOMPONEN INDIKATOR KONDISI

SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK

TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1. Perencanaan

Kebutuhan

Pegawai

Kebutuhan

pegawai yang

disusun oleh

unit kerja

mengacu

kepada peta

jabatan dan

hasil analisis

beban kerja

untuk masing-

masing

jabatan.

Komposisi

pegawai di

lingkungan Pusat

PUU terdiri dari

pegawai yang

berasal dari

kelompok jabatan

fungsional

umum/struktural

dan jabatan

fungsional

tertentu

(Perancang PUU).

Mengumpulkan/men

gidentifikasi

dokumen

perencanaan tentang

kebutuhan peta

jabatan dan beban

kerja dari fungsional

umum/struktural

dan fungsional

tertentu di Pusat

PUU, berkoordinasi

dengan Biro

Kepegawaian, Pusat

Meningkatkan kinerja Pusat PUU

melalui: 1. Memberikan

dukungan

administratif yang efektif dan responsif terhadap

proses penyusunan NA

dan RUU di Pusat PUU; dan

2. pembentuk tim

RUU yang lebih efektif dan efisien, yang dapat

menggambarkan optimalisasi

1. Surat Keputusan Sekjen No 1067/SEKJEN/2019 tentang penetapan hasil analisa beban kerja tahun 2019 di lingkungan Sekretariat Jenderal dan badan keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (86-89)

2. Lampiran Surat Keputusan Sekjen No 1067/SEKJEN/2019 tentang penetapan hasil




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

Untuk jabatan

fungsional

umum/struktural,

peta jabatan dan

hasil analisis

beban kerjanya

disesuaikan

dengan fungsinya

untuk

mendukung Pusat

PUU secara

administratif.

Adapun

fungsional

tertentu

(Perancang PUU)

merupakan

pendukung Pusat

PUU dalam segi

Diklat, dan/atau

Ortala.

jumlah SDM yang ada dibandingkan dengan beban

kerja.

analisa beban kerja tahun 2019 di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

3. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 12 tahun 2019 tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

4. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 19 tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

keahlian.

Beberapa

permasalahan

terkait jabatan

Perancang:

1. proporsi Perancang PUU di setiap jenjang jabatan tidak proporsional antara jenjang jabatan Perancang yang satu dengan jenjang jabatan Perancang yang lain; dan

2. jumlah Perancang saat ini dirasakan masih kurang dibandingkan

Jenderal dan Badan Keahlian

PIC: Gatmon Kaisar,

S.H., M.H., Olsen

Peranto, S.H., dan TU




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

dengan beban kerja di Pusat PUU.

Penempatan

pegawai hasil

rekrutmen

murni

mengacu

kepada

kebutuhan

pegawai yang

telah disusun

per jabatan.

Penempatan

pegawai,

khususnya

fungsional

tertentu

(Perancang PUU)

tidak selalu

berdasarkan pada

latar belakang

kekhususan

pendidikan dan

minat, tetapi lebih

kepada

pemerataan

komposisi

Perancang PUU

disetiap bidang.

Dapatkan FC SK penempatan CPNS yang sesuai dengan

rekruitmen 2018 dan 2019, serta usulan kebutuhan

pegawai PUU, berkoordinasi

dengan Biro Kepegawaian, Pusat Diklat,

dan/atau Ortala.

Mengumpulkan

dokumen assessment,

dan review penentuan

minat dan kompetensi

pegawai/staf dan

perancang sesuai

dengan pembidangan

di Pusat PUU.

1. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

2. Peraturan BKN Nomor 5 tahun 2O19 tentang Tata Cara Mutasi

3. Surat Keputusan Sekjen No 1067/SEKJEN/2019 tentang Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja tahun 2019

4. Lampiran Surat Keputusan Sekjen No 1067/SEKJEN/2019 tentang




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

Penetapan hasil analisa beban kerja tahun 2019 (86-89)

5. SK CPNS dan PNS atas nama Kaisar, Aryani dan Deborah

Dilakukan

monitoring

dan dan

evaluasi

terhadap

penempatan

pegawai

rekrutmen

untuk

memenuhi

kebutuhan

jabatan dalam

organisasi

telah

Belum ada

monitoring

terhadap

fungsional

umum/struktural

dan fungsional

tertentu terkait

jumlah, beban

kerja, peta

jabatan, latar

belakang

kekhusuan

pendidikan, dan

minatnya.

Mengumpulkan

dokumen kegiatan

monitoring dan

evaluasi terhadap

penempatan

fungsional

umum/struktural

dan fungsional

tertentu yang

disesuaikan dengan

jumlah, beban kerja,

peta jabatan, latar

belakang

kekhususuan

Adanya dokumen

mekanisme dan tata

cara Monitoring dan

evaluasi yang

dilakukan secara

berjenjang.

Untuk TU/struktural:

staf, kasubag, kapus.

Untuk LD: LD,

koorbid. Kapus).

1. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja

2. Laporan Evaluasi Kinerja Diklat CPNS 2019

3. Evaluasi pengadaan CPNS setjen DPR RI

4. SKP Terbaru dari pegawai rekrutmen yang sudah ditempatkan di dalam organisasi (SKP pegawai Pusat PUU angkatan 2018




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

memberikan

perbaikan

terhadap

kinerja unit

kerja.

pendidikan,

berkoordinasi

dengan Biro

Kepegawaian, Pusat

Diklat, dan/atau

Ortala.

dan 2019 )

2. Pola mutasi

instansi

Dalam

melakukan

pengembanga

n karier

pegawai telah

dilakukan

mutasi

pegawai

antarjabatan.

Komposisi

pegawai di

lingkungan Pusat

PUU terdiri dari:

• Pegawai dari kelompok jabatan fungsional umum dan pejabat struktural; an

• Kelompok

jabatan fungsional tertentu. yakni Para Fungsional

• Mendapatkan dokumen pola mutasi/rotasi dan promosi di lingkungan PUU untuk kelompok pegawai fungsional umum dan pejabat struktural kepada Bagian Kepegawaian

• Mendapatkan data proses penilaian

kenaikan jabatan fungsional Perancang PUU kepada Tim Penilai Angka Kredit

Memetakan pola

pengembangan karir

berdasarkan dua jenis

pegawai yang ada di

lingkungan Pusat PUU

dalam rangka

pengembangan karir

pegawai.

a. Peraturan Kepala BKN No 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

b. SK Kepala Badan 04/BK/2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang PUU di Setjen dan BK DPR RI (dan Lampirannya).

c. SK Sekjen Nomor




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

PerancangPerundang-undangan (Perancang PUU).

• Para fungsional Perancang PUU tidak dapat diberlakukan mutasi dari dan ke unit lain karena memang jabatan ini memerlukan syarat dan ketentuan khusus seperti latar belakang Pendidikan dan keahlian di bidang hukum dan perundang-undangan.

Namun untuk

pegawai

fungsional umum

dan pejabat

Jabatan Fungsional Perancang PUU (Tim Penilai)

1247 Tahun 2019 tentang Perubahan atas SK Sekjen Nomor 41 Tahun 2019 Pembentukan Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang PUU di Lingkungan Pusat PUU

d. SK Mutasi/rotasi pegawai fungsional umum dan pejabat struktural di lingkungan Pusat PUU. atas nama Syarifuddin dan Fahmi Asy'ari S.Sos

e. SK kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional Perancang PUU Madya dari Golongan/pangkat IV A menjadi IV




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

structural

dimungkinkan

adanya mutasi

dari dan ke unit

lain.

B atas nama Akhmad Aulawi 6.SK Penetapan menjadi Staf PPK an Syarifudin

PIC: Khopiatuziadah,

S.Ag.,LL.M; Meirina

Fajarwati,S.H.,M.H.;

dan TU

Mutasi

pegawai antar

jabatan telah

memperhatika

nkompetensi

jabatan dan

mengikuti pola

mutasi yang

telah

ditetapkan.

• Bagi pejabat fungsional perancang PUU tidak dapat dilakukan mutasi, hanya ada kenaikan dalam jabatan yang sama (promosi)

• Bagi pegawai fungsional

umum dan pejabat structural dapat dilakukan

1. Proses penilaian kenaikan pangkat/jabatan fungsional perancang PUU memperhatikan kompetensi dan keahlian antar jenjang jabatan dan mekanisme penilaian yang akuntabl dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Mutasi/rotasi dan promosi pegawai

1. Pembentukan Pedoman dan Mekanisme Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang PUU di Setjen dan BK DPR RI.

2. Pembentukan Tim Penilai dilakukan secara berkesinambungan. Tidak hanya jika ada kebutuhan untuk melakukan penilaian namun

a. Persekjen No. 21 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI

b. SK Kepala Badan 04/BK/2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

mutasi dan promosi

antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan sesuai dengan Persekjen 21 Tahun 2018 dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini

menjalankan fungsi-fungsi pembinaan karir jabatan fungsional Perancang Peraturan PUU sebagaimana diatur dalam Permenkumham No.M.01.PR.08.10 Tahun 2005

3. Wawancara/meminta dokumen pelaksanaan pola mutasi/rotasi dan promosi, dan cek SK mutasi/rotasi dan promosi terakhir di lingkungan Pusat PUU kepada bagian Kepegawaian

Perancang PUU di Setjen dan BK DPR RI (dan Lampirannya).

c. SK Sekjen Nomor 1247 Tahun 2019 tentang Perubahan atas SK Sekjen Nomor 41 Tahun 2019 Pembentukan Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang PUU di Lingkungan Pusat PUU

d. SK Mutasi/rotasi pegawai fungsional umum dan pejabat struktural di lingkungan Pusat PUU.




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

atas nama

Syarifuddin dan

Fahmi Asy'ari

S.Sos

e. SK kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional Perancang PUU Madya dari Golongan/pangkat IV A menjadi IV B atas nama Akhmad Aulawi

f. SK Penetapan menjadi Staf PPK an Syarifudin

g. Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) Kenaikan Jabatan Perancang PUU an Akhmad Aulawi




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

PIC:

Khopiatuziadah,

S.Ag.,LL.M;

Meirina

Fajarwati,S.H.,M.H

.; dan TU

Telah

dilakukan

monitoring

dan evaluasi

terhadap

kegiatan

mutasi yang

telah

dilakukan

dalam

kaitannya

dengan

Dilakukan

kegiatan

monitoring dan

evaluasi terhadap

kegiatan

mutasi/rotasi dan

promosi pegawai

fungsional umum

dan pejabat

struktural serta

kenaikan pangkat

jabatan fungsional

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan mutasi/rotasi dan promosi jabatan fungsional umum dan pejabat struktural serta kenaikan pangkat jabatan fungsional peracang PUU

SOP penyusunan

evaluasi jabatan

1. SOP No. KP/6-12/Setjen DPR RI/KP 03/4/2016 tentang Penyusunan Evaluasi Jabatan

2. SK Sekjen 1067 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Analisa Beban Kerja Tahun 2019 di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

perbaikan

kinerja.

perancang PUU

berkaitan dengan

perbaikan kinerja

berkaitan dengan perbaikan kinerja

2. Mendapatkan Dokumen Penetapan Angka Kredit Kenaikan Jabatan sebagai salah satu dokumen monitoring evaluasi di lingkungan Fungsional Perancang PUU

Badan Keahlian DPR RI ( dan Lampirannya). Pusat PUU ada pada Lampiran SK halaman 86-89

3. Persekjen No 19 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Unit

4. Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) Kenaikan Jabatan Perancang PUU an Akhmad Aulawi

PIC: Khopiatuziadah,

S.Ag.,LL.M; Meirina

Fajarwati,S.H.,M.H.;

dan TU




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

3. Pengembanga

n pegawai

berbasis

kompetensi

Unit Kerja

melakukan

Training Need

Analysis

Untuk

pengembanga

n kompetensi.

Saat ini Pusat

Diklat

Sekeretariat

Jenderal DPR RI

sebagai pusat

pelaksanaan

pengembangan

kompetensi bagi

Pusat PUU

memiliki aplikasi

Analisis

Kebutuhan

Pengembangan

Kompetensi

(AKPK) untuk

mengetahui

analisis

kebutuhan

pelatihan di setiap

Masing-masing

pegawai di Pusat

PUU mengisi aplikasi

AKPK pada website

portal Sekretariat

Jenderal DPR.

Menggunakan data

kebutuhan pelatihan

pegawai berdasarkan

data di aplikasi AKPK

pada tahun 2020.

1. Dokumen hasil analisis kebutuhan

pengembangan kompetensi berdasarkan AKPK di Pusat PUU.(laporan AKPK tahun 2020)

2. Screen Capture aplikasi AKPK.

PIC: Sindy Amelia,

S.H., Aryani

Sinduningrum, S.H.,




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

Unit Termasuk

Pusat PUU.

dan TU

Dalam

menyusun

rencana

pengembanga

n kompetensi

pegawai

mempertimba

ngkan hasil

pengelolaan

kinerja

pegawai.

Pusat Diklat

Sekretariat DPR

RI menyusun

rencana

pengembangan

kompetensi

berdasarkan hasil

dari AKPK yang

sudah dirancang

untuk memenuhi

standar kopetensi

sesuai Peraturan

Sekjen tentang

standar kopetensi

jabatan dari Unit

Organisasi Tata

Laksana (Ortala).

Namun hasil

Membuat tabel

standar kompetensi

yang dibutuhkan

setiap jenjang

jabatan di Pusat

Perancangan

Undang-Undang.

Menganalisis tabel

standar kompetensi

kebutuhan di setiap

jenjang jabatan di

Pusat Perancangan

Undang-Undang

sesuai dengan

SKP/PPKP pegawai.

1. Dokumen surat Pusat PUU kepada Pusat Diklat terkait usulan SKP/PPKP sebagai salah satu instrument penilaian dalam AKPK.

2. Dokumen SKP/PPKP tahun 2019 dan 2020 atas nama Sindy Amelia.

3. Dokumen Tabel Kesempatan Pemrolehan Seluruh Pegawai di Pusat Perancangan Undang-Undang.

4. Dokumen Surat Permintaan keikutsertaan dalam Diklat teknis penyusunan dan perancangan undang-undang atas nama Sindy Amelia.




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

kinerja pegawai

dilihat dari

SKP/PPKP.

Sehingga rencana

pengembangan

belum

berdasarkan

kinerja pegawai.

5. Dokumen Surat Pengiriman Nama pegawai Pusat PUU untuk mengikuti diklat penyusunan dan perancangan undang-undang atas nama Sindy Amelia dan Aryani Sinduningrum.

6. Dokumen Surat Pengumuman penyelenggaraan diklat Bahasa inggris dari Pusdiklat.

7. Dokumen permohonan atau pengiriman nama atas keikutsertaan pelatihan Bahasa Inggris ke Pusdiklat.

8. Persekjend DPR RI Nomor 21 Tahun 2018 tentang Standar Kopetensi Jabatan di Lingkungan Sekjend dan BK




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

DPR RI. 9. Persekjend DPR RI

Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kamus Kompetensi Jabatan di Lingkungan Sekjend dan BK DPR RI; dan

10. Permenkumham terkait jabatan fungsional perancang Undang-Undang.

11. PP tentang Nomor 11 thaun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

12. Sertifikat mengukuti pendidikan dan pelatihan penyusunan perancangan Undang-Undang atas nama Aryani Sinduningrum dan Mohammad Gadmon Kaisar.




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

PIC: Sindy Amelia,

S.H., Aryani

Sinduningrum, S.H.,

dan TU

Kesenjangan

kompetensi

pegawai yang

ada dengan

standard

kompetensi

yang

ditetapkan

untuk masing-

masing

jabatan.

Saat ini terdapat

beberapa

Peraturan

Sekretariat

Jenderal DPR RI

yang mengatur

tentang Standar

Kopetensi pegawai

di Pusat PUU yang

diantaranya:

1. Persekjend DPR RI Nomor 21 Tahun 2018 tentang Standar Kopetensi

Membuat tabel

kesempatan diklat

seluruh pegawai di

Pusat Perancangan

Undang-Undang.

Menjadikan tabel

kesempatan diklat

seluruh pegawai di

Pusat Perancangan

Undang-Undang

untuk mengetahui

standar kompetensi

apa yang belum

dipenuhi dlam

pemenuhan kinerja

untuk mengukur

kesenjangan

kompetensi yang

dimiliki.

1. Dokumen Hasil Penilaian Kesenjangan Kompetensi Pegawai dalam Laporan Standar Kompetensi dalam AKPK.

2. Tabel kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan seluruh pegawai di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang.

3. Dokumen Persekjend DPR RI Nomor 21 Tahun 2018 tentang Standar Kopetensi




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

Jabatan di Lingkungan Sekjend dan BK DPR RI; dan

2. Persekjend DPR RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kamus Kompetensi Jabatan di Lingkungan Sekjend dan BK DPR RI.

3. Permenkumham terkait jabatan fungsional perancang Undang-Undang.

Dalam

implementasinya

standar

kompetensi

tersemut menjadi

dasar penilaian

Jabatan di Lingkungan Sekjend dan BK DPR RI.

4. Dokumen Persekjend DPR RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kamus Kompetensi Jabatan di Lingkungan Sekjend dan BK DPR RI;

5. Dokumen Permenkumham terkait jabatan fungsional perancang Undang-Undang.

6. PP tentang Nomor 11 thaun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

7. Matriks pemrolehan pengembangan kompetensi sesuai dengan hasil aplikasi AKPK atas nama Dr.




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

dalam Aplikasi

AKPK untuk

menilai Gap

Kompetensi yang

ada pada setiap

pegawai yang

hasilnya akan

mengeluarkan

diklat apa yang

akan

diprioritaskan

berdasarkan Gap

Kompetensi

tersebut.

Inosentius Samsul. S.H., M.Hum., Mardi Sontori S.Ag. LLM, dan Syarifudin.

8. Dokumen Sertifikat Diklat atas nama Dr. Inosentius Samsul. S.H., M.Hum., Mardi Sontori S.Ag. LLM, dan Syarifudin berdasarkan matriks pemrolehan pengembangan kompetensi.

PIC: Sindy Amelia,

S.H., Aryani

Sinduningrum, S.H.,

dan TU




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

Pegawai di

Unit Kerja

telah

memperoleh

kesempatan/h

ak untuk

mengikuti

Pegawai yang

sudah

memperoleh diklat

dari Pusat Diklat

Sekretariat

Jenderal DPR RI

dapat melihat

Mendapatkan

dokumen/ringkasan

diklat yang telah

diikuti oleh setiap

pegawai di Pusat

PUU, sesuai dengan

kewajiban/hak

Matriks/ data

kesempatan diklat di

Pusat PUU yang

dibuktikan dengan

sertifikat diklat untuk

pemerataan

Kesempatan.

1. Dokumen Screen Capture aplikasi SIAP

2. Matriks data kesempatan perolehan diklat atas nama Inosentius Samsul, Mardisontori, Sindy Amelia, dan




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

diklat maupun

pengembanga

n kompetensi

lainnya.

riwayat diklat

yang telah

diikutinya secara

individu di

Aplikasi Sistem

Informasi

Administrasi

Pegawai (SIAP).

setiap pegawai untuk

memperoleh 20 JP

(jam Pelajaran) (PP

no 11 tahun 2017).

Syarifudin. 3. Dokumen Surat

Permintaan Mengikuti Diklat dari Pusdiklat.

4. Dokumen Surat Tugas Mengikuti Diklat

5. Dokumen Surat Tugas mengikuti diklat penyusunan perancangan Undang-Undang atas nama Aryani Shinduningrum dan Mohammad Gadmon Kaisar.

6. Dokumen Sertifikat diklat penyusunan dan perancangan Undang-Undang atas nama Sindy Amelia, Aryani Shinduningrum, dan Mohammad Gadmon Kaisar.

7. Dokumen Screen Capture kegiatan workshop berjudul




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

" Good Policy Paper for Legislative Agenda".

8. Sertifikat kegiatan workshop berjudul " Good Policy Paper for Legislative Agenda".

9. Dokumen Surat Pengumuman penyelenggaraan diklat Bahasa inggris dari Pusdiklat.


11. Dokumen evaluasi diklat penyusunan perancangan undang-undang tahun 2020.

12. Dokumen Jadual Diklat penyusunan perancangan




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

Undang-Undang tahun 2018 dan tahun 2020.

13. PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 10. sreenshoot sidiklat.

PIC: Sindy Amelia,

S.H., Aryani

Sinduningrum, S.H.,

dan TU

Dalam

pelaksanaan

pengembanga

n kompetensi,

unit kerja

melakukan

upaya

Selain

pengembangan

kompetensi di

Pusat Diklat

Sekretariat

Jenderal DPR RI,

Pusat Perancang

1. Membuat seminar, FGD, Workshop terkait kompetensi teknis perancang Undang-Undang.

2. Mensosialisasikan surat edaran terkait kegiatan yang terkait

1. Peningkatan

kompetensi dan ilmu

perancang melalui

kegiatan yang dapat

diadakan sendiri di

Pusat PUU.

2. Mengupayakan

1. Dokumen Sertifikat pelaksanaan webinar berjudul “Strategi Ketahanan Pangan dalam menghadapi Pandemi Covid-19 atas nama Sindy Amelia.

2. Dokumen sertifikat




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

pengembanga

n kompetensi

kepada

pegawai (dapat

melalui

pengikutsertaa

n pada

lembaga

pelatihan, in-

house training,

ataumelaluico

aching, atau

mentoring, dll).

Undang-Undang

juga melakukan

upaya

pengembangan

kompetensi

melalui

pengadaan

seminar, FGD,

dan Workshop

terkait dengan

kompetensi teknis

perancangan

Undang-Undang

serta kegiatan lain

untuk menunjang

kompetensi

pegawai pusat

PUU.

dengan membantu pengembangan kompetensi pegawai di Pusat PUU seperti: - Mengadakan

kegiatan yang menggunakan kemampuan berbahasa asing.

kegiatan yang

menggunakan

kemampuan

berbahasa asing.

workshop berjudul Hak Asasi Manusia dalam Perumusan Peraturan Perundang-Undangan sebagai kerjasama dengan organisasi Westminster Foundation for Democracy (WFD) atas nama Sindy Amelia.

3. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala pusat mengenai kemampuan berbahasa asing di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang.

4. Dokumen Screen Capture kegiatan workshop berjudul " Good Policy Paper for Legislative Agenda" yang diadakan dengan menggunakan




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

bahasa Inggris. 5. Sertifikat kegiatan

workshop berjudul " Good Policy Paper for Legislative Agenda". 8. Laporan Kegiatan workshop berjudul " Good Policy Paper for Legislative Agenda".

6. Nota Dinas pengiriman Nama untuk keikutseraan peserta diklat (Diklat Tekhnis Suncang tahun 2018.

7. Laporan pelaksanaan surat edaran Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang tentang kompetensi berbahasa Inggris di Pusat Perancangan Undang-Undang.

8. Dokumen Surat Pengumuman




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

penyelenggaraan diklat Bahasa inggris dari Pusdiklat.


10. Screen capture kegiatan QnA berbahasa inggris pada media sosial Pusat PUU.

PIC: Sindy Amelia,

S.H., Aryani

Sinduningrum, S.H.,

dan TU

Telah Evaluasi kegiatan Membuat matriks Menganalisis dan 1. Matriks evaluasi terkait diklat yang




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

dilakukan

monitoring

dan evaluasi

terhadap hasil

pengembanga

n kompetensi

dalam

kaitannya

dengan

perbaikan

kinerja

diklat telah

dilakuakan oleh

Pusat Diklat

Sekjend DPR

dengan bentuk

evaluasi

sebagaimana

termuat dalam

Peraturan

sekretariat jederal

tentang Evaluasi

diklat Nomor 21

tahun 2016. .

evaluasi sederhana

terkait diklat yang

dialkukan di pusat

PUU.

mengevaluasi

pelaksanaan diklat

atau kegiatan

pengembangan

kompetensi yang ada

untuk mengetahui

dampak atau manfaat

bagi pegawai di Pusat

Perancangan Undang-

Undang.

dialakukan di pusat PUU.

2. Dokumen monioring dan evaluasi kegiatan diklat atas nama Esther Putri Laksamana Panjaitan S.H.

3. Dokumen laporan evaluasi pelaksanaan diklat penyusunan dan perancangan Undang-Undang atas nama Aryani Shinduningrum.

4. Dokumen tabel kesempatan mengikuti diklat seluruh pegawai di Pusat Perancangan

Undang-Undang.

5. Dokumen Screen Capture Evaluasi 360 terhadap




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

pelaksanaan diklat atas nama Arrista Trimaya S.H, M.H. kepada Aryani Shinduningrum S.H dan Shintya Andini Sidi S.H Sebagai.

6. Dokumen Screen Capture evaluasi diklat.

7. Peraturan sekretariat jederal Nomor 21 tahun 2016 tentang Evaluasi diklat.

8. Screen capture kegiatan QnA berbahasa inggris pada media sosial Pusat PUU.

9. Laporan evaluasi pelaksanaan surat edaran kewajiban berkemampuan bahasa asing yang




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

dikeluarkan oleh Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang.

PIC: Sindy Amelia,

S.H., Aryani

Sinduningrum, S.H.,

dan TU

4. Penetapan

kinerja

individu

Terdapat

penetapan

kinerja

individu yang

terkait dengan

perjanjian

kinerja

organisasi.

Penetapan kinerja

individu di Pusat

PUU dilakukan

melalui Sasaran

Kerja Pegawai

(SKP)

Melakukan pengisian

SKP yang

diselaraskan dengan

Perjanjian Kinerja

Pusat PUU Tahun

2018 dan Tahun

2019 yang dilakukan

pada awal tahun

dengan.

Menjadikan SKP

Tahun sebelumnya

sebagai dasar dalam

pengisian SKP tahun

berikutnya sebagai

bahan evaluasi dalam

pengisian SKP.

1. Dokumen SKP dan PPKP Tahun 2019 dan Tahun 2020 Atas Nama: a. Dr. Inosentius

Samsul,S.H., M.Hum

b. Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M.

c. Laksmi Harundani,

S.H., M.Kn. d. Meirina

Fajarwati, S.H., M.H

2. Dokumen




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

Perjanjian Kinerja Kepala Pusat PUU Tahun 2019 dan Tahun 2020.

PIC: Meirina

Fajarwati, Sindy

Amelia, dan TU

Ukuran

kinerja

individu telah

memiliki

kesesuaian

dengan

indikator

kinerja

individu level

diatasnya.

Pengukuran

Kinerja Individu di

Pusat PUU

dilakukan melalui

PPKP (Penilaian

Prestasi Kerja

PNS)

1. Penilaian PPKP dilakukan secara berjenjang bagi Jabatan Fungsional Tertentu (Perancang Peraturan Perundang-Undangan).

2. Mengumpulkan PPKP bagi Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu

Penilaian PPKP yang

dilakukan oleh Kepala

Pusat PUU dilakukan

dengan

mempertimbangkan

output dari Pusat PUU

yakni Naskah

Akademik dan

Rancangan Undang-

Undang yang

1. Dokumen SKP dan PPKP Tahun 2019 dan Tahun 2020 Atas Nama: a. Dr. Inosentius

Samsul,S.H., M.Hum

b. Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M.

c. Laksmi Harundani, S.H., M.Kn.

d. Meirina Fajarwati, S.H., M.H




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

(Perancang Peraturan Perundang-Undangan) di Pusat PUU setiap akhir desember dan paling lambat akhir januari pada tahun berikutnya.

dihasilkan.

2. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Pusat PUU Tahun 2019 dan Tahun 2020.

PIC: Meirina

Fajarwati, Sindy

Amelia, dan TU

Pengukuran

kinerja

individu

1. Pengukuran kinerja di Pusat PUU telah dilakukan

Melakukan Penilaian

bagi Pegawai

Fungsional

Kepala Pusat PUU

melakukan evaluasi

terhadap kinerja

Dokumen Hasil

Pengukuran Kinerja

Individu dalam




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

dilakukan

secara

periodik.

setiap 1 (satu) tahun sekali melalui PPKP.

2. Bagi Pegawai Fungsional Perancang-undangan selain PPKP, pengukuran kinerja dilakukan dengan Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) kepada Tim Penilai di Pusat Perancangan Undang-Undang

Perancang Peraturan

Perundang-

Undangan dengan

mengumpulkan

dokumen terkait

Penyusunan Naskah

Akademik dan

Rancangan Undang-

Undang.

individu yang

dilakukan setiap 1

(satu) bulan.

Penyusunan NA dan

RUU tentang Provinsi

Sulawesi Tenggara

dari Bulan September-

November 2020.

PIC: Meirina

Fajarwati, Sindy

Amelia, dan TU

Hasil penilaian

kinerja

individu telah

dijadikan

dasar untuk

Belum terdapat

pemberian reward

bagi pegawai yang

memiliki penilaian

kinerja individu

Menyusun prosedur

dan kriteria

pemberian reward

bagi pegawai yang

memiliki penilaian

Menyusun kriteria

dalam pemberian

reward bagi pegawai

yang memiliki

penilaian kinerja

1. Dokumen PPKP Tahun 2019 dan Tahun 2020 Atas Nama Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M.

2. Piagam




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

pemberian

reward

(pengembanga

nkarir

individu,

penghargaan

dll).

yang baik

kinerja individu yang

baik berkoordinasi

dengan Biro

Kepegawaian

individu yang baik

yang salah satunya

didasarkan pada

PPKP.

Penghargaan Atas Nama Esther Putri Lasmaida Panjaitan,S.H.

3. Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) Kenaikan Jabatan Perancang PUU a/n Akhmad Aulawi

PIC: Meirina

Fajarwati, Sindy

Amelia, dan TU

5. Penegakan

aturan

disiplin

Aturan

disiplin/kode

etik/kode

perilaku telah

dilaksanakan/

diimplementas

ikan

- Pegawai PUU tunduk pada aturan organisasi (Persekjen) terkait

absensi/kehadiran yang apabila datang telat/terlambat (lewat dari

1. Pegawai PUU senantiasa tetap tunduk dan tetap menjalankan pada aturan kehadiran/kedisiplinan yang sudah tertera jelas di Persekjen yang

- Membuat kebijakan dan mensosialisasikan terkait tata tertib rapat guna meningkatkan

kedisiplinan rapat. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan Surat Edaran Kapus PUU.

1. Dokumen sosialisasi, diantaranya dokumen aturan persekjen terkait kedisiplinan,

termasuk juga surat/himbauan dari Kapus PUU terkait tata tertib rapat.




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

pukul 08.00 wib) maka berimbas pada penerimaan Tunjangan Kinerja. Penjatuhan berbagai hukuman disiplin yaitu ringan, sedang, dan berat juga diterapkan (Terkait hal-hal tersebut maka pegawai bersangkutan langsung dapat melihat rincian disiplin kehadiran termasuk besaran persen potongan tunjangannya di sistem yaitu di portal.dpr.ac.id, di akun masing2

telah disebutkan yang mana penegakannya juga sudah terimplementasi di sistem portal dan dapat diakses langsung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan.

2. Membuat kebijakan dan mensosialisasikan terkait tata tertib rapat untuk meningkatkan kedisiplinan rapat. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan surat himbauan Kapus PUU.

2. Dokumentasi penerapan disiplin (bukti capture yang ada di sistem portal masing-masing pegawai/PUU ataupun bukti lain yang terkait penerapan kebijakan kedisiplinan)

3. Dokumen penegakan humdis atas pelanggaran aturan (sudah ada di sistem portal, bisa dilihat/dicapture masing2 pegawai/PUU di sistem portal pada akun masing2 pegawai/PUU. Selain bukti yang ada di sistem portal, disertakan juga bukti-bukti lain yang terkait)

4. e-disiplin PUU/pegawai




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

pegawai), sementara untuk aturannya yang terbaru ada di Persekjen Nomor 8 Tahun 2019. Dalam persekjen tersebut secara tuntas mengupas seluruh persoalan terkait kehadiran, jam kerja, cuti, upacara, penjatuhan hukuman disiplin, dst yang nantinya terkait dengan penerimaan tunjangan.

- Surat Edaran Setjen No. SJ/024624/Setjen DPR RI/KP/01/02/

(sudah ada di Sistem Portal, bisa dicapture di masing2 akun pegawai/PUU)

5. Bukti capture/screenshot menu/aplikasi “si Rajin” yang ada di sistem portal.

6. Surat keterangan dari bagian Kepegawaian/pimpinan unit PUU bahwa belum pernah ada kasus pelanggaran etik di unit PUU

PIC: Olsen Peranto,

S.H. dan TU




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

2021 tentang Penerapan Sistem Kerja Fleksibel di Lingkungan Setjen DPR RI, yang di dalamnya mengatur soal ketentuan/jadwal WFH-WFO dan segala konsekuensinya.

- Terdapat menu/aplikasi “si Rajin” yang terdapat di menu portal. Menu tersebut diperuntukkan bagi seluruh pegawai untuk melakukan absensi baik WFH/WFO, menuliskan kondisi kesehatan, dan kegiatan harian




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

yang dilakukan.

- Terkait disiplin penggunaan seragam maka para pegawai mengikuti ketentuan penggunaaan pakaian dinas sebagaimana yang diatur dalam persekjen nomor 4 tahun 2015.

- Terkait disiplin etika maka pegawai tunduk pada Persekjen Nomor 3 Tahun 2012.

- Untuk teguran terhadap pelanggaran tentang pakaian dinas dan etika selama ini di




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

PUU lebih pada teguran yang sifatnya lisan yang kemudian langsung diidaklanjuti oleh yang bersangkutan. Teguran lisan ini memang diatur dan disarankan dalam Pasal 8 Persekjen Nomor 4 Tahun 2015 terkait pengawasan terhadap pemakaian pakaian dinas. Sementara untuk etika yang diatur dalam Persekjen Nomor 3 Tahun 2012 lebih menekankan kepada persoalan etika




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

yang berat yang harus diselesaikan oleh Majelis Etik, artinya bahwa penegakan displin etika yang sifatnya ringan selama ini mengedepankan teguran lisan.

- Tiap Persekjen yang disebutkan di atas terkait kedisiplinan telah tersedia di sistem portal (portal.dpr.ac.id ) dan dapat diakses oleh setiap pegawai.

- Di unit PUU selama ini belum pernah ada kasus pelanggaran etik.




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

6. Sistem

informasi

kepegawaian

Data informasi

kepegawaian

unit kerja

telah

dimutakhirkan

secara berkala

Terdapat Sistem

Informasi

Kepegawaian yang

bernama “SIAP

JABFUNG”, yaitu

sistem informasi

administrasi

pegawai jabatan

fungsional dalam

rangka penataan

data dan integrasi

data pejabat

fungsional yang

berisikan:

1. Data pribadi, 2. Status JF

3. Informasi PAK, 4. Pengembangan

Kompetensi, dan

5. Sistem

1. Melihat Buku Panduan SIAP Jabfung di Sistem

Informasi Administrasi Pegawai.

2. Melihat data Sistem Informasi Administrasi Pegawai pada pegawai yang datanya belum dilakukan pemutakhiran.

3. Mengajukan surat permohonan pemutakhiran Sistem Informasi Administrasi Pegawai kepada Biro Kepegawaian.

1. Memantau data Sistem Informasi

Administrasi Pegawai yang telah dilakukan pemutakhiran.

Bekerjasama dengan

Biro Kepegawaian

dalam melakukan

pemutakhiran data

pada Sistem Informasi

Administrasi Pegawai.

1. Buku Panduan

SIAP Jabfung

2. Screenshoot data

dalam Sistem

Informasi

Administrasi

Pegawai sebelum

dilakukan

pemutakhiran (an.

K. Zulfan

Andriansyah)

3. Surat permohonan

pemutakhiran data

di Sistem Informasi

Administrasi

Pegawai kepada

Biro Kepegawaian

Tahun 2020.

4. Screenshoot data

Sistem Informasi

Administrasi

Pegawai yang telah

dilakukan

pemutakhiran (an.




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

notifikasi/ warning pengumpulan angka kredit.

Sistem ini belum

sinkron antara

data yang

diterima oleh

kepegawaian

dengan data riil

pegawai di Pusat

PUU.

K. Zulfan

Andriansyah)

5. Screenshoot data

dalam Sistem

Informasi

Administrasi

Pegawai sebelum

dilakukan

pemutakhiran (an.

Aryani

Sinduningrum)

6. Surat Permohonan

revisi pada Sistem

Aplikasi Siap

Jabfung Tahun

2021

7. Screenshoot data

Sistem Informasi

Administrasi

Pegawai yang telah

dilakukan

pemutakhiran (an.

Aryani

Sinduningrum)




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

PIC: Aryani

Sinduningrum, S.H.

dan TU



AREA IV - PENINGKATAN AKUNTABILITAS

AREA IV – PENINGKATAN AKUNTABILITAS

1

MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS AREA IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS


NO KOMPONEN INDIKATOR KONDISI SAAT INI LANGKAH AKSI INOVASI BUKTI FISIK TARGET WAKTU

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS

1. Keterlibatan Pimpinan

a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan

Kepala Pusat terlibat dalam penyusunan perencanaan, tetapi hanya monitor memberikan arahan/perintah

Melengkapi dokumen

- a. Dokumen

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran Tahun

2021;

b. RENSTRA Setjen

DPR Tahun 2020-

2024

c. Perjanjian Kinerja

Tahun 2020;

d. Perjanjian Kinerja

Tahun 2021;

e. Dokumentasi

Penandatanganan

Perjanjian Kinerja

Tahun 2021;

f. SK Tim


2


M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

Penyusunan

RENSTRA Setjen

DPR 2020-2024;

dan

g. Dokumentasi

presentasi Rencana

Kerja Anggaran

Tahun 2022

PIC:

Dahlia/ Syarifuddin

b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja

Kepala Pusat PUU

membuat penetapan

kinerja, disetujui oleh

eselon I

Melengkapi dokumen

- a. Dokumen

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran Tahun

2021;

b. Perjanjian Kinerja

Tahun 2020;


Tahun 2021;

d. Dokumentasi

Penandatanganan

Perjanjian Kinerja


3


M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

Tahun 2021;

e. SK Tim

Penyusunan

RENSTRA Setjen

2020-2024; dan

f. Dokumentasi

presentasi Rencana

Kerja Anggaran

Tahun 2022

PIC: Dahlia/ Syarifuddin

c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

Kepala Pusat PUU memantau persentase pencapaian kinerja (output dan anggaran) setiap bulan dan triwulan (secara tertulis)

a. Kepala Pusat PUU memantau pencapaian kinerja (anggaran dan output) per triwulan di Pusat PUU.

Melengkapi dokumen

- a. LAKIP Pusat PUU

Tahun 2020;

b. Laporan

Pemantauan

Pencapaian Kinerja

dan Anggaran

Tahun 2020;

c. Laporan

Pemantauan

Pencapaian Kinerja

dan Anggaran

Tahun 2021;


4


M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

d. Dokumentasi

Rapat Internal

(Rakor Pusat PUU);

dan

e. Dokumentasi

Rapat Kegiatan

Capaian Kinerja

dan Anggaran per

3 bulan di BURT.

PIC: Dahlia/ Syarifuddin

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

a. Dokumen perencanaan sudah ada

Dokumen Renstra, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja sudah ada dan disusun oleh staf TU sesuai panduan dan aplikasi.

Melengkapi dokumen

- a. RENSTRA Setjen DPR Tahun 2020-2024;

b. LAKIP Pusat PUU Tahun 2020;

c. Perjanjian Kinerja Tahun 2020; dan

d. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

PIC:

Dahlia/ Syarifuddin

b. Dokumen perencanaan telah

Pusat PUU telah memiliki dokumen perencanaan yang

a. Mengupload

RENSTRA dan

LAKIP dalam

- a. RENSTRA Setjen

DPR Tahun 2020-


5


M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

berorientasi hasil

telah berorientasi pada hasil

website Pusat

PUU

b. Melengkapi

dokumen

2024;

b. LAKIP Pusat PUU

Tahun 2020;


Tahun 2020;


Tahun 2021; dan

e. Screenshot

tampilan LAKIP

Pusat PUU Tahun

2020 Pusat PUU

dalam website

Pusat PUU.

PIC:

Akhmad A/

Laksmi H

c. Terdapat Indikator Kinerja (IKU)

Pusat PUU sudah memiliki IKU yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK)

Melengkapi dokumen

- a. RENSTRA Setjen

DPR Tahun 2020-

2024;

b. LAKIP Pusat PUU

Tahun 2020;



6


M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

Tahun 2020;


Tahun 2021; dan

e. IKU beserta

Penjelasan Kamus

Indikator Tahun

2020-2024

PIC:

Akhmad A/

Laksmi H/

Syarifudin

d. Indikator Kinerja telah SMART

IKU di Pusat PUU sudah SMART

Melengkapi dokumen

- a. LAKIP Pusat PUU Tahun 2020;

b. Perjanjian Kinerja Tahun 2020;

c. Perjanjian Kinerja Tahun 2021; dan

d. IKU beserta Penjelasan Kamus Indikator Tahun 2020-2024.

PIC:

Akhmad A/

Laksmi H/

Syarifudin


7


M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

e. Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu

LAK saat ini telah disusun secara tepat waktu

Melengkapi dokumen

- a. LAKIP Pusat PUU Tahun 2020; dan

b. Surat penyerahan LAK Pusat PUU Tahun 2020 yang tepat waktu.

PIC:

Ihsan/

Syarifudin

f. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja

LAKIP saat ini

memberikan informasi

terkait administrasi

dan keuangan

Melengkapi dokumen

- LAKIP Pusat PUU

Tahun 2020.

PIC:

Ihsan/

Syarifudin

g. Terdapat upaya peningkatan kapasistas SDM yang menangani akuntabilita

s kinerja

Pusat PUU telah

mengikutsertakan

Pegawai dalam

bimtek/diklat/

sosialisasi

penyusunan LAKIP

a. Dokumentasikan Surat Tugas terkait keikutsertaan pegawai Pusat PUU (struktural)

dalam diklat yang mendukung akuntabilitas kinerja;

- a. Dokumentasi Bimtek terkait aplikasi SAKTI (Surat Tugas dan Foto Kegiatan);

b. Dokumentasi Bimtek

penyusunan LAK dengan Kemenpan (Surat Undangan, Surat Tugas, dan Foto Kegiatan); dan


8


M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

AGS

S E P

O K T

N O V

D E S

b. Laporan DIklat. c. Melengkapi

dokumen

c. SK staf PPK Tahun 2021.

PIC:

Ihsan/

Syarifudin

h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh ASN berkompeten yang melaksanakan penyusunan LAK

Melengkapi dokumen

- a. Dokumentasi Bimtek terkait aplikasi SAKTI (Surat Tugas dan Foto Kegiatan);

b. Dokumentasi Bimtek penyusunan LAK dengan Kemenpan (Surat Undangan, Surat Tugas, dan Foto Kegiatan);

c. SK Tim Pendampingan Laporan Realisasi Anggaran Setjen DPR Tahun 2020; dan

d. SK staf PPK Tahun 2020.

PIC:

Ihsan/

Syarifudin



AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN


1

MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS AREA V PENGUATAN PENGAWASAN



TARGET WAKTU

M A

R

A P

R

ME

I

J U

N

J U

L

A G

S

S E

P

O K

T

N O

V

D E

S

V. PENGUATAN PENGAWASAN

1. Pengendalian Gratifikasi

a.Telah dilakukan public campaign tentang

pengendalian gratifikasi

Pusat PUU sudah melakukan public campaign tentang

pengendalian gratifikasi di

lingkungan Pusat PUU, namun masih memerlukan media

sosialisasi lainnya yang lebih efektif.

Melakukan public campaign tentang

pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi dan

media informasi.

a. Melakukan public campaign berdasar

kan video dari KPK

melalui sosialisasi di

monitor informas

i dan media sosial

Pusat PUU

b. Melakukan

1. Persekjen No. 16 Tahun 2018 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Setjen dan BK DPR RI

2. Bahan Tayang, Undangan,

dan Daftar Hadir

Sosialisasi UPG, tanggal 13 November

2018 3. Sosialisasi

Capture Public Campaign


2


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

sosialisasi

melalui media leaflet

c. mengikuti

kegiatan E-learning Bimbingan Teknis

Pengendalian

Gratifikasi yang diseleng

garakan oleh

Komisi Pemberantasan

Korupsi.

UPG melalui Media Sosial

Pusat PUU 4. Bahan

Tayang,

Lapsing, Foto Kegiatan,

Undangan dan daftar hadir,

Sosialisasi ZI menuju WBK-WBBM

(Sosialisasi Penguatan

Pengawasan-Pengendalian Gratifikasi),

tanggal 9 Maret 2020.

5. Bahan Tayang, Lapsing,

daftar hadir, Foto Kegiatan,

Sosialisasi Penguatan


3


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

Pengawasan-Sosialisasi

UPG berkala di tahun 2020, tanggal

30 Juli 2020. 6. Sosialisasi

capture public campaign mengenai

gratifikasi di Media sosial Pusat PUU.

7. Foto tayangan sosialisasi

mengenai gratifikasi di monitor

informasi Pusat PUU.

8. Leaflet sosialisasi mengenai

gratifikasi. 9. Sertifikat

mengikuti

kegiatan E-learning


4


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

Bimbingan Teknis

Pengendalian Gratifikasi yang

diselenggarakan oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi.

PIC: 1. Ricko

Wahyudi 2. Riyani

Shelawati

b. Telah

diimplementasikan pengendalian gratifikasi

a. BKD telah memiliki

Unit Pengendalian Gratifikasi, akan tetapi belum ada unsur dari

Pusat PUU di UPG tersebut.

b. Belum terdapat surat pernyataan dar

Irtama bahwa Pusat PUU bebas gratfikasi.

a. Mengusulkan

personel di Pusat PUU untuk dimasukan

namanya ke dalam Tim UPG.

b. membuat nodin

permohonan kepada Irtama untuk dibuatkan

a.

Terdapatnya perwakilan

Pusat PUU untuk masuk ke

Tim UPG. b.

terdapatnya laporan mengenai

1. SK Tim UPG

BKD 2. Laporan

Semesteran

Pengendalian Gratifikasi UPG BKD.

3. Surat Pernyataan

Tidak ada Pelaporan Gratifikasi di


5


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

Surat Pernyataan Pusat PUU bebas

gratifikasi.

pengendalian gratifikasi

secara berkala di Pusat PUU.

Pusat PUU.

PIC: 1. Ricko

Wahyudi

2. Riyani Shelawati

2. Penerapan

SPIP

a.Telah dibangun

lingkungan pengendalian

a.Sudah ada sosialisasi

berkala mengenai pengawasan khususnya SPIP.

b.Belum adanya

perwakilan Pusat PUU yang masuk ke dalam Satuan Tugas

Manajemen Risiko.

a. melaksanakan

sosialisasi mengenai SPIP.

b.mengajukan nama perwakilan

Pusat PUU untuk masuk Satuan Tugas Manajemen

Risiko

a. Terdapat

nya perwakilan Pusat

PUU untuk

masuk Satuan Tugas

Manajemen Risiko.

b. Melakuka

n sosialisas

i melalui media leaflet.

1. Persekjen

DPR RI No. 06/SEKJEN/2012 tentang

Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.

2. SK Sekjen DPR RI Nomor

1268/SEKJEN/2015

tentang Pedoman Kegiatan

Pengendalian Intern dan

Pedoman


6


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

Teknis Satgas Pemantauan

Pengendalian Intern

3. Persekjen No

10 Tahun 2021 tentang

Penerapan Manajemen Risiko di

Sekretraiat Jenderal DPR RI

4. SK Pembentukan

Satuan Tugas Manajemen Risiko di

Sekretariat Jenderal DPR

RI 5. Laporan Hasil

Pelaksanaan

Penjaminan Kualitas (Quality

Assurance/QA atas hasil


7


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

self assessment

maturitas SPIP pada Sekjen dan

BKD Tahun 2019 dari

BPKP. 6. Bahan

Tayang,

Lapsing, Foto Kegiatan, Undangan

dan daftar hadir,

Sosialisasi ZI menuju WBK-WBBM

(Sosialisasi Penguatan

Pengawasan-Penanganan SPIP), tanggal

9 Maret 2020. 7. Bahan

Tayang,

Lapsing, daftar hadir,


8


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

Foto Kegiatan,

Sosialisasi Penguatan Pengawasan-

Sosialisasi SPIP berkala

di tahun 2020, tanggal 30 Juli 2020.

8. Data dukung mengenai Workshop

tentang "Membangun

Sistem Manajemen Risiko

Instansi (SIMANIS) di

Setjen DPR RI” yang diikuti oleh

pegawai Pusat Perancangan Undang-

Undang, pada tanggal 31


9


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

Maret dan 1 April 2021;

tanggal 6 dan 7 April 2021; dan tanggal

29 April s.d. 1 Mei 2021

9. Leaflet sosialisasi mengenai

SPIP PIC:

1. Ricko Wahyudi

2. Nur Ghenasyarifa AT

b. Telah dilakukan

penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

Sudah adanya penilaian risiko atas

pelaksanaan kebijakan

menyusun penilaian

identifikasi risiko atas pelaksanaan kebijakan

Senantiasa menyusun

penilaian identifikasi risiko atas

pelaksanaan kebijakan

sesuai dengan waktu yang

1. Dokumen matrik

identifikasi risiko

2. Dokumen

analis risiko

PIC: 1. Ricko

Wahyudi


10


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

ditentukan. 2. Nur Ghenasyarifa

AT

c. Telah dilakukan

kegiatan pengendalian untuk

meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

Sudah adanya

dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir risiko

yang telah diidentifikasi

Menyusun

dokumen laporan pengendalian untuk


Senantiasa

menyusun dokumen laporan

pengendalian untuk meminimali

sir risiko yang telah

diidentifikasi sesuai dengan

waktu yang ditentukan.

dokumen

laporan pengendalian untuk


PIC:

1. Ricko Wahyudi

2. Nur

Ghenasyarifa AT

d. SPI telah diinformasikan dan

dikomunikasikan kepada seluruh

pihak terkait

Sudah dilaksanakan sosialisasi untuk menginformasikan dan

mengkomunikasiakan mengenai SPIP secara

berkala

melaksanakan sosialisasi mengenai SPIP

berkala.

Melakukan sosialisasi melalui

media leaflet

1. Laporan Hasil Pelaksanaan Penjaminan

Kualitas (Quality

Assurance/QA atas hasil self

assessment maturitas

SPIP pada


11


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

Sekjen dan BKD Tahun

2019 dari BPKP.

2. Bahan

Tayang, Lapsing, Foto

Kegiatan, Undangan dan daftar

hadir, Sosialisasi ZI menuju WBK-

WBBM (Sosialisasi

Penguatan Pengawasan-Penanganan

SPIP), tanggal 9 Maret 2020.


Daftar hadir, Foto Kegiatan,



12


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

Pengawasan- Sosialisasi

SPIP berkala di tahun 2020, tanggal

30 Juli 2020. 4. Data dukung

mengenai Workshop tentang

Membangun Sistem Manajemen

Risiko Instansi

(SIMANIS) di Setjen DPR RI yang diikuti

oleh pegawai Pusat

Perancangan Undang-Undang, pada

tanggal 31 Maret dan 1 April 2021;

tanggal 6 dan 7 April 2021;


13


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

dan tanggal 29 April s.d. 1

Mei 2021. 5. Leaflet

sosialisasi

mengenai SPIP

PIC: 1. Ricko

Wahyudi 2. Nur

Ghenasyarifa

AT

3. Pengaduan Masyarakat

a.Telah diimplementasika

n kebijakan Pengaduan masyarakat

Bahwa Pusat PUU tidak melakukan tugas

terkait dengan pengaduan masyarakat. Yang

melakukan tugas pengaduan masyarakat

adalah Bagian Pengaduan Masyarakat yang ada di Biro

Hukum.

Mengkonfirmasi terkait dengan

tugas pengaduan masyarakat yang dilaksanakan

oleh Bagian Pengaduan

masyarakat yang ada di Biro Hukum.

1. Capture Website

Sistem Informasi Aspirasi dan

Pengaduan Masyarakat

DPR RI 2. Persekjen

DPR RI No. 9

Tahun 2020 tentang

Pengaduan


14


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

Masyarakat Terhadap

Kinerja Sekjen DPR RI

3. Persekjen DPR RI No. 6

Tahun 2015 tentang Organisasi

dan tata Kerja Sekjen dan BK DPR RI

PIC:

1. Ricko Wahyudi

2. Nita

Ariyulinda

b. Telah

dilakukan penilaian untuk menghitung

penanganan pengaduan

masyarakat

Bahwa Pusat PUU

tidak melakukan tugas terkait dengan pengaduan

masyarakat. Yang melakukan tugas

pengaduan masayarakat adalah Bagian Pengaduan

Mencari data dan

sumber yang menyatakan bahwa tugas

pengaduan masyarakat

dilaksanakan oleh Bagian Pengaduan

1. Persekjen

DPR RI No. 9 Tahun 2020 tentang

Pengaduan Masyarakat

Terhadap Kinerja Sekjen DPR


15


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

Masyarakat yang ada di Biro Hukum.

masyarakat yang ada di Biro

Hukum.

RI 2. Persekjen


Organisasi dan tata Kerja

Sekjen dan BK DPR RI

PIC: 1. Ricko

Wahyudi

2. Nita Ariyulinda

c. Telah dilakukan monitoring dan

evaluasi atas penanganan pengaduan

masyarakat

Bahwa Pusat PUU tidak melakukan tugas

terkait dengan pengaduan masyarakat. Yang

melakukan tugas pengaduan masayarakat adalah

Bagian Pengaduan Masyarakat yang ada

di Biro Hukum.

Mengajukan untuk

dibuatkannya Surat Pernyataan yang menyatakan

bahwa monitoring dan evaluasi pengaduan

masyarakat dilakukan oleh

Bagian Pengaduan Masyarakat

1. Surat Pernyataan

yang menyatakan bahwa

monitoring dan evaluasi pengaduan

masyarakat dilakukan

oleh Bagian Pengaduan Masyarakat


16


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

bukan dilakukan oleh Pusat

Perancangan Undang-Undang.

bukan dilakukan

oleh Pusat Perancangan Undang-

Undang. 2. Persekjen


Organisasi dan tata Kerja Sekjen dan

BK DPR RI

PIC: 1. Ricko

Wahyudi

2. Nita Ariyulinda

d. Telah ditindaklanjuti hasil evaluasi atas

penanganan pengaduan

masyarakat

Bahwa Pusat PUU tidak melakukan tugas terkait dengan

pengaduan masyarakat. Yang

melakukan tugas pengaduan masyarakat adalah Bagian

Mengajukan untuk dibuatkannya

surat Pernyataan yang menyatakan

bahwa berdasarkan evaluasi selama

Terdapatnya laporan mengenai

hasil evaluasi

atas penanganan pengaduan

Surat Pernyataan tidak ada Pengaduan

Masyarakat terkait Pusat

PUU dari Bagian Pengaduan Masyarakat


17


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

Pengaduan Masyarakat yang ada di Biro

Hukum.

periode tahun 2020 sampai

dengan bulan April 2021 tidak ada pengaduan

masyarakat yang terkait dengan

Pusat Perancangan Undang-Undang.

masyarakat di Pusat

PUU secara berkala.

PIC:

1. Ricko Wahyudi

2. Nita

Ariyulinda

4. Whistle-Blowing System

a.Telah

terinternalisasinya Whistle-Blowing System

Pusat PUU melakukan

sosialisasi tentang Whistle-Blowing System

di lingkungan Pusat PUU berdasarkan Persekjen No 9 Tahun

2015 tentang Pedoman WBS

Pusat PUU

Melakukan sosialisasi tentang tentang Whistle-Blowing System melalui

sosialisasi dan media informasi.

a.Melaksan

akan sosialisasi

mengenai WBS secara berkala dan

update melalui berbagai

media sosial.

b.Melakukan sosialisasi melalui

media leaflet

1. Persekjen No

9 Tahun 2015 tentang

Pedoman WBS

2. Undangan,

Daftar Hadir, Foto Kegiatan, dan

Lapsing, Sosialisasi

WBS tanggal 29-31 Otober 2018

3. Bahan Tayang,

Lapsing, Foto


18


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

Kegiatan, Undangan

dan daftar hadir, Sosialisasi ZI

menuju WBK-WBBM

(Sosialisasi Penguatan Pengawasan-

Whistle Blowing System),



daftar hadir, Foto

Kegiatan, Sosialisasi Penguatan

Pengawasan- Sosialisasi WBS berkala

di tahun 2020, tanggal


19


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

30 Juli 2020. 5. Capture public

campaign mengenai

WBS di media sosial Pusat PUU, pada

tanggal 23 Juli 2021.

6. Leaflet

sosialisasi mengenai

WBS PIC:

1. Ricko Wahyudi

2. Yanuar Putra

Erwin

b. Telah

diterapkannya Whistle-Blowing System

Pusat PUU

menyediakan link website tentang

Whistle-Blowing System di lingkungan Pusat

PUU

Pusat PUU

melakukan update secara

berkala pada link Website pelaporan

Whistle-Blowing System di

lingkungan Pusat

1. Capture

aplikasi WBS, yang terdapat

pada Website Pusat PUU

2. Capture

Website pelaporan WBS


20


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

PUU PIC:

1. Ricko Wahyudi

2. Yanuar Putra

Erwin

c. Telah dilakukan

evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System

Telah dilakukan

evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System sejak tahun 2015 berdasarkan pada

Persekjen No 9 Tahun 2015 tentang Pedoman

WBS.

Melakukan

evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System secara berkala setiap tahun di lingkungan Pusat

PUU tahun 2020 dengan mengajukan nota

dinas kepada Ittama DPR RI

Terdapatnya

laporan hasil evaluasi

atas penerapan

Whistle Blowing System secara berkala.

1. Laporan hasil

evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

2. Surat Pernyataan Tidak ada

Pelaporan Pelanggaran

Melalui WBS di Pusat PUU

PIC: 1. Ricko

Wahyudi

2. Yanuar Putra Erwin

d. Telah ditindaklanjutinya

hasil evaluasi atas

Adanya laporan tindaklanjut hasil

evaluasi atas

Melakukan evaluasi atas

penerapan

Terdapatnya laporan

tindak

1. Laporan tindak lanjut

WBS


21


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

penerapan Whistle-Blowing System

penerapan Whistle-Blowing System sejak

tahun 2015 berdasarkan pada

Persekjen No 9 Tahun 2015 tentang Pedoman WBS.

Whistle-Blowing System secara berkala setiap tahun di

lingkungan Pusat PUU tahun 2020 dengan

mengajukan nota dinas kepada Ittama DPR RI

lanjut hasil evaluasi

atas penerapan Whistle

Blowing System secara berkala.

2. Surat Pernyataan

Tidak ada Pelaporan Pelanggaran

Melalui WBS di Pusat PUU

PIC: 1. Ricko

Wahyudi 2. Yanuar Putra

Erwin

5. Penanganan Benturan Kepentingan

a.Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan

kepentingan dalam tugas fungsi utama

Belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan

dalam tugas fungsi utama

1. Proses penyusunan identifikasi/pe

metaan benturan kepentingan

dalam tugas fungsi utama.

2. Update terhadap

Matriks identifikasi/pemetaan

benturan

Membuat identifikasi benturan

kepentingan di Pusat PUU.

1. Persekjen DPR RI No.8 Tahun 2015

tentang Pedomana Penanganan

Benturan Kepentingan

di Sekretariat Jenderal DPR RI

2. SK Irtama No IU/234A/SET

JEN DPR


22


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

kepentingan di Pusat PUU

untuk tahun 2021 disesuaikan

dengan kondisi terkini di

Pusat PUU.

RI/IRTAMA/05/2020

tentang Pedoman Penanganan


3. SK Irtama No IU/234B/SETJEN DPR

RI/IRTAMA/05/2020 tentang

Penetapan Identifikasi

Penanganan Benturan Kepentingan

Lingkup Ittama.

4. Dokumen identifikasi/pemetaan

benturan kepentingan tugas fungsi

utama benturan


23


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

kepentingan kepada

pegawai

PIC:

1. Ricko Wahyudi

2. Aryudhi Permadi

b. Telah

disosialisasikan/internalisasinya

penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan Benturan

Kepentingan telah disosialisasi/diinternali

sasikan pada tanggal 30 Juli 2020.

Sosialisasi/intern

alisasi Penanganan

Benturan Kepentingan sudah

dilaksanakan

Melakukan

sosialisasi melalui

media leaflet

1. Bahan

Tayang, Lapsing, Foto

Kegiatan, Undangan dan daftar

hadir, Sosialisasi ZI

menuju WBK-WBBM (Sosialisasi

Penguatan Pengawasan-Penanganan

Benturan Kepentingan),


2. Bahan


24


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

Tayang, Lapsing,

Daftar Hadir, Foto Kegiatan,


Pengawasan- Sosialisasi penanganan

benturan kepentingan berkala di

tahun 2020, tanggal 30

Juli 2020. 3. Leaflet

Sosialisasi

mengenai penanganan

benturan kepentingan

PIC: 1. Ricko

Wahyudi

2. Aryudhi Permadi


25


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

c. Telah diimplementasika

nya penanganan Benturan Kepentingan

Implementasi Penanganan benturan

kepentingan sudah diajukan ke TU PUU untuk dibuatkan surat

nya

Surat Implementasi

Penanganan benturan kepentingan

sudah dibuat dan di tandatangan

oleh Kapus PUU tertanggal 14 September 2020.

Pembuatan Surat

Implementasi Penanganan


yang berlaku bagi seluruh

pegawai di Pusat PUU.

Dokumen internalisasi

penanganan benturan kepentingan

kepada pegawai

PIC: 1. Ricko

Wahyudi

2. Aryudhi Permadi

d. Telah dilakukan evaluasi atas

Penanganan Benturan

Kepentingan

Evaluasi Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan.

1. Pengajuan permintaan surat

pernyataan PUU bebas

benturan kepentingan kepada

Inspektorat Utama DPR RI setelah Matriks

identifikasi/pemetaan

benturan kepentingan di Pusat PUU

Terdapatnya Laporan Hasil

Monitoring dan

Evaluasi Penerapan benturan

kepentingan secara berkala.

1. Dokumen Laporan Hasil Monitoring

dan Evaluasi Penerapan

benturan kepentingan.

2. Surat

Pernyataan Tidak ada Pelaporan


PIC: 1. Ricko


26


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

lengkap dan ditandatangan

oleh Plt. Kepala Pusat PUU.

2. Pembuatan

evaluasi dan penanganan

benturan kepentingan di Pusat PUU.

Wahyudi 2. Aryudhi

Permadi

e. Telah ditindaklanjutinya

hasil evaluasi atas Penanganan Benturan

Kepentingan

Hasil tindaklanjut Evaluasi Penanganan

benturan kepentingan belum dibuat.

1. Pengajuan permintaan

surat pernyataan PUU bebas


kepada Inspektorat Utama DPR RI

setelah Matriks identifikasi/pemetaan

benturan kepentingan di

Pusat PUU lengkap dan ditandatangan

Terdapatnya Laporan

tindaklanjut Hasil Monitoring

dan Evaluasi

Penerapan benturan kepentingan

1. Dokumen laporan

tindaklanjut atas penanganan


2. Surat Pernyataan Tidak ada

Pelaporan Benturan Kepentingan

PIC:

1. Ricko Wahyudi

2. Aryudhi


27


TARGET WAKTU

M

AR

A

PR

M

E I

J

UN

J

U L

A

G S

S

E P

O

K T

N

O V

D

E S

oleh Plt. Kepala Pusat PUU.

2. Pembuatan dokumen laporan

tindaklanjut atas

penanganan benturan kepentingan di

Pusat PUU.

Permadi



AREA VI – PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK


1

MATRIKS RENCANA AKSI (ACTION PLAN) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS AREA VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK




TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

VI. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.

Standar

Pelayanan

Terdapat

kebijakan standar

pelayanan

Belum terdapat

standar

pelayanan

mengenai proses

penyampaian

aspirasi oleh

masyarakat,

hanya terdapat

tata cara

penyampaian

aspirasi dalam

bentuk video

grafis dan tata

Menyusun

standar

pelayanan

mengenai proses

penyampaian

aspirasi oleh

masyarakat

a. Standar

pelayanan

dibuat dalam

bentuk

infografis

b. Menguploa

d Alur Standar

Pelayanan

Publik di

Website dan

Media Sosial

Pusat

Perancangan

Undang-Undang

a. Alur

Standar

Pelayanan

(Kepada

Anggota/AKD

DPR dan

Masyarakat)

b. Screen

Capture standar

pelayanan di

Media Sosial

Pusat

Perancangan

Undang-

Undang.


2



TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

cara

menindaklanjuti

aspirasi oleh

masyarakat

dalam bentuk

buku pedoman.

PIC: Noval Ali

Muchtar

Standar

pelayanan telah

dimaklumatkan

Tata cara

penyampaian

aspirasi telah di

sosialisasikan

melalui media

sosial DPR RI

Menyusun dan

mensosialisasikan

maklumat

pelayanan

Maklumat

Standar

pelayanan di

cetak sebagai

aklirik dan dibuat

dalam bentuk

videografis. Foto

aklirik dan

videografis

tersebut di upload

di Website dan

Media Sosial

Pusat

Perancangan

Undang-Undang

a. Foto aklirik

b. Screen Capture

maklumat

Standar

Pelayanan yang

bisa di akses di

Website

pusatpuu.dpr.g

o.id dan media

sosial Pusat

Perancangan

Undang-

Undang.

c. menambahkan

videografis

simas puu

dalam media

sosial Pusat


3



TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

PUU.

PIC: Noval Ali

Muchtar

Terdapat SOP

tentang

penyampaian

aspirasi oleh

masyarakat dan

tindaklanjut atas

aspirasi

masyarakat.

Belum memiliki

SOP mengenai

proses

penyampaian

aspirasi oleh

masyarakat dan

tindaklanjutnya,

hanya terdapat

tata cara

penyampaian

aspirasi dalam

bentuk video

grafis dan tata

cara

menindaklanjuti

aspirasi oleh

masyarakat

dalam bentuk

buku pedoman.

Menyusun konsep

SOP tentang

penyampaian

aspirasi oleh

masyarakat dan

tindaklanjut atas

aspirasi

masyarakat

Konsep SOP

tentang

penyampaian

aspirasi oleh

masyarakat dan

tindaklanjutnya

akan di upload di

website

pusatpuu.dpr.go.i

d.

a. Konsep SOP

tentang

penyampaian

aspirasi oleh

masyarakat

dan

tindaklanjut

atas aspirasi

masyarakat

b. Screen Capture

konsep SOP

yang bisa di

akses di

Website

pusatpuu.dpr.

go.id.

PIC: Shintya

Andini Sidi

Melakukan review

dan perbaikan

Pegawai di

lingkungan Pusat

Melaksanakan Masyarakat dapat a. Menambahkan

klausula akan


4



TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

atas standar

pelayanan dan

SOP

Perancangan

Undang-Undang

telah memiliki

softcopy buku

pedoman

mengenai tata

cara

menindaklanjuti

aspirasi dari

masyarakat.

pengkajian ulang

dokumen standar

pelayanan dan

konsep SOP

menyampaikan

masukan

terhadap

perbaikan standar

pelayanan dan

konsep SOP

melalui website

pusatpuu.dpr.go.i

d.

dilakukan

review secara

berkala

b. Dokumen

review

perbaikan

Standar

Pelayanan dan

konsep SOP

PIC: Shintya

Andini Sidi

2. Budaya

Pelayanan Prima

Telah dilakukan

sosialisasi atau

pelatihan dalam

upaya penerapan

budaya pelayanan

prima

Seluruh pegawai

di lingkungan

Pusat

Perancangan

Undang-Undang

memiliki tingkat

pemahaman yang

berbeda-beda

mengenai tata

cara

menindaklanjuti

aspirasi dari

Melakukan

sosialisasi dan

pelatihan dalam

bentuk bimbingan

tekhnis mengenai

pelaksanaan SOP

dengan Bidang

Data dan

Teknologi

Informasi (BDTI)

sebagai

pembentuk

Seluruh pegawai

di lingkungan

Pusat

Perancangan

Undang-Undang

memiliki

pemahaman yang

relatif sama

mengenai tata

cara

menindaklanjuti

aspirasi dari

Daftar hadir,

notulen,

dokumen terkait,

dan screen

capture

sosialisasi upaya

penerapan

budaya

pelayanan prima.

PIC: Esther Putri

Panjaitan


5



TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

masyarakat yang

disampaikan

melalui Website

pusatpuu.dpr.go.i

d.

Website

pusatpuu.dpr.go.i

d. Ikut serta

dalam pendidikan

dan pelatihan

perancangan

peraturan

perundang-

undangan

masyarakat yang

disampaikan

melalui Website

pusatpuu.dpr.go.i

d.

Informasi tentang

pelayanan mudah

diakses melalui

berbagai media

atau website

Informasi tentang

pelayanan

terdapat dalam

website

pusatpuu.dpr.go.i

d dan telah dibuat

dalam bentuk

video grafis.

a. Menambahkan

infografis

mengenai

informasi

tentang tata

cara

penyampaian

aspirasi di

website

pusatpuu.dpr.g

o.id.

b. Membentuk

media sosial

Pusat

Perancangan

Undang-

Informasi tentang

pelayanan selain

dapat diakses

melalui website

Pusat PUU, dapat

juga diakses

melalui media

sosial Pusat PUU

(instagram,

facebook dan

twitter).

a. Screen Capture

videografis

SIMAS PUU

pada website

pusatpuu.dpr.g

o.id

b. Screen Capture

videografis

SIMAS PUU

pada media

sosial DPR RI

dan Pusat

Perancangan

Undang-

Undang.


6



TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

Undang.

PIC: Esther Putri

Panjaitan

Telah terdapat

punishment

(sanksi) dan

reward bagi

pelaksana

layanan serta

pemberian

kompensasi

kepada penerima

layanan bila

layanan tidak

sesuai standar

Belum terdapat

punishment

(sanksi) dan

reward bagi

pelaksana

layanan serta

pemberian

kompensasi

kepada penerima

layanan bila

layanan tidak

sesuai standar

Menyusun

prosedur

pemberian sanksi

dan reward bagi

pelaksanaan

layanan serta

pemberian

kompensasi

kepada penerima

layanan bila

layanan tidak

sesuai standar.

Memberikan

kompensasi yang

berupa

percepatan

layanan atau

jalur khusus (fast

track) terhadap

ketentuan yang

sudah ditetapkan

dalam SOP

Dokumen

penghargaan dan

sanksi bagi

pelaksana

layanan dan

kompensasi bagi

penerima

layanan.

PIC: Sumitra

Abdi Negara

Telah terdapat

sarana layanan

terpadu/terintegr

asi

Terdapat menu

SIMAS PUU di

website

pusatpuu.dpr.go.i

d yang berfungsi

sebagai wadah

penyampaian

Memberikan

pelayanan kepada

AKD dalam

wadah yang sama

dengan

masyarakat pada

Tersedianya

kolom untuk

surat permintaan

penyusunan NA

dan RUU yang

berasal dari AKD

a. Screen

Capture

sebelum dan

sesudah

adanya

pelayanan

kepada AKD

berupa surat


7



TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

aspirasi dan

informasi kepada

masyarakat

tentang

penyusunan NA

dan RUU. Akan

tetapi pada menu

tersebut belum

terdapat

pelayanan kepada

AKD untuk dapat

mengajukan

permintaan

penyusunan NA

dan RUU.

aplikasi SIMAS

PUU

pada aplikasi

SIMAS PUU.

permintaan

penyusunan

NA dan RUU

yang berasal

dari AKD pada

aplikasi

SIMAS PUU.

b. Surat

Permintaan

Penyusunan

NA dan RUU

yang berasal

dari AKD.

PIC: Shintya

Andini Sidi

Terdapat inovasi

pelayanan

a. Belum

tersedianya

informasi

mengenai

Proses

Pembentukan

Undang-

Undang,

a. Penyusunan

dan

pembentukan

leaflet yang

berisi

informasi

mengenai

Proses

Pembentukan

a. Tersedianya

leaflet yang

berisi

informasi

mengenai

Proses

Pembentukan

Undang-

a. Foto leafleat

• Proses

pembentuka

n UU

• Dukungan

Pusat PUU

dalam

penyusunan


8



TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

dukungan

Pusat

Perancangan

undang-

Undang dalam

penyusunan

NA dan RUU di

DPR dalam

bentuk leaflet,

dan tata cara

penyampaian

aspirasi

masyarakat

melalui

website

pusatpuu.dpr.g

o.id.

b. Belum

tersedianya

fitur auto reply

sehingga

masyarakat

yang

menyampaikan

aspirasinya

Undang-

Undang,

dukungan

Pusat

Perancangan

undang-

Undang dalam

penyusunan

NA dan RUU di

DPR, dan tata

cara

penyampaian

aspirasi

masyarakat

melalui

website

pusatpuu.dpr.g

o.id.

b. Menambahkan

fitur auto reply

sehingga

masyarakat

yang

menyampaikan

aspirasinya

melalui menu

Undang,

dukungan

Pusat

Perancangan

undang-

Undang dalam

penyusunan

NA dan RUU di

DPR, dan tata

cara

penyampaian

aspirasi

masyarakat

melalui

website

pusatpuu.dpr.g

o.id.

b. Tersedianya

fitur auto reply

sehingga

masyarakat

yang

menyampaikan

aspirasinya

melalui menu

NA dan RUU

di DPR

PIC: Noval Ali

Muchtar

b. Screen

Capture fitur

auto reply bagi

masyarakat

yang

menyampaika

n aspirasinya

melalui menu

SIMAS PUU di

website

pusatpuu.dpr.

go.id.

PIC: Esther Putri

Panjaitan

c. Fitur QnA

(menjawab

pertanyaan dan

isu yang

berkembang


9



TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

melalui menu

SIMAS PUU di

website

pusatpuu.dpr.g

o.id dapat

mengetahui

bahwa

aspirasinya

sudah

diterima.

c. Belum

tersedianya

Fitur QnA di

Media Sosial

Pusat PUU

sebagai bentuk

pendekatan

pelayanan

kepada

masyarakat.

SIMAS PUU di

website

pusatpuu.dpr.g

o.id dapat

mengetahui

bahwa

aspirasinya

sudah

diterima.

c. Menambahkan

Fitur QnA

(menjawab

pertanyaan

dan isu yang

berkembang

dalam

masyarakat) di

Media Sosial

Pusat PUU

sebagai bentuk

pendekatan

pelayanan

kepada

masyarakat.

SIMAS PUU di

website

pusatpuu.dpr.g

o.id dapat

mengetahui

bahwa

aspirasinya

sudah

diterima.

c. Tersedianya

Fitur QnA di

Media Sosial

Pusat PUU

sebagai bentuk

pendekatan

pelayanan

kepada

masyarakat.

dalam

masyarakat) di

Media Sosial

Pusat PUU

sebagai bentuk

pendekatan

pelayanan

kepada

masyarakat.

PIC: Noval Ali

Muchtar


10



TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

3. Penilaian

Kepuasan

Pelayanan

Dilakukan survei

masyarakat

terhadap

pelayanan

Belum dilakukan

survei secara

berkala terhadap

kepuasan

pelayanan.

Melakukan survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan

Dilakukan survey

kepuasan

terhadap

pelayanan secara

online kepada

masyarakat.

Laporan hasil

survey kepuasan.

PIC:

Mardisontori, M.

Nurfaik, Esther

Putri Panjaitan

Hasil Survey

Kepuasan

Masyarakat (SKM)

dapat di akses

secara terbuka

Hasil SKM belum

dapat diakses

secara terbuka

oleh masyarakat.

Mempublikasikan

hasil SKM pada

website

pusatpuu.dpr.go.i

d

Laporan hasil

survey kepuasan

dimuat pada

website

pusatpuu.dpr.go.i

d

Screen capture

laporan hasil

survey kepuasan

di publikasikan

melalui website

pusatpuu.dpr.go.

id

PIC:

Mardisontori, M.

Nurfaik, Esther

Putri Panjaitan


11



TARGET WAKTU

M

A

R

A

P

R

M

E

I

J

U

N

J

U

L

A

U

G

S

E

P

O

K

T

N

O

V

D

E

S

Melakukan

tindaklanjut atas

hasil SKM

Belum terdapat

tindaklanjut atas

hasil SKM.

Menindaklanjuti

hasil SKM.

Menganalisi hasil

SKM,

memberikan

saran perubahan,

dan melaporkan

tindaklanjut atas

hasil SKM kepada

atasan dan

masyarakat.

Analisa SKM dan

tindaklanjutnya.

PIC: Sumitra

Abdi Negara

Mengetahui,

Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-

Undang

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

NIP. 19650710 199003 1 007

kompilasi matriks rencana aksi pembangunan zona …

Documents