MENUJU KETERANGAN HAK WARIS YANG UNIFORM(wacana pembuktian sebagai ahli waris dengan akta notaris)

Dr. Herlien Budiono, S.H.

Kongres xx - Pembekalan dan penyegaran pengetahuanIkatan Notaris Indonesia

Royal Ballroom Hotel JW Marriott surabay ar29 Januari 2009

MNNUJU KETERANGAN HAK WARIS YANG UNIFORM(Wacana pembuktian sebagai ahli waris dengan akta notaris)

Dr. Herlien Budiono, SH

I. PendahuluanSebagian besar dari tulisan ini merupakan substansi makalah pada pertemuan berkalaPengda IM Surabayapadatanggal l6 Juni 2007 dantelah dimuuf Oi vt.Oia Notariat, edisi

!, Juni 2008, yang diedit kembali. Adapun yang merupakan Das Sein adalahkeadaan yangdihadapi para notaris berkaitan dengan kewenangan pembuatan Keterangan 11ak *aris(KHW) yang "membingungkan"didasarkan atas perbedaan golongan dan agama.Pembedaan golongan penduduk tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yangantara lain diatur dalam:

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:"Segala warga negarabersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahandan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada fecualinya";Pasal 28D ayat (l) Undang-Undang Dasar 1945:"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumyang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Di dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009. salah satusasaran pembangunan di bidang hukum adalah Penghapusan Diskiriminasi DalamBerbagai Bentuk (Bab 10). Ruang lingkup pembangunan (dibidang hukum) meliputioenyempurnaan (membuat sesuatu yang lebih baik), perubahan (agar menjadi lebih baikdan modern) mengadakan sesuafu yang sebelumnya belum uOa;'a:tuu peniadaan sesuatuyang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistembaru 1' oleh karena itu yang merupakan Das Silten adalah sumbangan pemikiran daripara notaris Indonesia dalam rangka pembangunan hukum yakni dengin pembuatan buktiahli waris yang u1]form walaupun berlaku huku- *u.i, yang b-erbeda-beda 2 yungdidasari spirit unifikasi hukum dan kesatuan bangsa Oatam rangka penghapusanpembedaan golongan, suku, ras, etnis, dan agama akan dikemukakan dal-am tulisan singkatini.

I sunaryati Hartono, Sejarah Perkembangan Hukum Indonesia Menuju Sistem Hukum Nasional, Makalah 1 991 , hlm.l_

2 Habib A-djie, Stop...l Diskriminasi Dalam Pembuatan Bukti Ahli waris, Renvoi Nomor l2.24.Il,hlm. 30-31.

il. Undang-Undang Kewarganegaraan dan Undang-undang AdministrasiKependudukanMenurut Ernest Renan dasar eksistensi suatu bangsa (natie) terdiri dari unsur-unsur ras,agam4 bahasa, kepentingan bersama dan unsur terpenting Le desir de vivre ensemble..Bangsa adalah sekelompok manusia yang mengalami penderitaan yang sangat parah,sehingga merasa senasib sepenanggungan, dan karena itu mempunyai tekad unfuk terushidup sebagai satu kelompok 3.. Bangsa adalah gejala historikal, dan eksistensinya tidakditentukan oleh faktor biologis, demikian Scholten 4.. Gagasan kebangsaan mewujudkanide atau gagasan nasional sebagai satu kesatuan yang melampaui batas-batas wilayahgeografi s dan menyatukan kelompok-kelompok (etnik) yang berbeda-beda.

Perundang-undangan tentang kewargane garaan yang berlaku sebelum berlakunyaUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewargan"guriunRepublik Indonesia (UUKeWNI) adalah sebagai berikut:

l. S. 1910-226 jo. S. 1927-418 - Nederlonds Onderdaonschap van NietNederlanders;2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 diubah beberapa kali, yakni dengan IJU no.6/1947, UU no. 811947 dan UU no.ll/194g;3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 33 Tahun 1950: persetujuanPerihal Pembagian Warga Negara pada tanggal penyerahan kedaullrtan(27-t2a9a\;4. Peraturan Penguasa Militer No. PRTIPN09/1957 dan Peraturan penguasa perangPusat No. PRTiPERPU/0 I 4 I t95B;5- Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 1976tentang perubahan pasal l8 UU no.62/1959;6. Perjanjian antara R[ dengan RRC mengenai soal Dwi-Kewarganeg araan,berlaku20 Januari 1960.

Pasal2 UUKeWNI menyatakan, bahwa:"Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia aslidan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undung-undairg seba gai wargaNegara" 5.

3Emest.Renan , Qu est ce qu une nation?, Pidato Dies Sorbonne, 1882 (diterjemahkan prof.Mr. Sunario, Apakah

bangsa iru ? (ed. C.F.G. Sunaryati Hartono)), Bandung t994,hlm 5l_54.

4G'J' Schohen, Y. Scholten dan M.H Bregstein (penyusun), verzamelde Geschriften van wijlen prof. Mr. paulScholten, Jilid I, Zwolle 1949,h1m.73.

sPenjelasan Pasal 2 uUKewNI:"Yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli,,adalah orang Indonesiayang menjadi Warga Negara indonesia sejak kelahirannya dan tidak pirnah menerima kewarganegaraan lain ataskehendaknya".

Dengan berlakunya UUKeWNI yang hanya membedakan antara Warga Negera Indonesiadan Warga Negara Asing, seyogyanya pembedaan alas golongan penduduk tidak bolehterjadi. Demikian pula telah dihapuskan diskriminasi dengan mencabut peraturanadministasi staatsblad yang membedakan penduduk berdasarkan suku, ras, etnis, agamaberdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan (UuAdmKepend).Undang-undang tersebut mencabut:

- Buku I Bab Kedu4 Bagian Kedua dan Bab Ketiga KUHperd;- Peraturan Pencatatan Sipil untuk golongan Eropa, Tionghoa, Indonesia, KristenIndonesia ;- Undang-undang Nomor 4 Tahun 196l Tentang Perubahan atau Penambahannama keluarga.

Peraturan Pencatatan Sipil untuk akta Kelahiran yang berlaku sebelumnya adalah:

S. 1849: 25 jo.l946 136 untuk wNA dan wNI keturunan Eropa;5.1917: 130 jo. l9l9:81,1946:137 untuk WNA dan WNI keturunan Tionghoa;S.1920: 751jo.1927:564 untuk WNI pribumi Non Nasrani;S.1933: 75 jo.1936:607 unruk WNI pribumi Nasrani;Non Staatsblad untuk wNA dan wNI keturunan Arab,India dll.

Peraturan Pencatatan Sipil untuk akta-akta Kematian, Pengakuan dan pengesahan anakdan Perkawinan/Perceraian adalah sama dengan Pencatatan Sipil untuk akta Kelahiran,ditambah S. I 904 : 27 9 untukperkawinan Campuran.

UuAdmKepend tidak membedakan golongan penduduk sebagaimana diatur di Bab Vmengenai Pencatatan Sipil yang uniform bagi seluruh war[an egarc Indonesia yaknimengenai Pencacatan Kelahiran, Pencatatan Lahir Mati, Pincatatan perkawinan diIndonesia, Pencatatan Perceraian, Pencatatan Kematian, Pencatatan pengangkatan Anak,Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak.Mengingat diundangkannya kedua undang-undang tersebut di atas, nantinya kita akanmendapatkan dokumen-dokumen yang uniform tentang Peristiwa Kipendudukanberkaitan dengan hal-hal tersebut yan; berbeda dengan lokumen-dokumen sebelumdiundangkannya UUKeWNI dan UUAdmKepend yang berbeda-beda disesuaikan denganpenggolongan penduduk. Dengan demikian, UUaOmnKepend telah memberikanperlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atassetiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (yung sama) yang dialami olehpenduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau aituar riitayatr'Indonesia, demikiansalah satu pertimbangan dari UUAdmKepend tersebut. Para notaris nantinya akanberhadapan dengan dokumen-dokumen Kependudukan yang uniform sehingga tidakdiketahui para penghadap/pihak berasal dari golongan penduduk yang mana.

Namun untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak, pembedaan golongan dalamkaitan dengan beberapa bagian bidang hukum keluarga dan hukum waris belum dapatdihilangkan sebagaimana halnya di dalam praktek kenotariatan khususnya di bidangpewarisan.

III. Penggolongan pendudukDi masa pemerintahan Hindia Belanda dan berdasarkan politik hukum pada masa itu,penggolongan penduduk melalui Indische Staatsregeling (IS), 6 dalam pasal l3l dankemudian Pasal 163 secara normatif eksplisit mengatur tentang adanya pembagiangolongan penduduk di Hindia Belanda ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu golonganBumiputera/Pribumi, golongan Eropa dan golongan Timur Asing. Pembedaan padagolongan tersebut membawa pula pembedaan dalam hukum keperdataan masing-masinggolongan tersebut.Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, secara tegas maupundiam-diam disadari ataupun tidak telah mewarisi sisa-sisa tertib hukum kolonial yangterdiri atas struktur serta substansinya. Berdasarkan Pasal II Undang-Undang Oasar ig45bagian Aturan Peralihan, maka segala badan Negara dan perat*un y*g ada masihlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Und*g Ourar ini.Melalui Instruksi Presidium Kabinet Nomor 3lrullN/I2/1966 tanggal 27 Desember 1966,telah ditetapkan penghapusan pembedaan golongan penduduk di Indonesia dengan dasarpertimbangan bahwa demi tercapainya pembinam kesatuan bangsa Indonesia yang bulatdan homogeen, serta adanya perasaan persamaan nasib di antara*ru.u bangsa indonesia.

Berdasarkan Pasal 66 UUPerk dinyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatuyang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atis Undang-Undang ini, makadengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yung diatur dalam"peraturan-peraturan lama" 7 dan peraturan-perafuran lain yang mengatur tentangperkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.Untuk sebagian hukum keluarga dan hukum waris yang belurn mendapat pengaturandalam undang-undang khusus (UUPerk) maka Kitab Undang-Undang Hukum perdata(KUHPerd) masih diberlakukan yaitu bagi golongan Eropa dan Timuiating Tionghoa.Walaupun penggolongan penduduk telah dihapuskan oleh Instruksi presidium Kabinettersebut, namun di dalam prakteknya "penggolongan penduduk" untuk bidang hukumtertentu tidak dapat dihindari.Instruksi Presidium Kabinet Nomor 3|rullN/l211966 tersebut juga menyatakan, bahwapenghapusan golongan-golongan penduduk tersebut tidak

-m-engurangi berlakunya

6v"t op de Staatsinrichtingvan Nederlandsch-lndie,5.1855-2jo.l.(Dahulu bernama Regelement op het beleid derRegeeringvanNed-lndi€diubahmenjadi Ind.staatsregelingbeidasaiS.l925-415jo.5771

TYung dimaksudkan adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),ordonansi perkawinanIndonesia Kristen (Huwelijksordonantie Chritt", Indonesi€rs S.1933 No.74), peraturan perkawinan Campuran(Regeling op de Gemengde Huwelijken S.lg9g No.l5g).

ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan ketentuan-ketentuan hukumperdata lainnya.Dengan lain perkataan, dan Pasal 66 UUPerk jo. Instruksi tersebut dapat disimpulkan,bahwa mengenai sebagian ketentuan hukum perdata di bidang perkawinan (kecuali yangtelah diatur dalam UUPerk), dan warisan masih diberlakukan KUHPerd bagi sebagianpenduduk Indonesia 8.

IV. Rancangan Undang-Undang Hukum WarisI{ukum waris erat hubungannya dengan Hukum Keluarga, karena seluruh masalahmewarisi yang diatur undang-undang didasarkan atas hubungan kekelvargaan sedarahkarena perkawinan 9. Hukum Waris, sebagai bidang yang erat kaitannya dengan hukumkeluarga adalah salah satu contoh klasik dalam kondisi masyarakat Indonesia yangheterogen (ber-Bhinneka Tunggal Ika) yang tidak mungkin untuk dipaksakan agar terjadlunifikasi lo.

Pemikiran ke arah unifikasi di bidang hukum waris, telah dimulai sejak 1960 sebagaimanatelah ditetapkan di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara NomorIIiI\4PRS/1960 mengenai perlu adanya undang-undang tentang Hukum Waris, namunsampai saat ini hukum waris nasional yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia belumterbentuk. Dalam pengaturan kewarisan masih terjadi pluralisme, yuitu terdapat 3 (tiga)sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia:

- Sistem Hukum Waris Barut;- Sistem Hukum Waris Adat;- Sistem Hukum Waris Islam.

Dalam rangka Simposium Hukum Waris Nasional oleh Badan Pembinaan HukumNasional (BPHN 1989), Ikatan Notaris Indonesia pada waktu itu diwakili oleh R. SoerojoWongsowidjojo menyampaikan bahwa di dalam praktek notaris sehari-hari cukup banyakpermasalahan hukum waris yang timbul disebabkan oleh antara lain:"1. Berbeda-bedanya Hukum waris bagi bangsa Indonesia (pluralisme):

a. adanyaHukum Waris Islam yang berlatcu untuk segolongan penduduk Indonesia;b. adanya Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat yung berlaku untukgolongan penduduk yang tunduk pada Hukum perdata Barat;c. adanya Hukum Adat yang di sana-sini berbeda-beda tergantung pada daerahmasing-masing, yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kJpada Hukum Adat.

SSunarjati Hartono, Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat, pr citra Aditya Bakti, Bandung 1991, hlm44.

9stti-pitlo- Hukum Waris Buku Kesatu, oleh Gr.van der Burght, diterjemahkan oleh F.Tengker, pT Citra AdityaBakti. Bandung 1995, hlm 8.

lOE.an Suparman, Hukum perselisihan, Refika Aditama 2005, hlm l2g.

2. Tidak lengkapnya pengaturan instansi mana yang diberi wewenang unfuk membuatketetapanlketerangan hak waris" I l.

Beberapa pendapat ahli hukum berkaitan dengan Hukum waris, diantaranya:R. Subekti 12 Simposium Hukum Waris Nasional, BpHN l9g9,hlm 97.;

Hukum Waris merupakan suatu bidang hukum yang "sensitip" atau rawan, karenahukum waris erat kaitannya dengan adat istiadat dan agama. Kebhinekaanmasyarakat Indonesia dalam adat istiadat dan agama mengakibatkankeanekaragaman hukum waris. Akan tetapi bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilaidan cita-cita yang sarna, yaitu yang terkandung dalam Pancasila. Untukmewujudkan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa perlu diusahakan unifikasihukum.

Mochtar Kusumaatmadja 13;

"( ..). bidang-bidang hukum yang erat hubungannya dengan kehidupan budaya danspiritual masyarakat untuk sementara harus dibiarkan atau hany i dapat digarapsetelah segala aspek dari suatu perubahan serta akibatnya diperhitungkan dandipertimbangkan masak-masak. Umpamanya bidang-bidang hukum kekeluargaan,perkawinan dan perceraian, serta hukum waris termasuk dalam bidang tersebuti.

Sudargo Gautama 14:

" (...) khusus dalam bidang hukum kekeluargaan (familie recht) yang erathubungannya dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak- yangbersangkutan, unifikasi hukum ini tidak dapat dicapai dalamwaktu dekat. Mungkinjuga tidak akan dapat tercapai sepanjang hukum ini masih hendak memenuhi danrasa keadilan dari para pihak".

Supomo 15 ;

"(...) tidak mungkin kiranya untuk melakukan unifikasi yang berlaku bagi semuagolongan hukum yang berada di Indonesia berkenaan dengan masalah-masalah dibidang hukum kekeluargaan ".

Mcngingat akan sifat peka dari bidang hukum waris yang hubungannya dengan agama dankebudayaan, serta agar tidak menimbulkan keresahutr duiu* masyarakat, usaha dari Badan

]-t* *:-*: wongsowidjojo, Inventarisasi Masalah Hukum Waris Dalam prakrek, Makalah pada SimposiumHukum Waris Nasional, BpHN l9g9,hlm. li2.

l2 R' Subekti, Kaitan Undang-Undang Perkawinan Dengan Penyusunan Hukum waris, Makalah padal3Mochtar Kusumaatmadj4 Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung 1975,hlm.6.

l4sudatgo Gautama, Aneka Masalah dalam Praktek Pembaharuan Hukum di Indonesia, pT Citra Aditya Bakti,Bandmg 1990, hlm 2.

lssudutgo Gautama dalam Pidato Dies Natalis UGM 1974, Aneka Masalah dalam praktek pembaharuan Hukum diIndonesiq PT Citra Aditya Bakti, Bandun g l990,hlm 2.

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam menyusun hal-hal yang berkaitan denganhukum waris dimulai di bidang yang cukup netral seperti hal yang menyangkut formalitasdan bidang administrasi serta pola penyusunannya dapatdilakukan sesuai dengan UUPerkyang masih membuka kemungkinan diterapkannya hukum dari masing-masing golongan.Menurut pendapat dari BPHN, politik hukum mengenai Hukum Waris Nasional yang akandatang, disamping hukum tertulis diakui pula berlakunya hukum tidak tertulis (hukumagama dan hukum adat) 16.. Namun Sunaryati Hartono berpendapat bahwa bagaimanapunakibat muculnya pemikiran pluralisme, mau tidak mau tidak lagi kita biarkan bagianhukum yang sensitif tidak tersentuh, terkatung-katung secara tidak menentu 17.

Situasi yang digambarkan di atas, memungkinkan timbulnya keadaan terkaitnyapihak-pihak yang tunduk pada hukum waris yang berbeda-beda. Sebagaimana kitaketahui, dengan meninggalnya seseorang, maka harus ditentukan siapa ahli warisnya,penentuan mana dilakukan dengan memperhatikan hukum waris yang berlaku bagipewaris.

V. Keterangan Hak Waris sebelum UUJNPembuatan Keterangan Hak Waris (KHW 18) menurut golongan penduduk didasarkan:

- Asas konkordansi Pasal 13 Wet op de Grootboeken der Nationale Schutd(Undang-Undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional) di Belanda;- Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal20Desember 1969 No. Dpt/12163169 le;- Fatwa Mahkamah Agung, atas permintaan dan ditujukan kepada Ny. Sri RedjekiKusnun, SH, tertanggal Jakarta,25 Maret 1991 No. KMA/041 |Il'J/lggl jo. SuratKetua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Pengdilan TinggiAgama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tertanggalJakarta, 8 Mei 1991 No. MA/Kumdilll7lNK/l99l2a;- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal42 ayat I juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNegara Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaktunaun PP Nomor 24 Tahun1997, Pasal llI ayat I huruf c angka4.

Pasal 111 ayat I huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

l6 gpHN-pepartemen Kehakiman, Simposium Hukum WarisNasional, BpHN, Jakartal9g9,hlm.24l .

lTsunaryati Hartono' Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional, Alumni,Bandung 2006, hlm. 15.

l8 Disebut pula dengan istilah Surat Bukti Waris, Keterangan Ahli Waris, Surat Keterangan Waris.

l9untuk rvarisan perlu meninjau golongan-golongan dari warga Negara Indonesia.

20M.lukukun balik nama dan pembuatan sertifikat tanah warisan dapat ditempuh prosedur yang digariskan olehMenteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria tanggal 20 Desember f qOq No. opUtziOlt-tz6O.

e?

Pertanahan Negara (PMNA/KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahan 1997 Tentang PendaftaranTanah.. Penjelasan Pasal 42 ayat (1) PP Nomor 2411997 Tentang Pendaftaran Tanahuntuk keperluan peralihan hak atas tanah karena pewarisan menyatakan bahwa:

"Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hakyang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti bahwa sejak itu para ahli warismenjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahliwarisdiatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris. (...)".

Berdasarkan Pasal lll ayat I huruf c angka 4 PMNA/I(BPN Nomor 3 Tahun 1997tersebut yang merupakan petunjuk bagi pendaftaran tanah apabila hendak melakukanpendaftaran peralihan hak karena warisan, terdapat tiga bentuk dan tiga institusi yangmembuat bukti/surat keterangan waris, yaitu:

"4)- bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yangdibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dandikuatkan oleh Kepala Desa/I(elurahan dan Camat tempat tinggal pewaris padawaktu meninggal dunia;- bagi wargangara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewarisdari notaris;- bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keteranganwaris dari Balai Harta Peninggalan."

Pembuatan KHW oleh instansi yang berbeda-beda merupakan salah satu konsekuensiakibat masih berlakunya pluralisme sistem hukum waris dan terdap atnya perbedaankebutuhan keperdataan masing-masing "golongan penduduk".

a. Warganegara Indonesia penduduk asliSelama ini pembuatan KHW bagi warganegara Indonesia penduduk asli adalahkewenangan regent atau kepala pemerintah setempat. Pembuktian sebagai ahliwaris dibuatdibawah tangan, bermeterai oleh para ahli waris sendiri dengan 2 (dia) orang saksi dandiketahui atau dikuatkan oleh Lurah/I(epala Desa dan Camat setempat sesuai dengantempat tinggal terakhir pewaris.Wewenang Kepala Desa/Lurah dan Camat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 Tentang Pemerintah Daerah yang jelas secara tegas batasan kewenangannyadiantaranya Pasal 126 ayat 2 dan ayat 3 (Camat) zt dan pasal l2Tayat 2 dan ayat 3

2lwtt.nung Camat diatur dalam ayat(2)yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagianwewenang bupati atu walikota untuk menangani sebagian urusan oton6mi iaerah; ayat (3)'Camat menyelenggarakantugas umum pemerintah meliputi: mengkoordinasikan kegiatan pemberdayuun rnuryurukat; mengkoordinasifin upayapenyelenggara ketentuan dan ketertiban umum; mengooidinasikan pen"rapan dan penegakkan peraturanperundangan-undangan; mengkoordinasikan pemelharaan prasarana dan raiititas p"iuyu,iun umum;mengkoordinasikan penyel,enggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan; membina penyelenggaraanpemerintah desa dan /atau kelurahan; melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnyadan atau 1'ang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

8

(Lurah) 22, sedangkan wewenang Desa diatur Pasal 2A6 danPasal 207 23.

Lurah/tr(epala Desa dan Camat tunduk pada kaidah-kaidah dan berada dalam ruanglingkup Hukum Administrasi sebagai Badan atau PejabatTata Usaha Negara tidak tepatjika bukti ahliwaris yang berada dalam ruang lingkup Hukum Perdata harusdisaksikan/diketahui dan dibenarkan serta ditandatangani oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara 24.

Ada kalanya:- Pengadilan Agama menerbitkan penetapan waris denganPembagian Warisan Diluar Sengketa (Pasal 236a Herzienesebagaimana juga disebutkan di dalam Surat Edaran Mahkamah1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-UndangPeradilan Agama (SEMA 211990), meskipun isinyaPemisahan Pembagian Warisan Diluar Sengketa,

nomor

judul Pemisahan dan

Indonesisch Reglement)Agung Nomor 2 Tahun7 tahun 1989 Tentang

sama sekali tidak mengaturmelainkan murni merupakan

penetapan/fatwa wari s.

Adapun SEMA 211990 memberi petunjuk bahwa di dalam perkara antara orang-orangyang beragama Islam di bidang kewarisan berkaitan dengan masalah pilihan hukum,berlaku bagi mereka yang hukum warisnya tunduk pada hukum adat dan/atau hukumIslam atau tunduk pada hukum perdata barat dan/atau hukum Islam, dimana mereka bolehmemilih hukum adat atau hukum perdata barat yang menjadi wewenang PengadilanNegeri atau memilih hukum Islam yang menjadi wewenang pengadilan Agama.- Mahkamah Agung (MA) menggunakan penafsiran berkenaan dengan ketentuan Pasal 2ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan PokokKekuasaan Kehakiman 25 yungmengatur bahwa disamping tugas dibidan g contentieuse jurisdictiedapat puladiberikan tugas lain yaita voluntaire jurisdictie kepada peradilan asal berdasarkan peraturan perundangan. Misalnya,

22w"*.nung (tugas) Lurah diatur dalam ayat (2)yangdalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan daribupati atau walikota; ayat (3) Lurah mempunyai tugas: pelaksanaan kegiatan pemlrintah kelurahan; mernberdayaanmasyarakat; pelayanan masyarakat; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pemeliharaan prasarana danfasilitas pelayanan umum.

23w"*en*g Desa diatw Pasal 206: urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; urusanpemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengatumnnya kepada desa; tugaspembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/araupemerintah iabupatenlkotu; *urun pemerintah lainnyayang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepadi desa; Pasal 207 yalsitugas pembantuan daripemerintah, pemerintah provinsi, dan/ataupemerintah kabupaten/kota kepada desa Oii=ertai dengan pembiayaan,sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

24gubib Adjie, Pembuktian sebagai Ahliwaris dengan Akta Notaris, Mandar Maju, Bandun g200g,hlm.23-32.

25 Pasal 2 ayat (l) dan (2) Undang-UndangNomor l4 Tahun 1970:"( l ) Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan

Peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa danmengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya;(2) Tugas lain dari pada yang tersebut pada ayat (l) dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturanperundangan."

9

Pengadilan Negeri berwenang menetapkan pengangkatan wali untuk anak dibawah umur sebagaimana dimaksud didalam Pasal 300-301 KUHPerd.

Oleh karena tidak terdapat undang-undang yang secara tegas memberi kewenangankepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan/fatwa diluar sengketa, maka harusdianggap bahwa pengadilan negeilagama tidak berwenang untuk menerbitkanpenetapan/fatwa waris diluar sengketa (22-I-1992 No. 0I/PK/AG/I991 yangmembatalkan Penetapan Ahliwaris yang telah diterbitkan oleh Pengadilan AgamaPandeglang 14-4-1990 (lS Romadhon l4l0 H) No. 13.Ai 1990).

b. Warganegara fndonesia keturunan TionghoaKewenangan pembuatan KHW bagi mereka yang tunduk pada hukum waris yang diaturdalam KUHPerd didasarkan pada asas konkordansi dengan Pasal 14 ayat 1 dan 3 Wet opde Grootboeken der Nationale Schuld (5.1931-105) di Nederland yang kemudian diterimasebagai doktrin dan yurisprudensi di Indonesia dan dianggap sebagai hukum kebiasaan.Adapun terjemahan bebas dari Pasal 14 ayat I dan ayat 3 Wet op de Grootboeken derNationale Schuld adalah sebagai berikut:

Pasal 14 ayat(l):"Para ahliwaris atau dalam hal seseorang sesuai dengan pasal 524 BW (Ned)dengan keputusan pengadilan dinyatakan diduga meninggal, yang diduga ahliwarisdaripadanya, yang mempunyai suatu hak terdaftar dalam buku-buku besarutang-utang nasional, harus membuktikan hak mereka dengan suatu keterangan hakwaris setelah kematian atau diduga meninggalnyapewaris dibuktikan" 26;

Pasal 14 ayat (3):"Jika suatu warisan terbuka dinegeri inioleh seorang notaris. Akta yang dibuatoriginali" 27.

Sebenarnya lVet op de Grootboeken der lt{ationale Schuld bukan undang-undang yangkhusus mengatur wewenang notaris dalam pembuatan KHW, namun di dalam prut t"[dianggap sebagai dasar hukum kewenangan notaris dalam pembuatan KHw.Menurut Tan Thon-e Kie selama ini "Pembuatan keterangan waris oleh seorang notaris diIndonesia tidak mempunyai dasar dalam undang-undang di Indonesia" 2s. Demikian pula

26"D" e{qelanen of ingeval a'ereenkomstig qrtikel 524 BW rechrsvermoeden van overlijden is uitgesproken, devermoedeliike erfgenomen van hem. te *'iens name eenig recht in de Grootboeken staat glschreven, moetenvan hunrecht doen blijken door ovrlegging van eene verklaring van erfrecht, nadat het overlijien of vermoedelijk overtijdenvan den erJlater I aongetoonf -

27" Indi,n de na.aenschaP hier te lande is opengevallen zal de verklaring van erfrecht worden afgelegd door eenennotaris. de ,-;o r ii: verHaring op te maken akte zal in originals worden uitgegeven,,.

llf- TIrq Ki'e- Studi )iotariar dan Serba-Serbi Praktek Notaris, P.T. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta 1994,h1m361"

(Nederland), keterangan hak waris dibuatdari keterangan ini harus dikeluarkan in

10

pendapat dari Ting Swan Tiong 2e dan Oe Siang Djie 30.. Akibatnya di dalam praktekditemukan bermacam-macam bentuk KHW.Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa bentuk KHW selama ini dibuat dalambentuk suatu keterangan di bawah tangan yang dibuat oleh notaris, namun ada sejumlahnotaris membuat dalam bentuk minuta dari keterangan yang diberikan oleh para saksisedangkan KHW dalam bentuk keterangan dibawah tangan yang dibuat notaris. Bentuksurat keterangan sedemikian tidak masuk dalam golongan akta otentik menurut ketentuanPasal 1868 KUHPerd dimana akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapanpejabat yang berwenang untuk itu dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undangdan dalam wilayah kewenangannya. Lagipula kekuatan pembuktiannya tetap sebagai aktadi bawah tangan.Adapula notaris yang membuat KHW dengan minuta yang isinya adalahketerangan yangdiberikan oleh saksi dan kesimpulan berupa siapa ahli waris dan bagian **irnyudiberikan oleh notaris dengan alasan untuk memudahkan pemegang protokol untukmembuat salinan jika di kemudian hari adayangmemintanya 31.

c- Warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnyaKewenangan College van Boedelmeesteren dari Balai Harta Peninggal an (Weeskamer)ultuk KHW bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing t.luinnyu Timur AsingTionghoa diatur dalam Pasal 14 ayat 2 ordonnantie tanggatlz-l-t916, S. 1916-517diubah L.N. lg3l no. 168 dan L.N. lg37 No. 6ll {t. Balai Harta peninggalan(Weeskomer) pada saat ini ada di Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Maliissar.Adapun keberadaan Balai Harta Peninggalan secara strukturil kelembagaan merupakanlembaga pemerintah (eksekutif) yang berada dalam ruang lingkup Departemen Hukumdan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan urusan pemeriniah.- gu*i ahliwaris yangmerupakan bukti perdata tidak tepat jika dikeluarkan oleh Pejab at yang tunduk padaHukum Administrasi 33.

VI. Keterangan Hak Waris di NederlandSebagai pembanding, bagaimana KHW dibuat di Nederland tidak ada salahnya kita untukmengetahuinya. Sebelum berlakunya Notariswet S.1999 nr.l90, 2 April l-ggg, berlakuNotariswet S.1842 nr-20.9 Juli 1842 yangjuga tidak mehgatur secara eksplisit mengenai

29ringswan Tiong. Pembuktian Hali atas Harta Peninggalan, Media Notariat, No.6-7, April l9gg, hlm.l l3

30o" Siang Djie, Tentang Surat Keterangan Hak Waris, Media Notariat, No.l g-19, Januari-Apri I lggl.

3lT- Th*g Kie- Srudi \otariat dan Serba-Serbi Praktek Notalis, p.T. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta l994,hlm355-356.

32lftar-luga Insuktie voor de Weeskamers in Indonesid (Ordonnantie van 5 Octobe r 1g72,5.72 - 166)

3iH"liu -{djie- Pembuktian Sebagai Ahliwaris dengan Akta Notaris, c.v.Mandar Maju 200g, hlm.l2.

11

pembuatan KHW oleh notaris. Pembuatan KHW didasarkan pada Pasal 14 ayat I dan ayat3 Grootboeken der Nationale Schuld sebagaimana disebutkan di atas.

Dengan berlakunya Notariswet 1999 tersebut, disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (l)mengenai kewenangan notaris pada umumnya yang sama dengan kewenangan notaris diIndonesia sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 15 ayat I Undang Undang RepublikIndonesia nomor 30 Tahun 20a4 &ntang labatanNotaris (uuJN):Pasal 2 ayat (l):

"(Mengemban) jabatan notaris berarti memiliki kewenangan untuk pembuatan aktaotentik dalam hal undang-undang memerintahkan hal itu kepadanya atausebagaimana dihendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalamakta otentik, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain sebagaimana diperintahkanundang-undang (Het ambt van notaris houdt de bevoegdheid in om authentiekeakten te verliiden in de gevallen waarin de wet dit aan hem opdraagt of een partijzulks van hem verlangt en andere in de wet aan hem opgedrigen werkzaamhedente verrichten)".

Disamping kewenangan umum tersebut notaris di Nederland khususnya dalam halpembuatan KHW, para notaris diberi kewenangan pula untuk membuat aktatersebut dalam bentuk akta di bawah tangan namun dianggap sebagai mempunyaikekuatan pembuktian suatu akta otentik sebagaimana diseLuttan di dalam pisal4Tayat (l) dan ayat (3) Notariswet tersebut:

Pasal 47 ayat (l):"Keterangan Hak Waris dapat dibuat dibawah tangan. Ketenfuan-ketentuanPasal-Pasal20,4a ayat (1), 41, 42 dan 45 (mutatis mutandis) berlaku".(Een verkloring van erfrecht kan onderhands wordenopgemaakt. De ortikelen 20,40 eerste lid, 41, 42 en 45 ziin daarop van overeenkomstige toepassing);

Pasal 47 ayat (3):"Keterangan sebagaimana dimaksud ayat-ayat sebelumnya, berkenaan dengankekuatan pembuktian lahiriah dan kekuatan pembuktian dari tindakan-tindakanyang terkait dengan keterangan tersebut serta penc atatan yang dilakukan notaris,akan dianggap sebagai akta otentik, terkecuali terbukti tiadanya otentisitas tersebutberdasarkan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan di dalam ayat-ayatsebelumnya. Notaris rvajib menyimpan satu eksemplar dari keterangan tersebui didalam protokolnya-"(De in vorige leden bedoelde verklaringen worden voor wat betreft de uitwendigebev'ijsfuacht en de bewiislcracht van de daarin gerelateerde verrichtingen i,v'aarnemingen van de notaris als een authentieke akte aangemerkt, tenztj ingevotgeeen der in de vorige leden vermelde bepalingen authenticiieit ontbreekt. De notarisis verplicht een exemplaar van de verklaring in zijn protokol op te nemen).

Den-san kata lain. khusus untuk pembuatan KHW para notaris di Nederland denganmendasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 47 Notariswet 1999 disamping dibuat dalam

A4l/

bentuk akta otentik dapat pula dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan yang dianggapsebagai mempunyai kekuatan pembuktian suatu akta otentik.Pada waktu pembentukan Notariswet sempat dibicarakan apakah tidak sebaiknya KHWdibuat dalam bentuk minuta (saja) yang mempunyai kekuatan otentik 3a.Haltersebut olehL'C.A Verstappen dipertanyakan pula mengapa tidak sejak dulu membuat KHW dalambentuk otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian menurut Notariswet sepertisekarang 35 . Dimaksudkan disini, tidak perlu adanya bentuk di bawah tangan yangdianggap sebagai mempunyai kekuatan pembuktian suatu akta otentik.KHW dalam bentuk dibawah tangan tidak mempunyai titel eksekutorial walaupun KHWdengan bentuk "baru" dipersamakan kekuatan pembuktian dengan akta otentik 36.

VII. Keterangan Hak Waris setelah UUJNDi dalam teori hukum yang berlaku sekarang ini sumber hukum yang diakui secara umumadalah perundang-undangan, kebiasaan, putusan pengadilan, doktrin datr asas-asas hukum.Pada masa pemerintahan Hindia Belanda dikenal asas konkordansi, yakni sejauh mungkinmenyelaraskan perundang-undangan di Hindia-Belanda dengan apa yang berlaku diBelanda. Dengan kemerdekaan Indonesia, dan berdasarkan Pasal II Undang-UndangDasar 1945 bagian Aturan Peralihan, maka segala badan Negara dan peraturan-yang adimasih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-UndangDasar ini. Selama ini, kita sadar atau tidak sadar telah menerapkan seluruh kaidah hukumtermasuk hukum perdata yang nota bene dibentuk oleh pembuat undang-undangNederland dan dinyatakan berlaku di Indonesia sebagai hukum positip. walaupunbeberapa bidang tertentu telah dicabut dan diberlakukan hukum yangbaru.Asas konkordansi sudah tidak dapat diterapkan lagi sejak Indonesia merdeka. Lepas darisumber hukum dan asas konkordansi tersebut, hukum harus pula didukung oleh politikhukum dan kesadaran.hukum sesuai dengan tata nilai dan filsafat hukum dari negariyungbersangkutan. Tetap mendasarkan pada asas "konkordansi" Pasal 14 ayat I dan ayat

-Grootboeken der Nationale Schutd sebagai kebiasaan sudah tidak tepat lagi. Indonesiamempunyai politik hukum dan kesadaran hukum berdasarkan tata nilai dan filsafat hukumsendiri yang menjadi dasar dari perundang-undangan termasuk UUJN dan penerapannya.Kita harus berusaha untuk mempunyai pendapat dan dasar hukum sesuai d"nguo potitit<hukum, kesadaran hukum dan tentunyatatanilai dan filsafat hukum Indonesia termasuk didalam pembuatan KHW. Mengenai politik hukum, kesadaran hukum dan filsafat hukum

34P'Blokland, Teksten en toelichting op de wet op het Notarisambt, Koninklijke vermande .Lelystad 1999, hlm. 63

35l.C'A.V.rstappen- De $onderbaarlijke kracht van de verklaring van erfrecht, WPNR sg. lll9g0,hlm.522.

t!" o." verHaring ran erfrechr hoefl immers geen verrichtingen of waarnemingen van de notaris bevalen, anders dandat de notaris daarin heef verkloard, zoals iit ttuk tnhoudt. yoir wat betreft de in de onderhavige verklaringenvem'afte-feitelijke gev'ogtrekkingen en rechtskundige oordelen van de notaris is de hier bedoeldi bewijskraihteyemcel niet van belang,

L/

Indonesia adalah bukan pada tempatnya jika diuraikan di dalam tulisan ini 37.

Para notaris selama ini telah mendasarkan kewenangan pembuatan KHW diantaranyapada PMNA/I(BPN Nomor 3 Tahun 1997 dalam Pasal lll ayat I huruf c angka 4Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 2411997 jo. PP Nomor 2411997 TentangPendaftaran Tanah sebagaimana telah disebutkan di atas.Keputusan Menteri adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang setingkatlebih rendah dari Keputusan Presiden. Kewenangan Menteri untuk membentuk suatuKeputusan Menteri bersumber dari Pasal 17 UUD 1945, di mana Menteri Negara adalahpembantu Presiden yang menangani bidang-bidang tugas yang diberikan kepadanya.Menteri-menteri yang dapat membentuk suatu Keputusan Menteri adalahMenteri-menteriyang memegang suatu departemen, sedangkan Menteri Koodinator dan Menteri Negarahanya dapat membentuk suatu Keputusan yang berlaku secara intern. dalam arti keputusanyang tidak mengikat umum 38-

"(...) Menteri Koordinator dan Menteri Negara tidak merupakan lembaga-lembagaPemerintah dalam Perundang-undangan sebab dalam membentuk peraturanperundang-undangan yang berwenang adalah Menteri Departemen, sedangkanmenteri'menteri lainnya hanya dapat membuat peraturan yang bersifat intern,dalam lingkungannya sendiri, jadi tidak mengikat umum.", demikian Maria FaridaIndrati Soeprapto 3e

PMNA/BPN nomor 3 Tahun 1997 tersebut tergolong pada keputusan yang berlaku secaraintem dan tidak mengikat umum dan pada dasarnya, merupakan petunjuk bagi pend aftanntanah apabila hendak melakukan pendaftaran peralihan hak karenu *uiirun.Menurut Bagir Manan dan Kuntara Magnar, pengertian perundang-undangan adalah setiapputusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembugu dun atau pejabatnegara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yangberlaku 40.. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Negara Agraria teisebut tidak duputmemberi wewenang kepada notaris sebagai dasar pembuatan KHW sebagaimanadimaksud Pasal 15 ayat (3) UUJN yaitu sebagaimana yang dimaksud bahwa "Selain

3TDapatdibaca uraian mengenai politik hulium, kesadaran hukum dan filsafat hukum tersebut dalam HerlienBudiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas WigatiIndonesia, PT.Citra Aditya Bakri. 2006.

38M*iu Farida lndrati Soeprapto. Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan pembentukannya, Kanisius,Yogyakarta, cet.5- 2002. hlm. l0l.

39Matiu Farida Indrari Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan pembentukannya, Kanisius,Yoryakarta cer-S- l00l- hlm. 78.

4oBa-sr }fanan 'lan Kuntara Magnar, Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam pembianaan Hukum Nasional,Armico- Bandung 1987, hlm. 13.

14

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2), Notaris mempunyaikewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", mengingat PeraturanMenteri Negara Agraria tersebut hanya berlaku intern dan tidak mengikat umum.

Kewenangan notaris utama adalah membuat akta otentik sebagaimana disebutkan didalam Pasal 15 ayat I UUJN:

" Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yangdikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse,salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidakjuga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yangditetapkan oleh undang-undang".

Bentuk KHW dibawah tangan yang dibuatkan oleh notaris adalah bukan bentuk yangdiatur di dalam Pasal 15 ayat I UUJN. Kelemahan atas bentuk KHW dibawah tangandiantaranya jika ada kesalahan atas isi KHW tidak mungkin dicabut kembali oleh Notarisyang telah membuatnya sendiri 4t .. KHW yang dibuat dalam bentuk otentik ataspernyataan para pihak, jika ada kesalahan keterangan yang diberikan adalah merupakantanggung jawab para pihak sendiri. Lagipula bentuk KHW dibawah tangan tidakmempunyai nilai pembuktian sebagaimana halnya dengan kekuatan pembuktian aktaotentik.Atas dasar Pasal 15 ayat I notaris benvenang untuk membuat KHW dalam bentuk aktaotentik tidak saja untuk "mereka yang tunduk pada KUHPerd" namun juga bagi seluruhbangsa Indonesia. Pembagian warisnya sebelum adanya unifikasi hukum waris dilakukansesuai dengan hukum yang berlaku bagi "golongan penduduk" pewaris. Bentuk aktaotentik yang mana yang paling sesuai dengan IIUJN sebagai ruutu penemuan hukumdapat dikaji bersama. Terlampir sebuah contoh (kerangka dasar) akta Keterangan Ahliwaris dalam bentuk otentik bagi seluruh bangsa Indonesia,Den ifikasi dan

Sebagai perbandingan, sebuah contoh KHw yang dibuat oleh notaris di Nederland dalambentuk akta otentik yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. perlu diketahuibahwa di Nederland akta notaris tidak memakai nomor akta lagipula tidak dihadirisaksi-saksi, kecuali dalam hal pembuatan wasiat, pencabutan surat wasiat, penyimpanandan pemgembalian rvasiat atau dalam hal notaris menganggap perlu akan kehadirun purusaksi (Pasal 39 a1'at (2) Notariswet 1999)

] t ffuuit {djie- Sanksi Perdata dan Adminishatif terhadap Notaris sebagai pejabat publik, pT Refika Aditama,

Bardung l0{rt.6-{8-

lt

Kesimpulan:l. Masih adanya pluralisme sistem hukum waris, yaitu terdapat 3 (tiga) sistem hukumwaris yang berlaku: Sistem Hukum Waris Barat; Sistem Hukum Waris Adat; SistemHukum Waris Islam.2. Pembuatan Keterangan Hak Waris oleh instansi yang berbeda-beda merupakan salahsatu konsekuensi akibat masih berlakunya pluralisme sistern hukum waris dan terdap atnyaperbedaan kebufuhan keperdataan masing-masing "golongan penduduk".3. Tidak lengkapnya pengaturan instansi mana yang diberi wewenang untuk rnembuatketetapanlketerangan hak waris.4. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang hanya membedakan antara WargaNegera Indonesia dan Warga Negara Asing. seyogyanya pembedaan atas golonginpenduduk tidak boleh terjadi. Demikian pula telah dihapuskan diskriminasi denganmencabut peraturan administasi staatsblad yang membedakan penduduk berdat*kunsuku, ras, etnis, agama berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan.5. Pembuatan keterangan waris dalam bentuk di bawah tangan tidak mempunyai dasardalam undang-undang di Indonesia baik berdasarkan pJN maupun uuJN.6.-Jenis akta yang merupakan wewenang notaris adalah akta pihak Qtartij) yang dibuatdihadapan notaris dan akta berita aeara (relaas) yang dibuat oGn notaris dengansyarat-syarat untuk kedua jenis akta tersebut telah ditentukan di dalam pasal 38 UUJN.7. Dalam rangka menuju unifikasi untuk menyatukan pendapat mengenai bentuk danwewenang notaris dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris untuk seluruh bangsaIndonesia diusulkan akta Keterangan Ahli Waris daiam bentuk akta Notaris.

-0-

t-

LampiranContoh Kerangan Ahli Waris

KETERANGAN AHLI WARISNomor:

Pada hari ini, dstl. Nyonya Y, dst2.TuanA, dst3. Tuan B, dstPara penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, bersama ini menerangkan dengansebenamya:- bahwa Tuan X, untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut "Pewaris", telahmeninggal dunia di (...), tempat tinggalnya yang terakhir pada tanggal (...) sebagaimanaternyata dari petika Akta Kematian tertanggal (...) nomor (...) yang telah dikeluarkan olehKepala Kantor Pencatat Sipil di (...), akta tersebut diperlihatkan kepada saya, notaris;- bahwa "Pewaris" semasa hidupnya telah menikah untuk pertama dan terakhir kalinyadgngan penghadap Nyonya Y di (...) pada tanggat (...) sebagaimana ternyata dari petikanAkta Perkawinan tertanggal (...) nomor (...) yang telah dikiluarkan oleh Kepala KantorCatatan Sipil +z di (...), diperlihatkan kepada saya, notaris;- bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan di dalam percampuran harta bendaperkawinan;- bahwa dari perkawinan antara "Pewaris" dengan penghadap Nyonya Y tersebut telahdilahirkan dan sekarang masih hidup 2 (dua) orang anak yaitu:1. Penghadap Tuan A, dilahirkan di (...) pada tanggal (...) sebagaimana temyata daripetikan Akta Kelahiran tertanggal (...) nomor (...) yang teiah dikiluarkan oleh KepalaKantor Pencatat Sipil di (...), akta tersebut diperlihatkan kipada saya, notaris;2. Penghadap Tuan B, dilahirkan di (...) pada tanggal (...; t.Uugaimana ternyata daripetikan Akta Kelahiran tertanggal (...) nomor (...) yang telah dikeluarkan oleh KepalaKantor Pencatat Sipil di (...) akta tersebut diperlihatkan kepada saya, notaris;- bahwa disamping kedua anak tersebut di atas, "Pewarisi' semasa hidupnya tidak pernahmengakui anak maupun mengangkat anak;- bahwa menurut keterangan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Seksi Daftar Wasiat tertanggal("') nomor (-..) dalam Seksi Daftar Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan DirektoratPerdata tidak terdapat suatu pendaftaran surat wasiat atas nama "pewaris,,, surat tersebutdiperlihatkan kepada saya, notaris;Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas menurut keterangan para penghadap bahwapara ahli waris dari "Pewaris" adalah Nyonya Y, Tuan A dan Tuan B teisebut yurrg ,."urubersama-sama, dengan mengesampingkan siapapun, berhak untuk melakukan segala

42sesuaikan le18an penyebutan "Kantor Catatan Sipil", ada kalanya "Kepala Dinas Kependudukan,,, ,,Kepala Suku

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil" dsb

17

tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan atas segala sesuafu dalam har:tapeninggalan "Pewaris".DEMIKIAN AKTA INI:Dst

1B

Terjematran KHW yang dibuat oleh notaris di Nederland

KETERANGAN HAK WARISPada hari ini, tanggal .... saya, Mr..... notaris berdomisili di Veghel; setelah yakin atassegala sesuatu menurut kemampuan saya bersama ini menyatakan sebagai berikut:

a

a

o

a

Pada tanggal dua puluh empat Maret dual ribu enam di Bandung (Indonesia)telah meninggal Tuan A, selanjutnya disebut "pewaris".

Pewaris mempunyai kewarganegaraan Nederland.Pewaris dilahirkan di.,.. padatanggal ...Alamat terakhir pewaris adalah Kabupaten Bandung, Kecamatan ... , Desa

.... , Indonesia.o pewaris telah menikah denganharta campur dengan Nyonya B lahir di ....

yang untuk kedua orang ini merupakan pernikahan mereka satu-satunya.Pemikahan tersebut berakhir karena meninggalnya istri di tahun .... .

' Sewaktu meninggal status pewaris adalah tidak menikah dan tidak tercatatsebagai teman hidup.

Dari pernikahan A-B telah lahir empat orang anak yang kini rnasih hidup,yaitu:

1. Tuan c lahir di Bandung (Indonesia) pada tanggal ,... , tinggal di ... menikah,2. Nyonya D lahir di Jakarta (Indonesia) pada tanggal .... ,tinggal di ... menikah,3. Tuan E lahir di .... padatanggdl .... ,tinggal di .... tidak menikah,4: Tuan F lahir di .... pada tangg?1.... ,tinggal di .... tidak menikah.

Pewaris tidak meninggalkan orang-orang lain yang berhak atas harta pen-inggalannya.

Peraturan wasiatTerakhir pewaris mengafur hartadibuat di hadapan Notaris .... dipewaris:

peninggalanhya dengan surat wasiat tertanggal .... yangBandung (Indonesia), dan dalam surat wasiat tersebut

' menunjuk sebagai para ahli waris satu-satunya anak-anaknya yang disebut dibutir 2 dan butir 3;

' menunjuk anak laki-lakinya yang disebut di butir 3 sebagai pelaksana wasiatatas harta peninggalannya.

Hak rvaris yang berlakuAta: harta peninggalan pewaris, sesuai dengan penerapan peraturan-peraturan hukumperdata internasional sejauh cara pewarisan harta benda dari pewaris yang terletak diNederland- berlaku hak waris Indonesia.

L

Menurut hak waris ini, dengan syarat mereka menuntut diberlakukannya hak waris yangsah, maka para ahli waris dari pewaris yang disebut di butir-butir 2 dan 3 masing-masingberhak atas lima per enam belas (5116) bagian dan anak-anak yang disebut di butir-butir Idan4 masing-masing berhak atas tiga per enam belas (3/16) bagian.

Tuntutan legalTuan C dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, mengadakan tuntutanatas bagian yang legal dan bersama-sama dengan saudara perempuannya, Nyonya Dsebagai pengurus bersama atas harta benda Tuan F tersebut di atas, mengadakan tuntutanatas bagian yanglegal dari F.

Menerima harta peninggalanBerdasarkan surat-surat pernyataanyangterlampir pada akta ini ternyata bahwa anak-anakpewaris yang disebut di butir-butir 2 dan 3 menerimahartapeninggalan pewaris.

Wewenang untuk menguasaiBerdasarkan hal-hal di atas maka Tuan E yang disebut di butir 3, berwenang untukmenguasai semua benda yang termasuk dalam harta peninggalan pewairs; untukmenagihnya, menerimanya dan memberi tanda pelunasannya.

Ketentuan untuk pengecualianDalam surat wasiat tersebut tidak terdapat sesuatu ketentuan untuk pengecualian.

Pada akta ini dilampirkan:o dua surat pernyataan menerima harta peninggalan;' satu surat pernyataan mengadakan tunfutan atas bagian yang legal;. penetapan dari pengadilan negeri.

DEMIKIANLAH.AKTA ini dibuat sebagai minuta dan ditandatangani oleh saya, notarisdi Veghel pada tanggal yang disebut diawal akta ini.(kemudian terdapat tanda tangan notaris)

SEBAGAI SALINAN.(stempel,, tanda tangan)

Telah dilihat untuk mengesahkan tanda tangan dari Mr. .... notaris, bertempat tinggal diVeehel- Nederland, oleh saya, Ketua Pengadilan Negeri di 's-Hertogenbosch, Nederland,pada hari ini, tanggal .....

(tanda tangan)

N{r. ... - (stempel)

2A