KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PAGE 13

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107 TAHUN 2004

TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Pengupahan.

Mengingat : 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);

3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN PENGUPAHAN

.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit;

2. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

3. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.

4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2Dewan Pengupahan terdiri dari :

a. Dewan Pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas;

b. Dewan Pengupahan Provinsi yang selanjutnya disebut Depeprov;

c. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Depekab/Depeko.

Pasal 31. Depenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibentuk oleh Presiden.

2. Depeprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibentuk oleh Gubernur.

3. Depekab/Depeko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibentuk oleh Bupati/Walikota.BAB IIDEWAN PENGUPAHAN NASIONALBagian PertamaTugasPasal 4Depenas bertugas memberikan saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Pasal 5Dalam melaksanakan tugasnya, Depenas dapat bekerja sama baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.

Bagian KeduaOrganisasiParagraf 1KeanggotaanPasal 61. Keanggotaan Depenas, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi, dan Pakar.

2. Keanggotaan Depenas dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1.

3. Keanggotaan Depenas dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.

4. Keseluruhan anggota Depenas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah gasal.

Pasal 7Susunan keanggotaan Depenas terdiri dari :

a. Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah;

b. Wakil Ketua, sebanyak 2 (dua) orang merangkap sebagai anggota masing-masing dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi pengusaha;

c. Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yang mewakili instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

d. Anggota.Paragraf 2KesekretariatanPasal 81. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depenas dibantu oleh Sekretariat.

2. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang dibentuk dan berada di lingkungan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

3. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3KomisiPasal 91. Apabila dipandang perlu, Depenas dapat membentuk Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu.

2. Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Anggota Depenas.

3. Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Depenas.

Bagian KetigaPengangkatan dan PemberhentianPasal 10Anggota Depenas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri

Pasal 11Untuk dapat diangkat menjadi anggota Depenas, calon anggota harus memenuhi persyaratan :

a. warga negara Indonesia

b. berpendidikan paling rendah lulus Strata-1 (S-1);

c. memiliki pengalaman aau pengetahuan bidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 12Anggota Depenas diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 131. Calon anggota Depenas dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diusulkan oleh instansi terkait kepada Menteri

2. Calon anggota Depenas dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit

3. Ketentuan mengenai keterwakilan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri

4. Calon anggota Depenas dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Calon anggota Depenas dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar yang ditunjuk oleh Menteri.

6. Tata cara pengusulan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 14Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Depenas diberhentikan apabila yang bersangkutan:

a. mengundurkan diri; atau

b. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; atau

c. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15Penggantian anggota Depenas yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diusulkan oleh Menteri kepada Presiden setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan

Pasal 161. Dalam hal anggota Depenas mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Menteri dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang mengusulkan.

2. Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengusulkan penggantian anggota kepada Menteri untuk diajukan kepada Presiden.

Bagian KeempatTata KerjaPasal 171. Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Depenas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :a. Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depenas.b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Depenas.c. Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran danpertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.

2. Depenas bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 bulan

Pasal 18Depenas menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 19Ketentuan mengenai tata kerja Depenas diatur lebih lanjut oleh Ketua Depenas.

Bagian KelimaPembiayaanPasal 20Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Depenas dibebankan kepada Anggaran Belanja Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB IIIDEWAN PENGUPAHAN PROVINSIBagian PertamaTugasPasal 21Depeprov bertugas :

a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka :1) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).2) Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS).3) Penerapan sistem pengupahan di tingkat Provinsi.

b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Pasal 22Dalam melaksanakan tugasnya, Depeprov dapat bekerja sama baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.

Bagian KeduaOrganisasiParagraf 1KeanggotaanPasal 231. Keanggotaan Depeprov, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi, dan Pakar.

2. Keanggotaan Depeprov dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1.

3. Keanggotaan Depeprov dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.

4. Keseluruhan anggota Depeprov sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) berjumlah gasal.

Pasal 24Susunan keanggotaan Depeprov terdiri dari :

a. Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah.

b. Wakil Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Perguruan Tinggi/Pakar.

c. Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yang mewakili Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

d. Anggota.

Paragraf 2KesekretariatanPasal 251. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depeprov dibantu oleh Sekretariat.

2. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3KomisiPasal 261. Apabila dipandang perlu, Depeprov dapat membentuk Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu.

2. Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Anggota Depeprov.

3. Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Depeprov.

Bagian KetigaPengangkatan dan PemberhentianPasal 27Anggota Depeprov diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 28Untuk dapat diangkat menjadi anggota Depeprov, calon anggota harus memenuhi persyaratan :

a. Warga Negara Indonesia.

b. Berpendidikan paling rendah lulus Strata-1 (S-1).

c. Memiliki pengalaman atau pengetahuan bidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 29Anggota Depeprov diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 301. Calon anggota Depeprov dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi terkait kepada Gubernur.

2. Calon anggota Depeprov dari unsur serikat pekerja/serikat buruh ditunjuk oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit.

3. Ketentuan mengenai keterwakilan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

4. Calon anggota Depeprov dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Calon anggota Depeprov dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar ditunjuk oleh Gubernur.

6. Tata cara pengusulan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 31Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Depeprov diberhentikan apabila yang bersangkutan :

a. mengundurkan diri; atau

b. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; atau

c. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 32Penggantian anggota Depeprov yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kepada Gubernur setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan.

Pasal 331. Dalam hal anggota Depeprov mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a , permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Gubernur dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang mengusulkan.

2. Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengusulkan penggantian anggota kepada Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk diajukan kepada Gubernur.

Bagian KeempatTata KerjaPasal 341. Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Depeprov dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :a. Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau unsur OrganisasiPengusaha dan/atau Unsur Perguruan Tinggi/Pakarmenyiapkan bahan untuk dibahasdalam rapat Depeprov.b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Depeprov.c. Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.

2. Depeprov bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 bulan.

Pasal 35Depeprov menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 36Ketentuan mengenai tata kerja Depeprov diatur lebih lanjut oleh Ketua Depeprov.

Bagian KelimaPembiayaanPasal 37Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Depeprov dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.BAB IVDEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN/KOTABagian PertamaTugasPasal 38Depekab/Depeko bertugas :

a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka :1) pengusulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota(UMSK);2) penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota.

b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Pasal 39Dalam melaksanakan tugasnya, Depekab/Depeko dapat bekerja sama baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.

Bagian KeduaOrganisasiParagraf 1KeanggotaanPasal 401. Keanggotaan Depekab/Depeko, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan Pakar.

2. Keanggotaan Depekab/Depeko dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1.

3. Keanggotaan Depekab/Depeko dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.

4. Keseluruhan anggota Depekab/Depeko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah gasal.

Pasal 41Susunan keanggotaan Depekab/Depeko terdiri dari :

a. Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah.

b. Wakil Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur perguruan tinggi/pakar;

c. Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yang mewakili Satuan Organisasi Perangkap Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang di bidang ketenagakerjaan;

d. Anggota.

Paragraf 2KesekretariatanPasal 421. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depekab/Depeko dibantu oleh Sekretariat.

2. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3KomisiPasal 431. Apabila dipandang perlu, Depekab/Depeko dapat membentuk Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu.

2. Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Anggota Depekab/Depeko.

3. Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Depekab/Depeko.

Bagian KetigaPengangkatan dan PemberhentianPasal 44Anggota Depekab/Depeko diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 45Untuk dapat diangkat menjadi anggota Depekab/Depeko, calon anggota harus memenuhi persyaratan :

a. warga negara Indonesia.

b. berpendidikan paling rendah lulus Diploma-3 (D-3)

c. memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya manusia.

Pasal 46Anggota Depekab/Depeko diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 471. Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.

2. Calon anggota Depkab/Depeko dari unsur serikat pekerja/serikat buruh ditunjuk oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit.

3. Ketentuan mengenai keterwakilan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

4. Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur Perguruan Tinggi dan pakar ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

6. Tata cara pengusulan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota

Pasal 48Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Depekab/Depeko diberhentikan apabila yang bersangkutan :

a. mengundurkan diri; atau

b. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; atau

c. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Pasal 49Penggantian anggota Depekab/Depeko yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kepada Bupati/Walikota setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan.

Pasal 501. Dalam hal anggota Depekab/Depeko mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang mengusulkan.

2. Organisasi atau Instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengusulkan penggantian anggota kepada Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk diajukan kepada Bupati/Walikota.

Bagian KeempatTata KerjaPasal 511. Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Depekab/Depeko dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :a. Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depekab/Depeko.b.Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok Depekab/Depeko;c.Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.

2. Depekab/Depeko bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 52Depekab/Depeko menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 53 Ketentuan mengenai tata kerja Depekab/Depeko diatur lebih lanjut oleh Ketua Depekab/Depeko..

Bagian KelimaPembiayaanPasal 54Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Depekab/Depeko dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VKETENTUAN PENUTUPPasal 55Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1969 tentang Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 18 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT KABINET RI

Plt. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan BidangKesejahteraan Rakyat danAparatur NegaraFaried Utomo.MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PER-17/MEN/VIII/2005

TENTANG

KOMPONEN DAN PELAKSANAANTAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak dengan peraturan menteri;

Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

5.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

6.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 226/MEN/2000 tentang Upah Minimum;

Memperhatikan:Hasil Pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 24 Agustus 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK.

Pasal

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

2.

Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan bertugas memberikan saran serta pertimbangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam penetapan upah minimum.

Pasal 2

(1)

KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum.

(2)

KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)

Nilai KHL diperoleh melalui survei harga

(2)

Survei harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur tripartit yang dibentuk oleh Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

(3)

Dalam hal di Kabupaten/Kota belum terbentuk Dewan Pengupahan, maka survei harga dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota setempat.

(4)

Unsur Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mewakili Pemerintah harus mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat.

(5)

Survei harga KHL dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagaimana pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)

Berdasarkan hasil survei harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) Dewan Pengupahan atau Bupati/Walikota setempat menetapkan nilai KHL.

(2)

Nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum.

(3)

Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

(4)

Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan

(5)

Dalam hal Gubernur menetapkan upah minimum Provinsi, maka penetapan upah minimum didasarkan pada nilai KHL Kabupaten/Kota terendah di Provinsi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).

(6)

Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama

(7)

Pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pertumbuhan nilai PDRB.

Pasal 5

(1)

Pencapaian KHL dalam penetapan upah minimum dilaksanakan secara bertahap.

(2)

Tahapan pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

(3)

Dalam menetapkan tahapan pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur memperhatikan kondisi pasar kerja, usaha yang paling tidak mampu (marginal) di Provinsi/Kabupaten/Kota/serta saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 81/MEN/1995 tentang Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 26 Agustus 2005

MENTERITENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA,

ttd

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya:

Kepala Biro Hukum,

Myra M. HanartaniNIP. 160025858

Penetapan UMP dan KHM Tahun 2005NoPropinsiUMP (Rp)KHM (Rp)Persen (%)

1NANGGROE ACEH D.620,000 619,876 100.02

2SUMUT600,000 - -

3SUMBAR540,000 501,315 107.72

4RIAU551,500 551,498 100.00

5KEPULAUAN RIAU557,000 - -

6JAMBI485,000 495,242 97.93

7SUMSEL503,700 495,242 101.71

8BANGKA BELITUNG560,000 690,000 81.16

9BENGKULU430,000 480,000 89.58

10LAMPUNG405,000 396,456 102.16

11JAWA BARAT408,260 - -

12JAWA TENGAH390,000 405,282 96.23

13JAWA TIMUR340,000 - -

14D.K.I JAKARTA771,843 759,953 93.67

15BANTEN585,000 585,000 100.00

16D.I. YOGYAKARTA400,000 399,964 100.01

17BALI447,500 447,500 100.00

18KALBAR445,200 482,250 92.32

19KALTENG523,698 553,376 94.64

20KALTIM600,000 597,878 100.35

21KALSEL536,300 503,775 106.46

22N.T.T.450,000 402,989 111.67

23N.T.B.475,000 526,040 90.30

24MALUKU500,000 - -

25MALUKU UTARA440,000 - -

26GORONTALO435,000 531,500 81.84

27SULUT600,000 - -

28SULSEL510,000 505,000 100.99

29SULTENG450,000 - -

30SULTRA498,600 498,600 100.00

31PAPUA700,000 769,050 91.02

Sumber : Depnakertrans, Ditjen Pembinaan Hubungan IndustrialKeterangan : UMP Jawa Tengah adalah UMP terendah yaitu Kab. Rembang

UMP Jawa Timur adalah UMP terendah yaitu Kab.Lumajang, Kab.Madiun, Kab.Ngawi

Penetapan UMP dan KHM Tahun 2004

NoPropinsiUMP (Rp)KHM (Rp)Persen (%)

1.NANGGROE ACEH D.550,000 621,000 88.57

2.SUMUT537,000 482,489 111.30

3.SUMBAR480,000 462,000 103.90

4.RIAU476,875 683,735 69.75

5.JAMBI425,000 440,363 96.51

6.SUMSEL460,000 496,265 92.69

7.BANGKA BELITUNG447,923 - -

8.BENGKULU363,000 505,000 71.88

9.LAMPUNG377,500 377,132 100.10

10.JAWA BARAT366,500 418,258 87.63

11.JAWA TENGAH365,000 368,367 99.09

12.JAWA TIMUR310,000 309,363 100.21

13.D.K.I JAKARTA671,550 699.713 95.98

14.BANTEN515,000 - -

15.D.I. YOGYAKARTA365,000 355,000 102.82

16.BALI425,000 435,000 97.70

17.KALBAR420,000 478.718 87.73

18.KALTENG482,250 521,356 92.50

19.KALTIM572,652 737,768 77.62

20.KALSEL482,212 464,140 103.89

21.N.T.T.400,000 - -

22.N.T.B.412,500 375,000 110.00

23.MALUKU450,000 - -

24.MALUKU UTARA400,000 620,000 64.52

25.GORONTALO430,000 538,000 79.93

26.SULUT545,000 535,000 101.87

27.SULSEL455,000 448,000 101.56

28.SULTENG450,000 498,000 90.36

29.SULTRA470,000 503,738 93.30

30.PAPUA650,000 - -

RATA-RATA458,499494,93692.64

Sumber : Depnakertrans, Ditjen Pembinaan Hubungan IndustrialKeterangan : Jawa Tengah, tidak ada penetapan UMP, hanya penetapan UMK untuk 35 kabupaten/kota

* Terendah di kabupaten Kebumen sebesar Rp. 365.000,- dengan KHM = Rp. 368.367,- (99,09%)

* Tertinggi di kota Semarang sebesar Rp. 440.000,-

Jawa Timur, tidak ada penetapan UMP, hanya penetapan UMK untuk 38 kabupaten/kota

* Terendah di kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 310.000,-

* Tertinggi di kota Surabaya sebesar Rp. 550.000,-

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2004No.Daerah2004

1RIAU

1Kota Batam 602,175

2Kab. Indragiri-

2BANGKA BELITUNG

1Kota Pangkal Pinang 510,000

2Kab. Bangka 557,000

3Kab. Belitung 553,000

3JAWA BARAT

1Kota Bandung-

2Kab. Bandung562,428

3Kota Bekasi 670,000

4Kab. Bekasi 670,000

5Kota Bogor 620,000

542,000

6Kab. Bogor-

a. Manufaktur 639,325

b. Non Manufaktur 570,342

7Kota Depok 642,000

8Kab. Sumedang 567,000

390,000

9Kab. Karawang 632,000

10Kab. Purwakarta 567,500

11Kota Sukabumi 453,100

12Kab. Sukabumi 367,000

13Kab. Subang 450,000

14Kab. Garut 380,000

15Kab. Tasikmalaya 385,000

16Kota Tasikmalaya 385,000

17Kab. Ciamis 367,500

18Kab. Cirebon 415,000

19Kota Cirebon 435,000

20Kab. Indramayu 482,000

21Kab. Majalengka 395,000

22Kab. Kuningan 370,000

23Kab. Cianjur 370,000

24Kab. Cimahi 562,500

25Kota Banjar 367,500

4BANTEN

1Kota Tangerang 660,000

2Kab.Tangerang 660,000

3Kota Cilegon-

4Kab Pandeglang-

5Kab Lebak 550,000

6Kab Serang-

5JAWA TENGAH

1Kota Semarang 440,000

2Kab Demak 410,000

3Kab Kendal 410,000

4Kab Semarang 430,000

5Kota Salatiga 408,500

6Kab Boyolali 385,000

7Kab Grobogan 365,000

8Kab Pati 402,500

9Kab Rembang 365,000

10Kab Kudus 417,000

11Kab Jepara 413,600

12Kab Blora 366,000

13Kota Surakarta 407,000

14Kab Sukaharjo 396,000

15Kab Sragen 382,500

16Kab Karanganyar 400,000

17Kab Wonogiri 380,000

18Kab Klaten 394,500

19Kota Magelang 385,000

20Kab Magelang 387,500

21Kab Temanggung 375,000

22Kab Wonosobo 378,000

23Kab Purworejo 390,000

24Kab Kebumen 365,000

25Kab Banyumas 380,000

26Kab Cilacap

a.Wilayah kota,meliputi : (Kec. Cilacap Utara, Tengah & Selatan) 435,000

b.Wilayah Timur, meliputi : (Kec. Kesugihan, Maos, Sampang, Binangun, Nusawungu, Kroya, Adipala) 390,000

c.Wilayah Barat, meliputi : (Kec. Jeruk Legi, Kawunganten, Bantarsari, Gandrungmangu, Sidareja, Cipari, Kedungreja, Patimuan, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur) 385,000

27Kab Banjarnegara 380,175

28Kab Purbalingga 380,000

29Kab Batang 400,000

30Kab Pekalongan 400,000

31Kota Pekalongan 400,000

32Kab Pemalang 400,000

33Kota Tegal 400,000

34Kab Tegal 400,000

35Kab Brebes 390,000

6.JAWA TIMUR

1.Kota Surabaya 550,700

2.Kab Sidoarjo 550,550

3.Kab Pasuruan 550,550

4.Kab Mojokerto 550,550

5.Kota Mojokerto 488,000

6.Kab .Malang 548,000

7.Kota Malang 548,000

8.Kota Pasuruan 450,000

9.Kab Jombang 426,500

10.Kota Probolinggo 416,000

11.Kab Probolinggo 456,000

12.Kab Banyuwangi 356,000

13.Kab Jember 397,606

14.Kab Situbundo 348,500

15.Kab Lumajang 321,000

16.Kab Bondowoso 310,000

17.Kota Madiun 325,000

18.Kab.Madiun 320,000

19.Kab. Ngawi 323,600

20.Kab. Magetan 321,530

21.Kab. Ponorogo 315,000

22.Kab. Pacitan 320,975

23.Kota Kediri 480,000

24.Kab. Kediri 480,000

25.Kab. Nganjuk 354,000

26.Kab.Tulungagung 349,000

27.Kab. Trenggalek 316,500

28.Kota Blitar 331,210

29.Kab. Blitar 317,200

30.Kab. Bojonegoro 331,000

31.Kab. Tuban 345,000

32.Kab. Lamongan 380,743

33.Kab. Bangkalan 440,000

34.Kab. Sampang 330,000

35.Kab. Pamekasan 430,000

36.Kab. Sumenep 400,000

37.Kota Batu 548,000

38.Kab. Gresik 550,550

7BALI

1Kota Denpasar 465,000

2Kab. Badung 469,000

3Kab. Gianyar 446,265

4Kab. Jembrana 432,650

Sumber : Depnakertrans, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial

Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Tahun 2005

NoPropinsiKHM (Rp)

1NANGGROE ACEH D. 619,876

2SUMUT -

3SUMBAR 501,315

4RIAU 551,498

5KEPULAUAN RIAU -

6JAMBI 495,242

7SUMSEL 495,242

8BANGKA BELITUNG 690,000

9BENGKULU 480,000

10LAMPUNG 396,456

11JAWA BARAT -

12JAWA TENGAH 405,282

13JAWA TIMUR -

14D.K.I JAKARTA 759,953

15BANTEN 585,000

16D.I. YOGYAKARTA 399,964

17BALI 447,500

18KALBAR 482,250

19KALTENG 553,376

20KALTIM 597,878

21KALSEL 503,775

22N.T.T. 402,989

23N.T.B. 526,040

24MALUKU -

25MALUKU UTARA -

26GORONTALO 531,500

27SULUT -

28SULSEL 505,000

29SULTENG -

30SULTRA 498,600

31PAPUA 769,050

Sumber : Depnakertrans, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial

Upah Minimum Propinsi (UMP)Tahun 2005NoPropinsiUMP (Rp)

1NANGGROE ACEH D.620,000

2SUMUT600,000

3SUMBAR540,000

4RIAU551,500

5KEPULAUAN RIAU557,000

6JAMBI485,000

7SUMSEL503,700

8BANGKA BELITUNG560,000

9BENGKULU430,000

10LAMPUNG405,000

11JAWA BARAT408,260

12JAWA TENGAH390,000

13JAWA TIMUR340,000

14D.K.I JAKARTA771,843

15BANTEN585,000

16D.I. YOGYAKARTA400,000

17BALI447,500

18KALBAR445,200

19KALTENG523,698

20KALTIM600,000

21KALSEL536,300

22N.T.T.450,000

23N.T.B.475,000

24MALUKU500,000

25MALUKU UTARA440,000

26GORONTALO435,000

27SULUT600,000

28SULSEL510,000

29SULTENG450,000

30SULTRA498,600

31PAPUA700,000

Sumber : Depnakertrans, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial

Upah Minimum Propinsi (UMP)Tahun 2004

NoPropinsiUMP (Rp)

1.NANGGROE ACEH D.550,000

2.SUMUT537,000

3.SUMBAR480,000

4.RIAU476,875

5.JAMBI425,000

6.SUMSEL460,000

7.BANGKA BELITUNG447,923

8.BENGKULU363,000

9.LAMPUNG377,500

10.JAWA BARAT366,500

11.JAWA TENGAH365,000

12.JAWA TIMUR310,000

13.D.K.I JAKARTA671,550

14.BANTEN515,000

15.D.I. YOGYAKARTA365,000

16.BALI425,000

17.KALBAR420,000

18.KALTENG482,250

19.KALTIM572,652

20.KALSEL482,212

21.N.T.T.400,000

22.N.T.B.412,500

23.MALUKU450,000

24.MALUKU UTARA400,000

25.GORONTALO430,000

26.SULUT545,000

27.SULSEL455,000

28.SULTENG450,000

29.SULTRA470,000

30.PAPUA650,000

RATA-RATA458,499

Sumber : Depnakertrans, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial

Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Tahun 2004NoPropinsiKHM (Rp)

1.NANGGROE ACEH D. 621,000

2.SUMUT 482,489

3.SUMBAR 462,000

4.RIAU 683,735

5.JAMBI 440,363

6.SUMSEL 496,265

7.BANGKA BELITUNG -

8.BENGKULU 505,000

9.LAMPUNG 377,132

10.JAWA BARAT 418,258

11.JAWA TENGAH 368,367

12.JAWA TIMUR 309,363

13.D.K.I JAKARTA 699.713

14.BANTEN -

15.D.I. YOGYAKARTA 355,000

16.BALI 435,000

17.KALBAR 478.718

18.KALTENG 521,356

19.KALTIM 737,768

20.KALSEL 464,140

21.N.T.T. -

22.N.T.B. 375,000

23.MALUKU -

24.MALUKU UTARA 620,000

25.GORONTALO 538,000

26.SULUT 535,000

27.SULSEL 448,000

28.SULTENG 498,000

29.SULTRA 503,738

30.PAPUA -

RATA-RATA494,936

Sumber : Depnakertrans, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial