fasilitas kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ... 7 - fasilitas kawasan... · kantor...

Fasilitas Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam

OUTLINE

PEMAPARAN

PENGANTAR 1

PEMASUKAN DAN

PENGELUARAN 2

RELAKSASI PENGATURAN 3

BEBERAPA

PENGATURAN BARU 4

PENUTUP 5

1

Pengantar

Tujuan Adanya Kawasan Bebas

Definisi Kawasan Bebas

Dasar Hukum

Materi Yang Diatur Dalam PP 10 / 2012

TUJUAN ADANYA KAWASAN BEBAS

KA

WA

SA

N B

EB

AS

PENINGKATAN INVESTASI

MENDORONG KEGIATAN LALU LINTAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL

MEMBUKA LAPANGAN KERJA SELUAS-LUASNYA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN REGIONAL & NASIONAL

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

MENINGKATKAN KEPARIWISATAAN

DEFINISI KAWASAN BEBAS BERDASARKAN KETENTUAN YANG ADA

UU KPBPB :

Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas (selanjutnya disebut

Kawasan Bebas) adalah suatu kawasan

yang berada dalam wilayah hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang terpisah dari Daerah Pabean

sehingga bebas dari pengenaan bea

masuk, pajak pertambahan nilai, pajak

penjualan atas barang mewah, dan cukai.

UU KEPABEANAN :

Daerah Pabean adalah:

• wilayah Republik Indonesia yang

meliputi wilayah darat, perairan dan

ruang udara di atasnya, serta

• tempat-tempat tertentu di Zona

Ekonomi Eksklusif dan landas

kontinen yang di dalamnya berlaku

Undang-Undang ini.

Dengan demikian,

KPBPB adalah

kawasan yang

sepanjang

menyangkut bea

masuk, cukai, PPN

diperlakukan sama

dengan di luar

Daerah Pabean.

DASAR HUKUM

PERATURAN

PEMERINTAH (PP)

Pengertian “pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk”

Jumlah dan jenis barang untuk kepentingan industri/produksi, tidak perlu ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan

(tidak memerlukan master list).

Untuk barang konsumsi jumlah dan jenis barang yang dapat dimasukkan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean

ditetapkan oleh Badan Pengusahaan.

Fasilitas perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan.

Aturan pembatasan impor pada prinsipnya tidak diberlakukan. Pembatasan hanya ditujukan utk (1) perlindungan konsumen,

(2) kesehatan, (3) keamanan, (4) lingkungan hidup

Relaksasi pemeriksaan pabean atas pemasukan barang ke Kawasan Bebas

Mengakomodir beberapa proses bisnis pengangkutan, pembongkaran, pemuatan, dan penimbunan.

MATERI YANG DIATUR DALAM PP 10 / 2012

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Ketentuan Umum

Pemberitahuan Pabean

Pemasukan dan Pengeluaran

Tanggung Jawab

Perlakuan Fiskal (BM dan Pajak)

Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari

Kawasan Bebas berada di bawah pengawasan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari

Kawasan Bebas wajib dilakukan di pelabuhan atau

bandar udara yang ditunjuk.

Pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk dimaksud

merupakan pelabuhan atau bandar udara yang telah

mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan dan telah

mendapatkan penetapan sebagai Kawasan Pabean.

KETENTUAN UMUM

Pemasukan dan Pengeluaran (Tempat)

1. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan

dari Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan

oleh pengusaha yang telah mendapat izin

usaha dari BPK.

2. Pengusaha hanya dapat memasukkan barang

ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean

yang berhubungan dengan kegiatan

usahanya.

3. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang

ditunjuk dapat melakukan pengawasan

pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada angka 2 berdasarkan izin usaha dari

Badan Pengusahaan Kawasan dan keterkaitan

dengan kegiatan produksi atau kegiatan usaha.

4. Dikecualikan dari ketentuan sebagai Pengusaha

yang mendapat ijin usaha dari BPK terhadap

pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari

Kawasan Bebas seperti PNA, kiriman

hadiah/hibah, penelitian, pindahan, BPP, BASP,

dll.

KETENTUAN UMUM

Pemasukan dan Pengeluaran (Subyek)

Pemasukan barang yang tidak

memenuhi ketentuan :

dikeluarkan kembali

(reekspor);

dihibahkan kepada negara;

atau

dimusnahkan.

Subyek Pemberitahu: Pengusaha yang mendapat izin usaha dari BPK

Obyek : Barang yang berada di Kawasan Pabean

Tujuan : Mengeluarkan Barang dari Kawasan Pabean untuk

dimasukkan ke Kawasan Bebas

Kode Pemberitahuan Pabean:

a. PPFTZ-01 : Barang yang ditimbun di Kawasan Pabean berasal dari

luar Daerah Pabean

b. PPFTZ-02 : Barang yang ditimbun di Kawasan Pabean berasal dari

Kawasan Bebas lain,TPB, atau KEK

c. PPFTZ-03 : Barang yang ditimbun di Kawasan Pabean berasal dari

tempat lain dalam Daerah Pabean

PEMBERITAHUAN PABEAN

PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS

Subyek Pemberitahu: Pengusaha yang mendapat ijin usaha dari BPK

Obyek : Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas

Tujuan : Memasukkan barang ke Kawasan Pabean untuk dikeluarkan

dari Kawasan Bebas

Kode Pemberitahuan Pabean:

a. PPFTZ-01 : Barang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar

Daerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean

b. PPFTZ-02 : Barang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke

Kawasan Bebas lain< TPB atau KEK

PEMBERITAHUAN PABEAN

PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS

Dibebaskan BM, PPN,

tidak dipungut PPh psl 22

bebas PPN

Dilunasi BM dan PPh pasal 22

hanya atas barang asal LDP

PPN dipungut atas seluruh

barang (harga jual atau harga

pasar yang wajar)

Dibebaskan BM, PPN,

tidak dipungut PPh psl 22 Barang tertentu

dipungut Bea Keluar

Tidak dipungut PPN

TANGGUNG JAWAB

Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Bebas

Pengangkut

Barang yang diangkut mulai dari memasuki Daerah Pabean (perbatasan) sampai dengan dibongkar dari sarana pengangkut

Pemuatan Barang untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas sampai dengan pembongkaran di tempat tujuan.

Pengusaha TPS

Barang yang diterima dari Pengangkut setelah pembongkaran sampai dengan dikeluarkan dari Kawasan Pabean oleh Pengusaha

Barang yang diterima dari pengusaha (dimasukkan ke Kawasan Pabean) sampai dengan dimuat ke sarana pengangkut)

Pengusaha

Barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean (PPFTZ)

Barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean (PPFTZ)

RESPONSIBILTY

3 RELAKSASI PENGATURAN

Peniadaan Masterlist dari BPK

Konversi Tidak Perlu Persetujuan dari BPK

Ketentuan Larangan Pembatasan

Pemeriksaan Fisik

Peniadaan kewajiban adanya masterlist yang dikeluarkan oleh

Badan Pengusahaan Kawasan atas pemasukan barang dari luar

Daerah Pabean.

masterlist dari Badan Pengusahaan Kawasan hanya diwajibkan untuk

pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk ke Kawasan

Bebas dari luar Daerah Pabean.

Terhadap barang hasil produksi Kawasan Bebas yang akan

dikeluarkan ke TLDDP, pengusaha harus melampirkan konversi

penggunaan barang atau bahan baku dalam proses produksi yang

dilakukannya, dalam hal barang atau bahan baku tersebut berasal

dari luar Daerah Pabean.

Konversi terhadap barang hasil produksi Kawasan Bebas yang akan

dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean tidak perlu

mendapatkan persetujuan dari Badan Pengusahaan Kawasan.

MASTERLIST DAN KONVERSI DARI BPK

(tidak diperlukan)

1. Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas belum diberlakukan ketentuan pembatasan, kecuali instansi teknis menyampaikan secara khusus kepada Menteri agar memberlakukan ketentuan pembatasan yang terkait dengan:

a. kepentingan perlindungan konsumen atas barang yang diedarkan di Kawasan Bebas;

b. kesehatan;

c. keamanan; dan atau

d. lingkungan hidup.

2. Penyampaian dari instansi teknis berupa daftar yang memuat:

a. nomor peraturan pembatasan yang menjadi dasar pemberlakuan; b. kepentingan pemberlakuan ketentuan pembatasan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d; c. jenis barang; d. pos tarif sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI); dan e. jenis perizinan yang dipersyaratkan.

3. Pemenuhan ketentuan pembatasan pengeluaran barang asal LDP ke

TLDDP dilakukan oleh Pengusaha yang mengeluarkan barang dari KBs.

KETENTUAN PEMBATASAN

Terhadap barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas

atau akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas, tidak

termasuk terhadap barang yang dimasukkan ke

Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean,

dapat dilakukan Pemeriksaan Fisik oleh Pejabat.

PEMERIKSAAN FISIK

LDP

KBs

1. Barang dikenai Bea

Keluar

2. Barang impor

sementara asal

TLDDP;

3. Informasi dari DJP;

dan/atau

4. NHI.

TIDAK

DILAKUKAN

PEMERIKSA

AN FISIK,

KECUALI

DALAM HAL:

PEMERIKSAAN FISIK ATAS BARANG YANG KELUAR DARI KAWASAN BEBAS (KBs) KE LUAR

DAERAH PABEAN (LDP)

KEK

KBs

DITERBITKAN

NOTA HASIL

INTELIJEN

TPB

KBsL

TIDAK

DILAKUKAN

PEMERIKSAAN

FISIK, KECUALI

DALAM HAL:

PEMERIKSAAN FISIK ATAS BARANG YANG KELUAR DARI KAWASAN BEBAS (KBs) KE TPB,

KEK, ATAU KBs Lain

T

L

D

D

P

KBs 1.Pengusaha pernah

PPFTZ-01 dr LDP;

2.Barang asal LDP;

3.Pengusaha tdk dpt

menunjukan dok.

Pemasukan ke KB;

4.Pemeriksaan acak;

dan/atau

5.NHI.

TIDAK DILAKUKAN

PEMERIKSAAN

FISIK, KECUALI

DALAM HAL:

PEMERIKSAAN FISIK ATAS BARANG YANG KELUAR DARI KAWASAN BEBAS (KBs) KE TEMPAT

LAIN DALAM DAERAH PABEAN (TLDDP)

KEK

KBs TPB

KBsL

LDP PEMASUKAN

BARANG TIDAK

DILAKUKAN

PEMERIKSAAN

FISIK, KECUALI

DALAM HAL:

1. Pemeriksaan

Acak; atau

2. Diterbitkan Nota

Hasil Intelijen.

PEMERIKSAAN FISIK ATAS BARANG YANG MASUK KE KAWASAN BEBAS (KBs) DARI LUAR

DAERAH PABEAN (LDP), TPB, KEK, DAN KBsL

4

BEBERAPA PENGATURAN BARU

Angkut Terus dan Angkut Lanjut

Pemindahan Penimbunan

Eksep

Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas ke TLDDP untuk jangka waktu

tertentu dan tujuan tertentu

1. Pengaturan untuk diangkut terus atau diangkut lanjut ke pelabuhan atau bandar udara tujuan akhir pengangkutan barang adalah bedasarkan Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen perjanjian pengangkutan barang lainnya.

2. Pelabuhan atau bandar udara nya telah mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan.

3. Diatur tata cara untuk angkut lanjut dan angkut terus. Dalam tata cara dibuatkan kelompok barang yang akan diangkut lanjut atau diangkut terus. Kelompok barang dalam Inward Manifest dan Outward Manifest menjadi lebih banyak dibanding dengan pengaturan sebelumnya.

4. Dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai.

PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN ATAU

TEMPAT LAIN UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT

LANJUT

1. Pengaturan terkait pemindahan penimbunan barang yaitu:

a. ke TPS di Kawasan Pabean lainnya di Kawasan Bebas;

b. ke TPS di Kawasan Bebas lainnya; atau

c. ke TPS di tempat lain dalam Daerah Pabean.

2. Disampaikan dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.2-FTZ.

3. Diatur juga syarat perpindahan penimbunannya.


TEMPAT LAIN UNTUK DIANGKUT KE TPS DI KAWASAN PABEAN

LAINNYA

Syarat perpindahan penimbunan: TPS di Kawasan Pabean lainnya di Kawasan Bebas

a. barang karena sifatnya membutuhkan sarana dan prasarana penyimpanan atau

penumpukan yang khusus dan tidak tersedia di gudang atau lapangan

penumpukan barang di TPS asal;

b. gudang atau lapangan penumpukan barang di tempat penimbunan asal

berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean dapat terjadi

stagnasi/kongesti; atau

c. keadaan memaksa (force majeure).



LAINNYA

Syarat perpindahan penimbunan: TPS di Kawasan Pabean lainnya di Kawasan Bebas

lainnya dan TPS di Kawasan Pabean lainnya di tempat lain dalam daerah pabean

a. pemilik barang (consignee) dalam dokumen pengangkutan barang adalah

pengusaha yang berada di Kawasan Bebas lainnya atau di tempat lain dalam

Daerah Pabean; dan

b. tidak terdapat jalur pelayaran atau penerbangan yang langsung menuju

Kawasan Bebas lainnya atau tempat lain dalam Daerah Pabean tanpa melalui

Kawasan Pabean di Kawasan Bebas.



LAINNYA

Apabila pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Pabean

terdapat selisih kurang (eksep) dalam PPFTZ-01, PPFTZ-02,

atau PPFTZ-03, penyelesaian barang yang kurang tersebut

dilakukan dengan menggunakan PPFTZ-01, PPFTZ-02, atau

PPFTZ-03 semula paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung

sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

EKSEP

1. Guna mengakomodasi kelancaran kegiatan Pengusaha,

jangka waktu pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke

TLDPP diubah menjadi paling lama 12 (dua belas) bulan.

2. Dalam pengaturan sebelumnya diberikan jangka waktu 6

(enam bulan) dan dapat diperpanjang selama 6 (enam)

bulan.

PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP

UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU DAN TUJUAN TERTENTU

Pengeluaran barang untuk jangka waktu tertentu hanya dapat dilakukan oleh pengusaha terhadap barang yang berhubungan dengan kegiatan usahanya berupa mesin atau peralatan untuk: a. kepentingan produksi atau pengerjaan proyek

infrastruktur; b. keperluan perbaikan, pengerjaan, pengujian, atau

kalibrasi; dan/atau c. keperluan peragaan atau demonstrasi



Pengusaha wajib (kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur) :

a. membayar bea masuk sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari bulan, dikalikan jumlah bulan jangka waktu pengeluaran, dikalikan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar; dan

b. menyerahkan jaminan sebesar selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar ditambah dengan PPN, dan Pajak Penghasilan Pasal 22



Pengusaha wajib (keperluan perbaikan, pengerjaan,

pengujian, atau kalibrasi; dan/atau keperluan peragaan atau

demonstrasi) :

menyerahkan jaminan sebesar bea masuk

yang seharusnya dibayar, ditambah dengan

PPN, dan Pajak Penghasilan Pasal 22.



Terima Kasih

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Bandung, Juli 2012

fasilitas kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ... 7 - fasilitas kawasan... · kantor...

Documents