kawasan bebas free trade zone (ftz) - … atau perfilman dikecualikan dari ketentuan ftz fasilitas...

KAWASAN BEBAS

FREE TRADE ZONE FREE TRADE ZONE

(FTZ)

LandasanLandasan HukumHukum PerlakuanPerlakuan PerpajakanPerpajakan didi KawasanKawasan BebasBebas

KAWASAN BEBAS BATAM

KAWASAN BEBAS BINTAN

KAWASAN BEBAS KARIMUN

PENYERAHAN PENYERAHAN BKP BERWUJUDBKP BERWUJUD

DI / KE / DARI KAWASAN BEBAS PULAU BATAM, BINTAN & KARIMUNDI / KE / DARI KAWASAN BEBAS PULAU BATAM, BINTAN & KARIMUN((PeraturanPeraturan PemerintahPemerintah -- 1010 TAHUN 20TAHUN 201212 jojo. PMK. PMK--62/PMK.03/2012)62/PMK.03/2012)

PT A

Luar Daerah Pabean

IMPOR BKP

Via pelabuhan atau bandar udara

yang ditunjuk Badan

Pengusahaan Kawasan

EKSPOR BKP

PPN IMPOR DI

BKP/JKP

KabesKabes P. P.

BintanBintanPPN DI

BEBASKAN

Daerah Pabean

Kabes P. BatamPT B

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB)PT E

PPN & PPnBM TIDAK

DPUNGUT

BEBASKAN

WAJIB

DILUNASI

PPN/PPnBM

Via pelabuhan atau

bandar udara yang

ditunjuk Badan

Pengusahaan Kawasan

PT C

BKP

BKP/JKP

PPN/PPnBM

DIBEBASKANBKP

PPN & PPnBM TIDAK

DPUNGUT

PANAH HIJAU

PERLU

ENDORSEMENT

PENYERAHAN PENYERAHAN JKP / BKP TIDAK BERWUJUD JKP / BKP TIDAK BERWUJUD


PT A

Luar Daerah Pabean

JKP / BKP TIDAK BERWUJUD

PPN /PPnBM

DIBEBASKAN


KabesKabes P. P.

BintanBintan

PPN/PPnBM

DIBEBASKAN

Daerah PabeanPANAH HIJAU

TIDAK PERLU

ENDORSEMENT

Kabes P. BatamPT B PT C

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

(TPB)PT E


PPN/PPnBM

DIBEBASKANJKP /BKP TIDAK

BERWUJUD

PPN/PPnBM TIDAK

DPUNGUT

WAJIB

DILUNASI

PPN/PPnBM

JK

P/B

KP

TID

AK

BE

RW

UJU

D

PPN/PPnBM

TIDAK

DIPUNGUT

DIBEBASKAN

WAJIB DILUNASI

PPN/PPnBM

PENYERAHAN PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI JASA TELEKOMUNIKASI


PT A

Luar Daerah Pabean

JASA TELEKOMUNIKASI

PPN /PPnBM

DIBEBASKAN

JASA TELEKOMUNIKASI

KabesKabes P. P.

BintanBintan

PPN/PPnBM

DIBEBASKAN

Daerah Pabean

Kabes P. BatamPT B PT C

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

(TPB)PT E

JASA TELEKOMUNIKASI

PPN/PPnBM

DIBEBASKANJASA

TELEKOMUNIKASI

DIBEBASKAN

WAJIB DILUNASI

PPN/PPnBM

JASA

TELEKOMUNIKASI

PANAH HIJAU PPN

TIDAK DIPUNGUT

JIKA JARINGAN

KABEL

• JASA ANGKUTAN UDARA

• PPN/PPnBM DILUNASI DENGAN STIKER LUNAS

SEPERTI ROKOK, CD/KASET PRODUK

REKAMAN ATAU PERFILMAN

DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN FTZDIKECUALIKAN DARI KETENTUAN FTZ

REKAMAN ATAU PERFILMAN

FASILITAS FTZ BBK

• Pemasukan TLDDP

Dibebaskan dari pengenaan PPN/PPnBM

dengan cara tidak dipungut

• Impor BKP• Impor BKP

Dibebaskan dari bea masuk, PPh Pasal 22

Impor, dan PPN/PPnBM Impor

SkemaSkema PemberitahuanPemberitahuan PabeanPabean (PP) FTZ(PP) FTZ

KBKB

TLDDPTLDDP

LDPLDP

PPFTZ-01

PPFTZ-01

Daerah PabeanLuar

Daerah Pabean

Endorsment ….

TPB/KEKTPB/KEKKB lainKB lain

PPFTZ-01

PPFTZ-02

Endorsment ….

Endorsment ….

Pengusaha di

Kawasan bebas

Non PKP

sehingga tidak

berlaku

pemusatan

PPN/PPnBM

PP FTZ-01

• Lembar ke-1 untuk KPBC

• Lembar ke-2 untuk BI

• Lembar ke-3 untuk BPS

• Lembar ke-4 untuk DJP

FTZ-01


• Lembar ke-5 untuk Penjual

• Lembar ke-6 untuk Penerima Barang melalui

Penjual

PP FTZ-02

• Lembar ke-1 untuk Kantor Pabean Pendaftaran

• Lembar ke-2 untuk Kantor Pabean Pengawas TPB

• Lembar ke-3 untuk Kantor Pabean Tujuan


• Lembar ke-5 untuk Penerima Barang

• Lembar ke-6 untuk Pengirim Barang /Penjual melalui

Penerima Barang

FTZ-02

PP FTZ-03

• Lembar ke-1 untuk KPBC

• Lembar ke-2 untuk BI

• Lembar ke-3 untuk BPS


FTZ-03


• Lembar ke-5 untuk Penerima Barang

• Lembar ke-6 untuk Pengirim Barang /Penjual

melalui Penerima Barang

ENDORSEMENT

Endorsement adalah pernyataan mengetahui

dari pejabat/ pegawai Direktorat Jenderal

Pajak atas pemasukan Barang Kena Pajak dariPajak atas pemasukan Barang Kena Pajak dari

tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan

Bebas, berdasarkan penelitian formal atas

dokumen yang terkait dengan pemasukan

Barang Kena Pajak tersebut.

Arus Dokumen dan Barang Berdasarkan Aturan

WP BC Pajak

Barang &

Dokumen

Pengiriman dan

Kepelabuhan

Dokumen

Kepabeanan

PPFTZ-03/02

Endorsemen

PPFTZ-03/02Batas

kawasan Kepelabuhan

Barang Keluar

dari Pelabuhan

kawasan

Pelabuhan

AlurAlur DokumenDokumen PP FTZ PP FTZ 03 03 BarangBarang daridari TLDDPTLDDP

1. Manifest + PP-FTZ03/02

Kantor Pabean tempat Endorsement

2. Penomoran PP-FTZ03/02 oleh DJBC

3. Endorsement PP-FTZ03/02

oleh DJP (disandingkan dgn

manifest – bila tidak ada di manifest

Barang tetap bisa keluar, namun

tidak mendapat fasilitas)

KAWASAN BEBAS (KB) BATAM

Pengusaha di KB

PELABUHAN DI KB

tidak mendapat fasilitas)

TLDDP

5. Barang masuk ke KB

POS DJBC

Pengusaha di KB

Tata cara Endorsement

• Dokumen yang Diperlukan secara Umum (PMK62/PMK.03/2012):

1. PPFTZ-03/02 yang sudah didaftarkan dan mendapat nomordi kantor Bea dan Cukai

2. Fotokopi Bill Of Lading, Airway Bill atau Delivery Order; dan

3. Fotokopi Invoice

4. Fotokopi Faktur Pajak

• Data dalam dokumen tersebut diatas harus lengkap dan sesuai• Data dalam dokumen tersebut diatas harus lengkap dan sesuaisatu sama lainnya, apabila salah satu atau seluruhnya tidakdipenuhi maka barang tetap dapat dikeluarkan dari pelabuhannamun tidak mendapat fasilitas PPN Tidak dipungut

• Endorsement untuk PPBTT: PPBTT yg telah disetujui oleh KepalaKPP tempat Pengusaha di TLDDP terdaftar beserta lampirannyadan fotokopi Bill Of Lading, Airway Bill atau Delivery Order.

• Penyampaian dokumen2 diatas harus disertai denganmenunjukkan dokumen aslinya

Cap Endorsement PP FTZ-02/03

CATATAN DITJEN PAJAK

DAPAT DIBERIKAN “FASILITAS PPN

TIDAK DIPUNGUT”

........................... , (tanggal, bulan, tahun)

Mengetahui,

Pejabat/Pegawai DJP CATATAN DITJEN PAJAK

DATA TIDAK SESUAI, TIDAK DAPAT

FTZ-03

Nama

NIP

DATA TIDAK SESUAI, TIDAK DAPAT

DIBERIKAN “FASILITAS PPN TIDAK

DIPUNGUT”

........................... , (tanggal, bulan, tahun)

Mengetahui,

Pejabat/Pegawai DJP

Nama

NIP

� Pemasukan/pengeluaran BKP untuk transaksi tertentu menggunakan

dokumen PPBTT dan Surat Persetujuan Keterangan Asal Barang dari

Badan Pengusahaan Kawasan (BP Kawasan).

� Pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean (TLDDP) mengajukan

permohonan persetujuan atas PPBTT kepada Kepala KPP tempat

pengusaha terdaftar.

� Permohonan dilakukan dengan menyampaikan PPBTT dalam rangkap

5 dilampiri dengan:

Ketentuan Umum PPBTT

� Copy lembar depan, lembar transaksi, dan lembar tanda tangan,

atau copy dokumen lain.

� Invoice, dalam hal harus diterbitkan invoice.

� Foto terbaru barang ukuran 4R.

� Batas waktu untuk pemasukan/pengeluaran BKP untuk transaksi

tertentu paling lama 12 bulan sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.

� Pengenaan sanksi administratif 2% perbulan paling lama 24 bulan

(Pasal 3 ayat (6) PMK 62/2012)

PPBTT UNTUK MESIN DAN PERALATAN

• kepentingan produksi atau pengerjaan proyek

infrastruktur;

• keperluan perbaikan, pengerjaan, pengujian,

atau kalibrasi; dan/atauatau kalibrasi; dan/atau

• keperluan peragaan atau demonstrasi;

PPBTT

• lembar ke-1 untuk pengusaha di tempat lain dalam

Daerah Pabean;

• lembar ke-2 untuk pengusaha di Kawasan Bebas;

• lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak di

Kawasan Bebas melalui Unit Pelaksana KawasanKawasan Bebas melalui Unit Pelaksana Kawasan

Bebas;

• lembar ke-4 untuk Kantor Pabean di Kawasan Bebas;

• lembar ke-5 untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat

pengusaha di Tempat Lain Dalam Daerah Paben

terdaftar.

SURAT PERSETUJUAN KETERANGAN ASAL BARANG

• Dibuat oleh Badan Pengelola Kawasan (dh. Otorita Batam)

• berisi pernyataan yang menerangkan bahwa Barang Kena Pajak yang

dikeluarkan dari Kawasan Bebas tersebut tidak berasal dari luar Daerah

Pabean atau selama berada di Kawasan Bebas tidak ada komponen atau

bagian dari Barang Kena Pajak tersebut berasal dari luar Daerah Pabean;

• dibuat sebelum Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Kawasan Bebas;

• dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan peruntukan sebagai berikut:

1. lembar ke-1 untuk pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean;

2. lembar ke-2 untuk pengusaha di Kawasan Bebas;

3. lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas melalui

Unit Pelaksana Kawasan Bebas;

4. lembar ke-4 untuk Kantor Pabean di Kawasan Bebas;

5. lembar ke-5 untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha tempat

lain dalam Daerah Pabean terdaftar;

6. lembar ke-6 untuk Badan Pengusahaan Kawasan.

Cap Endorsement PPBTT


DATA SESUAI

Barang Kena Pajak yang dimasukkan

untuk transaksi tertentu

......................., (tanggal, bulan, tahun)

Mengetahui,

Pejabat/Pegawai DJPCATATAN DITJEN PAJAK

Pejabat/Pegawai DJP

Nama

NIP


DATA TIDAK SESUAI

Barang Kena Pajak yang dimasukkan

bukan untuk transaksi tertentu

......................., (tanggal, bulan, tahun)

Mengetahui,

Pejabat/Pegawai DJP

Nama

NIP

MEKANISME PELUNASAN PPN

• BKP -> PPN/PPnBM disetor oleh Pengusaha di Kawasan Bebas atas nama

Pembeli di TLDDP paling lambat sebelum barang dikeluarkan dari Kawasan

Bebas, dengan demikian di kolom atas SSP dicantumkan Nama, NPWP, dan

alamat pembeli sedangkan di penyetor dicantumkan nama dan NPWP

pengusaha Kawasan bebas. Bagi PKP di TLDDP sebagai Pajak Masukan

sedangkan bagi non PKP sebagai biaya dan dilaporkan SSP lembar ke-3 ke

KPP Terdaftar

• BKP Tidak Berwujud/JKP -> Disetorkan sendiri oleh PKP di TLDDP, bagi PKP• BKP Tidak Berwujud/JKP -> Disetorkan sendiri oleh PKP di TLDDP, bagi PKP

sebagai Pajak Masukan sedangkan Non PKP sebagai biaya dan non PKP

mempunyai kewajiban melaporkan SSP Lembar ke-3 ke KPP terdaftar.

• Penyerahan yang tidak melalui endorsement atau endorsementnya tidak

mendapatkan fasilitas -> membuat faktur pajak pengganti mengubah kode

transaksi dari 070 menjadi 011 dan PPN berlaku PPN umum

• PPBTT -> Disetorkan PPN menggunakan SSP dan sanksi dengan penerbitan

STP (sanksi dihitung dari barang dikeluarkan dari kawasan bebas s.d.

dibayarkan PPN/diterbitkan ketetapan

ISU…ISU…ISU…

• PPBTT untuk service mesin/ kendaraan atas jasa-nya berlaku

tentang penyerahan JKP

• Impor kendaraan diperbolehkan namun kenyataan harga

jualnya tidak jauh berbeda dengan Jakarta

Terima KasihAtas perhatian Bapak dan Ibu sekalian

[email protected]

kawasan bebas free trade zone (ftz) - … atau perfilman dikecualikan dari ketentuan ftz fasilitas...

Documents