pendirian, pengurusan penguatan dan dan … fileundang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan...

1 TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) MARI KITA WUJUDKAN BUM DESA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MADE SUNDI ASMINI, SE

Upload: nguyenxuyen

Post on 04-Apr-2019

240 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: PENDIRIAN, PENGURUSAN PENGUATAN DAN DAN … fileUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro 4. Undang-Undang

TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN

DAN PENGELOLAAN DAN

PEMBUBARAN

BADAN USAHA MILIK DESA

(BUMDESA)

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN

BADAN USAHA MILIK DESA

(BUMDESA)

MARI KITA WUJUDKAN BUM DESA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

MADE SUNDI ASMINI, SE

Page 2: PENDIRIAN, PENGURUSAN PENGUATAN DAN DAN … fileUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro 4. Undang-Undang

Page 3: PENDIRIAN, PENGURUSAN PENGUATAN DAN DAN … fileUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro 4. Undang-Undang

1. Peluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa pada tahun 2015;

2. Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desadengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang;

3. Pembentukan dan pengembangan 5.000-45.000 BUMDesa;

4. Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan;

5. Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produkunggulan di 5.000 Desa Mandiri;

6. Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secarabertahap;

7. Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa;

8. Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa;

9. “Save villages” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar danterpencil.

NAWA KERJA (9 AGENDA PRIORITAS)KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

Page 4: PENDIRIAN, PENGURUSAN PENGUATAN DAN DAN … fileUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro 4. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Lembaga Keuangan Mikro

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

8. Peraturan Menteri desa No 4 tahun 2015 tentang pendirian

pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik

Desa ( BUMDESA )

DASAR HUKUM

Page 5: PENDIRIAN, PENGURUSAN PENGUATAN DAN DAN … fileUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro 4. Undang-Undang

Kegiatan penguatan dan pengembanan

Bumdesa yaitu :

Penguatan dan pengembangan Bumdesa

kepada unit usaha di Bumdesa hanya

sebagai pendorong tambahan modal usaha :

1. Dana bantuan modal dibelanjakan dalam

bentuk penambahan kapasitas produksi

usaha pada unit usaha di Bumdesa,

seperti alat –alat transportasi motor

gerobak pengankut sampah

PENGUATAN DAN

PENGEMBANGAN BUM DESA

PROSES PELAKSANAAN

PENGUATAN DAN

PENGEMBANGAN BUMDESA

Secara umum mengikuti mekanisme petunjuk teknis program dalam

pemberian dana dari kemendes melalui mekanisme :

1. Menyiapkan proses usulan kegiatan penguatan dan

pengembangan Bumdesa berupa peningkatan kapasitas usaha di

Bumdesa

2. Menyiapkan seluruh administrasi berupa proposal sederhana,

menyiapkan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian

kegiatan surat pernyataan pembuatan laporan penggunaan dana ,

dan RAB denan bukti kwetansi yang otentik

Sebelum proses pelaksanaan penguatan dan pengembangan

Budesa perlu di lakukan mekanisme sosialisasi kegiatan

penguatan dan pengembangan bumdesa merupakan bagian

salah satu rangkaian kegiatan pada kegiatan penguatan dann

pengembangan bumdesa

Page 7: PENDIRIAN, PENGURUSAN PENGUATAN DAN DAN … fileUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro 4. Undang-Undang

MAKSUD

Penguatan dan pengembangan BUM Desa

dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh

kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan

umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama

antar-Desa.

Page 8: PENDIRIAN, PENGURUSAN PENGUATAN DAN DAN … fileUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro 4. Undang-Undang

TUJUAN

a. Meningkatkan perekonomian Desa;

b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan

Desa;

c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi

ekonomi Desa;

d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau

dengan pihak ketiga;

e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung

kebutuhan layanan umum warga;

f. Membuka lapangan kerja;

g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan

pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;

dan

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli

Desa.

Page 9: PENDIRIAN, PENGURUSAN PENGUATAN DAN DAN … fileUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro 4. Undang-Undang

MATUR SUKSMA

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, AKTA NOTARIS … II.pdf · Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan

ANALISIS TENTANG ATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG …repository.uinjambi.ac.id/2853/1/FIRNA HANDAYANI - Firna... · 2020. 4. 28. · Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

Sosialisasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MK fileundang bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Undang-Undang Nomor tentang 24 Tahun 2003Mahkamah Konstitusi(UU Mahkamah Konstitusi) yang

NEGERI JOHOR TAMBAHAN PERUNDANGAN AKTA · PDF fileUndang-Undang Kecil 4. Pengembalian pelan. ... Pelongsor sampah dan cara lain bagi pembuangan ... Pengelasan sekatan kemerebakan api

RUU Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - agc.gov.my · PDF fileUNDANG-UNDANG CETAKAN SEMULA MALAYSIA DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA ... dengan pengangkatan atau mana-mana

RI - berkas.dpr.go.id · Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ... G. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. ... 25/Permen-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan

mkri.id · 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentõ).g Mahkamah Konstitusi ("UU MO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan

BAB I€¦ · Web view1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

ANALISIS TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 …

perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/165652... · Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 ten tang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangdigilib.uinsgd.ac.id/26812/4/4_bab1.pdf · 4 Anonimous, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang

wajib · 2019. 7. 21. · 5. undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 2 T ahtm 1 9 86 tentang peradilan Umum; 6. Peraturan Mahkamah Agung

Lumajangkab...Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Undang-Undan gNo. 6 tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

TINJAUAN PUSTAKA Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun …file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/M.ARIES/bab_2_lapr..pdf · Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian

DRAFT KE update 17.14) Hasil Harmon 18 JANUARI 2021...Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang

Sumber-sumber Maklumat Mengenai Undang-undang Malaysia · PDF fileundang-undang Malaysia termasuk di dalamnya. Dalam tahun 1967 Brown dan Srinivasagam rneng-hasilkan sebuah bibliografi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang · Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) ... 1. Mineral adalah

KAJIAN AKADEMIK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG …berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-76.pdf · KAJIAN AKADEMIK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 ... dan Akademisi

UMApsikologi.uma.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/... · Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor : 05 Tuhun

FORDA - Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan ...Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- 2. 3, undang Nomor

PERATURAN BADAN PENGAWAS - bappebti.go.idbappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk... · Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32

BK PUU PUSATberkas.dpr.go.id/pusatpuu/naskah-akademik/public-file/... · 2018-05-09 · dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang ... H. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo

· ... (rujukan) dalam text dan Daftar Pustaka . ... Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 ... Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2013 Peraturan Menteri Pendayagunaan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA AGUNG DENGAN …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU_no_5_th_2004.pdf · undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG ...eprints.uns.ac.id/5158/1/162202608201005461.pdf · Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang ... Berdasarkan

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - ppuu.upm.edu.my fileUNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 605 AKTA BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN SURCAJ) 2000 Mengandungi segala pindaan hingga

iii - core.ac.uk · PDF fileundang-undang Melayu Perak, sejarah perdagangan dan perkapalan, peranan istana dan perkembangan Islam di Perak, peranan institusi pendidikan

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

Kementerian Pekerjaan Umumciptakarya.pu.go.id/bangkim/perdakumuh/upload/skbupwal/Keputusa… · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 - ISI Padangpanjang...Undang-undang Nomor 17 tahun 2004 tentang rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025; 5. Undang-undang Nomor

kesepahaman... · Undang-Undang Nor-nor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang Nomor 31 Tahun ... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ... Waktu pelaksanaan,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …bksikmikpikkfki.net/file/download/Undang Undang RI No. 12 Th. 2012 Ttg Pendidikan...undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2012