kementerian perhubungan bidang ...djka.dephub.go.id/uploads/201912/rev_renstra_ke_-_3...perhubungan...

REVIU RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BIDANG PERKERETAAPIAN

2015 - 2019

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ................................................................................ i

DAFTAR TABEL ........................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR .................................................................... v

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah ....................................... I.1

1.2. Prioritas & Arah Pembangunan Sektor

Transportasi .......................................................... I.1

1.3. Prioritas & Arah Pembangunan Subsektor

Perkeretaapian ..................................................... I.3

1.4. Perubahan Lingkungan Strategis.......................... I.4

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi Presiden .......................................... II.1

2.2. Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) ....... II.1

2.3. Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Perhubungan . II.2

2.4. Visi, Misi dan Tujuan Ditjen Perkeretaapian ......... II.8

BAB III CAPAIAN PEMBANGUNAN SUBSEKTOR

PERKERETAAPIAN 2015-2017

3.1. Capaian Pembangunan 2015-2017 .................. III.1

3.2. Realisasi Kinerja Keuangan 2015-2017 ........... III.5

3.3. Capaian Pembangunan Jalur KA 2015-2017 ... III.5

3.4. Capaian IKU Ditjen Perkeretaapian 2015-2016 III.9

BAB IV ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI

4.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ............... IV.1

4.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenhub ............ IV.9

4.3. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen

Perkeretaapian ................................................ IV.14

4.4. Kerangka Regulasi Bidang Perkeretaapian ........ IV.22

ii

BAB V TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1. Target Kinerja ..................................................... V.1

5.2. Kerangka Pendanaan ......................................... V.2

iii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1. Sasaran dan Indikator RPJMN Tahun 2015-2019 ........... I.2

1.2. Sasaran dan Strategi/ Kebijakan Implementasi yang

Terkait Bidang Perkeretaapian ........................................ I.3

2.1 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian II.10

2.2 Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Tujuan Direktorat

Jenderal Perkeretaapian ................................................ II.10

2.3 Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Direktorat Jenderal

Perkeretaapian ............................................................... II.11

3.1 Capaian Pembangunan Transportasi Perkeretaapian

Tahun 2015-2017 ............................................................ III.1

3.2 Pelaksanaan Deregulasi/ Simplifikasi/ Pemangkasan

Regulasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2017 ........ III.2

3.3 Pelaksanaan Deregulasi/ Simplifikasi/ Pemangkasan

Regulasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2017 ........ III.4

3.4 Komposisi Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal

Perkeretaapian Tahun 2015-2019 ................................... III.5

3.5 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Kegiatan

Tahun 2015-2019 ........................................................... III.6

3.6 Pencapaian Target Pembangunan Perkeretaapian

Dalam RPJMN 2015-2019 .............................................. III.7

3.7 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2016 .. III.10

3.8 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 ........... III.10

4.1 Muatan Mandat Penugasan dalam Reviu Renstra

Kemenhub Tahun 2015-2019 ......................................... IV.14

4.2 Sasaran Strategis Reviu Renstra Kemenhub Tahun

2015-2019 dan Ukuran Target Tahun 2019 Terkait

Direktorat Jenderal Perkeretapian ................................... IV.15

iv

4.3 Cascading Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal

Perkeretaapian Dari Sasaran Kementerian

Perhubungan ................................................................... IV.16

4.4 Target Kinerja Reviu Renstra Kemenhub Bidang

Perkeretaapian Tahun 2015-2019 ................................... IV.18

4.5 Arah Kebijakan dan Strategi Reviu Renstra Kemenhub

Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 ....................... IV.19

4.6 Matrik Kebutuhan Regulasi Bidang Perkeretaapian ........ IV.26

4.7 Matrik Rencana Pentahapan Peningkatan Pelayanan

Regulasi Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Sifat

dan Skala Prioritas .......................................................... IV.29

5.1 Indikator Kinerja Program Ditjen Perkeretaapian ............ V.2

5.2 Kegiatan Strtegis Pembangunan Jalur Kereta Api

Tahun 2015-2019 ............................................................ V.5

5.3 Matrik Kebutuhan Regulasi Bidang Perkeretaapian ........ V.5

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Peta Strategis Kementerian Perhubungan ...................... II.10

3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019 III.1

3.2 Capaian Panjang Jalur Kereta Api Tahun 2015-2017 ... III.2

iv

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. PETA STRATEGIS DAN CASCADING INDIKATOR

KINERJA

LAMPIRAN B.1. INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN

PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS SUBSEKTOR

PERKERETAAPIAN TAHUN 2015-2019

LAMPIRAN B.2.

LAMPIRAN B.3.

INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN

STRATEGIS PEMBANGUNAN JALAN KA 2015-2019

INDIKASI PEMBANGUNAN JARINGAN KERETA API

PERIODE 2015-2019

LAMPIRAN C. DAFTAR PROYEK PEMBANGUNAN SUBSEKTOR

PERKERETAAPIAN DENGAN POTENSI SKEMA

PENDANAAN ALTERNATIF

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.004/SK.318/DJKA/12/15 serta telah direviu pada tahun 2018 melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.004/SK.94/DJKA/12/17 dan Nomor PR.004/SK.56/DJKA/X/18.

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang berisi program-program pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, baik program pembangunan yang ditangani langsung oleh Kementerian c.q Direktorat Jenderal Perkeretaapian maupun program pembangunan yang melibatkan pihak swasta/badan usaha maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan perkembangan kebijakan di internal Kementerian Perhubungan dan dalam upaya meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka disepakati perlu dilakukan evaluasi kembali/tinjau ulang melalui penyempurnaan tujuan, sasaran dan indikator kinerja agar berbasis outcome.

Memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, kebutuhan untuk dilakukannya evaluasi terhadap Keputusan Dirjen Perkeretaapian nomor: PR.004/SK.56/DJKA/X/18 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 menjadi penting guna menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran serta target maupun strategi sekaligus menyempurnakan materi dan muatan Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019.

1.2 Prioritas dan Arah Pembangunan Sektor Transportasi

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, penyediaan infrastruktur transportasi diprioritaskan untuk menjamin kelancaran aksesibilitas bagi masyarakat dengan tingkat pelayanan optimal serta harga yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk nasional, penyediaan sarana dan prasarana transportasi diprioritaskan pada terjaminnya kelancaran distribusi barang dan jasa, salah satunya yaitu melakukan penataan sistem logistik nasional. Selain itu, upaya lain yang dilakukan melalui pembenahan penanganan arus barang termasuk proses intermoda antara angkutan kereta api dengan moda lainnya dengan tetap memperhatikan/pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan. Memperhatikan kondisi sarana dan prasarana transportasi yang

I-2

ada saat ini, sesuai RPJMN 2015-2019 prioritas pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

Tabel 1.1 Sasaran dan Indikator RPJMN Tahun 2015-2019

NO SASARAN INDIKATOR

Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda.

a) Menurunnya waktu tempuh rata-rata per koridor untuk koridor utama dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km pada lintas-lintas utama;

b) Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional dengan membangun 15 bandara baru;

c) Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara;

d) Peningkatan On-Time Performance Penerbangan menjadi 95%;

e) Modernisasi sistem pelayanan navigasi penerbangan dan pelayaran;

f) Meningkatnya kapasitas 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut yang terdiri 5 pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder;

g) Pembangunan dan pengembangan 163 Pelabuhan non komersial sebagai sub feeder tol laut;

h) Dwelling Time pelabuhan;

i) Pembangunan 50 kapal perintis dan terlayaninya 193 lintas angkutan laut perintis;

j) Meningkatnya jumlah barang dan penumpang yang dapat diangkut oleh kereta api melalui pembangunan jalur KA minimal sepanjang 1.349 kilometer;

k) Terhubungkannya seluruh lintas penyeberangan sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros-poros penghubungnya melalui pembangunan/pengembangan 65 pelabuhan penyeberangan dan pengadaan 50 unit kapal penyeberangan;

l) Meningkatnya peran angkutan sungai dan danau melalui pembangunan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi.

2. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global.

a) Meningkatnya pangsa pasar yang diangkut armada pelayaran niaga nasional melalui penguatan regulasi hingga 20% dan memberikan kemudahan swasta dalam penyediaan armada kapal;

b) Meningkatnya jumlah armada pelayaran niaga nasional yang berumur <25 tahun hingga 50% serta meningkatnya peran armada pelayaran rakyat;

c) Terselenggaranya pelayanan Short Sea Shipping yang terintegrasi dengan moda lainnya;

d) Meningkatnya peran serta sektor swasta dalam pembangunan transportasi melalui KPS atau investasi langsung;

e) Terpisahkannya fungsi operator dan regulator serta pemberdayaan dan peningkatan daya saing BUMN transportasi;

f) Meningkatnya SDM transportasi yang bersertifikat menjadi 2 kali lipat dibandingkan kondisi baseline;

g) Terhubungkannya konektivitas nasional dengan konektivitas global melalui penyelenggaraan pelayanan transportasi lintas batas negara;

h) Termanfaatkannya hasil industri transportasi nasional.

I-3


3. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi.

a) Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen dari kondisi baseline;

b) Menurunnya rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 menjadi kurang dari 3 kejadian/1 juta flight cycle;

c) Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50 kejadian/tahun;

d) Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api;

e) Tersedianya informasi dan sistem data tingkat keselamatan infrastruktur jalan nasional dan provinsi yang mutakhir setiap tahunnya.

4. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) di sektor transportasi.

Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) sebesar 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi udara, dan 1,127 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi perkeretaapian hingga tahun 2020 melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim.

5. Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di pedesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya.

a) Meningkatnya sistem jaringan dan pelayanan transportasi pedesaan;

b) Terselenggaranya pelayanan transportasi perintis secara terpadu.

Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan

6. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan.

a) Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di kota megapolitan/metropolitan/besar minimal 32 %;

b) Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan/atau kereta api minimal 34 kota.

7. Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan perkotaan.

Meningkatnya kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar menjadi minimal 20 km/jam.

8. Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

a) Penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota provinsi;

b) Penerapan ATCS di kota yang telah menerapkan system angkutan massal perkotaan berbasis bus (BRT) dan kota sedang/besar yang berada di jalur logistik nasional, serta Automatic Train Protection (ATP) pada jaringan kereta api perkotaan;

c) Penerapan skema pembatasan lalu lintas di kota-kota besar/metropolitan.

1.3 Prioritas dan Arah Pembangunan Sub Sektor Transportasi Perkeretaapian

Secara spesifik sesuai RPJMN Tahun 2015-2019, di dalam agenda prioritas ke-6 yaitu “Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional”, prioritas pembangunan sarana dan prasarana transportasi terkait sub sektor perkeretaapian yaitu :

Tabel 1.2 Sasaran dan Strategi/Kebijakan Implementasi yang Terkait Bidang Perkeretaapian NO SASARAN INDIKATOR

Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

1 Jumlah barang yang diangkut KA menjadi 1,5 juta TEUs/Tahun;

2 Pangsa muatan angkutan KA minimal 5 % (barang ) dan 7,5 % (penumpang );

3 Pembangunan jalur KA sepanjang 3.258 km pada lintas Sumatera, Lintas Selatan Jawa, Lintas Kalimantan dan Lintas Sulawesi (Makassar-Parepare);

I-4


4 Meningkatnya SDM transportasi yang bersertifikat menjadi 2X lipat dari kondisi baseline ;

5 Termanfaatkannya hasil industri transportasi nasional dalam rangka pemberdayaan hasil industri transportasi dalam negeri diantaranya fasilitas dan sarana perkeretaapian nasional;

6 Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api menjadi kurang dari 0,25 persen;

7 Tersedianya infrastruktur yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim dengan menurunkan tingkat emisi sesuai RAN-GRK di sektor transportasi dan energi sebesar 4,95 % (usaha sendiri) atau 9,66 % (dengan bantuan asing) dari BAU hingga Tahun 2020;

8 Terselenggaranya integrasi pelayanan transportasi perintis di wilayah pedalaman, perbatasan, dan pulau terluar;

9 Pembangunan akses KA ke bandara (Soekarno-Hatta, Minangkabau, Kualanamu, Juanda, Kertajati, Kulon Progo) dan Pelabuhan (Kuala Tanjung, Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan Penyeberangan Merak-Bakauheni);

10 Pembangunan KA Kalimantan dan Sulawesi serta penyelesaian jalur kereta api lintas Sumatera, serta peningkatan kapasitas jalur eksisting menjadi jalur ganda di Sumatera dan lintas selatan Jawa;

11 Optimalisasi dan integrasi penyelenggaraan subsidi angkutan perintis dan PSO di antara subsidi bus perintis, angkutan laut, penyeberangan, udara, dan kereta api.

Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan

1 Modal share angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/Besar minimal 32 %;

2 Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan/atau kereta api minimal 29 kota;

3 Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel (MRT di wilayah Jabodetabek, Monorail dan Tram Surabaya, Monorail Bandung, jalan layang loopline KA Jabodetabek);

4 Pengembangan kereta perkotaan di 10 kota metropolitan: Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar;

1.4 Lingkungan Strategis

Perjalanan Kementerian Perhubungan dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo telah terjadi berbagai perkembangan kebijakan dan perubahan lingkungan strategis, di mana hal ini telah mendorong adanya kebutuhan untuk melakukan penajaman dan penyempurnaan maupun evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang guna meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan dan keamanan jasa transportasi kepada masyarakat selaku pengguna jasa transportasi.

Lingkungan strategis yang mendasari Rencana Strategis tahun 2015-2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Percepatan dari pemerintah dalam penyediaan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan rakyat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

2. Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan prasarana dan sarana transportsi akibat dari diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai salah satu upaya untuk mendorong terjadinya peningkatan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance).

4. Dalam rangka penerapan akuntabilitas penyelenggaraan tugas Kementerian Perhubungan diperlukan target kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi Kementerian Perhubungan. Pengukuran kinerja merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematika

I-5

dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Mempertimbangkan bahwa dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 belum dijabarkan secara komprehensif dan tidak berbasis outcome;

5. Terjadinya proses penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai perwujudan amanah peraturan perundang undangan Transportasi dan dalam rangka efektivitas penyelenggaraan infrastruktur sektor transportasi;

6. Berkembangnya penggunaan sistem informasi dan teknologi dalam mendukung penyelenggaraan transportasi serta munculnya penyedia aplikasi penyedia layanan transportasi khususnya untuk wilayah perkotaan;

7. Rendahnya realisasi anggaran tiap tahun yang masih jauh dari indikasi kebutuhan anggaran yang tercantum di dalam renstra sehingga berdampak pada pencapaian target pembangunan infrastruktur perhubungan;

8. Adanya perubahan paradigma di dalam penyediaan infrastruktur di mana peran dan kontribusi swasta serta BUMN makin ditingkatkan di tengah keterbatasan anggaran belanja pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.

Pada tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, perubahan lingkungan strategis yang mendasari dilakukannya tinjau ulang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

1 Evaluasi capaian pembangunan tahun 2015-2018 (Pencapaian subsektor perkeretaapian masih di bawah target Renstra);

2 Perubahan isu strategis terkait pengembangan infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah, intermodal, angkutan perkotaan termasuk akses infrastruktur transportasi untuk mendukung pengembangan wilayah industri dan pariwisata;

3 Strategi peningkatan kontribusi pemda dan badan usaha dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur;

4 Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap sistematika Renstra dan konsep Indikator Kinerja Utama Berbasis Outcome;

5 Kewajiban Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Unit Eselon-II dan Eselon-III Mandiri (Balai) di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan, Pasal 4 ayat 2 disampaikan penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh:

a. Kementerian Perhubungan;

b. Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya;

c. Unit Kerja Setingkat Pimpinan Tinggi Pratama dan Satuan Kerja.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan Data Kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan Evaluasi Kinerja.

I-6

Dengan adanya perubahan lingkungan strategis tersebut, dibutuhkan adanya penyempurnaan dari Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019, dimana hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sampai akhir tahun 2019.

II-1

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi Presiden

Presiden Joko Widodo menetapkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun visi pembangunan Tahun 2015 – 2019 adalah :

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 (tujuh) kuat jati diri sebagai negara maritim;

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.2 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita)

Agenda prioritas pembangunan ini dimaksudkan untuk menunjukkan prioritas program pembangunan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun kesembilan agenda prioritas pembangunan yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

II-2

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

2.3 Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Perhubungan

2.3.1 Visi

Perwujudan Visi Presiden (Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong) dalam sektor transportasi yaitu dengan “Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”. Hal tersebut merupakan cita-cita Kementerian Perhubungan di mana konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Konektivitas Nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara;

Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air;

Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;

Nilai Tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development) serta dapat berperan dalam pengembangan wilayah.

2.3.2 Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;

2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;

4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;

5. Meningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi;

II-3

6. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten;

7. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi, penjabaran dari masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi

Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan/keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah.

3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi

Dalam kondisi keuangan negara yang terimbas ketidakpastian situasi keuangan dunia, tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa transportasi karena masih terdapat beberapa operator yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan perawatan dan peremajaan armada, demikian pula pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, sejalan dengan pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi.

4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi

Misi meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi terus diarahkan untuk pemenuhan akan peningkatan permintaan pelayanan transportasi, sehingga ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan transportasi tetap mencukupi.

5. Meningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi

Di tengah keterbatasan anggaran belanja pemerintah di dalam penyediaan infrastruktur perlunya mendorong peningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sehingga nantinya anggaran belanja pemerintah

II-4

diarahkan untuk membangun infrastruktur yang bersifat pelayanan publik dan dinilai tidak layak secara finansial.

6. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan dan kelembagaan sebagai upaya peningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi

Sesuai dengan prinsip good governance melalui penerbitan Undang-Undang di sektor transportasi telah dilaksanakan restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi.

7. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten

Pelaksanaan restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi.

8. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim

Sebagai upaya untuk pengembangan jasa transportasi kedepan, Kementerian Perhubungan secara terus menerus meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang transportasi serta peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

2.3.3 Tujuan

Menjabarkan visi Kementerian Perhubungan, maka tujuan pembangunan adalah :

1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah;

2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan;

3. Meningkatkan pelayanan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;

II-5

5. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

2.3.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan. Penjabaran menggunakan pendekatan metode balanced scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yaitu stakeholder perspective, costumer perspective, internal process perspective serta learning and growth perspective sebagai berikut:

Gambar 2.1. Peta Strategis Kementerian Perhubungan

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Stakeholders Perspective

Menjabarkan visi dari Kementerian Perhubungan maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan, dengan indikator kinerja rasio konektivitas antar wilayah.

2. Customer Perspective

Menjabarkan visi dari Kementerian Perhubungan maka disusun sasaran strategis Customer Perspective sebagai berikut:

II-6

a. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi, dengan indikator kinerja :

1) Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional;

2) Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi.

b. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan indikator kinerja :

1) Prosentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan;

2) Prosentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional;

3) Prosentase capaian On Time Performance (OTP) sektor transportasi;

4) Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek.

c. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi, dengan indikator kinerja :

1) Prosentase peningkatan kapasitas sarana transportasi;

2) Prosentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi;

3) Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah.

d. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, dengan dengan indikator kinerja rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

3. Internal Process Perspective

Menjabarkan visi dari Kementerian Perhubungan maka disusun sasaran strategis Internal Process Perspective sebagai berikut :

a. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi, dengan indikator kinerja:

1) Prosentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

2) Tingkat penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan.

b. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah terlaksananya pengembangan sumber daya manusia transportasi, dengan indikator kinerja prosentase penyerapan lulusan diklat transportasi.

c. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan indikator kinerja prosentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan.

d. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan indikator kinerja tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan.

II-7

4. Learn and Growth Perspective

Menjabarkan visi dari Kementerian Perhubungan, maka disusun sasaran strategis Learn and Growth Perspective sebagai berikut :

a. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yang akan dicapai adalah tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja rasio pegawai Kementerian Perhubungan yang memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

b. Sasaran strategis kesebelas (SS-11) yang akan dicapai adalah terwujudnya good governance and clean government di Kementerian Perhubungan, dengan indikator kinerja :

1) Penuntasan reformasi birokrasi;

2) Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan;

3) Nilai AKIP Kementerian Perhubungan;

4) Keterbukaan informasi publik;

5) Persentase kehandalan sistem informasi;

6) Tingkat maturasi SPIP;

7) Prosentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan.

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada perencanaan dan pembangunan transportasi. Secara lebih jelasnya korelasi antara sasaran pembangunan nasional dengan sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagaimana pada Gambar 2.1.

Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Kementerian Perhubungan diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan transportasi tahun 2015-2019, sehingga hubungan liniearitas antara isu strategis dan sasaran pembangunan transportasi ke depan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung dengan 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Hal ini memberikan konsekuensi logis dalam bidang transportasi bahwa konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi akan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 (lima) tahun ke depan. Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan dan budaya. Pendekatan tersebut

II-8

akan membawa sinergitas pembangunan transportasi secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.4 Visi, Misi dan Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

2.4.1 Visi

Sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) dan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, maka ditetapkan visi:

“Perkeretaapian yang handal, berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan

memberikan nilai tambah secara berkelanjutan bagi ketahanan nasional”

Pengertian dari masing-masing kata kunci dalam kalimat visi

Handal diindikasikan oleh kualitas pelayanan transportasi kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu; dengan konektivitas, kapasitas, dan regularitas yang memadai, serta didukung oleh sarana, prasarana mencukupi dan terpelihara.

Berdaya Saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi kereta api yang efisien sehingga dapat berkompetisi dengan moda transportasi lainnya secara sehat dalam mewujudkan sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, yang didukung oleh SDM dan perusahaan jasa dan industri pendukung yang profesional, mandiri, dan produktif.

Berintegrasi diindikasikan oleh tersedianya jaringan dan layanan transportasi kereta api penumpang dan barang yang terintegrasi dengan moda lainnya dalam suatu sistem intermoda/multimoda dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah yang menentukan pola interaksi sosial ekonomi yang dilayani.

Berteknologi diindikasikan oleh penerapan teknologi yang sesuai perkembangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

Bersinergi dengan Industri diindikasikan oleh adanya pola kerja sama yang kuat serta pemanfaatan semaksimal mungkin barang dan jasa dari industri dalam negeri dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

Terjangkau diindikasikan oleh tersedianya layanan kereta api yang terjangkau oleh setiap lapisan ekonomi dan semua golongan sosial masyarakat secara berkeadilan di seluruh wilayah NKRI yang membutuhkan kehadiran layanan kereta api.

Memberikan Nilai Tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi kereta api yang mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional di segala bidang, baik sosial dan budaya, ekonomi dan lingkungan, ideologi dan politik, serta pertahanan dan keamanan.

II-9

Berkelanjutan diindikasikan dengan berkelanjutannya penyediaan layanan kereta api sesuai prinsip-prinsip investasi sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat secara berimbang dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Ketanahan Nasional suatu kondisi dinamis keamanan dan ketahanan nasional (national security dan soverignty) dari berbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2.4.2 Misi

Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah rangkuman berbagai upaya dalam mencapai visi yang ditetapkan. Berbagai upaya tersebut tidak terbatas pada peningkatan penyediaan dan kinerja pelayanan transportasi kereta api, tetapi juga upaya dalam melengkapi dan memperkuat berbagai pranata pendukung penyelenggaraan perkeretaapian sehingga terwujud sistem perkeretaapian nasional yang handal, maju, modern, terbuka, dan adaptif terhadap perkembangan dan tantangan zaman.

Berbagai upaya yang dilakukan tetap berada dalam kerangka lingkup tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, serta kewenangan yang diembankan oleh UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian kepada Pemerintah (c.q Direktorat Jenderal Perkeretaapian) selaku pembina penyelenggaraan perkeretaapian nasional dalam mengatur, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan semua pihak terkait dengan perkeretaapian.

Disesuaikan dengan misi Kementerian Perhubungan, berbagai upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian selama periode Renstra 2015-2019 dirangkum dalam beberapa kalimat misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi kereta api untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi kereta api;

3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi kereta api melalui peningkatan fungsi regulator dan peran badan usaha dalam penyelenggaraan perkeretaapian;

2.4.3 Tujuan dan Sasaran

Rumusan mengenai tujuan dan sasaran dari program penyelenggaraan perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam periode Renstra Tahun 2015-2019 disampaikan sebagai berikut. Tujuan berikut dengan sasaran tersebut sudah merepresentasikan indikasi mengenai pencapaian visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian berikut dengan pemenuhan kondisi dan persyaratannya.

II-10

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2015-2019

MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi kereta api untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah

Peningkatan konektivitas dan pelayanan jaringan transportasi kereta api

Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional

Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah

Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi kereta api

Peningkatan keselamatan, keamanan, dan kinerja pengendalian transportasi kereta api

Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api

Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi kereta api melalui peningkatan fungsi regulator dan peran badan usaha dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional

Peningkatan kinerja pelayanan transportasi kereta api

Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api

Tabel 2.2 Tujuan, Indikator, dan Target Kinerja Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2015-2019

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SATUAN BASE LINE

(2018)

TARGET CAPAIAN

TAHUN 2019

TARGET S/D 2019

Keterkaitan

Peningkatan konektivitas dan pelayanan jaringan transportasi kereta api

IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah Rasio 0,29 0,34 0,34 IKU

Kemenhub

IK2 Modal share angkutan penumpang kereta api % total

nasional 5,35 5,3 5,3

IKP

DJKA

IK3 Modal share angkutan barang kereta api % total

nasional 0,25 0,29 0,29

IKP

DJKA

II-11

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SATUAN BASE LINE

(2018)

TARGET CAPAIAN

TAHUN 2019

TARGET S/D 2019

Keterkaitan

Peningkatan keselamatan, keamanan,

dan kinerja pengendalian transportasi

kereta api

IK4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)

Kejadian kecelakaan

/ 0,24 0,26 0,26 IKU

Kemenhub 1 juta km tempuh

IK5 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api

Kejadian gangguan keamanan

/ 6,89 6,5 6,5 IKU


Peningkatan kinerja pelayanan

transportasi kereta api

IK6 Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api

% 76,18 69 69 IKU

Kemenhub

IK7 Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian

% 18,61 20 20 IKU

Kemenhub

Catatan: IKU Kemenhub mengacu pada target Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.

Tabel 2.3 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2015-2019

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) SATUAN BASE LINE

(2018)

TARGET CAPAIAN

TAHUN 2019

TARGET CAPAIAN S/D 2019

Keterkaitan

SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional


Kemenhub

SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan

IK2 Modal share angkutan penumpang kereta api % total

nasional 5,35 5,3 5,3

IKP

DJKA

II-12

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) SATUAN BASE LINE

(2018)

TARGET CAPAIAN

TAHUN 2019


Keterkaitan

memberikan nilai tambah IK3 Modal share angkutan barang kereta api

% total nasional

0,25 0,29 0,29 IKP

DJKA

SP3 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api


Kejadian kecelakaan/

0,24 0,26 0,26 IKU



Kejadian gangguan keamanan/ 6,89 6,5 6,5

IKU Kemenhub

1 juta km tempuh

SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api


% 76,18 69 69 IKU

Kemenhub


% 18,61 20 20 IKU

Kemenhub

II-13

2.4.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah

unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian

dipimpin oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang penyelengggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan

prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan

prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas,

angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan

transportasi kereta api;

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu

lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan

keselamatan transportasi kereta api;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan,

sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi

kereta api;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

III-1

BAB III

CAPAIAN PEMBANGUNAN SUB SEKTOR PERKERETAAPIAN 2015-2018

3.1 Capaian Pembangunan Sub Sektor Perkeretaapian 2015-2018

3.1.1 Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, pelayanan dan peningkatan kapasitas perketaapian selama tahun 2015-2018 telah dilakukan pembangunan perkeretaapian antara lain meliputi pembangunan jalur KA baru termasuk pembangunan jalur ganda dan reaktivasi sepanjang 719,84 Km’sp, peningkatan/rehabilitasi jalur kereta api guna meningkatkan kondisi/keandalannya sepanjang 622,46 Km’sp, pengadaan rel sepanjang 4.380,81 Km’sp, pengadaan wesel sejumlah 685 unit, peningkatan/pembangunan transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) sepanjang 154 Km’sp, pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan perkeretaapian sejumlah 23 paket, pengadaan Sarana Kerja dan keperintisan sebanyak 67 unit dan pelayanan angkutan KA perintis sebanyak 7 lintas. Dengan rincian pembangunan perkeretaapian setiap tahun sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Capaian Pembangunan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2015-2018

No Kegiatan Satuan Pencapaian Per Tahun

Jumlah 2015 2016 2017 2018

1 Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi

Km'sp 101,02 42,69 224,88 351,25 719,84

3 Panjang km jalur KA yang direhabilitasi Km'sp 333,6 38 8,28 242,58 622,46

4 Jumlah km'sp pengadaan rel Km'sp 1193,1 0.0 1687 1500 4380,1

5 Jumlah unit pengadaan wesel Unit 185 0.0 0 500 685

6 Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan/direhabilitasi dan dibangun

Unit 192 26 21 213 452

7 Jumlah paket pekerjaan persinyalan dan telekomunikasi yang direhabilitasi dan dibangun

Paket 11 3 4 9 27

8 Jumlah pekerjaan transmisi Listrik Aliran Atas yang ditingkatkan dan dibangun

Km’sp 88 1 1 64 154

9 Jumlah paket pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional/stasiun

Unit 7 2 0 0 9

10 Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian

Paket 4 4 2 49 59

11 Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan perkeretaapian

Paket 18 1 1 3 23

12 Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana perkeretaapian

Paket 2 2 4 2 10

13 Jumlah unit pengadaan sarana kerja dan keperintisan

Unit 58 3 6 67

14 Pelayanan angkutan perintis Lintas 3 6 6 15 Sumber: Ditjen Perkeretaapian, 2019

III-2

3.1.2 Capaian Penyusunan dan Deregulasi Peraturan Perundang-Undangan

Dalam kurun waktu tahun 2015-2018, Direktorat Jenderal Perkeretaaian telah menyelesaikan dan melakukan deregulasi berbagai peraturan perundagan-undangan.

Tabel 3.2 Pelaksanaan Deregulasi/Simplifikasi/Pemangkasan Regulasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2018

No Regulasi Yang Mengubang/

Penggabung/ Mencabut Regulasi Yang Disimplikasi

Revisi/Pencabutan/ Penggabungan*) Analisis Singkat

1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Revisi Antara lain mengatur tentang penugasan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Waikota untuk menjamin terlaksananya pelayanan angkutan kereta api, berupa angkutan pelayanan kelas ekonomi dan/ atau angkutan perintis.

2 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Revisi Antara lain mengatur mengenai penugasan untuk membangun prasaran kereta api ringan yang dilaksanakan melalui pola design and built dengan beberapa butir pengaturan sebagai berikut:

Pihak yang ditunjuk dapat menjalin kerja sama dengan badan usaha lain;

Dalam hal perjanjian dengan Kemenhub belum ditandatangani, pihak yang ditunjuk tetap dapat melaksanakan penugasan pembangunan tersebut berdasarkan persetujuan teknis dan pengawasan oleh Kemenhub.

3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Revisi Antara lain mengatur mengenai percepatan pembangunan untuk penyelenggaraan perkeretaapian umum:

Gubernur DKI dapat menugaskan BUMD untuk pembangunan prasarana perkeretaapian, dengan beberapa butir pengaturan sebagai berikut;

BUMD yang ditugaskan dapat bekerja sama dengan badan usaha lain;

Pendanaan pembangunan antara lain dapat berasal dari pinjaman Pemda DKI, yang pengembaliannya dalam bentuk penyerahan seluruh prasarana perkeretaapian yang telah dibangun, kepada Pemda DKI. Dalam rangka percepatan pemanfaatan hasil pembangunan prasarana perkeretaapian;

Gubernur DKI menugaskan

III-3

No Regulasi Yang Mengubang/

Penggabung/ Mencabut Regulasi Yang Disimplikasi

Revisi/Pencabutan/ Penggabungan*) Analisis Singkat

BUMD sebagai penyelenggara;

BUMD yang ditugaskan, dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan sarana perkeretaapian.

4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

Revisi

5 PM 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM No. 92 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian

Pencabutan Penyederhanaan proses penerbitan sertifikat awak sarana perkeretaapian

6 PM 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM No. 93 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian

Pencabutan Penyederhanaan proses penerbitan awak sarana perkeretaapian

7 PM 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM No. 94 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian


8 PM 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM No. 95 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian


9 PM 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM No.155 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

Pencabutan Sertifikasi terhadap masinis/ asisten masinis di Sarana KA otomatis

10 PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

Pencabutan Penyederhanaan proses penerbitan sertifikat

Sumber: Ditjen Perkeretaapian, 2019

Secara rinci capaian penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Pelaksanaan Deregulasi/Simplifikasi/Pemangkasan Regulasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2018

No Regulasi Capaian Deskripsi Regulasi

1 Turunan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017

Bidang Sarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri PM Nomor 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri PM Nomor 153 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif Sarana Kereta Api

Bidang SDM Perkeretaapian

Peraturan Menteri PM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri PM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan KA dan Pengendali Perjalanan KA

III-4

No Regulasi Capaian Deskripsi Regulasi

Peraturan Menteri PM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri PM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri PM Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri PM Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian

Bidang Tatanan dan Pembinaan Perkeretaapian serta Kelembagaan

Peraturan Menteri PM Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

2. Turunan dari Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api sebagaimana diubah dengan PP No. 61 Tahun 2016

Bidang Lalu Lintas Angkutan

Peraturan Menteri PM Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api

Pentarifan Angkutan dan Lain-Lain

Peraturan Menteri PM Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian

Keputusan Menteri KP Nomor 159 Tahun 2015 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis

Keputusan Menteri KP Nomor 160 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis

Keputusan Menteri KP Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis Kereta Api

Sumber: Ditjen Perkeretaapian, 2019

3.1.3 Capaian Kinerja Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan ditujukan untuk mewujudkan struktur organisasi yang terbebas dari tumpang tindih pelaksanaan tugas, fungsi maupun kewenangan di dalam organisasi maupun antar instansi pemerintah, serta terwujudnya organisasi pemerintah yang berorientasi pada hasil atau outcome secara efektif dan efisien dengan penjabaran sebagai berikut: 1. Kebijakan tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2. Kebijakan tentang organisasi dan tata kerja Balai Perkeretaapian.

3.1.4 Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal

Perkeretaapian

Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 2.403 orang yang terdiri dari tahun 2015 sebanyak 603 orang, tahun 2016 sebanyak 593 orang, tahun 2017 sebanyak 598 orang dan tahun 2018 sebanyak 609 orang.

Tabel 3.4 Komposisi Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2015-2018

No Tahun Jumlah SDM (orang)

1 2015 603

2 2016 593

3 2017 598

4 2018 604 Sumber: Ditjen Perkeretaapian, 2019

III-5

3.2 Realisasi Kinerja Keuangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2015-2018

Berdasarkan Reviu Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 bidang

perkeretaapian, diperoleh kebutuhan pendanaan untuk setiap penyelenggaraan perkeretaapian

untuk tahun 2015-2019 sekitar Rp. 233 triliun. Namun dengan keterbatasan pembiayaan APBN,

maka sampai dengan tahun 2019, investasi APBN dalam pembangunan perkeretaapian yang

disediakan total hanya mencapai Rp. 81 triliun atau 35 % dari total kebutuhan tahun 2015-2019

berdasarkan Renstra. GAP pembiayaan tahun 2015-2019 sampai mencapai Rp. 151 triliun.

Gambar 3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019 (Sumber: Ditjen Perkeretaapian 2018)

Tabel 3.5 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Kegiatan Tahun 2015-2019 TAHUN RPJMN REVIU RENSTRA DIPA REALISASI

2015 18.697.955.926.000 12.583.388.000 18.697.955.926.000 12.563.760.933.460

2016 39.558.846.384.000 11.690.413.000 10.407.315.735.000 5.801.339.893.298

2017 46.200.813.641.000 23.526.744.000 16.022.981.642.000 15.487.396.107.877

2018 63.253.294.900.000 32.810.329.000 19.188.457.243.000 15.949.445.231.083

2019 65.641.932.209.000 46.262.372.000 *17.648.465.659.000 *6.836.010.427.155

Total 233.352.843.060.000 126.873.247.000 81.965.176.205.000 56.637.952.592.873

Catatan: * TA.2019 posisi DIPA dan penyerapan September 2019

Sumber: Ditjen Perkeretaapian 2019

3.3 Capaian Pembangunan Jalur Kereta Api Tahun 2015-2017 Target pembangunan jalur kereta api sesuai RPJMN sepanjang 3.258 Km’sp merupakan target pembangunan nasional dengan sumber pendanaan yang terdiri atas APBN/D, investasi Swasta/ Badan Usaha dan KPBU. Sampai tahun 2018 telah dibangun 719,84 Km’sp jalur kereta api atau sekitar 22,09 % dari target RPJMN. Masih dibutuhkan 2.538 Km’sp jalur kereta api yang belum dibangun sampai tahun 2019.

0

10.000.000.000.000

20.000.000.000.000

30.000.000.000.000

40.000.000.000.000

50.000.000.000.000

60.000.000.000.000

70.000.000.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

An

ggar

an (

Rp

.)

Tahun

RENSTRA DIPA REALISASI

III-6

Catatan : * Capaian s.d Semester 2019

Gambar 3.2 Capaian Panjang Jalur Kereta Api Tahun 2015-2017 (Sumber: Ditjen Perkeretaapian 2018)

Pembangunan jalur kereta api masuk dalam sasaran pokok RPJMN 2015-2019. Pembangunan jalur kereta api meliputi: Pembangunan jalur KA baru, jalur ganda dan reaktivasi.

0

200

400

600

800

1000

1200

2015 2016 2017 2018 2019

RPJMN 186,9 410 724 900 1.037

REVIU RENSTRA 101,2 43 225 0 614,51

CAPAIAN 101,02 42,69 224,88 351,25 92,05

Pan

jan

g Ja

lur

KA

ter

ban

gun

(K

M's

p)

RPJMN REVIU RENSTRA CAPAIAN

*

III-7

Tabel 3.6 Pencapaian Target Pembangunan Perkeretaapian Dalam RPJMN 2015-2019

No. Program/ Kegiatan Target 2019 Capaian 2015-2017 Sisa Target Karakteristik Target

Satuan Volume 2015 2016 2017 2018 2019 Volume

A. Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan

1

Pengembangan kereta api kota metropolitan (Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Denpasar, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Makassar);

Kota 10 5 5 5 6 10 5 Akumulatif

2

Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel (MRT Jabodetabek. Jalur Lingkar Layang Jabodetabek. LRT/Monorail/Tram di Surabaya. Bandung dan Palembang);

Kota 4 0 0 0 1 4 4 Akumulatif

3 Automatic Train Protection (ATP) pada jaringan kereta api perkotaan;

Unit 8 3 0 0 3 2 5 Per tahun

4 Penyediaan subsidi/PSO untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan

b. Angkutan Massal Berbasis Rel

Pnp/ thn 1.692,86 301,63 335,13 337,03 344,13 374,94 719,88 Per tahun

(juta)

B. Penguatan Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

1 Pembangunan jalur Kereta Api;

Km 3.258 101 42 225 366,6* 614,1* 2.890 Per tahun

2

Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) di Sektor Transportasi Perkeretaapian;

Juta ton CO2

1,127 0,709 3,343 0,693 0,91 1,127 0 Per tahun

III-8

3 Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi

b. Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api

kecelakaan/

0,55 1,15 0,24 0,26 0,26** 0,26** 0,26 Per tahun 1juta Km perjalanan

Catatan:

* : Berdasarkan APBN 2018, PAGU Indikatif 2019 dan target penyelesaian proyek dengan potensi pendanaan alternatif

** : berdasarkan capaian penurunan rasio angka kecelakaan tahun 2017 (ditetapkan sebagai baseline)

Sumber: Ditjen Perkeretaapian 2018

No. Program/ Kegiatan Target 2019 Capaian 2015-2018 Sisa Target Karakteristik

Target Satuan Volume 2015 2016 2017 2018 % 2019 Volume %

A. Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan

1

Pengembangan kereta api kota metropolitan (Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Denpasar, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Makassar);

Kota 10 5 5 5 8 80 10 2 20 Akumulatif

2

Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel (MRT Jabodetabek. Jalur Lingkar Layang Jabodetabek. LRT/Monorail/Tram di Surabaya. Bandung dan Palembang);

Kota 4 0 0 0 1 0 4 4 100 Akumulatif

3 Automatic Train Protection (ATP) pada jaringan kereta api perkotaan;

Unit 8 3 0 0 0 37.5 2 5 62.5 Per tahun

4 Penyediaan subsidi/PSO untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan

III-9

No. Program/ Kegiatan Target 2019 Capaian 2015-2018 Sisa Target Karakteristik

Target Satuan Volume 2015 2016 2017 2018 % 2019 Volume %

b. Angkutan Massal Berbasis Rel Pnp/ thn

1.692,86 301,63 335,13 337,03 422,12 82 374,9

4 296,95 12 Per tahun

(juta)

B. Penguatan Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

1 Pembangunan jalur Kereta Api; Km 3.258 101,02 42,69 224,88 351,25 22 92,05 2.446 75 Per tahun

2 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) di Sektor Transportasi Perkeretaapian;

Juta ton CO2 3,972 3,32 3,34 3,817 3,926 18,61 3,972 0,046 1,39 Per tahun

3 Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi

b. Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api

kecelakaan/

0,26 1,15 0,24 0,26 0,24 107 0,26 0,26 0 Per tahun 1juta Km perjalanan

III-10

3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2015-2017

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Ditjen Perkeretaapian setiap tahun dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan LAKIP tahun 2015 dan konsep LAKIP tahun 2016, terangkum evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Ditjen Perkeretaapian.

Tabel 3.7a Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2016

Sedangkan pada tahun 2017 telah dilakukan evaluasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah berbasis outcome sebagaimana KP.873 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dan PM.70 Tahun 2017 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan. Rincian pencapaian kinerja tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.8 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) SATUAN TARGET S/D 2019

CAPAIAN (2017)

Keterkaitan

IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah Rasio 0,37 0,25 IKU

Kemenhub

IK2 Modal share angkutan penumpang kereta api % total nasional 5,3 5,09 IKP DJKA

IK3 Modal share angkutan barang kereta api % total nasional 0,3 0,23 IKP DJKA


Kejadian kecelakaan/ 0,26 0,26

IKU Kemenhub 1 juta km tempuh

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Tahun 2015 Tahun 2016

Target Capaian % Target Capaian %

Sasaran 1 Menurunnya angka kecelakaan transportasi perkeretaapian

1 Ratio kejadian kecelakaan transportasi kereta api kecelakaan/ 1 juta km

0,55 1,15 209 0.55 0.24 44

2 Jumlah pedomanstandar keselamatan Dokumen 1 1 100 0 0 0

3 Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi kereta api Unit 18 18 100 67 19 28

4 Tingkat Ketersediaan ATP Unit 5 3 60 4 0 0

5 Jumlah pengamanan/ penanganan Perlintasan sebidang Lokasi 34 21 62 44 3 7

6 Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian Sertifikat 1710 2502 146 3792 5715 151

Sasaran 2 : Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

7 Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (pelemparan batu) Kejadian 320 338 106 288 34 12

Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian

8 Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi) Dokumen 2 2 100 0 0 0

Sasaran 4 : Meningkatnya kinerja Ditjen Perkeretaapian dalam mewujudkan good governance

9 Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Ijin 20 20 100 20 20 100

10 Pelaksanaan IMO Tahun 1 1 100 1 1 100

11 Jumlah penumpang KA PSO Penumpang 373.795.647 345.744.314 92 560.693.471 322.031.775 57

Sasaran 5 : Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi perkeretaapian

12 Jumlah emisi gas rumah kaca dari transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan Juta ton CO2e 0,259 0,709 274 0,476 5,008 1052

13 Jumlah prasarana KA yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan lokasi 0 0 0 0 0 0

Sasaran 6 : Mewujudkan peningkatan Kapasitas, Aksesibilitas dan Keterpaduan dalam penyediaan

Sarana dan Prasarana perkeretaapian nasional

14 Terbangunnya jalur kereta api Km’sp 186.99 179.33 96 409,65 33.99 8

15 Jumlah sarana kereta api Unit 9 9 100 24 3 13

16 Terselenggaranya proses KPS dlm penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian Proyek 0 0 0 1 1 100

Sasaran 7 : Mewujudkan peningkatan Aksesbilitas Publik terhadap layanan transportasi kereta api

17 Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis KA Trayek/ Lintas/ Rute

3 3 100 6 6 100

18 Jumlah lintasan/rute angkutan KA perintis menjadi komersial Trayek/ Lintas/

Rute

0 0 0 0 0 0

Sasaran 8 : Meningkatkan peran kereta api dalam penyediaan Angkutan Massal Perkotaan berbasis jalan rel

19 Jumlah wilayah perko-taan yang menerapkan angkutan massal berbasis kereta api

5 5 100 7 5 71

III-11

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) SATUAN TARGET S/D 2019

CAPAIAN (2017)

Keterkaitan


Kejadian gangguan keamanan/

6,5 6,59 IKU


IK6 Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)

% 99 97,64 IKP DJKA


% 69 66,05 IKU

Kemenhub

IK8 Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan

% 100 20 IKU

Kemenhub


% 20 15,32 IKU

Kemenhub

IK10 Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis

% 64,21 18,05 IKU

Kemenhub

IK11 Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun

% 25,9 7,09 IKU

Kemenhub

IK12 Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian

% 80 33 IKP DJKA

IK13 Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif

% 46 13 IKP DJKA

IK14 Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis

% 45 37 IKP DJKA

IK15 Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Milyar Rp 1250 932 IKP DJKA

IK16 Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian

% 85 82,19 IKP DJKA

IK17 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian Nilai 90 85,39 IKP DJKA

IK18 Tingkat maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian % 100

(Level 3) 67

(level 2) IKP DJKA

IV-1

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI

4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sejalan dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 diarahkan untuk mencapai sasaran utama, yang salah satu sasaran pembangunan sektor unggulan adalah aspek maritim dan kelautan yang memuat upaya membangun konektivitas nasional.

Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dijabarkan kembali ke dalam agenda pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan transportasi nasional, diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi massal perkotaan.

4.1.1 Isu Strategis 1: Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antar wilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah:

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;

2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerja sama regional dan global;

3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;

4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;

5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;

6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;

7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

IV-2

4.1.1.1 Mempercepat Pembangunan Sistem Transportasi Multimoda

Ketergantungan terhadap transportasi jalan yang terlalu tinggi mengakibatkan inefisiensi karena alternatif moda kurang tersedia, baik pada kondisi normal maupun ketika terjadi kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan. Selain itu, beban anggaran negara sangat tinggi untuk pemeliharaan jalan. Ketergantungan terhadap moda transportasi jalan harus dikurangi dengan mengembangkan sistem transportasi multimoda. Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sistem transportasi multimoda dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pembentukan badan atau regulator yang independen dan netral untuk regulasi, investigasi, keselamatan, dan keamanan angkutan multimoda serta pembinaan terhadap bertumbuh kembangnya Badan Usaha Angkutan Multimoda;

2. Membangun jaringan pelayanan dalam penyusunan rute-rute pelayanan dari berbagai moda transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan dan tidak hanya didominasi oleh salah-satu moda saja, melainkan harus disusun secara terintegrasi dengan prasarana jalan, Darat (Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan), Laut, Udara, Kereta Api, dan koridor ekonomi maupun konsep pengembangan wilayahnya;

3. Membangun jaringan prasarana yang terdiri dari dari simpul dan ruang lalu lintas. Simpul berfungsi sebagai ruang yang dipergunakan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, serta perpindahan intra dan antar moda. Ruang lalu lintas berfungsi sebagai ruang gerak untuk sarana transportasi, namun khusus untuk ruang lalu lintas transportasi jalan, disamping untuk lalu lintas sarana transportasi juga memiliki fungsi lain yaitu untuk lalu lintas orang dan hewan;

4. Pembangunan terminal terpadu (terintegrasi) serta pelayanan fasilitas alih moda untuk pelayanan perpindahan penumpang dan barang secara cepat dan nyaman;

5. Pembangunan akses kereta api menuju ke pelabuhan dan bandara internasional, diantaranya pada Bandara Soekarno-Hatta, Minangkabau, Kualanamu, Hang Nadim, Juanda, Kertajati, Kulon Progo, Syamsudin Noor, dan Pelabuhan Kuala Tanjung, Belawan, Panjang, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Teluk Lamong dan Penyeberangan Merak – Bakauheni.

4.1.1.2 Mempercepat Pembangunan Transportasi Yang Mendorong Penguaran Industri Nasional untuk Mendukung Sistem Logistik Nasional dan Penguatan Konektivitas Nasional Dalam Kerangka Mendukung Kerjasama Regional dan Global

Pengembangan pasar dan industri transportasi nasional mempunyai dua aspek, yakni aspek industri jasa konstruksi nasional (termasuk pengembang, konsultan, kontraktor, jasa keuangan, jasa penasehat ahli) dan industri sarana dan alat-alat transportasi serta dengan pengembangan industri perangkat keras yakni alat-alat angkut atau sarana transportasi. Konektivitas nasional terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu Sislognas, Sistranas, pengembangan wilayah (RPJMN dan RTRWN) dan Information Communication Technology (ICT). Keempat komponen tersebut harus diintegrasikan untuk mendukung perpindahan komoditas baik barang, jasa maupun informasi secara efektif dan efisien, melalui integrasi simpul dan jaringan transportasi inter-moda, komunikasi dan informasi serta logistik, serta penguatan konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi dan industri, dan juga keterhubungan secara internasional terutama untuk memperlancar arus perdagangan internasional maupun sebagai pintu masuk bagi para wisatawan mancanegara, yang dapat dilakukan melalui strategi:

IV-3

1. Penempatan transportasi laut sebagai tulang punggung sistem logistik nasional melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis untuk mendukung tol laut yang ditunjang dengan fasilitas pelabuhan yang memadai serta membangun short sea shipping/coastal shipping pada jalur logistik nasional yang diintegrasikan dengan moda kereta api dan jalan raya, terutama untuk mengurangi beban (share) angkutan jalan Sumatera-Jawa (Pelabuhan Paciran/Tanjung Perak, Pelabuhan Kendal/Tanjung Emas dan Pelabuhan Marunda/Tanjung Priok di Pulau Jawa serta Pelabuhan Panjang/Sumur di Pulau Sumatera).

2. Pengembangan dan pengendalian jaringan lalu lintas angkutan jalan yang terintegrasi inter, intra dan antar moda dan pengembangan wilayah yang meliputi simpul transportasi jalan, jaringan pelayanan angkutan jalan yang efisien dan mampu mendukung pergerakan penumpang dan barang;

3. Pembangunan sarana dan prasarana serta industri transportasi diantaranya:

a. Peningkatan kapasitas Bandara Soekarno-Hatta untuk melayani 87 juta penumpang per-tahun.

b. Pengembangan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung dan Bitung.

c. Pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera, pembangunan kereta api Trans Kalimantan, Sulawesi dan Papua, Pembangunan akses kereta api menuju kawasan ekonomi industri, pelabuhan dan bandara serta peningkatan kapasitas jalur eksisting menjadi jalur ganda di Sumatera dan Jawa terutama di lintas selatan Jawa.

d. Pembangunan fasilitas dry port di Kawasan Pertumbungan Ekonomi yang tinggi (Kendal dan Paciran).

4. Percepatan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan prioritas konektivitas ASEAN dalam kerangka penguatan konektivitas nasional dengan tetap mempertahankan ketahanan dan daya saing perekonomian nasional;

5. Penyediaan armada transportasi nasional melalui pemberdayaan industri transportasi dalam negeri yang meliputi pengembangan pesawat udara (N-219), armada serta industri galangan kapal nasional, lokomotif, kereta penumpang, KRL, serta bus;

6. Pembangunan Jalur Ro-Ro Dumai – Malaka, Ro-Ro Belawan – Penang, dan Ro-Ro Bitung – Sangihe – General Santos, Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung;

7. Menghubungkan seluruh lintas penyeberangan, termasuk jalur lintas Sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros penghubung, terutama lintas utama penyeberangan Merak – Bakauheni;

8. Membangun terminal barang angkutan jalan dalam rangka mendukung Sislognas;

9. Membangun/merevitalisasi terminal penumpang angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pelayanan penumpang angkutan jalan;

10. Penyediaan alat penimbangan kendaraan bermotor (Jembatan Timbang) dalam rangka meningkatkan pengawasan muatan lebih;

11. Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional menjadi 162 juta/penumpang/tahun dengan membangun 15 bandara baru di Kertajati, Letung,

IV-4

Tambelan, Tebelian, Muara Teweh, Samarinda Baru, Maratua, Buntu Kunik, Morowali, Miangas, Siau, Namniwel, Kabir Pantar, Werur, Koroway Batu, dan pengembangan dan rehabilitasi Bandara lama tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;

12. Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara di Kualanamu, Soekarno-Hatta, Juanda, Syamsuddin Noor, Sepinggan, Hassanuddin, Sam Ratulangi, Frans Kaisiepo, Sentani.

4.1.1.3 Menjaga Keseimbangan antara Transportasi yang Berorientasi Nasional dengan Transportasi yang Berorientasi Lokal dan Kewilayahan

Wilayah Indonesia yang cukup luas, letak Indonesia yang cukup strategis, serta kondisi geografis yang cukup unik dibandingkan dengan negara-negara lainnya, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara besar jika dilihat dari sisi luas wilayah dan jumlah penduduk. Sebagai negara kepulauan yang dibatasi lautan, menjadikan pembangunan transportasi di Indonesia adalah suatu tantangan. Tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana menyediakan layanan transportasi yang murah, tepat waktu, dan mampu diakses oleh semua kalangan. Tantangan inilah yang harus dijawab dalam rangka melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan. Kebijakan Utama Konektivitas Nasional dirumuskan untuk menjawab keseimbangan transportasi yang berorientasi nasional, regional, dan lokal, di mana konektivitas ini menghubungkan transportasi nasional, regional, lokal, serta wilayah-wilayah yang memiliki komoditas unggulan di masing-masing pulau. Oleh karena itu, strategi yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan transportasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan infrastruktur transportasi yang lebih terintegrasi melalui pendanaan DAK Bidang Transportasi, seperti infrastruktur yang menjadi kewenangan Provinsi, Kab/Kota meliputi fasilitas perlengkapan jalan yang disesuaikan dengan kinerja jaringan jalan; alat PKB, RASS, media sosialisasi keselamatan dan transportasi perkotaan;

2. Menciptakan pembagian peran moda transportasi yang lebih berimbang dengan mendorong pembangunan perkeretaapian dan transportasi laut yang lebih progresif sehingga secara bertahap terjadi perpindahan moda dari jalan ke moda kereta api serta moda angkutan laut;

3. Membangun dan memperluas jaringan infrastruktur dan sistem pelayanan transportasi nasional untuk memperkecil defisit dan mempersempit kesenjangan transportasi antar wilayah yang meliputi jalan, bandara, kereta api, pelabuhan laut dan penyeberangan, dermaga sungai dan danau, kapal perintis, bus, bus air dan kereta api perintis di wilayah pedalaman, perbatasan, dan pulau terluar;

4. Membuka rute baru, meningkatkan frekuensi pelayanan, optimalisasi, dan integrasi penyelenggaraan subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation (PSO) di antara subsidi bus perintis, angkutan laut, sungai, danau, penyeberangan, udara, dan perkeretaapian;

5. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar;

IV-5

6. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan bandara melalui pembangunan dan pengembangan bandara terutama yang berada pada pusat kegiatan nasional (ibukota provinsi), pusat kegaitan wilayah dan wilayah yang mempunyai potensi ekonomi dan pariwisata;

7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan angkutan laut melalui pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan terutama pada daerah-daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, rawan bencana dan daerah belum berkembang serta wilayah yang mempunyai potensi ekonomi dan pariwisata;

8. Pembangunan kapal perintis untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan angkutan laut perintis.

4.1.1.4 Membangun Sistem dan Jaringan Transportasi yang Terintegrasi untuk Mendukung Investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan Pusat-Pusat Pertumbuhan lainnya di Wilayah Non-Koridor Ekonomi

Pembangunan infrastruktur diarahkan pada proyek-proyek strategis yang mendukung pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan strategis lainnya. Untuk mendukung pengembangan kawasan industri, dirumuskan kebijakan antara lain:

1. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan strategis, antara lain: Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Pontianak, Bitung, Makassar, Banjarmasin, Kupang, Halmahera, dan pelabuhan lainnya;

2. Pembangunan jalur kereta api antara Manado – Bitung, Sei Mangke – Bandar Tinggi – Kuala Tanjung, Martapura – Baturaja, Tebing Tinggi – Siantar – Prapat (akses Danau Toba), Rangkasbitung – Labuan, Cibungur – Tanjung rasa, Pasoso – Tanjung Priok, DDT dan Elektrifikasi Manggarai – Bekasi – Cikarang, Lingkar Luar Jabodetabek, dan lainnya;

3. Pengembangan bandara-bandara di sekitar kawasan industri maupun kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis lainnya, antara lain: Bandara Mutiara Palu, Eltari Kupang, Halu Oleo Kendari, Sam Ratulangi Manado, Bandara Syamsuddin Noor-Banjarmasin, dan bandara lainnya.

4.1.1.5 Mengembangkan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Ramah Lingkungan dan Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan melalui Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Maupun Peningkatan Keselamatan dan Kualitas Kondisi Lingkungan

Kemampuan melakukan mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan salah satu kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi serta keandalan sistem transportasi. Perencanaan disertai pelaksanaan mitigasi dan adaptasi di sektor transportasi ke depan didasarkan pada pengelolaan potensi dan sumber daya alam, peningkatan kapasitas individu serta organisasi yang tepat, serta didukung dengan pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim agar tercipta sistem transportasi yang andal dan berkelanjutan. Strategi sektor transportasi yang andal dan berkelanjutan mendukung konektivitas nasional adalah sebagai berikut:

IV-6

1. Penyediaan sarana transportasi yang ramah lingkungan;

2. Pembangunan prasarana transportasi yang tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim;

3. Penyediaan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan;

4. Peningkatan kapasitas SDM transportasi yang responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim;

5. Peningkatan peralatan transportasi yang responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim.

4.1.1.6 Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi serta Pertolongan dan Penyelamatan Korban Kecelakaan Transportasi

Upaya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan dalam menuju target zero accident. Di sisi lain, perubahan mental dalam berdisiplin berlalu-lintas, ketaatan terhadap peraturan, serta penguatan terhadap kemampuan kelembagaan untuk pendidikan dan pencegahan maupun pertolongan serta penyelamatan korban kecelakaan transportasi juga diperlukan dalam rangka untuk meningkatan respon terhadap terjadinya kecelakaan transportasi dan upaya pertolongan dan penyelamatan jiwa manusia. Khusus untuk transportasi jalan, dalam rangka penanganan keselamatan jalan secara komprehensif pada tahun 2011 telah disusun suatu perencanaan jangka panjang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada dan bersifat lintas sektoral, yaitu berupa Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035 dan diperkuat melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2013 Program Dekade Aksi Keselamatan Tahun 2011-2020. Strategi yang dijalankan untuk menjalankan kebijakan di atas antara lain melalui :

1. Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan, implementasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan/Daerah Rawan Kecelakaan, sarana bantu navigasi pelayaran maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan sesuai standar pelayanan minimal dan standar keselamatan transportasi internasional;

2. Meningkatkan kelaikan kendaraan bermotor melalui uji tipe dan uji berkala;

3. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini;

4. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah;

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan SDM dan perlengkapan Search and Rescue (SAR).

4.1.1.7 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan kuantitas, kualitas, dan layanan transportasi untuk memenuhi mobilitas ekonomi yang menuntut pelayanan cepat, efisien, dan andal. Maka, diperlukan

IV-7

manajemen SDM yang memiliki kompetensi tinggi, meliputi SDM regulator, operator, dan SDM industri yang saat ini masih terbatas. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain:

1. Penyempurnaan kelembagaan dan penyiapan regulasi dalam rangka pengembangan SDM transportasi yang mengantisipasi perkembangan budaya, IPTEK, dan kesiapan produktivitas daya saing secara nasional maupun terkait dengan standar internasional;

2. Peningkatan peran pemerintah dalam rangka pengembangan SDM Transportasi bagi lembaga pendidikan swasta;

3. Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat;

4. Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar serta pengembangan metode pembelajaran.

4.1.2 Isu Strategis 2: Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan

Pembangunan perkotaan Indonesia ke depan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan pada berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Walaupun demikian, pembangunan perkotaan ke depan akan lebih difokuskan pada pelaksanaan pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan serta percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil.

Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan MRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Arah kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun ke depan adalah :

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;

2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;

3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

4.1.2.1 Mengembangkan Sistem Angkutan Umum Massal yang Modern dan Maju dengan Orientasi kepada Bus maupun Rel serta Dilengkapi dengan Fasilitas Alih Moda Terpadu

Seluruh sistem transportasi massal memerlukan interchange (tempat berganti kendaraan) dengan elemen-elemen sistem transportasi umum lain, dan integrasi dengan moda-moda sistem transportasi lain seperti mengendarai mobil, berjalan kaki dan bersepeda. Untuk mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu, beberapa strategi yang dilakukan mencakup:

IV-8

1. Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel antara lain MRT di wilayah Jabodetabek, serta LRT/Monorail/Tram di Jabodebek, Surabaya, Bandung, Medan, Batam dan Palembang;

2. Pengembangan kereta perkotaan di 10 kota metropolitan: Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Denpasar, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Makassar;

3. Pengembangan BRT di 34 kota besar beserta fasilitas pendukungnya antara lain Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo, dan Ambon;

4. Penyediaan dana subsidi/PSO yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan.

4.1.2.2 Mengembangkan Manajemen Transportasi Perkotaan yang Berimbang dengan Memperhatikan Interaksi antara Transportasi dan Tata Guna Lahan

Terdapat kecenderungan bahwa berkembangnya suatu kota bersamaan pula dengan berkembangnya masalah transportasi yang terjadi, sehingga masalah ini akan selalu membayangi perkembangan suatu wilayah perkotaan. Beberapa strategi yang dilakukan untuk mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan, antara lain:

1. Peningkatan akses terhadap angkutan umum dengan Pembangunan Berorientasi Angkutan Transit Oriented Development/TOD dan pengembangan fasilitas Non Motorized;

2. Penyediaan fasilitas pendukung untuk alih moda seperti Park and Ride;

3. Penerapan sistem informasi lalu lintas secara real time, penerapan sistem APILL terkoordinasi (ATCS) dan Virtual Mobility;

4. Penguatan mekanisme implementasi sistem transportasi perkotaan dan penurunan kemacetan transportasi perkotaan melalui Manajemen Permintaan Transportasi dengan pendekatan Push and Pull.

4.1.2.3 Meningkatkan Integrasi Kelembagaan Transportasi Perkotaan

Kelembagaan yang lemah merupakan suatu sumber permasalahan yang menjadi sorotan dalam sistem transportasi perkotaan di Indonesia (World Bank, 2006). Kelembagaan dalam sektor transportasi kurang berfungsi dengan baik karena kurang terorganisir, akibat tumpang tindih, pertentangan kepentingan, serta penegakan hukum yang lemah.

Namun, di beberapa kota di Indonesia, Pemerintah Daerah sebagai regulator secara efektif mulai meningkatkan efektivitas kewenangannya melalui sistem organisasi efektif yang mampu melakukan pengendalian sistem transportasi perkotaannya. Untuk itu, Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab untuk mensinergikan dan mengintegrasikan kelembagaan transportasi perkotaan melalui strategi percepatan pembentukan kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan kuat dalam mengintegrasikan dan mengawal dari konsep, strategi, kebijakan, perencanaan, program, implementasi, manajemen, dan pembiayaan sistem transportasi perkotaan di kota-kota megapolitan lainnya.

IV-9

4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan

Dalam rangka mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan ditetapkan sasaran dan strategi sebagai berikut:

1. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan, dengan arah kebijakan Mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan, melalui strategi antara lain :

a. Peningkatan konektivitas antar wilayah;

b. Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda;

c. Penyiapan konsep dan implementasi angkutan laut dari barat ke timur Indonesia.

2. Sasaran meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi, dengan arah kebijakan Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, melalui strategi antara lain :

a. Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi;

b. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang keselamatan transportasi;

c. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini;

d. Peningkatan/pembaharuan regulasi terkini sesuai dengan standar keselamatan;

e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi;

f. Pemenuhan standar keselamatan transportasi berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan;

g. Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi;

h. Peningkatan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana transportasi melalui program pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya;

i. Peningkatan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah;

j. Koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan;

k. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi;

l. Pemenuhan standar keamanan transportasi berupa perlengkapan keamanan transportasi;

IV-10

m. Pencegahan terhadap penyusupan barang-barang yang mengancam keamanan penumpang;

n. Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi (pencurian, vandalisme, perompakan, pembajakan, teroris, dll).

3. Sasaran meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan arah kebijakan meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, melalui strategi antara lain :

a. Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute;

b. Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

c. Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi, termasuk penyediaan fasilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus dan fasilitas yang responsif gender;

d. Konsistensi penerapan reward dan punishment terhadap ketepatan pelayanan;

e. Penerapan sistem informasi lalu lintas secara real time, penerapan ATCS dan Virtual Mobility;

f. Penerapan sistem tiket elektronik yang terintegrasi.

4. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi, dengan arah kebijakan Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi, melalui strategi antara lain :

a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi;

b. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan outcomes;

c. Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui kerja sama Pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta;

d. Penyiapan konsep angkutan umum massal perkotaan yang lebih matang dan komprehensif;

e. Pengembangan BRT;

f. Pembangunan dan pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel;

g. Penyediaan dana subsidi/PSO yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan.

5. Sasaran Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil, dengan arah kebijakan Meningkatkan Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil, melalui strategi antara lain :

a. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar;

b. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan rawan bencana;

c. Penyediaan sarana angkutan keperintisan.

IV-11

6. Sasaran terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi, dengan arah kebijakan Melaksanakan Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi, melalui strategi antara lain :

a. Pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan transportasi;

b. Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya terkait penyelesaian peraturan perundang-undangan;

c. Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai amanah undang-undang bidang transportasi;

d. Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi di bidang transportasi;

e. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan yang menghambat percepatan pembangunan transportasi.

7. Sasaran terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi, dengan arah kebijakan Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Transportasi, melalui strategi antara lain :

a. Menyusun Man Power Planning SDM Transpotasi Bekerja sama dengan Badan Litbang Perhubungan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang jumlah dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia Perhubungan baik sumber daya manusia aparatur maupun non aparatur (masyarakat) yang akan digunakan sebagai data utama dalam penyelenggaraan berbagai program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan guna menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia Perhubungan sesuai dengan kebutuhan.

b. Menyusun Training Needs Analysis (TNA) SDM Transportasi Bekerja sama dengan Badan Litbang Perhubungan.

Diklat transportasi yang selama ini dilaksanakan masih belum sepenuhnya terkoordinasi dengan subsektor khususnya dalam menggali kebutuhan SDM baik kompetensi maupun kuantitas yang dibutuhkan, sehingga penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan masih belum efektif, efesien dan tepat sasaran. Untuk kedepannya BPSDMP mengharapkan program diklat menjadi salah satu komponen utama dalam penentuan man power planning SDM perhubungan, untuk itulah dibutuhkan penyusunan Training Needs Analysis.

c. Mengembangkan Kualitas dan Kapasitas Diklat SDM Transportasi.

Dalam upaya pengembangan kapasitas diklat dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat melalui perbaikan, pembangunan, modernisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat. Perbaikan dan/atau pembangunan prasarana di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan, dengan indikator terpenuhinya standar sarana prasarana sesuai konvensi nasional dan internasional.

Strategi pembangunan sarana dan prasarana diklat dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di wilayah NKRI baik untuk diklat transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Selain

IV-12

pembangunan kampus baru juga dilakukan pembangunan berupa pengembangan kampus di lingkungan UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan guna meningkatkan kapasitas dalam pencapaian target pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi. Untuk menunjang terselenggaranya diklat tersebut, BPSDM Perhubungan melakukan pengadaan, peningkatan dan rehabilitasi sarana diklat seperti alat praktek, simulator dan sarana penunjang lainnya yang berbasis IT khususnya elektronika seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tenaga pengajar dan metode diklat merupakan faktor penting lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas diklat SDM Transportasi. Tenaga pengajar di lingkungan BPSDM Perhubungan yang terdiri dari Dosen, Widyaiswara dan Instruktur perlu dilakukan upgrading skill dan kompetensi secara berkala guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan isu-isu transportasi dunia sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan perkembangan dunia transportasi.

Selain itu, strategi lain perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi di bidang transportasi yaitu :

1) Perbaikan Kurikulum pada sekolah-sekolah di bawah BPSDMP dengan prosentase pendidikan : 70% praktek dan 30% teori;

2) Perbaikan kualitas dosen (pemagangan dan beasiswa S2/S3);

3) Mengubah metode pendidikan dengan mengedepankan system pendidikan e-learning, pemanfaatan teknologi informasi, serta membentuk LSP-1;

4) Peningkatan kerja sama pendidikan antara BPSDMP dengan Universitas dan lembaga lain;

5) Menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat.

d. Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM Transportasi

Bentuk, struktur, sistem dan organisasi harus senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan SDM transportasi.

e. Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan.

Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis, sehingga diperlukan upaya yang senantiasa memperhatikan dan menganalisis dinamika lingkungan strategis yang ada, baik isu strategis nasional dan isu strategis internasional.

Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi. Restrukturisasi kelembagaan mencakup peningkatan status lembaga pendidikan serta pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan, peningkatan Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan Tinggi (Politeknik/Akademi), dan Eselonisasi atau penyempurnaan

IV-13

eselon (peningkatan eselon) untuk beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), penyempurnaan organisasi Sekolah Tinggi menjadi Institut dan juga harus terbuka terhadap organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional serta pembentukan unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai BPSDM Perhubungan.

f. Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.

Peningkatan penyerapan lulusan diklat dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi data lulusan diklat transportasi melalui penyusunan data base lulusan diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan, serta upaya promosi dan sosialisasi secara optimal dalam skala yang lebih luas. Komitmen bersama dan kerja sama dengan stake holder, baik dalam skala nasional maupun internasional perlu dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi.

8. Sasaran Meningkatnya Kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan Meningkatkan Kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, melalui strategi antara lain :

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti serta tenaga fungsional pendukung;

b. Peningkatan kerja sama penelitian antar lembaga riset dan industri untuk merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi;

c. Pembangunan balai penelitian dan pengembangan data base penelitian serta perpustakaan dan aplikasi program penelitian;

d. Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian;

e. Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan.

9. Sasaran Meningkatnya kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub, dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di lingkungan Kemenhub, melalui strategi antara lain :

a. Peningkatan kualitas hasil pengawasan;

b. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan.

10. Sasaran tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional, dengan arah kebijakan Menyediakan SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional, melalui strategi antara lain :

a. Memberikan pelatihan kompetensi secara rutin dan berkelanjutan kepada seluruh SDM Kementerian Perhubungan;

b. Menerapkan sistem penilaian kinerja yang terukur;

c. Melakukan sistem assessment dan lelang terbuka untuk promosi dan peningkatan karir;

d. Memberlakukan sistem punishment and reward dalam menilai kinerja dan prestasi SDM.

IV-14

11. Sasaran terwujudnya good governance and clean government di Kemenhub, dengan arah kebijakan Mewujudkan good governance & clean government di Kemenhub, melalui strategi antara lain :

a. Penuntasan agenda reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan (organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia);

b. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan Kementerian Perhubungan secara terintegrasi, terpercaya dan dapat diakses publik;

c. Penyediaan layanan informasi transportasi yang dapat diakses publik secara mudah;

d. Penyederhanaan perijinan sektor transportasi;

e. Penerapan e-government di lingkungan Kementerian Perhubungan;

f. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi penerapan kebijakan;

g. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai consultant dan quality assurance.

4.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

4.3.1 Mandat Struktural Penugasan Menteri dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Sesuai Keputusan Menteri Nomor KP 881 Tahun 2018

Mandat struktural dari Menteri Perhubungan melalui Reviu Renstra Kemenhub 2015-2019 sesuai Keputusan Menteri Nomor KP 881 Tahun 2018 terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama.

Tabel 4.1 Muatan Mandat Penugasan dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019

Muatan Deskripsi

Visi Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah

Misi 1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi kereta api untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.

2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi kereta api. 3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi kereta api melalui peningkatan

fungsi regulator dan badan usaha dalam perumusan kebijakan dan peran badan usaha dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional.

Tujuan 1. Peningkatan konektivitas dan pelayanan jaringan transportasi kereta api. 2. Peningkatan keselamatan, keamanan, dan kinerja pengendalian transportasi kereta

api. 3. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi kereta api melalui peningkatan kualitas

regulasi dan badan usaha dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional.

Sasaran Program

Sasaran Program (SP) terdiri dari 3 SP yang dijabarkan menggunakan pendekatan metode balanced scorecard (BSC)

Indikator Kinerja

Dari 24 IKU Kemenhub terdapat 7 IKP dan target yang berkaitan dengan tusi teknis Ditjen Perkeretaapian.

IV-15

Tabel 4.2 Sasaran Strategis Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 dan Ukuran Target Tahun 2019 Terkait Direktorat Jenderal Perkeretapian

PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS (SS) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UKURAN DAN TARGET TAHUN 2019

(TERKAIT DITJEN PERKERETAAPIAN)

Stakeholder Perspective

Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan*)

Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Kereta Api diukur dengan rasio PKN/PKW/Simpul Transportasi/KSN yang terhubung oleh jaringan kereta api: • Baseline Th 2014 = 0,18 (20 lokasi) • Target Th 2019 = 0,37 (42 lokasi)

Customer Perspective

Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi*)

Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional

Rasio kecelakaan/1 juta km: • Baseline Th 2014 = 0,65 • Target Th 2019 = 0,26

Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi

Rasio gangguan keamanan/ 1 juta km: • Baseline Th 2014 = 22,9 • Target 2019 = 65

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi*)

Persentase Penurunan GRK dari Sektor Transportasi

Diukur secara terintegrasi oleh Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (Subsektor Perkeretaapian Target 20%)

Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi

Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perkeretaapian • Baseline Th 2014 = 60% • Target 2019 = 69%

Keterangan: *) terkait dengan tusi pelaksanaan kebijakan Ditjen Perkeretaapian

IV-16

4.3.2 Cascading Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari Sasaran Kementerian Perhubungan

Cascading tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari sasaran Kementerian Perhubungan. Berdasarkan hasil cascading diperoleh Indikator Kinerja Utama (IKU) berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tabel 4.3 Cascading Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Dari Sasaran Kementerian Perhubungan

PERSPECTIVE SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE


IK1 Rasio konektivitas antar wilayah

SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah

IK2 Modal share angkutan penumpang kereta api

IK3 Modal share angkutan barang kereta api

CUSTOMERS PERSPECTIVE







4.3.3 Target Kinerja Reviu Rentra Kemehub Bidang Perkeretaapian 2015-2019

Target kinerja Reviu Rentra Kemehub Bidang Perkeretaapian 2015-2019 sampai dengan tahun 2019 disampaikan sebagai berikut:

4.3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Reviu Rentra Kemehub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019

Arah Kebijakan dan strategi Strategi Reviu Rentra Kemehub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 ditetapkan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional, dengan arah kebijakan:

a. Peningkatan akses jalur kereta api ke kota-kota utama di Indonesia, melalui strategi antara lain :

i. Pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Papua

b. Peningkatan keterpaduan antarmoda transportasi, melalui strategi antara lain :

i. Membangun jalur kereta akses ke bandara dan pelabuhan.

2. Sasaran Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, dengan arah kebijakan berupa Peningkatan daya saing moda kereta api, melalui strategi antara lain :

i. Meningkatkan pangsa muatan angkutan penumpang kereta api;

ii. Meningkatkan pangsa muatan angkutan barang kereta api.

3. Sasaran Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api, dengan arah kebijakan:

IV-17

a. Peningkatan keselamatan dalam pengoperasian perkeretaapian, melalui strategi antara lain:

i. Meningkatkan kinerja pemeliharaan dan operasional prasarana dan sarana perkeretaapian;

ii. Meningkatkan penyediaan regulasi, kebijakan, serta sistem pendukung keselamatan perkeretaapian.

iii. Meningkatkan kinerja kegiatan sertifikasi sarana, prasarana dan SDM perkeretaapian.

b. Peningkatan keamanan aset dan operasional kereta api, melalui strategi antara lain :

i. Meningkatkan kinerja pengamanan operasional kereta api;

ii. Meningkatkan kinerja pengawasan terhadap aset perkeretaapian.

4. Sasaran Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta,

dengan arah kebijakan:

a. Peningkatan kehandalan pengoperasian kereta api, melalui strategi antara lain :

i. Meningkatkan kinerja pengoperasian kereta api;

ii. Meningkatkan ketepatan waktu keberangkatan/kedatangan kereta api.

b. Peningkatan penurunan gas rumah kaca dari subsekor perkeretaapian, melalui strategi meningkatkan implementasi penggunaan teknologi ramah lingkungan berbasis rel.

IV-18

Tabel 4.4 Target Kinerja Reviu Rentsra Kemehub Bidang Perkeretaapian 2015-2019

PERSPECTIVE SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) SATUAN BASE LINE

(2018)

TARGET CAPAIAN

TAHUN 2019


Keterkaitan

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE



Kemenhub



% total nasional

5,35 5,3 5,3 IKP

DJKA

IK3 Modal share angkutan barang kereta api % total

nasional 0,25 0,29 0,29

IKP

DJKA

CUSTOMERS PERSPECTIVE




0,24 0,26 0,26 IKU




IKU Kemenhub

1 juta km tempuh



% 76,18 69 69 IKU

Kemenhub


% 18,61 20 20 IKU

Kemenhub


IV-19

Tabel 4.5 Arah Kebijakan dan Strategi Reviu Renstra Kemehub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019

SASARAN PROGRAM ARAH KEBIJAKAN STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI


Peningkatan akses jalur kereta api ke kota-kota utama di Indonesia

a. Pengembangan jaringan jalur kereta api di Sumatera, Jawa & Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua

• Penyusunan masterplan jalur kereta api di Sumatera, Jawa & Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua

• Penyambungan jalur kereta api Trans Sumatera • Pengembangan jaringan jalur pada pulau besar baru (Sulawesi,

Kalimantan, dan Papua

Peningkatan keterpaduan antarmoda transportasi

b. Membangun jalur kereta akses ke bandara dan pelabuhan

• Pembangunan akses kereta api ke beberapa pelabuhan dan bandara internasional dan Pelabuhan Penyeberangan Merak

• Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Pembangunan Jalur Kereta Api Akses ke Bandara dan Pelabuhan

• Pengadaan material/peralatan untuk Jalur KA Akses Bandara/ Pelabuhan


Peningkatan daya saing moda kereta api perkeretaapian

a. Meningkatkan pangsa muatan angkutan penumpang kereta api

• Peningkatan jumlah lintas pelayanan angkutan penumpang perkotaan dan antarkota hingga mampu meningkatkan pangsa menjadi > 7,5%

• Peningkatan pelaksanaan bimbingan dan koordinasi teknis dalam rangka pengembangan jaringan pelayanan angkutan penumpang

• Peningkatan kinerja penyelenggaraan Angkutan Lebaran , Natal, dan Tahun baru

b. Meningkatkan pangsa muatan angkutan barang kereta api

• Optimalisasi kapasitas lintas jalur Ganda Lintas Utara Jawa dan lintas lainnya hingga dapat meningkatkan jumlah peti kemas terangkut menjadi sekitar 1,5 juta TEUs/th dan pangsa muata barang menjadi 5%

• Peningkatan pelaksanaan bimbingan dan koordinasi teknis dalam rangka pengembangan kapasitas layanan angkutan barang

• Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang intermodality pada stasiun strategis di pelabuhan dan kawasan Industri


Peningkatan keselamatan, dan kinerja pengendalian transportasi kereta api

a. Meningkatkan kinerja pemeliharaan dan operasional prasarana dan sarana perkeretaapian

• Peningkatan pemenuhan kebutuhan IMO • Pengurangan backlog pemeliharaan prasarana melalui

peningkatan/rehabilitasi jalur kereta api, peningkatan/rehabilitasi jembatan, peningkatan persinyalan dan telekomunikasi, serta

IV-20


perlistrikan dan bangunan operasional • Pengurangan backlog pemeliharaan sarana kereta api melalui

pemeliharaan, pembaruan dan modifikasi sarana

b. Meningkatkan penyediaan regulasi, kebijakan, serta sistem pendukung keselamatan perkeretaapian

• Penyusunan pedoman identfikasi daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana

• Penyusunan prosedur tindak lanjut akibat kecelakaan • Pelaksanaan kajian identifikasi rawan kecelakaan kereta api

c. Meningkatkan kinerja audit, inspeksi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi di bidang keselamatan perkeretaapian

• Peningkatan kegiatan pemeriksaan/inspeksi keselamatan perkeretaapian

• Peningkatan kegiatan audit keselamatan dan safety assessment • Peningkatan pemantauan keselamatan dalam lalu lintas kereta

api • Persiapan dan pelaksanaan sertifikasi, pemeliharaan sertifkasi,

dan resertifikasi ISO manajemen mutu audit dan inspeksi keselamatan

• Pengadaan peralatan pendukung kegiatan audit dan inspeksi • Peningkatan kegiatan sosialisasi/ promosi keselamatan kepada

masyarakat dan instansi terkait • Kerja sama luar negeri di bidang keselamatan perkeretaapian • Peningkatan teknologi dan kemampuan teknis bidang audit dan

keselamatan • Peningkatan kegiatan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi

di bidang keselamatan perkeretaapian • Peningkatan efektivitas penegakan hukum di bidang keselamatan

perkeretaapian

Peningkatan keamanan aset dan operasional KA

a. Meningkatkan kinerja pengamanan operasional kereta api

• Peningkatan jumlah dan kompetensi petugas keamanan kereta api

• Peningkatan kinerja pengamanan di stasiun • Peningkatan efektivitas kegiatan dan koordinasi pengamanan

operasional kereta api

b. Meningkatkan kinerja pengawasan terhadap aset perkeretaapian

• Peningkatan pengawasan terhadap aset prasarana perkeretaapian

• Peningkatan penyediaan fasilitas pengamanan aset prasarana perkeretaapian

IV-21



Peningkatan kehandalan pengoperasian kereta api

a. Meningkatkan kinerja pengoperasian KA

• Peningkatan kegiatan perencanaan operasi kereta api • Penyusunan dan penetapan GAPEKA • Peningakatan kinerja pemantauan dan evaluasi GAPEKA

b. Meningkatkan ketepatan waktu keberangkatan/kedatangan KA

• Peningkatan kinerja operasional layanan di stasiun kereta api • Peningkatan kinerja pemantauan dan pengendalian operasional

lintas KA • Peningkatan penyediaan fasilitas operasi kereta api • Peningkatan kinerja sistem persinyalan dan telekomunikasi kereta

api

Peningkatan penurunan efek gas rumah kaca dari subsekor perkeretaapian

Meningkatkan implementasi penggunaan teknologi ramah lingkungan berbasis rel

• Pembangunan elektrifikasi jalur KA

IV-22

4.4 Kerangka Regulasi Bidang Perkeretaapian

4.4.1 Kebijakan Deregulasi

Dari sisi regulasi, Kementerian Perhubungan telah memiliki berbagai dasar hukum pembangunan dan pengelolaan sektor transportasi, yang ditandai dengan terbitnya paket Undang-Undang sektor transportasi beserta peraturan pelaksanaannya yang telah mengamanatkan perubahan pola kelembagaan penyelenggaraan transportasi yang pada intinya pemisahan antara peran regulator dan operator.

Pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi jilid I yang diumumkan oleh Presiden pada penghujung tahun 2015 salah satunya memfokuskan pada pembenahan regulasi atau dikenal dengan istilah deregulasi, yaitu perombakan dan penyederhanaan peraturan dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam perekonomian global. Deregulasi diwujudkan dengan merasionalisasi peraturan yaitu penghilangan peraturan yang tumpang tindih, keselarasan antar satu peraturan dengan peraturan yang lain, serta penyederhanaan peraturan terutama yang terkait dengan perizinan dalam rangka membangun iklim kemudahan berinvestasi. Kementerian Perhubungan menjadi salah satu kementerian yang mengemban amanat untuk melakukan deregulasi khususnya di bidang transportasi.

Salah satu alasan pemerintah meluncurkan paket deregulasi adalah untuk meningkatkan daya saing industri termasuk industri di sektor transportasi, mengingat bahwa industri memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan deregulasi diharapkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lebih mempermudah dan menyederhanakan serta memberikan kepastian bagi industri untuk pengembangan kegiatan usahanya. Di samping itu, pemerintah juga ingin meminimalisir dan menghilangkan kendala birokrasi terhadap dunia usaha.

Adapun Tujuan Kebijakan Deregulasi ini diarahkan untuk:

1. Memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri, dan menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen, dengan melepas tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri;

2. Mempercepat penyelesaian gap daya saing industri;

3. Menciptakan inisiatif baru (seperti: fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, trade financing, financial inclusion, inland FTA, logistics centre), sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor.

Deregulasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/redundansi/irrelevant regulations;

2. Melakukan keselarasan antar peraturan;

3. Melakukan konsistensi peraturan.

Deregulasi di lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi simplifikasi atau penyederhanaan peraturan, penghilangan tumpang tindih peraturan, dan penyelarasan antar peraturan satu dengan peraturan yang lain. Proses deregulasi dilakukan dengan memperbaiki beberapa peraturan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan, sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar mendapatkan layanan yang lebih baik

IV-23

antara lain dengan memberi kemudahan dalam perizinan, memudahkan persyaratan seminimal mungkin tetapi efektif, atau memberikan jangka waktu berlaku perizinan yang lebih panjang.

Dalam periode tahun 2015 sampai dengan 2018 Kementerian Perhubungan telah melakukan deregulasi sejumlah 32 (tiga puluh dua) peraturan, baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri Perhubungan. Adapun bentuk deregulasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menstimulasi/merangsang minat investor untuk berinvestasi dengan membuka kemungkinan penunjukan langsung/penugasan Konsesi kepada BUP dengan syarat tertentu;

2. Penyederhanaan persyaratan kepemilikan modal usaha dalam berbagai bidang penyelenggaraan dan pengusahaan transportasi, keagenan, bongkar muat, dan lain sebagainya;

3. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang perhubungan dengan tujuan untuk memangkas birokrasi dan mempermudah proses pengurusan perizinan usaha;

4. Penyelenggaraan pelayanan perizinan online untuk memudahkan dan mengefisienkan proses perizinan;

5. Pemangkasan tahapan dan waktu proses pengurusan perizinan;

6. Pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha dari Menteri Perhubungan kepada pejabat dibawahnya atau kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

7. Menstimulasi percepatan proses logistik/penurunan angka dweilling time.

4.4.2 Isu Regulasi Bidang Perkeretaapian

Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016, telah menerbitkan 71 (tujuh puluh satu) Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagai turunannya, masing-masing:

a. Bidang Prasarana Perkeretaapian : 11 regulasi;

b. Bidang Sarana Perkeretaapian : 14 regulasi;

c. Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api : 24 regulasi;

d. Bidang Keselamatan dan SDM Perkeretaapian : 14 regulasi;

e. Bidang Tatanan Dan Pembinaan Perkeretaapian : 4 regulasi; dan

f. Bidang Kelembagaan Ditjen Perkeretaapian : 4 regulasi.

Isu-Isu regulasi bidang perkeretaapian antara lain:

a. Isu Strategis Terkait Kereta Api Cepat

Yang menjadi isu cukup penting di bidang perkeretaapian nasional saat ini adalah rencana pembangunan kereta cepat. Peletakan batu pertama pembangunan kereta api cepat sudah dilakukan oleh presiden RI pada tahun 2016 dan direncanakan akan beroperasi pada tahun

IV-24

2019. Rencananya kereta api cepat tersebut akan dioperasikan dari stasiun awal di Halim Perdana Kusuma Jakarta sampai Stasiun Tegal Luar di Kota Bandung.

b. Isu Strategis Terkait Kereta Api Ringan (LRT)

Pembangungan LRT ini juga sudah mendesak terutama untuk kota-kota besar di Indonesia. LRT ini merupakan angkutan massal kapasitas sedang yang cocok untuk angkutan perkotaan karena biaya-biayanya relatif lebih murah dibanding membangun Subway atau MRT. Saat ini LRT sedang dalam tahap pembangunan baik di perkotaan Palembang dan maupun Jabodetabek, setidaknya ada tiga persoalan saat ini yaitu masalah pembiayaan, pembebasan lahan dan jangka waktu pengerjaannya.

c. Isu Strategis Terkait Perlintasan Sebidang

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, bahwa jalur kereta api tidak boleh sebidang dengan jalan. Namun pada kenyataanya masih banyak ditemukan perlintasan sebidang baik diluar kota maupun di dalam kota. Hal tersebut menyebabkan kemacetan (terutama di dalam kota) maupun kecelakaan yang memakan korban jiwa dan materi. Permasalahan lainnya mengenai pemeliharaan jalan pada perlintasan sebidang ada 2 (dua) pandangan yang berbeda. Operator KA (PT. KAI) menganggap perbaikan jalan tersebut merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA).

d. Isu Strategis Terkait Pemisahaan Penyelenggaraan

Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak swasta sebagai investor di bidang perkeretaapian serta alasan keterbatasan kemampuan pendanaan dari pemerintah, maka dilakukan perubahan bidang perkeretaapian dengan UU Nomor 23 Tahun 2007 yang menetapkan 3 pilar perubahan yang prinsip, yaitu: (i) pengalihan dari prinsip monopoli menjadi multi operator dalam usaha penyelenggaraan perkeretaapian; (ii) agar dapat dipisahkannya penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan/atau BUMS; (iii) meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan penyelenggaraan perkeretaapian sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

Pemisahaan penyelenggaraan prasarana dan sarana akan mendukung otonomi daerah, dengan dilibatkannya Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam perencanaan, perancangan, pembinaan dan pengawasan, maupun pelaksanaan Sistem Perkeretaapian Nasional.

e. Isu Strategis Terkait Lingkungan

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah lingkungan keluhan dari Pemerintah Daerah (Pemda) tentang lingkungan yang disebabkan oleh operasional kereta api angkutan batubara yang menyebabkan polusi udara di sekitar stasiun kereta api telah melewati ambang batas dan demikian juga halnya dengan pemukiman masyarakat yang langsung dekat berada di sisi rel, sehingga diperlukan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

f. Isu Strategis Terkait Peranan Pemerintah Daerah

Untuk menunjang pengembangan perkeretaapian di Indonesia diperlukan peningkatan peranan Pemerintah Daerah (Pemda) di bidang perkeretaapian, selama ini peranan Pemda di bidang perkeretaapian masih sangat kurang, padahal semua jalur kereta api yang ada adalah melalui wilayah atau daerah pada pemerintah daerah yang terkait, terdapat kesan bahwa Pemda masih kurang banyak dilibatkan dalam kebijakan penentuan jalur perkeretaapian nasional yang melintasi batas wilayahnya, kemudian juga terutama dalam hal untuk melakukan investasi

IV-25

membangun jalur kereta api atau mengaktifkan jalur nasional yang sudah tidak beroperasi lagi di daerahnya.

Sosialisasi terkait regulasi perkeretaapian di daerah umumnya masih sangat kurang, terutama di kalangan pegawai dinas terkait, dan ini terbukti dari sejumlah peraturan perundangan yang ada mengenai perkeretaapian, pegawai di daerah hanya mengetahui sebatas UU perkeretaapian dan peraturan pemerintah (PP) saja.

g. Isu Strategis Terkait Kelembagaan Perkeretaapian

Balai Teknik Perkeretaapian secara fungsi merupakan representasi Ditjen Perkeretaapian yang menjalankan sebagian fungsi teknis Ditjen Perkeretaapian. Dengan tugas dan tanggung jawab yang strategis tersebut, maka Balai Teknik Perkeretaapian perlu lebih diperkuat dengan kuantitas dan kualitas SDM yang sesuai dan proporsional.

4.4.3 Potensi Permasalahan dan Kebutuhan Regulasi Bidang Perkeretaapian

Fungsi regulasi untuk perubahan, stabilisasi dan fasilitasi sebagaimana kerangka kebutuhan penguatan regulasi Renstra Kemenhub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019, belum semuanya memenuhi apa yang menjadi mandat dari UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pada periode yang diterapkan, guna menjadi prioritas kebutuhan penguatan regulasi perkeretaapian.

Sosialisasi regulasi perkeretaapian yang dilaksanakan masih sangat kurang, dari hasil survei lapangan pada beberapa lintas sektoral di daerah, terutama pada Dinas-Dinas Perhubungan di daerah hanya mengetahui terhadap regulasi UU Nomor 23 Tahun 2007, PP Nomor 56 Tahun 2009, dan PP Nomor 72 Tahun 2009, sementara untuk turunan dari PP tersebut, belum mengetahui. Hal Ini, tercermin dari belum semua Pemda menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah.

Kebijakan penggunaan dan pengembangan angkutan massal menjadi sorotan perhatian utama mengingat pelayanan angkutan massal tersebut merupakan pilihan yang cocok untuk kondisi Indonesia baik untuk angkutan penumpang dan barang dan untuk itu sesuai dengan keunggulan kriterianya maka Perkeretaapian sudah harus menjadi pilihan prioritas utama untuk mengurangi tingkat kemacetan jalan, polusi udara/suara dapat ditekan dan kualitas transportasi meningkat.

Pada rencana tahunan tiap daerah belum menempatkan angkutan kereta api menjadi prioritas, hal ini mungkin karena belum tersosialisasikannya Sistem Transportasi Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2005 yang seharusnya menjadi dasar fundamental dalam pengembangan transportasi di Indonesia dan telah menempatkan peran perkeretaapian menjadi prioritas dalam pengembangannya, namun belum bisa menjadi komitmen nasional dalam pelaksanaannya, karena masih nyata pengembangan perkeretaapian dalam program transportasi belum menjadi prioritas hingga saat ini.

Secara hierarki yuridis kedudukan Sistranas yang telah ditetapkan sebagai kebijakan dalam pengembangan transportasi nasional melalui Peraturan Menteri Perhubungan dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, sebab tidak mengikat sektor lain dalam implementasinya, sehingga oleh karenanya diperlukan upaya hukum meningkatkan kedudukannya untuk bisa mengikat seluruh pemangku kepentingan terkait dengan transportasi dan menjadi kesepakatan atau komitmen nasional. Sesuai dengan struktur organisasi

IV-26

pemerintahan tugas perencanaan transportasi hendaknya harus diambil alih dan diputuskan menjadi kebijakan nasional dan dikoordinir oleh Bappenas yang dapat dan mampu mempengaruhi kebijakan pembangunan pusat dan daerah secara menyeluruh .

Dukungan anggaran untuk pengembangan perkeretaapian harus ditingkatkan, perkeretaapian merupakan kegiatan yang pada awalnya pembangunan dan pengembangan perkeretaapian memerlukan pendanaan yang sangat besar tetapi dalam kurun waktu lama sangat efisien dan efektif dalam mengangkut penumpang dan barang secara massal dan jarak jauh serta keunggulan lainnya. Bila pendanaan saat ini terbesar untuk sektor jalan maka sistem angkutan massal kereta api sulit dikembangkan lebih lanjut yang akan berakibat timbulnya permasalahan transportasi yang sangat besar seperti apa yang telah terjadi di Jabodetabek dan beberapa kota besar lainnya.

Pengaturan terhadap peranan pemangku kepentingan perkeretaapian terutama tingkat daerah harus segera ditindak lanjuti mengingat luasnya dan banyaknya pulau-pulau lain yang memerlukan moda angkutan kereta api seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali dan koneksi jaringan KA di Sumatera. Urutan pembangunan dan pengembangan perkeretaapian di berbagai daerah sangat tergantung kebijakan pusat dan daerah serta kesiapan daerah untuk menyiapkan RTRW yang rinci terhadap perkeretaapian serta memerlukan kriteria daerah yang akan dikembangkan dengan kereta api dikaitkan dengan rencana pengembangan moda transportasi lain untuk menciptakan pengembangan dan pembangunan transportasi yang terpadi serta efektif dan efisien.

Tabel 4.6 Matrik Kebutuhan Regulasi Bidang Perkeretaapian No Potensi Permasalahan Kebutuhan Regulasi Regulasi Bidang

1 Perubahan dari monopoli kereta api kepada multi operator

(i) Penyelenggaraan prasarana milik pemerintah; dan

(ii) Pedoman kerjasama dalam skema perkeretaapian multi operator.

Tatanan, Pembinaan Perkeretaapian Dan SDM

2 Perubahan dari ketergantungan kepada kemandirian dalam investasi dan teknologi perkeretaapian

(i) Roadmap penguasaan teknologi sarana dan prasarana perkeretaapian nasional;

(ii) Kebijakan pemberdayaan Industri Perkeretaapian Nasional

Prasarana Sarana Perkeretaapian, Dan SDM

3 Perkembangan teknologi transportasi perkeretaapian merupakan mandat dari UU/23/2007 standarisasi teknis sarana dan prasarana perkeretaapian perlu regulasi standar teknis sarana dan prasarana perkeretaapian

(i) Kereta api kecepatan tinggi; (ii) Kereta api motor induksi linear; (iii) Kereta api gerak udara; (iv) Kereta api levitasi magnetik; (v) Kereta api trem dan (vi) Kereta gantung

Prasarana Dan Sarana Perkeretaapian

4 Standarisasi sistem dan prosedur penyelenggaraan perkeretaapian pembangunan, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan investasi pengusahaan kereta api baik kepada pemerintah daerah maupun kepada swasta/ operator lainnya

(i) Penyelenggaraan perkeretaapian provinsi, kabupaten dan kota/swasta;

(ii) Pengusahaan aset non operasional perkeretaapian

(iii) Mekanisme pemberian subsidi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengoperasian perkeretaapian daerah;

(iv) Pedoman untuk pinjaman pemerintah dalam proyek KPS perkeretaapian;

(v) Kebijakan fasilitasi dalam pengadaan

Tatanan, Pembinaan, Prasarana, Sarana, Lalu Lintas Dan Angkutan, serta SDM

IV-27

No Potensi Permasalahan Kebutuhan Regulasi Regulasi Bidang

sarana dan prasarana perkeretaapian; (vi) Pedoman dan mekanisme penanganan

perlintasan sebidang dengan pemda; (vii) Pedoman dan mekanisme penanganan

PLH perkeretaapian lintas sektoral; (viii) Tanggungjawab dan komitmen

pemerintah daerah terhadap kebijakan lingkungan dan optimalisasi angkutan barang dengan kereta api, dan

(ix) Tanggung jawab operator terhadap kebijakan lingkungan terhadap pemerin-tah daerah masyarakat yang dirugikan.

5 Fasiltasi kepada setiap lapisan masyarakat, secara fisik, ekonomi dan sosial. Implementasi SPM

(i) Standar teknik fasilitas bagi pengguna kereta api berkebutuhan khusus; dan

(ii) Pengadaan sarana kereta api kelas ekonomi oleh pemerintah

Sarana Perkeretaapian

4.4.4 Strategi Peningkatan Regulasi

Guna meningkatan pelayanan terhadap regulasi bidang perkeretaapian terkait peraturan mengenai perkeretaapian harus dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Bidang Prasarana Perkeretaapian

1) Dalam mengatur standar dan persyaratan teknis prasarana perkeretaapian wewenang regulasi ditetapkan pada tingkat Menteri (diterbitkan oleh regulator perkeretaapian), untuk pengaturan spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian diserahkan pada operator perkeretaapian atau industri manufaktur perkeretaapian;

2) Melakukan kajian dan evaluasi secara periodik terhadap peraturan-peraturan standar teknik dan persyaratan teknis prasarana perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi prasarana perkeretaapian;

3) Segera dibuat regulasi prasarana perkeretaapian berteknologi maju dan disesuaikan dengan jenis-jenis kereta api sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

4) Segera menyelesaikan dan menuntaskan masalah penanganan perlintasan sebidang jalan kereta api dengan jalan, antara penyelenggara kereta api dengan pemerintah daerah;

5) Segara membuat regulasi terhadap SOP penanganan kecelakaan kereta api, antara penyelenggara kereta api dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

b. Bidang Sarana Perkeretaapian

1) Dalam mengatur standar dan persyaratan teknis sarana perkeretaapian wewenang regulasi ditetapkan pada tingkat Menteri (diterbitkan oleh regulator perkeretaapian), untuk pengaturan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian diserahkan pada operator perkeretaapian atau pabrikan;

2) Melakukan kajian dan evaluasi secara periodik terhadap peraturan-peraturan standar teknik dan persyaratan teknis sarana perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi sarana perkeretaapian;

IV-28

3) Segera dibuat regulasi sarana perkeretaapi berteknologi maju dan disesuaikan dengan jenis-jenis kereta api sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

c. Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api

1) Diperlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (PSO/Public Service Obligation) dan layanan angkutan perintis sesuai kebutuhan;

2) Sosialisasi pelaksanaan dan penerapan kebijakan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan membuat penyederhanaan regulasi tentang investasi KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha);

3) Perlu kajian untuk dukungan lintas sektoral, terutama pemerintah daerah/swata dalam hal kebijakan angkutan barang di daerah untuk mengunakan moda kereta api sebagai angkutan yang lebih efisien dan efektif;

4) Segera mensosialisasikan kebijakan Sistranas (Sistem Transportasi Nasional) yang memberikan dukungan penuh terhadap peranan perkeretaapian dalam sistem perangkutan nasional, termasuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap struktur biaya angkutan kereta api dengan melibatkan pemangku kepentingan.

d. Bidang SDM Perkeretaapian

1) Regulasi Diklat SDM Perkeretaapian harus bersifat profesional dan berjangka waktu lebih singkat, dilakukan oleh lembaga yang bersifat independen dan telah diakreditasi oleh regulator;

2) Segara melakukan kajian dan evaluasi terhadap kurikulum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian untuk lebih meningkatkan kinerja dan komptensi SDM Perkeretaapian.

e. Bidang Tatanan, Pembinaan Dan Kelembagaan

1) Koordinasi antar lembaga lintas sektoral perlu untuk lebih ditingkatkan, melalui kewenangan di daerah, dalam hal ini adalah Balai Teknik Perkeretaapian (BTP), termasuk kapasitas SDM BTP;

2) Perlu dikaji terkait kebutuhan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Administrasi Terminal Peti Kemas di bawah Ditjen Perkeretaapian.

4.4.5 Tahapan Peningkatan Regulasi

Yang menjadi penentuan dalam pentahapan peningkatan pelayanan regulasi bidang perkeretaapian sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, adalah berdasarkan kebutuhan regulasi, pentahapan (periode waktu), pelayanan regulasi berdasarkan sifat dan skala prioritas peningkatan pelayanannya.

IV-29

Tabel 4.7 Matriks Rencana Pentahapan Peningkatan Pelayanan Regulasi Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Sifat Dan Skala Prioritas

No Regulasi Bidang Kebutuhan Produk Regulasi Amanah Regulasi

Pelayanan Regulasi Periode Tahapan Sifat

Skala Prioritas

I Prasarana Perkeretaapian Penetapan Rumaja, Rumija, Ruwasja PP 56/2009 jo (PP 6/2017) Ps 56, 60 dan 64

Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

Prasarana Perkeretaapian Tata Cara Penentuan Kelas Jalur Kereta Api, Jaringan Jalur Kereta Api Umum dan Jalur Kereta Api Khusus

PP56/2009 jo (PP 6/2017) Pasal 73


Prasarana Perkeretaapian Persyaratan Komponen, Persyaratan Teknis dan Kelaikan Operasi Prasarana Perkeretaaapian

PP 56/2009 jo PP 6/2017) Pasal 140


Prasarana Perkeretaapian Tata Cara Permohonan dan Pemberian Akreditasi Badan Hukum dan Lembaga Pengujian Prasarana

PP 56/2009 jo PP 6/2017) Pasal 162


Prasarana Perkeretaapian Tata Cara Pemeriksaan dan Pengawasan Prasarana PP56/2009 jo PP 6/2017 Pasal 170


II Sarana Perkeretaapian Penyelenggaraan Pengujian, Tata Cara Permohonan dan Pemberian Akreditasi Badan Hukum/Lembaga Pengujian, Tempat Pengujian Sarana Perkeretaapian serta Tata Cara Pengujian

PP56/2009 (PP 6/2017) Ps 214


Sarana Perkeretaapian Tata Cara Penerbitan Sertifikat Uji Pertama, Sertifikat Uji Berkala, Tanda Lulus Uji, Masa Berlaku Sertifikat Uji dan Tata Cara Verifikasi Sertifikat Sarana Perkeretaapian yang dikeluarkan Badan Hukum/Lembaga

PP 56/2009 jo PP 6/2017) Pasal 220


Sarana Perkeretaapian Jenis Peralatan, Standar, Tata Cara Pengujian/ Pemeriksaan Dan Tempat Pengujian Untuk Setiap Jenis Sarana Perkeretaapian

PP 56/2009 jo PP 6/2017) Pasal 228


Sarana Perkeretaapian Jenis Peralatan, Standar, Tata Cara Perawatan Dan Tempat Perawatan Dari Setiap Jenis Sarana Perkeretaapian

PP 56/2009 jo PP 6/2017) Pasal 236


Sarana Perkeretaapian Proses Dan Tata Cara Pelaksanaan Rencana Bangun Dan Rekayasa Sarana Perkeretaapian

PP 56/2009 jo PP 6/2017) Pasal 245


III SDM Perkeretaapian Inspektur dan Auditor PP 56/2009 jo PP 6/2017 Ps 248


SDM Perkeretaapian Tata Cara Permohonan Akreditasi PP 56/2009 jo PP 6/2017 Pasal 283


SDM Perkeretaapian Akreditasi Badan Hukum/Lembaga Pendidikan Dan PP 56/2009 jo PP Pengembangan / Pembangunan I (pertama) 2017/2018

IV-30



Skala Prioritas

Pelatihan, Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Sertifikasi Petugas Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian

6/2017) Pasal 289

SDM Perkeretaapian Akreditasi Badan Hukum/Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan, Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Sertifikat Awak Sarana Perkeretaapian

PP 56/2009 jo PP 6/2017) Ps 302

Pengembangan / Pembangunan I (pertama) 2017/2018

SDM Perkeretaapian Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Pemberian Tanda Lulus Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Petugas Lain Yang Ditugaskan Bekerja Dalam Kereta Api

PP 56/2009 jo PP 6/2017 Pasal 304


SDM Perkeretaapian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian PP 56/2009 PP 6/2017 Pasal 248


SDM Perkeretaapian Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Petugas Penanganan Kecelakaan Perkeretaapian

PP 6/2017 Pasal 304A Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

SDM Perkeretaapian Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Asesor PP 6/2017 Pasal 304c Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

SDM Perkeretaapian Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian

PP 6/2017 Pasal 304D Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

SDM Perkeretaapian Penilaian Sistem Keselamatan PP 6/2017 Pasal 304E Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

IV Tatanan dan Pembinaan Perkeretaapian Tata Cara Pemberian Izin Operasi Perkeretaapian Khusus Dan Kerja sama Pengoperasian Perkeretaapian Khusus

PP 56/2009 jo PP 6/2017 Pasal 367


Tatanan dan Pembinaan Perkeretaapian Persyaratan Teknis Dan Standar Keselamatan Pengoperasian Perkeretaaapian Khusus

PP 56/2009 jo PP 6/2017 Pasal 368


Tatanan dan Pembinaan Perkeretaapian Tata Cara Pembinaan Perkeretaapian PP 56/2009 jo PP 6/2017 Pasal 392


Tatanan dan Pembinaan Perkeretaapian Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Badan Usaha Melalui Tanpa Lelang

PP 6/2017 Pasal 306B Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

Tatanan dan Pembinaan Perkeretaapian Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Melalui Penugasan

PP 6/2017 Pasal 306C Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

Tatanan dan Pembinaan Perkeretaapian Tata Cara, Persyaratan Pemberian Hak, Pencabutan Hak, dan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

PP 6/2017 Pasal 308A Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

Tatanan dan Pembinaan Perkeretaapian Pedoman Pembuatan dan Pelaksanaan Sistem PP 6/2017 Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

IV-31



Skala Prioritas

Manajemen Keselamatan Pasal 365

Tatanan dan Pembinaan Perkeretaapian Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus PP 6/2017 Pasal 376 Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

V Lalu Lintas dan Angkutan KA Kecepatan dan Frekuensi Kereta Api PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Ps 23

Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Pengaturan Perjalanan Kereta Api PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Ps 39


Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Persiapan Perjalanan Kereta Api PP 6172009 jo PP 61/2016) Ps 47


Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Penempatan Lokomotif Dalam Rangkaian Kereta Api

PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Ps 50


Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Pemeriksaan Jalur Kereta Api PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Ps 52


Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Hubungan Blok PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Ps 57


Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Kereta Api Berhenti Luar Biasa PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Ps 91


Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Pembatalan Perjalanan Kereta Api PP 72/2009 (PP 61/2016) Ps 96


Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Penanganan Bagian Kereta Api Yang Terputus PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Pasal 106


Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Penanganan Rintang Jalan PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Pasal 107


Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Langsiran Jalan PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Pasal 109


Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Pengaturan Awak Sarana Perkeretaapian PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Pasal 119


Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Angkutan Orang PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Ps 132


Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Pemberian Persetujuan, Pengintregrasian Pelayanan Angkutan Perkeretaapian Khusus

PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Ps 163


Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Pelaporan dan Pengamanan Sanksi PP 72/2009 Jo PP Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

IV-32



Skala Prioritas

Administratif Pelanggaran Angkutan Kereta Api 61/2016 Pasal 167

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Pemberian Santunan, Pengobatan, dan Besarnya Ganti Kerugian terhadap Penumpang dan Pihak Ketiga

PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Pasal 173


Lalu Lintas dan Angkutan KA Tanggung Jawab Terhadap Barang Yang Diangkut PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Pasal 178


Lalu Lintas dan Angkutan KA Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Untuk Kereta Api Kecepatan Tinggi, Monorel, Motor Induksi Linier, Gerak Udara, Levilitas Magnetik, Term dan Kereta Gantung Sesuai dengan Karakteristik

PP72/2009 Jo PP 61/2016 Pasal 184


Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara dan Standar Pembuatan Gapeka, Perjalanan Kereta Api Di Luar Gapeka, dan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa

PP 72/2009 Pasal 29 Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara dan Pelaksanaan Penanganan dan Evaluasi Kecelakaan Kereta Api

PP 61/2016 Pasal 183A Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tanggung Jawab Sosial Operator KA Terhadap Dampak Lingkungan dan Korban Kecelakaan

Aspirasi Daerah Kepentingan Masyarakat dan Dampak Lingkungan

II (ke-dua) 2019

Sumber : Kajian Evaluasi Kinerja Regulator (2017)

IV-33

Beberapa program legislasi dan program deregulasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dapat diprioritaskan sebagai berikut :

1. Penyusunan Peraturan Presiden untuk Pengembangan Kereta Api Perkotaan; 2. Revisi Peratuan Menteri PM Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur

Kereta Api; 3. Penyusunan RPM Penguatan Industri Perkeretaapian Nasional; 4. Penyusunan RPM Standar Sfesifikasi Teknis Sarana Kereta Api Teknologi Baru.

V-1

BAB V

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1 Target Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian 2015-2019 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output, yang dijabarkan dari Sasaran Program yang dibagi dalam empat perspective yaitu stakeholder perspective, costumer perspective, internal process perspective dan learning and growth perspective, dengan uraian rinci sebagai berikut:

1. Stakeholder Perspective

a. Sasaran Program pertama (SP1) adalah Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian Nasional dengan Indikator Kinerja (IK1) adalah Rasio Konektivitas Antar Wilayah yang diukur dengan rasio konektivitas antar wilayah dengan baseline tahun 2014 sebesar 0,18 dan capaian sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 0,29, dimana jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung jalur KA adalah sebanyak 33 lokasi dan ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 0,37 atau sebanyak 42 lokasi PKNPKW/ Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung jalur KA;

b. Sasaran Program kedua (SP2) berupa Terwujudnya PELAYANAN Transportasi Kereta Api yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dengan Indikator Kinerja adalah :

1) Indikator Kinerja (IK2) adalah Modal Share Angkutan Penumpang Kereta Api yang diukur dengan persentase rasio antara jumlah angkutan penumpang kereta api nasional dibandingkan dengan jumlah angkutan penumpang moda lain secara nasional.

2) Indikator Kinerja (IK3) adalah Modal Share Angkutan Barang kereta api yang diukur dengan persentase rasio antara jumlah angkutan barang kereta api nasional dibandingkan dengan jumlah angkutan barang moda lain secara nasional.

2. Customers Perspective

a. Sasaran Program ketiga (SP3) adalah Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN Transportasi Kereta Api dengan Indikator Kinerja adalah :

1) Indikator Kinerja (IK4) adalah Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (Rate of Accident) yang diukur dengan rasio antara jumlah kejadian kecelakaan kereta api dibandingkan dengan 1 juta kilometer tempuh kereta api.

2) Indikator Kinerja (IK5) adalah Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api yang diukur dengan rasio antara jumlah kejadian vandalisme dibandingkan dengan 1 juta kilometer tempuh kereta api.

b. Sasaran Program keempat (SP4) adalah Meningkatkan KINERJA PELAYANAN Sarana dan Prasarana Transportasi Kereta Api dengan Indikator Kinerja adalah :

1) Indikator Kinerja (IK6) adalah Prosentase Capaian on Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api yang diukur dengan persentase capaian OTP angkutan kereta api pada tahun berjalan dibandingkan dengan target OTP.

V-2

2) Indikator Kinerja (IK7) adalah Prosentase Penurunan Gas Rumah Kaca dari Subsektor Perkeretaapian yang diukur persentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian.

Tabel 5.1. Indikator Kinerja Program Ditjen Perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

SATUAN BASE LINE

(2018)

TARGET CAPAIAN

TAHUN2019


Keterkaitan


Kemenhub


% total nasional

5,35 5,3 5,3 IKP

DJKA

IK3 Modal share angkutan barang kereta api

% total nasional

0,25 0,29 0,29 IKP

DJKA



0,24 0,26 0,26 IKU




IKU Kemenhub

1 juta km tempuh


% 76,18 69 69 IKU

Kemenhub


% 18,61 20 20 IKU

Kemenhub


5.2 Kerangka Pendanaan

5.2.1 Rencana Strategis Pembangunan Transportasi Perkeretaapian dalam Reviu Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019

Rencana Strategis Pembangunan Transportasi Perkeretaapian untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Jalur KA antara Langsa – Besitang, Binjai – Besitang, Bandar Tinggi – Kuala Tanjung, Perkotaan Medan, Rantauprapat – Duri – Dumai, Jambi – Palembang, Muaro Kalaban – Muaro untuk mendukung konektivitas di wilayah Sumatera;

b. Pembangunan jalur ganda KA lintas Selatan Jawa antara Kroya-Surabaya guna meningkatkan kapasitas angkut di wilayah Selatan Jawa;

c. Pembangunan jalur KA baru antara Makasar – Parepare dan persiapan Manado – Bitung sebagai bagian dari pembangunan jalur KA Trans Sulawesi;

d. Persiapan pembangunan jalur KA trans Kalimantan dan Papua;

e. Pengembangan KA akses kawasan pariwisata diantaranya Siantar - Prapat (Danau Toba), Rangkasbitung – Labuan (Tj.Lesung);

V-3

f. Pembangunan jalur akses Bandara, Pelabuhan dan kawasan Industri.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, total terdapat 49 proyek yang merupakan sektor perhubungan, di mana telah dilakukan evaluasi dan penyempurnaan atas Perpres tersebut menjadi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Peraturan Presiden tersebut mencantumkan 9 proyek KA antarkota dan 7 proyek KA perkotaan.

Sampai dengan tahun 2018 terdapat 4 proyek yang telah selesai dan 9 proyek dalam tahap kontruksi dan 3 proyek persiapan konstruksi/dokumen pembangunan. Gambaran secara umum proyek strategis nasional yang akan dilaksanakan tahun 2019 untuk sektor perhubungan bidang perkeretaapian adalah sebagai berikut :

a. Penyelesaian PSN kereta api antarkota meliputi jalur ganda lintas Selatan Jawa, Trans Sumatera segmen Rantauprapat – Duri – Dumai, serta Makassar – Parepare, sedangkan KA antarkota lainnya diharapkan dapat dimulai pembangunannya sampai dengan akhir RPJMN tahap III ini.

b. Penyelesaian PSN kereta api perkotaan meliputi LRT Jabodebek, LRT Jakarta dan KA akses bandara Adisumarmo juga KA akses Bandara Kulonprogo, sedangkan program KA perkotaan lainnya diharapkan dapat dimulai pembangunannya sampai dengan akhir RPJMN tahap III ini. Kemajuan PSN sektor kereta api juga perlu didukung oleh pemda dan swasta, terutama untuk proyek-proyek dengan skema pendanaan KPBU.

1. Kebutuhan Pendanaan

Dalam Reviu Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019, kebutuhan pendanaan pembangunan transportasi perkeretaapian pada unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2019 sebesar Rp. 1.529,616 Milyar, kebutuhan tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kebijakan prioritas pembangunan dan strategi pendanaan menjadi sebesar Rp 126.873,24 Milyar sampai dengan akhir RPJMN-III, di mana kebutuhan pendanaan pada tahun 2019 sebesar Rp. 46.262,37 milyar.

2. Skema pembiayaan alternatif

Tingginya angka kebutuhan pembangunan infrastruktur perhubungan terkendala dengan keterbatasan anggaran pemerintah dalam melakukan pembangunan sektor transportasi, sehingga diperlukan perubahan paradigma dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi dengan sumber pendanaan selain APBN. Untuk itu, di dalam rencana strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian perlu ditetapkan daftar proyek yang akan didanai pendanaan alternatif selain APBN.

Adapun proyek pembangunan transportasi perkeretaapian yang berpotensi untuk dibiayai dengan pembiyaann selain APBN, dengan indikasi kebutuhan investasi pendanaan sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 12,09 Triliun dengan target penyelesaian panjang jalur KA terbangun sepanjang 153,2 Km’sp. Adapun rincian program pembangunan dengan pendanaan alternatif adalah sebagai berkut :

a. Pembangunan Jalur KA Tanjung Enim –Tanjung Api-api (tahap awal);

b. Pembangunan LRT Medan (tahap awal);

c. Pembangunan LRT Batam (tahap awal);

d. Pembangunan LRT Jabodebek fase-1 (selesai);

V-4

e. Pembangunan LRT Jakarta fase-1 (selesai);

f. Pembangunan MRTJakarta kordor utara-selatan fase-2 (tahap awal);

g. Pembangunan HST Jakarta – Bandung (tahap awal);

h. Pembangunan Metro Kapsul Bandung (tahap awal);

i. Pembangunan Jalur KA Makassar – Parepare segmen E&F (tahap awal)

j. Pembangunan jalur KA antara Tabang – Maloy (tahap awal);

k. Pembangunan jalur KA antara Kutai Barat – Paser – Balikpapan (tahap awal);

l. Pembangunan jalur KA antara Gunung Mas – Katingan (tahap awal).

5.2.2 Optimalisasi Target Pembangunan Transportasi Perkeretaapian

Beberapa permasalahan selama progres pembangunan transportasi perkeretaapian adalah :

a. Pencapaian target pembangunan jalur KA Periode 2015-2018 adalah sebesar 719,86 km ± 53% dari target Reviu Renstra (1349 km) dan 22,1% dari target RPJMN (3258 km);

b. Kesiapan ketersediaan lahan menjadi salah satu hambatan, salah satu yang terdampak adalah realisasi pembangunan Trans Sumatera (Aceh sampai dengan Lampung), Jalur Ganda lintas Selatan Jawa, Reaktivasi Jalur KA, aksesJalur KA menuju bandara dan pelabuhan;

c. Skema porsi pendanaan awal yang dirumuskan dalam dokumen Renstra adalah ± 27% APBN dan ±73% non-APBN, hal ini tidak sesuai dengan realisasi porsi pendanaan sampai dengan saat ini mengingat kontribusi pendanaan alternatif masih minim.

Langkah lanjut dalam skema pendanaan pembangunan transportasi perkeretaapian adalah :

a. Menyusun strategi pembagian peran pembangunan antara Pemerintah dan Pemda/Badan Usaha (dibagi sesuai dengan amanat agenda nasional dalam RPJMN 2015-2019), yaitu:

1) Pemerintah pusat fokus pada pembangunan jalur KA antarkota untuk mendukung konektivitas termasuk angkutan keperintisan dan subsidi angkutan KA, lalu

2) Pemda/Badan Usaha didorong untuk mengoptimalkan pembangunan jalur KA perkotaan, akses bandara, pelabuhan termasuk akses KA menuju kawasan industri dan pertambangan.

b. Menelaah kembali skema pendanaan ± 27% APBN dan ±73% non-APBN;

c. Optimalisasi porsi APBN dalam mencapai target pembangunan melalui prioritasi kegiatan untuk pembangunan jalur KA antarkota (trans pulau);

d. Mendorong peran Pemda/Badan Usaha untuk mengoptimalkan pencapaian pembangunan jalur KA yang didanai dengan pendanaan alernatif melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan instansi lain seperti KPPIP dan KSP.

Dengan optimalisasi target Renstra Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian, diperoleh indikasi capaian pembangunan jalur kereta api sepanjang 1.349 km’sp dengan kebutuhan pendanaan sekitar Rp. 126,8 trilyun.

V-5

Tabel 5.2 Kegiatan Strategis Pembangunan Jalur Kereta Api Tahun 2015-2019

No Kegiatan Pembangunan Jalur

Kereta Api

Realisasi Pembangunan (Capaian) 2015-2018 Target (Renstra) 2019 Total 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Volume (km’sp) Volume (km’sp) Volume (km’sp) Volume (km’sp) Volume (km’sp) Volume (km’sp)

1. Koridor Pulau Sumatera 66,72 15 190,68 101,45 182,71 556,56

2. Koridor Pulau Jawa dan Bali 18,2 27,69 34,2 220,35 370,9 671,34

3. Koridor Pulau Sulawesi 16,10 - - 29,45 76,25 121,8

4. Koridor Pulau Kalimantan - - - - - -

5. Koridor Pulau Papua - - - - - -

Total 101,02 42,69 224,88 351,25 629,86 1.349,7

Tabel 5.3 Kegiatan Strategis Pembangunan Jalur Kereta Api Tahun 2015-2019 Dengan Pendanaan Alternatif

NO KEGIATAN

REALISASI PEMBANGUNAN (CAPAIAN) 2015-2018 Capaian

Pembangunan 2015-2018

Target (RENSTA) 2019 setelah direviu KP 881 TAHUN 2018 (Reviu Renstra

Kemenhub 2015-2019)

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP)

2016 2017 2018 2019

VOLUME

BIAYA (Rp. 000)

VOLUME BIAYA (Rp. 000) VOLUME BIAYA (Rp. 000) VOLUME BIAYA (Rp.

000)

EVALUASI

VOLUME BIAYA (Rp. 000) VOLUME

Pembangunan Jalan Rel/Emplasemen

-

Km'sp

-

-

Km'sp

1,200,000,000

24.20

Km'sp

7,503,760,000

11.60

Km'sp

15,514,076,362

28.80 Km'sp

117.40

Km'sp

12,097,051,989

153.20 Km'sp

KORIDOR PULAU SUMATERA

-

Km'sp

-

- Km'sp

-

0 Km'sp

- 0 Km'sp

-

0 Km'sp 0 Km'sp

50,000,000

- Km'sp

Tanjung Enim-Tanjung Api Api (pendanaan alternatif)

0 Km'sp

30,000,000

-

Pembangunan LRT Medan (pendanaan alternatif)

0 Km'sp

10,000,000

-

Pembangunan LRT Batam (pendanaan alternatif)

0 Km'sp

10,000,000

-

KORIDOR PULAU JAWA - BALI

- Km'sp - 0 Km'sp 1,200,000,000 24.2 Km'sp 7,503,760,000 11.6 Km'sp 15,514,076,362 28.8 Km'sp 117.4 Km'sp 11,867,051,989 153.20 Km'sp

KA Bandara Soekarno Hatta International Airport (SHIA)

24.2 Km'sp

700,000,000

24.2

24.20 Km'sp

V-6

NO KEGIATAN




Kemenhub 2015-2019)


2016 2017 2018 2019

VOLUME

BIAYA (Rp. 000)


000)

EVALUASI


(pendanaan alternatif)

Pembangunan LRT Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi (pendanaan alternatif)

1,035,000,000.0 pkt

7,125,746,362

0 Pkt

86.0 Km'sp

8,657,051,989

86.00

Km'sp

Pembangunan LRT DKI Jakarta (pendanaan alternatif)

Pkt 2,168,760,000

11.6

Km'sp 3,588,330,000

0 11.60

Km'sp

MRT Jakarta koridor Utara-Selatan (fase-1)

pkt 1,200,000,000.00

pkt 3,600,000,000.0

pkt 4,800,000,000

0 pkt 31.4

Km'sp 2,400,000,000

31.40

Km'sp

MRT Jakarta koridor Utara-Selatan (fase-2)

0 pkt 100,000,000

-

Pembangunan HST Jakarta - Bandung (pendanaan alternatif)

0 pkt 700,000,000

-

Metro Kapsul Bandung (pendanaan alternatif)

0 pkt 10,000,000

-

KORIDOR PULAU SULAWESI

0 Km'sp -

Km'sp -

Km'sp -

-

Km'sp -

0 Km'sp -

Km'sp 30,000,000

-

Km'sp

Makassar-Pare Pare segmen E&F

0 pkt 30,000,000

-

0 -

KORIDOR PULAU KALIMANTAN

Km'sp -

Km'sp -

-

0 0 Km'sp 120,000,000

-

Km'sp

Kutai Barat-Paser-Balikpapan (pendanaan alternatif)

Pkt 40,000,000

-

V-7

NO KEGIATAN




Kemenhub 2015-2019)


2016 2017 2018 2019

VOLUME

BIAYA (Rp. 000)


000)

EVALUASI


Gunung Mas - Katingan (pendanaan alternatif)

Pkt 40,000,000

-

Tabang-Maloy (pendanaan alternatif)

Pkt 40,000,000

-

-

KORIDOR PULAU PAPUA

Km'sp -

Km'sp -

-

0 pkt 30,000,000

-

Km'sp

Sorong - Manokwari & Jayapura - Sarmi (tahap pertama)

pkt 30,000,000

-

DIRE

KTOR

AT JE

NDER

AL

PERK

ERET

AAPI

AN

SEKR

ETAR

IAT

DIRE

KTOR

ATLA

LU L

INTA

S DA

N AN

GKUT

AN

PERK

ERET

AAPI

AN

DIRE

KTOR

AT

PRAS

ARAN

APE

RKER

ETAA

PIAN

DIRE

KTOR

AT

SARA

NAPE

RKER

ETAA

PIAN

DIRE

KTOR

AT

KESE

LAM

ATAN

PERK

ERET

AAPI

ANBA

LAI T

EKNI

KPE

RKER

ETAA

PIAN

BALA

I PER

AWAT

ANPE

RKER

ETAA

PIAN

BALA

I PEN

GUJIA

NPE

RKER

ETAA

PIAN

SK 1Meningkatnya KONEKTIVITAS dan AKSESIBILITAS jaringan

pelayanan perkeretaapian nasional

IKK 1 IKK 2IKK 12

KEMENHUB

Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan

yang Kompeten dan Profesional

SS 10Terwujudnya Good

Governance & Clean Government di Kementerian Perhubungan

SS 11Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal,

Berdaya Saing, Nilai Tambah dalam rangka

mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan

Angkutan Perkotaan

SS 1

Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal,

berdaya saing dan memberikan nilai tambah

SP 2

IKP 2

IKP 3

Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional

SP 1

IKP 1

Meningkatnya Keselamatan dan

Keamanan Transportasi

SS 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana

dan Prasarana Transportasi

SS 3Meningkatnya

Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi

SS 4

Meningkatnya KESELAMATAN dan

KEAMANAN transportasi kerereta api

SP 3

IKP 4

IKP 5

Terlaksananya Perumusan Kebijakan

dalam Penyelenggaraan

Transportasi

SS 6

SK 2Terwujudnya PELAYANAN

transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah

IKK 3 IKK 4

SK 1Meningkatnya

KEHANDALAN prasarana perkeretaapian

IKK 1 IKK 2 IKK 3

IKK 4 IKK 5

SK 1Meningkatnya

KEHANDALAN sarana perkeretaapian

IKK 1 IKK 2

SK 1Terwujudnya PELAYANAN

transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah

IKK 1 IKK 2

SK 2Meningkatnya

KEHANDALAN sarana perkeretaapian dan

memberikan nilai tambah

IKK 2 IKK 3

SK 4Meningkatnya KAPASITAS

layanan angkutan kereta api

IKK 7 IKK 8 IKK 9

SK 2Terlaksananya peningkatan

KAPASITAS Prasarana transportasi kereta api

IKK 6 IKK 7 IKK 8 IKK 9 IKK 10


pelayanan angkutan kereta api


Prasarana transportasi kereta api



IKK 18 IKK 19 IKK 20 SK 1Meningkatnya KESELAMATAN

dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian

SK 2Menurunnya gangguan

KEAMANAN dalam penyelenggaraan transportasi

perkeretaapian

SK 4Meningkatnya FASILITAS dan

PERALATAN peningkatan keselamatan perkeretaapian

IKK 1 IKK 2 IKK 3

IKK 4

IKK 7

SK 2Meningkatnya KESELAMATAN



SK 3Terlaksananya PERUMUSAN

REGULASI dan KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan

Keselamatan perkeretaapian

IKK 5 IKK 6

SK 5Terlaksananya

PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN dalam

bidang LLAKA

IKK 10 IKK 11


REGULASI dan KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan

prasarana perkeretaapian

IKK 12 IKK 13


REGULASI dan KEBIJAKAN dalam

penyelenggaraan sarana perkeretaapian

IKK 4 IKK 5

SK 3Meningkatnya KOMPETENSI

SDM Perkeretaapian

IKK 7 IKK 8 IKK 9

IKK 4 IKK 5 IKK 6IKK 7 IKK 8 IKK 9

Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan

CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Direktorat

SK 3

SK 7Meningkatnya kinerja PENGENDALIAN dan

PENGAWASAN di bidang LLAKA

SK 8

Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN

GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat LLAKA

IKK 13 IKK 14 IKK 15



PENGAWASAN di bidang Sarana Perkeretaapian

SK 5

Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN

GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian

SK 3Terwujudnya GOOD

GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan

Balai Perawatan Perkeretaapian


GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian

STAKEHOLDER Customer INTERNAL LEARN & GROWTH

ES 2

ES 3

man

diri

C A S C A D I N G S A S A R A N U N I T O R G A N I S A S I

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

C A S C A D I N G S A S A R A N U N I T O R G A N I S A S I

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SK 1Meningkatnya KEHANDALAN sarana perkeretaapian

dan memberikan nilai tambah

SK 2Meningkatnya KEHANDALAN prasarana perkeretaapian

dan memberikan nilai tambah

IKK 1 IKK 2 IKK 3

IKK 4 IKK 5 IKK 6

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan

prasarana transportasi kereta api

SP 4

IKP 7

IKP 6

DIREKTORAT JENDERALPERKERETAAPIAN

SK 1Meningkatnya KESELAMATAN


IKK 1

IKK 6 IKK 7

IKK 8 IKK 9 IKK 10

SK 2

IKK 3

Tersedianya SDM Perkeretaapian yang

berkompeten dan profesional yang

IKK 5 IKK 6

IKK 1IKK 2


REGULASI dan KEBIJAKAN dalam

IKK 3

IKK 11

IKK 4 IKK 5 IKK 6 IKK 7

IKK 10 IKK 11 IKK 12 IKK 13



PENGAWASAN di bidang Sarana Perkeretaapian



Direktorat Sarana Perkeretaapian

IKK 8 IKK 9 IKK 10



PENGAWASAN di bidang Prasarana Perkeretaapian



Direktorat PrasaranaIKK 17 IKK 18 IKK 19


LAMPIRAN B.1 INIDKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PROGAM/ KEGIATAN STRATEGIS SUBSEKTOR PERKRETAAPIAN TAHUN 2015-2019

NO PROGRAM/ KEGIATAN

ALOKASI (Rp. Miliar) TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Miliar)

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019

A PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

12,583.388 11,690.413 23,526.744 32,810.329 46,262.372 126,873.247

1 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian

56.627 46.636 162.748 76.440 159.224 884.128

2 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

96.393 190.392 228.689 208.081 270.506 994.061

3 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api

12,260.924 11,200.804 22,824.996 32,134.657 45,324.147 123,745.528

4 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian

78.887 80.762 84.529 105.112 136.645 485.935

5 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkeretaapian

90.558 171.819 225.782 286.039 371.850 1,146.047

1

LAMPIRAN B.2 INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN STRATEGIS PEMBANGUNAN BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019

NO PROGRAM / KEGIATAN

STRATEGIS TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2015-2019 (Rp. Miliar)

JUMLAH VOLUME

2015-2019

ALOKASI

ANGGARAN VOL

ALOKASI ANGGARAN

VOL ALOKASI

ANGGARAN VOL ANGGARAN VOL ANGGARAN VOL

B PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

12,583.388

11,690.413

23,526.744

32,810.329

46,262.372

126,873.247

RPJMN TAHUN 2015-2019 18,554.441

39,433.600

46,066.800

63,109.900

65,488.500

232,653.241

1 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian

56.627

46.636

162.748

76.440

159.224

501.675

Jumlah Paket Kegiatan Sosialisasi/Rakor/ Seminar/Workshop Bidang Sarana Perkeretaapian

7.569 1

12.020 25 1.500 1 1.950 2 23.039 29

Jumlah unit pengadaan sarana KA termasuk kereta kerja (unit)

142.356 9 75.046 3 7.658 6 4.993 3 152.400 24 382.453 45

2015 9 unit Kereta Keprintisan & 49 unit Sarana Kerja (Kereta Inspeksi, TMC, Lori, Kereta Ukur, Gerbong Datar dan Gerbon terbuka)

2016 3 unit Sarana Kerja (Kereta Inspeksi & Kereta Ukur)

2017 6 unit ( Kereta Inspeksi, Kereta Ukur, Gerbong Datar, Kereta Penolong)

2018 3 unit Sarana Kerja (Kereta Uji Dinamis, TMC dan Kereta Penolong)

2019 24 unit sarana kerja (lokomotif, kereta ukur, kereta crane, gerbong datar dan gerbong terbuka)

Jumlah unit pengadaan sarana KA (unit) pada (KRL) sistem AC untuk lintas Yogyakarta - Solo

- 0 - 0 - 0 - 0 -

- 0

Jumlah unit pengadaan fasilitas/peralatan sarana KA (unit)

12.009 4 7.386 4 107.752 7 2.075 1 50.000 2 179.222 18

Jumlah paket perawatan/ pengoperasian sarana dan fasilitas sarana KA (paket)

19.954 8 21.223 1 5.931 114 28.441 8 40.000 5 115.548 136

Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Sarana Perkeretaapian (dokumen)

6.774 6 2.463 3 3.795 7 - 0 9.522 9 22.554 25

Jumlah paket pembinaan penyelenggaraan sarana Perkeretaapian (paket)

0.083 1 10.694 1 13.102 4 29.118 4 37.853 6 90.850 16

Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran (tahun)

10.239 1 4.870 1 20.148 1 15.307 1 19.899 1 70.462 5

2 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

96.393

190.392 0 228.689

208.081

270.506

994.061

Jumlah paket subsidi angkutan kereta api (paket) termasuk subsidi angkutan KA untuk mengangkut motor pada masa mudik lebaran

37.605 4 95.195 8 0.654 8 100.000 8 130.000 9 363.454 9

2015 Subsidi perintis : Mojokerto-Tarik-Tulangan-Sidorajo ; Purwosari-Sukoharjo-Wonogiri; Kertapati-Indralaya Subsidi motor lintas Jakarta - Cirebon - Semarang, Jakarta - Yogyakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, lintas utama Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Selatan.

2016 Peruntukan untuk subsidi perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan. Peruntukan untuk subsidi angkutan motor diantaranya untuk lintas Jakarta - Cirebon - Semarang, Jakarta - Yogyakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, lintas utama Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Selatan.

2017 Peruntukan untuk subsidi perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Sukabumi - Cianjur , Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan. Peruntukan untuk subsidi angkutan motor diantaranya untuk lintas Jakarta - Cirebon - Semarang, Jakarta - Yogyakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, lintas utama Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Selatan.

2018 Peruntukan untuk subsidi perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, Purwasari – Wonogiri, Palembang-Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Sukabumi - Cianjur, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan. Peruntukan untuk subsidi angkutan motor diantaranya untuk lintas Jakarta - Cirebon - Semarang, Jakarta - Yogyakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, lintas utama Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Selatan.

2019 Peruntukan untuk subsidi perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, Purwasari – Wonogiri,Palembang-Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Sukabumi - Cianjur, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan, Makasar-Parepare. Peruntukan untuk subsidi angkutan motor diantaranya untuk lintas Jakarta - Cirebon - Semarang, Jakarta - Yogyakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, lintas utama Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Selatan.

Jumlah paket fasilitas dan peralatan bidang lalu lintas dan angkutan kereta api (paket)

0.449 32 10.313 5 23.609 41 0.080 1 0.104 1 34.555 80

Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur bidang Lalu Lintas dan Angkutan kereta api(dokumen)

44.292 4 55.683 4 8.284 17 28.564 11 37.134 20 173.957 56

Jumlah paket pembinaan penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan kereta api (paket)

4.299 1 19.820 1 193.930 28 75.070 5 97.591 5 390.709 40


9.749 1 9.381 1 2.212 1 4.367 1 5.678 1 31.387 5

3 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api

12,260.924

11,200.804

22,824.996

32,134.657

45,324.147

123,745.528

Jumlah Km'sp jalur KA yang direhabilitasi dan tingkatkan keandalannya (Km'sp)

1,304.022 333.

6 41.447 38 59.177 7 336.033 45 436.843 59 2,177.521 482

2015 Jawa-Bali : Seropng-Maja-Rangkasbitung, Tanah Abang-Manggarai, Parungkuda-Sukabumi, Brebes-tegal, Bogor-Sukabumi-Cianjur, Semarang-Solo Balapan, Cirebon-Prujakan-Luwung, Prupuk-Tegal dan Gemplang-PrupukSumatera : Cempaka-Negararatu (Tarahan-Tanjungenim), Binjai-Stabat, pelabuhan Belawan, Lubuk Alung-Sicincin-Kayu Tanam-Padang panjang, Bukit putus-IndarungSubsidi motor lintas Jakarta - Cirebon - Semarang, Jakarta - Yogyakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, lintas utama Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Selatan.

2016 Teluk Bayur-Sawahlunto

2017 Kreung Geukeuh-Paloh, Araskabu-Tebingtinggi-BandarTinggi-Perlanaan-Kisaran, Medan-Binjai, Kisaran-Rantauprapat, Medan-Belawan, Telukbayur-swahlunto, BIM-Duku, Batu tabal-kacang-muara klaban, padang-tabing, prabumlih-kertapati, ukitpuus-indarng, rangkasbitung-merak, cireungas-lampegan-cibeber-cianjur-ciranjang,tipar, maleber-selajambe-cipatat-rajamanda-cipeuyeum-togagapu-padalarang-purwakarta, tasikmalaya-banjar, kedungati-gundih,pekalongansemarang, kedungjati-tuntang, gundih-solobalapan, purwosari-wonogiri, rewulu-wates, karanggandul-purwokerto, kawunganten-lebeng, banjar-kroya, malang-ngeruk, kediri-kertosono, wonokromo-bangil-malang-blitar

2018 Cianjur-Ciranjang, Ciranjang-Cipatat, Cipatat-Padalrang, Cianjur-Padalarang, Bangil-Kertosono, Surabaya-Solo

2019 Cianjur-Ciranjang, Ciranjang-Cipatat, Cipatat-Padalrang, Cianjur-Padalarang, Bangil-Kertosono, Surabaya-Solo

Jumlah Km'sp jalur KA yang dibangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi (Km'sp)

3,642.316 101.20

7,416.629 42.6

9 16,666.861

224.88

27,061.347 366.60

31,031.694 614.51

85,818.847 1349.88

2015 Jawa-Bali : Maja-Rangkasbitung, DDT Manggarai-Bekasi-Cikarang, Cibungur-Tj.Rasa, Cirebon-Kroya, Kedungjati-Tuntang, Paron-Madiun Sumatera : Sigli-Bireun-Lhokseumawe, Araskabu-Kualanamu, Bandar-Tinggi-Kuala Tanjung, Binjai-Besitang, Duku-BIM, Prabumulih-Kertapati, Simpang-Tanjung Api-api. Sulawesi : Makassar-Pare pare

2016 Sumatera: Medan-Bandarkhalifah-Araskabu, Baturaja-Martapura, LRT Palembang Jawa: Maja-Rangkasbitung, DDT Manggarai-Bekasi-Cikarang, MRT Jakarta (N-S),reaktivasi Purwokerto-Wonosobo, Solo-Paron, Madiun-Mojokerto-Wonokromo

2017 Sumatera: Kuala langsa-langsa-bsitang, Medan-Bandarkhalifah, Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, Reaktivasi Binjai-Besitang, Rantauprapat-Duri, Duku-BIM, Muaro Kalaban-Muaro-Logas, Baturaja-Martapura, Prabumulih-Kertapati, LRT Palembang Jawa: Maja-Rangkasbitung, DDT Manggarai-Bekasi,MRT Jakarta (N-S) LRT Jabodebek, LRT Jakarta, KA Bandara SHIA, Rancaekek-Tanjungsari, Purwokerto-Kroya, Kroya-Kuatoarjo, Kedungjati-Tuntang, Semarang-Tj.Mas, Solo-Paron, Paron-Madiun Sulawesi: Makassar-Parepare

2018 Sumatera: Sigli-Bireun-Lhokseumawe, Kuala langsa-langsa-besitang, Medan-Bandar Kahlifah, Bandr Tinggi-Kuala tanjung, Binjai-Besitang, Medan-Gabion, Rantauprapat-Duri, Muaro Kalaban-Muaro-Logas, LRT Palembang, Cempaka-Rejosari Jawa: Maja-Rangkasbitung, DDT Manggarai-Bekasi, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, MRT Jakarta (N-S), Bogor-Sukabumi(jalurganda), Purwokerto-Kroya, Kroya-Kuatoarjo, Kedungjati-Tuntang, KA Adi Sumarmo, Solo-Paron, Paron-Madiun, Madiun-Mojokerto-Wonokromo Sulawesi: Makssar-Parepare

2019 Sumatera: Sigli-Bireun-Lhokseumawe, Kuala langsa-langsa-besitang, Medan-Bandar Kahlifah, Bandar Tinggi-Kuala tanjung, Binjai-Besitang, Medan-Gabion, Rantauprapat-Duri, Rantauparapat-Sibolga, Siantar-Karo, Pekanbaru-Muaro, uri-Pekanbaru, Muaro Kalaban-Muaro-Logas,Tanjung Enim-Tj.api-api, Simpang-Tj.api-api, Cempaka-Rejosari, LRT Medan, LRT Batam, Inralaya-Unsri, Tj.Karang-Pel.Panjang, Sukamenti-Tarahan-Bakauheni.Jawa: Maja-Rangkasbitung, Rangkasbitung-Merak, Cilegon-Anyerkidul, Rangkasbitung-Labuan-Saketi-Bayah, Tonjong-Bojonegara, Elevated Loopline, DDT Manggarai-Bekasi, LRT Jabodebek, MRT Jakarta (N-S), Bogor-Sukabumi(jalurganda), Sukabumi-Cianjur-Padalarang, akses KA Patimban, Cikampek-Padalrang, Pdalarang-Bandung-Cicalengka,Metro Kapsul Bandung, Rancaekek-Tanjung sari, KA akses Kertajati, akse KA pel.cirebon, Cicalengka-Kroya, Purwokerto-Wonosobo, Maos-Cilacap, Kroya-Kuatoarjo, Kedungjati-Tuntang, KA Adi Sumarmo, Ka Bandara baru Yogyakarta, Solo KOta-Solo Jebres, Surabaya-Sidotopo, Jombang-Babat-Tuban, KA Pel. telkul Lamong, Solo-Paron, Paron-Madiun, Madiun-Mojokerto-Wonokromo, Tram Surabaya, Tulangan Gunggangsir- Kalisat-Panarukan, Bangil-Banyuwangi-KA Bandara Ngurah RaiSulawesi: Makassar-Parepare, Manado-Bitung, Isimu-Gorontalo-Bitung, Papre-pare-Palu-Isimu, KA Mamminasata, Tomohon-Manado-Bitung-PalbeachKalimantan: Tj.Paringin-Bandara Syamsuddin-Noor, Balikpapan-Samarinda, Tanjung-Tanahgrogot, Samarinda-Batas Negara, Kutai Barat-Paser-Balikpapan, Gunung Mas-Katingan, Tabang-MaloyPapua: Sorong-Manokwari (tahap pertama)

Jumlah Km'sp jalur lingkar KA layang yang dibangun (Km'sp) di Jabodetabek (2015-2019)

- 0 - 0 0 0 - 0 3,850.00 11 3,850.000 11

Pembangunan Kereta Ringan Perkotaan (km'sp) (ON TOP) - 0 - 0 1,942.833 4 4,000.000 23 5,200.000 30 11,142.833 57

2015 -

2016 Sumatera Selatan (Bandara SMB II – Kolonel H. Burlian – Demang Lebar Daun – Angkatan 45 – Kapten A. Rivai – Jln. Jenderal Sudirman – Masjid Agung - Jakabaring Sport), Jabodetabek (Cibubur-Cawang)




Jumlah unit jembatan/underpass/ flyover KA yang direhabilitasi dan

721.960 133 8.546 2 115.777 7 0.000 0 520.000 60 1,366.284 202

tingkatkan keandalannya (unit)

Jumlah unit jembatan/underpass/ flyover KA yang dibangun (unit)

216.328 59 658.719 40 959.576 35 21.717 4 1198.108 72 3,054.447 194

Jumlah Km'sp pengadaan material rel (Km'sp)

2044.370 37

1099.394 168

7 1168.839

1500

1891.224 700 6,203.827 3924

Jumlah unit pengadaan material wesel (unit)

113.206 156

132.137 250 293.640 500 161.602 250 700.584 1156

Jumlah unit stasiun/bangunan operasional KA yang direhabilitasi dan tingkatkan keandalannya (unit)

366.950 1

0.000 0 0.000 0 56.000 10 422.950 12

Jumlah unit stasiun/bangunan operasional KA yang dibangun (unit)

50.349 6 71.561 1 #REF! 3 500.000 10 160.000 30 #VALUE! 50

Jumlah paket rehabilitasi dan peningkatan persinyalan dan telekomunikasi KA (paket)

257.179 5 0.000 0 50.849 1 50.849 3 66.103 12 424.980 21

Jumlah paket pembangunan persinyalan dan telekomunikasi KA (paket)

289.805 6 442.179 3 523.127 8 250.334 3 600.000 71 2,105.445 91

Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA yang direhabilitasi dan tingkatkan keandalannya (Km'sp) termasuk gardu listrik

197.618 87 0.000 0 0.000 0 0.000 0 119.000 59 316.618 146

2015 Jakarta Kota - Manggarai – Bogor, Manggarai-Bekasi

2016 -

2017 -

2018 -

2019 -

Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA yang dibangun (Km'sp) termasuk gardu listrik

- 1 55.867 1 54.078 17 - 0 600.000 30 709.945 49

2015 -

2016 Jakartakota

2017 -

2018 -

2019 -

Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA yang dibangun (Km'sp) pada jalur KA antara

21.616 0 - 0 - 0 -

1,200.000 60 1,221.616 60

Yogyakarta – Solo

Jumlah paket peningkatan/ pembangunan Bangunan Khusus (paket)

6.002 1 71.740 9 39.259 1 2.000 1 2.600 4 121.601 16

Jumlah paket pemagaran prasarana dan fasilitas prasarana perkeretaapian (paket)

853.992 36 0.438 0 34.492 2 - 0 315.000 15 1,203.922 53

Jumlah unit pengamanan perlintasan sebidang (unit)

0 5.240 3 44.335 18 - 0 110.000 30 159.575 51

2015 JICT-Tj.Priok, Purwasari-Wonogiri, Pekalongan, Batang, Medan-Tebing Tinggi, Telukbayur-Sawahlunto, Bukitputus-Indarung, Lampung, Sukacinta-Lahat

2016 Medan-Araskabu-Kualanamu

2017 Muaro-Kalaban, Padang-Pulau Aer, Prabumulih-Muaraenim, Batang, Kota Pekalongan, Karanganyar, Solo-Yogyakarta,

Cilacap

2018 -

2019 -

Jumlah paket pengadaan dan penertiban lahan (paket)

372.662 8 284.917 18 632.244 14 155.515 10 202.170 10 1,647.509 60

Jumlah paket Perawatan Peralatan/Fasilitas Prasarana (paket)

3.000 1 135.094 19 8.989 19 9.176 9 11.928

168.187 48

Jumah Paket Pengadaan MTT (Multi Tie Tamper Machine), Profile Ballast regulator, Track Laying Machine, Flash Butt Welding & Peralatan Prasarana Lainnya

30.220 4 24.135 1 197.110 7 197.042 2 256.155 4 704.664 18

Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara/ IMO (tahun)

1,492.457 1 1,678.610 1 1,868.019 1 1,620.000 1 2,106.000 1 8,765.087 5

Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (tahun)

- 0 - 0 -

-

-

- 0

Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur bidang prasarana perkeretaapian (dokumen)

245.146 81 250.945 78 287.119 49 379.919 30 315.000 90 1,478.129 328

Jumlah paket pembinaan penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian (paket)

- 0 17.027 31 26.314 4 41.174 10 53.526 25 138.041 43


31.728 1 37.710 1 26.138 1 47.072 1 61.194 1 203.842 5

4 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian

78.887

80.762 0 84.529

105.112

136.645

485.935

Jumlah paket Kegiatan Sosialisasi/Rakor/Seminar/Workshop Bidang Keselamatan Perkeretaapian (paket)

1.364 3 7.347 5 19.849 34 17.293 5 22.481 7 68.334 25

Jumlah paket fasilitas dan peralatan bidang keselamatan perkeretaapian (paket)

56.913 18 39.920 1 15.256 278

6 7.502 4 9.753 5 129.344 32

Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/ Kriteria/Prosedur bidang keselamatan perkeretaapian (dokumen)

7.620 7 3.583 5 5.265 8 6.911 9 8.984 12 32.363 39

Jumlah paket pembinaan penyelenggaraan bidang keselamatan perkeretaapian (paket)

10.765 6 25.578 4 42.139 26 65.266 45 84.845 59 228.592 118


2.225 1 4.334 1 2.020 1 8.140 1 10.582 1 27.301 5

5 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkeretaapian

90.558 1 171.819 1 225.782 1 286.039 1 371.850 1 1,146.047 5

LAMPIRAN B.3

INDIKASI PEMBANGUNAN JARINGAN KERETA API PERIODE 2015-2019

NO KEGIATAN

REALISASI PEMBANGUNAN (CAPAIAN) 2015-2017 Target (RENSTA) 2018-2019 setelah direviu KP 881 TAHUN 2

VOLUME 2015 (Alokasi Anggaran & APBNP) 2016 2017 2018 2019

VOLUME BIAYA (Rp. 000) VOLUME BIAYA (Rp. 000) VOLUME BIAYA (Rp. 000) VOLUME BIAYA (Rp. 000) VOLUME BIAYA (Rp. 000)

Pembangunan Jalan Rel/Emplasemen 101.02 Km'sp 3,642,316,707 42.69 Km'sp 7,416,629,285 224.88 Km'sp 16,666,861,528 366.60 Km'sp 27,061,347,800 614.51 Km'sp 31,031,694,500 1,349.70 Km'sp

KORIDOR PULAU SUMATERA 66.72 Km'sp 2,337,258,395 15.00 Km'sp 2,704,227,471 190.68 Km'sp 4,013,535,752 72.6 Km'sp 5,901,247,123 211.56 Km'sp 6,861,640,224 556.56 Km'sp Sigli - Bireun - Lhokseumawe, Aceh 13.05 Km'sp 21,876,000 pkt 110,000,000 40.6 Km'sp 1,216,800,000 53.61 Km'sp Lhokseumawe - Langsa, Aceh (tahap pertama) Pkt -

Kuala Langsa - Langsa - Besitang, Sumut & Aceh Pkt 304,935,799.0 pkt 352,978,383 35.0 Km'sp 1,050,000,000 35.00 Km'sp

Medan - Bandar Khalifah, Sumut (Jalur KA Layang) Pkt 476,985,906 Pkt 699,480,838.00 Pkt 908,097,042.0 8.0 Km'sp 439,840,224 4.0 Km'sp 439,840,224 12.00 Km'sp

Bandar Khalifah - Araskabu (jalur ganda), Sumut 15 Km'sp 699,480,838.00 15.00 Km'sp

Araskabu - Kualanamu (jalur ganda), Sumut 4.00 Km'sp 53,065,430 4.00 Km'sp Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Sumut (termasuk emplasemen) Pkt 11,655,153 Pkt 261,306,122.0 pkt 316,093,488 21.0 Km'sp 750,000,000 21.00 Km'sp Binjai - Besitang (Reaktivasi) Pkt 217,747,296 78.4 Km'sp 179,761,281.0 9.6 Km'sp 269,641,923 88.00 Km'sp

Medan - Gabion/Belawan, Sumut (elevated track) -

Rantauprapat-Duri-Dumai Pkt 250,000,000.0 pkt 400,000,000 33 Km'sp 1,120,000,000 33.00 Km'sp

Rantauprapat-Gunung Tua-Padang Sidempuan-Sibolga (tahap 1) Pkt 10,000,000 -

Siantar - Prapat & Medan - Deli Serdang - Karo (tahap 1) Pkt 10,000,000 -

Pekanbaru-Muara Lembu-Teluk Kuantan-Muaro pkt 10,000,000 -

Duri - Pekanbaru Km'sp Pkt 10,000,000 -

Padang - Duku - Bandara Internasional Minangkabau (BIM) 1.72 Km'sp 14,156,000 2.3 Km'sp 253,611,717.0 ` 4.00 Km'sp

Pariaman - Naras - Sungai Limau, Sumbar (reaktivasi) -

Padang - Pulo Aer, Sumbar (reaktivasi) -

Padang Panjang - Bukit Tinggi - Payakumbuh - Limbanang, Sumbar (Reaktivasi) -

Muaro Kalaban - Muaro- Logas, Sumbar (reaktivasi) Pkt 4,195,837.0 pkt 20,000,000 16.0 Km'sp 155,000,000 16.00 Km'sp

Shortcut Padang-Solok (tahap pertama) Pkt -

Batu Ampar - Bandara Hang Nadim, Kep. Riau Km'sp Km'sp -

Pekanbaru - Jambi Km'sp Km'sp -

Jambi - Palembang Km'sp Km'sp -

Muara Enim - Lahat, Sumsel (Jalur Ganda) Km'sp -

Baturaja - Martapura, Sumsel (Jalur Ganda) Pkt 45,957,395.00 32.0 Km'sp 334,500,000.0 32.00 Km'sp

Prabumulih - Kertapati (jalur ganda), Sumsel 47.95 Km'sp 1,177,773,000 78.0 Km'sp 393,708,035.0 Km'sp Km'sp 125.95 Km'sp Tanjung Enim-Tanjung Api Api (pendanaan alternatif) Km'sp 30,000,000 -

Simpang - Tanjung Api-Api (perpanjangan), Sumsel (tahap pertama) Km'sp 363,999,610 pkt 10,000,000 -

Pembangunan LRT Provinsi Palembang Pkt 1,259,308,400.00 Pkt 1,123,419,919.00 46.0 Km'sp 3,922,177,833 Pkt 46.00 Km'sp

Pembangunan LRT Medan (pendanaan alternatif) Km'sp 10,000,000 -

Pembangunan LRT Batam (pendanaan alternatif) Km'sp 10,000,000 - Indralaya - Kampus Unsri (perpanjangan), Sumsel Pkt 20,000,000 -

Tanjung Karang - Pelabuhan Panjang, Lampung Km'sp 105,000,000 -

Cempaka-Rejosari (jalur ganda) 9.0 Km'sp 70,515,272 62.0 Km'sp 1,860,000,000 71.00 Km'sp

Sukamenti - Tarahan, Lampung (jalur ganda) pkt 20,000,000 -

Tarahan (KM3) - Bakauheni (tahap pertama) Pkt 25,000,000 -

-

KORIDOR PULAU JAWA - BALI 18.20 Km'sp 606,630,518 27.69 Km'sp 4,712,401,814 34.2 Km'sp 11,796,370,244 261.3 Km'sp 19,660,100,677 330.0 Km'sp 21,539,470,042 671.34 Km'sp Maja - Rangkasbitung (jalur ganda) Km'sp 17,647,011 3.00 Km'sp 13,098,338.00 10.0 Km'sp 208,378,363.0 - Km'sp 182,328,767 13.00 Km'sp

Maja - Rangkasbitung (Test Track) 10.0 Km'sp 350,000,000 10.00 Km'sp

Rangkasbitung - Merak (jalur ganda) Km'sp pkt 10,000,000 -

Cilegon - Anyer Kidul (Reaktivasi) pkt 10,000,000 -

Rangkasbitung - Labuan - Saketi - Bayah (Reaktivasi) tahap pertama pkt 10,000,000 -

Tonjong - Pelabuhan Bojonegara pkt 10,000,000 -

QW Pondok Jati - Rajawali - Kampung Bandan - Duri - Tanah Abang - Manggarai - Pondok Jati (Jalur KA Layang 7.7 Km'sp 3,339,000,000 7.70 Km'sp Loopline Jabodetabek) (pendanaan alternatif)

Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang (Double double track termasuk elektrifikasi dan fasilitas Pkt 338,909,324 Pkt 510,192,964.00 Pkt 489,000,000.0 Pkt 478,600,594 8.4 Km'sp 231,206,441 8.40 Km'sp perkeretaapian) --> Paket A dan B1

Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang (Double double track termasuk elektrifikasi dan fasilitas Pkt 530,000,000.00 Pkt 370,000,000.0 24.2 Km'sp 483,137,586 24.20

perkeretaapian) --> Paket B21

Citayam - Nambo (jalur ganda) pkt 10,000,000 -

KA Bandara Soekarno Hatta International Airport (SHIA) (pendanaan alternatif) 24.2 Km'sp 700,000,000 Km'sp 24.20 Km'sp

Pembangunan LRT Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi (pendanaan alternatif) 1,035,000,000.0 pkt 7,125,746,362 86.0 Km'sp 8,657,051,989 86.00 Km'sp

Pembangunan LRT DKI Jakarta (pendanaan alternatif) Pkt 3,200,000,000 11.6 Km'sp 2,400,000,000 11.60 Km'sp

MRT Jakarta koridor Utara-Selatan (fase-1) pkt 1,200,000,000.00 pkt 3,600,000,000.0 pkt 4,800,000,000 31.4 Km'sp 2,400,000,000 31.40 Km'sp

MRT Jakarta koridor Utara-Selatan (fase-2) pkt 100,000,000 -

Pembangunan HST Jakarta - Bandung (pendanaan alternatif) pkt 700,000,000 - Pembangunan jalur KA baru lingkar luar Jabodetabek antara Parungpanjang - Citayam pkt 20,000,000 -

Pembangunan jalur KA baru lingkar luar Jabodetabek antara Nambo - Cikarang - Kalibaru (tahap pertama) pkt 20,000,000 -

Bogor-Sukabumi (jalur ganda) 4.5 Km'sp 135,000,000 10.0 Km'sp 675,000,000 14.50 Km'sp

Sukabumi-Cianjur-Padalarang pkt 50,000,000 -

Cibungur - Tanjungrasa, Jabar (termasuk penataan emplasemen) 1.2 Km'sp 8,267,107 1.20 Km'sp Cikarang-Pelabuhan Cilamaya

Jalan KA akses pelabuhan Patimban pkt 24,000,000 -

Cikampek - Padalarang (jalur ganda) pkt 10,000,000 -

REALISASI PEMBANGUNAN (CAPAIAN) 2015-2017 Target (RENSTA) 2018-2019 setelah direviu KP 881 TAHUN 2

NO KEGIATAN 2015 (Alokasi Anggaran & APBNP) 2016 2017 2018 2019 VOLUME BIAYA (Rp. 000) VOLUME BIAYA (Rp. 000) VOLUME BIAYA (Rp. 000) VOLUME BIAYA (Rp. 000) VOLUME BIAYA (Rp. 000) VOLUME

Padalarang - Bandung - Cicalengka (termasuk elektrifikasi) pkt 10,000,000 -

Metro Kapsul Bandung (pendanaan alternatif) pkt 10,000,000 -

Rancaekek - Tanjungsari (Reaktivasi) Pkt 10,000,000.0 12.0 Km'sp 360,000,000 12.00 Km'sp Tanjungsari - Kertajati pkt 20,000,000 -

Reaktivasi jalur KA antara Cirebon - Kadipaten dan pembangunan jalur KA baru antara Kadipaten - Bandara Pkt 10,000,000 -

Kertajati

Cangkring - Pelabuhan Cirebon pkt 10,000,000 -

Cicalengka - Banjar - Kroya (jalur ganda) tahap pertama Pkt 30,000,000 -

Banjar - Pangandaran - Cijulang (reaktivasi) tahap pertama Pkt 20,000,000 -

Cirebon - Kroya (Purwokerto - Kroya - jalur ganda) 17.00 Km'sp 101,562,475 Pkt 124,137,785.00 Pkt 70,266,352.0 27.0 Km'sp 562,434,980 44.00 Km'sp

Purwokerto - Wonosobo (reaktivasi) tahap pertama Pkt 10,000,000 -

Maos - Cilacap (termasuk akses ke Pelabuhan) pkt 20,000,000 -

Kroya - Kutoarjo Pkt 758,223,301.0 pkt 800,846,000 76.0 Km'sp 1,429,211,612 76.00 Km'sp

Kedungjati - Tuntang (reaktivasi) Pkt 94,293,697 Pkt 10,000,000.0 pkt 20,000,000 5.0 Km'sp 125,000,000 5.00 Km'sp

Jerakah - Semarang Poncol - Semarang Tawang - Alastua (jalur KA layang)

Semarang - Pelabuhan Tanjung Mas (reaktivasi) Pkt 23,723,095.0 -

Solo - Semarang (jalur ganda) tahap pertama Pkt 30,000,000 -

Yogyakarta - Magelang (reaktivasi) tahap pertama Pkt 10,000,000 -

KA Bandara Adisumarmo 13.0 Km'sp 520,284,574 13.00 Km'sp

KA Bandara Kulonprogo (tahap 1) (pendanaan alternatif) Pkt 10,000,000 -

Kutoarjo-Purworejo (emplasemen)

Shortcut Solo Kota - Solo Jebres pkt 10,000,000 -

Surabaya - Kalimas & Sidotopo (jalur ganda) pkt 10,000,000 -

Jombang - Babat - Tuban (reaktivasi) pkt 10,000,000 -

Kandangan - Pelabuhan Teluk Lamong (pendanaan alternatif) Pkt 10,000,000 -

Solo - Paron 24.7 Km'sp 45,831,800.00 Pkt 347,488,780.0 42.0 Km'sp 571,387,509 4.3 Km'sp 129,000,000 71.00 Km'sp

Paron - Madiun (jalur ganda), Jatim (termasuk emplasemen) Pkt 45,950,904 Pkt 185,026,900.0 53.0 Km'sp 363,000,000 53.00 Km'sp

Madiun - Mojokerto - Wonokromo (jalur ganda) Pkt 2,289,140,927.00 Pkt 789,263,453.0 86.0 Km'sp 1,217,334,305 42.0 Km'sp 1,600,000,000 128.00 Km'sp Perkotaan Surabaya (Reaktivasi Tram Kalimas - Wonokromo, Jalur Ganda Wonokromo - Sidoarjp, KA Bandara 17.1 Km'sp 300,000,000 17.14 Km'sp Juanda)

Tulangan - Gununggangsir 20.0 km'sp 700,000,000 20.00 Km'sp

Kalisat - Panarukan (reaktivasi) tahap pertama Pkt 10,000,000 -

Bangil - Banyuwangi (jalur ganda) tahap pertama Pkt 20,000,000 -

Bandara Ngurah Rai – Denpasar - Mengwi, Gilimanuk - Padang Bai tahap pertama Pkt 10,000,000 -

-

KORIDOR PULAU SULAWESI 16.1 Km'sp 698,427,794 Km'sp - Km'sp 856,955,532 32.7 Km'sp 1,500,000,000 73.0 Km'sp 2,320,584,234 121.80 Km'sp Makassar - Pare-Pare 16.10 Km'sp 698,427,794 Pkt 856,955,532.0 32.7 Km'sp 1,500,000,000 63.0 Km'sp 1,860,584,234 111.80 Km'sp

Manado - Bitung 10.0 Km'sp 340,000,000 10.00 Km'sp

Isimu-Kota Gorontalo-Taludaa-Molibagu-Tutuyan-Belang-Kema-Bitung pkt 30,000,000 -

Parepare-Pinrang-Polewali-Wonomulyo-Majene-Mamuju - Palu - Isimu (tahap pertama) Pkt 30,000,000 -

Makassar-Sungguminasa-Takalar-Jeneponto-Bantaeng-Bulukumba-Sinjai-Watampone (tahap pertama) Pkt 30,000,000 -

Makassar-Pare Pare segmen E&F pkt 30,000,000 -

-

KORIDOR PULAU KALIMANTAN Km'sp - Km'sp - - 0 Km'sp 280,000,000 - Km'sp

Tanjung - Paringin - Barabai - Rantau - Martapura - Bandara Syamsuddin Noor - Banjarmasin pkt 40,000,000 -

Balikpapan - Samarinda pkt 40,000,000 -

Tanjung - Tanah Grogot - Balikpapan & Samarinda - Tanjung Redep - Batas Negara (tahap pertama) pkt 40,000,000 -

Palangkaraya - Pulang Kipas - Kuala Kapuas - Marabahan - Banjarmasin & Palangkaraya - Sangau - Pontianak - pkt 40,000,000 -

Batas Negara (tahap pertama)

Kutai Barat-Paser-Balikpapan (pendanaan alternatif) Pkt 40,000,000 -

Gunung Mas - Katingan (pendanaan alternatif) Pkt 40,000,000 -

Tabang-Maloy (pendanaan alternatif) Pkt 40,000,000 -

-

KORIDOR PULAU PAPUA Km'sp - Km'sp - - pkt 30,000,000 - Km'sp

LAMPIRAN C DAFTAR PROYEK PEMBANGUNAN SUBSEKTOR PERKERETAAPIAN DENGAN POTENSI SKEMA PENDANAAN ALTERNATIF

REALISASI PEMBANGUNAN (CAPAIAN) 2015-2017

Capaian Pembangunan

2015-2017

Target (RENSTA) 2018-2019 setelah direviu KP 881 TAHUN 2018

NO KEGIATAN 2015 (Alokasi Anggaran &

APBNP)

2016

2017

2018

2019

(Reviu Renstra Kemenhub

2015-2019)

VOLUME BIAYA (Rp.

000) VOLUME BIAYA (Rp. 000) VOLUME BIAYA (Rp. 000) EVALUASI VOLUME BIAYA (Rp. 000) VOLUME BIAYA (Rp. 000) VOLUME

Pembangunan Jalan Rel/Emplasemen - Km'sp - - Km'sp 1,200,000,000 24.20

Km'sp 7,503,760,000 24.20 Km'sp 11.60 Km'sp 15,514,076,362 117.40 Km'sp 12,097,051,989 153.20 Km'sp

KORIDOR PULAU SUMATERA - Km'sp - - Km'sp - 0 Km'sp - 0 Km'sp 0 Km'sp - 0 Km'sp 50,000,000 - Km'sp Tanjung Enim-Tanjung Api Api (pendanaan alternatif) 0 Km'sp 30,000,000 -

Pembangunan LRT Medan (pendanaan alternatif) 0 Km'sp 10,000,000 -

Pembangunan LRT Batam (pendanaan alternatif) 0 Km'sp 10,000,000 -

KORIDOR PULAU JAWA - BALI - Km'sp - 0 Km'sp 1,200,000,000 24.2 Km'sp 7,503,760,000 24.2 Km'sp 11.6 Km'sp 15,514,076,362 117.4 Km'sp 11,867,051,989 153.20 Km'sp KA Bandara Soekarno Hatta International Airport (SHIA) (pendanaan alternatif) 24.2 Km'sp 700,000,000 24.2 Km'sp 24.20 Km'sp

Pembangunan LRT Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi (pendanaan alternatif) 1,035,000,000.0 0 Pkt pkt 7,125,746,362 86.0 Km'sp 8,657,051,989 86.00 Km'sp

Pembangunan LRT DKI Jakarta (pendanaan alternatif) Pkt 2,168,760,000 0 11.6 Km'sp 3,588,330,000 11.60 Km'sp

MRT Jakarta koridor Utara-Selatan (fase-1) pkt 1,200,000,000.00 pkt 3,600,000,000.0 0 pkt pkt 4,800,000,000 31.4 Km'sp 2,400,000,000 31.40 Km'sp

MRT Jakarta koridor Utara-Selatan (fase-2) 0 pkt 100,000,000 -

Pembangunan HST Jakarta - Bandung (pendanaan alternatif) 0 pkt 700,000,000 -

Metro Kapsul Bandung (pendanaan alternatif) 0 pkt 10,000,000 -

KORIDOR PULAU SULAWESI 0 Km'sp - Km'sp - Km'sp - 0 Km'sp - Km'sp - - Km'sp 30,000,000 - Km'sp Makassar-Pare Pare segmen E&F 0 pkt 30,000,000 -

0 -

KORIDOR PULAU KALIMANTAN Km'sp - Km'sp - - 0 0 Km'sp 120,000,000 - Km'sp Kutai Barat-Paser-Balikpapan (pendanaan alternatif) Pkt 40,000,000 -

Gunung Mas - Katingan (pendanaan alternatif) Pkt 40,000,000 -

Tabang-Maloy (pendanaan alternatif) Pkt 40,000,000 -

-

KORIDOR PULAU PAPUA Km'sp - Km'sp - - 0 pkt 30,000,000 - Km'sp Sorong - Manokwari & Jayapura - Sarmi (tahap pertama) pkt 30,000,000 -

kementerian perhubungan bidang ...djka.dephub.go.id/uploads/201912/rev_renstra_ke_-_3...perhubungan...

Documents