Makalah Kapita Selekta Ilmu Sosial

Teori Sistem Politik

&

Sistem Politik Indonesia

Penyusun:

Jehezkiel Deovalento

44111010151

Universitas Mercu Buana

Fakultas Ilmu komunikasi

Jakarta

2011-2012

1

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan, hanya kepada-Nya kita memuji, memohon

pertolongan dan meminta ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan

nafsu dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh

Tuhan, maka tiada seorang pun yang dapat menyesatkannnya. Sebaliknya, barang

siapa yang disesatkan-Nya, maka tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk.

Puji Tuhan saya dapat menyelesaikan Makalah yang berjudul “Sistem Politik

di Indonesia” sebagai analisis untuk melihat bagaimana system politik di Indonesia.

Didalam makalah ini, saya akan membahas tentang system Politik di

Indonesia dilihat dari beberapa pendekatan teori system politik, sejarah dan

pemerintahan yang sedang berjalan di Indonesia.

Saya hanya dapat berdoa, kiranya apa yang saya tulis disini bermanfaat bagi

kita semua. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan

membantu kami dalam menyelesaikan makalah ini. saya sadar bahwa apa yang kami

tulis masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritikan dan saran yang

sifatnya membangun dari para pembaca sangat saya harapkan.

Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam makalah

ini.

Jakarta, 7 Januari 2012

Penulis

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………… 1

DAFTAR ISI .…………………………………………………………………….. 2

BAB I : PENDAHULUAN ….……………………………………………………

3

BAB II : PENDEKATAN TEORI SISTEM POLITIK …... …..…………… 5

A. Teori Behavioral Sistem Politik ... ………………………………………. 5

B. Teori Struktural- fungsional Sistem Politik .………………………….… 6

C. Peran Sejarah dalam Sistem Politik di Indonesia ..…………………….. 9

BAB III : SISTEM POLITIK INDONESIA ……………………. …………

10

A. Pengertian Sistem Politik …………………………………………………

10

B. Proses Plitik di Indonesia ………..….……………………………………

11

C. Sejarah Sistem Politik di Indonesia .……………………………….…

12

D. Perbedaan sistem Politik di berbagai Negara ……………………….. 13

BAB IV : KESIMPULAN……………………………………………………….....

14

LITERATUR

3

BAB IPENDAHULUAN

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial.1

Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu

system, yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki

hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Model sistem

politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem

politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam

model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus

diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang

diberikan oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat.

Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk

menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Indonesia merupakan bagian dari sistem politik dunia, dimana sistem politik

Indonesia akan berpengaruh pada sistem politik negara tetangga maupun dalam

cakupan lebih luas. Struktur kelembagaan atau institusi khas Indonesia akan terus

berinteraksi secara dinamis, saling mempengaruhi, sehingga melahirkan sistem politik

hanya dimiliki oleh Indonesia. Namun demikian, kekhasan sistem politik Indonesia

belum dapat dikatakan unggul bila kemampuan positif struktur dan fungsinya belum

diperhitungkan sistem politik negara lain.

Akhirnya, mengingat sebegitu luas pembicaraan mengenai sistem politik,

maka layaknya suatu sistem, kami akan ciptakan terlebih dahulu batasan-batasannya,

yaitu mengenalkan kedua pendekatan terhadap sistem politik baru kemudian

menganalisis sistem politik Indonesia. Oleh karena itu terlebih dahulu kami akan

1 Lihat kamus Politik oleh Amir Taat Nasution, Energie, 1953, hlm. 92

4

membahas pendekatan sistem politik dari teori behavioral. kemudian dilanjutkan

dengan pembahasan pendekatan sistem politik dari sudut teori struktural-fungsional,

serta pembahasan pada arti penting sejarah dalam mempelajari sistem politik

Indonesia.

BAB II

PENDEKATAN TEORI SISTEM POLITIK

A. Pendekatan Teori Behavioral Sistem Politik

David Easton (1953)2, seorang ilmuwan politik dari Harvard University,

memperkenalkan pendekatan analisa sistem sebagai metode terbaik dalam memahami

politik. Di kalangan ilmuwanpolitik yang menganut tradisi pluralis, teori Easton yang

bersifat abstrak berpengaruh sampai akhir tahun 1960-an. Kaum pluralis

mengingkari berbicara dengan konteks spesifik. Sedangkan ilmuwan politik

kontemporer berkeinginan untuk menciptakan teori umum dengan melihat masalah

lebih konstekstual.

Perbedaan satu sistem politik dengan sistem politik lainnya dapat dipisahkan

melalui tiga dimensi: polity,3 politik,4 dan policy (kebijakan).5 Easton berpendapat

bahwa definisi politik dari ketiga dimensi ini terbukti lebih efektif, terutama untuk

memahami realitas politik dalam upaya memberikan pendidikan politik.

Easton memandang sistem politik sebagai tahapan pembuatan keputusan yang

memiliki batasan dan sangat luwes (berubah sesuai kebutuhan). Model sistem politik

terdiri dari fungsi input, berupa tuntutan dan dukungan; fungsi pengolahan

(conversion); dan fungsi output sebagai hasil dari proses sistem politik, lebih jelasnya

seperti berikut ini:2 Easton “The Political system” (1964), hlm. 52-543 Polity diambil dari dimensi formal politik, yaitu, struktur dari norma, bagaimana prosedur

mengatur institusi mana yang semestinya ada dalam politik.4 Politik dari dimensi prosedural lebih mengarah pada proses membuat keputusan, mengatasi konflik,

dan mewujudkan tujuan dan kepentingan. Dimensi ini melingkupi beberapa isu klasik yang berkaitan dengan ilmu politik, seperti siapa yang dapat memaksakan kepentingannya? mekanisme seperti apa yang berlangsung dalam menangani konflik? Dan sebagainya.

5 Policy sebagai dimensi politik, melihat substansi dan cara pemecahan masalah berikut pemenuhan tugas yang dicapai melalui sistem administratif, menghasilkan keputusan yang mengikat bagi semua.

5

Tahap 1 : Di dalam sistem politik akan terdapat “tuntutan” untuk “output” tertentu

(misal: kebijakan), dan adanya orang atau kelompok mendukung tuntutan

tersebut.

Tahap 2 : Tuntutan-tuntutan dan kelompok akan berkompetisi (“diproses dalam

sistem”), memberikan jalan untuk pengambilan keputusan itu sendiri.

Tahap 3 : Setiap keputusan yang dibuat (misal: kebijakan tertentu), akan berinteraksi

dengan lingkungannya.

Tahap 4 : Ketika kebijakan baru berinteraksi dengan lingkungannya, akan

menghasilkan tuntutan baru dan kelompok dalam mendukung atau

menolak kebijakan tersebut (“feedback”).

Tahap 5 : Kembali ke tahap 1.

Keuntungan metode ini terdapat pada keistimewaannya menggabungkan

berbagai aspek dan elemen politik ke dalam teori analisa sistem. Proses

penggabungan akan membuka peluang untuk melembagakan aneka realitas politik

yang rumit dan kemudian mensistemasikannya dalam sistem, tanpa melupakan politik

yang sifatnya multidimensi.

Namun demikian, teori Easton memiliki beberapa kelemahan, antara lain

karena:

1. Sifatnya yang mutlak;

2. Teori menjunjung tinggi kestabilan, kemudian gagal menjelaskan mengapa

sistem dapat hancur atau konflik;

3. teori menolak setiap kejadian atau masukan dari luar yang akan mendistorsi

sistem. Dengan kata lain, pendangan Easton menyarankan bahwa setiap

sistem politik dapat diisolasi dari yang lainnya (lihat otonomi, kedaulatan);

4. Teori ini mengingkari keberadaan suatu negara;

5. Teori bersifat mekanistik, dengan demikian melupakan diferensiasi sistem

yang timbul akibat variasi.6

B. Pendekatan Teori Struktural-Fungsional Sistem Politik

6 Systems theory in political science. Diakses tanggal 19 Februari 2007, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_theory_in_political_science

6

Di tahun 1970-an, ilmuwan politik Gabriel Almond dan Bingham Powell

memperkenalkan pendekatan struktural-fungsional untuk membandingkan sistem

politik (comparative politics). Mereka berargumen bahwa memahami suatu sistem

politik, tidak hanya melalui institusinya (atau struktur) saja, melainkan juga fungsi

mereka masing-masing. Keduanya juga menekankan bahwa institusi-institusi tersebut

harus ditempatkan ke dalam konteks historis yang bermakna dan bergerak dinamis,

agar pemahaman dapat lebih jelas. Almond (1999) mendefinisikan sistem sebagai

suatu obyek, memiliki bagian yang dapat digerakan, berinteraksi di dalam suatu

lingkungan dengan batas tertentu. Sedangkan sistem politik merupakan suatu

kumpulan institusi dan lembaga yang berkecimpung dalam merumuskan dan

melaksanakan tujuan bersama masyarakat ataupun kelompok di dalamnya.

Seperti telah disampaikan sebelumnya, teori ini merupakan turunan dari teori

sistem Easton dalam konteks hubungan internasional. Artinya pendekatan struktural-

fungsional merupakan suatu pandangan mekanis yang melihat seluruh sistem politik

sama pentingnya, yaitu sebagai subyek dari hukum “stimulus dan respon” yang sama

—atau input dan output. Pandangan ini juga memberikan perhatian cukup terhadap

karakteristik unik dari sistem itu sendiri.

Pendekatan struktural-fungsional sistem disusun dari beberapa komponen

kunci, termasuk kelompok kepentingan, partai politik, lembaga eksekutif, legislatif,

birokrasi, dan peradilan. Menurut Almond, hampir seluruh negara di jaman moderen

ini memiliki keenam macam struktur politik tersebut. Selain struktur, Almond

memperlihatkan bahwa sistem politik terdiri dari berbagai fungsi, seperti sosialisasi

politik, rekrutmen, dan komunikasi.

Sosialisasi politik merujuk pada bagaimana suatu masyarakat mewariskan

nilai dan kepercayaan untuk generasi selanjutnya, biasanya melibatkan keluarga,

sekolah, media, perkumpulan religius, dan aneka macam struktur politik yang

membangun, menegakan, dan mentransform pentingnya perilaku politik dalam

masyarakat. Dalam terminologi politik, sosialisasi politik merupakan proses, dimana

masyarakat menanamkan nilai-nilai kebajikan bermasyarakat, atau prinsip kebiasaan

menjadi warga negara yang efektif. Rekrutmen mewakili proses dimana sistem politik

menghasilkan kepentingan, pertemuan, dan partisipasi dari warga negara, untuk

memilih atau menunjuk orang untuk melakukan aktifitas politik dan duduk dalam

kantor pemerintahan. Dan komunikasi mengacu pada bagaimana suatu sistem

7

menyampaikan nilai-nilai dan informasi melalui berbagai struktur yang menyusun

sistem politik.7

Dalam sistem politik Almond, kedudukan pemerintah sangat vital, mulai dari

membangun dan mengoperasikan sistem pendidikan, menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat, sampai terjun dalam peperangan. Untuk melaksanakan tugas

tersebut, pemerintah memiliki lembaga-lembaga khusus yang disebut struktur, seperti

parlemen, birokrasi, lembaga administratif, dan pengadilan, yang melakukan fungsi

khusus pula, sehingga pemerintah dapat dengan leluasa merumuskan, melaksanakan,

dan menegakan kebijakan.

Pengetahuan mengenai keenam macam struktur politik tersebut belum dapat

menerangkan sistem politik apapun, selain memperlakukannya sebagai entitas yang

berdiri sendiri, namun belum mencapai tahap interaksi. Untuk itu, lingkungan perlu

tercipta lebih dahulu sebagai konteks memahami keberadaan struktur politik,

misalnya negara Indonesia seperti ilustrasi berikut ini.8

Interaksi tiap bagian dalam struktur akan memunculkan kekhasan corak dan

perilaku dalam menyikapi lingkungannya, yang disebut fungsi. Tidak ada dua negara

identik dalam menjalankan fungsi tiap struktur, seperti halnya Amerika Serikat dan

Cina memiliki parlemen, namun cara kerja parlemen mereka amatlah berlainan. Agar

lebih jelas, interaksi antar berbagai fungsi dalam struktur kelembagaan di dalam

sistem politik Indonesia dengan sistem politik negara lain dapat disimak pada ilustrasi

berikut:

Struktur harus dikaitkan dengan fungsi, sehingga kita dapat memahami

bagaimana fungsi berproses dalam menghasilkan kebijakan dan kinerja. Fungsi

proses terdiri dari urutan aktifitas yang dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dan

implementasinya dalam tiap sistem politik, antara lain: artikulasi kepentingan,

agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, dan implementasi dan penegakan

kebijakan. Proses fungsi perlu dipelajari karena mereka memainkan peranan dalam

mengarahkan pembuatan kebijakan. Sebelum kebijakan dirumuskan, beberapa

individu ataupun kelompok dalam pemerintahan atau masyarakat harus memutuskan

7 Structural functionalism. Diakses pada 19 Februari 2007, http://en.wikipedia.org/wiki/Structural-functionalism

8 Almond, Strom (1999)

8

apa yang mereka butuhkan dan harapkan dari politik. Proses politik dimulai ketika

kepentingan tersebut diungkapkan atau diartikulasikan.9

Agar bekerja efektif, proses harus memadukan tuntutan (agregasi) ke dalam

alternatif pilihan, seperti pajak lebih tinggi atau rendah atau jaminan sosial lebih

tinggi atau kurang, dimana dukungan politik dapat dimobilisasi. Alternatif pilihan

kebijakan kemudian disertakan. Siapapun yang mengawasi pemerintahan akan

mendukung salah satu, baru kemudian pembuatan kebijakan mendapatkan legitimasi.

Kebijakan harus ditegakkan dan diimplementasikan, dan apabila ada yang

mempertanyakan ataupun melanggar harus melalui proses pengadilan.10

C. Peran Penting Sejarah dalam Sistem Politik Indonesia

Pentingnya sejarah juga diakui oleh para Indonesianis (ahli Indonesia) seperti

Herbert Feith, dalam mempelajari sistem politik Indonesia. Dalam mengaplikasikan

sejarah dalam sistem politik Indonesia, Feith menggunakan teori sistem struktural-

fungsional dengan empat pendekatan, antara lain:

1. Masa sebelum tahun 1950-an, mempelajari Indonesia dari sudut politik dan

administrasi kolonial, termasuk organisasi dan perjuangan politik kaum

bumiputra,

2. Masa pemerintahan Soekarno, tahun 1950-an sampai pertengahan tahun 1960-

an, ahli politik Indonesia asal Amerika Serikat, J. Kahin, menawarkan konsep

baru dengan berfokur pada tingkah laku politik kaum bumiputera dalam

gerakan nasionalisme dan revolusi,

3. Masa setelah tahun 1960-an, dengan tokohnya Clifford Geertz, mempelajari

sifat-sifat dari tingkah laku politik anggota masyarakat yang lebih luas.

Konsep Geertz mengaplikasikan pendekatan sosio-kultural terhadap budaya

masyarakat jawa dan kaitannya dengan partai politik, melahirkan konsep

“politik aliran,”

4. Feith pada akhirnya menggabungkan pendekatan Kahin dengan “mempelajari

perkembangan tingkah laku politik elit Indonesia dalam kerangka sejarah,

dengan analisa semi-fungsional terhadap pertanyaan pokok, mengapa

9 Ibid, Almond, Strom10 Almond, Strom, p. 40.

9

lembaga-lembaga politik Barat tidak berjalan dengan baik dan akhirnya

berantakan.”11

BAB III

SISTEM POLITIK INDONESIA

A. Pengertian sistem Politik

1. Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan

terorganisasi.

2. Pengertian Politik

Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota.

Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam

Negara/kehidupan Negara.12

Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan,

dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada

dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik

biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.13

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan

masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat

tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

3. Pengertian Sistem Politik

Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip,

yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur

pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara

11 Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia: Penghampiran dan Lingkungan (Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial & FIS-UI, 1980), hal. 4-5.

12 Mariam Budiarjo, dkk, “Dasar-dasar ilmu Politik”, Gramedia, 2003, hlm. 813 Murshadi “Ilmu Tata Negara; untuk slta kelas III” Rhineka Putra, bandung, 1999, hlm. 31

10

mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan

hubungan Negara dengan Negara.14

Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara

kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu

sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng

4. Pengertian Sistem Politik di Indonesia

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan

berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum

termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan

keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam

konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam

Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang

seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur

politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan

masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah

Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam

UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung,

Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat

keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa,

Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group),

Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik

lainnya adalah merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilah

masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input

dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkan

keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.

B. Proses Politik Di Indonesia

Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari

masa-masa berikut ini:15

14 Lihat dalam wikipedia berbahasa Indonesia-pengertian-sistem-politik15 Lihat Nugroho Notosusanto, “Sejarah Nasional Indonesia”, Balai Pustaka, 2008, hlm. 14-28

11

- Masa prakolonial

- Masa kolonial (penjajahan)

- Masa Demokrasi Liberal

- Masa Demokrasi terpimpin

- Masa Demokrasi Pancasila

- Masa Reformasi

C. Sejarah Sistem Politik di Indonesia

Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di

dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah

Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses

politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang

berputar menjaga eksistensinya. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit

politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional.

Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi

input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).

Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :

1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya

manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian

digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah,

pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan

memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang

kemudian menghidupkan negara.

2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah

sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti

sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat.

Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali

didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah

laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi

individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah

membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan

keterlibatan masyarakat terkekang.

12

4. Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara

selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima

kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.

5. Kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan

output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh

masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi

ukuran kapabilitas responsif. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah

negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan

sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan

internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau

berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada

negara-negara berkembang.

D. Perbedaan sistem politik di berbagai Negara

1. Sistem Politik Di Negara Komunis

Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milk pribadi,

peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka,

tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan

kebebasan berpendapat

2. Sistem Politik Di Negara Liberal

Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok;

pembatasan kekuasaan; khususnya dari pemerintah dan agama; penegakan hukum;

pertukaran gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan yang

didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas

3. Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia

Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan

kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik

demokrasi di Indonesia adalah :

1. Ide kedaulatan rakyat

2. Negara berdasarkan atas hukum

3. Bentuk Republik

13

4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi

5. Pemerintahan yang bertanggung jawab

6. Sistem Pemilihan langsung

7. Sistem pemerintahan presidensiil

BAB V

KESIMPULAN

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, dengan memakai

system demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat oleh rakyat untuk

rakyat. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden

berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem politik

Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam

Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses

penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi

dan penyusunan skala prioritasnya.

Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang

mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas,

dan hubungan antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Lembaga legislatif terdiri

atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lembaga Eksekutif terdiri atas Presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu

oleh seorang wakil presiden dan kabinet. Di tingkat regional, pemerintahan provinsi

dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan di pemerintahan kabupaten/kotamadya

dipimpin oleh seorang bupati/walikota. Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaan

kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga

kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya.

Fungsi MA adalah melakukan pengadilan, pengawasan, pengaturan, memberi

nasehat, dan fungsi adminsitrasi. Saat ini UUD 1945 telah mengalami beberapa kali

amandemen, yang telah memasuki tahap amandemen keempat. Amandemen

14

konstitusi ini mengakibatkan perubahan mendasar terhadap tugas dan hubungan

lembaga-lembaga negara.

LITERATUR Amir Taat Nasution, “Kamus Politik Nasional”, Energie, 1953

Arbi Sanit, “Sistem Politik Indonesia: Penghampiran dan Lingkungan”,

Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial & FIS-UI, 1980

Assosiasi Ilmu Politik Indonesia, “Jurnal Ilmu Politik”, Gramedia, 1986

Theda Scokpol, “States and Social Revolutions” New York: Cambridge

University Press, 1979

Mariam Budiarjo, dkk, “Dasar-dasar ilmu Politik”, Gramedia, 2003

Murshadi “Ilmu Tata Negara; untuk SLTA kelas III”, Rhineka Putra,

bandung, 1999

Nugroho Notosusanto, “Sejarah Nasional Indonesia”, Balai Pustaka, 2008

Nazaruddin, “Profil Budaya Politik Indonesia”, Pustaka Utama, 1991

Nazaruddin Sjamsuddin, “Dinamika Politik Indonesia”, Gramedia Pustaka

Utama, 1993

Sukarna, “Sistem Politik Indonesia, Jilid 4”, Mandar Maju, 1993

15