kekuatan hukum surat keterangan ahli waris yang

KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN AHLI WARISYANG DIKELUARKAN KEPALA DESA SEBAGAI ALAS HAKDALAM PEMBUATAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI (PJB)

OLEH NOTARIS BAGI WNI BUMIPUTERA

TESIS

Oleh

LATIFAH HANUM127011149/M.Kn

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN2016

Universitas Sumatera Utara

KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN AHLI WARISYANG DIKELUARKAN KEPALA DESA SEBAGAI ALAS HAKDALAM PEMBUATAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI (PJB)

OLEH NOTARIS BAGI WNI BUMIPUTERA

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan PadaProgram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum


Oleh

LATIFAH HANUM127011149/M.Kn

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN2016


Judul Tesis : KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN AHLIWARIS YANG DIKELUARKAN KEPALA DESASEBAGAI ALAS HAK DALAM PEMBUATAN AKTAPENGIKATAN JUAL BELI (PJB) OLEH NOTARISBAGI WNI BUMIPUTERA

Nama Mahasiswa : LATIFAH HANUM

Nomor Pokok : 127011149Program Studi : Kenotariatan

MenyetujuiKomisi Pembimbing

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Pembimbing Pembimbing

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum) (Dr. T. Keizerina Devi A,SH,CN,MHum)

Ketua Program Studi, Dekan,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN) (Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 12 Februari 2016


Telah diuji pada

Tanggal : 12 Februari 2016

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN

Anggota : 1. Prof. Dr. Runtung, SH, MHum

2. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum

3. Dr. Mahmul Siregar, SH, MHum

4. Dr. Dedi Harianto, SH, MHum


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LATIFAH HANUM

Nim : 127011149

Program Studi : Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis : KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN AHLIWARIS YANG DIKELUARKAN KEPALA DESASEBAGAI ALAS HAK DALAM PEMBUATAN AKTAPENGIKATAN JUAL BELI (PJB) OLEH NOTARISBAGI WNI BUMIPUTERA

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri

bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena

kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi

Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas

perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan

sehat.

Medan,Yang membuat Pernyataan

Nama : LATIFAH HANUMNim : 127011149


i

ABSTRAK

Prosedur pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris bagi WNI Bumi Putra secaraumum dibuat oleh para ahli waris itu sendiri, yang ditandatangani oleh Lurah/KepalaDesa dan diketahui oleh Camat. Disamping itu selain dibuat oleh para ahli waris suratketerangan hak waris dapat pula dibuat secara langsung oleh Lurah/Kepala Desa dandiketahui oleh Camat yang berisi nama-nama seluruh ahli waris yang berhak atas warisandari si pewaris. Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebagaialas hak dalam pengalihan kepemilikan hak atas tanah sebagai objek warisan maupunsebagai alas hak dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) yang dibuat olehnotaris banyak menimbulkan permasalahan dan sengketa diantara sesama ahli wariskarena Surat Keterangan Ahli Waris tersebut ternyata cacat hukum karena tidak memuatnama-nama seluruh ahli waris yang berhak secara lengkap. Adapun permasalahan yangdibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan dan kekuatan hukum suratketerangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebagai yang menjadi dasarhukum dalam pembuatan akta pengikatan jual beli peralihan hak kepemilikan hak atastanah yang diperoleh dari pewarisan oleh notaris dan tanggung jawab notaris dalampembuatan akta pengikatan jual beli (PJB) hak atas tanah dengan menggunakan suratketerangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang kemudian dinyatakancacat hukum.

Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang bersifatdeskriptif analitis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkajiketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pembuatan surat keterangan hakwaris sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPM No. 3Tahun 1997 dimana untuk golongan WNI Bumi Putra yang berwenang membuat suratketerangan hak waris tersebut adalah para ahli waris itu sendiri atau langsung dibuat olehlurah diketahui oleh camat.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa surat keterangan hak waris yang dibuat olehpara ahli waris yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa atau yang dibuat langsungoleh kepala desa dan diketahui oleh camat memiliki legalitas yang sah dan memilikikekuatan hukum yang kuat dalam hal peralihan hak kepemilikan hak atas tanah daripewaris kepada ahli waris sepanjang surat keterangan hak waris tersebut secara sahmemuat seluruh nama-nama para ahli waris yang sah pula tanggung jawab notaris dalampembuatan akta pengikatan jual beli dengan menggunakan surat keterangan ahli warisyang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah yang dinyatakan cacat hukum adalah bahwanotaris tidak bertanggung jawab tentang kebenaran materil dari surat keterangan hakwaris yang dibuat oleh para ahli waris dan diketahui oleh kepala desa / lurah atau yangdibuat langsung oleh kepala desa dan diketahui oleh camat tersebut. Notaris hanyabertanggung jawab atas keautentikan akta pengikatan jual beli yang dibuatnya telahsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jabatan notarissebagaimana termuat dalam UUJN No. 30 tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014.

Kata kunci : Surat Keterangan Ahli Waris, Kepala Desa / Lurah, Notaris danWNI BumiPutra


ii

ABSTRACT

Certificate of Heir for native citizens is usually made by the heirsthemselves, signed by Village Head, and acknowledged by Subdistrict Head.Besides that, it can also be directly made by Village Head and acknowledged bySubdistrict Head; it contains the names of heirs who have the right to inherit theproperty. Certificates of Heir, issued by Village Head as legal basis for makingAPBJ (Sales Contract) by a Notary, cause many problems and disputes among theheirs because it is legally defective since it does not contain all heirs completely.The problems of the research were as follows: how about the legal force ofCertificate of Heir which was issued by Village Head as legal basis for makingsales contract by a Notary and how about the Notary's liability in making salescontract by using certificate of heir issued by Village Head which is laterconsidered as legally defective.

The research used judicial normative and descriptive analytic method byanalyzing the prevailing legal provisions on making Certificate of Heir asstipulated in the Decree of the Minister of State for Agrarian Affairs/KBPM No.3/1997 which states that in the case of native citizens, the authority to makeCertificate of Heir is the heirs themselves or Village Head by theacknowledgement of Subdistrict Head.

The result of the research shows that Certificate of Heir which is made bythe heirs, signed by Village Head, and acknowledged by Subdistrict Head ordirectly made by Village Head and acknowledged by Subdistrict Head is valid andhas legal force for the transfer of land ownership from testator to heirs as long asit contains all names of valid heirs. A Notary is not responsible for a salescontract which uses Certificate of Heir issued by Village Head, and thus it isconsidered invalid. A Notary is only responsible for the authenticity of a SalesContract drawn up by him since it is in line with the prevailing legal provisions onNotarial Position as stipulated in UUJN (Notarial Act) No. 30/2004 junctoUUJNNo. 2/2014.

Keywords: Certificate of Heir, Village Head, Notary, Native Citizens


iii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa penuh

kasih dan anugrah, karena atas kasih karunia-Nya juga sehingga penulis dapat

menyelesaikan sebuah karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul “KEKUATAN

HUKUM SURAT KETERANGAN AHLI WARIS YANG DIKELUARKAN

KEPALA DESA SEBAGAI ALAS HAK DALAM PEMBUATAN AKTA

PENGIKATAN JUAL BELI (PJB) OLEH NOTARIS BAGI WNI

BUMIPUTERA”. Penulisan tesis ini merupakan suatu persyaratan yang harus

dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan

dorongan moril berupa masukan dan saran, sehingga penulisan tesis ini dapat

diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang

mendalam penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Prof. Dr.

Muhammad Yamin, SH, MS, CN, Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum dan

Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum selaku Komisi Pembimbing yang

telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan

penulisan tesis ini sejak tahap kolokium, seminar hasil sampai pada tahap ujian tesis

sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih sempurna dan terarah.

Selanjutnya di dalam penelitian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan

baik berupa pengajaran, bimbingan, arahan dan bahan informasi dari semua pihak.


iv

Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang

sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Rektor Universitas Sumatera

Utara sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, atas

kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan

menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan (M.Kn)

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, selaku Ketua Program

Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara dan juga selaku penguji

dalam penelitian tesis ini, atas segala dedikasi dan pengarahan serta masukan

yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di Program

Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen serta segenap civitas akademis Program Studi

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

4. Kedua orangtua, Ayahanda Ali Munir dan Ibunda Martini dan abang tersayang

Nazaruddin, Juraidi, SS., Ismail, S.STP, MSP dan Dodi Afrizal, SE atas

segala rasa sayang dan cinta yang tidak terbatas sehingga menjadi dukungan

untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Kepada suami tercinta Novrizal, S.Kom terima kasih dan kepada anak tersayang

Haura Rizfa Syabila yang memberi semangat kepada penulis dalam

menyelesaikan tesis ini.


v

6. Bapak Prof. Sulaiman Hamid, SH dan keluarga beserta Mas Dana (Teguh

Perdana Sulaiman, SH, Sp.N dan keluarga) terima kasih atas dukungan

kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

7. Para sahabat-sahabat, Umi Khairiah, SH, M.Hum dan seluruh teman-teman

Magister Kenotariatan Angkatan 2012 atas segala do’a dan dukungan serta

kenangan indah yang terjalin dari persahabatan yang kita bina sekarang dan

selamanya.

8. Kepada rekan-rekan kerja terima kasih atas dukungan kepada penulis dalam

menyelesaikan tesis ini.

9. Dan semua pihak yang telah membantu penulisan yang tidak dapat disebut satu

persatu.

Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa masih banyak teman, kerabat

dan pihak-pihak lain yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang

telah mendukung dan menoakan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi ini,

untuk itu penulis menyampaikan terima kasih disertai doa semoga Allah SWT dapat

membalas semua budi baik mereka semuanya.

Medan, Februari 2016Penulis

Latifah Hanum


vi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Latifah Hanum

Tempat / Tgl. Lahir : Deli Tua/ 2 Mei 1983

Alamat : Lingkungan III Gg. Tumiran No. 35A Deli TuaBarat

Status : Menikah

Agama : Islam

No. HP : 081361686241

II. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri Deli tua 1989-1995

2. SMP Negeri 1 Deli Tua 1995-1998

3. SMK YPK Medan 1998-2001

4. S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara 2002-2006

5. S2 Program Studi Magister Kenotariatan FH USU 2012-2016


vii

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ........................................................................................................... i

ABSTRACT .......................................................................................................... ii

KATA PENGANTAR......................................................................................... iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................... vi

DAFTAR ISI ........................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1

A. Latar Belakang.................................................................... 1

B. Perumusan Masalah ................................................................... 8

C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 8

D. Manfaat Penelitian ..................................................................... 9

E. Keaslian Penelitian ..................................................................... 10

F. Kerangka Teori dan Konsepsi..................................................... 12

1. Kerangka Teori .................................................................... 12

2. Konsepsi .............................................................................. 25

G. Metode Penelitian ....................................................................... 27

1. Sifat dan Metode Pendekatan Penelitian.............................. 27

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .................................... 28

3. Analisis Data ........................................................................ 30

BAB II KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN WARIS

YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA SEBAGAI

ALAS HAK DALAM PEMBUATAN AKTA PENGIKATAN

JUAL BELI OLEH NOTARIS ...................................................... 32

A. Pengaturan Hukum Pembuatan Surat Keterangan WarisBerdasarkan Golongan Penduduk di Indonesia .......................... 32

B. Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Keterangan Hak Warisbagi Golongan Penduduk Bumi Putera ...................................... 43


viii

C. Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris yang Dikeluarkanoleh Kepala Desa sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan AktaPengikatan Jual Beli oleh Notaris .............................................. 53

BAB III TANGGUNG JAWABNOTARIS DALAM PEMBUATAN

AKTA PENGIKATAN JUAL BELI (PJB) DENGAN

MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA YANG

KEMUDIAN DINYATAKAN CACAT HUKUM......................... 72

A. Kewenangan dan Kewajiban Notaris sebagai Pejabat Umumberdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ............................ 72

B. Kekuatan Hukum Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanahdengan Dasar Surat Keterangan Hak Waris yang Dibuat oleh/dihadapan Notaris........................................................................ 98

C. Tanggung jawabNotaris dalam Pembuatan Akta PengikatanJual Beli (PJB) Dengan Menggunakan Surat Keterangan AhliWaris yang Dikeluarkan oleh Kepala Desa yang KemudianDinyatakan Cacat Hukum ........................................................... 110

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................... 121

A. Kesimpulan ................................................................................ 121

B. Saran ........................................................................................... 122

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 124


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat keterangan ahli waris berfungsi untuk membuktikan siapa-siapa saja

yang berhak atas ahli waris yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal

(pewaris) yang menjadi dasar atas pembagian harta warisan baik atas siapa yang

berhak dan / atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris baik

berdasarkan legitime portie dan/atau berdasarkan wasiat. Dalam praktek pembuatan

surat keterangan ahli waris dilakukan oleh pejabat yang berbeda yang didasarkan

pada golongan penduduk. Ada tiga pejabat yang berwenang membuat surat

keterangan ahli waris, yakni notaris bagi Golongan Tionghoa, Balai Harta

Peninggalan (BHP) bagi golongan Timur Asing non Tionghoa atau dibuat sendiri

oleh ahli waris di atas kertas dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan

dikuatkan oleh Camat bagi golongan WNI Bumiputera.1

Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebagai alas

hak dalam menentukan para ahli waris yang berhak atas suatu warisan. Dalam

prakteknya Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebagai

alas hak dalam pengalihan kepemilikan hak atas tanah sebagai objek warisan maupun

sebagai alas hak dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) yang dibuat

oleh notaris banyak menimbulkan permasalahan dan sengketa diantara sesama ahli

1 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 84

1


2

waris karena Surat Keterangan Ahli Waris tersebut ternyata cacat hukum. Contoh

yang terjadi di masyarakat terhadap sengketa ahli waris karena pembuatan Surat

Keterangan Ahli Waris yang cacat hukum diantaranya adalah terhadap kasus yang

terdapat di Pengadilan Agama Wonosobo melalui putusan No.

1345/PDT.G/2010/PA.Wsb, dimana Kepala Desa Tigo Kecamatan Sukoharjo

Kabupaten Wonosobo yang berinisial PR menjadi pihak yang turut tergugat dalam

sengketa ahli waris tersebut karena dalam penetapan ahli waris yang dilakukan

Kepala Desa tidak termuat seluruhnya nama-nama ahli waris yang berhak atas harta

warisan tersebut, sehingga para ahli waris yang namanya tidak termuat di dalam surat

keterangan ahli waris tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Wonosobo

terhadap para ahli waris yang namanya termuat di dalam Surat Keterangan Ahli

Waris, dan juga melibatkan kepala desa menjadi pihak yang turut tergugat dalam

sengketa tersebut. Kepala Desa dalam penetapan ahli waris yang seharusnya termuat

di dalam Surat Keterangan Ahli Waris tidak cermat dalam mendata seluruh ahli waris

yang seharusnya berhak atas ahli warisan karena membuat Surat Keterangan Ahli

Waris tersebut hanya berdasarkan keterangan sepihak dari sebagian ahli waris yang

mengakibatkan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut cacat hukum dan dibatalkan

oleh Pengadilan Agama Wonosobo.


3

Sengketa diantara para ahli waris terjadi karena di dalam praktek pembuatan

Surat Keterangan Ahli Waris bagi golongan Bumiputera secara umum : 2

1. Surat Keterangan Ahli Waris tersebut hanya berisikan keterangan danpernyataan dari para ahli waris yang dibuat sendiri oleh para ahli waris secaradi bawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat,sehingga kemumgkinan tidak masuknya ahli waris yang lain tidak diketahuioleh Kepala Desa maupun Camat yang ikut menandatangani Surat KeteranganAhli Waris di bawah tangan tersebut.

2. Adanya itikad tidak baik dari para ahli waris untuk mengenyampingkan ahliwaris lainnya sehingga pada saat terjadinya pembagian warisan tidakterlaksana dengan baik dan adil.

3. Sebagian ahli waris tidak memahami dengan baik tata cara pembuatan SuratKeterangan Ahli Waris sehingga nama-nama para ahli waris tidak seluruhnyatermuat di dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut dan juga benda-bendayang menjadi objek warisan tidak jelas termuat di dalam Surat KeteranganAhli Waris tersebut.

Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris untuk golongan Bumiputera belum

ada ketentuan hukum yang mengaturnya di Indonesia. Oleh karena itu pada umumnya

pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris bagi golongan Bumiputera tersebut banyak

didasarkan kepada hukum adat dari para ahli warisnya itu sendiri termasuk pula

hukum agama khususnya hukum Islam.

Di dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah ada termuat ketentuan yang dapat dijadikan

pedoman bagi pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris namun khusus yang

berhubungan dengan barang tidak bergerak berupa tanah yang telah terdaftar atau

bersertipikat. Namun secara umum ketentuan peraturan perundang-undangan yang

2 Habib Adjie, Pembuktian sebagai Ahli Waris dalam Bentuk Surat Keterangan Ahli Waris,Mandar Maju, Bandung.2008. hal. 16


4

mengatur tentang kewenangan pejabat dan tata cara serta bentuk pembuatan dan

format Surat Keterangan Ahli Waris bagi golongan Bumiputera belum ada sama

sekali.

Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan

Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang memuat ketentuan

pedoman pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dalam hal pelaksanaan pengalihan

hak atas tanah yang menyebutkan bahwa, Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat

berupa :

1. Wasiat dari pewaris2. Putusan pengadilan3. Penetapan hakim / ketua pengadilan4. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli (pribumi), surat keterangan ahli

waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orangsaksi dan dikuatkan oleh kepala desa / kelurahan dan camat tempat tinggalpewaris pada waktu meninggal dunia. Bagi warga negara Indonesia keturunanTionghoa akta keterangan hak mewaris dibuat oleh notaris dan bagi warganegara Indonesia keturunan timur asing lainnya surat keterangan waris dariBalai Harta Peninggalan.3

Pedoman tentang pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris bagi golongan

Bumiputera yang termuat di dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri

Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

tersebut didasarkan kepada penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 131 dan Pasal

163 IS (Indische Staatregeling), yang mengatur penduduk Hindia Belanda menjadi 3

3 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Surat Keterangan Hak Waris bagi Golongan Penduduk diIndonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hal.39


5

golongan antara lain, Golongan Eropa, Golongan Bumiputera dan Golongan Timur

Asing.4

Dalam praktek sehari-hari di kalangan WNI Bumiputera banyak ditemui surat

keterangan ahli waris yang secara umum hanya berisikan keterangan dan pernyataan

dari para ahli waris bahwa mereka adalah benar-benar merupakan ahli waris yang sah

dari pewaris yang telah meninggal dunia. Surat keterangan ahli waris tersebut pada

umumnya dibuat di bawah tangan yang dikuatkan dan/atau dikeluarkan oleh kepala

desa/lurah dan diketahui /dikuatkan oleh camat, untuk keperluan-kepeluan tertentu.

Surat keterangan tersebut dapat pula di warmerking oleh notaris setelah adanya

keterangan dari kelurahan setempat.

Ahli waris adalah orang yang berhak atas ahli warisan yang ditinggalkan olehpewarisnya.5 Ahli waris juga merupakan mereka yang menggantikankedudukan hukum dari orang-orang yang meninggal dunia dalam kedudukanhukum harta benda. Mewaris berarti menggantikan kedudukan orang yangmeninggal mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya, danwarisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik ituberupa aktiva maupun pasiva. Harta warisan adalah soal apakah danbagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaanseseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih pada orang lainsebagai ahli warisnya yang masih hidup.6

Hukum kewarisan adalah keseluruhan peraturan dengan mana pembuatundang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorangterhadap harta kekayaanya, perpindahannya kepada ahli waris danhubungannya dengan pihak ketiga.7 Dalam prakteknya seorang ahli waris

4 Ramulyo Idris, Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris diIndonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 28

5 A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Intermasa,Jakarta, 2006, hal. 14

6 Tarmakiran S. , Asas-asas Hukum Waris Menurut 3 Sistem Hukum, Pioonir Jaya, Bandung,2005, hal. 5

7 Effendy Perangin-angin, Hukum Waris, Kumpulan Kuliah Jurusan Notariat, FakultasHukum UI, 2006, hal. 3


6

tidak dapat dengan langsung secara otomatis dapat menguasai dan melakukanbalik nama harta warisan yang menjadi haknya dengan terbukanya pewarisan(meninggalnya pewaris), melainkan untuk dapat melakukan tindakan hukumterhadap apa yang telah menjadi haknya tersebut harus dilengkapi denganadanya surat keterangan hak waris.8

Surat keterangan ahli waris bertujuan untuk melakukan balik nama atas

barang peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada nama seluruh

ahli waris yang dalam hal ini adalah berupa barang-barang harta peninggalan pewaris

berupa tanah yang apabila ingin dilakukan balik nama dapat mengajukan

permohonan ke Kantor Pertanahan setempat yaitu dengan cara :

1. Melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) untuk tanah yang sudah

terdaftar (bersertipikat).

2. Melakukan permohonan hak baru (sertipikat) atas tanah yang belum terdaftar

seperti misalnya tanah girik, tanah bekas hak barat, tanah negara. 9

Surat keterangan ahli waris juga memiliki fungsi bagi para ahli waris untuk

menggadaikan atau menjaminkan barang-barang harta peninggalan pewaris tersebut

kepada pihak lain atau kreditur, apabila ahli waris hendak meminjam uang atau

mengajukan permohonan kredit. Di samping itu surat keterangan ahli waris juga

berfungsi untuk mengalihkan barang-barang harta peninggalan pewaris tersebut

kepada pihak lain, misalnya menjual, menghibahkan, melepaskan hak, melakukan

pengikatan jual beli dihadapan notaris dan lain-lainnya yang sifatnya berupa suatu

8 I Gede Purwaka, Keterangan Hak Waris yang Dibuat Oleh Notaris dan Kepala Desa /Lurah, UI Press, Jakarta, 2005, hal. 15

9 Arsyad Harun, Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Hak Waris bagi Penduduk di Indonesia,Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 32


7

peralihan hak, dan juga merubah status kepemilikan bersama atas barang harta

peninggalan pewaris menjadi milik dari masing-masing ahli waris dengan cara

melakukan atau membuat akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan pewaris

dihadapan notaris. 10

Di samping itu surat keterangan ahli waris juga dapat berfungsi sebagai alat

bukti bagi ahli waris untuk dapat mengambil atau menarik uang dari pewaris yang

ada pada suatu bank atau asuransi, sekalipun bagi setiap bank atau lembaga asuransi

berbeda dalam menetapkan bentuk surat keterangan ahli waris yang bagaimana yang

dapat diterimanya. Di dalam surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat memuat tentang nama-nama para ahli waris

dan nama pewaris (almarhum). Bagi WNI Bumiputera surat keterangan ahli waris

dapat pula dibuat sendiri oleh para ahli waris itu sendiri dan disaksikan /

ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah dan dikuatkan/ditandatangani oleh Camat.

Dari uraian di atas maka judul dari penelitian ini adalah kekuatan hukum surat

keterangan ahli waris yang dikeluarkan kepala desa sebagai alas hak dalam

pembuatan akta pengikatan jual beli (PJB) oleh notaris bagi WNI Bumiputera.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sejauhmana kekuatan

hukum surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kepala desa sebagai alas

hak untuk melaksanakan pengikatan jual beli dihadapan notaris dan bagaimana

tanggung jawabnotaris dalam pelaksanaan pembuatan akta pengikatan jual beli

10 Oesman Ali Rahmad, Perbedaan Surat Keterangan Hak Waris dan Akta Keterangan HakWaris, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hal.70


8

dengan dasar surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kepala desa tersebut,

akan diteliti lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya dalam penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan

oleh Kepala Desa sebagai alas hak dalam pembuatan akta pengikatan jual beli

oleh notaris?

2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual beli

(PJB) dengan menggunakan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa yang kemudian dinyatakan cacat hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan yang hendak

dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum surat keterangan ahli waris yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa sebagai alas hak dalam pembuatan akta

pengikatan jual beli oleh notaris?

2. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pengikatan

jual beli (PJB) dengan menggunakan surat keterangan ahli waris yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa yang kemudian dinyatakan cacat hukum.


9

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis dibidang hukum waris pada umumnya dan dalam pembuatan surat

keterangan ahli waris bagi golongan WNI Bumiputera yang dibuat didalam akta

dibawah tangan oleh para ahli waris dan diketahui/dikuatkan oleh Kepala Desa dan

diketahui dan dikuatkan oleh Camat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dibidang hukum waris serta di

dalam pembuatan surat keterangan ahli waris bagi golongan WNI Bumiputera.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih pemikiran bagi

perkembangan hukum waris pada umumnya dan juga tentang tata cara pembuatan

surat keterangan ahli waris bagi golongan WNI Bumiputera yang dibuat di dalam

Surat Keterangan Ahli Waris dibawah tangan oleh para ahli waris itu sendiri dan

diketahui/dikuatkan oleh Kepala Desa dan diketahui dan dikuatkan oleh Camat sesuai

dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya dibidang hukum waris serta di dalam pembuatan surat keterangan ahli waris

bagi golongan WNI Bumiputera.


10

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat

praktisi, maupun bagi pihak-pihak terkait mengenai hukum waris pada umumnya dan

juga tentang tata cara pembuatan surat keterangan ahli waris bagi golongan WNI

Bumiputera yang dibuat di dalam Surat Keterangan Ahli Waris dibawah tangan oleh

para ahli waris itu sendiri dan diketahui/dikuatkan oleh Kepala Desa dan diketahui

dan dikuatkan oleh Camat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria /

Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan

peraturan perundang-undangan lainnya dibidang hukum waris serta di dalam

pembuatan surat keterangan ahli waris bagi golongan WNI Bumiputera.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas

Sumatera Utara khususnya di lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Magister

Kenotariatan Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan judul ini belum

pernah dilakukan. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan

dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Endah Mayana, NIM. 107011084/MKn, dengan judul tesis “Analisis Yuridis

Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Dikuasai Oleh Salah

Satu Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 2134

K/PDT/1989)”.


11

Pemasalahan yang dibahas :

a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sebahagian ahli waris menguasai

harta warisan?

b. Bagaimana tindakan hukum yang dilakukan ahli waris yang dikuasai

haknya oleh ahli waris yang lain?

c. Bagaimana analisis terhadap putusan Mahkamah Agung dalam

menyelesaikan kasus No. 2134. K/PDT/1989?

2. Junita Franciska, NIM. 057011014/MKn, dengan judul tesis “Kajian Yuridis

Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997”.


a. Bagaimana prosedur dan tata cara peralihan hak atas tanah warisan

berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997?

b. Bagaimana akibat hukum tidak dilaksanakannya peralihan hak atas tanah

warisan berdasarkan PP. 24 Tahun 1997?

c. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanan peralihan hak

atas tanah warisan berdasarkan PP. 24 Tahun 1997

3. Ali Yusran Gea, NIM. 067011045/MKn, dengan judul tesis “Kajian

pendaftaran tanah dari pembagian warisan setelah berlakunya PP No. 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah”.


12


a. Bagaimana akibat hukum apabila tanah yang diperoleh dari pembagian

warisan tidak didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di bidang hukum tanah?

b. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah dari pembagian warisan

sebelum berlakunya PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah?

c. Bagaimana prosedur dan tata cara pendaftaran tanah dari pembagian

warisan berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah?

Dari judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang

penulis lakukan. Dengan demikian judul ini belum ada yang membahasnya sehingga

penelitian ini dijamin keasliannya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik

atau proses tertentu terjadi,11 dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya

pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaranya. Kerangka teori adalah

kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau

permasalahan (problem) yang menjadi perbandingan/pegangan teoritis.12

11 JJJ M, Wuisman, dengan penyunting M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, (Jilid I),Jakarta, FE UI, 1996, hal. 203

12 M Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju Bandung, 1994, hal. 80


13

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggung jawaban

hukum. Menurut Hans Kelsen suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban

hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (liability). Seseorang yang bertanggung

jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi

atas perbuatannya apabila perbuatannya tersebut bertentangan/berlawanan dengan

hukum. Ada dua jenis tanggung jawab menurut Hans Kelsen yaitu pertanggung

jawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan pertanggung jawaban mutlak

(absolut responsibility)13

Tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang

dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara

perbuatan dan akibatnnya. Suatu akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat

undang-undang, mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu, tetapi

tidak dengan maksud merugikan oleh pembuat undang-undang, mungkin ditimbulkan

dengan sengaja orang seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan orang

lain. Tanggung jawab absolut dalam masyarakat dilekatkan pada suatu tindakan yang

akibatnya menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatan yang disengaja

atau karena kekurang hati-hatian. Dalam tanah hukum perdata tanggung jawab

terhadap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh individu merupakan

tanggung jawab sepenuhnya dari individu tersebut. Demikian pula halnya dengan

pertanggung jawaban seorang kepala desa yang mengeluarkan surat keterangan waris

bagi para ahli waris, harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dimana surat keterangan

13 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Nusa Media, Jakarta, 2012, hal. 98


14

waris tersebut harus benar-benar menimbulkan suatu bukti yang autentik bahwa

nama-nama yang tercantum dalam surat keterangan waris yang dibuat oleh kepala

desa tersebut adalah merupakan nama-nama yang sah sebagai ahli waris dari

pewaris. 14

Apabila dalam pembuatan surat keterangan waris tersebut kepala desa

melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga mengakibatkan ahli waris yang sah

tidak tercantum dalam surat keterangan waris tersebut, maka perbuatan kepala desa

tersebut sudah dapat dikualifikasikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum

dan karena itu dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang digunakan dapat berupa sanksi

perdata berupa ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata maupun sanksi pidana

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263, 264 dan 265 KUH Pidana yang

menyebutkan bahwa memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik atau

melakukan pemalsuan melalui surat keterangan waris yang seharusnya dapat

dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Surat keterangan ahli waris dibuat untuk dijadikan alat bukti tentang sesuatu

yang berkaitan dengan waris, yaitu tentang siapa saja yang ditetapkan sebagai ahli

waris dari si pewaris bahkan mungkin juga dapat menyebutkan porsi dari masing-

masing ahli waris. Hal ini untuk melindungi secara hukum hak dari para ahli waris,

agar harta peninggalan dari pewaris benar-benar diwarisi oleh para ahli warisnya

yang sah.

14 Muhammad Arfan, Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Surat Keterangan Hak Waris bagiGolongan Bumi Putra, Bumi Aksara, Bandung, 2010, hal.81


15

Hukum positif yang mengatur hubungan keperdataan di Indonesia masih

bersifat pluralisme dan pluralisme hukum perdata ini tidak terlepas dari sejarah

hukum berlakunya hukum perdata di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka sebagai

akibat penjajahan kolonial Belanda. Politik hukum pemerintah India Belanda yang

dituangkan dalam Pasal 131 dan Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) terdapat

penggolongan hukum dan penggolongan penduduk. Mengacu pada ketentuan

tersebut berlakulah Hukum Perdata Eropa (Burgerlijk Wetboek) yang diberlakukan di

Indonesia berdasarkan Staatblad No. 23/1847 bagi Golongan Eropa, Hukum Adat

Bagi Golongan Bumiputra (penduduk Indonesia asli) dan Hukum Adat masing-

masing bagi golongan Timur Asing.15

Dalam perjalanannya KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) diberlakukan bagi

golongan Timur Asing dan diberikan kemungkinan bagi Golongan Bumiputra

untuk melakukan penundukan diri secara sukarela (gehjkstelling) terhadap

KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek). Dengan demikian berlaku lebih dari 1 sistem

hukum di bidang hukum perdata, yakni KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)dan

Hukum Adat. Selanjutnya, dengan berkembangnya agama Islam, di daerah tertentu

berlakulah hukum Islam, khususnya yang dipergunakan dalam pembagian waris.

Di sisi yang lain, hukum Perdata Adat di Indonesia berlaku banyak sistem

hukum yang berlaku. Menurut Van Vollenhoven setidaknya terdapat 19 lingkaran

15 Poniman Rustandi, Sejarah Sistem Hukum di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal.32


16

hukum (rechtskring) di bumi Nusantara ini. Dari sudut pandang inilah dapat

dikatakan bahwa hukum perdata adat masih bersifat pluralistis. 16

Pluralisme hukum perdata ini tidak seketika berakhir ketika Indonesia

merdeka dan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu kepada

Peraturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dualisme dan

pluralisme ini terus berlanjut hingga kini, sampai diberlakukan ketentuan

perundang-undangan yang mencabut KUHPerdata. Selanjutnya, Politik hukum

diarahkan pacta terciptanya unifikasi dan kodifikasi bidang-bidang hukum,

termasuk bidang hukum perdata. Dalam praktik, semangat kodifikasi ini memang

terlihat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang sifatnya parsial

(bagian per bagian). Sebagian ahli menyebutkan sistem kodifikasi parsial ini

dengan istilah Act System. Hal ini juga yang terjadi dengan Burgerlijk Wetboek

(KUHPerdata) yang hingga sekarang masih berlaku. Saat ini KUHPerdata tidak

lagi berlaku utuh, beberapa bagian telah dicabut dengan Undang-Undang yang

berlaku secara nasional. sehingga secara substansial muatan KUHPerdata tidak

lagi sama seperti sistematika formalnya. Beberapa Undang-Undang yang berlaku

nasional tersebut antara lain Buku I Tentang Perkawinan dan beberapa bidang

hukum keluarga dicabut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, Buku II yang mengatur tentang Tanah dicabut oleh Undang-Undang

No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Hipotik atas

16 Husni Rahmadianto, Pluralisme Kewenangan Pembuatan Surat Keternagan Hak Waris diIndonesia, Intermasa, Jakarta, 2012, hal. 53


17

tanah dicabut oleh Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.17 Di sisi lain, ada

peraturan yang sifatnya menambah, seperti UU No. 42 Tahun 1999 Tentang

Fidusia, Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang. yang mengatur

tentang bag ian dari hukum Kebendaan.18

Hukum Waris merupakan hukum materi yang erat kaitannya dengan hukum

harta kekayaan, karena secara hukum pewarisan merupakan salah satu cara untuk

memperoleh hak milik atas suatu benda atau hak kebendaan. Oleh karena itu,

dalam KUHPerdata, hukum waris di atur dalam Buku II Tentang Benda.

Surat Keterangan Waris Nasional harus terlebih dahulu dilakukan

unifikasi Hukum Waris. Sebenarnya tidak demikian, hanya saja penulis berusaha

menempatkan Surat Kerangan Waris ini sebagai salah satu bagian kecil saja dari

kaidah-kaidah yang akan mengatur tentang Waris, mengingat kehendak

simposium ini adalah memikirkan kemungkinan unifikasi Surat Keterangan Waris.

Pertanyaannya bolehkah unifikasi Surat Keterangan Warisan ini mendahului unifikasi

hukum warisnya? Mengapa tidak, karena sudah banyak contoh, bahwa unifikasi

sub bidang hukum dilakukan sementara bidang hukumnya belum diunifikasikan.

Ada 2 hal yang harus diperhatikan bila membicarakan masalah hukum waris di

Indonesia. Yang pertama adalah hukum waris, dan yang ke dua adalah pewarisan/

17 Dian Sarwoto, Prosedur dan Tata cara Peralihan Hak atas Tanah karena Pewarisan, RajaGrafindo Persada, 2011, hal.77

18 Teguh Samudra, Beberapa Masalah Hukum Waris di Indonesia, Citra Ilmu, Surabaya,2006, hal. 14


18

warisan. Pitlo berpendapat bahwa “hukum waris adalah kumpulan peraturan yang

mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu

mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari

pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan

antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.19

Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro memberi pengertian bahwa warisan adalah

“soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang

kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang

lain yang masih hidup”.20

Dari sudut pandang hukum Adat, dapat dilihat pendapat Ter Haar, bahwa

hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana

dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud

dan tidak berwujud dari generasi pada generasi. Sejalan dengan pendapat TerHaar,

Supomo menyatakan bahwa “Hukum Adat waris memuat peraturan-peraturan yang

mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan

barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele gooderen) dari suatu

angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.21 Hukum Islam mengatur tentang

adanya hak bagi para ahli waris pria dan wanita atas pembagian harta peninggalan

19 Pitlo. Af M lsa Maarief. Hukum Waris Menurut Kitab Undang.Undang Hukum Perdata,Intermasa, Jakarta. 2006, hal. 31

20 Wirjono Prodjodikoro. Hukum Waris di Indonesia, Sumur Bandung, 2001, hal. 4221 TerHaar. Dasar-Dasar dan Stesel Hukum Adat, Jakarta, 2004, hal. 197


19

pewaris yang wafat, berdasarkan KHI. Hal yang dapat disimpulkan dari berbagai

pengertian di atas, adalah beragamnya pengertian tentang hukum waris.22

Pemberlakuan satu sistem hukum waris bagi seluruh warga negara Indonesia

sebagai tujuan unifikasi, berangkat dari kemajemukan dan kayanya hukum Waris

di Indonesia. Penulis mencoba memahami bahwa banyaknya instansi yang terkait

khususnya dalam pembuatan Surat Keterangan waris tidak dapat dilepaskan dari

kondisi hukum warisnya. Hal ini secara jelas terlihat dari berbagai peraturan

yang mengakui eksistensi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh instansi yang

berbeda sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu: bagi WNI Asli, Surat Keterangan

Waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan

dikuatkan oleh Kepala Desa/kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada

waktu meninggal; kemudian bagi WNI keturunan Tionghoa, akta Keterangan Hak

Mewaris dibuat oleh Notaris. dan bagi WNI keturunan Timur Asing lainnya dibuat

oleh Balai Harta Peninggalan, dan bagi yang beragama Islam dapat dibuat

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.23

Kehendak untuk melakukan unifikasi di bidang hukum waris sudah

bergabung sejak lama. bahkan arah unifikasi yang akan dituju sudah dituangkan

dalam TAP MPRS No. 11/MPRS/1960 Paragraf 402 Huruf c sub 4 yang mengatur

sebagai berikut:

22 Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Intermasa, Jakarta, 1998, hal. 7223 Harianto Asmar, Tinjauan Hukum Tentang Praktek Pelaksanaan Pembuatan Surat

Keterangan Ahli Waris di Indonesia, Bumi Aksara, Bandung, 2005, hal. 27


20

a. Semua warisan untuk anak-anak dan janda apabila si peninggal warisan

meninggalkan anak-anak dan janda.

b. Supaya dalam perundang-undangan mengenai hukum warisan

dicantumkan pula peraturan mengenai penggantian ahli waris.

c. Peraturan mengenai hibah.24

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa politik hukum di bidang

hukum waris nasional yang hendak dituju adalah sistem individual Parental, yang

berakar pada salah satu dari sistem kewarisan yang dikenal dalam hukum waris Adat.

Hazairin menggaris bawahi bahwa yang akan dituju adalah sistem individual parental

yang tidak bertentangan dengan Pancasila.25 Mengapa secara tersirat dapat

dikatakan bahwa andaikata dilakukan kodifikasi dan unifikasi di bidang hukum

Waris, maka sistem hukum Waris yang digunakan adalah individual parental.

Terdapat beberapa alasan, antara lain: Sistem hukum waris individual parental

ini mendudukkan baik laki-laki maupun perempuan sebagai pewaris dan ahli

waris. Di samping itu, sistem hukum waris individual parental menempatkan

keturunan baik laki-laki maupun perempuan sebagai ahli waris, dan proses pewarisan

ditujukan untuk pada ahli waris secara individual, sehingga tidak menganut sistem

waris yang bersifat kolektifs Sejalan dengan pengaturan dalam Tap

11/MPRS/1960 tersebut, maka sangat jelas bahwa Hukum Waris Nasional akan

memposisikan janda/duda sebagai pewaris dan ahli waris, dan anak-anak sebagai

24 Deni Wahyudi, Judifikasi Hukum Waris di Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan,Citar Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 33

25 Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, Tintamas, 1997, hal. 22-34.


21

ahli waris tanpa membedakan apakah anak tersebut perempuan/laki-laki. Jelaslah,

bahwa bukan sistem hukum waris yang mengacu pada unilateral baik

matrilineal maupun patrilineal, sistem kolektif atau mayorat. 26

Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional

(BPHN) melalui berbagai penelitian, seminar dan diskusi sudah pula

berlangsung sejak lama, namun hingga kini unifikasi dan sekaligus kodifikasi

hukum Waris yang bersifat nasional tersebut belum terwujud. Menyitir pendapat

Mochtar Kusuma Atmadja, yang mengatakan bahwa unifikasi dan kodifikasi

seharusnya menimbang sensitivitas bidang-bidang hukum yang hendak di

kodifikasi dan di unifikasi. Oleh karena itu, Beliau lantas membedakan bidang-

bidang hukum ke dalam bidang hukum yang netral (tidak sensitif) dan bidang

hukum yang tidak netral (sensitif). Bidang hukum yang sensitif ini dianggap

sangat bertalian erat dengan spiritual manusia, oleh karena itu bidang hukum

keluarga dan hukum waris digolongkan ke dalam bidang hukum yang sensitif.

Di sisi lain, bidang hukum yang netral atau tidak sensitif lebih mudah untuk

dikodifikasikan dan diunifikasikan serta menyesuaikan dengan kebutuhan bahkan

dapat melakukan adapatasi dan adopsi dari sistem hukum negara lain.27

Selanjutnya, bidang hukum yang sensitif ini, termasuk hukum waris

dibiarkan berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku dimasyarakat. Dengan kata

lain bidang hukum waris tetap dibiarkan bersifat pluralistis. Oleh karena itu, saat

26 Rahmad Rusdianto, Sistem Pewarisan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 1827 Ramli Janoko, Hukum Waris Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek, Pustaka Ilmu,

Jakarta, 2003, hal. 46


22

ini hukum waris yang berlaku meliputi hukum waris adat, hukum waris menurut

KUHPerdata dan hukum waris Islam. Namun demikian, bukan berarti upaya

menuju unifikasi hukum Waris Nasional sama sekali tertutup. Unifikasi hukum

waris sudah terang menuju sistem Individual Parental, namun demikian

perkembangan dan penerimaannya bergantung aspek sosiologis antara lain:

1. Pendidikan yang tinggi, sehingga orang akan berfikir logis.

2. Perantauan yang lama, sehingga terjadi perubahan pola pikir, akibat

pengaruh kebiasaan masyarakat setempat.

3. Komunikasi yang baik, sehingga kontak dengan orang asing yang

berlainan budayanya semakin tinggi.

4. Terbentuknya kelompok atau unit terkecil dalam masyarakat, sehingga

terdapat pergaulan yang erat antara Bapak, lbu dan anak-anak, dan

terbentuklah harta bersama, yang diperuntukkan bagi keluarga tersebut.28

Mengacu pada kondisi di atas. maka upaya menuju Surat Keterangan Waris

Nasional tidak dapat dilepaskan dari hukum positif yang berlaku di bidang Waris,

yaitu masih bersifat pluralisme. Surat Keterangan Ahli Waris adalah alat bukti

bagi para ahli waris yang akan dijadikan alas hak untuk menuntut hak waris tertentu

atas benda atau hak kebendaan sebagai objek waris. Surat keterangan ahli waris bagi

golongan WNI Bumiputera dapat dibuat sendiri oleh para ahli waris dan diketahui

serta dikuatkan oleh Kepala Desa / Lurah yang diketahui dan dikuatkan pula oleh

28 Ramanto Taslim, Sistem Hukum Waris Indonesia Suatu Tinjaian Masa Depan, Mitra Ilmu,Surabaya, 2004, hal. 64


23

Camat. Dalam praktek pembuatan surat keterangan ahli waris bagi golongan WNI

Bumiputera juga dapat dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diketahui dan

dikuatkan oleh Camat yang isinya memuat seluruh nama-nama para ahli waris dari

pewaris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris.29 Disamping itu di

dalam surat keterangan ahli waris dapat pula dicantumkan tentang porsi atau bagian

dari masing-masing ahli waris terhadap harta warisan dari pewaris yang akan dibagi.

Dalam pelaksanaanya surat keterangan ahli waris yang dibuat sendiri oleh

para ahli waris maupun yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah yang diketahui

dan dikuatkan oleh Camat, selain berfungsi sebagai alat bukti yang digunakan oleh

para ahli waris untuk melakukan penuntutan hak waris dari harta peninggalan si

pewaris juga dapat digunakan oleh para ahli waris untuk melakukan pengalihan hak

atas benda peninggalan pewaris khususnya tanah melalui suatu pengikatan perjanjian

jual beli (PJB) yang dilaksanakan oleh / dihadapan notaris melalui suatu akta

autentik. Dalam pengalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh para ahli waris

dengan dasar surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah

melalui suatu pengikatan jual beli yang dilakukan oleh / dihadapan notaris tersebut

harus memenuhi ketentuan dan persyaratan diantaranya adalah seluruh ahli waris

menyetujui perbuatan hukum pengikatan jual beli tersebut apabila tanah yang

merupakan objek waris tersebut dalam keadaan belum terbagi.30

29 Junaedi Effendi Mahmud, Analisis Yuridis Peraturan Hukum Kewarisan di Indonesia,Djembatan, Jakarta, 2009, hal. 60

30 Gisna Verawati, Kajian Hukum Waris Suatu Pengantar, Eressco, Bandung, 2008, hal.65


24

Ketentuan yang mengatur tentang pengalihan hak atas tanah yang merupakan

objek warisan dari pewaris kepada ahli waris maupun dari ahli waris kepada pihak

lain didasarkan kepada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Penelitian ini membahas lebih lanjut tentang kewenangan dari pejabat tata

usaha negara dalam hal mengeluarkan surat keterangan ahli waris bagi warga negara

Indonesia Bumiputera, dan kekuatan hukumnya sebagai dasar hukum dalam

melaksanakan perbuatan pengalihan hak atas tanah oleh para ahli waris melalui suatu

pengikatan jual beli (PJB) yang dilakukan oleh / dihadapan notaris. Disamping itu

penelitian ini akan membahas tentang tentang tanggung jawab notaris dalam

melaksanakan pembuatan akta pengikatan jual beli dimana surat keterangan ahli

waris adalah sebagai alas haknya. Hal ini menyangkut kewenangan dari pejabat tata

usaha negara yang berhak dan berwenang mengeluarkan surat keterangan ahli waris

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kekuatan hukum

dari produk surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah

tersebut dalam melaksanakan perbuatan hukum pengikatan jual beli dengan tujuan

melakukan perlindungan hukum terhadap para ahli waris yang sah dalam menerima

bagian warisan dari harta peninggalan si pewaris yang telah meninggal dunia

tersebut.31

31 Harjanto Hasan, Tinjauan tentang Hukum Pewarisan di Indonesia beserta akibathukumnnya, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010, hal. 15


25

2. Konsepsi

Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi

suatu yang konkrit, yang disebut dengan operasional defenition.32 Pentingnya

definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau

penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu untuk

menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep

dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan

yang telah ditentukan, yaitu :

1. Surat keterangan ahli waris adalah surat keterangan yang bertujuan untuk

membuktikan bahwa orang-orang yang namanya disebut atau dimuat di dalam

surat keterangan ahli waris tersebut merupakan ahli waris yang sah dari

pewaris yang telah meninggal dunia tersebut.33

2. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun

perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang

diperoleh selama hidupnya.34

3. Harta warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang

meninggal dunia (pewarsi) baik berupa uang atau materi lainnya yang

diwariskan kepada seluruh ahli warisnya yang berwenang.35

32 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang BagiPara Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Institut Bankir Indonesia¸Jakarta, 1993, hal. 10

33 Muhammad Ridwan, Fungsi Surat Keterangan Hak Waris Bagi Ahli Waris, Mitra Ilmu,Surabaya, 2012, hal. 34

34 Ibid, hal. 3535 Baharudin Sutanto, Hukum Waris dan Harta Warisan, Eresco, Bandung, 2013, hal. 26


26

4. Ahli waris adalah orang yang berhak atas ahli warisan yang ditinggalkan oleh

pewarisnya.36

5. Kepala Desa adalah pemimpin atau orang yang mengepalai suatu

pemerintahan desa yang memiliki hak dan kewenangan sebagai pejabat tata

usaha negara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di bidang pemerintahan desa. 37

6. Akta pengikatan jual beli adalah suatu akta yang pendahuluan yang berisikan

janji-janji antara pihak penjual dan pihak pembeli yang harus dipenuhi oleh

kedua belah pihak sebelum dilaksanakannya perjanjian jual beli.38

7. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik

mengenai semua perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang

ditetapkan oleh undang-undang.39

36 Ibid, hal. 2737 Firman Hidayat, Peranan Lurah / Kepala Desa Sebagai Aparat Pemerintahan Kelurahan/

Desa, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2012, hal. 5038 Salim HS, Hukum Perjanjian Jual Beli, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 1639 Ibid¸hal. 17


27

G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Metode Pendekatan Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu

masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas

terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian

metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk

memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana pendekatan

terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan

yang berlaku mengenai ketentuan tentang tata cara pembuatan surat keterangan hak

waris bagi WNI Bumiputra sesuai dengan pembagian golongan penduduk yang

termuat di dalam Pasal 131 IS dan juga ketentuan yang termuat di dalam Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 yang merupakan petunjuk

bagi pendaftaran tanah apabila hendak melakukan pendaftaran peralihan hak karena

warisan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari

penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang

permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta

yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan

dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.40

40 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Normatif, (Jakarta : UI Press, 2001), hal.30


28

Pelaksanaan prosedur dan tata cara pembuatan surat keterangan hak waris

bagi WNI Bumiputra dalam hal peralihan harta warisan berupa tanah dari pewaris

kepada ahli waris adalah dengan membuat sendiri surat keterangan hak waris oleh

para ahli waris serta ditanda tangani oleh seluruh ahli waris dan juga lurah/kepala

desa serta diketahui oleh camat. Pembuatan surat keterangan ahli waris dapat pula

dilakukan dengan cara lurah / kepala desa dengan memuat seluruh nama-nama ahli

waris yang sah dan berhak atas harta warisan pewaris ditanda tangani oleh lurah /

kepala desa dan diketahui oleh camat.

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian

kepustakaan (library research) maksudnya adalah melakukan penelitian terhadap

bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Alat pengumpulan

data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data primer yaitu

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang surat keterangan ahli

waris yang dibuat oleh para ahli waris itu sendiri maupun dibuat oleh kepala desa dan

diketahui oleh camat. Data primer diperoleh dengan cara membaca, mempelajari,

meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang masalah hukum waris dan tata cara pembuatan surat keterangan ahli

waris bagi golongan WNI Bumiputera dalam hal pelaksanaan pembagian harta

warisan maupun pengalihan hak atas harta warisan dari ahli waris kepada pihak lain

melalui suatu akta pengikatan jual beli yang dibuat oleh dihadapan notaris dengan


29

dasar hukum ketentuan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan

Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pengalihan hak atas tanah kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh para ahli

waris dengan dasar hukum surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa / Lurah melalui pengikatan jual beli yang dilakukan oleh /dihadapan Notaris

harus dengan persetujuan seluruh ahli waris. Apabila persetujuan dari seluruh ahli

waris untuk melaksanakan pengalihan hak atas tanah melalui suatu pengikatan jual

beli yang dilakukan oleh / dihadapan notaris tidak diperoleh secara keseluruhan maka

kekuatan hukum dari akta pengikatan jual beli yang didasarkan kepada surat

keterangan ahli waris tersebut dapat digugat / disengketakan oleh pihak ahli waris

yang merasa dirugikan. Oleh karena itu meskipun surat keterangan ahli waris baik

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui/dikuatkan oleh Camat maupun

surat keterangan ahli waris yang dibuat sendiri oleh para ahli waris dan diketahui

serta dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui/dikuatkan pula oleh Camat

yang telah memuat seluruh nama para ahli waris secara sah, namun apabila dalam

penggunaan surat keterangan ahli waris tersebut tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan yang berlaku maka kekuatan hukum surat keterangan ahli waris yang

dijadikan alas hak dalam pembuatan akta pengikatan jual beli yang dilakukan oleh

/dihadapan notaris melalui suatu akta autentik dapat dipemasalahkan oleh pihak yang

merasa dirugikan dengan pengikatan jual beli tersebut.


30

Disamping data primer terdapat pula data sekunder yaitu berupa buku-buku,

karya-karya ilmiah, jurnal yang berhubungan dengan pembahasan tentang surat

keterangan hak waris serta pelaksanaan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli

dengan dasar surat keterangan hak waris. Selain data primer dan data sekunder

penelitian ini juga didukung dengan data tertier yaitu kamus hukum, kamus umum,

ensiklopedia mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan

data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan

dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.41 Di dalam

penelitian yuridis normatif, maka maksud pada hakekatnya berarti kegiatan untuk

mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi yang

berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk

memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.42 Sebelum dilakukan analisis,

terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang

dikumpulkan. Setelah itu keseluruhan data tersebut akan dianalisis dan

disistematisasikan secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian

yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan

kualitas atau keistimewaan dari suatu penelitian yang dilakukan dengan cara

menjelaskan dengan kalimat sendiri semua kenyataan yang terungkap dari data yang

41 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal106.

42 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal 25.


31

ada baik primer, sekunder maupun tertier, sehingga menghasilkan klasifikasi yang

selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk

memperoleh jawaban yang baik pula yaitu mengenai kekuatan hukum surat

keterangan ahli waris yang dikeluarkan Kepala Desa sebagai alas hak dalam

pembuatan akta pengikatan jual beli (PJB) oleh notaris bagi WNI Bumiputera,

sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat dengan metode deduktif, yaitu

melakukan penarikan kesimpulan diawali dari hal-hal yang bersifat umum untuk

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sebagai jawaban yang benar

dalam pembahasan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.43

43 Ibid, hal. 26


32

BAB II

KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN WARIS YANGDIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA SEBAGAI ALAS HAK

DALAM PEMBUATAN AKTA PENGIKATANJUAL BELI OLEH NOTARIS

A. Pengaturan Hukum Pembuatan Surat Keterangan Waris berdasarkanGolongan Penduduk di Indonesia

Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4 PMNA KBPN Nomor

3 Tahun 1997 tersebut yang merupakan petunjuk bagi pendaftaran tanah

apabila hendak melakukan pendaftaran peralihan hak karena warisan,

terdapat tiga bentuk dan tiga institusi yang membuat bukti/surat keterangan

waris, yaitu:

1. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli : surat keteranganahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah danCamat tempat dimana pewaris meninggal dunia;

2. bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hakmewaris dari notaris;

3. bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keteranganwaris dari Balai Harta Peninggalan.44

Pembuatan KHW oleh instansi yang berbeda-beda merupakan salah satu

konsekuensi akibat masih berlakunya pluralisme sistem hukum waris dan terdapatnya

perbedaan kebutuhan keperdataan masing-masing “golongan penduduk”. Lagi pula

Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4 PMNA KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tersebut hanya

menyangkut peristiwa dalam hal berkaitan dengan pendaftaran tanah. Dalam hal

44 Arfan Sunardi, Prosedur Hukum Peralihan Hak Kepemilikan atas Tanah karenaKewarisan, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hal. 52

32


33

mengenai pewarisan dalam bidang hukum kebendaan lainnya, yang digunakan dalam

hal pembuktian keterangan hak waris adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia penduduk asli

Selama ini pembuatan KHW bagi warga negara Indonesia penduduk asli

adalah kewenangan regent atau kepala pemerintah setempat. Pembuktian sebagai ahli

waris dibuat di bawah tangan, bermeterai oleh para ahli waris sendiri dengan 2 (dua)

orang saksi dan diketahui atau dikuatkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat

setempat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris.

Wewenang Kepala Desa Lurah dan Camat menurut Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (UU Pem. Daerah) yang jelas secara

tegas batasan kewenangannya diantaranya Pasal 126 (Camat) 21 Pasal 127 (Lurah),

sedangkan wewenang Desa diatur Pasal 206 dan tidak tercantum mengenai

kewenangan untuk turut serta mengetahui, membenarkan/menyaksikan dan

menandatangani KHW. 45

Selain itu Lurah/Kepala Desa dan Camat tunduk pada kaidah-kaidah dan

berada dalam ruang lingkup Hukum Administrasi sebagai Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara tidak tepat jika bukti ahli waris yang berada dalam ruang lingkup

Hukum Perdata harus disaksikan/ diketahui dan dibenarkan serta ditandatangani oleh

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini akan menyebabkan kerancuan

45 Dermawan Haristanto, Kewenangan Kepala Desa dalam Pembuatan Surat Keterangan HakWaris bagi Golongan Bumi Putra di Indonesia, Media Ilmu, Jakarta, 2012, hal. 93


34

apabila terjadi gugatan dari masyarakat, apakah gugatan harus diajukan ke Pengadilan

Tata Usaha Negara atau ke Pengadilan Umum. 46

Mahkamah Agung (MA) menggunakan penafsiran berkenaan dengan

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa di

samping tugas di bidang contentiuese jurisductie dapat pula diberikan tugas lain yaitu

volwuaire jurisdictie kepada peradilan asal berdasarkan peraturan perundangan.

Misalnya, Pengadilan Negeri berwenang menetapkan pengangkatan wali untuk anak

di bawah umur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 300- 30 l KUH Perdata.

Oleh karena tidak terdapat undang-undang yang secara tegas memberi

kewenangan kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan fatwa di luar

sengketa, maka harus dianggap bahwa pengadilan negeri agama tidak berwenang

untuk menerbitkan penetapan fatwa waris diluar sengketa.

2. Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa47

Kewenangan pembuatan KHW bagi mereka yang tunduk pada hukum waris

yang diatur dalam KUH Perdata didasarkan pada asas konkordansi dengan Pasal 14

ayat 1 dan 3 Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld (S. 1931-105) di

Nederland yang kemudian diterima sebagai doktrin dan yurisprudensi di Indonesia

dan dianggap sebagai hukum kebiasaan. Adapun terjemahan bebas dari Pasal 14 ayat

I dan ayat 3 Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld adalah sebagai berikut:

46 Ibid, hal. 9547 Sutanto Arif Wardana, Hukum Waris dan Sistem Pembagian Waris di Indonesia, Rajawali

Press, Jakarta, 2012, hal. 87


35

Pasal 14 ayat (1):

“Para ahli waris atau dalam hal seseorang sesuai dengan Pasal 524 BW (Ned)dengan keputusan pengadilan dinyatakan diduga meninggal, yang diduga ahliwaris daripadanya. yang mempunyai suatu hak terdaftar dalam buku-bukubesar utang-utang nasional, harus membuktikan hak mereka dengan suatuketerangan hak waris setelah kematian atau diduga meninggalnya pewarisdibuktikan”;

Pasal 14 ayat (3):

“Jika suatu warisan terbuka dengan ini keterangan hak waris dibuat oleh seorang

notaris. Akta yang dibuat dari keterangan ini harus dikeluarkan in originali.

Sebenarnya Wet op de Grootbueken der Nationale Schuld bukan undang-

undang yang khusus mengatur wewenang notaris dalam pembuatan KHW, namun di

dalam praktek dianggap sebagai dasar hukum kewenangan notaris dalam pembuatan

KHW.

Menurut Tan Thong Kie selama ini “Pembuatan keterangan waris oleh

seorang notaris di Indonesia tidak mempunyai dasar dalam undang-undang di

lndonesia” Demikian pula pendapat dari Ting Swan Tiong dan Oe Siang Djie.

Akibatnya di dalam praktik ditemukan bermacam-macam bentuk KHW. Bagi warga

negara Indonesia keturunan Tionghoa bentuk KHW selama ini dibuat dalam bentuk

suatu keterangan di bawah tangan yang dibuat oleh notaris, namun ada sejumlah

notaris membuat dalam bentuk minuta dan keterangan yang diberikan oleh para saksi

sedangkan KHW dalam bentuk keterangan di bawah tangan yang dibuat notaris.

Bentuk surat keterangan sedemikian tidak masuk dalam golongan akta otentik

menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dimana akta otentik adalah akta yang


36

dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu dalam bentuk yang

ditetapkan oleh Undang-Undang dan dalam wilayah kewenangannya. Lagi pula

kekuatan pembuktiannya tetap sebagai akta di bawah tangan.48

Notaris ada yang membuat KHW yang isinya adalah keterangan yang

diberikan oleh saksi dan kesimpulan berupa siapa ahli waris dan bagian warisnya

diberikan oleh notaris dengan alasan untuk memudahkan pemegang protokol untuk

membuat Salinan jika di kemudian hari ada yang memintanya.

3. Warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya

Kewenangan College van Boedelmeesteren dari Balai Harta Peninggalan

(Weeskamer) untuk KHW bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing

selainnya Timur Asing Tionghoa diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Ordonantie tangga122-

7-1916, Saatblad. 1916 No.517 diubah Lembar Negara 1931 No. 168 dan Lembar

Negara 1937 No. 61 Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) pada saat ini ada di

Jakarta, Medan. Semarang, Surabaya dan Makassar. Adapun keberadaan Balai Harta

Peninggalan secara struktural kelembagaan merupakan lembaga pemerintah

(eksekutif) yang berada dalam ruang lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia yang melaksanakan urusan pemerintah. Bukti ahli waris yang merupakan

bukti perdata tidak tepat jika dikeluarkan oleh Pejabat yang tunduk pada Hukum

Administrasi.

48 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Praktek Notaris , Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,2010, hal. 132


37

4. Keterangan Hak Waris setelah UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2

Tahun 2014

Di dalam teori hukum yang berlaku sekarang ini sumber hukum yang diakui

secara umum adalah perundang-undangan, kebiasaan. Putusan pengadilan, doktrin

dan asas-asas hukum. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda dikenal asas

konkordansi, yakni sejauh mungkin menyelaraskan perundang-undangan di Hindia-

Belanda dengan apa yang berlaku di Belanda. Dengan kemerdekaan Indonesia, dan

berdasarkan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 bagian Aturan Peralihan, maka

segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Selama ini, sadar atau tidak

sadar telah menerapkan seluruh kaidah hukum termasuk hukum perdata yang nota

bene dibentuk oleh pembuat undang-undang Nederland dan dinyatakan berlaku di

Indonesia sebagai hukum positip walaupun beberapa bidang tertentu telah dicabut

dan diberlakukan hukum yang baru.49

Asas konkordansi sudah tidak dapat diterapkan lagi sejak Indonesia merdeka.

Lepas dari sumber hukum dan asas konkordansi tersebut, hukum harus pula didukung

oleh politik hukum dan kesadaran hukum sesuai dengan tata nilai dan filsafat hukum

dari negara yang bersangkutan. Tetap mendasarkan pada asas “konkordansi” Pasal 14

ayat 1 dan ayat 3 Grootboeken der Nationale Schuld sebagai kebiasaan sudah tidak

tepat lagi. Indonesia mempunyai politik hukum dan kesadaran hukum berdasarkan

tata nilai dan filsafat hukum sendiri yang menjadi dasar dari perundang-undangan

49 Ibid, hal. 134


38

termasuk UUJN Nomor 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dan

penerapannya. Harus berusaha untuk mempunyai pendapat dan dasar hukum sesuai

dengan politik hukum, kesadaran hukum dan tentunya tata nilai dan hukum Indonesia

termasuk di dalam pembuatan KHW. Mengenai politik hukum, kesadaran hukum dan

filsafat hukum Indonesia adalah bukan pada tempatnya jika diuraikan di dalam tulisan

ini.

Para notaris selama ini telah mendasarkan kewenangan pembuatan KHW

diantaranya pada PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 dalam Pasal Ill ayat l huruf c

angka 4 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24/1997 jo. PP Nomor 24/1997

Tcntang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah disebutkan di atas yang menyangkut

peristiwa dalam hal berkaitan dengan pendaftaran tanah Keputusan Menteri adalah

salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang setingkat lebih rendah dari

Keputusan Presiden. Kewenangan Menteri untuk membentuk suatu Keputusan

Menteri bersumber dari Pasal 17 UUD 1945, di mana Menteri Negara adalah

pembantu Presiden yang menangani bidang-bidang tugas yang diberikan kepadanya.

Menteri-menteri yang dapat membentuk suatu Keputusan Menteri adalah

Menteri-menteri yang memegang suatu departemen, sedangkan Menteri Koodinator

dan Menteri Negara hanya dapat membentuk suatu Keputusan yang berlaku secara

internal dalam arti keputusan yang tidak mengikat secara umum. 50

50 Burhanuddin Rahmanto, Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Hak atas Tanah yangdiperoleh karena warisan, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2010, hal. 92


39

PMNA/BPN Nomor 3 Tahun 1997 tersebut tergolong pada keputusan yang

berlaku secara intern atau dalam lingkungannya sendiri dan tidak mengikat umum

dan pada dasarnya, merupakan petunjuk bagi pendaftaran tanah apabila hendak

melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan.

Pengertian perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat.

ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai

(menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Oleh karena itu, Peraturan Menteri Negara Agraria tersebut tidak dapat

memberi wewenang kepada notaris sebagai dasar pembuatan KHW yang berlaku

umum untuk seluruh harta benda pewaris dan bukan untuk melakukan pendaftaran

peralihan hak atas tanah saja. Kewenangan notaris utama adalah membuat akta

otentik sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 15 ayat I UUJN Nomor 30 Tahun

2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untukdinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itusepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikankepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Selain kewenangan tersebut, maka notaris menurut Pasal 15 ayat (3) UUJN

Nomor 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 “Selain kewenangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan

lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Yang dimaksudkan


40

kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan disini adalah

bukan Peraturan Menteri Negara Agraria tersebut.51

Bentuk KHW di bawah tangan yang dibuatkan oleh notaris adalah

bukan bentuk yang diatur di dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 Jo

UUJN No. 2 Tahun 2014. Kelemahan atas bentuk KHW di bawah tangan diantaranya

jika ada kesalahan atas isi KHW tidak mungkin dicabut kembali oleh Notaris yang

telah membuatnya sendiri. KHW yang dibuat dalam bentuk otentik atas pernyataan

para pihak, jika ada kesalahan keterangan yang diberikan adalah merupakan tanggung

jawab para pihak sendiri lagi pula bentuk KHW di bawah tangan tidak mempunyai

nilai pembuktian sebagaimana halnya dengan kekuatan pembuktian akta otentik.

Atas dasar Pasal 15 ayat 1 notaris berwenang untuk membuat KHW

dalam bentuk akta otentik tidak saja untuk “mereka yang tunduk pada

KUHPerdata” namun juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Bentuk akta

otentik yang mana yang paling sesuai dengan UUJN Nomor 30 Tahun 2004 Jo UUJN

No. 2 Tahun 2014 sebagai suatu penemuan hukum dapat dikaji bersama. Pembagian

warisnya sebelum adanya unifikasi hukum waris dilakukan sesuai dengan hukum

yang berlaku bagi “golongan penduduk” pewaris.52

Dengan semangat unifikasi hukum dan kesatuan bangsa kita para notaris

Indonesia. “menciptakan” bentuk KHW yang uniform untuk seluruh bangsa

Indonesia.

51 Ibid, hal. 9352 Ridwan Derisman, Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Hak Waris,

Ghalia Indoensia, Jakarta, 2010, hal. 80


41

Lampiran dari KHW di dalam praktik berikut sebuah contoh KHW yang

dibuat oleh notaris di Nederland dalam bentuk akta otentik yang telah diterjemahkan

ke dalam bahasa Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan berdasarkan uraian di atas maka dalam hal-

hal pembuatan KHW terdapat beberapa hal- hal penting diantarannya adalah :

a. Masih adanya pluralisme sistem hukum waris, yaitu terdapat 3(tiga) sistem hukum waris yang berlaku: Sistem Hukum Waris Barat;Sistem Hukum Waris Adat; Sistem Hukum Waris Islam.

b. Pembuatan Keterangan Hak Waris oleh instansi yang berbeda-bedamerupakan salah satu konsekuensi akibat masih berlakunya pluralismesistem hukum waris dan terdapatnya perbedaan keperdataan masing-masing“golongan penduduk”.

c. Di dalam praktik, KHW untuk Warga Negara penduduk asli dibuatdi bawah tangan bermeterai oleh para ahli waris sendiri dengan 2(dua) saksi dan diketahui atau dikuatkan oleh Lurah/Kepala Desadan Camat setempat; untuk Warga Negara keturunan Tionghoa darinotaris; untuk Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnyadari Balai Harta Peninggalan.

d. Tidak lengkapnya pengaturan instansi mana yang diberi wewenanguntuk membuat ketetapan/keterangan hak waris.

e. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2006 Tentang Kewarga negaraan Republik Indonesia yanghanya membedakan antara Warga Negara Indonesia dan WargaNegara Asing, seyogianya pembedaan atas golongan penduduk tidakboleh terjadi. Demikian pula telah dihapuskan diskriminasi denganmencabut peraturan administrasi staatsblad yang membedakanpenduduk berdasarkan suku, ras, etnis, agama berdasarkan Undang-UndangRepublik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan.

f. Pembuatan keterangan waris dalam bentuk di bawah tangan tidakmempunyai dasar dalam undang-undang di Indonesia baik didasarkanPJN maupun UUJN Nomor 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 .

g. Jenis akta yang merupakan wewenang notaris adalah akta pihak(partij) yang dibuat dihadapan notaris dan akta berita acara (relaas)yang dibuat oleh notaris dengan syarat-syarat untuk kedua jenisakta tersebut telah ditentukan di dalam Pasal 38 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 JoUUJN No. 2 Tahun 2014.


42

h. Dalam rangka menuju unifikasi untuk menyatukan pendapat mengenaibentuk dan wewenang notaris dalam pembuatan bukti sebagai ahliwaris untuk seluruh bangsa Indonesia diusulkan akta KeteranganAhli Waris dalam bentuk akta Notaris.53

Dari poin-poin yang disimpulkan di atas maka dalam hal pembuatan

Keterangan Hak Waris (KHW), maka belum terdapat kesetaraan dalam hal unifikasi

pembuatan KHW terhadap seluruh golongan penduduk yang ada di Indonesia. Masih

terdapat perbedaan-perbedaan dalam hal pembuatan KHW yang didasarkan kepada

Hukum peninggalan kolonial Belanda sebagaimana telah diuraikan di atas.

Surat keterangan hak waris atau surat keterangan ahli waris (verklaring van

erfpacht) adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang

memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari

orang yang meninggal dunia tersebut. Pengertian lain dari surat keterangan mewaris

atau surat keterangan ahli waris adalah surat keterangan yang bertujuan untuk

membuktikan bahwa orang-orang yang namanya disebut atau dimuat di dalam surat

keterangan ahli waris tersebut merupakan ahli waris yang sah dari pewaris yang telah

meninggal dunia tersebut. 54

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa surat keterangan ahli waris

adalah menyangkut masalah orang yang meninggal dunia (pewaris) dan ahli waris

dalam hubungannya peralihan harta benda pewaris kepada para ahli warisnya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum waris. Surat

53 Saiful Rahman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta KeteranganHak Waris, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 28

54 J. Satrio, Hukum Waris, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 28


43

keterangan ahli waris adalah suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi

pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang

kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh kepala Desa / Lurah atau Camat yang

dijadikan alat bukti kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta

peninggalan dari pewaris kepada para ahli warisnya. 55

B. Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Keterangan Hak Waris bagiGolongan Penduduk Bumi Putera

Keterangan hak waris (KHW) yang selama ini kenal merupakan terjemahan

dari verklaring Van Erfrecht. Kalau terjemahkan secara bebas maka pengertian

verklaring Van Erfrecht mempunyai dua arti yang pertama berarti menerangkan atau

menjelaskan keterangan dan kedua berarti menyatakan, mendeklerasikan atau

menegaskan. Verklaring Van Erfrecht dalam arti menerangkan merupakan arti secara

umum yang dalam bahasa Inggris disebut dengan information. Dengan demikian

verklaring Van Erfrecht merupakan pemberian keterangan dalam arti yang umum dan

tidak mengikat secara hukum siapapun, baik yang memberikan keterangan maupun

yang menerima keterangan. Sedangkan verklaring Van Erfrecht dalam arti sebagai

menyatakan berarti penjelasan dalam arti yang khusus dan meningkat secara hukum

bagi yang menerima pernyataan, dan bagi mereka yang tidak menerima pernyataan

55 Muhammad Ridwan Anshari, Surat Keterangan Ahli Waris Kewenangan Pembuatan danFungsinya, Mitra Ilmu, Surabaya, 2010, hal. 23


44

tersebut wajib untuk membuktikannya secara hukum. Pernyataan seperti ini dalam

bahasa Inggris disebut dengan declaration. 56

Pernyataan sebagai ahli waris verklaring Van Erfrecht harus dibaca sebagai

pernyataan dari para ahli waris yang menerangkan bahwa yang nama-namanya

tersebut dalam keterangan hak waris tersebut adalah merupakan ahli waris yang sah

dari pewaris. Pernyataan sebagai ahli waris di dalam surat keterangan hak waris

tersebut ditandantangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat yang menyatakan

bahwa pernyataan para ahli waris tersebut merupakan pernyataan yang dibuat sebagai

bukti bahwa para ahli waris tersebut adalah ahli waris yang sah dari pewaris. Dalam

pembuatan keterangan hak waris bagi golongan menurut bumiputra dapat dilakukan

dengan dua cara yaitu : 1) keterangan hak waris memuat pernyataan yang dibuat

sendiri oleh para ahli waris secara dibawah tangan dan ditandantangani oleh para ahli

waris seluruhnya.

Dalam keterangan hak waris tersebut yang berbentuk pernyataan para ahli

waris disebutkan bahwa yang bertanda tangan di dalam surat keterangan hak waris

tersebut adalah nama-nama yang menjadi ahli waris dari pewaris yang namanya

disebutkan secara jelas dalam keterangan hak waris tersebut. Disamping itu dalam

pernyataan keterangan hak waris yang dibuat para ahli waris disebutkan bahwa selain

dari nama-nama yang tersebut di dalam keterangan hak waris yang telah dibuat

tersebut tidak ada ahli waris lainnya. Pernyataan tersebut dilanjutkan dengan klausul

bahwa para ahli waris bersedia untuk dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku

56 Ibid, hal. 23


45

apabila ternyata dikemudian hari surat keterangan hak waris tersebut ternyata tidak

benar atau palsu. Kesediaan dituntut sesuai hukum yang berlaku tanpa melibatkan

pihak manapun baik perorangan maupun badan atau pemerintah yang berhubungan

dengan surat keterangan hak waris tersebut. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan

bahwa kepala desa dan camat tidak bertanggung jawab terhadap pernyataan para ahli

waris dalam keterangan hak waris apabila ternyata dikemudian hari ternyata

keterangan hak waris tersebut tidak benar atau palsu.57 Meskipun dalam hal ini kepala

desa dan camat ikut menandatangani pernyataan keterangan hak waris yang dibuat

oleh para ahli waris tersebut, namun pernyataan para ahli waris yang menyatakan

bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku apabila ternyata dikemudian hari

pernyataan keterangan hak waris tersebut tidak benar atau ternyata palsu dan tidak

melibatkan pihak lain baik perorangan maupun badan ataupun pemerintah yang

berkaitan dengan pembuatan surat pernyataan keterangan hak waris tersebut.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa di dalam pembuatan keterangan hak

waris yang berbentuk pernyataan dari para ahli waris maka beban pertanggung

jawaban hukum dikenakan kepada para ahli waris yang membuat pernyataan

keterangan hak waris tersebut apabila ternyata dikemudian hari keterangan hak waris

tersebut tidak benar atau palsu. Secara hukum apabila ternyata keterangan hak waris

tersebut tidak benar atau palsu maka yang dapat dituntut secara hukum adalah para

ahli waris yang membuat pernyataan. Kepala desa maupun camat hanya sekedar

57 Faisal Suseno, Tanggung jawabNotaris terhadap Akta Keterangan Hak Waris yangMengandung Sengketa, Ananta, Semarang, 2008, hal. 63


46

menyaksikan dan mengetahui tentang pembuatan pernyataan keterangan hak waris

tersebut, sehingga apabila ternyata terjadi permasalahan hukum dikemudian hari

kepala desa dan camat tidak ikut bertanggung jawab atas terjadinya permasalahan

hukum dalam pembuatan pernyataan keterangan hak waris tersebut.58

Namun demikian dalam praktek pelaksanaannya meskipun ada klausul bahwa

pihak lain baik perorangan maupun badan ataupun pemerintah yang berhubungan

dengan pembuatan pernyataan keterangan hak waris tersebut tidak terlibat atau tidak

bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari tetap saja,

kepala desa dan camat yang ikut menyaksikan dan mengetahui pembuatan pernyataan

keterangan hak waris tersebut turut dituntut sebagai tergugat di dalam pelaksanaan

pembuatan keterangan hak waris tersebut. Hal ini terjadi karena kepala desa dan

camat selaku perangkat pemerintah yang menyaksikan dan mengetahui pembuatan

pernyataan keterangan hak waris tersebut dipandang tidak hati-hati atau lalai dalam

melaksanakan tugasnya dalam penandantanganan pernyataan keterangan ahli waris

tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan meskipun di dalam pernyataan keterangan

hak waris tersebut para ahli waris telah membuat pernyataan tidak melibatkan pihak

lain apabila terjadi permasalahan hukum dalam hal ketidakbenaran atau kepalsuan

dalam pernyataan keterangan hak waris tersebut, tidak melepaskan tanggung jawab

dari kepala desa dan camat yang ikut menyaksikan dan menandatangani pernyataan

keterangan hak waris tersebut. Oleh karena itu dalam pembuatan pernyataan

58 Ibid, hal. 65


47

keterangan hak waris oleh para ahli waris maka kepala desa dan camat yang ikut

menyaksikan dan mendantangani pernyataan tersebut harus menerapkan prinsip

kehati-hatian dalam menandatangani pernyataan keterangan hak waris tersebut,

sehingga pada saat dilakukannya penandantanganan pernyataan keterangan hak waris

oleh kepala desa maupun camat, bahwa pernyataan yang terdapat di dalam

keterangan hak waris tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara

hukum.59

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembuatan pernyataan

keterangan hak waris yang disaksikan, diketahui dan ditandantangani oleh kepala

desa maupun camat tersebut maka kepala desa selaku pimpinan di desa tersebut harus

memeriksa kebenaran pernyataan dari para ahli waris tersebut, apakah benar para ahli

waris yang membuat pernyataan keterangan hak waris tersebut benar-benar

merupakan ahli waris yang sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan

legalitasnya. Cara penerapan prinsip kehati-hatian oleh kepala desa terhadap

penandantanganan pernyataan keterangan hak waris yang dibuat para ahli waris

tersebut adalah dengan memeriksa kartu keluarga dari masing-masing ahli waris,

kartu identitas (KTP), akta kelahiran dari para ahli waris termasuk juga surat

kematian dari pewaris harus diperiksa secara keseluruhan, sebelum dilakukannya

penandantanganan pernyataan keterangan hak waris tersebut. Hal ini untuk

memastikan bahwa pernyataan keterangan hak waris yang dibuat para ahli waris

59 Ignatius Ridwan, Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris bagiGolongan Bumi Putra di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 60


48

tersebut adalah benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Disamping itu pemeriksaan terhadap data-data dari para ahli waris sebagaimana

disebutkan di atas juga untuk memastikan apakah seluruh ahli waris telah terwakili

dalam pernyataan keterangan hak waris tersebut. Sehingga apabila telah diterbitkan

pernyataan keterangan hak waris dari para ahli waris dan telah disahkan oleh kepala

desa dan camat, maka tidak ada ahli waris lainnya yang dirugikan karena tidak

termuat dalam pembuatan pernyataan keterangan hak waris tersebut. Hal ini untuk

menghindarkan gugatan di kemudian hari terhadap pernyataan keterangan hak waris

tersebut, sehingga dalam penggunaanya dapat berjalan dengan baik dan tanpa adanya

permasalahan hukum dengan pihak lain yang merasa dirugikan.60

Disamping pernyataan keterangan hak waris dari para ahli waris dalam

pembuatan dan keterangan hak waris maka kepala desa juga berwenang membuat

surat keterangan ahli waris secara langsung. Surat keterangan ahli waris yang dibuat

oleh kepala desa menyatakan bahwa kepala desa yang bersangkutan menerangkan

dengan sebenarnya bahwa sesuai dengan data-data yang telah dicek kebenarannya

oleh kepala desa maka kepala desa menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama-

nama yang termuat di dalam surat keterangan ahli waris tersebut adalah benar ahli

waris yang sah dari pewaris (dengan menyebutkan nama dari pewaris tersebut).61

Di dalam surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh kepala desa tersebut

disebutkan seluruh nama-nama ahli waris dari pewaris, sebagai ahli waris yang sah

60 Rama Sujarnoto, Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris bagiGolongan Bumi Putra di Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 2012, hal. 59

61 Ibid, hal. 61


49

dari pewaris sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan telah dibuat dengan

sebenarnya dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

pembuatannya maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa surat keterangan ahli waris yang dibuat

langsung oleh kepala desa, menyatakan dengan tegas bahwa ahli waris yang sah dari

pewaris adalah yang nama-namanya disebutkan dalam surat keterangan ahli waris

tersebut. Pernyataan kepala desa dalam pembuatan surat keterangan ahli waris

tersebut didasarkan bukti-bukti yang autentik yang berupa kartu keluarga, KTP, akte

kelahiran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang mendasari dibuatnya surat

keterangan ahli waris oleh kepala desa tersebut.

Sebelum surat keterangan ahli waris ditandantangani oleh kepala desa maka

terlebih dahulu kepala desa memeriksa seluruh kelengkapan dokumen dan data-data

pendukung yang menyatakan bahwa para ahli waris yang memohon surat keterangan

ahli waris dari kepala desa tersebut benar-benar merupakan ahli waris yang sah secara

hukum dari pewaris tersebut. Oleh karena itu apabila terjadi permasalahan hukum

dikemudian hari terhadap surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh kepala desa,

maka beban pertanggungjawaban dikenakan kepada para ahli waris dan juga kepada

kepala desa yang membuat surat keterangan ahli waris tersebut. Dalam praktek

pelaksanaan pembuatan surat keterangan ahli waris tersebut ada beberapa

permasalahan hukum yang terjadi dimana surat keterangan ahli waris yang dibuat

oleh kepala desa tersebut ternyata tidak memuat ahli waris secara lengkap, sehingga

terjadi gugatannya oleh pihak ahli waris yang namanya tidak termuat di dalam surat


50

keterangan ahli waris tersebut. Gugatan terhadap surat keterangan ahli waris yang

dibuat oleh kepala desa tersebut dilakukan oleh ahli waris yang merasa dirugikan

dengan terbitnya Surat Keterangan Ahli Waris tersebut karena tidak memperoleh

pembagian warisan berdasarkan hukum yang berlaku karena namanya tidak

tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut. Oleh karena itu gugatan

dilakukan kepada kepala desa selaku tergugat I yang membuat Surat Keterangan Ahli

Waris tersebut.

Dalam pelaksanaan pembuatan keterangan hak waris bagi golongan bumi

putera maka persyaratan yang harus dibawa ke Kantor Kepala Desa dalam hal

pembuatan pernyataan keterangan hak waris yang dibuat oleh para ahli waris maupun

keterangan hak waris yang dibuat langsung oleh kepala desa adalah sebagai berikut :

1. Membawa berkas permohonan waris yang telah diisi lengkap dan benar serta

ditandantangani oleh pemohon/semua ahli waris dan saksi-saksi atau membawa

pernyataan keterangan hak waris yang telah dibuat oleh para ahli waris untuk

ditandatangani oleh kepala desa dan camat

2. Membawa kartu keluarga asli dari masing-masing ahli waris

3. Membawa KTP asli bagi masing-masing ahli waris

4. Membawa surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang akan diwariskan pada para

ahli waris

5. Membawa bukti pelunasan PBB.

Prosedur pengajuan permohonan keterangan hak waris dilakukan dengan cara:


51

1. Pemohon/para ahli waris datang sendiri ke kantor kepala desa dengan membawa

surat pengantar dari ketua RT/RW atau dari kepala lingkungan tempat dimana

para ahli waris berdomisili

2. Membawa kartu keluarga (KK) bagi masing-masing ahli waris

3. Membawa KTP asli bagi masing-masing ahli waris

4. Membawa bukti pelunasan PBB

5. Membawa surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang akan diwariskan dan telah

dilegalisir oleh pihak yang berwenang

6. Pemohon/para ahli waris datang sendiri beserta saksi-saksi ke kantor kepala desa

dengan membawa data-data sebagaimana tersebut di atas untuk dapat dilakukan

pemeriksaan oleh kepala desa tentang kebenaran data-data para ahli waris yang

datang tersebut dan memastikan bahwa para ahli waris tersebut adalah ahli waris

yang sah dari pewaris dengan memeriksa dokumen-dokumen dari para ahli waris

seperti KK, KTP, surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang akan diwariskan,

dan bukti pelunasan PBB dari tanah yang akan diwariskan tersebut

7. Setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti oleh kepala desa tentang keaslian dan

kebenaran data-data yang dibawa oleh para ahli waris, apabila ternyata para ahli

waris setelah diperiksa kelengkapan dan kebenaran data-datanya ternyata adalah

benar merupakan ahli waris dari pewaris maka untuk surat pernyataan keterangan

hak waris yang telah dibuat sebelumnya oleh para ahli waris, ditandatangani oleh

kepala desa sebagai tanda bukti bahwa kepala desa telah memeriksa kelengkapan

dan kebenaran data-data yang diajukan oleh para ahli waris dan telah mensahkan


52

kebenaran data-data tersebut dengan membubuhkan tanda tangan pada pernyataan

keterangan hak waris yang telah dibuat sendiri oleh para ahli waris tersebut.

Untuk keterangan hak waris yang dibuat oleh kepala desa secara langsung,

pemeriksaan dilakukan sama seperti pemeriksaan data-data pada pernyataan hak

waris yang dibuat oleh para ahli waris tersebut setelah dapat dipastikan

kelengkapan dan kebenaran dari data-data yang diajukan oleh para ahli waris,

maka kepala desa akan membuat keterangan hak waris yang menyatakan bahwa

para ahli waris yang menghadap kepadannya adalah benar-benar ahli waris yang

sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum

waris, dan oleh karena itu menandatangani keterangan hak waris tersebut sebagai

tanda bukti bahwa kepala desa telah mensahkan para ahli waris yang namanya

termuat di dalam keterangan hak waris tersebut. Setelah kepala desa

menandatangani keterangan hak waris baik yang berbentuk pernyataan dari para

ahli waris yang dibuat sendiri oleh para ahli waris maupun keterangan hak waris

yang dibuat langsung oleh kepala desa, maka para ahli waris, saksi-saksi maupun

kepala desa yang telah menandatangani keterangan hak waris tersebut bersama-

sama menghadap ke camat untuk memperoleh pengesahan sebagai tanda

persetujuan atas terbitnya keterangan hak waris tersebut. Sebelum camat

menandatangani keterangan hak waris baik yang merupakan pernyataan dari para

ahli waris maupun keterangan hak waris yang dibuat langsung oleh kepala desa

maka camat terlebih dahulu memeriksa ulang seluruh kelengkapan dan keabsahan

data-data pendukung yang diajukan oleh para ahli waris, memeriksa kebenaran


53

data tersebut dan setelah itu camat menandatangani hak waris tersebut sebagai

tanda persetujuan telah diterbitkannya keterangan hak waris tersebut baik dalam

bentuk pernyataan para ahli waris maupun yang dibuat langsung oleh kepala

desa.62

C. Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris yang Dikeluarkan oleh KepalaDesa sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli olehNotaris

Keterangan hak waris adalah suatu pernyataan tertulis yang dibuat oleh para

ahli waris maupun oleh kepala desa yang isinya menyatakan bahwa nama-nama yang

termuat di dalam keterangan hak waris tersebut adalah merupakan ahli waris yang sah

dari pewaris yang berwenang untuk memperoleh harta warisan dari si pewaris. Di

dalam pewarisan terdapat beberapa unsur yang penting yaitu pewaris dan ahli waris

serta warisan yang berarti orang yang mewariskan, orang yang berhak menerima

harta warisan dan harta warisan yang diwariskan.

Mewaris berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai

hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya, dan warisan adalah harta yang

ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik itu berupa aktiva maupun pasiva.

Hukum kewarisan adalah keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-

undang mengatur akibat hukum dan meninggalnya seseorang terhadap harta

kekayaanya, perpindahannya kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak

ketiga. Seorang ahli waris tidak dapat dengan langsung secara otomatis dapat

62 Husein Ali Sofyan, Pengurusan Surat Keterangan Hak Waris bagi Golongan Bumi Putradi Kantor Kepala Desa/Kelurahan, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 98


54

menguasai dan melakukan balik nama terhadap harta warisan yang menjadi haknya

dengan terbukaannya pewarisan, melainkan untuk dapat melakukan tindakan hukum

terhadap apa yang telah menjadi haknya tersebut harus dilengkapi dengan adanya

surat keterangan hak waris.

Dengan demikian dapat dikatakan keterangan hak waris dapat diartikan

sebagai suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang

berwenang atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan dan

dikuatkan oleh kepala desa/lurah maupun camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat

tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada

ahli warisnya.

Keterangan hak waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa-siapa

yang merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan yang telah terbuka

menurut hukum dan berapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap

harta peninggalan yang telah telah terbuka tersebut. Keterangan hak waris disebut

juga dengan surat keterangan hak waris (SKHW), surat keterangan ahli waris (Surat

Keterangan Ahli Waris) merupakan surat bukti waris yaitu surat yang membuktikan

bahwa yang disebutkan di dalam surat keterangan waris tersebut adalah ahli waris

dari pewaris tertentu. Keterangan hak waris untuk melakukan balik nama atas barang

harta peninggalkan yang diterima dan atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh

ahli waris. Tindakan kepemilikan yang dimaksud misalnya adalah

1. Khusus untuk barang-barang harta peninggalkan berupa tanah, maka dapat

mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat, yaitu :


55

a. Melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) untuk tanah yang sudah

terdaftar (bersertipikat), dan

b. Melakukan permohonan hak baru (sertipikat) atas tanah yang belum terdaftar

seperti misalnya tanah girik, tanah bekas hak barat, tanah negara.

2. Menggadakan atau dengan cara menjaminkan barang-barang harta peninggalkan

tersebut kepada pihak lain atau kreditur, apabila ahli waris hendak meminjam

uang atau meminta kredit

3. Mengalihkan barang-barang harta peninggalkan tersebut pada pihak lain,

misalnya menjual, menghibahkan, melepaskan hak dan lain-lainnya yang sifatnya

berupa suatu peralihan hak.

4. Merubah status kepemilikan bersama atas barang harta peninggalan menjadi milik

dari masing-masing ahli waris dengan cara melakukan membuat akta pembagian

dari pemisahan harta peninggalan dihadapan Notaris. 63

Selain yang tersebut di atas surat keterangan hak waris juga dapat berfungsi

sebagai alat bukti bagi ahli waris untuk dapat mengambil atau menarik uang dari

pewaris yang ada pada suatu bank atau asuransi, sekalipun bagi setiap bank atau

lembaga asuransi berbeda dalam menetapkan bentuk surat keterangan hak waris yang

bagaimana yang dapat diterimanya.

Di dalam Surat Keterangan Waris memuat tentang nama-nama dan para ahli

waris dan nama pewaris (almarhum), bagi golongan bumi putra para ahli waris itu

63 Edy Kartasaputra, Prosedur dan Tata Cara Pengurusan Surat Keterangan Hak Waris bagiGolongan Penduduk Bumi Putra di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 106


56

sendiri disaksikan oleh kepala desa Lurah dan dikuatkan oleh Camat. Penentuan porsi

dari masing-masing ahli waris tergantung pada hukum mana yang berlaku bagi para

ahli waris. Artinya adalah apabila ahli waris golongan Bumi Putra membagi

warisannya dengan hukum Faraidh maka akan dibagi sesuai dengan porsi masing-

masing, sedangkan untuk golongan yang tunduk pada hukum adat maka akan dibagi

sesuai dengan hukum adatnya. Bagi golongan yang tunduk pada hukum yang bersifat

matrinial maka porsi anak perempuan akan lebih banyak atau lebih diutamakan

sedangkan untuk golongan yang tunduk pada hukum yang bersifat Patritineal maka

porsi anak laki-laki akan lebih diutamakan.

Pewarisan menurut hukum Faraidh atau menurut hukum Islam membolehkan

pewaris mewasiatkan 1/3 (sepertiga) dan warisannya asalkan tidak sampai merugikan

para ahli warisnya yang lain.

Bagi golongan bumi putra yang tunduk pada hukum perkawinan nasional

dalam undang-undang No.1 Tahun 1974, maka pembagian warisan baik bagi laki-laki

maupun bagi perempuan adalah sama porsinya. Sehingga dalam pembagian porsi

pada keterangan hak waris yang dibuat oleh sendiri oleh para ahli waris maupun oleh

kepala desa maka ditentukan porsi yang sama terhadap seluruh ahli waris yang sah

yang memiliki hak untuk menerima warisan dari pewaris.64

Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat dihadapan notaris

merupakan suatu perjanjian pendahuluan dari suatu perjanjian jual beli hak atas

64 Ibid, hal. 106


57

tanah, yang karena belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam

undang-undang, maka perjanjian jual beli belum dapat dilaksanakan.

Perjanjian pengikatan jual beli sebenarnya tidak ada perbedaan dengan

perjanjian pada umumnya. Hanya saja perjanjian pengikatan jual beli merupakan

perjanjian yang lahir akibat adanya sifat terbuka dari Buku III Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUH Perdata), yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya

kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan

berbentuk apa saja, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan,

ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian pengikatan jual beli lahir sebagai akibat terhambatnya atau

terdapatnya beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang

berkaitan dengan jual beli hak atas tanah yang akhirnya agak menghambat

penyelesaian transaksi dalam jual beli hak atas tanah. Persyaratan tersebut ada yang

lahir dari peraturan perundang-undangan yang ada dan ada pula yang timbul sebagai

kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli hak atas tanah. Persyaratan

yang timbul dari undang-undang misalnya jual beli harus telah lunas baru Akta Jual

Beli (AJB) dapat ditandatangani. Pada umumnya persyaratan yang sering timbul

adalah persyaratan yang lahir kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli,

misalnya pada waktu akan melakukan jual beli, pihak pembeli menginginkan adanya

sertipikat hak atas tanah yang akan dibelinya sedangkan hak atas tanah yang akan

dijual belum mempunyai sertipikat, dan di sisi lain misalnya, pihak pembeli belum


58

mampu untuk membayar semua harga hak atas tanah secara lunas, sehingga baru

dibayar setengah dari harga yang disepakati.65

Dengan keadaan di atas tentunya akan menghambat untuk pembuatan akta

jual belinya, karena pejabat pembuat akta tanah akan menolak untuk membuat akta

jual belinya karena belum selesainya semua persyaratan tersebut. Untuk tetap dapat

melakukan jual beli maka para pihak sepakat bahwa jual beli akan dilakukan setelah

sertipikat selesai di urus, atau setelah harga dibayar lunas dan sebagainya. Untuk

menjaga agar kesepakatan itu tetap terlaksana dengan baik sementara persyaratan

yang diminta bisa tetap dapat di urus, maka biasanya pihak yang akan melakukan jual

beli menuangkan kesepakatan awal tersebut dalam bentuk perjanjian yang kemudian

dikenal dengan nama perjanjian pengikatan jual beli. Dalam prakteknya, perjanjian

pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan notaris lazim disebut dengan akta

pengikatan jual beli (PJB). Pengertian perjanjian pengikatan jual beli dapat kita lihat

dengan cara memisahkan kata dari Perjanjian pengikatan jual beli menjadi perjanjian

dan pengikatan jual beli. Perjanjian pengertiannya dapat dilihat pada sub bab

sebelumnya, sedangkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli pengertiannya adalah

perjanjian antar pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli

dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk untuk

dapat dilakukan jual beli antara lain adalah sertipikat belum ada karena masih dalam

proses, belum terjadinya pelunasan harga. Sedang menurut Herlien Budiono,

65 Muhammad Arwanto Hadi, Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam, Djambatan,Jakarta, 2012, hal. 17


59

perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai

perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas.

Dari pengertian yang diterangkan di atas dapat dikatakan bahwa pengertian

perjanjian pengikatan jual beli merupakan suatu perikatan bersyarat atau perjanjian

pendahuluan yang dibuat sebelum dilaksanakannya perjanjian utama atau perjanjian

pokoknya.

Sebagaimana telah diterangkan tentang pengertiannya, maka kedudukan

perjanjian pengikatan jual beli yang sebagai perjanjian pendahuluan maka perjanjian

pengikatan jual beli berfungsi untuk mempersiapkan atau bahkan memperkuat

perjanjian utama / pokok yang akan dilakukan, karena perjanjian pengikatan jual beli

merupakan awal dari lahirnya perjanjian pokoknya yaitu Perjanjian Jual-Beli. Hal

yang sama juga diungkapkan oleh Herlien Budiono yang menyatakan “perjanjian

bantuan berfungsi dan mempunyai tujuan untuk mempersiapkan, menegaskan,

memperkuat, mengatur, mengubah atau menyelesaikan suatu hubungan hukum”.

Dengan demikian jelas bahwa perjanjian pengikatan jual beli berfungsi

sebagai perjanjian awal atau perjanjian pendahuluan yang memberikan penegasan

untuk melakukan perjanjian pokoknya, serta menyelesaikan suatu hubungan hukum

apabila hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian pengikatan jual beli telah

dilaksanakan seutuhnya. 66

66 Rusmadi Nurtanto, Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata, Liberty, Yogyakarta, 2011,hal. 21


60

Isi dari perjanjian pengikatan jual beli yang merupakan perjanjian

pendahuluan untuk lahirnya perjanjian pokok/ utama biasanya adalah berupa janji

janji dari para pihak yang mengandung ketentuan tentang syarat-syarat yang

disepakati untuk sahnya melakukan perjanjian pokoknya. Misalnya dalam perjanjian

pengikatan jual beli hak atas tanah, dalam klausul perjanjiannya biasanya berisi janji

janji baik dari pihak penjual hak atas tanah maupun pihak pembelinya tentang

pemenuhan terhadap syarat-syarat agar perjanjian pokoknya yaitu perjanjian jual beli

dan akta jual beli tersebut dapat ditanda tangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT), seperti janji untuk melakukan pengurusan sertipikat tanah sebelum

jual beli dilakukan sebagaimana diminta pihak pembeli, atau janji untuk segera

melakukan pembayaran oleh pembeli sebagai syarat dari penjual sebagai akta jual

beli dapat ditandatangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Selain janji-janji biasanya dalam perjanjian pengikatan jual beli juga

dicantumkan tentang hak memberikan kuasa kepada pihak pembeli. Hal ini terjadi

apabila pihak penjual berhalangan untuk hadir dalam melakukan penandatanganan

akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), baik karena lokasi

yang jauh, atau karena ada halangan dan sebagainya.Dan pemberian kuasa tersebut

biasanya baru berlaku setelah semua syarat untuk melakukan jual beli hak atas tanah

di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah terpenuhi.67

67 Irene Eka Sihombing, Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai Perjanjian Bantuan, UIPress, Jakarta, 2012, hal. 31


61

Pelaksanaan jual beli dihadapan PPAT baru dapat dilaksanakan apabila para

ahli waris sebagai pihak penjual telah melengkapi semua dokumen yang berhubungan

dengan tanah tersebut untuk dapat dilangsungkannya perbuatan hukum jual beli.

Akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan notaris oleh para ahli

waris merupakan suatu perjanjian pendahuluan dengan dasar surat keterangan hak

waris yang dibuat oleh para ahli waris itu sendiri atau dibuat langsung lurah / kepala

desa yang ditanda tangani oleh lurah / kepala desa dan diketahui oleh camat sebagai

dasar hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum bagi pelaksanaan pengalihan

hak atas tanah warisan tersebut.

Dalam hal perjanjian pengikatan jual beli dengan dasar surat keterangan hak

waris yang dibuat sendiri oleh para ahli waris atau yang dibuat langsung oleh kepala

desa dan ditandangani oleh kepala desa serta diketahui oleh camat maka seluruh ahli

waris yang sah wajib menandatangani perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat

dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian jual beli memiliki kekuatan

hukum apabila nantinya akan dibuat akta jual beli terhadap hak atas tanah dari para

ahli waris yang diterima sebagai warisan dari pewaris. Apabila ada ahli waris yang

tidak menandatangani surat keterangan hak waris yang menjadi alasan dilaksanakan

perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris maka perjanjian pengikatan

jual beli tersebut dapat digugat oleh ahli waris yang tidak menandatangani perjanjian

pengikatan jual beli tersebut. Hal ini berarti apabila akan dilaksanakan perjanjian

pengikatan jual beli terhadap hak atas tanah yang diterima oleh para ahli waris

sebagai harta warisan dari pewaris, maka seluruh ahli waris yang namanya tercantum


62

dalam keterangan hak waris sebagai ahli waris yang sah terhadap hak atas tanah

tersebut wajib menandatangani akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh

notaris tersebut.

Disamping itu surat keterangan hak waris yang dibuat oleh para ahli waris

sendiri maupun yang dibuat langsung oleh kepala desa harus pula memuat seluruh

nama-nama ahli waris yang sah sebagai ahli waris terhadap hak atas tanah yang akan

diikat dalam akta pengikatan jual beli dihadapan notaris tersebut, hal ini dimaksudkan

agar surat keterangan hak waris tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai alas hak

yang sah dari pada ahli waris yang sah pula dalam hal melaksanakan perjanjian

pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris sebagai perjanjian pendahuluan untuk

dilaksanakannya suatu perjanjian jual beli dihadapan PPAT dalam rangka peralihan

hak kepemilikan atas tanah tersebut dari para ahli waris yang selaku penjual kepada

pembeli pada saat dilaksanakannya pengikatan jual beli atau akta jual beli dihadapan

PPAT.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa surat keterangan hak waris atau

keterangan hak waris atau surat keterangan ahli waris baik yang dibuat sendiri

melalui suatu pernyataan oleh para ahli waris maupun yang dibuat langsung melalui

pernyataan kepala desa pada prinsipnya memiliki kekuatan hukum sebagai bukti

dalam hal peralihan hak atas tanah karena pewarisan sepanjang surat keterangan hak

waris tersebut dibuat secara sah dan seluruh ahli waris yang sah termuat dalam surat

keterangan hak waris tersebut. Surat keterangan hak waris yang telah ditandatangani

oleh kepala desa dan disetujui oleh camat tersebut merupakan suatu bukti bahwa


63

nama-nama yang tercantum dalam surat keterangan hak waris adalah benar-benar

merupakan ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia, dimana sebelum

diterbitkannya surat keterangan hak waris tersebut, kepala desa maupun camat yang

ikut menandatangani surat keterangan hak waris tersebut telah memeriksa seluruh

berkas-berkas dan dokumen pendukung yang diajukan oleh para ahli waris untuk

membuktikan bahwa nama-nama yang akan dimuat di dalam surat keterangan hak

waris tersebut adalah benar nama-nama yang sah sebagai ahli waris dari pewaris.

Pemeriksaan dilakukan terhadap kartu keluarga dari para ahli waris, kartu tanda

penduduk, akta kelahiran (bila ada), surat kematian dari pewaris yang dikeluarkan

oleh pihak yang berwenang yang keseluruhannya tersebut mendukung dan

membenarkan bahwa para ahli waris adalah merupakan ahli waris yang sah dari

pewaris yang telah meninggal dunia tersebut.

Pada Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa,

“Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah

susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :

a. Sertipikat hak atas tanah atau sertipikat hak milik atas satuan rumah susun

atas nama pewaris, atau apabila mengenai tanah yang belum terdaftar bukti

pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997

b. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat

yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu


64

meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang

berwenang ;

c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :

1. Wasiat dari pewaris, atau

2. Putusan pengadilan, atau

3. Penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau

4. - Bagi warga negara Indonesia Penduduk asli : surat keterangan ahli

waris yang dibuat oleh para ahli waris denga disaksikan oleh 2 (dua)

orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat

tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia

- Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa : akta

keterangan hak mewaris dari Notaris,

- Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya :

surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan

d. Surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan

pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan

e. Bukti identitas ahli waris

(2) Apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan sudah ada putusan

pengadilan atau penetapan hakim/ketua pengadilan atau akta mengenai

pembagian waris sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka putusan/penetapan atau akta


65

tersebut juga dilampirkan pada permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)

(3) Akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dibuat dalam bentuk Surat Keterangan Ahli Waris dibawah tangan oleh

semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau dengan akta

notaris

(4) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian

warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli

waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat

dilakukan sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997.

(5) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran

peralihan haknya disertai dengan akta pembagian waris yang memuat

keterangan bahwa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan

peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan

berdasarkan akta pembagian waris tersebut.

(6) Pencatatan pendaftaran hak sebagaimana dimaksud Pasal ini dalam daftar-

daftar pendaftaran tanah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.

Dari ketentuan Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 huruf c angka 4 tersebut di atas maka

dapat dikatakan bahwa untuk golongan bumi putra atau penduduk asli dalam hal


66

peralihan hak atas tanah karena pewarisan maka para ahli waris wajib membuat surat

keterangan ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh

kepala desa/dan camat ditempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Surat keterangan hak waris yang dibuat oleh para ahli waris dan dikuatkan

oleh kepala desa dan camat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan memiliki

kekuatan hukum dalam rangka peralihan hak atas tanah dari pewaris kepada ahli

waris. Disamping itu surat keterangan hak waris tersebut juga merupakan alat bukti

yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam rangka peralihan hak atas

tanah dari para ahli waris keseluruhannya kepada pihak lain yang akan membeli tanah

yang diperoleh dari warisan tersebut.

Perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan notaris dengan dasar

surat keterangan hak waris merupakan suatu perjanjian diantara para ahli waris

keseluruhannya yang bertindak sebagai penjual hak atas tanah tersebut kepada pihak

pembeli yang akan membeli tanah warisan tersebut yang diawali dengan pengikatan

perjanjian jual beli terlebih dahulu sehubungan karena belum dipenuhinya syarat-

syarat agar dapat dilaksanakan suatu perjanjian jual beli di hadapan PPAT. 68

Surat keterangan hak waris yang telah disahkan oleh kepala desa dan camat

tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti bahwa telah terjadi peralihan

hak atas tanah tersebut dari milik pewaris kepada milik ahli waris secara keseluruhan.

Sehubungan karena peralihan hak kepemilikan atas tanah dari pewarisan tersebut

68 Surya Sudarsono, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah dalam Teori danPraktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 79


67

belum dibagi maka kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh dari warisan tersebut

masih merupakan milik bersama dari seluruh ahli waris. Oleh karena itu setiap terjadi

peralihan hak atas tanah dari ahli waris kepada pihak lain karena jual beli maka

seluruh ahli waris yang namanya termuat di dalam surat keterangan hak waris

tersebut harus bersama-sama menandatangani PPJB yang dibuat oleh dan dihadapan

notaris tersebut. Pada prinsipnya PPJB yang dibuat oleh dan dihadapan notaris

tersebut merupakan suatu perikatan diantara para ahli waris seluruhnya dengan pihak

lain yang bertindak sebagai pembeli hak atas tanah tersebut dan para pihak dengan

ditanda tanganinya PPJB tersebut telah terikat dalam perjanjian pendahuluan untuk

kemudian terikat pula mengadakan perjanjian jual beli hak atas tanah yang diperoleh

dari warisan tersebut dihadapan PPAT.

Surat keterangan hak waris yang dibuat oleh para ahli waris dan disahkan oleh

kepala desa dan camat tersebut merupakan suatu alat bukti yang memiliki kekuatan

hukum dalam peralihan hak atas tanah yang diperoleh dari warisan sepanjang surat

keterangan hak waris tersebut memuat nama-nama seluruh ahli waris yang sah

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum waris.

Namun apabila surat keterangan hak waris yang dibuat oleh para ahli waris yang telah

ditandantangani oleh kepala desa dan camat tersebut ternyata tidak memuat seluruh

nama-nama ahli waris yang sah atas tanah warisan tersebut maka surat keterangan

hak waris tersebut telah mengandung cacat hukum dan oleh karena itu ahli waris yang


68

merasa dirugikan atas terbitnya surat keterangan hak waris tersebut dapat menggugat

legalitas dari surat keterangan hak waris tersebut ke pengadilan.69

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa surat keterangan hak waris baik

yang dibuat sendiri oleh para ahli waris maupun yang dibuat langsung oleh kepala

desa dan telah mendapat pengesahan dari kepala desa dan camat dengan ditanda

tanganinnya surat keterangan hak waris tersebut adalah sah sebagai alat bukti bagi

para ahli waris dan memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hal peralihan hak atas

tanah karena pewarisan tersebut, sepanjang surat keterangan hak waris tersebut

memuat nama-nama seluruh ahli waris yang sah dan berwenang menerima warisan

dari pewaris.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 111 huruf c angka 4 Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang

mewajibkan untuk golongan bumi putra dalam hal perolehan hak atas tanah karena

pewarisan dengan membuat surat keterangan hak waris yang dikuatkan oleh kepala

desa dan camat tempat dimana pewaris meninggal dunia. Dengan demikian legalitas

dan kekuatan hukum surat keterangan hak waris yang dibuat oleh para ahli waris dan

dikuatkan oleh kepala desa dan camat atau surat keterangan hak waris yang dibuat

langsung oleh kepala desa dan ditandantangani oleh kepala desa, camat, seluruh ahli

waris dan minimal dua orang saksi tersebut adalah sah secara hukum dan dapat

dipertanggungjawabkan penggunaanya dalam peralihan hak kepemilikan atas tanah

yang diperoleh dari pewarisan tersebut.

69 Ibid, hal. 81


69

Namun demikian apabila surat keterangan hak waris tersebut tidak memuat

kebenaran bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keterangan hak waris

tersebut bukan merupakan ahli waris yang sah dari pewaris, atau ada ahli waris yang

namanya tidak termuat dalam surat keterangan hak waris tersebut maka surat

keterangan hak waris tersebut mengandung cacat hukum dan oleh karena itu dapat

digugat secara hukum oleh pihak yang dirugikan atas terbitnya surat keterangan hak

waris tersebut. Apabila surat keterangan hak waris tersebut dibatalkan oleh

pengadilan maka surat keterangan hak waris tersebut tidak bisa lagi digunakan

sebagai alat bukti yang sah bagi para ahli waris dalam pelaksanaan peralihan hak atas

tanah karena pewarisan tersebut dan surat keterangan hak waris yang telah dibatalkan

oleh pengadilan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum bagi para ahli waris

dalam memperoleh hak kepemilikan atas tanah karena pewarisan tersebut. 70

Kedudukan surat keterangan hak waris dalam suatu perjanjian pengikatan jual

beli adalah sebagai dasar hukum bagi para ahli waris yang sah dalam melakukan

perbuatan hukum pengikatan jual beli hak atas tanah terhadap pihak pembeli. Para

ahli waris yang namanya seluruhnya termuat di dalam surat keterangan hak waris

harus melakukan penandatanganan terhadap akta pengikatan jual beli hak atas tanah

yang diperoleh melalui pewarisan tersebut agar akta pengikatan jual beli tersebut

dapat sah secara memiliki kekuatan hukum. Apabila salah seorang dari ahli waris

tidak menandatangani akta pengikatan jual beli tersebut yang dibuat dihadapan

70 Jujun S. Supriadi, Pelaksanaan Jual Beli Hak Atas Tanah dengan Dasar Surat KeteranganHak Waris, Sinar Harapan, Jakarta, 2009, hal. 71


70

notaris maka akta PPJB tersebut tidak sah secara hukum dan oleh karena itu tidak

memiliki kekuatan hukum sebagai akta yang akan digunakan dalam pelaksanaan jual

beli hak atas tanah yang diperoleh secara warisan nantinya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa surat keterangan hak waris

merupakan dasar kewenangan bertindak bagi para ahli waris dalam peralihan hak atas

tanah yang diperoleh melalui pewarisan tersebut terhadap pihak calon pembeli atau

pihak pembeli. Surat keterangan ahli waris merupakan alat bukti bagi para ahli waris

bahwa para ahli waris tersebut memiliki kewenangan dalam melaksanakan perbuatan

hukum terhadap hak atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan tersebut. Oleh

karena itu apabila ternyata dikemudian hari surat keterangan hak waris yang dibuat

oleh para ahli waris maupun yang dibuat oleh Kepala Desa / Lurah yang dikuatkan

oleh Camat ternyata mengandung keterangan tidak benar terhadap ahli waris yang sah

tersebut maka surat keterangan hak waris tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan

karena telah bertentangan dengan hukum pembuatan surat keterangan hak waris

tersebut.

Disamping itu surat keterangan hak waris yang mengandung keterangan tidak

benar dimana nama-nama yang tersebut dalam keterangan hak waris tersebut bukan

merupakan ahli waris yang sah dari pewaris dapat pula dituntut baik secara perdata

maupun pidana. Di dalam hal tuntutan perdata pihak-pihak yang dapat digugat adalah

para ahli waris, Kepala Desa / Lurah yang mengeluarkan surat keterangan hak waris,

termasuk Camat yang mengetahui atau menguatkan surat keterangan hak waris

tersebut. Disamping itu di dalam hukum pidana para pihak yaitu para ahli waris,


71

Kepala Desa / Lurah termasuk Camat dapat dituntut secara pidana karena

penggelapan ahli waris atau mengeluarkan surat keterangan palsu sebagaimana

termuat di dalam Pasal 263, 266, dan 270 KUH Pidana tentang Pemalsuan Surat dan

juga tentang Penggunaan Surat Palsu yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi

pihak lain dengan ancaman hukuman paling lama 6 (enam) tahun. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa surat keterangan waris yang dibuat oleh para ahli waris harus

memuat nama-nama para ahli waris yang sah secara hukum dan dapat dijadikan dasar

melakukan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah yang diperoleh secara warisan

tersebut terhadap pihak lain.


72

BAB III

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTAPENGIKATAN JUAL BELI (PJB) DENGAN MENGGUNAKAN SURATKETERANGAN AHLI WARIS YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA

DESA YANG KEMUDIAN DINYATAKAN CACAT HUKUM

A. Kewenangan dan Kewajiban Notaris sebagai Pejabat Umum berdasarkanUndang-Undang Jabatan Notaris

Di dalam putusan Mahkamah Agung No. 30.K/Pdt/1995, Putusan Mahkamah

Agung No. 186/PK/Pdt/2005, dan putusan Mahkamah Agung No. 428PK/Pdt/2009

yang keseluruhannya tersebut memutuskan tentang perkara ahli waris dan surat

keterangan hak waris dalam ketiga putusan tersebut Mahkamah Agung berpendapat

bahwa surat keterangan hak waris harus memuat seluruh nama-nama ahli waris yang

sah secara hukum dalam garis lurus ke bawah maupun ke atas atau pun ke samping

apabila ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah tidak ada, sehingga

tidak ada nama-nama ahli waris yang sah secara hukum dan yang berhak atas harta

warisan tidak tercantum namanya dalam surat keterangan hak waris.

Apabila ada nama-nama ahli waris yang sah yang berhak atas harta warisan

namun namanya tidak tercantum dalam surat keterangan hak waris maka surat

keterangan hak waris tersebut mengandung cacat hukum dan dapat dibatalkan demi

hukum, karena bertentangan dengan asas-asas hukum pewarisan. Oleh karena itu

seluruh nama-nama ahli waris yang berhak atas harta warisan dari pewaris harus

tercantum atau termuat di dalam surat keterangan hak waris baik yang dibuat oleh

para ahli waris dengan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah dan dikuatkan oleh Camat

72


73

atau yang dibuat langsung oleh Kepala Desa / Lurah dan dikuatkan oleh Camat bagi

golongan Bumiputera sehingga surat keterangan hak waris tersebut memiliki

kekuatan hukum dalam pelaksanaan peralihan hak atas harta warisan yang

dilaksanakan oleh para ahli waris.

Notaris sebagai pejabat umum merupakan pejabat yang berwenang dalam

membuat akta autentik hampir di seluruh perbuatan hukum sepanjang akta tersebut

tidak ditugaskan kepada pejabat lain oleh undang-undang. Sebagai pejabat umum

(Openbare Amtbtenaren) terdapat di dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan

juga Pasal 1868 KUHPerdata. Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

:” De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, omauthentiekeakten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten enbeschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of debelanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvande dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvangrossen, afschrif akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover hetopmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andereambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.

(Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuatakta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapanyangdiharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingandikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastiantanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dankutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturanumum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau oranglain). Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan : Suatu akta otentik ialah suatuakta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh ataudihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimanaakta itu dibuat. 71

71 GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Surabaya, 2010, hal. 6


74

Pasal 1 angka (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014

menyebutkan : Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Menurut Kamus Hukum salah satu arti dari Ambtenaren adalah Pejabat.

Dengan demikian Openbare Ambtenaren adalah pejabat yang mempunyai tugas yang

bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika Openbare Ambtenaren

diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan Openbare Ambtenaren

yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi

tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi

seperti itu diberikan kepada Notaris.72

Aturan hukum sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan

Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai Pejabat Umum, karena

sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja,

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum,

Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain

selain Pejabat Umum, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu

sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan

dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang

hanya untuk lelang saja. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUH Perdata yang

menyatakan bahwa akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum

yang berkuasa untuk itu. Pegawai-pegawai umum yang berkuasa tersebut diantaranya

72 Komar Andasasmita, Notaris Selayang Pandang, Alumni, Bandung, 2011, hal. 23


75

adalah PPAT, Pejabat Lelang, Pejabat KUA, Pejabat Dinas Kependudukan dan

termasuk Notaris yang berkuasa mengeluarkan akta otentik sesuai kewenangannya

masing-masing yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.73

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan

wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN

No. 2 Tahun 2014 bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang

pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau

orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor

Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya

menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang

ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti

semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh Kantor Catatan

Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan

menandatanganinya tetap berkedudukan Berdasarkan pengertian di atas, bahwa

Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau

menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta

tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan

akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi

sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris : seperti Notaris sebagai

73 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja GrafindoPersada, 2009, hal. 61


76

Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004,

tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi,

kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan

Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian

sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat

Umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan

dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.

Dalam penataan kelembagaan (hukum), khususnya untuk Notaris, cukup

untuk Notaris dikategorikan sebagai Pejabat Umum (atau sebutan lain sebagaimana

tersebut di bawah ini) saja dan tidak perlu menempelkan atau memberikan sebutan

lain kepada Notaris. Jika suatu institusi ingin melibatkan Notaris dalam rangka

pengesahan suatu dokumen atau Surat atau dalam pembuatan dokumen-dokumen

hukum, cukup dengan petunjuk bahwa untuk hal-hal tertentu wajib dibuat dengan

akta Notaris, contohnya : 1. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan terbatas didirikan dengan akta

Notaris. 2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia menegaskan bahwa akta Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris. 3. Pasal

9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menegaskan

bahwa yayasan didirikan dengan akta Notaris. 4. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, menentukan bahwa pendirian partai


77

politik harus dengan akta Notaris. Meskipun bukan sebagai badan hukum, namun

Undang-Undang Partai Politik mengharuskan pendirian suatu partai politik harus

berdasarkan suatu akta Notaris. Selain itu, dalam BW untuk tindakan hukum tertentu

diwajibkan dalam bentuk akta otentik, yaitu :

1. Berbagai izin kawin, baik dari orang tua atau kakek/nenek (Pasal 71);

2. Pencabutan pencegahan perkawinan (Pasal 70);

3. Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya (Pasal 147, 148);

4. Kuasa melangsungkan perkawinan (Pasal 79);

5. Hibah berhubung dengan perkawinan dan penerimaannya (Pasal 176, 177);

6. Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang

pemisahan harta (Pasal 191);

7. Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah (Pasal 196);

8. Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang (Pasal 237);

9. Pengakuan anak luar kawin (Pasal 281);

10. Pengangkatan wali (Pasal 355);

11. Berbagai macam/jenis surat wasiat, termasuk/diantaranya penyimpanan wasiat

umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian harta

peninggalan, fideicomis, pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurus harta

peninggalan dan pencabutannya ;

12. Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan/warisan (Bab

Ketujuhbelas Tentang Pemisahan Harta Peninggalan);


78

13. Berbagai hibahan (Bab Kesepuluh Tentang Hibah), dan Proses non

pembayaran/akseptasi (Pasal 132 dan 143 KUHD).74

Dengan demikian Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang

atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam

pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan

kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat

Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat

disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.

Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa Notaris : de ambtenaarî, Notaris

tidak lagi disebut sebagai Openbaar Ambtenaar sebagaimana tercantum dalam Pasal

1 Wet op het Notarisambt yang lama (diundangkan tanggal Juli 1842, Stb. 20). Tidak

dirumuskan lagi Notaris sebagai Openbaar Ambtenaar, sekarang ini tidak

dipersoalkan apakah Notaris sebagai pejabat umum atau bukan, dan perlu

diperhatikan bahwa istilah Openbaar Ambtenaar dalam konteks ini tidak bermakna

umum, tetapi bermakna publik. Ambt pada dasarnya adalah jabatan publik. Dengan

demikian jabatan Notaris adalah jabatan publik tanpa perlu atribut Openbaar.

Penjelasan Pasal 1 huruf a tersebut di atas bahwa penggunaan istilah Notaris sebagai

Openbaar Ambtenaar sebagai tautologie.

Jika ketentuan dalam Wet op het Notarisambt tersebut di atas dijadikan

rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1

74 Chairunnisa Said, Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum di Indonesia, Mitra Ilmu,Surabaya, 2012, hal. 39


79

UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 yang menyebutkan

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN

Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 . Maka Pejabat Umum yang

dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun

2014 harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang

berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN Nomor 30

Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dan kewenangan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No.

2 Tahun 2014 dan untuk melayani kepentingan masyarakat.

Menurut Habib Adjie :

Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam pengertian mempunyai wewenangdengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai PejabatPublik. Dalam hal ini Publik yang bermakna hukum, bukan Publik sebagaikhalayak hukum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama denganPejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masingmasing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produkakhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdataterutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final.Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badanhukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak(wlisvorming) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuatdihadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa dipengadilan umum (negeri). Pejabat Publik dalam bidang pemerintahanproduknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuanHukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulisyang bersifat, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam HukumAdministrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian


80

dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yaang bukan Pejabatatau Badan Tata Usaha Negara.75

Berdasarkan uraian di atas, maka Notaris dalam kategori sebagai pejabat

publik yang bukan pejabat tata usaha negara, dengan wewenang yang disebutkan

dalam aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris, sebagaimana tercantum dalam

Pasal 15 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 .

Selanjutnya Habib Adjie mengemukakan :

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukumdengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yangmembutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan,peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yangdiangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayanimasyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasadilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikanhonorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jikamasyarakat tidak membutuhkannya.76

Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan yang mempunyai

karakteristik, yaitu :

a. Sebagai Jabatan UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014

merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya

aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di

Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu

kepada UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014.

75 Habib Adjie, Butir-butir Pemikiran tentang Notaris sebagai Pejabat Publik, Erlangga,Surabaya, 2011, hal. 61

76 Ibid, hal. 63


81

b. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara.

Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau

tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu

(kewenangan tersebut) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan

pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan

hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak

bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang

pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan,

dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3)

UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 . Menurut Pasal 15 ayat (1)

bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, namun ada beberapa akta otentik

yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi

lain, yaitu :

a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW); (Apabila tidak dilakukan

dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat

pula dilakukan dengan akta otentik. Dengan pengakuan anak luar kawin

tersebut timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau

ibunya).


82

b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasak 1227

BW);77 (Para pegawai penyimpan hipotik tidak boleh menolak/

memperlambat pembukuan akta-akta pemindahan hak milik guna

pengumuman, pembukuan hak-hak hipotik dan hak-hak lainnya yang

berhubungan dengan pemberian dokumen-dokumen, pemberian kesempatan

melihat surat-surat yang telah diserahkan kepada mereka, serta register-

register, kecuali dalam pasal 619 KUH Perdata yaitu mengenai salinan-salinan

akta penjualan dan akta pemisahan tidak boleh diberikan kepada pihak yang

memperoleh barang tanpa ijin dari pihak yang menjual atau pihak-pihak yang

ikut berhak).

c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal

1405 dan 1406 BW); (Dilakukan kepada seseorang yang berkuasa

menerimanya untuk dia, dilakukan oleh seseorang yang berkuasa membayar,

ia menguasai semua utang pokok dan bunga yang dapat ditagih beserta biaya

yang telah ditetapkan dan menerima sejumlah uang untuk biaya yang belum

ditetapkan dengan tidak mengurangi penetapan terkemudian).

d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK); (Notaris berwenang

membuat akta protes wesel dan cek, apabila wesel dan cek tersebut pada saat

tanggal jatuh tempo belum juga dapat dicairkan dananya dalam hal

pembayaran utang kepada pihak lain atau pihak ketiga).

e. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) (Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan); (akta


83

SKMHT dapat dibuat oleh Notaris namun dapat pula dibuat oleh pejabat lain

yaitu PPAT).

f. Membuat akta risalah lelang. (Notaris dapat membuat akta risalah lelang

apabila telah diangkat menjadi pejabat lelang kelas dua).77

Pasal 15 ayat (3) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014

merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum

lain yang akan datang kemudian (ius constituendum). Berkaitan dengan wewenang

tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan,

maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat

dilaksanakan (nonexecutable). Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh

tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara

perdata ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris

sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2

Tahun 2014 dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua)

pemahaman, yaitu :

a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan parapihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yangberlaku.

b. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna,79 sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat buktilainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa aktatersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidakbenar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturanhukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungandengan sifat publik dari jabatan Notaris. Sepanjang suatu akta notaris tidak

77 Habib Adjie, Tugas dan Kewenangan Notaris di Indonesia suatu Tafsiran Tematik UUJN,Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 109


84

dapat dibuktikan ketidak benarannya maka akta tersebut merupakan aktaotentik yang memuat keterangan yang sebenarnya dari para pihak dengandidukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan saksi-saksi yang dapatdipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.78

Dengan konstruksi pemahaman seperti di atas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan kepada Notaris dalam

menjalankan tugas jabatannya. Sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai

dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo

UUJN No. 2 Tahun 2014, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris

dalam menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk imunitas terhadap

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014

menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal

ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN Nomor 30 Tahun

2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014). Notaris meskipun secara administratif diangkat

dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi

(bawahan) dari yang mengangkatnya, pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam

menjalankan tugas jabatannya :

a. Bersifat mandiri (autonomous);

b. Tidak memihak siapapun (impartial);

78 Ibid, hal. 112


85

c. Tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam

menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang

mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak

menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari

masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma

untuk mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan

dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris

mempunyai tanggung jawabuntuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara

perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat

dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan

bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang

dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik.

Dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum.

Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang

pemerintah yang dikategorikan sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini

dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai

pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan


86

hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat

sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final.

Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum

perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (wilsvorming)

para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh

Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri).

Pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau

Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi

syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual, dan final, yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan Sengketa

dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan

Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka Notaris dalam kategori sebagai Pejabat

Publik yang bukan Pejabat Tata Usaha Negara, dengan wewenang yang disebutkan

dalam aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris, sebagaimana tercantum dalam

Pasal 15 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014.

Selanjutnya Habib Adjie mengemukakan :

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukumdengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yangmembutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan,peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yangdiangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayanimasyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasadilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan


87

honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jikamasyarakat tidak membutuhkannya.79

Notaris adalah ahli hukum yang bekerja di bidang pribadi, misalnya

penandatanganan kontrak, kepemilikan tanah, transaksi perdagangan, dan lain-lain.

Mereka biasanya tidak berhak mendampingi klien di pengadilan. Di Indonesia

terdapat organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri

Kehakiman No. M.01/MH.04.12.2003 Pasal 1 butir 13.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik

mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,

menyimpan akta grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang

lain yang ditetapkan undang-undang.

Pengertian akta otentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang

menyebutkan : Akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh

undang undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa/pegawai

umum untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Suatu akta dikatakan otentik apabila

memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat dihadapan pegawai umum yang

ditunjuk oleh undang-undang.

79 Ibid, hal. 113


88

b. Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang dan cara membuat akta menurut

ketentuan yang ditetapkan undang-undang.

c. Ditempat dimana pejabat yang berwenang membuat akta tersebut.

Akta otentik mempunyai arti yang lebih penting daripada sebagai alat bukti,

bila terjadi sengketa maka akta otentik dapat digunakan sebagai pedoman bagi para

pihak yang bersengketa. Notaris sebagai auksioner (pejabat lelang) berwenang untuk

melaksanakan lelang dan membuat risalah lelang. Ini merupakan bagian tidak

terpisahkan dari kewenangan Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta

otentik. Peran Notaris diperlukan di Indonesia karena dilatar belakangi oleh Pasal

1866 KUH Perdata yang menyatakan alat-alat bukti terdiri atas :

1. bukti tulisan;

2. bukti dengan saksi-saksi;

3. persangkaan-persangkaan;

4. pengakuan;

5. sumpah

Pembuktian tertinggi adalah bukti tulisan. Bukti tertulis ini dapat berupa akta

otentik maupun akta di bawah tangan dan yang berwenang dan yang dapat membuat

akta otentik adalah Notaris. Untuk itulah negara menyediakan lembaga yang bisa

membuat akta otentik. Negara mendelegasikan tugas itu kepada Notaris seperti tertera

pada Pasal 1868 KUH Perdata jo S. 1860/3 mengenai adanya Pejabat Umum, yaitu

pejabat yang diangkat oleh negara untuk membantu masyarakat dalam pembuatan

akta otentik. Dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah Notaris dan lambang yang


89

digunakan sebagai cap para Notaris adalah lambang negara. Notaris merupakan satu

satunya kalangan swasta yang diperbolehkan menggunakan lambang tersebut. Notaris

adalah Pejabat Umum, hal ini dapat juga dilihat di dalam pasal 1 angka 1 UUJN

Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014.

Selain itu, Notaris juga diberikan wewenang lain, seperti :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawahtangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar di dalam bukukhusus.

3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuaturaian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.7. Membuat akta risalah lelang.8. Melakukan pendaftaran akta di bawah tangan (warmerking) dan legaliseren

(pengesahan)80

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik,

mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Banyak sektor kehidupan

transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari Notaris, bahkan

beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan akta Notaris yang artinya jika

tidak dibuat dengan akta Notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum.81

Untuk itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme dari Notaris tersebut,

kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang

80 Dewi Mulyanti, Tugas dan Kewajiban Notaris sebagai Pejabat Umum, Raja GrafindoPersada, 2012, hal. 72

81 Dewi Mulyanti, Op.Cit, hal. 73


90

memberikan kewajiban dan wewenang kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia yang diteruskan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya,

merupakan suatu langkah positif, sehingga akhirnya aktifitas masyarakat yang

berkaitan dengan Notaris berjalan dengan harmonis.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris telah

diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 6 Oktober 2004. Undang-undang ini

menggantikan Peraturan Jabatan Notaris yang lama yang diatur dalam Staatsblaad

1860 nomor 3 yang merupakan Undang-Undang Jabatan Notaris produk Kolonial

Hindia Belanda.

Lahirnya UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 sesuai

dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang

Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 yang menekankan

perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan warisan

kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai lagi.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

telah mengatur pengertian dari Notaris yaitu Notaris adalah pejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana

dimaksud undang-undang ini. Disinilah letak arti penting dari profesi Notaris bahwa

ia karena undang undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak

dalam pembuktian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya

dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat


91

pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan

suatu usaha.

Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain

atau oleh undang-undang dikecualikan pembuatannya kepadanya antara lain :

1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUH Perdata)

2. Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227 KUH

Perdata)

3. Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan

Pasal 1406 KUH Perdata)

4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 218 KUHD)

5. Akta catatan sipil (Pasal 4 KUH Perdata) 82

Untuk pembuatan akta-akta yang dimaksud angka 1 sampai angka 4 Notaris

berwenang membuatnya bersama-sama dengan pejabat lain (turut berwenang

membuatnya) sedangkan yang disebut pada angka 5, Notaris tidak berwenang untuk

membuatnya tetapi hanya oleh pegawai Kantor Catatan Sipil. Wewenang utama

Notaris adalah membuat akta otentik, tapi tidak semua pembuatan akta otentik

menjadi wewenang Notaris. Akta yang dibuat oleh pejabat lain, bukan merupakan

wewenang Notaris, seperti akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian dibuat oleh

pejabat selain Notaris. Akta yang dibuat Notaris tersebut hanya akan menjadi akta

otentik, apabila Notaris mempunyai wewenang yang meliputi empat hal, yaitu

82 Arifin Darwanto, Notaris dan Pembuatan Akta Autentik, Refika Aditama, Bandung, 2013,hal. 95


92

a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu; Tidak

semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat

umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau

dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal

15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

menyatakan bahwa kewenangan Notaris yaitu membuat akta otentik mengenai

semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

dinyatakan dalam akta otentik.

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta

itu dibuat; Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap

orang. Dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2

Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan tidak membuat

akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang yang mempunyai hubungan

keluarga dengan Notaris baik karna perkawinan maupun hubungan darah dalam

garis lurus ke bawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis

kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri,

maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Maksud dan

tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan

penyalahgunaan jabatan.

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;

Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya


93

di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta

otentik. Dalam Pasal 18 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun

2014 menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah

kabupaten/kota. Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah propinsi dari

tempat kedudukannya. Akta yang dibuat diluar daerah jabatannya adalah tidak

sah.

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu; keadaan

dimana Notaris tidak berwenang (onbevoegd) untuk membuat akta otentik, yaitu :

1) Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 7 UUJN Nomor 30 Tahun 2004jo UUJN No. 2 Tahun 2014); (Notaris tidak berwenang membuat akta otentiksebelum mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang berwenang yangditunjuk untuk itu berdasarkan UU).

2) Selama Notaris diberhentikan sementara (skorsing);(Selama notarisdiberhentikan sementara (skorsing) maka notaris yang bersangkutan tidakberwenang membuat akta otentik sampai masa skorsingnya berakhir.

3) Selama Notaris cuti; (Notaris yang sedang cuti tidak berwenang membuat aktaotentik)

d.4. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf e tentang saksi akta danPasal 52 ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014. (saksi dalam pembuatan akta otentik minimal dua orang).83

Pasal 15 ayat (2) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014

menyatakan bahwa selain berwenang untuk membuat akta otentik, Notaris berwenang

pula :

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawahtangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat

uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

83 Ibid, hal. 96


94

d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya;e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; ataug. Membuat akta risalah lelang.

Terdapat perluasan kewenangan Notaris, yaitu kewenangan yang dinyatakan

dalam Pasal 15 ayat (2) butir f UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun

2014 yakni kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Kewenangan Notaris membuat akta yang berkaita dengan pertanahan menimbulkan

kontroversi. PPAT tetap memiliki ruang lingkup jabatan yang berbeda dengan

Notaris, akta-akta yang bisa dibuat oleh Notaris, adalah sebatas yang bukan menjadi

kewenangannya PPAT. Pada Pasal 15 ayat (2) huruf UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo

UUJN No. 2 Tahun 2014 yaitu wewenang Notaris untuk membuat akta risalah

lelang. Akta risalah lelang ini sebelum lahirnya UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo

UUJN No. 2 Tahun 2014 menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan

Utang Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 49

Prp Tahun 1960.

Pasal 51 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014

menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau

kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani.

Pembetulan tersebut dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan

tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor

akta berita acara pembetulan. Salinan akta berita acara tersebut wajib disampaikan

kepada para pihak.


95

Notaris dibolehkan menjalankan jabatan Notaris dalam bentuk perserikatan

perdata, sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN No.

2 Tahun 2014. Hal ini dimungkinkan dengan mengingat kondisi jumlah Notaris saat

yang sudah mencapai 7009 orang dan karenanya bentuk perserikatan perdata

(maatschaap) dapat dipandang sebagai upaya efisiensi dan efektifitas kantor Notaris

dalam rangka mempercepat pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dengan tetap

menjaga kemandirian dan ketidak berpihakan sehingga menjalankan jabatan dalam

bentuk perserikatan perdata ini juga akan melahirkan dan mengembangkan

spesialisasi bidang hukum tertentu.

Kewenangan yang ada pada Notaris sebagai pejabat umum, juga diiringi

dengan kewajibannya sebagai pejabat yang memperoleh kepercayaan dari publik

secara moral dan etika. Maksudnya bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur,

seksama, mandiri dan menjaga kepentingan-kepentingan pihak yang terkait. Pasal 1

kode etik Notaris hasil kongres di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 tentang

kepribadian dan martabat Notaris disebutkan bahwa :

a. Dalam melaksanakan tugasnya Notaris diwajibkan senantiasa menjunjung tinggi

hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan

mengutamakan pengabdiannya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

b. Dalam kehidupan sehari-hari Notaris dengan kepribadian yang baik diwajibkan

untuk menjunjung tinggi martabat jabatan Notaris dan sehubungan dengan itu

tidak dibenarkan melakukan hal-hal dan atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai

dengan martabat dan kehormatan Notaris.


96

Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta dan

menyimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Notaris juga berkewajiban

mengeluarkan grosse, salinan dan kutipannya, tetapi Notaris tidak mempunyai

kewajiban untuk mengeluarkan akta dalam bentuk original.

Akta-akta yang dapat dikeluarkan Notaris dalam bentuk original disebutkan

dalam Pasal 18 ayat (3) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN Nomor 2 Tahun 2004

yaitu :

1. Izin kawin

2. Keterangan orang masih hidup

3. Pembayaran uang sewa, bunga, pensiun

4. Penawaran pembayaran lunas

5. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga

6. Akta kuasa

7. Keterangan kepemilikan

8. Akta sederhana dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembacaan akta Notaris, merupakan kewajiban Notaris dimana pembacaan

akta dilakukan dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang berjumlah

paling sedikit 2 (dua) orang. Pembacaan ini tidak diwajibkan kepada Notaris, apabila

penghadap telah membaca sendiri dan mendapat penjelasan dari Notaris serta

mengetahui isi dari akta tersebut, dengan persyaratan khusus bahwa pada setiap

halaman minuta akta itu wajib dibubuhkan paraf para penghadap dan saksi-saksi serta

Notaris. Pembacaan yang dilakukan oleh Notaris maupun dibaca sendiri oleh


97

penghadap, diharapkan agar penghadap yang menandatangani akta mengerti akan isi

dari akta tersebut sehingga akta Notaris benar-benar membuat kehendak atau sesuai

dengan kehendak mereka yang menandatangani.

Apabila akta Notaris dibuat dalam suatu bahasa yang tidak dipahami salah

satu penandatangan, adalah merupakan kewajiban Notaris untuk menerjemahkan akta

itu dengan menyediakan seorang penerjemah ke dalam bahasa yang dipahami oleh

penandatangan tersebut. Setelah dilakukan pembacaan akta dan ternyata terdapat

salah satu pihak yang tidak menyetujui isi dari akta, maka terlebih dahulu isi akta

diganti atau disempurnakan seperlunya dengan tujuan agar isi akta yang dimuat

sesuai dengan kehendak para pihak yang menghadap dihadapan Notaris tersebut.

Kewajiban Notaris pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada

masyarakat yang memerlukan jasanya dengan dijiwai oleh Pancasila, sadar dan taat

kepada hukum dan peraturan perundang-undangan serta Undang-Undang Jabatan

Notaris, kode etik Notaris, sumpah jabatan dengan bekerja secara jujur, mandiri, tidak

berpihak dan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu oleh Undang-undang, Notaris

ditugaskan untuk melaksanakan pendaftaran surat-surat dibawah tangan. Tugas

pembuatan daftar surat-surat di bawah tangan dan pengesahan surat-surat di bawah

tangan adalah berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan

Pasal 1874 a Kitab Undang-undang Hukum Perdata.84

84 Bambang Redi Sumanto, Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Akta Autentik Notaris,Pustaka Ilmu, Jakarta, 2012, hal. 120


98

B. Kekuatan Hukum Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah dengan DasarSurat Keterangan Hak Waris yang Dibuat oleh/ dihadapan Notaris

Pengertian perjanjian pengikatan jual beli dapat kita lihat dengan cara

memisahkan kata dari Perjanjian pengikatan jual beli menjadi perjanjian dan

pengikatan jual beli. Perjanjian pengertiannya dapat dilihat pada sub bab sebelumnya,

sedangkanPerjanjian Pengikatan Jual Beli menurut R. Subekti pengertiannya adalah

perjanjian antar pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli

dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk untuk

dapat dilakukan jual beli antara lain adalah sertipikat belum ada karena masih dalam

Dari pengertian yang diterangkan di atas dapat dikatakan bahwa pengertian

perjanjian pengikatan jual beli merupakan suatu perikatan bersyarat atau perjanjian

pendahuluan yang dibuat sebelum dilaksanakannya perjanjian utama atau perjanjian

pokoknya.

Kedudukan perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pendahuluan

maka tujuan perjanjian pengikatan jual beli berfungsi untuk mempersiapkan atau

bahkan memperkuat perjanjian utama / pokok yang akan dilakukan, karena perjanjian

pengikatan jual beli merupakan awal dari lahirnya perjanjian pokoknya yaitu

Perjanjian Jual-Beli. Perjanjian pengikatan jual beli disebut juga sebagai perjanjian

bantuan berfungsi dan mempunyai tujuan untuk mempersiapkan, menegaskan,

memperkuat, mengatur, mengubah atau menyelesaikan suatu hubungan hukum.

Dengan demikian jelas bahwa perjanjian pengikatan jual beli berfungsi

sebagai perjanjian awal atau perjanjian pendahuluan yang memberikan penegasan


99

untuk melakukan perjanjian pokoknya, serta menyelesaikan suatu hubungan hukum

apabila hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian pengikatan jual beli telah

dilaksanakan seutuhnya.85

Isi dari perjanjian pengikatan jual beli yang merupakan perjanjian

pendahuluan untuk lahirnya perjanjian pokok/ utama biasanya adalah berupa janji

janji dari para pihak yang mengandung ketentuan tentang syarat-syarat yang

disepakati untuk sahnya melakukan perjanjian pokoknya. Misalnya dalam perjanjian

pengikatan jual beli hak atas tanah dengan dasar surat keterangan hak waris yang

mengikat antara para ahli waris secara keseluruhan sebagai penjual dan pihak

pembeli. Dalam klausul perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh/dihadapan

notaris pada umumnya berisi janji janji baik dari pihak penjual hak atas tanah

maupun pihak pembelinya tentang pemenuhan terhadap syarat-syarat agar perjanjian

pokoknya yaitu perjanjian jual beli dan akta jual beli tersebut dapat dibuat dan

ditanda tangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), seperti janji untuk

melakukan pengurusan sertipikat tanah sebelum jual beli dilakukan sebagaimana

diminta pihak pembeli, atau janji untuk segera melakukan pembayaran oleh pembeli

sebagai syarat dari penjual sebagai akta jual beli dapat ditandatangani dihadapan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam perjanjian pengikatan jual beli yang

dibuat oleh/dihadapan notaris dengan dasar surat keterangan hak waris maka pihak

pertama yaitu pihak penjual dalam hal ini seluruh ahli waris yang namanya tercantum

85 Darwanto Herman, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Suatu TinjauanYuridis Normatif, Bina Cita, Jakarta, 2007, hal. 44


100

dalam surat keterangan hak waris tersebut wajib menandatangani perjanjian

pengikatan jual beli hak atas tanah tersebut.

Selain janji-janji, pada umumnya dalam perjanjian pengikatan jual beli dengan

dasar surat keterangan hak waris dicantumkan tentang hak memberikan kuasa kepada

pihak pembeli dari pihak penjual yang ditandantangai oleh seluruh ahli waris yang

namanya tercantum dalam surat keterangan hak waris. Hal ini terjadi apabila pihak

penjual berhalangan untuk hadir dalam melakukan penandatanganan akta jual beli

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), baik karena lokasi yang jauh, atau

karena ada halangan dan sebagainya. Pemberian kuasa tersebut biasanya baru berlaku

setelah semua syarat untuk melakukan jual beli hak atas tanah yang dilakukan di

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah terpenuhi. 86

Sebagai perjanjian yang lahir karena kebutuhan dan tidak diatur secara tegas

dalam bentuk peraturan perundang-undangan maka perjanjian pengikatan jual beli

tidak mempunyai bentuk tertentu.

Akta perjanjian pengikatan jual beli dengan dasar surat keterangan hak waris

yang dibuat oleh/dihadapan notaris adalah suatu perjanjian pengikatan jual beli hak

atas tanah yang dibuat antara calon penjual yakni para ahli waris yang namanya

tercantum dalam surat keterangan hak waris dan calon pembeli yang dibuat sebelum

ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB). Perjanjian pengikatan jual beli hak atas

tanah yang diperoleh dari pewarisan dimana tanah tersebut telah bersertipikat hak

milik dapat dilaksanakan dihadapan notaris sedangkan pembuatan akta jual beli wajib

86 Ibid, hal. 46


101

dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).Karena objek yang

diperjualbelikan yakni tanah merupakan benda yang tidak bergerak yang pengalihan

haknya melalui suatu perbuatan hukum jual beli harus dibuat melalui suatu akta

PPAT maka sebelum dibuat, akta jual beli tersebut pada umumnya perlu dilakukan

pemenuhan sejumlah persyaratan baik oleh penjual maupun oleh pembeli.87

Pemenuhan persyaratan dari pihak penjual yaitu para ahli waris yang

namanya tercantum dalam surat keterangan ahli waris yang dibuat baik oleh para ahli

waris sendiri maupun oleh kepala desa, pada umumnya berhubungan dengan surat-

surat dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hak atas tanah tersebut yang

belum lengkap.

Pelaksanaan jual beli dihadapan PPAT baru dapat dilaksanakan apabila para

ahli waris sebagai pihak penjual telah melengkapi semua dokumen yang berhubungan

dengan tanah tersebut untuk dapat dilangsungkannya perbuatan hukum jual beli.

Akta perjanjian pengikatan jual beli dihadapan notaris dilakukan sebelum akta

jual beli disebabkan karena adanya hambatan dari pihak pembeli.Pada umumnya

hambatan dari pembeli untuk terlaksanakannya akta jual beli tanpa harus melalui akta

perjanjian pengikatan jual beli terlebih dahulu adalah kemampuan beli dari si pembeli

tidak mencukupi untuk membeli secara tunai tanah tersebut. Oleh karena

kemampuan/ daya beli dari si pembeli tidak mencukupi untuk melakukan pembelian

secara tunai maka dilaksanakanlah perjanjian pengikatan jual beli dihadapan notaris

87 Viktor M. Situmorang, Aspek Hukum dan Persyaratan Perjanjian Pengikatan Jual Beliyang Dibuat dihadapan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 13


102

dimana didalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut disepakati dilaksanakan

pembelian tanah tersebut dengan cara mencicil / mengangsur dalam jangka waktu

tertentu (mingguan, bulanan) hingga harga penjualan tanah tersebut lunas dibayar

oleh pembeli. Pada saat terjadinya pelunasan pembayaran harta tanah tersebut oleh

pembeli maka pada saat itu dibuatlah akta jual beli dihadapan PPAT untuk dapat

didaftarkan perubahan data kepemilikan haknya dikantor pertanahan tempat dimana

tanah itu berada. Dengan demikian dapat dikatakan perjanjian pengikatan jual beli

dapat pula terjadi berhubung karena pembelian atas tanah tersebut dilakukan

berdasarkan angsuran/ cicilan yang telah disepakati oleh para pihak baik penjual

maupun pembeli.88

Pada umummya dalam pembuatan angka pengikatan jual beli yang dibuat

oleh/dihadapan notaris untuk mengikat pihak penjual dan juga pihak pembeli maka

pihak pembeli akan memberikan uang muka (DP) kepada pihak penjual pada saat

pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli tersebut berlangsung.

Uang muka/DP yang telah dibayarkan oleh pembeli pada penjual pada

umumnya akan hilang atau tidak dapat diambil kembali apabila pihak pembeli

melakukan pembatalan dalam perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat

oleh/dihadapan notaris tersebut.

Dengan begitu perjanjian pengikatan jual beli mengikat para pihak baik

penjual maupun pembeli untuk dengan serius melakukan transaksi jual beli tanah

88 Wiwiek Wahyuningsih, Anatomi Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris,Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 30


103

yang nantinya ditandai dengan penandatanganan akta jual beli dihadapan PPAT,

dimana pembeli sudah harus melunasi harga jual dari tanah tersebut dan membayar

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sedangkan penjual telah menyerahkan

tanah tersebut dan membayar Pajak Penghasilan (PPh) sebelum ditantanganinya akta

jual beli dihadapan PPAT tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli antara lain :

1. Uraian obyek tanah dan bangunan harus jelas, antara lain ukuran luas tanah

dan bangunan (jika perlu disertai peta bidang tanah dan arsitektur bangunan),

sertipikat dan pemegang haknya, dan perizinan-perizinan yang melekat pada

obyek tanah dan bangunan tersebut.

2. Harga tanah per-meter dan harga total keseluruhan serta cara pembayarannya.

Pembayaran harga tanah dapat juga ditentukan secara bertahap yang

pelunasannya dilakukan pada saat penandatanganan AJB.

3. Syarat batal tertentu, misalnya jika ternyata pembangunan rumahnya tidak

sesuai dalam jangka waktu yang telah dijanjikan developer, maka calon

pembeli berhak membatalkannya dan menerima kembali uang muka. Atau

jika pembangunan itu selesai sesuai waktunya tapi calon pembeli

membatalkannya secara sepihak, maka calon pembeli akan kehilangan uang

mukanya.

4. Penegasan pembayaran pajak yang menjadi kewajiban masing-masing pihak

dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan, misalnya biaya pengukuran tanah

dan biaya Notaris / PPAT.


104

5. Jika perlu dapat dimasukkan klausul pernyataan dan jaminan dari calon

penjual, yaitu bahwa tanah yang akan dijual tersebut tidak sedang berada

dalam jaminan hutang pihak ketiga atau terlibat dalam sengketa hukum. Jika

ternyata pernyataan dan jaminan calon penjual itu tidak benar, maka calon

penjual akan membebaskan calon pembeli dari tuntutan pihak lain manapun.89

Oleh karena perjanjian pengikatan jual beli ini merupakan perjanjian

pendahuluan, maka biasanya di dalam perjanjian tersebut memuat janji-janji yang

mengandung ketentuan-ketentuan mana kala syarat-syarat untuk jual beli di hadapan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah terpenuhi. Tentu saja para pihak setelah

syarat untuk jual beli telah dipenuhi dapat datang lagi untuk melaksanakan jual beli

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Apabila calon penjual berhalangan untuk datang kembali, dan pembeli untuk

pelaksanaan penandatangan akta jual belinya bertindak sendiri baik mewakili penjual

maupun dirinya sendiri selaku pembeli, maka dalam hal ini diperlukan kuasa, selain

kuasa tersebut biasanya penjual memberikan secara umum hak-hak kepengurusan

(daden van beheer) atas tanah hak tersebut selama belum dilakukan jual beli

dihadapan pejabat yang dimaksud. Hal ini diperlukan mengingat, bahwa adanya

kemungkinan penjual tidak berada ditempat untuk melakukan tindakan hukum yang

masih merupakan kewajibannya tersebut. Untuk mengantisipasi keadaan itu maka

notaris di dalam akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut selalu mencantumkan

kuasa-kuasa (blanco volmacht) di dalam aktanya dengan maksud agar pembeli tidak

89 Ibid, hal. 31


105

dirugikan haknya mengingat telah dipenuhi semua persyaratan untuk jual beli

dihadapan pejabat yang berwenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dengan demikian dapat dikatakan faktor utama yang menyebabkan orang

melakukan perjanjian pengikatan jual beli adalah karena jual beli itu belum lunas

(secara cicilan) dan untuk menunda kewajiban membayar pajak, karena dengan

melakukan transaksi perjanjian jual beli, pajak tidak akan timbul karena tidak ada

pendaftaran peralihan hak sebagaimana yang diwajibkan di dalam peraturan

mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan kata lain dapat dikatakan hal itu

untuk sementara menunda pelaksanaan pembayaran pajak.

Dapat pula ditambahkan bahwa selain faktor-faktor tersebut diatas, adapun

yang menyebabkan orang melakukan perjanjian perikatan jual beli adalah karena

untuk melaksanakan jual beli langsung dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka

kewajiban pembayaran pajak baik PPh maupun BPHTB harus telah dipenuhi,

sedangkan untuk pembayaran pajak-pajak tersebut terutama BPHTB harus terlebih

dahulu dilaksanakan verifikasi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah apakah ada atau

tidak tunggakan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas obyek yang akan

dijual belikan tersebut. Apabila ada, maka seluruh tunggakan PBB tersebut harus

dilunasi terlebih dahulu, baru kemudian dibayarkan pajak-pajak jual beli tersebut

yaitu PPh dan BPHTB. Di dalam akte pengikatan jual beli harus tegas diperjanjikan

atas beban siapa pajak terhutang atas tanah tersebut dibayar.

Dan untuk mengetahui hasil verifikasi dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah

tersebut memerlukan waktu beberapa hari lamanya. Sedangkan baik pihak penjual


106

maupun pihak pembeli ingin agar transaksi jual beli yang mereka lakukan cepat

selesai dengan berbagai macam alasan.

Pada prakteknya penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai

perjanjian pendahuluan sudah sering digunakan untuk membantu dalam melakukan

perjanjian jual-beli hak atas tanah, namun terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli

sendiri dalam penerapannya hanya memakai asas umum perjanjian yang diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dengan kata lain belum ada diatur secara

khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak atas tanah.

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, bahwa Pengikatan Jual Beli (PJB)

merupakan sebuah terobosan hukum yang banyak dipakai oleh para pihak yang akan

melakukan jual-beli hak atas tanah. Pengikatan Jual Beli (PJB) dipakai untuk

memudahkan para pihak yang akan melakukan jual-beli hak atas tanah, karena jika

mengikuti semua aturan yang diterapkan dalam melakukan jual-beli hak atas tanah,

maka tidak semua dapat memenuhinya dalam sekali waktu, maksudnya tidak semua

pihak mampu untuk langsung membayar semua persyaratan tentang jual-beli hak atas

tanah dalam sekali waktu seperti membayar harga jual beli hak atas tanah yang dalam

sekali waktu, seperti membayar harga jual beli hak atas tanah yang disepakati yang

diikuti dengan pembayaran terhadap Pajak Penjual (SPP) dan Pajak Pembeli yaitu

Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) serta kewajiban lain terkait dengan


107

pembuatan dan pengurusan Akta Jual Beli (AJB) serta perpindahan hak lainnya yaitu

pendaftaran tanah (balik nama).90

Dalam Peraturan tentang hak atas tanah, diantaranya adalah Undang-Undang

Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Menteri

Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan lain-lain, diatur secara tegas terhadap setiap

perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah, maksudnya setiap orang

yang akan melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah wajib

tunduk kepada semua peraturan yang berkaitan dengan hak atas tanah.

Misalnya dalam hal jual beli hak atas tanah, dimana dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah

(PPAT), diatur bahwa dalam melakukan jual-beli hak atas tanah harus dilakukan

dihadapan pejabat yang berwenang, dalam hal tanah adalah Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT), yang daerah kerjanya meliputi daerah tempat tanah yang

diperjualbelikan itu berada.

Selain itu terhadap akta pemindahan haknya (akta jual belinya) juga dibuat

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan akta jual beli tersebut merupakan akta

otentik, dimana bentuk dan isinya telah ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

90 Ibid, hal. 37


108

Sebagai perjanjian yang tidak diatur secara tegas atau khusus oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku, maka perlu kita ketahui tentang kedudukan dan

kekuatan dari akta Pengikatan Jual Beli itu sendiri. Berbicara tentang kekuatan

hukum yang dimiliki oleh akta Pengikatan Jual-Beli, maka kita hars mengkaji tentang

Perjanjian Pengikatan Jual-Beli secara lebih mendalam. Seperti telah diterangkan

sebelum bahwa Pengikatan Jual Beli (PJB) merupakan sebuah penemuan hukum

yang dilakukan oleh kalangan Notaris untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi

dalam pelaksanaan jual-beli hak atas tanah sebagaimana telah diterangkan

sebelumnya.

Pembuatan Akta pengikatan Jual Beli bukanlah sesuatu hal yang melanggar

ketentuan dan norma hukum yang ada, sehingga Pengikatan Jual Beli (PJB) sah untuk

diterapkan dan dipakai. Karena pengikatan jual beli merupakan suatu penemuan

hukum yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum Konkrit.

Dengan demikian penemuan hukum yang dilakukan oleh Notaris yaitu

Pengikatan Jual Beli (PJB) dimana penemuan tersebut adalah untuk memecahkan

rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum melakukan jual-

beli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak atas

tanah, dimana semua persyaratan tersebut tidak selamanya dapat dipenuhi dalam

sekali waktu oleh para pihak yang akan melakukan jual-beli hak atas tanah, adalah

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.91

91 Suwanto Padang, Azas-Azas Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Sinar Grafika,Jakarta, 2012, hal. 71


109

Posisi Pengikatan Jual Beli (PJB) yang merupakan sebuah penemuan hukum

dengan sendirinya tidak diatur atau belum diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang ada terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut

tentang hak atas tanah, sedangkan kita tahu bahwa semua perbuatan hukum yang

dilakukan menyangkut tanah harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang

menyangkut tentang hak atas tanah.Dengan keadaan tersebut maka dikatakan

pengikatan jual beli dapat berlaku dalam dua kedudukan tergantung bagaimana

perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB) itu dibuat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akta pengikatan jual beli yang

dilakukan oleh/ dihadapan notaris merupakan suatu akta autentik yang mempunyai

kekuatan hukum yang sempurna tentang suatu perbuatan hukum pendahuluan yaitu

pengikatan jual beli hak atas tanah yang diperoleh dari pewarisan antara para ahli

waris yang namanya termuat di dalam surat keterangan hak waris sebagai ahli waris

yang sah dari pewaris dengan pihak penjual dengan tujuan akhir melakukan peralihan

hak atas tanah tersebut dari pihak ahli waris kepada pihak penjual.

Berdasarkan semua keterangan yang telah dikemukakan di atas maka dapat

dikatakan bahwa kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas

tanah dengan dasar surat keterangan hak waris yang dibuat oleh Notaris sebagai

perjanjian pendahuluan dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya dihadapan

PPAT adalah sangat kuat. Hal ini karena Pengikatan Jual Beli (PJB) yang dibuat oleh

notaris merupakan akta autentik notaril.


110

C. Tanggung jawabNotaris dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (Pjb)Dengan Menggunakan Surat Keterangan Ahli Waris yang Dikeluarkan olehKepala Desa yang Kemudian Dinyatakan Cacat Hukum

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Suatu akta autentik adalah

suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh/dihadapan

pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Selanjutnya Pasal

1870 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Akta autentik adalah alat pembuktian yang

sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli waris, sekalian orang yang mendapat

haknya dari akta tersebut, memberikan kepada pihak-pihak suatu pembuktian yang

mutlak”.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum

yang ditunjuk berdasarkan undang-undang dalam hal ini adalah UUJN Nomor 30

Tahun 2004 jo UUJN Nomor 2 Tahun 2014 sebagai salah satu pejabat umum yang

berwenang membuat akta autentik hampir diseluruh perbuatan hukum sebagaimana

juga termuat di dalam ketentuan Pasal 15 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN

Nomor 2 Tahun 2014. Suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah,

formal dan material. 92

Kekuatan pembuktian lahiriah adalah suatu kekuatan yang membuktikan

bahwa akta autentik tersebut kehadirannya atau kelahirannya telah sesuai

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kekuatan pembuktian formal mengandung arti bahwa apa saja yang dinyatakan

92 Sugiono, Akta Autentik Notaris, Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis, Balei, Bandung, 2008,hal. 20


111

dalam suatu akta autentik adalah benar sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa hal

tersebut tidak benar. Kekuatan pembuktian material adalah memberikan kepastian

terhadap peristiwa hukum, apa yang diterangkan dengan akta tersebut adalah benar.

Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya,

dan jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak

benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib

membuktikan penilaian atau pernyataanya sesuai aturan hukum yang berlaku.93

Kekuatan pembuktian akta notaris berhubungan dengan sifat publik dalam

jabatan notaris. Sepanjang suatu akta notaris tidak dapat dibuktikan ketidak

benarannya maka akta tersebut merupakan akta autentik yang memuat keterangan

yang sebenarnya dari pihak-pihak yang menyatakan keterangannya di dalam akta

autentik tersebut dan hal tersebut didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan

saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Notaris sebagai pejabat publik mempunyai kewenangan dengan pengecualian,

dimana akta autentik yang dihasilkan mempunyai arti yang lebih penting tidak hanya

sekedar sebagai alat bukti bila terjadi sengketa namun akta autentik dapat juga

digunakan sebagai pedoman bagi para pihak yang bersengketa. Dalam pelaksanaan

pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didasarkan tekepada surat

keterangan hak waris yang dibuat oleh para ahi waris maupun oleh kepala desa yang

93 Ibid, hal. 21


112

ditandatangani oleh seluruh ahli waris, kepala desa dan camat serta saksi-saksi

sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam menentukan ahli

waris yang berhak terhadap harta warisan yang akan beralih dari pewaris kepada ahli

waris tersebut, maka notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta pengikatan

jual beli tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa secara materil

kebenaran dari dokumen atau data-data yang diajukan terhadapnya dalam

pelaksanaan pengikatan jual beli hak atas tanah dengan dasar surat keterangan hak

waris tersebut.

Kemampuan lahiriah akta notaris yang merupakan kemampuan akta itu

sendiri untuk membuktian keabsahannya sebagai akta autentik (acta publica probant

seseipsa) apabila sudah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang pembuatan akta notaris sesuai ketentuan Pasal 38

UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN Nomor 2 Tahun 2014 maka akta tersebut

sudah berlaku sebagai akta autentik. Dalam hal ini bila ada pihak yang menyangkal

keautentikan akta notaris tersebut maka beban pembuktian ada pihak yang

menyangkal keautentikan akta notaris tersebut. Pembuktian terhadap

ketidakautentikan akta notaris tersebut harus dibuktikan melalui gugatan ke

pengadilan. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta

perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan notaris oleh para pihak yang

membuat akta tersebut harus dinilai benar, dan jika ternyata pernyataan/keterangan

dari para penghadap dalam pembuatan akta pengikatan jual beli dengan dasar surat

keterangan hak waris tersebut ternyata tidak benar, maka hal tersebut merupakan


113

tanggung jawab dari para pihak itu sendiri, bukan merupakan tanggung jawab dari

notaris yang bersangkutan.94

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702.

K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 menyatakan bahwa judex factie dalam amar

putusannya membatalkan akta notaris, yang hal ini tidak dapat dibenarkan, karena

pejabat notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan apa-apa yang dikehendaki

dan dikemukakan oleh para pihak sebagai penghadap di hadapan notaris tersebut.

Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang

dikemukakan oleh para penghadap oleh notaris tersebut.

Akta notaris berisi keterangan pernyataan para pihak dan dibuat atas kehendak

atau permintaan para pihak, dan notaris membuatnya dalam bentuk yang sudah

ditentukan menurut undang-undang, serta notaris bukan pihak dalam akta tersebut,

pencantuman nama notaris dalam akta karena perintah undang-undang. 95

Di dalam perjanjian pengikatan jual beli dengan dasar surat keterangan hak

waris yang dibuat oleh/dihadapan notaris maka pertanggung jawaban notaris

hanyalah sebatas tentang prosedur dan tata cara pembuatan akta autentik yang harus

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila

notaris membuat suatu akta tidak berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pembuatan akta autentik

notaris sebagaimana termuat di dalam Pasal 38 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo

94 Ibid, hal. 2195 Ronny Hanitijo, Kedudukan dan Tanggung jawabNotaris dalam Pembuata Akta Autentik

yang Mengandung Sengketa, Bina Cipta, Jakarta, 2011, hal. 56


114

UUJN Nomor 2 Tahun 2014 sehingga membuat akta tersebut hanya menjadi

berkekuatan sebagai akta di bawah tangan, maka notaris bertanggung jawab atas

kerugian yang ditimbulkan dari akta yang dibuatnya tersebut terhadap para pihak.

Para pihak dapat menguggat notaris secara perdata atas biaya ganti rugi dan bunga

berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini disebabkan karena akta tersebut notaris

tersebut hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan dan bukan akta autentik

karena telah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum prosedur pembuatan akta

autentik berdasarkan ketentuan UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun

2014. Dengan terjadinya suatu akta notaris hanya berkekuatan sebagai akta di bawah

tangan maka timbul kerugian bagi para pihak yang menghendaki perbuatan melawan

hukum yang dilakukannya dibuat dalam suatu akta utentik. Oleh karena itu notaris

yang bersangkutan wajib bertanggung jawab mengganti rugi dan bunga atas gugatan

yang diajukan oleh para pihak (penghadap) atas kerugian tersebut. 96

Isi akta yang merupakan kehendak dari para pihak yang dinyatakan dalam

suatu bentuk tulisan akta autentik notaril merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari

para penghadap yang memberikan keterangan, pernyataan maupun dokumen-

dokumen pendukung dalam pelaksanaan pengikatan jual beli hak atas tanah yang

didasarkan kepada surat keterangan hak waris yang telah disahkan oleh kepala desa

maupun camat tersebut. Apabila ternyata isi akta pengikatan jual beli yang dibuat

oleh/dihadapan notaris tersebut mengandung keterangan yang tidak benar dan

dokumen-dokumen yang menjadi pendukung pembuatan akta pengikatan jual beli

96 Ibid, hal. 58


115

tersebut ternyata juga tidak benar, sehingga para ahli waris yang menghadap di

hadapan notaris bukanlah ahli waris yang berwenang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum waris maka hal tersebut bukan

merupakan tanggung jawab notaris tersebut. Hal itu merupakan tanggung jawab

sepenuhnya dari para pihak yang telah memberikan keterangan yang tidak benar di

dalam suatu akta autentik perjanjian pengikatan jual beli dan juga telah memberikan

dokumen-dokumen pendukung yang jugatidaks esuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi sengketa dalam perjanjian pengikatan jual beli dengan dasar

keterangan hak waris tersebut maka pihak yang paling bertanggung jawab secara

perdata maupun pidana adalah para pihak yang menghadap kehadapan notaris,

sedangkan notaris hanya bertanggung jawab atas materi pembuatan akta pengikatan

jual beli tersebut yang wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai suatu akta

autentik. Disamping itu apabila terjadi sengketa terhadap akta pengikatan jual beli

yang didasarkan kepada surat keterangan hak waris tersebut maka notaris hanya dapat

ditempatkan sebagai saksi yang memberian keterangan kepada pengadilan tentang

kebenaran suatu pembuatan akta pengikatan jual beli dengan dasar surat keterangan

hak waris tersebut. 97

Dengan demikian dapat dikatakan akta notaris sebagai suatu akta autentik

harus dinilai dengan asas praduga sah (vermoeden van rechtmaigheid) atau

97 Cholid Narbuko, Kekuatan Pembuktian Akta Notaril, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 88


116

presumptio iustae causa. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta notaris,

yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta

tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus

dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai

dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta

notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan

akta tersebut.

Dengan menerapkan asas praduga sah untuk akta notaris, maka ketentuan

yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014

yang sah menegaskan jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal

48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52. Akta yang bersangkutan hanya mempunyai

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak diperlukan lagi, maka

kebatalan akta Notaris hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan

suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat

akta secara lahiriah, formal, materil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang

pembuatan akta Notaris, dan asas ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta

batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.

Dengan demikian dengan alasan mengandung cacat hukum di atas, maka

kedudukan akta Notaris pengikatan jual beli hak atas tanah yang diperoleh dari

pewarisan dengan dasar surat keterangan hak waris adalah :


117

1. Dapat dibatalkan

2. Batal demi hukum

3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan

4. Dibatalkan oleh para pihak sendiri, dan

5. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

karena penerapan asas praduga sah98

Kelima kedudukan akta Notaris sebagaimana tersebut di atas tidak dapat

dilakuka secara bersamaan, tapi hanya berlaku satu saja, yaitu jika akta Notaris

diajuan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum

(negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap atau akta notaris mempunyai kedudukan pembuktian sebagai akta

dibawah tangan atau akta Notaris batal demi hukum atau akta Notaris dibatalkan oleh

para pihak sendiri dengan akta Notaris lagi, maka pembatalan akta notaris yang

lainnya tidak berlaku. Hal ini berlaku pula untuk asas Praduga sah.

Asas praduga sah ini berlaku, dengan ketentuan jika atas akta Notaris

tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada

pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta notaris tidak mempunyai kekuatan

pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau tidak batal demi hukum atau tidak

dibatalkan oleh para pihak sendiri. Dengan demikian penerapan Asas Praduga Sah

98 Ibid, hal. 91


118

untuk akta Notaris dilakukan secara terbatas, jika ketentuan sebagaimana tersebut di

atas dipenuhi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanggung jawab notaris dalam

pembuatan akta pengikatan jual beli hak atas tanah yang diperoleh dari pewarisan

antara para ahli waris dengan pihak pembeli terbatas hanya kepada pembuktian

lahiriah (uitwendige bewijskracht), apakah akta tersebut sesuai dengan aturan hukum

yang sudah ditentukan mengenai syarat autentik ataukah tidak memenuhi syarat

sebagai akta autentik sehingga didegradasi menjadi akta yang hanya memiliki

kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Apabila pembuktian lahiriah tersebut dapat

dibuktikan maka notaris bertanggung jawab mengganti kerugian dan bunga atas

kerugian dari para pihak/penghadap yang menginginkan perbuatan hukumnya dibuat

dalam suatu akta autentik notaris.

Disamping itu notaris juga bertanggung jawab terhadap aspek kebenaran

formal dalam pembuatan akta pengikatan jual beli hak atas tanah yang didasarkan

kepada surat keterangan hak waris tersebut mengenai kebenaran hari, tanggal, bulan,

tahun dan pukul perbuatan hukum penghadap dalam pembuatan akta tersebut.

Apabila pembuktian formal dapat dibuktikan ketidakbenarannya maka notaris juga

wajib bertanggung jawab atas ganti rugi dan bunga kepada pihak yang dirugikan

yaitu para penghadap karena dengan ketidakbenaran hal formal dalam pembuatan

suatu akta autentik maka akta autentk tersebut akan terdegradasi menjadi hanya

memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Dari aspek lahiriah atau dari segi isi

akta maka notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan yang termuat


119

pada akta autentik tersebut. Tanggung jawab terhadap aspek lahiriah atau dari segi isi

akta adalah tanggung jawab sepenuhnya dari para penghadap yang telah membuat

pernyataan, kehendak yang dituangkan kedalam akta autentik tersebut. Apabila

terjadi permasalahan hukum/gugatan terhadap isi akta dari pihak lain, maka notaris

tidak dapat ditempatkan sebagai tergugat ataupun tersangka dalam perkara pidana.

Para pihak yang dapat ditempatkan sebagai tergugat maupun tersangka adalah para

penghadap yang memberikan keterangan/pernyataan di dalam akta autentik tersebut.

Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 702.K/Sip/1973 tanggal 5

September 1973, yang menegaskan bahwa judex factie dalam amar putusannya

membatalkan akta notaris, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena notaris hanya

berfungsi mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh

para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban notaris untuk

menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap notaris

tersebut. 99

Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 702.K/Sip/1973 tanggal 5

September 1973 tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa notaris sebagai pejabat

umum yang membuat suatu akta autentik tentang suatu perbuatan hukum yang

dilakukan oleh para pihak yang menghadap kepadanya, hanya bertanggung jawab

atas kepastian waktu dilaksanakannya pembuatan akta autentik tersebut dan

menjamin kebenaran dari pembuatan akta autentik tersebut yang dikehendaki oleh

para pihak untuk dituangkan ke dalam akta autentik notaril tersebut. Dalam hal isi

99 Ibid, hal. 93


120

akta yang merupakan kehendak para pihak merupakan tanggung jawab sepenuhnya

dari para pihak itu sendiri mengenai kebenaran materilnya. Apabila dikemudian hari

ternyata perbuatan hukum oleh para pihak yang telah dituangkan ke dalam akta

autentik notaris tersebut tidak benar atau mengandung unsur kepalsuan maka hal

tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari para pihak yang memberikan

keterangan di dalam akta autentik tersebut. Sepanjang notaris tidak terlibat secara

langsung dengan para pihak dalam pembuatan isi akta autentik tersebut maka notaris

tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya terhadap kebenaran materil dari akta

autentik tersebut. Notaris hanya bertanggung jawab terhadap kesalahan pembuatan

akta autentik tersebut sehingga mengakibatkan akta yang seharusnya adalah akta

autentik hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan. Notaris bukanlah pihak

dalam pembuatan akta autentik karena notaris harus bersikap independen dalam

pembuatan akta autentik tersebut.


121

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris yang Dikeluarkan oleh Kepala Desa

sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Dihadapan

Notaris adalah sah sepanjang memuat seluruh nama-nama ahli waris yang berhak

atas harta warisan dari si pewaris, namun apabila surat keterangan hak waris tidak

memuat seluruh ahli waris yang berhak maka surat keterangan hak waris tersebut

mengandung cacat hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Sedangkan PJB

yang dibuat oleh notaris adalah sah sesuai ketentuan KUH Perdata, namun harus

dilanjutkan dengan pembuatan akta jual beli dihadapan PPAT dan dilakukan balik

nama di kantor pertanahan setempat dari nama penjual (para ahli waris) kepada

nama pembeli sesuai ketentuan akta jual beli yang termuat di dalam Pasal 37 ayat

(1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2. Tanggung jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB)

Dengan Menggunakan Surat Keterangan Ahli Waris yang Dikeluarkan oleh

Kepala Desa yang Kemudian Dinyatakan Cacat Hukum adalah notaris

bertanggung jawab terhadap keautentikan dari akta pengikatan jual beli hak atas

tanah yang diperoleh dari pewarisan dengan dasar surat keterangan hak waris

tersebut. Selanjutnya apabila akta pengikatan jual beli hak atas tanah yang

diperoleh dari warisan tersebut ditingkatkan menjadi akta jual beli maka PPAT

121


122

yang membuat akta jual beli tersebut juga tidak bertanggung jawab atas

kebenaran materil dari surat keterangan hak waris yang dibuat oleh para ahli

waris sebagai penghadap (pihak penjual) apabila ternyata surat keterangan hak

waris tersebut mengandung keterangan palsu, sehingga mengakibatkan akta

notaris tersebut mengandung cacat hukum karena memasukkan keterangan palsu

ke dalam akta autentik.

B. Saran

1. Hendaknya di dalam pembuatan surat keterangan hak waris, para ahli waris

menyiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan cukup

penting sebagai data pendukung untuk dikeluarkan surat keterangan hak waris

atau untuk mendukung pernyataan para ahli waris dalam pembuatan keterangan

hak waris. Demikian pula dengan kepala desa dan lurah wajib menerapkan prinsip

kehati-hatian dalam memeriksa data-data yang diajukan oleh para ahli waris

dengan cermat dan teliti, sehingga dalam penerbitan surat keterangan hak waris

tersebut benar-benar membuktikan bahwa nama-nama yang termuat dalam surat

keterangan hak waris tersebut adalah nama-nama ahli waris yang sah dan berhak

menerima warisan serta surat keterangan hak waris tersebut terhindari dari

permasalahan hukum terutama gugatan atau tuntutan baik secara perdata maupun

pidana dari pihak lain yang merasa dirugikan atas terbitnya surat keterangan hak

waris tersebut.


123

2. Hendaknya dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara baik perdata maupun pidana,

para pihak yang memeriksa notaris tersebut wajib memahami ketentuan-ketentuan

yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi notaris

(UUJN) sehingga pelaksanaan penegakan hukum atas gugatan secara perdata

maupun tuntutan secara pidana sesuai pula dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang kenotariatan dimana notaris hanya

bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan formal dari suatu akta autentik

notaril yang dibuatnya dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran lahiriah atau

isi akta yang dibuat oleh notaris tersebut.


124

DAFTAR PUSTAKA

Adjie Habib, Pembuktian sebagai Ahli Waris dalam Bentuk Surat Keterangan AhliWaris, Mandar Maju, Bandung.2008.

___________, Butir-butir Pemikiran tentang Notaris sebagai Pejabat Publik,Erlangga, Surabaya, 2011

____________, Tugas dan Kewenangan Notaris di Indonesia suatu Tafsiran TematikUUJN, Refika Aditama, Bandung, 2013

Ali Zainuddin, Pelaksanaan Surat Keterangan Hak Waris bagi Golongan Pendudukdi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Arfan Muhammad, Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Surat Keterangan Hak Warisagi Golongan Bumi Putra, Bumi Aksara, Bandung, 2010

Asmar Harianto, Tinjauan Hukum Tentang Praktek Pelaksanaan Pembuatan SuratKeterangan Ahli Waris di Indonesia, Bumi Aksara, Bandung, 2005.

Arif Wardana Sutanto, Hukum Waris dan Sistem Pembagian Waris di Indonesia,Rajawali Press, Jakarta, 2012

Ali Sofyan Husein, Pengurusan Surat Keterangan Hak Waris bagi Golongan BumiPutra di Kantor Kepala Desa/Kelurahan, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Arwanto Hadi Muhammad, Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam, Djambatan,Jakarta, 2012

ndasasmita Komar, Notaris Selayang Pandang, Alumni, Bandung, 2011

Budiono Herlien, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, BukuKedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Darwanto Arifin, Notaris dan Pembuatan Akta Autentik, Refika Aditama, Bandung,2013

Derisman Ridwan, Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan HakWaris, Ghalia Indoensia, Jakarta, 2010

124


125

Harun, Arsyad Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Hak Waris bagi Penduduk diIndonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010

Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, Tintamas, 1997

Hasan Harjanto, Tinjauan tentang Hukum Pewarisan di Indonesia beserta akibathukumnnya, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010

Hadi Darmanto Lukman, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007

Hasan Ali, Dasar Hukum Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Indonesia,Erresco, Bandung, 2012.

Haristanto Dermawan, Kewenangan Kepala Desa dalam Pembuatan SuratKeterangan Hak Waris bagi Golongan Bumi Putra di Indonesia, MediaIlmu, Jakarta, 2012

Hanitijo Ronny, Kedudukan dan Tanggung jawabNotaris dalam Pembuata AktaAutentik yang Mengandung Sengketa, Bina Cipta, Jakarta, 2011

Herman Darwanto, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Suatu TinjauanYuridis Normatif, Bina Cita, Jakarta, 2007

Idris Ramulyo, Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris diIndonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Janoko Ramli, Hukum Waris Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek, Pustaka Ilmu,Jakarta, 2003

Kartasaputra Edy, Prosedur dan Tata Cara Pengurusan Surat Keterangan HakWaris bagi Golongan Penduduk Bumi Putra di Indonesia, Rajawali Press,Jakarta, 2012

Kelsen Hans, Teori Hukum Murni, Nusa Media, Jakarta, 2012

Lumban Tobing GHS, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Surabaya, 2010

Lubis M Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju Bandung, 1994

Maarief Isa. Hukum Waris Menurut Kitab Undang.Undang Hukum Perdata,Intermasa, Jakarta. 2006


126

Mahmud Effendi Junaedi, Analisis Yuridis Peraturan Hukum Kewarisan diIndonesia, Djembatan, Jakarta, 2009

Menggala Sarjita, Jual Beli Hak atas Tanah dalam Teori dan Praktek, Eresco,Bandung, 2011

Mulyanti Dewi, Tugas dan Kewajiban Notaris sebagai Pejabat Umum, Raja GrafindoPersada, 2012

Nurtanto Rusmadi, Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata, Liberty, Yogyakarta,2011

Narbuko Cholid, Kekuatan Pembuktian Akta Notaril, Nuansa Aulia, Bandung, 2013

Padang Suwanto, Azas-Azas Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Sinar Grafika,Jakarta, 2012

Rahmanto Burhanuddin, Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Hak atas Tanah yangdiperoleh karena warisan, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2010

Rahman Saiful, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan AktaKeterangan Hak Waris, Mandar Maju, Bandung, 2011

Ridwan Anshari Muhammad, Surat Keterangan Ahli Waris Kewenangan Pembuatandan Fungsinya, Mitra Ilmu, Surabaya, 2010

Ridwan Ignatius, Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Surat Keterangan Hak Warisbagi Golongan Bumi Putra di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,2011

Redi Sumanto Bambang, Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Akta Autentik Notaris,Pustaka Ilmu, Jakarta, 2012

Remy Sjahdeini Sutan, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang SeimbangBagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Institut BankirIndonesia¸Jakarta, 1993

Soegondo Notodisoerjo R., Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, RajaGrafindo Persada, 2009


127

Said Chairunnisa, Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum di Indonesia, Mitra Ilmu,Surabaya, 2012

Satrio, Hukum Waris, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Sihombing Eka Irene, Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai Perjanjian Bantuan,UI Press, Jakarta, 2012

Situmorang M Viktor, Aspek Hukum dan Persyaratan Perjanjian Pengikatan JualBeli yang Dibuat dihadapan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Sugiono, Akta Autentik Notaris, Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis, Balei, Bandung,2008

Sudarsono Surya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah dalam Teori danPraktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

S. Supriadi Jujun, Pelaksanaan Jual Beli Hak Atas Tanah dengan Dasar SuratKeterangan Hak Waris, Sinar Harapan, Jakarta, 2009

Suseno Faisal, Tanggung jawabNotaris terhadap Akta Keterangan Hak Waris yangMengandung Sengketa, Ananta, Semarang, 2008

Sujarnoto Rama, Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Surat Keterangan Ahli Warisbagi Golongan Bumi Putra di Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 2012

Soekanto Soerjono Mamudji Sri, Penelitian Normatif, UI Press, Jakarta, 2001

Sunggono Bambang, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2002

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986

Sudarwoto Mulyadi, Pembagian Golongan Penduduk di Indonesia, Mitra Ilmu,Surabaya, 2012

Sunardi Arfan, Prosedur Hukum Peralihan Hak Kepemilikan atas Tanah karenaKewarisan, Salemba Empat, Jakarta, 2012

Taslim Ramanto, Sistem Hukum Waris Indonesia Suatu Tinjaian Masa Depan, MitraIlmu, Surabaya, 2004.


128

Thong Kie Tan, Studi Notariat dan Praktek Notaris , Ichtiar Baru Van Hoeve,Jakarta, 2010

Verawati Gisna, Kajian Hukum Waris Suatu Pengantar, Eressco, Bandung, 2008

Wahyuningsih Wiwiek, Anatomi Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat olehNotaris, Alfabeta, Bandung, 2012


129

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL TESIS : KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGANAHLI WARIS YANG DIKELUARKAN KEPALADESA SEBAGAI ALAS HAK DALAMPEMBUATAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI(PJB) OLEH NOTARIS BAGI WNI BUMIPUTERA

NAMA MAHASISWA : LATIFAH HANUM

NIM : 127011149

PROGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN

MenyetujuiKomisi Pembimbing

Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CNKetua

Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.HumAnggota Anggota


kekuatan hukum surat keterangan ahli waris yang

Documents