KEDUDUKAN KREDITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN PADA

PERJANJIAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN

Yusron Qodarusman

Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

Email : yusronqodarusman@yahoo.co.id

ABSTRACT - Birth of fiduciary guarantee is the same date as the date of registration

fiduciary guarantee. Before fiduciary guarantee registered, the position of fiduciary

recipients is very weak. So, to acquire the legal certainty, the fiduciary guarantee

must be registered. Fiduciary recipient who have registered will acquire benefit as

preferent creditors, while fiduciary recipient who have not registered serve as

concurrent creditors. And fiduciary guarantee also has the power executorial,

creditors as fiduciary recipient have the right to execute the guarantee object if the

debitor is default.

Key Words : Fiduciary that is not guaranteed , the position of the creditor , security

object.

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya

kegiatan pembangunan, meningkat

pula kebutuhan terhadap pendanaan,

dimana sebagian besar dana yang

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

salah satunya bisa diperoleh melalui

kegiatan pinjam-meminjam. Kegiatan

pinjam meminjam ini tentunya

menimbulkan hubungan utang-

piutang. Suatu utang diberikan pada

dasarnya atas integritas atau

kpribadian debitur, yakni kepribadian

yang menimbulkan rasa kepercayaan

dalam diri debitur, bahwa debitur akan

memenuhi kewajiban pelunasannya

dengan baik. Akan tetapi belum

menjadi jaminan bahwa nanti pada

saat jatuh tempo, pihak debitur dengan

niat baik akan mengembalikan

pinjaman.1

1Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen

Indonesia, Grasindo Jakarta, 2000, hal. 119

Perolehan pendanaan tersebut

salah satunya melalui jasa perbankan,

yaitu melalui kredit yang diberikan

oleh pihak bank atau jasa lembaga

pembiayaan lainnya. Sarana kredit

dalam pembangunan adalah mutlak,

karena kredit merupakan urat nadi

dalam kehidupan para pengusaha. Bagi

pihak debitur bentuk jaminan yang

baik adalah bentuk jaminan yang tidak

akan melumpuhkan kegiatan usahanya

sehari-hari, sedangkan bagi kreditur

jaminan yang baik adalah jaminan

yang dapat memberi rasa aman dan

kepastian hukum bahwa kredit yang

diberikan dapat diperoleh kembali

tepat pada waktunya. Salah satu

lembaga jaminan yang dikenal dalam

sistem hukum jaminan di Indonesia

adalah lembaga jaminan fidusia.

Dalam kaitannya dengan

pemberian jaminan bagi pihak

kreditur, tindakan yang dilakukan

lembaga pembiayaan adalah dengan

melakukan eksekusi benda jaminan,

dengan kata lain, apabila konsumen

(debitur) melalaikan kewajibannya

atau cidera janji yang berupa lalainya

konsumen memenuhi kewajibannya

pada saat pelunasan utang sudah

waktunya untuk ditagih, maka dalam

peristiwa seperti itu, kreditur dapat

melaksanakan eksekusi atas benda

jaminan fidusia.

Lembaga jaminan fidusia

telah diakui eksistensinya dengan

adanya Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia (untuk

selanjutnya disingkat UUJF) yang

dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan

tentang pengertian fidusia. Fidusia

adalah pengalihan hak kepemilikan

suatu benda atas dasar kepercayaan

dengan ketentuan bahwa benda yang

hak kepemilikannya dialihkan tersebut

tetap dalam penguasaan pemilik

benda, selanjutnya dalam Pasal 1 ayat

2 disebutkan jaminan fidusia adalah

hak jaminan atas benda bergerak baik

yang berwujud maupun yang tidak

berwujud dan benda tidak bergerak

khususnya bangunan yang tidak dapat

dibebani hak tanggungan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang

No.4/1996 tentang Hak Tanggungan

(untuk selanjutnya disingkat UUHT)

yang tetap berada dalam penguasaan

pemberi fidusia, sebagai agunan bagi

pelunasaan utang tertentu, yang

memberikan kedudukan yang

diutamakan kepada penerima fidusia

terhadap kreditur lainnya.2

Perjanjian fidusia juga biasa

digunakan pada perusahaan atau

2Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan,

Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 75

lembaga pembiayaan. Pada umumnya

perusahaan atau lembaga pembiayaan

didalam melaksanakan pekerjaannya

menggunakan perjanjian jaminan

fidusia dengan objek benda jaminan

fidusia yang diserahkan kepada

kreditur berupa Bukti Pemilik

Kendaraan Bermotor (untuk

selanjutnya disingkat BPKB), akan

tetapi ternyata dalam prakteknya

banyak dari perjanjian yang dibuat

oleh perusahaan dalam bentuk Akta

Otentik (Akta Notaris) dan tidak

didaftarkan di kantor pendaftaran

fidusia (untuk selanjutnya disingkat

KPF) untuk mendapat sertifikat

fidusia.

Dengan mendapat sertifikat

jaminan fidusia, maka

kreditur/penerima jaminan fidusia

serta merta mempunyai hak eksekusi

langsung (parate eksekusi), seperti

terjadi dalam pinjam meminjam dalam

perbankan. Kekuatan hukum sertifikat

tersebut sama dengan keputusan

pengadilan yang sudah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap.

Selain pelanggaran dengan

dibuatnya perjanjian pembiayaan

secara dibawah tangan, lembaga

pembiayaan juga dapat dijumpai tidak

didaftarkan Jaminan Fidusia yang

diberikan kepada kantor pendaftaran

jaminan fidusia untuk kemudian

mendapatkan sertifikat jaminan

fidusia. Sementara itu, dalam UUJF

dan Pasal 2 PP No. 86 Tahun 2000

tentang tata cara pendaftaran fidusia

dan biaya pendaftaran Fidusia

disebutkan salah satu syarat

pendaftaran fidusia adalah adanya

salinan Akta Notaris yang disebutkan

diatas. Akibat dari jaminan fidusia

yang tidak dibuatkan sertifikat

fidusianya maka objek jaminan fidusia

tersebut tidak mempunyai hak

eksekusi langsung. Berdasarkan uraian

diatas muncul beberapa pertanyaan

yaitu : 1. Apakah kreditur fidusia yang

tidak mendaftarkan objek jaminan

fidusia dapat dianggap sebagai kreditur

fidusia ? , 2. Dapatkah kreditur yang

tidak mendaftarkan perjanjian fidusia

tersebut melakukan eksekusi terhadap

benda jaminan fidusia ?

Permasalahan diatas muncul

karena dalam prakteknya debitur/pihak

yang punya barang mengajukan

pembiayaan kepada kreditur, lalu

kedua belah pihak sama-sama sepakat

menggunakan jaminan fidusia

terhadap benda milik debitur dan

dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan

ke KPF. Kreditur sebagai penerima

fidusia dan salinannya diberikan

kepada debitur. Dengan mendapat

sertifikat jaminan fidusia, maka

kreditur/penerima jaminan fidusia

serta merta mempunyai hak eksekusi

langsung (parate eksekusi), seperti

terjadi dalam pinjam meminjam dalam

perbankan. Kekuatan hukum sertifikat

tersebut sama dengan keputusan

pengadilan yang sudah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan Pasal 11 (1) UUJF

menyatakan bahwa benda yang

dibebani dengan jaminan fidusia wajib

didaftarkan. Akan tetapi, dalam

prakteknya banyak dari perjanjian

yang dibuat oleh perusahaan hanya

dalam bentuk akta otentik atau

dikuatkan lewat akta dibawah tangan.

Berbeda dengan fidusia dalam hal

kekuatan eksekusi tanpa didaftarkan

bersifat lemah, karena jaminan yang

sudah didaftarkan di KPF akan

mendapatkan sertifikat jaminan sebgai

bentuk kekuatan hukum dalam proses

eksekusi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini

menggunakan tipe penelitian yuridis

normatif yaitu penelitian yang

mengacu kepada norma-norma hukum

yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan atau beberapa

dokumen hukum lainnya.

Penelitian ini menggunakan

pende-katan Peraturan Perundang -

Undangan (Statute Approach) dan

pendekatan pene-litian melalui konsep,

asas, doktrin dan pendapat para sarjana

(Conseptul Appro-ach)

PEMBAHASAN

Kedudukan Kreditur Fidusia Yang

Tidak Mendaftarkan Jaminan

Fidusia

Kata kreditur di dalam Burgelijk

Wetboek (untuk selanjutnya disingkat

BW) murni adalah Kreditur, namun

pada era sekarang ini telah

menggunakan pengejaan Kreditur

yang terdapat dalam kamus besar

bahasa Indonesia. Pembayaran Utang

dalam Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan

bahwa Kreditur adalah orang yang

mempunyai piutang karena perjanjian

atau Undang-Undang yang dapat

ditagih di muka pengadilan.

“ Lilik Mulyadi mengatakan,

kreditur adalah orang yang mempunyai

piutang karena perjanjian atau undang-

undang yang dapat ditagih di muka

pengadilan. Di mana kreditur yang

dimaksud dapat bersifat perorangan

atau badan hukum”.3

3http://bisdan-

sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/pengertia

n-kreditor-oleh-bisdan.html?m=1, 29 juli 2016

Dalam hukum perdata secara

garis besar kreditur dapat dibagi

menjadi tiga, yaitu : 1.Kreditur

Sparatis adalah kreditur pemegang hak

jaminan kebendaan yang dapat

bertindak sendiri, 2.Kreditur Preferen

adalah Kreditur yang memiliki hak

istimewa atau hak prioritas. Kreditur

preferen adalah kreditur yang memiliki

hak istimewa atau hak prioritas. Hak

istimewa mengandung makna “hak

yang oleh undang-undang diberikan

kepada seorang berpiutang sehingga

tingkatannya lebih tinggi daripada

orang berpiutang lainnya. Berdasarkan

ketentuan KUHPerdata, ada dua jenis

hak istimewa, yaitu hak istimewa

khusus dan hak istimewa umum. Hak

istimewa khusus adalah hak yang

menyangkut benda-benda tertentu,

sedangkan hak istimewa umum berarti

menyangkut seluruh benda, sesuai

dengan KUHPerdata pula, hak

istimewa khusus di dahulukan atas hak

istimewa umum. 3. Kreditur Konkuren

adalah Kreditur yang harus berbagi

dengan para kreditor lainnya secara

propordional, yaitu menurut

perbandingan besarnya masin-masing

tagihan, dari hasil penjualan harta

kekayaan debitur yang tidak dibebani

dengan hak jaminan.

Ada beberapa pasal yang

menjelaskan ketantuan tentang

penggolongan kreditur ini, yakni

terdapat dalam Pasal 1132, Pasal 1134,

Pasal1135, Pasal 1136, Pasal 1138,

Pasal1139 KUHPerdata. Salah satu

hak dan kewajiban kreditur

diantaranya Pihak kreditur berhak

menagih/mencabut fasilitas kredit

tersebut secara sepihak walaupun

jangka waktu pelunasan hutang debitur

belum selesai, kewajiban kreditur

mendaftarkan jaminan fidusia ke

kantor pendaftaran fidusia.

Di Indonesia setelah Tahun

1996, yakni sejak lahirnya UUHT,

pengikatan jaminan (anggunan) kredit

atau pembiayaan di bank melalui

lembaga jaminan dapat dilakukan

melalui gadai, hak tanggungan, dan

fidusia. Pengertian fidusia adalah

pengalihan hak kepemilikan suatu

benda atas dasar kepercayaan dengan

ketentuan bahwa benda yang hak

kepemilikannya dialihkan tetap dalam

penguasaan pemilik benda

(constitutum possesorium)4. Dalam

Pasal 1 ayat 2 diberikan perumusan

tentang jaminan fidusia yaitu:

“Hak jaminan atas benda

bergerak, baik yang berwujud maupun

yang tidak berwujud dan benda tidak

bergerak khususnya bangunan yang

tidak dapat dibebani hak tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996

tentang Hak Tanggungan yang tetap

berada dalam penguasaan pemberi

Fidusia, sebagaimana agunan bagi

pelunasan, hutang tertentu, yang

memberikan kedudukan diutamakan

kepada penerima Fidusia terhadap

kreditur lainnya.”5

“Sejalan dengan prinsip

memberikan kepastian hukum, maka

UUJF mengambil prinsip pendaftaran

jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut

diharapkan memberikan kepastian

hukum kepada pemberi dan penerima

Fidusia maupun kepada pihak ketiga.

4Sofwan,Sri Soedewi Masjchoen , Hukum

Perdata :Hak Jaminan Atas Tanah, Liberty,

Yogyakarta, CET ke-I, 1974, hal.76 5Satrio. J, Hukum Jaminan Hak Jaminan

Kebendaan ,Citra Aditya Bakti, Bandung,

CET ke-IV, 2002, hal.164

Pemberian sifat hak kebendaan kepada

hak kreditur penerima fidusia, dapat

dikeluarkannya grosse sertifikat

jaminan fidusia, diberikannya hak

parate eksekusi dan diberikan status

sebagai kreditur separatis

menunjukkan maksud pembuat

undang-undang untuk memberikan

kedudukan yang kuat kepada

kreditur”.6 “Pendaftaran dilakukan

melalui suatu permohonan yang

ditujukan kepada kantor pendaftaran

jaminan fidusia selanjutnya disingkat :

K.P.F yang untuk pertama kalinya

akan diadakan di Jakarta, yang wilayah

kerjanya meliputi seluruh Indonesia

(Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 UUJF.

Pendaftaran dicatat dalam buku daftar

fidusia pada tanggal yang sama dengan

tanggal penerimaan permohonan

pendaftaran (Pasal 14 ayat 1 UUJF)

dan tanggal tersebut akan mempunyai

dampak hukum yang besar sekali,

karena tanggal tersebut menentukan

lahirnya jaminan fidusia (Pasal 14 ayat

3 UUJF)”.7

kreditur fidusia yang tidak

mendaftarkan objek jaminan fidusia

tidak dapat dikatakan sebagai kreditur

preferen, oleh karena itu kreditur

tersebut tidak dapat memperoleh

pelunasan yang lebih didahulukan dari

kreditur-kreditur lainnya tehadap objek

jaminan fidusia tersebut. Untuk itu dia

hanya dapat dikatagorikan sebagai

kreditur kongkuren terhadap objek

jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

Sehingga dengan demikian dapat

diperlakukan terhadap kreditur

tersebut pasal 1131 KUHPerdata,

6Satrio J, Hukum Jaminan Hak Jaminan

Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung,

CET ke-IV, 2002, hal.157 7ibid, hal. 175

dimana dia harus berbagi dengan

kreditur lain dari obyek jaminan

fidusia untuk utang-utangnya debitur

terhadap krediturnya.

Seiring dengan adanya berbagai

perubahan dalam dunia fidusia, dan

Mengingat betapa pentingnya fungsi

pendaftaran bagi suatu jaminan hutang

termasuk jaminan hutang termasuk

jaminan fidusia ini, maka UUJF

kemudian mengaturnya dengan

mewajibkan setiap jaminan fidusia

untuk didaftarkan pada pejabat yang

berwenang. Saat ini telah berlaku

peraturan terbaru yang mewajibkan

pendaftaran fidusia untuk pembiayaan

konsumen dalam hal pembelian

kendaraan bermotor yaitu: Menurut Pasal 1 Peraturan

Menteri Keuangan No.

130/PMK.010/2012, Perusahaan

Pembiayaan yang melakukan

pembiayaan konsumen untuk

kendaraan bermotor dengan

pembebanan jaminan fidusia wajib

mendaftarkan jaminan fidusia

dimaksud pada KPF, sesuai undang-

undang yang mengatur mengenai

jaminan fidusia.8 Pendaftaran jaminan

fidusia juga memiliki jangka waktu

pendaftaran jaminan fidusia yang

diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri

Keuangan No. 130/PMK.010/2012

sebagai berikut:

“Pasal 2 PMK No.

130/PMK.010/2012, menyebutkan

bahwa perusahaan pembiayaan wajib

mendaftarkan jaminan fidusia pada

KPF paling lama 30 (tiga puluh) hari

8http://irmadevita.com/2012/harus-daftar-

jaminan-fidusia-dulu-baru-bisa-tarik-

kendaraan/ diakses tanggal 30 Juli 2016

kalender terhitung sejak tanggal

perjanjian pembiayaan konsumen.”9.

Dalam ketentuan yang tercantum

pada Pasal 11 ayat (1) UUJF

menyatakan bahwa “ Benda yang

dibebani dengan jaminan fidusia wajib

didaftarkan”. Selanjutnya Pasal 14

ayat (3) UUJF menyatakan bahwa

“Jaminan fidusia lahir pada tanggal

yang sama dengan tanggal dicatatnya

jaminan fidusia dalam buku daftar

fidusia”. Berdasarkan kedua aturan

yang telah ditetapkan dalam UUJF

maka dapat diketahui bahwa jaminan

fidusia merupakan hal yang penting

bagi pemegang jaminan fidusia.

Pelaksanaan Eksekusi Benda

Jaminan Fidusia Yang Tidak

Didaftarkan Oleh Pihak Kreditur

Benda-benda sebagai objek

jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1

UUJF adalah : “Benda adalah segala

sesuatu yang dapat dimiliki dan

dialihkan baik yang berwujud, yang

terdaftar maupun tidak terdaftar, yang

bergerak maupun yang tidak bergerak

yang tidak dapat dibebani hak

tanggungan atau hipotik”. Terhadap

benda jaminan fidusia hal penting

yang perlu dicermati adalah

menyangkut prinsip benda fidusia

haruslah merupakan benda milik

pemberi fidusia dan bukan merupakan

benda yang berada dalam status

kepemilikan orang lain.

Berdasarkan Pasal 6 UUJF yang

mengatur mengenai benda yang

menjadi obyek jaminan fidusia ini

harus disebutkan secara riil dalam akta

9http://irmadevita.com/2012/harus-daftar-

jaminan-fidusia-dulu-baru-bisa-tarik-

kendaraan/ diakses tanggal 30 Juli 2016

jaminan fidusia. Penyebutan tidak

hanya tertuju kepada banyaknya satuan

dan jenisnya saja, tetapi biasanya

dirinci lebih lanjut seperti mereknya,

ukurannya, kualitasnya, keadaannya

(baru atau bekas), warnanya, nomor

serinya, dan kendaraan bermotor juga

disebutkan nomor rangka, nomor

mesin, nomor Polisi dan BPKBnya.

Khusus mengenai kendaraan bermotor

ini pemilik benda adalah bukan nama

yang tercantum dalam BPKB maka

pemberi fidusia harus melampirkan

kuitansi/faktur pembelian atas

kendaraan bermotor tersebut.

Lembaga pembiayaan konsumen

berkedudukan sebagai kreditur, yaitu

pihak pemberi biaya kepada

konsumen. Pembiayaan konsumen

merupakan lembaga pembiayaan yang

kegiatannya berupa penyediaan dana

oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen

kepada konsumen untuk pembelian

suatu barang dari dealer, yang

pembayarannya dilakukan secara

berkala (angsuran) oleh konsumen.

Dengan demikian, dalam transaksi

pembiayaan konsumen, ada tiga pihak

yang terlibat dalam hubungan hukum

pembiayaan konsumen, yaitu Lembaga

Pembiayaan Konsumen, Konsumen,

dan dealer.

Menurut ketentuan yang

tercantum dalam Pasal 11 ayat (1)

UUJF menyatakan bahwa “Benda

yang dibebani dengan jaminan fidusia

wajib didaftarkan”. Selanjutnya Pasal

14 ayat (3) UUJF menyatakan bahwa “

jaminan fidusia lahir pada tanggal

yang sama dengan tanggal dicatatnya

jaminan fidusia dalam buku daftar

fidusia”. Berdasarkan kedua aturan

yang telah ditetapkan dalam UUJF

maka dapat diketahui bahwa

pendaftaran jaminan fidusia

merupakan hal yang penting bagi

pemegang jaminan fidusia. Hal ini

disebabkan apabila dikemudian hari

terjadi wanprestasi atau permasalahan

maka dengan didaftarkannya jaminan

fidusia ini maka eksekusi atas barang

jaminan fidusia dapat dengan mudah

dilaksanakan. Namun pada

kenyataannya banyak terjadi tidak

didaftarkannya jaminan fidusia ini oleh

para pihak, terutama sekali pihak

kreditur sebagai pihak yang

berkepentingan.

Dalam hal pemberian kredit

kepada konsumen memiliki peluang

terjadinya risiko, hal ini dapat

dikarenakan konsumen melakukan

wanprestasi, perubahan undang-

undang, krisis moneter, dan bencana

alam. Risiko terbesar yang terjadi

dalam pemberian pembiayaan

khususnya dengan jaminan fidusia

adalah tidak terbayarnya angsuran atau

wanprestasi yang dilakukan oleh

konsumen atau cidera janji. Untuk

meminimalisir risiko tersebut, maka

jaminan dapat dijadikan sebagai

kepastian pelunasan hutang

pembiayaan dikemudian hari, karena

seberapa pun kecil peluang untuk

muncul pemberian pembiayaan akan

selalu dihadpkan dengan resiko

terjadinya cidera janji (wanprestasi).

Ketentuan yang tercantum dalam

pasal 29 UUJF memberikan pengertian

mengenai eksekusi adalah sebagai

“Pelaksanaan titel eksekutorial oleh

lembaga pembiayaan, berarti eksekusi

langsung dapat dilaksanakan tanpa

melalui pengadilan dan bersifat final

serta mengikat para pihak untuk

melaksanakan putusan tersebut.

“bertitik tolak pada ketentuan Bab

kesepuluh bagian V HIR dan title

keempat Rbg, pengertian eksekusi

sama dengan pengertian menjalankan

putusan pengadilan. Melaksanakan isi

putusan pengadilan yakni

melaksanakan secara paksa putusan

pengadilan dengan bantuan kekuatan

umum bila pihak yang kalah (pihak

tereksekusi/pihak tergugat) tidak mau

menjalankan secara sukarela.10 Dalam

hal eksekusi dilaksanakan berdasarkan

putusan pengadilan negeri, maka

eksekusi bersangkutan baru dapat

dilaksanakan jika putusan tersebut

telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap. Dalam hal ini, baik

penggugat maupun tergugat telah

menerima putusan yang dijatuhkan dan

tidak lagi melakukan upaya hukum

yang tersedia.

Dalam rangka pelaksanaan

eksekusi jaminan fidusia, debitur wajib

menyerahkan benda yang menjadi

obyek jaminan fidusia. Apabila debitur

tidak menyerahkan jaminan fidusia

tersebut pada waktu eksekusi

dilaksanakan, kreditur berhak

mengambil benda yang menjadi objek

jaminan fidusia tersebut dan kalau

perlu meminta bantuan pihak yang

berwenang. Dalam hal benda yang

menjadi obyek jaminan fidusia terdiri

atas benda perdagangan atau efek yang

dapat diperjualbelikan dipasar bursa

efek, atau penjualannya dapat

dilakukan di tempat-tempat tersebut

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun UUJF tidak

menyebutkan eksekusi lewat gugatan

ke pengadilan, tetapi tentunya pihak

kreditur dapat menempuh prosedur

eksekusi lewat gugatan ke pengadilan.

10Harahap, M Yahya, Ruang Lingkup

Permaslahan Eksekusi Bidang Perdata,

Gramedia, Jakarta,1991, hal. 1.

Sebab, keberadaan UUJF dengan

model-model eksekusi khusus tidak

untuk meniadakan hukum acara yang

umum. Tidak ada indikasi sedikit pun

dalam UUJF yang bertujuan

meniadakan ketentuan hukum acara

umum tentang eksekusi umum lewat

gugatan ke pengadilan negeri yang

berwenang. Perjanjian jaminan fidusia

merupakan perjanjian yang bersifat

accessoir atau perjanjian

tambahan/perjanjian ikutan, untuk itu

perjanjian pokoknya tetap sah

meskipun perjanjian jaminan

pembebanan bendanya tidak

menggunakan akta otentik dan tidak

didaftarakan, tetapi untuk tindakan

eksekutorialnya tidak dapat

dilaksanakan dengan lembaga parate

executie (eksekusi langsung), karena

seperti yang dicantumkan dalam Pasal

15 ayat (2) UUJF, yang menyatakan

bahwa “sertifikat jaminan fidusia

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

mempunyai kekuatan eksekutorial

yang sama dengan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap”. Lebih lanjut Pasal 15

ayat (3) UUJF menyatakan bahwa

“Apabila debitur cidera janji, lembaga

pembiayaan mempunyai hak menjual

benda yang menjadi objek jaminan

fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Berdasarkan uraian pasal di atas dapat

dilihat bahwa kreditur yang memiliki

sertifikat jaminan fidusia yang dibuat

dengan akta otentik dan didaftarkan

saja yang mempunyai kekuatan

eksekutorial yang sama dengan

putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, bagi perjanjian

dengan jaminan fidusia yang tidak

didaftarkan ketika debitur wanprestasi

atau cidera janji tidak dapat

menggunakan lembaga parate executie

(eksekusi langsung), tetapi proses

eksekusinya tetap harus dilakukan

dengan cara mengajukan gugatan

perdata ke Pengadilan Negeri melalui

proses Hukum Acara Perdata hingga

turunya putusan hakim.

Apabila pihak debitur yang

menguasai objek jaminan fidusia akan

ditarik tidak ada ditempat, maka

diperlukan saksi pada saat akan

dilakukannya penarikan. Hal tersebut

diperlukan untuk menjaga agar tidak

terjadi kecurigaan juru sita memasuki

perkarangan dan rumah secara paksa.

Adapun yang bertanda tangan dalam

berita acara penarikan yaitu penerima

dan pemberi jaminan atau pihak

berwenang jika turut hadir dalam

proses penyitaan objek jaminan.

Sesuai dengan uraian di atas,

bahwa seorang kreditur yang tidak

mendaftarkan jaminan fidusia ke KPF,

maka tidak akan mendapatkan

sertifikat jaminan fidusia sehingga

kreditur tersebut tidak dapat

melakukan eksekusi terhadap barang

jaminan fidusia. Hal ini diatur dalam

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 130/2012 bahwa perusahaan

pembiayaan dilarang melakukan

penarikan benda jaminan fidusia

berupa kendaraan bermotor apabila

KPF belum menerbitkansertifikat

jaminan fidusia dan menyerahkan

kepada perusahaan pembiayaan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Menurut Pasal 11 UUJF disebutkan

“Benda yang dibebani jaminan

fidusia wajib didaftarkan” Apabila

ada kreditur yang tidak

mendaftarkan jaminan fidusia ke

KPF maka kreditur tersebut masih

dapat dikatakan sebagai kreditur

jaminan fidusia, akan tetapi masuk

kedalam kreditur konkuren.

2. Seorang kreditur yang tidak

mendaftarkan jaminan fidusia ke

KPF, tidak akan mendapatkan

sertifikat jaminan fidusia. Sehingga

kreditur tersebut tidak memiliki hak

untuk mengeksekusi barang

jaminan secara langsung apabila

seorang debitur melakukan cidera

janji atau wanprestasi. Akan tetapi,

apabila seorang kreditur akan

mengeksekusi barang jaminan

fidusia harus melalui pengadilan

dengan tahapan – tahapan yang

cukup rumit dan membutuhkan

waktu yang cukup lama.

Saran

1. Seorang kreditur yang tidak

mendaftarkan jaminan fidusianya

ke KPF masih dapat dianggap

sebagai kreditur fidusia, harusnya

ada aturan yang yang jelas untuk

mempertegas dari Pasal 11 UUJF,

agar semua jaminan fidusia

terdaftar dan juga memperjelas

kedudukan seorang kreditur sebagai

kreditur preferen.

2. Pentingnya pendaftaran objek

jaminan fidusia ke KPF, bertujuan

untuk mengantisipasi apabila dalam

prosesnya debitur melakukan cidera

janji maka seorang kreditur dapat

mengeksekusi semua objek jaminan

fidusia jika kreditur sudah memiliki

sertifikat jaminan fidusia yang

dikeluarkan oleh KPF.

Daftar Pustaka

Harahap, M Yahya, Ruang Lingkup

Permaslahan Eksekusi Bidang

Perdata, Gramedia, Jakarta,1991.

Satrio. J, Hukum Jaminan Hak

Jaminan Kebendaan ,Citra Aditya

Bakti, Bandung, CET ke-IV, 2002. Sentosa Sembiring, Hukum

Perbankan, Mandar Maju,

Bandung, 2008.

Sidharta, Hukum Perlindungan

Konsumen Indonesia, Grasindo

Jakarta, 2000. Sofwan,Sri Soedewi Masjchoen , Hukum

Perdata :Hak Jaminan Atas Tanah,

Liberty, Yogyakarta, CET ke-I, 1974.

http://bisdan-

sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/pe

ngertian-kreditor-oleh-

bisdan.html?m=1, diakses tanggal 29

juli 2016

http://irmadevita.com/2012/harus-daftar-

jaminan-fidusia-dulu-baru-bisa-tarik-

kendaraan/ diakses tanggal 30 Juli 2016