Pengertian dan Istilah KB   Berikut ini adalah beberapa istilah yang digunakan dalam analisa keluarga berencana (KB) beserta definisinya.  

1.    Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami isteri yang isterinya berusia 15-49 tahun. Ini dibedakan dengan perempuan usia subur yang berstatus janda atau cerai.

2.    Pemakai alat/cara KB adalah seseorang yang sedang atau pernah memakai alat/cara KB.

3.    Pernah pemakai alat/cara KB (ever user) adalah seseorang yang pernah memakai alat/cara KB.

4.    Pemakai alat/cara KB aktif (current user) adalah seseorang yang sedang memakai alat/cara KB.

5.    Alat/cara KB adalah alat/cara yang digunakan untuk mengatur kelahiran. 6.    Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) adalah persentase

perempuan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi, atau ingin menunda kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB.

Kegunaan

Informasi tentang perilaku pakai/alat cara KB penting dalam upaya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dan alat/cara KB. Apa saja alat/caraKB yang dapat digunakan untuk mengatur kelahiran? Apa saja indikator KB yang dapat digunakan oleh penentu kebijakan pengendalian kelahiran? Apa ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan pengendalian kelahiran?

Indikator KB yang umum dipakai adalah: 1.       Pernah Pakai KB (Ever users) 2.       Angka Prevalensi Kontrasepsi (CPR) 3.       Kontraseptif mix

Permasalahan Keluarga berencana dianggap sebagai salah satu solusi untuk menekan laju

pertumbuhan penduduk yang tidak sinkron dengan laju pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia yang menempati urutan ke-4 sebagai negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia. Di samping itu, Indonesia merupakan negara berkembang dengan angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi. Dan ada anggapan bahwa Program keluarga berencana dilaksanakan atas dasar suka rela serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan dan moral Pancasila.

Menurut Grindle dalam Samodra (1994:22-24): “Implementasi kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan”. Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan sehingga posisi kedudukan ini akan mempengaruhi prosese implementasi kebijakan, kontek kebijakan ini meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor yang telibat. Pencapaian keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada pelaku yang mempunyai peranan di luar kebijakan. Oleh karena itu dalam menentukan keberhasilan suatu

program maka model kesesuaian D.C Korten dalam Tjokrowinoto (1996:136) merupakan bentuk yang ideal untuk mencapai keberhasilan suatu program/kebijakan. Keberhasilan suatu program juga akan terjadi jika terdapat kesesuaian antara hasil program dengan kebutuhan sasaran, syarat tugas tugas pekerjaan program dengan kemampuan organisasi pelaksana, serta proses pengambilan keputusan organisasi pelaksana dengan sarana pengungkapan kebutuhan sasaran.

Diakui atau tidak, Indonesia sekarang ini menjadi terkenal di dunia. Dulu orang-orang "manca" negara lebih mengenal Bali daripada Indonesia; bahkan ada yang mengira bahwa Indonesia bagian dari Bali. Persepsi yang salah ini sekarang mulai dapat diluruskan; dan orang sudah mengenal Indonesia sebagai negara yang layak dikenal lebih jauh. Bali hanyalah bagian dari Indonesia saja. Apakah yang membuat Indonesia menjadi terkenal di mata dunia? Kegairahan pembangunan yang cukup konsistenlah yang membuat negara kita menjadi lebih dikenal, khususnya pembangun-an pada bidang kependudukan dan keluarga berencana (KB). Keberhasilan pembangunan pada bidang kependudukan dan KB di Indonesia sudah mendapat pengakuan dunia, baik dunia berkembang maupun dunia maju. Itulah sebabnya saat ini Indonesia menjadi semacam "family planning laboratory" bagi negara-negara lain di dunia ini;  hampir setiap bulan atau bahkan setiap minggu negara kita mendapat kunjungan  tamu dari luar negeri yang ingin memperdalam dan mempelajari program-program kependudukan dan KB.

Banyak ahli ekonomi yang telah mengemukakan pendapat mereka mengenai masalah  kesejahteraan masyarakat dan menjadi perdebatan diantara mereka sendiri. Beberapa di antara mereka ada yang mendukung teori korelasi antara penduduk dan pembangunan, namun ada juga diantara mereka yang mengasumsikan ini adalah sebuah pembalikan fakta terhadap kegagalan ekonomi yang ada. Walaupun begitu,pada kenyataannya dukungan atau tidak didukungnya atas asumsi-asumsi teori tersebut justru memberikan sinergi bagi perkembangan teori korelasional pembangunan-kependudukan itu sendiri. Bagian paling klasik dari teori itu dikenal Malthus. Dalam teori tersebut, Malthus menganggap bahwa jumlah penduduk senantiasa bertambah banyak sementara pertumbuhan produksi tidaklah banyak sehingga salah satu solusi terbaik adalah adanya pengendalian jumlah penduduk. Malthus sangat khawatir terhadap dampak dari pertambahan penduduk terhadap ekonomi walaupun sebetulnya bisa menjadi asumsi bahwa pertambahan penduduk akan memicu proses industrialisasi. Namun hal ini tidaklah relevan bila penerapan teori ini diterapkan di negara-negara terbelakang karena berbeda sekali kondisinya dengan negara-negara maju. Kurangnya modal sementara jumlah penduduk melimpah menjadi kesulitan tersendiri dalam mengatur perekonomian yang ada. Karena itu pertumbuhan penduduk benar-benar dianggap sebagai hambatan pembangunan ekonomi. Kondisi yang demikian ini terjadi juga di negara Indonesia.

Hasil Konferensi Kependudukan Sedunia di Kairo menghasilkan Program of Action untuk kurun waktu tahun 1995 sampai dengan tahun 2015. Tujuan kuantitaif yang penting antara lain ialah tercapainya akses pelayanan kesehatan reproduksi

yang universal, termasuk di dalamnya adalah pelayanan keluarga berencana (KB) kesehatan seksual. Kesepakatan unutk melaksanakan Program of Action tersebut secara garis besar tidak bertentangan dengan kebijaksanaan dan program nasional, khususnya dalam bidang Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan ajakan Program of Action tersebut perlu dilakukan pemahaman, identifikasi pada hal – hal yang sudah dan belum dilaksanakan, dijabarkan dan dikaitkan pada kebijakan dan program KB yang sedang dan akan dilaksanakan, serta dilakukan pemantauan evaluasi implementasinya di Indonesia. Dalam melaksanakan langkah – langkah tersebut, masalahnya ialah diperlukan penjabaran dalam kebijaksanaan, program dan kegiatan KB yang sesuai dengan prinsip – prinsip Program of Action, yang antara lain memerlukan pertimbangan kedaulatan bangsa, konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan prioritas pembangunan bangsa, serta menghargai sepenuhnya pertimbangan religius, nilai etis, dan latar belakang budaya bangsa, dengan tetap menjunjung tinggi hak – hak asasi manusia yang telah diterima masyarakat Internasional. Masalah lainnya ialah pengertian KB dalam Program of Action mempunyai lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan KB yang berada di Indonesia. Maka dari itu, perlu dipahami perbedaan dan persamaan tersebut.

Akses terhadap pelayanan keluarga berencana yang bermutu merupakan suatu upaya mencapai pelayanan kesehatan reproduksi. Secara khusus dalam hal ini termasuk hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan akses terhadap berbagai metode kontrasepsi yang aman, efektif dan terjangkau (Saifudin, 2004). Pelayanan keluarga berencana bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pengaturan jumlah keluarga secara terencana dalam upaya mewujudkan keluarga kecil. Keluarga berencana memiliki peranan dalam menurunkan resiko kematian ibu melalui pencegahan kehamilan, menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan atau membatasi kehamilan bila anak sudah dianggap cukup. Dengan demikian pelayanan keluarga berencana merupakan upaya pelayanan kesehatan preventif yang paling dasar dan utama (Asri,et al. 2008). Menurut Imbalo (2006), kepuasan merupakan suatu tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya setelah pasien membandingkan dengan apa yang diharapkannya. Ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan oleh pelanggan dalam menilai suatu pelayanan, yaitu ketepatan waktu, dapat dipercaya, kemampuan teknis, diharapkan, berkualitas dan harga yang sepadan. Akseptor akan merasa puas atau tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan ditentukan oleh bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan, karena melalui pendekatan petugas membantu klien dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakannya dan sesuai dengan keinginannya, membuat klien merasa lebih puas, meningkatkan hubungan dan kepercayaan yang sudah ada antara petugas dan klien, membantu klien dalam menggunakan kontrasepsi lebih lama dan meningkatkan keberhasilan keluarga berencana (Saroha, 2009).

Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia masih adanya kontroversi mengenai masyarakat muslim di Indonesia yang tidak menyetujui adanya Kebijakan Keluarga Berencana, yang bertujuan untuk mengatasi ledakan penduduk di Indonesia. Keluarga Berencana (KB) pernah menjadi salah satu isu kontroversial dalam pemikiran Islam modern. Ada sejumlah persoalan yang muncul terkait dengan masalah Islam dan Keluarga Berencana, mulai dari masalah hukum ber-KB, makna Keluarga Berencana. Mayoritas berpendapat hidup berkeluarga sangat penting dan membuat orang bisa hidup lebih bahagia. Keyakinan akan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga dipengaruhi oleh hubungan baik mereka dengan orang tua. Mereka mengakui orang tua telah memberikan pengasuhan dan bimbingan yang baik. Mereka juga menunjukkan bahwa orang tua selalu mengarahkan mereka, dan hal ini tampaknya tidak mengganggu mereka. Sikap menerima nasehat orang tua sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang mewajibkan penghormatan kepada orang yang lebih tua, dan ajaran-ajaran Islam yang mewajibkan kepatuhan mutlak kepada orang tua. Kemudian, menarik untuk dicatat bahwa di Malaysia, lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang ingin membesarkan anaknya dengan cara yang lebih religius. . Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi persentase yang ingin membesarkan anak dengan cara yang lebih religius. Hanya sedikit (2.5%) yang menginginkan cara yang lebih tidak religius. Sebanyak 20.1% menginginkan pendidikan yang lebih keras terhadap anak mereka, sementara 15.9% menginginkan lebih penuh kasih sayang. Berbicara tentang bentuk keluarga, kaum muda Muslim Indonesia cenderung menginginkan punya banyak anak. Tidak satupun responden menginginkan hanya satu anak. Kondisi demikian jelas pengaruh dari interpretasi keislaman konservatif, menganggap anak sebagai kodrat Tuhan. Karena itu, merencanakan atau membatasi jumlah anak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam. Di Indonesia, pandangan konservatif ini sudah bergeser. Hanya sedikit yang menginginkan punya banyak anak. Perubahan pandangan keislaman ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru meminta kaum ulama dari organisasi masyarakat, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah agar ikut menyukseskan program KB (Keluarga Berencana) di Indonesia, walau pasca reformasi kehadiran ormas-ormas Islam transnasional dan partai-partai Islam yang gencar mempromosikan keharaman KB menyebabkan program KB kembali tersendat.

2.     TeoriKeluarga Berencana (family planning) adalah gerakan untuk mewujudkan

keluarga kecil sejahtera dan bahagia melalui penurunan tingkat kelahiran secara bermakna. Dalam hal ini, pengertian kb dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1.                    Pembatasan Kelahiran, (tahdid an-nasl) yaitu program nasional untuk membatasi jumlah populasi penduduk. Program ini dilandasi oleh teori bahwa semakin banyak penduduk maka persediaan pangan akan semakin berkurang.

2.                    Pengaturan Kelahiran (tandzim an-Nasl), yaitu program yang dijalankan oleh individu (bukan dijalankan karena program negara) untuk mencegah

kelahiran (man’u al-hamli) dalam masa tertentu agar bisa mendidik dan merawat anaknya serta menjaga kesehatan ibu.

Program ini mendapat respon dari ulama indonesia dalam menentukan aspek hukumnya secara lebih terfokus. Para ulama lebih mempersoalkan cara dan alat yang dipergunakan dalam rangka menjalankan program keluarga berencana.

Pertambahan penduduk di Indonesia, semakin lama semakin menunjukkan

peningkatan yang mengkhawatirkan, karena tidak sesuai dengan perekonomian

Negara. Pertambahan penduduk lebih cepat, sedangkan perekonomian Negara jauh

lebih ketinggalan. Kalau hal tersebut diatas tidak segera ditanggulanginya, maka

akan berpengaruh negatif terhadap pembangunan Nasional; karena pemerintah bisa

kewalahan menydiakan sarana perekonomian, fasilitas kesehatan, sarana

pendidikan, tempat wisata dan sebagainya. Dengan menyadari ancaman yang bakal

terjadi, maka pemerintah menjadikan Program Keluarga Berencana bagian dari

Pembangunan Nasional, yang kegiatannya dimulai sejak Pelita I yang lalu. Dalam

kegiatan selanjutnya, Keluarga Berencana di Indonesia mengalami proses yang

tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara yang sedang

berkembang lainnya ; yaitu sangat ditentukan oleh alasan keehatan. Tetapi

perkembangan selanjutnya, semakin disadari lagi, bahwa permasalahanya

bertambah luas, dimana Kelurga Berencana dianggap sebagai salah satu cara untuk

menurunkakn angka kelahiran, sebagai suatu sarana untuk mengendalikan

pertambahan penduduk yang semakin pesat.

  Sejak tahun 1957, sudah ada perkumpulan swasta yang bergerak di bidang

Keluarga Berencana ( KB ), yang bernama “Perkumpulan Keluarga Berencana

Indonesia ( PKBI ).” Tetapi ketika itu, pemerintah belum melembagakannya, karena

faktor suasana politik yang belum memungkinkannya. Ketika tahun 1967, baru

terlihat ada persiapan-persiapan menuju kepada pelaksanaan program tersebut.

Dan seja itu pula, pemerintah muali mendorong masyarakat Indonesia, untuk

menciptakan iklim, yang dapat menguntungkan pelaksanaan progra KB secara

Nasional. Maka pada tahun 1968, yang bertujuan untuk membentuk suatu lembaga

resmi pemerintah, yang bernama “Lembaga Keluarga Berencana Nasional

( LKBN )”, yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan Keluarga Berencana.

Kemudian pada tahun 1969, program tersebut mulai dimasukkan ke dalam program

pembangunan Nasional pada Pelita I.

Dan kira-kira satu tahun sesudahnya, maka pemerintah menganggap perlu

membentuk suatu Badan Pemerintah, yang diberi nama dengan “Badan Koordinasi

Keluarga Berencana Nasiional ( BKKBN )”; yanng bertugas untuk mengkoordinir

semua kegiatan KB di Indonesia. Maka sejak itu pula, masalah kependudukan di

Indonesia sudah bisa terkendalikan dengan baik. Serta seluruh lembaga pemerintah

dan swasta, mengambil bagian untuk menukseskan pembangunan Nasional di

bidang kependudukan. Apabila laju pertumbuhan penduduk sudah dapat

dikendalikan dengan program KB, maka pemerintah sudah bisa mengupayakan

peningkatan kualitas penduduk, dengan cara menyediakan fasilitas perekonomian,

kesehatan, pedidika, dan sebagianya ; sehinga pada masa yanng akan datang,

penduduk Indonesia semakin tinggi kualitas hidupnya dan semakin maju tingkat

kecerdasannya.

Dasar pemikiran lahirnya KB di Indonesia adalah adanya permasalahan

kependudukan. Aspek-aspek yang penting dalam kependudukan adalah :

1.                    Jumlah besarnya penduduk.

2.                    Jumlah pertumbuhan penduduk.

3.                    Jumlah kematian penduduk.

4.                    Jumlah kelahiran penduduk.

5.                    Jumlah perpindahan penduduk.

Tahun 1798, pendeta Inggris yang bernama Thomas Robert Malthus

menerbitkan sebuah buku yang berjudul An Essay on the Principle of Population as

It Affects the Future Improvement of Society. Pokok tesis Malthus ini adalah

pemikiran bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampui pertumbuhan

Malthus menekankan bahwa penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas

hingga mencapai batas persediaan makanan. Dari kedua bentuk uraian tesis itu,

Malthus berkesimpulan bahwa kuantitas manusia akan berhubungan dengan

masalah kemiskinan dan kelaparan. Dalam jangka panjang, tidak ada kemajuan

teknologi yang dapat mengalihkan keadaan itu karena kenaikan suplai makanan

terbatas, sedangkan pertumbuhan penduduk tidak terbatas.

Malthus yakin bahwa manusia akan tetap hidup miskin/melarat selama terjadi

ketidak-seimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung lingkungan, khususnya

ketidak-seimbangan jumlah penduduk dengan persediaan bahan makanan. Jumlah

penduduk yang terus bertambah mencerminkan pula makin padat jumlah penduduk

tiap 1 km2, dapat mempercepat eksploitasi sumberdaya alam dan mempersempit

persediaan lahan hunian dan lahan pakai. Dengan kata lain jumlah penduduk yang

terus bertambah dan makin padat sangat mengganggu daya dukung dan daya

tampung lingkungan.

Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak

menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung

lingkungan, dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal

panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian.

Karena itu menurutnya, ada bentuk pengekangan penduduk yang terdiri atas

pengekangan segera dan hakiki. Pengekangan ini dibagi menjadi dua, preventif

seperti penundaan nafsu seksual dan juga pengekangan positif yang mempengaruhi

angka kematiaan seperti penyakit dan kemiskinan. Sedangkan pengekangan adalah

yang berhubungan dengan masalah pangan.

Teori Malthus.

Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk.

Dalam “Essay on Population”, Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting

untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan

penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan.

Menurut pendapatnya, faktor pencegah dari ketidakseimbangan penduduk

dan manusia antara lain Preventive checks (penundaan perkawinan, mengendalikan

hawa nafsu dan pantangan kawin); Possitive checks (bencana alam, wabah

penyakit, kejahatan dan peperangan).

Kontroversi Teori Malthus.

Salah sama sekali, karena mengabaikan peningkatan teknologi, penanaman

modal dan perencanaan produksi. Pengikut Malthus (Neo Malthusionism),

berpendapat: untuk mencegah laju cepatnya peningkatan penduduk dilakukan

Methode Birth Control dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Pengikut Malthus.

Pengikut teori Malthus antara lain Francis Flace (1771 – 1854) : menulis buku

yang berjudul “Illustration And Proofs of The Population” atau penjelasan dari bukti

mengenai asas penduduk. Richard Callihie (1790 – 1843) : menulis buku “What’s

love ?” (Apakah Cinta Itu?). Any C. Besant (1847-1933) : menulis buku berjudul

“Hukum Penduduk, Akibatnya dan Artinya Terhadap Tingkah Laku dan Moral

Manusia”.  dr. George Drysdale : keluarga berencana dapat dilakukan tanpa

merugikan kesehatan dan moral.

Sejarah Lahirnya Keluarga Berencana.

Sebelum abad XX, di negara barat sudah ada usaha pencegahan

kelangsungan hidup anak karena berbagai alasan. Caranya adalah dengan

membunuh bayi yang sudah lahir, melakukan abortus dan mencegah/ mengatur

kehamilan. KB di Indonesia dimulai pada awal abad XX.

Di Inggris, Maria Stopes. Upaya yg ditempuh untuk perbaikan ekonomi

keluarga buruh dg mengatur kelahiran. Menggunakan cara-cara sederhana

(kondom, pantang berkala). Amerika Serikat, Margareth Sanger.Memperoleh

pengalaman dari Saddie Sachs, yang berusaha menggugurkan kandungan yang

tidak diinginkan. Ia menulis buku “Family Limitation” (Pembatasan Keluarga). Hal

tersebut merupakan tonggak permulaan sejarah berdirinya KB.