kepmenlh45 tahun 2005 pedoman laporan rkl rpl

5/17/2018 Kepmenlh45 Tahun 2005 Pedoman Laporan Rkl Rpl

1/11

SALINAN

ENTERI NEGARA L1NGKUNGAN HIDUPREPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANMENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR: 45 TAHUN 2005TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAANRENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ~Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai DampakLingkungan Hidup, pemrakarsa usaha dan! atau kegiatan wajibmenyampaikan laporan pelaksanaan rene ana pengelolaanlingkungan hidup dan rene ana pemantauan lingkungan hidupkepada instansi yang membidangi usaha dan! atau kegiatanyang bersangkutan, instansi yang ditugasi mengendalikandampak lingkungan hidup dan Gubemur; \;.j

b. bahwa di dalam Pasal 32 ayat (1) tersebut di atas tidak diaturbagaimana pemrakarsa usaha dan! atau kegiatan seharusnyamenyampaikan Japoran pelaksanaan reneana pengelolaanlingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup;

c. bahwa untuk dapat memberikan kepastian hukum mengenaiformat, ruang lingkup dan materi pelaporan pelaksanaanrene ana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauanlingkungan hidup perIu ditetapkan suatu acuan yang dapatdijadikan pedoman bagi pelaksanaan pelaporan;

d. bahwa mengingat hal seperti tersebut pada huruf a, huruf b danhuruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri NegaraLingkungan Hidup tentang Pedoman Penyusunan LaporanPelaksanaan Reneana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3699) ;1- '


2/11

Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437);3. Peraturar. Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentangPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, TambahanLembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor190,Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3910);5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentangPengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999Nomor 86, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3853);6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentangPengelolaan Bahan Berbaya dan Beracun (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4161);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTER! NEGARA LINGKUNGAN HIDUPTENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORANPELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUANLINGKUNGAN HIDUP ( R P 9 ; . a


3/11

Pasal IDalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:a. Reneana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak

besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat darireneana usaha danl atau kegiatan;

b. Reneana pemantauan lingkungan hid up (RPL) adalah upaya pemantauankomponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat darireneana usaha dan! atau kegiatan;

c. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suaturencana usaha danl atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasa12(1) Pedoman yang diatur dalam Keputusan ini bertujuan agar terdapat keseragaman

format pelaporan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup(RKL) dan rene ana pemantauan lingkungan hidup (RPL) sehingga dapat tereiptakepastian hukum dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menetapkankebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup,

(2) Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalampelaksanaan reneana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan reneanapemantauan I ingkungan h idup (RPL) wajib dilakukan s esuai dengan teknik danmetodologi standar atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Pasal3(1) Pedoman penyusunan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup

(RKL) dan rene ana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah sebagaimanatereantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariKeputusan ini.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pemrakarsa usahadanl atau kegiatan untuk pelaporan kepada instansi yang berkepentingan dalampengelolaan lingkungan hidup.

(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan minimumdalam melakukan pelaporan pelaksanaan rene ana pengelolaan lingkungan hidup(RKL) dan reneana pemantauan lingkungan hidup (RPL) dan dapatdikembangkan sesuai dengan usaha danl atau kegiatan yang dilakukan_"e


4/11

Pasal4Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan PengendalianDampak Lingkungan Nomor 105 Tahun 1997 tentang Panduan PemantauanPelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana PemantauanLingkungan (RPL) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal5Keputusan ini mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Salman sesuai dengan aslinyaDeputi MENLH Bidang Kebijakan danKe.~.~ Lingkungan Hidup

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 5 April 2005Menteri NegaraLingkungan Hidup,

ttdIr. Rachmat Witoelar


5/11

LampiranKeputusan Menteri NegaraLingkungan HidupNomor : 45 Tabun 2005Tanggal: 5 April 2005

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAANRENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DANRENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

I. PENJELASAN UMUMSistematika dalam Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL inimerupakan persyaratan minimum yang harus dilaporkan oleh pemrakarsa. Dalampelaksanaannya, pelaporan ini dapat mengakomodasi berbagai kebutuhaninformasi lingkungan yang diperlukan oleh instansi terkait.Penyusunan pedoman ini dilatarbelakangi antara lain oleh beberapa hal sebagaiberikut:1. Dalam proses pelaporan pelaksanaan RKL dan RPL selama ini tidak

menggunakan format pclaporan yang seragam;2. Format pelaporan pelaksanaan RKL dan RPL sebelumnya dianggap

membingungkan, tidak jelas dan terjadi pengulangan sehingga menyulitkanpemrakarsa dalam melakukan pelaporan pelaksanaan RKL dan RPL-nya;3. Format pelaporan pelaksanaan RKL dan RPL sebelumnya belum

menggambarkan tujuan dari pemantauan RKL dan RPL yaitu memberikangambaran kecenderungan perubahan kualitas lingkungan di lokasi dan sekitarrencana usaha dan! atau kegiatan, dan penaatan terhadap ketentuan yangberlaku (misalnya: ketentuan dalam RKL dan RPL).

II. RUANG LINGKUPRuang lingkup pedoman ini adalah:1. Pelaksanaan ketentuan dalam RKL dan RPL;2. Pelaksanaan ketentuan dalam izin yang terkait pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup;3. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan lain terkait Keputusan Kelayakan

Lingkungan Hidup.z?


6/11

III. MAKSUD DAN TUJUANPedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL ini dimaksudkanuntuk memberikan acuan dalam penyusunan laporan pelaksanaan RKL dan RPL.Tujuan pedoman penyusunan laporan pelaksanaan RKL dan RPL ini adalah:1. Memberikan kemudahan kepada pemrakarsa dalam melaporkan pelaksanaan

RKLdanRPL;2. Memberikan kemudahan kepada berbagai instansi terkait dalam pengawasanpelaksanaan RKL dan RPL;

3. Mendorong pemrakarsa memanfaatkan data-data pemantauan lingkungandalam menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berdasarkan prinsip-prinsip perbaikan secara menerus (continual improvement).

IV. MEKANISME PELAPORANPelaporan pelaksanaan .RKL dan RPL merupakan wujud tanggung jawabpemrakarsa untuk memberikan informasi yang benar dan akurat mengenaipengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas usaha dan! atau kegiatan yangmenjadi tanggungjawabnya, serta memenuhi hak setiap orang untuk mendapatkaninformasi lingkungan hidup dan berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.Laporan pelaksanaan RKL dan RPL wajib dilaporkan oleh pemrakarsa kepadainstansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan, i nstansiyang ditugasi mengelola lingkungan hidup di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.Pada umumnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan dokumenRKL dan RPL telah mengatur instansi-instansi yang hams diberikan laporanpelaksanaan RKL dan RPL. Oleh sebab itu, pemrakarsa wajib memperhatikanketentuan-ketentuan yang ada di dalam Surat Keputusan Kelayakan LingkunganHiJup dan dokumen RKL dan RPL tersebut.Laporan disampaikan dalam bentuk buku laporan dan dianjurkan untuk disertaidengan file elektronik seperti Compact Disc (CD) atau disket.Selain laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang disampaikan kepada Pemerintah,pemrakasa usaha dan/ atau kegiatan sangat dianjurkan untuk membuka informasipelaksanaan RKL dan RPL terse but kepada publik, baik dalam bentuk bukulaporan atau sistem informasi elektronik lainnya seperti situs internet (internetwebsi te) ,_,p

2


7/11

V. FREKUENSI PELAPORANFrekuensi p elaporan p elaksanaan R KI.",dan R PL d ilakukan sesuai d engan SUTatKeputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. 01eh sebab itu, pemrakarsa wajibmemperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Surat KeputusanKelayakan Lingkungan Hidup tersebut. Dalam hal frekuensi pelaporan tidakditetapkan dalam Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, maka pelaporandilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

VI. SISTEMATlKA PELAPORANPemrakarsa dalam menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL mengikutisistematika sebagai berikut:

BABIPENDAHULUAN

A. IDENTIT AS PERUSAHAANTuliskan identitas pemrakarsa dan domisili usaha dan atau kegiatanNama PerusahaanIPemrakarsa : .Jenis Badan Hukum : CVIPTlKoperasil .Alamat PerusahaanIPemrakarsa: .Nomor Telepon : (kode wilayah) .Nomor Fax. : (kode wilayah) .e-mailStatus pemodalan : PMAlPMDN /: .Bidang usaha dan atau kegiatan: .SK AMDAL yang disetujui .Penanggungjawab .(Nama dan Jabatan)Izin yang terkait denganAMDAL (lampirkan)

B. LOKASI USAHA DAN ATAU KEGIATANTuliskan secara jelas lokasi usaha dan atau kegiatan (alamat lengkap dannomor telepon). Lengkapi dengan peta dan koordinatjf


8/11

C. DESKRIPSI KEGIATANUraikan secara singkat kegiatan dan status pelaksanaan kegiatan tersebut padasaat pelaporan beserta kapasitas produksi dan atau luasan lahan yangdimanfaatkan. Uraian ini harus dapat menjelaskan apakah kegiatanperusahaan tersebut dalam tahap pra-kontruksi, konstruksi, operasi atau pascaoperasi.Pemrakarsa dapat mencantumkan berbagai penghargaan yang dimiliki, baikdari dalam negeri, luar negeri atau institusi lain (misalnya: ISO 14000,Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan - PROPER).

D. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN SEIGTARInformasikan seeara lengkap danjelas, apabila terjadi perubahan-perubahan disekitar kegiatan selama proyek berlangsung yang kemungkinan dan atau turutmempengaruhi kegiatan.

BABIIPELAKSANA.L\N DAN EVALUASI

A. PELAKSANAANUraikan seeara rinei hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup. Apabila terdapat rekomendasi terhadap laporan hasilpelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sebelumnya, maka hasilpelaksanaan terhadap rekomendasi tersebut turut dilaporkan.Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalampelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan reneanapemantauan lingkungan hidup ' (RPL) harus dilakukan sesuai dengan teknikdan metodologi standar atau yang diatur dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku.Dalam penulisan laporan, harus ada kesesuaian uraian antara dampak yangdikelola dengan komponen lingkungan yang dipantau. Uraian pelaksanaanpengelolaan dapat dilakukan per komponen kegiatan dan pelaksanaanpemantauan per komponen lingkungan.1. RKL

Uraikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan hasil-hasil yangdieapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, tindakan pcngelolaarp


9/11

lingkungan hidup, tolok ukur pengelolaan, lokasi pengelolaan danperiode/ waktu pengelolaan.

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaanlingkungan hidup perlu diuraikan tcntang besaran dampak darimasing-masing sumber dampak. Misalnya untuk menjelaskanpengelolaan dampak penurunan kualitas udara akibat emisi daricerobong perlu diuraikan tentang besaran sumber dampak (dalam halini adalah uraian tentang berapa emisi yang dikeluarkan dari cerobong)dan uraian tentang besaran dampak yang terjadi di lingkungan (dalamhal ini informasi hasil pemantauan kualitas udara ambien).

Lampirkan visualisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan (misalnyafoto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pengelolaan, dsb).

2. RPL Uraikan pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil-hasil yang

dicapai meliputi: j enis dampak, s umber dampak, lokasi pemantauan,parameter lingkungan yang dipantau, metode pemantauan, jangkawaktu dan frekuensi pemanlauan.

Lampirkan berbagai hasil pelaksanaan pengukuran, antara lain hasilanalisis dari laboratorium yang terakreditasi atau diakui olehpemerintah, catatan tingkat kesehatan masyarakat dan data pelaporanaspek sosia1. Lampirkan juga visualisasi pelaksanaan pemantauanlingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pemantauan,dsb).

B. EVALUASIEvaluasi ditujukan untuk: Memudahkan identifikasi penaatan pemrakarsa terhadap peraturan

lingkungan hidup seperti standar-standar baku mutu lingkungan, Mendorong pernrakarsa untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan danpemantauan lingkungan sebagai upaya perbaikan secara menerus

(continual improvement), Mengetahui kecenderungan pengelolaan dan pemantauan lingkungansuatu kegiatan, sehingga memudahkan instansi yang melakukan

pengendalian dampak lingkungan dalam penyelesaian permasalahanlingkungan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam skalayang lebih besar,

Mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa untukprogram penilaian peringkat kinerj~0'


10/11

Uraian evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut:1. Evaluasi Kecenderungan (trend evaluation)

Evaluasi kecenderungan adaiah evaluasi untuk melihat kecenderungan(trend) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang danwaktu tertentu. Untuk melakukan evaluasi ini mutlak dibutuhkan datahasil pemantauan dari waktu ke waktu (time series data), karena penilaianperubahan kecenderungan hanya dapat dilakukan dengan data untuk waktupemantauan yang berbeda,Data perubahan dari waktu ke waktu dapat menggambarkan secara lebihjelas 1 1 1 engenai k ecenderungan proses s uatu k egiatan m aupun p erubahankualitas lingkungan yang diakibatkannya, karena proses suatu kegiatantidak selalu dalam kondisi normal atau optimal.

2. Evaluasi Tingkat Kritis tcriticiat level evaluation)Evaluasi tingkat kritis dimaksudkan untuk menilai tingkat kekritisan(critical level) dari suatu darnpak. Evaluasi tingkat kritis dapat dilakukandengan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu maupun data daripemantauan sesaat.E valuasi tingkat kritis adalah evaluasi terhadap potensi risiko dim anasuatu kondisi akan melebihi baku mutu atau standar lainnya, baik untukperi ode waktu saat ini maupun waktu mendatang.

3. Evaluasi Penaatan tcompliance evaluation).Evaluasi penaatan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan daripemrakarsa kegiatan untuk rnemenuhi berbagai ketentuan yang terdapatdalam izin atau pelaksanaan Juri kctentuan-ketentuan yang terdapat dalamdokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL).

Ketiga jenis evaluasi di atas dapat dilakukan untuk menilai tingkat penaatanterhadap ketentuan yang berlaku maupun untuk menilai kinerja pengelolaanlingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan.

BABIIIKESIMPULAN

Uraikan dalarn bab ini hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaanpengelolaan dan pemantauan Iingkungan hidup. Dalam bab ini dapat diuraikanpula temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkunganhidup selanjutnya, yaitu/'


11/11

1. Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan Iingkungan hidup dan kendala-kendala yang dihadaai;

2. Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan 1ingkungandan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauandalam dokumen RKL dan RPL.

Dalarn hal terdapat usulan perubahan untuk r~ncana perbaikan pelaksanaanpengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka usulan tersebut harusdidasarkan atas data hasil pemantauan. Usulan tersebut wajib dikomunikasikanuntuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang ditugasi mengelola lingkunganhictup.

Menteri NegaraLingkungan Hidup,

ttdIr. Rachmat Witoelar

Salinan sesuai dengan aslinyaDeputi ng Kebijakan danKeJ Hidup,

.,I'M

7

kepmenlh45 tahun 2005 pedoman laporan rkl rpl

Documents