kementerian pendidikan dan kebudayaan · bab iv target kinerja dan kerangka pendanaan 23 4.1 target...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RENCANA STRATEGIS
LLDIKTI WILAYAH VIII
TAHUN 2020 – 2024
DENPASAR
2020
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis
(Renstra) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII periode 2020-2024,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Renstra ini merupakan rencana dari LLDIKTI
Wilayah VIII untuk lima tahun ke depan yang disusun dengan mengacu pada berbagai
dokumen, yakni Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,
serta Peraturan Menteri Pendidikan No. 34 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
Tujuan pembuatan renstra ini adalah sebagai arahan umum untuk menjalankan
kegiatan-kegiatan di LLDIKTI Wilayah VIII. Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya
jika tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang professional, inovatif dan motivasi yang
tinggi dari setiap pelaku kegiatan di lingkungan LLDIKTI Wilayah VIII.
Penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
berkonstribusi dalam penyusunan Renstra LLDIKTI Wilayah VIII periode tahun 2020-2024.
Kami mengajak semua pihak untuk berkomitmen kuat guna mensukseskan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi dan upaya yang telah digariskan dalam Renstra ini. Terima
kasih.
Denpasar, Agustus 2020
Kepala LLDIKTI Wilayah VIII
Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si
NIP. 196002091987031002
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
DAFTAR GAMBAR 4
BAB I PENDAHULUAN 5
1.1. Kondisi Umum LLDIKTI Wilayah VIII 5
1.2 . Permasalahan dan Potensi LLDIKTI Wilayah VIII 6
1.3 . Tantangan Pembangunan LLDIKTI Wilayah VIII 7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS 8
2.1. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 8
2.2. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11
2.3. Tata Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 12
2.4. Tujuan Strategis 14
2.5. Sasaran Strategis LLDIKTI Wilayah VIII 15
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN 16
3.1. Strategi Kebijakan 16
3.2. Arah Kebijakan 16
3.3 Landasan Regulasi 16
3.4 Kerangka Kelembagaan 18
3.5 Garis Besar Kebijakan Mutu 18
3.5.1 Pernyataan Mutu 18
3.5.2 Isi Kebijakan 19
3.5.3 Model Manajemen Mutu 19
3.6 Organisasi Unit Penjaminan Mutu LLDIKTI Wilayah VIII 21
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 23
4.1 Target Kinerja Tahun 2020 – 2024 23
4.2 Kerangka Pendanaan 32
BAB V PENUTUP 35
3
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan LLDIKTI……… ………………………… 23
Tabel 2 Sasaran Meningkatnya Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi...………24
Tabel 3 Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam Rangka Meningkatnya Mutu
Pendidikan……………………………………………………………………………. 24
Tabel 4 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis LLDKTI Wilayah VIII 2020..……………… 33
Tabel 5 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis LLDIKTI Wilayah VIII 2021 – 2024.……… 34
4
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Profil Pelajar Pancasila……………………. ……………….……………………. 9
Gambar 2. Struktur Organisasi LLDIKTI Wilayah VIII ……………….…………………….19
5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII dan selanjutnya disingkat
dengan LLDIKTI Wil. VIII adalah merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mempunyai tugas dan fungsi di
bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi (Dikti) di wilayah kerja
(Bali & NTB), yang dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga dan bertanggung jawab
kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendibud) RI. Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, maka tugas pokok LLDIKTI adalah
menyelenggarakan fungsi: (a). pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi di wilayah
kerjanya; (b). pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
tinggi di wilayah kerjanya; (c). pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan
perguruan tinggi di wilayah kerjanya; (d). pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan
tinggi dalam penjaminan mutu eksternal di wilayah kerjanya; (e). pelaksanaan evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi di wilayah
kerjanya; (f). pengelolaan data dan informasi di bidang mutu pendidikan tinggi di
wilayah kerjanya; dan (g). pelaksanaan administrasi LLDIKTI
Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab perguruan tinggi (PT)
melaksanakan pendidikan nasional, maka dipandang perlu dikembangkan kemampuan
PT berlandaskan pola pendidikan nasional dengan memperhatikan ciri-ciri khas masing-
masing PT. Selanjutnya untuk mencapai maksud tersebut di atas, dipandang perlu
dilaksanakan peningkatan dan pengembangan PT sesuai dengan pertumbuhan dan
pengembangan PT.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi,
Wilayah Kerja LLDIKTI terbagi menjadi 16 (enam belas) wilayah, yaitu:
1. LLDIKTI Wilayah I di Medan (Sumatra Utara);
2. LLDIKTI Wilayah II di Palembang (Sumatra Selatan, Lampung dan Bengkulu);
3. LLDIKTI Wilayah III di Jakarta (Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta);
4. LLDIKTI Wilayah IV di Bandung (Jawa Barat dan Banten);
6
5. LLDIKTI Wilayah V di Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta);
6. LLDIKTI Wilayah VI di Semarang (Jawa Tengah);
7. LLDIKTI Wilayah VII di Surabaya (Jawa Timur);
8. LLDIKTI Wilayah VIII di Denpasar (Bali & NTB);
9. LLDIKTI Wilayah IX di Ujung Pandang (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara);
10. LLDIKTI Wilayah X di Padang (Sumatra Barat, Riau dan Jambi);
11. LLDIKTI Wilayah XI di Banjarmasin (Kalimantan Selatan, kalimantan Barat,
Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah);
12. LLDIKTI Wilayah XII di Ambon (Maluku, Maluku Utara);
13. LLDIKTI Wilayah XIII di Daerah Istimewa Aceh
14. LLDIKTI Wilayah XIV di Papua.
15. LLDIKTI Wilayah XV di Kupang.
16. LLDIKTI Wilayah XVI di Gorontalo
Selanjutnya sebagai gambaran perjalanan wilayah kerja LLDIKTI VIII (d/h
Kopertis VIII), yakni ketika baru mulai berdiri hanya menaungi 17 PT yang tersebar di
3 provinsi. Tujuh belas PT tersebut berada di Provinsi Bali sebanyak 10 PT, di Provinsi
Nusa Tenggara Barat 4 PT dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 3 PT. Setelah berjalan
kurang lebih 36 tahun, terjadi perubahan jumlah perguruan Tinggi, yakni menjadi 161
PTS dengan penyebaran di Provinsi Bali sebanyak 58 PT, di Provinsi Nusa Tenggara
Barat sebanyak 51 PT dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 52 PT. Namun sejak
terbentuknya LLDIKTI Wil. XV mulai April 2019, maka jumlah PT yang dilayani
LLDIKTI Wil VIII menurun menjadi hanya 109 PT.
1.2 Permasalahan dan Potensi Pembangunan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VIII
Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa LLDIKTI VIII yang meliputi wilayah
kerja Propinsi Bali dan Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sampai dengan tahun 2020
melayani 109 PT. Seluruh PT tersebut terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Universitas, 8
(delapan) Institut, 5 (lima) Politeknik, 54 (lima puluh empat) Sekolah Tinggi, 12 (dua
belas) Akademi dan 2 (dua) Akademi Komunitas, dengan rincian 58 PT berada di
Provinsi Bali dan 51 PT berada di Provinsi NTB.
Jumlah dosen PNS dpk LLDIKTI Wil. VIII sebanyak 607 orang dan dosen yayasan
sebanyak 2.613 orang dengan sebaran 22 orang bekualifikasi Guru Besar (Profesor), 299
7
orang berkualifikasi Lektor Kepala, 250 orang berkualifikasi Lektor dan 33 orang
berkualifikasi assisten ahli dan tenaga pengajar sebanyak 3 orang. Informasi mengenai
jenjang pendidikan dosen, yaitu sebanyak 535 orang sudah menyelesaikan pendidikan
tingkat Doktor (S3), 8.046 orang Magister (S2), 536 orang sarjana (S1), 29 orang sarjana
(D4), dan masih 3 orang diploma (D3) Sedangkan untuk pendidikan SP1 sebanyak 31
orang dan 41 orang berpendidikan profesi. Jumlah penerima tunjangan sertifikasi dosen
(serdos) sampai tahun 2020 sebanyak 3.161 orang yang terdiri dari PNS dpk sebanyak
549 orang dan Dosen Tetap yayasan Sebanyak 2.612 orang, sedangkan jumlah dosen
yang sedang studi lanjut sebanyak 84 orang dengan sebaran studi di luar negeri sebanyak
80 orang dan dalam negeri 64 orang.
Kondisi akreditasi institusi dan program studi sampai tahun 2020 adalah sebanyak
64 PT sudah terakreditasi institusi dengan nilai B sebanyak 23 PT dan nilai C sebanyak
41 PT. Program studi yang sudah terakreditasi sebanyak 471 Prodi dengan sebaran nilai
A sebanyak 23 Prodi, nilai B sebanyak 263 Prodi dan nilai C sebanyak 185 Prodi. Dengan
demikian, masih 42 PT belum terakreditasi intitusinya, dan sebanyak 36 Prodi belum
terakreditasi. Padahal berdasarkan UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
dinyatakan bahwa semua prodi dan institusi atau perguruan tinggi sudah harus
terakreditasi paling lambat tgl 14 Agustus 2014.
1.3 Tantangan Pembangunan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
Memperhatikan cakupan wilayah kerja LLDIKTI Wil. VIII yang meliputi 2 (dua)
provinsi dengan kondisi geografis tersebar di 3 pulau (Bali, Lombok dan Sumbawa),
mengakibatkan adanya timbul beberepa permasalahan, seperti:
1. Keberadaan PT di lingkungan LLDIKTI Wil. VIII terutama di wilayah provinsi NTB
yang terbagi dua pulau yaitu pulau Lombok dan pulau Sumbawa sehingga dalam
melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di
wilayah tersebut membutuhkan waktu yang lebih panjang dan biaya yang lebih
tinggi dibandingkan PT yang sebarannya pada satu provinsi dan satu pulau.
2. Kultur masyarakat di masing masing provinsi relatif berbeda dan memiliki ciri yang
khas, sehingga dalam melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan
pendidikan tinggi diperlukan beragam strategi, upaya dan pendekatan.
3. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai motor utama penyelenggara
pendidikan tinggi masih memerlukan peningkatan dalam mutu penyelengaraan
pendidikan Tinggi.
8
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN STRATEGIS
2.1 Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan Sumber
Daya Manusia (SDM) melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu
pendidikan dan memajukan kebudayaan, maka Kemendikbud dalam menentukan visi
kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada
RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024
adalah:
Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung
terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki
secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas
dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang
pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan
kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong,
Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja
bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden
tersebut.
Gambar 1. Profil Pelajar Pancasila
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk
mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui
terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa
kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global
9
Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai
dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar
Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar
sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan
berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan
kreatif, seperti ditunjukkan oleh Gambar 1. di atas.
Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:
(1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia
Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak
mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha
Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman
tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa
kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c)
akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.
(2) Berkebinekaan global
Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan
tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga
menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru
yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari
berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan
komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung
jawab terhadap pengalaman kebinekaan.
(3) Bergotong royong
Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan
untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang
dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong
royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.
(4) Mandiri
Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung
jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari
kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.
(5) Bernalar kritis
Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik
10
kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi,
menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari
bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan,
menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir,
dan mengambil keputusan.
(6) Kreatif
Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang
orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari
menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang
orisinal.
Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya
Indonesia dan Pancasila yang adalah pondasi bagi segala arahan pembangunan nasional.
Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat
Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global, dapat
menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam
budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya.
Dalam kurun waktu 2020-2024, Kemendikbud sebagai kementerian yang membantu
Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan,
sejalan dengan pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045
berupaya melakukan transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan di
Indonesia. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam menghadapi tantangan Abad 21, perlu
melakukan transformasi dan perbaikan signifikan di bidang pendidikan dan kebudayaan
Indonesia. Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang pendidikan Kemendikbud akan
terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan pendidikan
dasar dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu,
Kemendikbud juga melaksanakan pembangunan pendidikan tinggi di seluruh wilayah
Indonesia. Agar terwujud masyarakat Indonesia yang merupakan pembelajar seumur hidup,
layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi perlu diperluas tanpa pembedaan atas faktor
apapun. Satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta bersama-sama dalam
mengupayakan pengembangan potensi peserta didik lewat olah hati, pikir, rasa dan raga yang
seimbang demi terwujudnya insan-insan yang berketuhanan dan berakhlak mulia. Hal tersebut
11
tidak dapat terjadi tanpa komitmen semua pemangku kepentingan pendidikan, baik yang
berada dalam pemerintahan maupun masyarakat luas, dalam mengelola dan membiayai
pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus
memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun
kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan
ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan
demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan
dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia. Semakin maraknya industri kreatif
berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan.
Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata
menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi
antara kebudayaan dan industri membangun insan-insan Indonesia yang adaptif dalam
menghadapi perubahan zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa
meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya. Di sisi lain, kondisi SDM di bidang
kebudayaan, yang merupakan komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu
diperkuat. Pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda
perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya,
pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih
dikenal di kancah internasional.
2.2 Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan
kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu
menjabarkan misi, yaitu:
1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan,
didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung
transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.
12
2.3 Tata Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan
mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai
Kemendikbud dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Tata nilai
yang diutamakan pada Renstra Kemendikbud 2020-2024 ini adalah sebagai berikut:
1. Integritas
Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan
perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai Kemendikbud diharapkan konsisten dan
teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal
kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan.
Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:
a. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan;
b. Jujur dalam segala tindakan;
c. Menghindari benturan kepentingan;
d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
g. Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;
h. Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; dan
i. Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan.
2. Kreatif dan Inovatif
Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru
yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut
dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:
a. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap
permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru:
b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan:
c. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;
d. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;
e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan
efisien;
f. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;
g. Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan
h. Tidak monoton;
13
3. Inisiatif
Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari
pekerjaan. Pegawai Kemendikbud sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu
perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil
pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah. Indikator
dari nilai inisiatif adalah:
a. Responsif melayani kebutuhan pemangku kepentingan;
b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi;
c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu
mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah;
d. Tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan; dan
e. Tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari kegagalan, berargumentasi
bahwa apa yang Anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim.
4. Pembelajar
Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan
kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Kemendikbud harus berkeinginan dan berusaha
untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta
mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator yang
menunjukkan nilai pembelajar adalah:
a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan,
pengetahuan, dan pengalaman;
b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran;
c. Berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja;
d. Memanfaatkan waktu dengan baik;
e. Suka mempelajari hal yang baru; dan
f. Rajin belajar/bertanya/berdiskusi.
5. Menjunjung Meritokrasi
Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian
penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai Kemendikbud perlu memiliki
pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan
kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:
a. Berkompetisi secara profesional;
b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai;
c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja;
14
d. Tidak sewenang-wenang;
e. Tidak mementingkan diri sendiri;
f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya; dan
g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.
6. Terlibat Aktif
Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai
Kemendikbud semestinya suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan
dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nilai terlibat
aktif terlihat dari indikator:
a. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian;
b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja;
c. Peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar (tidak apatis); dan
d. Tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah.
7. Tanpa Pamrih
Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai
Kemendikbud, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang
tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya
pegawai Kemendikbud memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain
untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama.
Indikator nilai tanpa pamrih adalah:
a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan;
b. Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya;
c. Menunjukkan perilaku 4S (senyum, sapa, sopan, dan santun);
d. Tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa; dan
e. Tidak berburuk sangka kepada rekan kerja.
Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas di antara pegawai Kemendikbud semakin
dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai
dengan Visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 didukung oleh kinerja Kemendikbud
yang prima.
2.4 Tujuan Strategis
Adapun tujuan LLDIKTI Wil. VIII merujuk kepada tujuan Kemendikbud yaitu:
1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
15
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta
didik;
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter;
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, Bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam
pendidikan; dan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan
akuntabel.
2.5 Sasaran Strategis Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran strategis sesuai
dengan perjanjian kinerja tahun 2020-2024 dalam rangka menyelesaikan permasalahan-
permasalahan dalam kurun waktu 2020-2024. Sasaran strategis (2020-2024) tersebut adalah
seperti berikut ini.
1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan PT di lingkungan LLDIKTI Wil.
VIII;
2. Mendorong peningkatan kualitas kelembagaan PT di lingkungan LLDIKTI Wil. VIII;
3. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia PT di lingkungan
LLDIKTI Wil. VIII;
4. Mendorong peningkatan produktivitas penelitian tenaga edukasi dan mahasiswa PT di
lingkungan LLDIKTI Wil. VIII;
5. Mendorong kemampuan inovasi dan kreativitas mahasiswa PT di lingkungan LLDIKTI
Wil. VIII.
16
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, LANDASAN REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang
bagaimana PemeLLDIKTI Wil. VIII mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.
Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam pembangunan pendidikan (strategy
focussed- management).
3.1 Strategi Kebijakan
Tugas pokok dan fungsi LLDIKTI Wil. VIII yakni melaksanakan fasilitasi peningkatan
mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. Strategi kebijakan diantaranya:
1. Peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan Perguruan Tinggi;
2. Peningkatan kualitas PT sehat agar tercipta atmosfir akademik yang kondusif;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Perguruan Tinggi;
4. Peningkatan jumlah penelitian, publikasi nasional dan internasional bagi tenaga edukatif;
5. Peningkatan inovasi dan kreatifitas mahasiswa menuju kemandirian; dan
6. Mewujudkan tata kelola yang akuntabel, transparan serta kualitas layanan dan dukungan
yang tinggi pada PT di lingkungan LLDIKTI Wil. VIII.
3.2 Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas wawasan dan pemahaman penyelenggara pendidikan tinggi di PT
terhadap berbagai kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah;
2. Meningkatkan ketaat-asasan penyelenggara pendidikan tinggi di PT dalam rangka
meminimumkan penyimpangan maupun pelanggaran terhadap regulasi;
3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh elemen penyelenggara pendidikan tinggi,
dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja LLDIKTI
Wil. VIII.
3.3 Landasan Regulasi
Untuk mewujudkan rencana strategis (renstra) menjadi dasar merumuskan kegiatan
operasional teknis, maka acuan utama adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku
seperti berikut ini.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
17
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 29 Tahun
1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap;
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi;
9. Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan
Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan
Tinggi;
12. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN
serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PT;
13. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024;
14. Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan
Tinggi;
15. Permendikbud Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi;
16. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Type B;
17. Keputusan MenristekDikti Nomor 841/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepala LLDIKTI Wil. VIII (Bali & NTB) Periode Tahun 2018-2022;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan
19. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator
Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di
Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020.
18
3.4 Kerangka Kelembagaan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi, susunan organisasi LLDIKTI Wil. VIII adalah sebagai berikut:
STRUKTUR ORGANISASI LLDIKTI WILAYAH VIII
Gambar 2. Struktur Organisasi LLDIKTI Wilayah VIII
3.5 Garis Besar Kebijakan Mutu
3.5.1 Pernyataan Mutu
Pernyataan Mutu LLDIKTI Wil. VIII sebagai berikut.
“LLDIKTI Wil. VIII berkomitmen dan konsisten untuk memberi layanan yang
berkualitas menuju perguruan tinggi yang sehat”
19
3.5.2 Isi Kebijakan
LLDIKTI Wil. VIII berkomitmen kuat untuk memenuhi kebutuhkan stakeholder
dengan mengimplementasikan sistem manajemen mutu melalui perbaikan
berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen akan:
a. meningkatkan kepuasan stakeholders melalui peningkatan mutu kegiatan
administrasi serta pelayanan yang memadai;
b. menyediakan personel dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk
memberikan kontribusi optimal pada pelayanan untuk fasilitasi peningkatan
mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerja;
c. meningkatkan mutu serta manajemen lembaga melalui perbaikan tata cara
kerja dan tata kelola organisasi ke arah efisiensi dan efektivitas;
d. meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait sebagai bagian
pengembangan dan peningkatan mutu organisasi serta promosi organisasi;
e. menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai untuk menunjang kegiatan
administrasi serta pelayanan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan
perguruan tinggi di wilayah kerja;
f. memperbaiki dan mengembangkan pengelolaan data dan informasi dalam
menunjang pertanggungjawaban kegiatan administrasi serta pelayanan
dalam rangka pemetaan mutu pendidikan tinggi di wilayah kerja.
3.5.3 Model Manajemen Mutu
Sistem manajemen mutu LLDIKTI Wil. VIII dirancang, dilaksanakan, dan
ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan
mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan
Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini setiap
LLDIKTI wajib menyusun Peta Proses Bisnis dan SOP. Pendekatan yang
digunakan dan menjadi dasar penyusunan Proses Bisnis tersebut adalah
manajemen proses bisnis. Menurut pendekatan ini, penyusunan proses bisnis
merupakan suatu siklus. Siklus dimaksud adalah sebagai berikut.
20
Dalam siklus tersebut, penyusunan proses bisnis diawali dengan aktivitas Analisis
Kebutuhan, yang kemudian dilanjutkan dengan aktivitas Perancangan dengan
menggunakan Pemodelan Proses. Apabila penyusunan dan pengembangan model
telah selesai dan telah mememuhi prinsip-prinsip penyusunan, maka Proses Bisnis
harus dapat terimplementasi dengan baik untuk dapat diketahui manfaat dan
keberhasilannya. Setelah teruji dan memenuhi kriteria yang diharapkan selama
implementasi, selanjutnya dilakukan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku dan
pemberlakuan di Unit Kerja. Pemberlakuan dilakukan dengan dukungan
infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Selanjutnya Proses Bisnis yang
terbentuk dilakukan pemantauan secara berkesinambungan dan evaluasi
berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk mengukur efektivitas dan kehandalannya.
Peta Proses Bisnis tersebut digunakan oleh LLDIKTI Wil. VIII untuk dasar
penataan organisasi, penyusunan dan perbaikan SOP, standar pelayanan publik dan
analisis jabatan. Penyusunan SOP dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan
efektifitas, berorientasi pada pelanggan, kejelasan dan kemudahan, keselarasan,
keterukuran, dinamis, kepatuhan dan kepastian hukum. Penyusunan SOP dilakukan
melalui tahapan: a. persiapan; b. identifikasi kebutuhan; c. analisis kebutuhan; d.
penulisan; e. verifikasi dan uji coba; f. pelaksanaan; g. sosialisasi; h. pelatihan dan
pemahaman; dan i. pemantauan dan evaluasi seperti siklus berikut.
21
Pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP pada LLDIKTI Wil. VIII
dilakukan oleh Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi organisasi dan tata laksana,
dalam hal ini oleh Tim Penjaminan Mutu LLDIKTI Wil. VIII. Pemantauan dan evaluasi
Peta Proses Bisnis dan SOP dimaksud dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP menjadi dasar
untuk melakukan penyempurnaan Peta Proses Bisnis dan SOP.
3.6 Organisasi Unit Penjaminan Mutu LLDIKTI Wilayah VIII
Kedudukan Unit Penjaminan Mutu LLDIKTI Wil. VIII, dalam stutur organisasai
LLDIKTI Wil. VIII diletakkan di bawah koordinasi Bagian Akademik, Kemahasiswaan,
dan Sumber Daya. Unit Penjaminan Mutu LLDIKTI Wil. VIII secara internal bertugas
memberikan masukan tentang fasilitasi mutu internal kepada Sekretaris Pelaksana
LLDIKTI Wil. VIII melalui Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Sumber Daya
pada input dan proses dalam pengambilan kebijakan peningkatan mutu layanan LLDIKTI
Wil. VIII. Secara eksternal, Unit Penjaminan Mutu LLDIKTI Wil. VIII bertugas
22
memberikan masukan kepada Kepala LLDIKTI Wil. VIII khususnya pada implementasi
peningkatan kualitas SPMI dan SPME di setiap Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI
Wil. VIII. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Kepala LLDIKTI Wil. VIII
tentang penjaminan dan peningkatan mutu dalam aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi
(pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), serta memfasilitasi dan
mendampingi Program Studi dalam mempersiapkan dokumen dan visitasi untuk
pengajuan status Akreditasi.
23
BAB IV
TARGET KINERJA
DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja Tahun 2020 - 2024
Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2020-2024
selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor
754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun
2020maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menggambarkan tingkat
ketercapaian indikator sasaran strategis tersebut. Secara lebih rinci IKU LLDIKTI Wil. VIII
dan target yang akan dicapai pada periode 2020-2024, sebagaimana tercermin pada Lampiran
II Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 sebagai berikut:
Tabel 1. Sasaran 1: Meningkatkan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi (LLDIKTI)
Indikator
Kinerja
Utama
Base Line Perhitungan Target (%)
Tahun 2020
Target
(%)
Tahun
2021
Target
(%)
Tahun
2022
Target
(%)
Tahun
2023
Target
(%)
Tahun
2024
Keunggulan
layanan Jumlah layanan tepat waktu 95,24 95,24 95,24 95,24 95,24
Arsitektur
Perguruan
Tinggi Swasta
(PTS)
Jumlah PTS dengan peringkat
akreditasi unggul
81,48 83,33 87,04 92,59 100
Jumlah PTS dengan lebih dari
3.00O (tiga ribu) mahasiswa
yang terdaftar
Jumlah PTS yang
berkonsolidasi dengan PTS lain.
24
Tabel 2. Sasaran 2: Meningkatnya Efektifitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi
Tabel 3. Sasaran 3: Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi Dalam Rangka
Meningkatkan Mutu Pendidikan
Indikator
Kinerja Utama Base Line Perhitungan
Target
(%)
Tahun
2020
Target
(%)
Tahun
2021
Target
(%)
Tahun
2022
Target
(%)
Tahun
2023
Target
(%)
Tahun
2024
Link and match
PTS
Jumlah PTS yang berhasil
meningkatkan kinerja dengan
meningkatkan jumlah dosen
yang berkegiatan tridarma di
luar kampus 70,37 77,4 85,15 93,66 100
Jumlah program studi yang
bekeria sama dengan mitra
Indikator
Kinerja Utama Base Line Perhitungan
Target
(%)
Tahun
2020
Target
(%)
Tahun
2021
Target
(%)
Tahun
2022
Target
(%)
Tahun
2023
Target
(%)
Tahun
2024
Kampus
Merdeka
Persentase PTS yang
memiliki lebih dari 30 % (tiga
puluh persen) lulusan Sl dan
D4 /D3 /D2 yang
menghabiskan paling sedikit
20 (dua puluh) sks
berkegiatan di luar kampus;
atau 9,26 10,19 11,2 12,33 13,56
Persentase PTS yang
memiliki lebih dari 30 % (tiga
puluh persen) lulusan Sl dan
D4 /D3 /D2 yang meraih
prestasi paling rendah tingkat
nasional.
Tiga dosa dan
antikorupsi
Jumlah PTS yang memiliki
kebijakan antiintoleransi,
antikekerasan seksual,
antiperundungan, dan
antikorupsi
72,22 79,44 87,39 100 100
25
Sasaran Kinerja 1. Meningkatkan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi (LLDIKTI)
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan A. Keunggulan layanan.
LLDIKTI Wilayah VIII memiliki 23 layanan, antara lain:
1. Layanan Pertimbangan Alih Bina PTS
2. Layanan Pertimbangan Perubahan Nama BHP
3. Layanan Pertimbangan Pendirian PTS dan Pembukaan Program Studi Baru
4. Layanan Pertimbangan Perubahan Bentuk PTS
5. Layanan Penyelesaian PTS Tidak Taat Azas
6. Layanan Pertimbangan Pengembangan Kampus dan Penyelenggaraan Perkuliahan di
Luar Domisi
7. Standar pelayanan pelaporan proses belajar mengajar (PBM) pada pangkalan data
pendidikan tinggi (PD DIKTI)
8. Standar pelayanan publikasi informasi
9. Standar pelayanan validasi perubahan data pokok dosen pada pangkalan data
pendidikan tinggi (PD DIKTI)
10. Standar Pelayanan Inpasing Dosen
11. Standar pelayanan data dan informasi
12. Standar pelayanan konsultasi
13. Standar pelayanan pengaduan pelayanan publik
14. Standar pelayanan pengadaan langsung barang dan jasa
15. Standar alur permohonan Audiensi
16. Standar Alur Permohonan Narasumber
17. Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli Dan Lektor
18. Rekomendasi Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala dan Profesor
19. Pemberian Rekomendasi Beasiswa Dosen
20. Pemberian Rekomendasi Perpanjangan Waktu Beasiswa Luar Negeri
21. Pemberian Pindah Homebase Dosen Tetap Yayasan
Layanan LLDIKTI yang tepat waktu sebanyak 21 layanan dari 23 (dua puluh tiga) layanan atau
sebesar 95,24%.
Dua layanan LLDIKTI Wilayah VIII yaitu:
1. Layanan Penyelesaian PTS Tidak Taat Azas
26
2. Layanan Pertimbangan Pengembangan Kampus dan Penyelenggaraan Perkuliahan di
Luar Domisi
Dua layanan ini tidak dapat tepat waktu karena kecenderungan bukan akibat factor internal
layanan dari LLDIKTI Wilayah VIII. Sebagai contoh layanan penyelesaian PTS tidak taat azas
tetapi akibat faktor luar atau pihak yang bersengketa dan pihak lainnya.
Sistem, mekanisme, dan prosedur layanan penyelesaian PTS tidak taat azas, antara lain:
1. Masyarakat/Lembaga menyampaikan surat pengaduan ditujukan kepada Kepala
LLDIKTI Wilayah VIII Denpasar;
2. Kepala mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana LLDIKTI Wilayah
VIII Denpasar;
3. Sekretaris Pelaksana LLDIKTI Wilayah VIII Denpasar mendisposisikan surat
permohonan usulan kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi;
4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi menunjuk Pejabat/pegawai untuk
melakukan desk evaluasi, visitasi, dan Laporan Monitoring dan Evaluasi sebagai dasar
penyelesaian permasalahan;
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan hasil klarifikasi yang telah disahkan
oleh Kepala LLDIKTI Wilayah VIII Denpasar kepada Ditjen Kelembagaan IPTEK dan
Dikti.
Saat pelaksanaan mekanisme nomor 4 kecenderungan menyita waktu yang banyak karena
sangat dipengaruhi oleh pihak yang bersengketa.
LLDIKTI Wilayah VIII pada Indikator Kinerja Utama: Keunggulan Layanan dari Triwulan I
sampai dengan Triwuan IV tetap menarget layanan tepat waktu sebanyak 21 layanan dari 23
total layanan yang ada di LLDIKTI Wilayah VIII. Sangat beralasan 2 layanan yang tidak tepat
waktu akan tetap terjadi layanan yang sulit dikendalikan rentang waktu penyelesaian akibat
faktor pihak yang bersengketa dan pihak luar.
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan B. Arsitektur PerguruanTinggi Swasta (PTS).
Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu)
mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.
Data yang tercatat di LLDIKTI Wilayah VIII, jumlah Perguruan Tinggi Swasta dengan
peringkat akreditasi Unggul jumlahnya nihil, jumlah PTS dengan lebih dari 3.00O (tiga ribu)
mahasiswa yang terdaftar terdapat 20 PTS dari 108 PTS yang aktif melakukan update data dan
jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS lain sebanyak 88 PTS. Sehingga Arsitektur
Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebesar 81,48%. LLDIKTI Wilayah VIII menargetkan tiap
27
tahun sebanyak 2 sampai dengan 8 PTS mengalami peningkatan Jumlah PTS dengan peringkat
akreditasi unggul, jumlah PTS dengan lebih dari 3.00O (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar
atau jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS lain. Tahun 2020 target capaiannya 81,48%,
Tahun 2021 target Capaiannya 83,33%, Tahun 2022 target capaiannya 87,04, Tahun 2023
target capaiannya 92,59 dan Tahun 2024 target capaiannya 100%.
Sasaran Kinerja 2. Meningkatnya efektifitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan A. Kampus Merdeka.
Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan Sl dan D4/D3/D2
yang:
a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau
b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
Definisi, Kriteria, formula Kampus Merdeka
a. Kebijakan Kampus Merdeka, antara lain paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari
mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari
kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan
Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung
kumulatif:
1) Magang atau praktek kerja
Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral,
institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). Bagi program
studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.
2) Proyek di desa
Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di
pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan
lain-lain.
3) Mengajar di sekolah
Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah
dapat berlokasi di kota ataupun daerah terpencil.
4) Pertukaran pelajar.
28
Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam
negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi
atau pemerintah.
5) Penelitian atau riset
Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah
pengawasan dosen atau peneliti.
6) Kegiatan wirausaha
Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan
dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen
atau slip gaji pegawai.
7) `Studi atau proyek independen
Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk
mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek
teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri
ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.
8) Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan
program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik
di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan
masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya),
yang disetujui perguruan tinggi.
Jumlah PTS sedikit 30% (tiga puluh persen) dari mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang
mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen
pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
Melaksanakan Magang atau praktek kerja, Proyek Desa, Mengajar di Sekolah, Pertukaran
pelajar, Penelitian atau riset, Kegiatan wirausaha, Studi atau proyek independen, Proyek
Kemanusiaan, sebanyak hanya 7 PTS.
b. Kriteria prestasi
Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.
Jumlah PTS berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional hanya
sebanyak 3 PTS.
Sehingga persentase PTS dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kampujs Merdeka sebesar
13,56%, atau hanya 15 PTS dari 108 PTS di LLDIKTI Wilayah VIII. Target Meningkatnya
Efektifitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi pada indicator kampus merdeka tiap Tahun
29
dicanangkan 1 sampai dengan 2 PTS. Hal ini erat kaitannya dengan pemahaman tentang
Kampus Merdeka dan kesiapan implementasi sangat rendah. Tahun 2020 target hanya 9,26%,
Tahun 2021 naik 1 PTS sehingga menjadi 10,19%, Tahun 2022 target 11,2%, Tahun 2023
target 12,33 dan Tahun 2024 sebesar 13,56%.
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan B. Tiga dosa dan antikorupsi.
Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual,
antiperundungan, dan antikorupsi.
Jumlah PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual,
antiperundungan, dan antikorupsi, LLDIKTI Wilayah VIII menargetkan sebanyak 108
(seluruh) PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VIII (Bali dan NTB) telah menerapkan
kebijakan tersebut. Indikator Kinerja Utama Tiga dosa dan antikrupsi di LLDIKTI Wilayah
VIII dijabarkan dalam target stiap tahunnya sebagai berikut : Tahun 2020 sebesar 72,22 %. ,
Tahun 2021 sebesar 79,44 %., Tahun 2022 sebesar 87,39 %., Tahun 2023 sebesar 100 %., dan
Tahun 2024 sebesar 100 %.
Sasaran Kinerja 3. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan
mutu pendidikan
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan A. Link and match PTS.
Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang
berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan
mitra.
a. Kriteria 1: dosen berkegiatan tridarma di luar kampus Lebih dari 20% (dua puluh persen)
dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bg
subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil
meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir:
1) Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi:
a) kegiatan harus dengan sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi,
misalnya dengan persetuiuan kepala program studi;
b) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan
administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya
akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari intitusi tempatnya bekef a
(sabbatical leaue) atau paruh waktu Qtart time);
30
c) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguman tinggi asal
dan organisasi luar kampus; dan
d) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai
selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus.
2) Kriteria Perguruan Tinggi:
a) perguruan tinggi, baik di dalam negeri mupun di luar negeri yang setidaknya
memiliki program studi yang terdaftar dalam QS 100 berdasarkan bidang ilmu
(QS100 bg subjectl; atau
b) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.
3) Kriteria Kegiatan Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja
dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:
a) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina
kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan
seterusnya.
b) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain,
membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.
c) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat,
fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.
4) Kriteria Pengalaman Praktisi
a) Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peniliti, konsultan, atau
pegawai penuh waktu (full time) atau paruh waktu (part time) di:
- perusahaan multinasional;
- perusahaan teknologi global;
- perusahaan rintisan (startup compang) teknologi;
- organisasi nirlaba kelas dunia;
- institusi/ organisasi multilateral; atau
- lembaga pemerintah, BUMN/BUMD.
b) Untuk PTN Seni Budaya
Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan:
- menjadi pendiri atau pasangan pendiri (co-foundefl perusahaan (contoh:
membuka sanggar);
- berkreasi independen atau menampilkan karya; atau
- menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.
31
5) Kriteria prestasi
Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.
b. Kriteria 2: kerja sama program studi dengan mitra
lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi 51 dan D4|D3/D2 melaksanakan kela
sama dengan mitra.
1) Kriteria Kemitraan
Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan
lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:
a) untuk PTN Akademik:
- pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran,
konten, dan metode pembelajaran); dan
- menyediakan program magang paling sedikit I (satu) semester penuh.
Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.
b) untuk PTN Vokasi:
- pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran,
konten, dan metode pembelajaran);
- menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; .
menyediakan kesempatan kerja; dan . mengisi kegiatan pembelajaran dengan
dosen tamu praktisi.
Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian
dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.
c) untuk PIN Seni Budaya:
- pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran,
konten, dan metode pembelajaran); dan
- menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh.
Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.
2) Kriteria mitra:
a) perusahaan multinasional;
b) perusahaan nasional berstandar tinggi;
c) perusahaan teknologi global;
d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
e) organisasi nirlaba kelas dunia;
f) institusi/ organisasi multilateral;
32
g) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu
(QS100 by subject);
h) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk
PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya);
i) instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD;
j) rumah sakit; atau
k) UMKM.
Jumlah PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang
berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekeria sama dengan mitra
setiap tahunnya ditargetkan tahun 2020 sebesar 70,37%., tahun 2021 sebesar 77,4%, tahun
2022 sebesar 85,15%, tahun 2023 sebesar 93,66% dan tahun 2024 sebesar 100%.
Uraian target dan capaian tiap Triwulan tahun 2020 Sasaran 3, Meningkatnya Inovasi
Perguruan Tinggi Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan dengan Indikator Kinerja
Utama Link and Match dapat dilihat pada Tabel 5.
4.2 Kerangka Pendanaan
Upaya untuk mencapai tujuan LLDIKTI Wil. VIII dan sasaran-sasaran strategis yang
telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana
yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan
dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan
sasaran strategis LLDIKTI Wil. VIII dibagi ke dalam dua periode yakni:
1. Periode tahun 2020; dan
2. Periode tahun 2021-2024, berdasarkan restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai
tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga.
33
Kebutuhan pendanaan periode pertama tahun 2020 sebagaimana tertuang pada Tabel 1 sebagai
berikut:
Tabel 4: Kerangka Pendanaan Rencana Strategis LLDIKTI Wil. VIII 2020
No
Sasaran
Indikasi Kebutuhan
Pendanaan
(Rupiah)
1 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
LLDIKTI Wil. VIII
180.536.143.000
Gaji dan Tunjangan 174.432.143.000
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 6.104.000.000
2 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan 5.677.785.000
Jumlah PTS yang berkonsilidasi dengan PTS lain 643.922.570
Jumlah PTS dengan peringkat akreditasi unggul 1.909.695.000
Jumlah PTS yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1
dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh)
sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi dalam
kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional
460.353.486
Jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang
terdaftar
460.353.486
Jumlah program studi yang bekeria sama dengan mitra 346.756.000
Jumlah PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan
meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar
kampus
512.453.486
Jumlah PTS yang memiliki kebijakan antikkorupsi 460.353.486
Jumlah PTS yang memiliki kebijakan antikseksual 529.390.486
Jumlah PTS yang memiliki kebijakan antikperundangan 139.250.000
Jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiktoleransi 215.257.000
Jumlah 186.213.928.000
Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2021-2024, dalam rangka mendukung kegiatan
yang dituangkan dalam rencana strategis LLDIKTI Wiilayah VIII, tertuang pada Tabel
sebagai berikut:
34
Tabel 5: Kerangka Pendanaan Rencana Strategis LLDIKTI Wil. VIII 2021-2024
No Program Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Ribuan)
Jumlah 2021 2022 2023 2024
1 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LLDIKTI Wil. VIII
Gaji dan Tunjangan 191.875.357 211.062.893 232.169.182 255.386.100 890.493.532
Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran
6.714.400 7.385.840 8.124.424 8.936.866 31.161.530
2 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan
Jumlah PTS yang
berkonsilidasi dengan PTS
lain
708.315 779.146 857.061 942.767 3.287.289
Jumlah PTS dengan
peringkat akreditasi unggul
2.100.665 2.310.731 2.541.804 2.795.984 9.749.111
Jumlah PTS yang lebih
dari 30% (tiga puluh
persen) lulusan S1 dan
D4/D3/D2 yang
menghabiskan paling
sedikit 20 (dua puluh) sks
berkegiatan di luar
kampus, atau meraih
prestasi dalam kompetisi
atau lomba paling rendah
tingkat nasional
506.389 557.028 612.731 674.004 2.350.152
Jumlah PTS dengan lebih
dari 3.000 (tiga ribu)
mahasiswa yang terdaftar
506.389 557.028 612.731 674.004 2.350.152
Jumlah program studi yang
bekeria sama dengan mitra
381.432 419.575 461.533 507.686 1.770.226
Jumlah PTS yang berhasil
meningkatkan kinerja
dengan meningkatkan
jumlah dosen yang
berkegiatan tridarma di
luar kampus
563.699 620.069 682.076 750.284 2.616.128
Jumlah PTS yang memiliki
kebijakan antikkorupsi
506.389 557.028 612.731 674.004 2.350.152
Jumlah PTS yang memiliki
kebijakan antikseksual
582.330 640.563 704.619 775.081 2.702.593
Jumlah PTS yang memiliki
kebijakan
antikperundangan
153.175 168.493 185.342 203.876 710.886
Jumlah PTS yang memiliki
kebijakan antiktoleransi
236.783 260.461 286.508 315.158 1.098.910
35
BAB V
PENUTUP
Rencana Strategi (Renstra) LLDIKTI VIII ini menjadi acuan utama dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) LLDIKTI Wil. VIII,
sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta
lebih efisiensi dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber
pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya. Di samping itu, rencana strategis
ini agar dipahami oleh seluruh pihak atau unsur di lingkungan LLDIKTI Wil. VIII, sehingga
dalam menjalankan dan atau memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan benar-
benar optimal, taat asas dan sekaligus mencerminkan Aparat Sipil Negara yang penuh dedikasi,
pengabdian serta tanggungjawab.