kementeriankeuangan republik...

KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PUSAT KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN DAN CUKAI

JALAN JENDERAL A.YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 108 JAKARTA-10002 TELEPON (021) 47866926; FAKSIMILE (021) 47866926; SITUS www.beacukai.go.id

Nomor : S- 83 /KIBC/2012 08 Maret 2012

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : Satu berkas (softcopy via email)

Hal : Penandatanganan Kemenkeu

Four dan Kemenkeu Five di

Lingkungan KPPBC

Yth. Para Kepala KPPBC

Menindaklanjuti penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu One DJBC tahun 2012

pada tanggal 9 Februari 2012, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011

tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa seluruh

unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan diberikan batas waktu hingga

tanggal 31 Maret 2012 agar sudah melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja

hingga pelaksana.

2. Patut kita pahami bersama bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) bukanlah hanya

berperan sebagai management tools untuk memotret kinerja, namun IKU memiliki

peran strategis sebagai pendorong kinerja. Untuk itu, kami sangat berharap agar

Saudara kiranya dapat memastikan bahwa IKU-IKU yang ada pada unit eselon IV dan

Pelaksana di bawah Saudara adalah merupakan IKU-IKU yang berkualitas sehingga

membawa dampak pada keberhasilan unit kerja yang Saudara pimpin, yang pada

akhirnya berkorelasi positif dengan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi DJBC

secara keseluruhan.

3. Pelaksanaan penandatangan Kontrak Kinerja Saudara akan dikoordinasikan oleh

Kepala Kantor Wilayah DJBC di atas Saudara dan harus sudah dilaksanakan paling

lambat tanggal tanggal 16 Maret 2012.

4. Dalam rangka persiapan penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu Four dan Five

dengan hormat kami meminta Saudara agar dapat kiranya mengkoordinasikan

penyusunan Kemenkeu Four dan Five di lingkungan unit kerja Saudara dengan

memperhatikan hal sebagai berikut:

a) Guna memudahkan penyusunan Kemenkeu Four dan Five, berikut kami lampirkan

Daftar Kemenkeu Three KPPBC Tahun 2012 (Lampiran I.A) dan Daftar Kemenkeu

Four KPPBC Tipe B Tahun 2012 (Lampiran I.B) yang nantinya akan ditetapkan oleh

Kepala Kanwil DJBC masing-masing sebagai Kontrak Kinerja para Kepala KPPBC

di bawahnya. Selain itu juga kami menyusun Catatan untuk penyusunan Kontrak

Kinerja sehingga diharapkan proses penandatanganan Kontrak Kinerja dapat

berjalan sesuai dengan target waktu sebagaimana telah ditetapkan;

b) Cascade/turunkan IKU yang Saudara miliki kepada unit eselon IV sampai dengan

Pelaksana (untuk KPPBC) dan kepada unit eselon V sampai dengan Pelaksana

(untuk KPPBC Tipe B) yang berada di bawah Saudara dengan berpedoman pada

tugas dan fungsi yang dimiliki;

Lampiran I.A

S- 83 /KIBC/2012 Tanggal: 08 Maret 2012

A. Catatan untuk Penyusunan Kontrak Kinerja Kemenkeu Three, Four dan Five pada

KPPBC Tipe Madya, KPPBC Tipe A2 dan KPPBC Tipe A3

1. Berikut adalah draft Kemenkeu Three dari seluruh KPPBC Tipe Madya, KPPBC Tipe

A2 dan KPPBC Tipe A3;

2. Draft tersebut terdiri dari IKU-IKU yang wajib ada (mandatory) dan IKU-IKU pilihan;

3. Pilihlah IKU-IKU yang terdapat dalam Daftar IKU Kemenkeu Three KPPBC

sebagaimana terlampir yang paling mendekati proses bisnis / kondisi real. Jika

ternyata IKU-IKU tersebut dipandang belum cukup menggambarkan kinerja KPPBC,

dibuka kesempatan untuk menambah IKU baru (complement) yang lebih dapat

menggambarkan/memotret kinerja KPPBC;

4. Guna memudahkan pemahaman IKU-IKU yang terdapat dalam Kontrak Kinerja

Kemenkeu Three KPPBC, kami sampaikan penjelasan singkat tentang tiap IKU

pada Daftar IKU Kemenkeu Three KPPBC sebagaimana dimaksud pada buitr 3 di

atas.

5. Jumlah IKU maksimal yang terdapat dalam Kemenkeu Three KPPBC adalah 25

IKU. Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPBC akan ditetapkan oleh Kepala

Kanwil DJBC masing-masing.

6. Jumlah maksimal IKU untuk Pejabat Eselon IV adalah 8 dengan dengan jumlah

minimal 4 IKU.

7. Jumlah maksimal IKU untuk Pejabat Eselon V (KPPBC Madya) adalah 7 dengan

dengan jumlah minimal 4 IKU.

8. Jumlah maksimal IKU untuk Pelaksana adalah 5 dengan jumlah minimal 3 IKU;

9. Dimohon agar Mitra Kinerja pada masing-masing KPPBC dapat mengkoordinasikan

pelaksanaan penandatanganan Kontrak Kinerja para Pejabat eselon IV di

lingkungan KPPBC (Kemenkeu Four) paling lambat tanggal 23 Maret 2012.

Sedangkan pelaksanaan penandatanganan Kontrak Kinerja para Pejabat eselon V

dan Pelaksana (Kemenkeu Five) di lingkungan KPPBC paling lambat tanggal 30

Maret 2012.

10. Laporan pelaksanaan penandatanganan kontrak kinerja yang meliputi seluruh

pegawai di lingkungan KPPBC agar dapat dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJBC

dengan ditembuskan kepada Kepala PUSKI KC dan diharapkan laporan tersebut

sudah dapat diterima paling lambat tanggal 8 April 2012 dengan format laporan

sebagaimana terlampir (Lampiran IV.A).

Lampiran I.A

S-83/KIBC/2012

Mandatory Optional Penjelasan1 Pendapatan negara yang

Optimal 1 Jumlah penerimaan bea dan cukai Rp…… Maximize √- Target merupakan distribusi dari Kanwil DJBC masing-masing.

Mohon agar diisi.

Σ Berkas perkara yang berstatus

P-21

Σ Surat Perintah Dimulainya

Penyidikan (SPDP)

∑ Cukai yang dibayar tepat waktu

∑ Cukai yang mendapatkan fasilitas

penangguhan

Σ Laporan yang diterima tepat waktu

Σ Laporan yang seharusnya diterima

∑ pengguna jasa yang diblokir

∑ seluruh pengguna jasa yang

melakukan kegiatan di lingkungan

KPPBC

4 Tingkat kepuasan pengguna

layanan yang tinggi

6 Indeks kepuasan pengguna jasa

1 - 1,80 ( Tidak Puas)

1,81 - 2,60 (Kurang Puas)

2,61 - 3,40 (Cukup Puas)

3,41 - 4,20 (Puas)

4,21 - 5,00 (Sangat Puas )

3,8 Maximize √

- Capaian IKU ini nantinya diperoleh dari survey yang akan

dikoordinasikan pelaksanaannya oleh Kanwil DJBC dan PUSKI.

Format kuosioner akan dibuat standar oleh PUSKI untuk semua

KPPBC.

∑ Dokumen yang dilayani sesuai

waktu janji layanan

∑ Dokumen yang dilayani


waktu janji layanan



waktu janji layanan


Realisasi penerimaan bea dan cukai

2 Penegakan hukum yang efektif

dalam rangka perlindungan

masyarakat2

Persentase hasil penyidikan

yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan

(P21)x 100%

Daftar IKU Kemenkeu-Three KPPBC Tipe Madya/A2/A3 Tahun 2012

No. Sasaran Strategis No. Nama IKU FORMULA IKU Target 2012 PolarisasiKeterangan

50% Maximize √

- Target sesuai dengan Kemenkeu One DJBC 2012 dan

Kemenkeu Two DJBC 2012.

Capaian kinerja Kanwil meliputi juga capaian seluruh KPPBC

yang berada di wilayah pengawasan Kanwil DJBC terkait.

3 Tingkat kepatuhan pengguna

layanan yang tinggi

3

Persentase cukai yang dibayar tepat

waktu dibandingkan dengan jumlah cukai

yang mendapatkan fasilitas penangguhan

x 100% 99,90% Maximize √** Wajib ada bagi KPPBC yg memiliki reksan cukai (Pengusaha

Hasil Tembakau) yang memperoleh fasilitas penanguhan

pembayaran cukai

4

Persentase penyampaian laporan

produksi cukai hasil tembakau yang tepat

waktu

x 100% 90% Maximize √** Wajib ada bagi KPPBC yg memiliki pengawasan terhadap

Pengusaha Hasil Tembakau

5

Persentase jumlah pengguna jasa yang

diblokir dibandingkan dengan seluruh

pengguna jasa yang melakukan kegiatan

di lingkungan KPPBC

x 100% 5% Minimize √IKU ini polarisasinya bersifat Minimize dan cara

penghitungannya adalah dengan rata-rata tiap bulannya.

Maximize √Merupakan IKU yang digunakan untuk mengukur kinerja layanan

yang diberikan oleh KPPBC setempat

8Persentase realisasi dari janji layanan

penelitian dokumen imporx 100% 100% Maximize √


pemeriksaan fisik barang imporx 100% 87%

Maximize √- Merupakan IKU turunan dari Kemenkeu One DJBC 2012

- norma waktu : 11 (sebelas) hari kerja9

Persentase realisasi dari janji layanan

Permohonan Penyediaan Pita Cukai

Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal

Impor (P3C MMEA)

x 100% 100%

5 Pelayanan yang optimal dalam

rangka mendukung industri dan

fasilitasi perdagangan

Page 1 of 7

Mandatory Optional PenjelasanNo. Sasaran Strategis No. Nama IKU FORMULA IKU Target 2012 Polarisasi

Keterangan


waktu janji layanan



waktu janji layanan



waktu janji layanan



waktu janji layanan



waktu janji layanan



waktu janji layanan



waktu janji layanan



waktu janji layanan


10


Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil

Tembakau (P3C) Pengajuan Awal Secara

Elektronik

x 100% 100% Maximize √*

- Merupakan IKU turunan dari Kemenkeu One DJBC 2012

- Wajib ada pada KPPBC yang menyelenggarakan layanan ini.

- norma waktu :1 (satu) jam

* Khusus untuk KPPBC di bawah ini, IKU ini harus ada:

- KPPBC Tipe Madya Cukai Malang

- KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus

- KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri.

11


Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil

Tembakau (P3C) Pengajuan Tambahan

Secara Elektronik

x 100% 100% Maximize √*















13Persentase realisasi janji layanan

Perusahaan Jasa Titipan (PJT)x 100% 90% Maximize √*


* Khusus untuk KPPBC di bawah ini, IKU ini wajib ada:

- KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta

- KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai

- KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

12


Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau

(CK-1) Secara Elektronik

x 100% 100% Maximize √*



- KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta

- KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai

- KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.


Kawasan Berikatx 100% 90% Maximize √

14Persentase realisasi janji layanan Rush

Handling (RH)x 100% 90% Maximize √*


perubahan BC.1.1x 100% 90% Maximize √

16Persentase realisasi janji layanan

pemberian rekomendasi perijinan x 100% 90% Maximize √

Page 2 of 7


Keterangan


waktu janji layanan



waktu janji layanan



waktu janji layanan



waktu janji layanan



waktu janji layanan



waktu janji layanan


24Indeks pemberian layanan penerbitan

KILB

1: > 2 hari

2: > 1 hari s.d 2 hari

3: ≥ 4 jam s.d 8 jam

4: < 4 jam

3 Maximize √** Merupakan IKU yang wajib dimiliki oleh KPPBC yang secara

secara geografis terletak di daerah perbatasan dengan negara

lain

25

Indeks realisasi janji layanan

pemberitahuan pemasukan barang

pelintas batas

1: > 6 Jam

2: > 4 hari s.d 6 Jam


4: < 2 jam



lain

6 Peningkatan edukasi masyarakat

dan pelaku ekonomi

26Tingkat efektifitas edukasi dan

komunikasi

75

(efektif)Maximize √

- Merupakan IKU yang digunakan utuk mengukur efektifitas

kegiatan sosialisasi dengan menggunakan kueisioner. Form

kuesioner akan disusun oleh PUSKI.

IKU ini hanya meliputi sosialisasi yang dilakukan oleh KPPBC

kepada para pengguna jasa.


PMCK 6 (NPPBKC)x 100% 90% Maximize √


eksporx 100% 90% Maximize √

21


Pemberitahuan Keberangkatan Sarana

Pengangkut (outward manifest) melalui

media simpan elektronik

x 100% 90% Maximize √

20


Pemberitahuan Kedatangan Sarana

Pengangkut (inward manifest) melalui



Rata-rata indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Keterangan:

0 ≤ x ≤ 20 = tidak efektif

20 < x ≤ 40 = kurang efektif

40 < x ≤ 60 = cukup efektif

60 < x ≤ 80 = efektif

80 < x ≤ 100 = sangat efektif

23

Rata-rata persentase realisasi dari janji

layanan pemberitahuan impor barang

khusus/PIBK


22


permohonan perincian lebih lanjut pos

BC 1.1 dari barang impor yang dikirim

secara konsolidasi


Page 3 of 7


Keterangan

Σ Piutang Bea Cukai yang

diselesaikan

Σ Piutang outstanding

∑NHI yg akurat

∑NHI yg diterbitkan

7 Kegiatan pengawasan yang

efektif

27Persentase penyelesaian piutang bea

dan cukaix 100% 60% Maximize √

'- Piutang adalah piutang yang timbul atas kegiatan di bidang

kepabeanan dan cukai yang dapat berupa Bea Masuk,Bea

Keluar, Cukai, Denda Administrasi, dan Bunga atas piutang bea

dan cukai.

- Piutang outstanding adalah piutang yang belum diselesaikan

sampai dengan tanggal pelaporan capaian IKU.

- Piutang yang diselesaikan adalah piutang yang telah

diselesaikan sampai dengan periode pelaporan.

Bentuk penyelesaian piutang terdiri dari beberapa mekanisme

sesuai dengan Pasal 9 Perdirjen BC Nomor 58 Tahun 2011 yang

dapat berupa :

a) pembayaran/pelunasan;

b) pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);

c) penggunaan kompensasi cukai;

d) penggunaan kompensasi PPN;

e) keputusan Direktur Jenderal atas keberatan;

f) pengajuan banding ke Pengadilan Pajak;

g) pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya

persetujuan Direktur Jenderal untuk menambah, mengurangi

dan menghapus tagihan dalam surat penetapan; atau

h) pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya

persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau

menghapus sanksi administrasi berupa denda.

- Target sesuai dengan Kemenkeu One DJBC 2012 dan

Kemenkeu Two Kanwil DJBC 2012 yang meliputi seluruh jumlah

piutang yang outstanding (tidak lagi dibatasi hanya piutang yang

berumur kurang atau sama dengan 3 tahun).

Merupakan IKU turunan dari Kemenkeu Two DJBC. Capaian

kinerja Kanwil meliputi juga capaian seluruh KPPBC yang berada

di wilayah pengawasan Kanwil DJBC terkait.

28 Persentase Keakuratan NHI x 100% 75% Maximize √'- Merupakan IKU turunan dari Kemenkeu Two DJBC.



Page 4 of 7


Keterangan

∑ Temuan pelanggaran di bidang

kepabeanan dan cukai yang

ditindaklanjuti

∑ Kegiatan Penindakan pelanggaran

kepabeanan dan cukai

30 Jumlah kegiatan penindakan ...... Maximize √ Target diserahkan ke masing-masing KPPBC

∑Operasi pasar

∑rencana operasi pasar

32 Jumlah Pelaksanaan P2KP di KPPBC 12 Maximize √- Merupakan target minimal, diperkenankan menetapkan target

lebih tinggi

∑ pegawai dengan NKP > 100 %

∑ Pegawai di KPPBC

Realisasi kegiatan penindakan

31 Persentase kegiatan operasi pasar x 100% 80% Maximize

29Persentase tindak lanjut temuan

pelanggaran kepabeanan dan cukaix 100% 80% Maximize √

- Target sesuai dengan Kemenkeu Two 2012 Kanwil DJBC.



Tindak lanjut temuan pelanggaran perkara dapat berupa :

- pengenaan sanksi andministrasi berupa denda,

- penyidikan,

- penetapan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau

Barang Milik Negara (BMN),

- pemblokiran,

- rekomendasi audit,

- reekspor,

- rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai,

- pelimpahan ke Instansi terkait,

- pelimpahan penanganan perkara kepada unit penyidikan DJBC

lainnya,

- pembekuan NPPBKC,

- pencabutan NPPBKC,

- pemusnahan Barang Kena Cukai.

√** Merupakan IKU yang wajib ada pada KPPBC yang memiliki

kegiatan pengawasan atas distribusi barang kena cukai

8 Pengembangan SDM yang

berkompetensi dan berkinerja

tinggi

∑ Realisasi pelaksanaan P2KP

33 Persentase pegawai dengan NKP > 100 % x 100% 20% Maximize √

- Nilai Kinerja Pegawai (NKP) adalah nilai gabungan antara CKP

dan NP setelah masing-masing dibobot.

- Capaian Kinerja Pegawai (CKP) adalah nilai capaian IKU pada

Kontrak Kinerja dari tiap-tiap Pegawai di Kementerian Keuangan,

khusus untuk pimpinan unit yang memiliki peta strategi CKP

sama dengan NKO unit yang bersangkutan.

- Nilai Perilaku (NP) adalah nilai yang didasarkan pada penilaian

perilaku sehari-hari setiap pegawai yang ditunjukkan untuk

mendukung kinerjanya yang diperoleh melalui pengisian

kuesioner oleh atasan langsung, rekan kerja dan/atau bawahan.

- Mekanisme penghitungan IKU ini akan dijelaskan lebih rinci

dalam manual IKU yang akan disusun oleh PUSKI.

Page 5 of 7


Keterangan

∑ Rancangan SOP yang diselesaikan

∑ SOP KPPBC yang direncanakan

untuk diperbaiki/dibuat

∑ Policy recommendation yang

ditindaklanjuti

∑ Policy recommendaMon

∑ Pengaduan yang diselesaikan

∑ Pengaduan yang diterima

9 Penataan organisasi yang

adaptif

34 Persentase penyelesaian rancangan SOP x 100%100%

(….. SOP)Maximize √

- Agar setiap KPPBC mengisikan angka absolut target rancangan

SOP.

- Rancangan SOP dinyatakan selesai jika telah disampaikan ke

Sekretariat DJBC.

35Persentase policy recommendation hasil

pengawasan yang ditindaklanjuti x 100% 85% Maximize √

- IKU ini wajib ada di semua KPPBC yang masih memiliki temuan

Inspektorat Jenderal Kementerian yang masih terbuka

(outstanding).

- Policy recommendation adalah langkah tindak yang diusulkan

oleh Itjen kepada unit yang bersangkutan untuk melakukan

perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan peraturan,

kebijakan, maupun sistem dan prosedur administrasi/operasi.

- Output Policy recommendation dapat berupa usulan strategis

(berupa poin-poin penting dari suatu ketentuan) yang

disampaikan secara tertulis kepada pimpinan unit dalam rangka

merubah, menambah, dan atau menyempurnakan kebijakan.

- Yang dimaksud ditindaklanjuti adalahtelah dilakukannya

seluruh langkah tindak oleh KPPBC sesuai usulan strategis dalam

policy recommendation.

- Keberhasilan pencapaian policy recommendation diukur dari

pencapaian 100% terhadap output yang ditetapkan dan

mendapat persetujuan tertulis dari Itjen atas capaian tersebut.

- Perhitungan atas policy recoomendation untuk IKU ini

didasarkan pada policy recommendation yang penyelesaiannya

jatuh tempo pada tahun berjalan.

(Tanggungjawab implementasi rekomendasi ada di unit masing-

masing dan Itjen memonitor penyelesaiannya).

- Merupakan IKU dengan target yang disamakan untuk tiap

satker.

- Penyelesaian pengaduan terdiri atas:

a. kegiatan analisis,

b. pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket),

c. penerbitan surat tugas untuk melakukan investigasi internal,

d. diteruskan ke unit kerja lain (unit lain, Kanwil, PUSKI).

36Persentase penyelesaian pengaduan

masyarakatX 100% 85% Maximize √

Page 6 of 7


Keterangan

37Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja

organisasi9 Maximize √

- Pelaksanaan evaluasi kinerja adalah kegiatan rapat bulanan

evaluasi capaian IKU Kemenkeu Three KPPBC.

- Evaluasi kinerja tersebut adalah dalam bentuk rapat yang

dipimpin oleh Kepala Kantor, dan apabila yang bersangkutan

berhalangan maka dapat digantikan oleh Pejabat yang ditunjuk.

- Evaluasi kinerja dilaksanakan sebelum pengiriman laporan

capaian kinerja bulanan Kemenkeu-Three KPPBC ke Kanwil

DJBC.

Penyampaian laporan capaian IKU ke Kanwil DJBC wajib disertai

dengan laporan pelaksanaan rapat evaluasi kinerja (notulensi

rapat).

10 Pemanfaatan sistem teknologi

informasi yang optimal38 Jumlah kegiatan manual yang diotomasi …. Maximize √

- Merupakan IKU baru.

IKU ini untuk mengukur apakah ada kegiatan manual baik itu

yang bersifat pelayanan/administratif maupun pengawasan yang

dilakukan otomasi.

Realisasi Nilai SP2D (Barang +

Modal)

Pagu DIPA (Barang + Modal) √- Merupakan IKU yang diturunkan dari Kemenkeu Wide. Target

95% merupakan turunan dari Kemenkeu Wide, sehingga seluruh

satker memiliki target yang sama.

Keterangan:

- Mandatory berarti IKU tersebut wajib ada di semua KPPBC Tipe Madya Pabean, Tipe Madya Cukai, A2 dan A3.

- Optional berati IKU tersebut adalah IKU pilihan.

- Khusus untuk Sasaran Strategis "Pelayanan yang optimal dalam rangka mendukung industri dan fasilitasi perdagangan", agar KPPBC memilih IKU optional dengan pengaturan sebagai berikut:

- Untuk KPPBC Tipe Madya, jumlah IKU minimal pada SS ini adalah 4 IKU dan Jumlah Maksimal IKU adalah 6 IKU;

- Untuk KPPBC Tipe A2 dan Tipe A3, jumlah IKU minimal pada SS ini adalah 2 IKU dan Jumlah Maksimal IKU adalah 4 IKU

- IKU Optional yang dipilih adalah IKU-IKU yang menggambarkan kinerja dominan layanan yang dilakukan di KPPBC setempat.

∑ Realisasi pelaksanaan evaluasi kinerja

∑ Realisasi kegiatan manual yang diotomasi

11 Pengelolaan anggaran yang

optimal

39Persentase penyerapan DIPA (non

belanja pegawai) x 100% 95% Maximize

Page 7 of 7

KONTRAK KINERJA TAHUN 2012 KEPALA KPPBC TIPE MADYA ………………..

KANTOR WILAYAH DJBC ………………. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

A. Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya………………, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja

sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.

2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.

3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Peta Strategi

BC-3

Tingkat kepatuhan

pengguna layanan

yang tinggi

BC-8

Pengembangan

SDM yang

berkompetensi

tinggi

BC-9

Penataan organisasi

yang adaptif

BC-10

Pembangunan sistem

teknologi informasi

dan komunikasi yang

handal

BC-11

Pengelolaan

anggaran yang

optimal

BC-1

Pendapatan

negara yang

optimal

BC-4

Tingkat kepuasan

pengguna layanan

yang tinggi

BC-5

Pelayanan yang optimal di

bidang kepabeanan dan

cukai

BC-6

Peningkatan edukasi

masyarakat dan pelaku

ekonomi

BC-7

Kegiatan pengawasan

yang efektif

VISI DJBC

Menjadi Administrasi Kepabeanan dan Cukai dengan Standar Internasional

Stakeholder

Perspective

Learning and Growth

Perspective

Internal Business Process

Perspective

Customer

Perspective

BC-2

Penegakan hukum

yang efektif dalam

rangka perlindungan

masyarakat

Nomor : /WBC.1/2012

C. Target Capaian

No. Uraian IKU Realisasi

2011

Target

2012

Perspektif

dan Bobot

1. Jumlah penerimaan bea dan cukai * Diisi dengan capaian

Tahun 2011

Rp……

Stakeholder

Perspective

30% 2. Persentase hasil penyidikan

yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) *

sda. 50%

3. Persentase cukai yang dibayar tepat waktu dibandingkan dengan jumlah cukai yang mendapatkan fasilitas penangguhan

sda. 99.90%

Customer

Perspective

20%

4. Persentase penyampaian laporan produksi cukai hasil tembakau yang tepat waktu

sda. 90%

5. Persentase jumlah pengguna jasa yang diblokir dibandingkan dengan seluruh pengguna jasa yang melakukan kegiatan di lingkungan KPPBC

sda. 5%

6. Indeks kepuasan pengguna jasa * sda. 3,8

7. Persentase realisasi dari janji layanan pemeriksaan fisik barang impor

sda. 87%

Internal

Process

Perspective

30%

8. Persentase realisasi dari janji layanan penelitian dokumen impor

sda. 100%

9. Persentase realisasi dari janji layanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA)

sda. 100%

10. Persentase realisasi dari janji layanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Awal Secara Elektronik

sda. 100%

11. Persentase realisasi dari janji layanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Tambahan Secara Elektronik

sda. 100%

12. Persentase realisasi dari janji layanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik

sda. 100%


2011

Target

2012

Perspektif

dan Bobot

13. Persentase realisasi janji layanan Perusahaan Jasa Titipan (PJT)

sda. 90%

14. Persentase realisasi janji layanan Rush Handling (RH)

sda. 90%

15. Persentase realisasi dari janji layanan Kawasan Berikat

sda. 90%

16. Persentase realisasi janji layanan pemberian rekomendasi perijinan

sda. 90%

17. Persentase realisasi dari janji layanan perubahan BC.1.1

sda. 90%

18. Persentase realisasi dari janji layanan ekspor

sda. 90%

19. Persentase realisasi dari janji layanan PMCK 6 (NPPBKC)

sda. 90%

20. Persentase realisasi dari janji layanan Pemberitahuan Kedatangan Sarana Pengangkut (inward manifest) melalui media simpan elektronik

sda. 90%

21. Persentase realisasi dari janji layanan Pemberitahuan Keberangkatan Sarana Pengangkut (outward manifest) melalui media simpan elektronik

sda. 90%

22. Persentase realisasi dari janji layanan permohonan perincian lebih lanjut pos BC 1.1 dari barang impor yang dikirim secara konsolidasi

sda. 90%

23. Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan pemberitahuan impor barang khusus/PIBK

sda. 90%

24. Indeks pemberian layanan penerbitan KILB

sda. 3

25. Indeks realisasi janji layanan pemberitahuan pemasukan barang pelintas batas

sda. 3

26. Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi

sda. 75 (efektif)

27. Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai *

sda. 60%

28. Persentase Keakuratan NHI * sda. 75%

29. Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai *

sda. 80%

30. Jumlah kegiatan penindakan sda. ......


2011

Target

2012

Perspektif

dan Bobot

31. Persentase kegiatan operasi pasar sda. 80%

32. Jumlah Pelaksanaan P2KP di KPPBC sda. 12

Learning &

Growth

Perspective

(20%)

33. Persentase pegawai dengan NKP > 100 % sda. 20%

34. Persentase penyelesaian rancangan SOP sda. 100%

(….. SOP)

35. Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

sda. 85%

36. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat

sda. 85%

37. Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi

sda. 9

38. Jumlah kegiatan manual yang diotomasi sda. ….

39. Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) *

sda. 95%

Keterangan: *) IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-Two

Jakarta, Maret 2012

Menyetujui

Kepala Kantor Wilayah,

…………….

NIP

Kepala Kantor,

…………….

NIP

Lampiran I.

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KEPALA KPPBC TIPE MADYA…………….

KANWIL DJBC ……………….. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

TAHUN 2012

No. IKU Target

Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 1. Jumlah penerimaan bea dan

cukai* Rp …. Rp …. Rp …. Rp…. Rp …. Rp …. Rp ....

2. Persentase hasil penyidikan

yang dinyatakan lengkap oleh

Kejaksaan (P21)*

30% 40% 40% 45% 45% 50% 50%

3. Persentase cukai yang dibayar

tepat waktu dibandingkan

dengan jumlah cukai yang

mendapatkan fasilitas

penangguhan

99.90% 99.90% 99.90% 99.90% 99.90% 99.90% 99.90%

4. Persentase penyampaian

laporan produksi cukai hasil

tembakau yang tepat waktu

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

5. Persentase jumlah pengguna

jasa yang diblokir dibandingkan

dengan seluruh pengguna jasa

yang melakukan kegiatan di

lingkungan KPPBC

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

6. Indeks kepuasan pengguna jasa

* - - - - - 3,8 3,8

7. Persentase realisasi dari janji

layanan pemeriksaan fisik

barang impor

87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%


layanan penelitian dokumen

impor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


layanan Permohonan

Penyediaan Pita Cukai

Minuman Mengandung Etil

Alkohol Asal Impor (P3C

MMEA)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


layanan Permohonan

Penyediaan Pita Cukai Hasil

Tembakau (P3C) Pengajuan

Awal Secara Elektronik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


layanan Permohonan



Tambahan Secara Elektronik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

No. IKU Target

Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 12. Persentase realisasi dari janji

layanan Pemesanan Pita Cukai

Hasil Tembakau (CK-1) Secara

Elektronik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13. Persentase realisasi janji

layanan Perusahaan Jasa

Titipan (PJT)

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


layanan Rush Handling (RH) 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


layanan Kawasan Berikat 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


layanan pemberian

rekomendasi perijinan

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


layanan perubahan BC.1.1 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


layanan ekspor 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


layanan PMCK 6 (NPPBKC) 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


layanan Pemberitahuan

Kedatangan Sarana Pengangkut

(inward manifest) melalui


90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%



Keberangkatan Sarana

Pengangkut (outward manifest)

melalui media simpan

elektronik

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


layanan permohonan perincian

lebih lanjut pos BC 1.1 dari

barang impor yang dikirim

secara konsolidasi

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

23. Rata-rata persentase realisasi

dari janji layanan

pemberitahuan impor barang

khusus/PIBK

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

24. Indeks pemberian layanan

penerbitan KILB 3 3 3 3 3 3 3

25. Indeks realisasi janji layanan

pemberitahuan pemasukan

barang pelintas batas

3 3 3 3 3 3 3

26. Tingkat efektifitas edukasi dan

komunikasi

75 (efektif)

75 (efektif)

75 (efektif)

75 (efektif)

75 (efektif)

75 (efektif)

75 (efektif)

27. Persentase penyelesaian

piutang bea dan cukai * 17% 28% 28% 44% 44% 60% 60%

No. IKU Target

Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 28. Persentase Keakuratan NHI *

30% 45% 45% 60% 60% 75% 75%

29. Persentase tindak lanjut

temuan pelanggaran

kepabeanan dan cukai *

40% 60% 60% 65% 65% 80% 80%

30. Jumlah kegiatan penindakan … … … … … … …

31. Persentase kegiatan operasi

pasar 15% 40% 40% 55% 55% 80% 80%

32. Jumlah Pelaksanaan P2KP di

KPPBC 3 3 6 3 9 3 12

33. Persentase pegawai dengan

NKP > 100% - - - - - 20% 20%


rancangan SOP - 30% 30% 60% 60% 100% 100%

35. Persentase policy

recommendation hasil

pengawasan yang

ditindaklanjuti

- 45% 45% - 45% 85% 85%


pengaduan masyarakat - 85% 85% - 85% 85% 85%

37. Jumlah pelaksanaan evaluasi

kinerja organisasi - 3 3 3 6 3 9

38. Jumlah kegiatan manual yang

diotomasi - - - - - … …

39. Persentase penyerapan DIPA

(non belanja pegawai) * 15% 25% 25% 60% 60% 95% 95%


Jakarta, Maret 2012

Kepala Kantor,

…………… NIP …….

KONTRAK KINERJA TAHUN 2012 KEPALA KPPBC TIPE A2/A3……………….. KANTOR WILAYAH DJBC ……………….




Tipe A2/A3………………, saya akan:





B. Peta Strategi

BC-3

Tingkat kepatuhan

pengguna layanan

yang tinggi

BC-8

Pengembangan

SDM yang

berkompetensi

tinggi

BC-9

Penataan organisasi

yang adaptif

BC-10

Pembangunan sistem

teknologi informasi

dan komunikasi yang

handal

BC-11

Pengelolaan

anggaran yang

optimal

BC-1

Pendapatan

negara yang

optimal

BC-4

Tingkat kepuasan

pengguna layanan

yang tinggi

BC-5



cukai

BC-6

Peningkatan edukasi


ekonomi

BC-7

Kegiatan pengawasan

yang efektif

VISI DJBC


Stakeholder

Perspective

Learning and Growth

Perspective


Perspective

Customer

Perspective

BC-2

Penegakan hukum

yang efektif dalam

rangka perlindungan

masyarakat

Nomor : /WBC.1/2012

C. Target Capaian


2011

Target

2012

Perspektif

dan Bobot


Tahun 2011

Rp……

Stakeholder

Perspective

30% 2. Persentase hasil penyidikan

yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) *

sda. 50%

3. Persentase cukai yang dibayar tepat waktu dibandingkan dengan jumlah cukai yang mendapatkan fasilitas penangguhan

sda. 99.90%

Customer

Perspective

20%

4. Persentase penyampaian laporan produksi cukai hasil tembakau yang tepat waktu

sda. 90%

5. Persentase jumlah pengguna jasa yang diblokir dibandingkan dengan seluruh pengguna jasa yang melakukan kegiatan di lingkungan KPPBC

sda. 5%

6. Indeks kepuasan pengguna jasa * sda. 3,8


sda. 87%

Internal

Process

Perspective

30%

8. Persentase realisasi dari janji layanan penelitian dokumen impor

sda. 100%

9. Persentase realisasi dari janji layanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA)

sda. 100%

10. Persentase realisasi dari janji layanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Awal Secara Elektronik

sda. 100%

11. Persentase realisasi dari janji layanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Tambahan Secara Elektronik

sda. 100%


sda. 100%


2011

Target

2012

Perspektif

dan Bobot

13. Persentase realisasi janji layanan Perusahaan Jasa Titipan (PJT)

sda. 90%

14. Persentase realisasi janji layanan Rush Handling (RH)

sda. 90%

15. Persentase realisasi dari janji layanan Kawasan Berikat

sda. 90%

16. Persentase realisasi janji layanan pemberian rekomendasi perijinan

sda. 90%

17. Persentase realisasi dari janji layanan perubahan BC.1.1

sda. 90%

18. Persentase realisasi dari janji layanan ekspor

sda. 90%

19. Persentase realisasi dari janji layanan PMCK 6 (NPPBKC)

sda. 90%

20. Persentase realisasi dari janji layanan Pemberitahuan Kedatangan Sarana Pengangkut (inward manifest) melalui media simpan elektronik

sda. 90%

21. Persentase realisasi dari janji layanan Pemberitahuan Keberangkatan Sarana Pengangkut (outward manifest) melalui media simpan elektronik

sda. 90%

22. Persentase realisasi dari janji layanan permohonan perincian lebih lanjut pos BC 1.1 dari barang impor yang dikirim secara konsolidasi

sda. 90%

23. Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan pemberitahuan impor barang khusus/PIBK

sda. 90%

24. Indeks pemberian layanan penerbitan KILB

sda. 3


sda. 3

26. Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi

sda. 75 (efektif)

27. Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai *

sda. 60%

28. Persentase Keakuratan NHI * sda. 75%


sda. 80%



2011

Target

2012

Perspektif

dan Bobot


32. Jumlah Pelaksanaan P2KP di KPPBC sda. 12

Learning &

Growth

Perspective

(20%)

33. Persentase pegawai dengan NKP > 100 % sda. 20%


(….. SOP)

35. Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

sda. 85%


sda. 85%


sda. 9

38. Jumlah kegiatan manual yang diotomasi sda. ….


sda. 95%


Jakarta, Maret 2012

Menyetujui


…………….

NIP

Kepala Kantor,

…………….

NIP

Lampiran I.

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KEPALA KPPBC TIPE A2/A3…………….


TAHUN 2012

No. IKU Target

Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 1. Jumlah penerimaan bea dan

cukai* Rp …. Rp …. Rp …. Rp…. Rp …. Rp …. Rp ....

2. Persentase hasil penyidikan

yang dinyatakan lengkap oleh

Kejaksaan (P21)*

30% 40% 40% 45% 45% 50% 50%

3. Persentase cukai yang dibayar

tepat waktu dibandingkan

dengan jumlah cukai yang

mendapatkan fasilitas

penangguhan

99.90% 99.90% 99.90% 99.90% 99.90% 99.90% 99.90%

4. Persentase penyampaian

laporan produksi cukai hasil

tembakau yang tepat waktu

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

5. Persentase jumlah pengguna

jasa yang diblokir dibandingkan

dengan seluruh pengguna jasa

yang melakukan kegiatan di

lingkungan KPPBC

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

6. Indeks kepuasan pengguna jasa

* - - - - - 3,8 3,8


layanan pemeriksaan fisik

barang impor

87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%


layanan penelitian dokumen

impor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


layanan Permohonan

Penyediaan Pita Cukai

Minuman Mengandung Etil

Alkohol Asal Impor (P3C

MMEA)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


layanan Permohonan



Awal Secara Elektronik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


layanan Permohonan



Tambahan Secara Elektronik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

No. IKU Target

Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 12. Persentase realisasi dari janji

layanan Pemesanan Pita Cukai

Hasil Tembakau (CK-1) Secara

Elektronik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


layanan Perusahaan Jasa

Titipan (PJT)

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


layanan Rush Handling (RH) 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


layanan Kawasan Berikat 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


layanan pemberian

rekomendasi perijinan

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


layanan perubahan BC.1.1 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


layanan ekspor 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


layanan PMCK 6 (NPPBKC) 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%



Kedatangan Sarana Pengangkut

(inward manifest) melalui


90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%



Keberangkatan Sarana

Pengangkut (outward manifest)

melalui media simpan

elektronik

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


layanan permohonan perincian

lebih lanjut pos BC 1.1 dari

barang impor yang dikirim

secara konsolidasi

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

23. Rata-rata persentase realisasi

dari janji layanan

pemberitahuan impor barang

khusus/PIBK

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%




pemberitahuan pemasukan

barang pelintas batas

3 3 3 3 3 3 3


komunikasi

75 (efektif)

75 (efektif)

75 (efektif)

75 (efektif)

75 (efektif)

75 (efektif)

75 (efektif)


piutang bea dan cukai * 17% 28% 28% 44% 44% 60% 60%

No. IKU Target

Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 28. Persentase Keakuratan NHI *

30% 45% 45% 60% 60% 75% 75%

29. Persentase tindak lanjut

temuan pelanggaran

kepabeanan dan cukai *

40% 60% 60% 65% 65% 80% 80%


31. Persentase kegiatan operasi

pasar 15% 40% 40% 55% 55% 80% 80%

32. Jumlah Pelaksanaan P2KP di

KPPBC 3 3 6 3 9 3 12

33. Persentase pegawai dengan

NKP > 100% - - - - - 20% 20%


rancangan SOP - 30% 30% 60% 60% 100% 100%

35. Persentase policy

recommendation hasil

pengawasan yang

ditindaklanjuti

- 45% 45% - 45% 85% 85%


pengaduan masyarakat - 85% 85% - 85% 85% 85%

37. Jumlah pelaksanaan evaluasi

kinerja organisasi - 3 3 3 6 3 9

38. Jumlah kegiatan manual yang

diotomasi - - - - - … …

39. Persentase penyerapan DIPA

(non belanja pegawai) * 15% 25% 25% 60% 60% 95% 95%


Jakarta, Maret 2012

Kepala Kantor,

…………… NIP …….

Lampiran I.B S- 83 /KIBC/2012

Tanggal: 08 Maret 2012

A. Catatan untuk Penyusunan Kontrak Kinerja Kemenkeu Four dan Five pada

KPPBC Tipe B

1. Berikut adalah draft IKU Kemenkeu Four untuk seluruh KPPBC Tipe B;

2. Draft tersebut terdiri dari IKU-IKU yang wajib ada (mandatory) dan IKU-IKU pilihan;

3. Pilihlah IKU-IKU yang terdapat dalam Daftar IKU Kemenkeu Four KPPBC Tipe B

sebagaimana terlampir yang paling mendekati proses bisnis / kondisi real. Jika

ternyata IKU-IKU tersebut dipandang belum cukup menggambarkan kinerja KPPBC,

dibuka kesempatan untuk menambah IKU baru (complement) yang lebih dapat

menggambarkan/memotret kinerja KPPBC;

4. Guna memudahkan pemahaman IKU-IKU yang terdapat dalam Kontrak Kinerja

Kemenkeu Four KPPBC Tipe B, kami sampaikan penjelasan singkat tentang tiap

IKU pada Daftar IKU Kemenkeu Four KPPBC Tipe B sebagaimana dimaksud pada

buitr 3 di atas.

5. Jumlah IKU maksimal yang terdapat dalam Kemenkeu Four KPPBC Tipe B adalah

12 IKU. Kontrak Kinerja Kemenkeu Four Kepala KPPBC Tipe B akan ditetapkan

oleh Kepala Kanwil DJBC masing-masing.

6. Jumlah maksimal IKU untuk Pejabat Eselon V adalah 7 dengan dengan jumlah

minimal 4 IKU.

7. Jumlah maksimal IKU untuk Pelaksana adalah 5 dengan jumlah minimal 3 IKU;

8. Dimohon agar Mitra Kinerja pada masing-masing KPPBC Tipe B dapat

mengkoordinasikan pelaksanaan penandatanganan Kontrak Kinerja para Pejabat

eselon V dan Pelaksana (Kemenkeu Five) di lingkungan KPPBC Tipe B paling

lambat tanggal 30 Maret 2012.

9. Laporan pelaksanaan penandatanganan kontrak kinerja yang meliputi seluruh

pegawai di lingkungan KPPBC agar dapat dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJBC

dengan ditembuskan kepada Kepala PUSKI KC dan diharapkan laporan tersebut

sudah dapat diterima paling lambat tanggal 8 April 2012 dengan format laporan

sebagaimana terlampir (Lampiran IV.B).

Lampiran I.B

S-83/KIBC/2012

Mandatory Optional Penjelasan

1 Pendapatan negara yang

Optimal 1 Jumlah penerimaan bea dan cukai Rp…… Maximize √- Target merupakan distribusi dari Kanwil DJBC masing-masing.

Mohon agar diisi.


waktu janji layanan



waktu janji layanan



waktu janji layanan


5

Indeks realisasi janji layanan


pelintas batas

1: > 6 Jam

2: > 4 hari s.d 6 Jam


4: < 2 jam



lain

6Indeks pemberian layanan penerbitan

KILB

1: > 2 hari

2: > 1 hari s.d 2 hari


4: < 4 jam



lain

3 Peningkatan edukasi


ekonomi

7Tingkat efektifitas edukasi dan

komunikasi

75

(efektif)Maximize √

- Merupakan IKU yang digunakan utuk mengukur efektifitas

kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan

kueisioner.

Form kuesioner akan disusun oleh PUSKI.

IKU ini hanya meliputi sosialisasi yang dilakukan oleh KPPBC

kepada para pengguna jasa.

Daftar IKU Kemenkeu-Four KPPBC Tipe B Tahun 2012

No. Sasaran Strategis No. Nama IKU FORMULA IKU Target 2012 PolarisasiKeterangan

Realisasi penerimaan bea dan cukai

2 Pelayanan yang optimal dalam

rangka mendukung industri dan

fasilitasi perdagangan 2Persentase realisasi dari janji layanan

pemeriksaan fisik barang imporx 100% 87% Maximize √

Merupakan IKU yang digunakan untuk mengukur kinerja

layanan yang diberikan oleh KPPBC setempat

3


Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau

(CK-1) Secara Elektronik

x 100% 100% Maximize √** Merupakan IKU yang wajib ada pada KPPBC Tipe B yang

menyelenggarakan layanan ini


eksporx 100% 90% Maximize √

Rata-rata indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Keterangan:

0 ≤ x ≤ 20 = tidak efektif

20 < x ≤ 40 = kurang efektif

40 < x ≤ 60 = cukup efektif

60 < x ≤ 80 = efektif

80 < x ≤ 100 = sangat efektif

Page 1 of 3


Keterangan

∑ Temuan pelanggaran di bidang

kepabeanan dan cukai yang

ditindaklanjuti

∑ Kegiatan Penindakan

pelanggaran kepabeanan dan cukai

9 Jumlah kegiatan penindakan Realisasi kegiatan penindakan ...... Maximize √ target diserahkan ke masing-masing KPPBC

∑Operasi pasar

∑rencana operasi pasar

Pengembangan SDM yang

berkompetensi dan berkinerja

tinggi

11 Jumlah Pelaksanaan P2KP di KPPBC 12 Maximize √- Merupakan target minimal, diperkenankan menetapkan

target lebih tinggi

∑ pegawai dengan NKP > 100 %

∑ Pegawai di KPPBC

4 Kegiatan pengawasan yang

efektif

8Persentase tindak lanjut temuan

pelanggaran kepabeanan dan cukaix 100% 80% Maximize √

- Target sesuai dengan Kemenkeu Two 2012 Kanwil DJBC.



Tindak lanjut temuan pelanggaran perkara dapat berupa :

- pengenaan sanksi andministrasi berupa denda,

- penyidikan,

- penetapan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau

Barang Milik Negara (BMN),

- pemblokiran,

- rekomendasi audit,

- reekspor,

- rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai,

- pelimpahan ke Instansi terkait,

- pelimpahan penanganan perkara kepada unit penyidikan DJBC

lainnya,

- pembekuan NPPBKC,

- pencabutan NPPBKC,

- pemusnahan Barang Kena Cukai.

10 Persentase kegiatan operasi pasar x 100% 80% Maximize √** Merupakan IKU yang wajib ada pada KPPBC yang memiliki

kegiatan pengawasan atas distribusi barang kena cukai

5

∑ Realisasi pelaksanaan P2KP

12

Persentase pegawai dengan NKP > 100 % x 100% 20% Maximize √

- Nilai Kinerja Pegawai (NKP) adalah nilai gabungan antara CKP

dan NP setelah masing-masing dibobot.

- Capaian Kinerja Pegawai (CKP) adalah nilai capaian IKU pada

Kontrak Kinerja dari tiap-tiap Pegawai di Kementerian

Keuangan, khusus untuk pimpinan unit yang memiliki peta

strategi, CKP sama dengan NKO unit yang bersangkutan.

- Nilai Perilaku (NP) adalah nilai yang didasarkan pada penilaian

perilaku sehari-hari setiap pegawai yang ditunjukkan untuk

mendukung kinerjanya yang diperoleh melalui pengisian

kuesioner oleh atasan langsung, rekan kerja dan/atau bawahan.

- Mekanisme penghitungan IKU ini akan dijelaskan lebih rinci

dalam manual IKU yang akan disusun oleh PUSKI.

Page 2 of 3


Keterangan

13 Persentase penyelesaian rancangan SOP

∑ SOP KPPBC yang diselesaikan

∑ SOP KPPBC yang direncanakan

untuk diperbaiki/dibuat

X 100%100%

(.....SOP)Maximize √

Penyelesaian SOP yang dimaksud adalah SOP yang telah

ditetapkan oleh Kepala KPPBC Tipe B pada tahun 2012. Dalam

Kontrak Kinerja agar dituliskan juga target jumlah SOP yang

akan diselesaikan .

∑ Pengaduan yang diselesaikan

∑ Pengaduan yang diterima

15Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja

organisasi9 Maximize √

- Pelaksanaan evaluasi kinerja adalah kegiatan rapat bulanan

evaluasi capaian IKU Kemenkeu Four KPPBC Tipe B.

- Evaluasi kinerja tersebut adalah dalam bentuk rapat yang

dipimpin oleh Kepala Kantor, dan apabila yang bersangkutan

berhalangan maka dapat digantikan oleh Pejabat yang ditunjuk.

- Evaluasi kinerja dilaksanakan sebelum pengiriman laporan

capaian kinerja bulanan Kemenkeu-Four KPPBC ke Kanwil DJBC.

Penyampaian laporan capaian IKU ke Kanwil DJBC wajib disertai

dengan laporan pelaksanaan rapat evaluasi kinerja (notulensi

rapat).

Realisasi Nilai SP2D (Barang +

Modal)

Pagu DIPA (Barang + Modal)

6 Penataan organisasi yang

adaptif

14Persentase penyelesaian pengaduan

masyarakatX 100% 85% Maximize √

- Merupakan IKU dengan target yang disamakan untuk tiap

satker.

- Penyelesaian pengaduan terdiri atas:

a. kegiatan analisis,

b. pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket),

c. penerbitan surat tugas untuk melakukan investigasi internal,

d. diteruskan ke unit kerja lain (unit lain, Kanwil, PUSKI).

∑ Realisasi pelaksanaan evaluasi kinerja

7 Pengelolaan anggaran yang

optimal

16Persentase penyerapan DIPA (non

belanja pegawai) x 100% 95% Maximize √

- Merupakan IKU yang diturunkan dari Kemenkeu Wide. Target

95% merupakan turunan dari Kemenkeu Wide, sehingga

seluruh satker memiliki target yang sama.

Keterangan:

- Mandatory berarti IKU tersebut wajib ada di semua KPPBC Tipe B

- Optional berati IKU tersebut adalah IKU pilihan. IKU Optional yang dipilih adalah IKU-IKU yang menggambarkan kinerja dominan layanan yang dilakukan di KPPBC setempat.

- Jika ternyata dari IKU-IKU di atas belum ada IKU yang sesuai menggambarkan kinerja Kantor Saudara, diharapkan untuk bisa membuat IKU baru.

- Jumlah IKU Maksimal adalah 12 IKU dengan jumlah minimal 8 IKU.

Page 3 of 3

KONTRAK KINERJA TAHUN 2012 KEPALA KPPBC TIPE B ………………..

KANTOR WILAYAH DJBC ………………. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



Tipe B ………………, saya akan:





B. Peta Strategi

BC-5

Pengembangan SDM

yang berkompetensi

tinggi

BC-6

Penataan organisasi yang

adaptif

BC-7

Pengelolaan

anggaran yang

optimal

BC-1

Pendapatan

negara yang

optimal

BC-2



cukai

BC-3

Peningkatan edukasi


ekonomi

BC-4

Kegiatan pengawasan

yang efektif

VISI DJBC


Stakeholder

Perspective

Learning and Growth

Perspective


Perspective

Nomor: /WBC.1/2012

C. Target Capaian


2011

Target

2012

Perspektif

dan Bobot


Tahun 2011

Rp…… Stakeholder

Perspective

(30%)


sda. 87%

Internal

Process

Perspective

(40%)


sda. 100%

4. Persentase realisasi dari janji layanan ekspor sda. 90%


sda. 3

6. Indeks pemberian layanan penerbitan KILB sda. 3

7. Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi sda. 75 (efektif)


sda. 80%



11. Jumlah pelaksanaan P2KP di KPPBC sda. 12

Learning &

Growth

Perspective

(30%)

12. Persentase pegawai dengan NKP > 100% sda. 20%


(….. SOP)


sda. 85%


sda. 9


sda. 95%


Jakarta, Maret 2012

Menyetujui


…………….

NIP

Kepala Kantor,

…………….

NIP

Lampiran I.

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KEPALA KPPBC TIPE B…………….


TAHUN 2012

No. IKU Target

Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y

1. Jumlah penerimaan bea dan cukai Rp …. Rp …. Rp …. Rp…. Rp …. Rp …. Rp ....


layanan pemeriksaan fisik barang

impor 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%


layanan Pemesanan Pita Cukai Hasil

Tembakau (CK-1) Secara Elektronik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


layanan ekspor 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%



pelintas batas

3 3 3 3 3 3 3




komunikasi 75

(efektif) 75

(efektif) 75

(efektif) 75

(efektif) 75

(efektif) 75

(efektif) 75

(efektif)

8. Persentase tindak lanjut temuan

pelanggaran kepabeanan dan cukai * 40% 60% 60% 65% 65% 80% 80%


10. Persentase kegiatan operasi pasar 15% 40% 40% 55% 55% 80% 80%

11. Jumlah Pelaksanaan P2KP di KPPBC 3 3 6 3 9 3 12

12. Persentase pegawai dengan NKP

> 100% - - - - - 20% 20%

13. Persentase rancangan SOP yang

diselesaikan - 30% 30% 60% 60% 100% 100%

14. Persentase penyelesaian pengaduan

masyarakat - 85% 85% - 85% 85% 85%

15. Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja

organisasi - 3 3 3 6 3 9

16. Persentase penyerapan DIPA (non

belanja pegawai) * 15% 25% 25% 60% 60% 95% 95%


Jakarta, Maret 2012

Kepala Kantor,

…………… NIP …….

Lampiran II

S-83 /KIBC/2012

Formulir Kontrak Kinerja Pegawai Tanpa Peta Strategi

Keterangan: (a) Nama jabatan penanggung jawab IKU; (b) Tahun Kontrak Kinerja (Y); (c) Tahun sebelum Kontrak Kinerja (Y-1); (d) Tempat dan tanggal penandatanganan Kontrak Kinerja; (e) Nama jabatan atasan langsung penanggung jawab IKU; (f) Nama dan NIP atasan langsung penanggung jawab IKU; (g) Nama dan NIP penanggung jawab IKU.

KONTRAK KINERJA

NOMOR:

(a) TAHUN .. (b)

A. Pernyataan Kesanggupan Dalam melaksanakan tugas sebagai �� (a), saya akan: 1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai

target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini. 2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan. 3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

B. Target Capaian

IKU hasil Cascading Realisasi

(c)

Target

(b) Sasaran Strategis IKU

IKU Non Cascading

Sasaran Strategis IKU

Catatan: Besaran Bobot Variabel adalah: Variabel Cascading : 70% Variabel Non Cascading : 30%

��, ��. (d) Menyetujui

��.. (e),

�� (f)

��. (a),

��. (g)

KONTRAK KINERJA TAHUN 2012 KEPALA BIDANG EVALUASI KINERJA

PUSAT KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN DAN CUKAI


A. PernyataanKesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Evaluasi Kinerja, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target

kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.



B. Target Capaian

IKU Hasil Cascading Realisasi 2011

Target 2012 Sasaran Strategis No Uraian IKU

Dukungan yang optimal terhadap rekomendasi perbaikan kinerja

1. Nilai hasil evaluasi LAKIP DJBC 74,93 75

Dst. 2. Dst. Dst. Dst.


Dst.

4. Dst. Dst. Dst.


Penataan organisasi yang adaptif

6. Dst. Dst. Dst.

7. Persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan N/A 70%

Nomor: 2/BC.10/2012

Lampiran III

S- 83 /KIBC/2012

IKU Non Cascading Realisasi 2011

Target 2012 Sasaran Strategis No Uraian IKU

Pembentukan SDM DJBC yang berkompetensi dan berkinerja tinggi

8. Indeks Kinerja Organisasi DJBC 4

(Baik) 4

(Baik)

Monitoring dan evaluasi yang optimal

9. Dst. Dst. Dst.

10. Persentase penyempurnaan scorecards BSC N/A 100%

Keterangan : Besaran Bobot Variabel adalah:

Variabel Cascading : 70% Variabel Non Cascading : 30%

Jakarta, Maret 2012

Menyetujui

Kepala Pusat Kepatuhan Internal,

Yusmariza

NIP 196504231991031001

Kepala Bidang Evaluasi Kinerja,

Elly Safrida

NIP 197104201996032001

Lampiran I.

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KEPALA BIDANG EVALUASI KINERJA

PUSAT KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN DAN CUKAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

TAHUN 2012

No. IKU Target

Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 1. Nilai hasil evaluasi LAKIP

DJBC - - - 75 75 75 75

Dst. Dst.

7. Persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan

- 70% 70% - 70% 70% 70%

8. Indeks Kinerja Organisasi DJBC

- - - - - 4 4

9. Dst.

10. Persentase penyempurnaan scorecards BSC

- - - - - 100% 100%

Jakarta, Maret 2012

Kepala Bidang Evaluasi Kinerja,

Elly Safrida

NIP 197104201996032001

Lampiran IV.A

S- 83 /KIBC/2012

Unit Kerja : KPPBC . . . . . . . . . . . (diisi nama kantor)

No Unit Kerja Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai yang

Menandatangani Kontrak

Kinerja

Keterangan

1 Subbagian Umum

2 Seksi Kepabeanan dan Cukai

3 dst.

Diisi dengan jumlah seluruh pegawai di

lingkungan KPPBC.

Diisi dengan jumlah seluruh

pegawai di lingkungan KPPBC

yang telah melaksanakan

penandatangan Kontrak Kinerja.

Jakarta, Maret 2012

Kepala Kantor

(Nama Kepala Knator)

NIP

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI

PENANDATANGANAN KONTRAK KINERJA

Diisi dengan jumlah keseluruhan

pegawai di tiap unit eselon IV : terdiri dari

Pejabat eselon IV, Pejabat eselon V (jika

kantor madya) dan Pelaksana.

Diisi dengan jumlah pegawai yang

telah menandatangani Kontrak

Kinerja.

Total Seluruh Pegawai

Lampiran IV.B

S- 83 /KIBC/2012

Unit Kerja : KPPBC Tipe B. . . . . . . . . . . (diisi nama kantor)

No Unit Kerja Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai yang

Menandatangani Kontrak

Kinerja

Keterangan

1 Urusan Umum

2 Subseksi Penindakan dan Penyidikan

3 dst.

Diisi dengan jumlah seluruh pegawai di

lingkungan KPPBC.

Diisi dengan jumlah seluruh

pegawai di lingkungan KPPBC

yang telah melaksanakan

penandatangan Kontrak Kinerja.

Jakarta, Maret 2012

Kepala Kantor

(Nama Kepala Knator)

NIP

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI

PENANDATANGANAN KONTRAK KINERJA

Diisi dengan jumlah keseluruhan

pegawai di tiap unit eselon V : terdiri dari

Pejabat eselon V dan Pelaksana.

Diisi dengan jumlah pegawai yang

telah menandatangani Kontrak

Kinerja.

Total Seluruh Pegawai

kementeriankeuangan republik...

Documents