kata pengantarpusdiklatasn.kemendesa.go.id/index.php/download/getdata/...rencana strategis pusdiklat...

Rencana Strategis Pusdiklat Tahun 2020-2024 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME, yang mana atas berkat

rahmat dan karunianya Rencana Strategis Pusdiklat Pegawai ASN Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, maka Pusdiklat Pegawai ASN

memiliki acuan dalam penyusunan kebijakan operasional pengembangan kompetensi

pegawai untuk kurun waktu 5 tahun. Selain itu Rencana Strategis ini juga dapat

memberikan arah dan sebagai pedoman strategis bagi seluruh pemangku kebijakan

dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kompetensi ASN di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang

telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis ini mulai dari pengumpulan

data hingga tersusunnya Rencana Strategis Pusdiklat Pegawai ASN kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi.

Kami juga menyadari Rencana Strategis ini masih banyak terdapat kekurangan,

untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua

pihak demi kesempurnaan Rencana Strategis Pusdiklat Pegawai ASN ini.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi seluruh pegawai Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi khususnya pegawai

Pusdiklat Pegawai ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.

Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan, dan Informasi

ttd

Eko Sri Haryanto

Rencana Strategis Pusdiklat Tahun 2020-2024 ii

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN....................................................................... 1

A. Latar Belakang................................................................... 1

B. Dasar Hukum..................................................................... 4

C. Maksud, Tujuan, dan Sasaran........................................... 5

D. Tahapan Penyusunan Renstra.......................................... 6

E. Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan....................... 7

BAB II GAMBARAN UMUM PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN/ PNS...........................................................................................

8

A. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi....................... 8

B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan ASN............................... 15

C. Gambaran Umum Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN...............................................................

21

D. Isu-isu Manajemen Pengembangan Kompetensi Asn/ PNS...................................................................................

23

BAB III PERENCANAAN STRATEGIS.................................................. 27

A. Visi..................................................................................... 27

B. Misi.................................................................................... 28

C. Tujuan dan Sasaran Strategis........................................... 29

BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI........................................ 30

A. Arah Kebijakan.................................................................. 30

B. Strategi.............................................................................. 30

BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA.............. 47

A. Rencana Program.............................................................. 47

B. Rencana Kegiatan............................................................. 47

C. Indikator Kinerja................................................................. 49

D. Sasaran Kegiatan.............................................................. 49

E. Rencana Kegiatan Pusat Diklat ASN 2020-2024.............. 51

BAB VI PENUTUP................................................................................. 55

Rencana Strategis Pusdiklat Tahun 2020-2024 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan, fungsi, tugas dan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam

sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Indonesia sangatlah

penting. Sebagai unsur aparatur negara yang berfungsi sebagai pelaksana

kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa, diwajibkan

mampu melaksanakan tugas berbagai kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh

pejabat pembina kepegawaian, memberikan pelayanan kepada publik secara

profesional dan berkualitas, serta mampu mempererat rasa persatuan dan

kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 5 Tahun

2014).

Setiap warga negara yang memilih profesi sebagai ASN/PNS dalam

menjalankan fungsi dan tugasnya wajib mematuhi dan memenuhi berbagai

ketentuan dan ketetapan kebijakan penyelenggaraan manajemen ASN yang

diarahkan pada terbentuknya ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika

profesi, bebas intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN). Dengan demikian prinsip dasar pengelolaan ASN/PNS adalah membangun

dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan sehingga ASN/PNS mampu

berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pengembangan kompetensi merupakan upaya pemenuhan kompetensi

agar sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan dan sekaligus

sebagai bentuk upaya pengembangan karir ASN/PNS. Dengan demikian, pada

dasarnya pengembangan kompetensi bertujuan untuk memastikan dan

memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang

dipersyaratkan dengan harapan nantinya dapat memberi kontribusi yang optimal

dan efektif bagi kinerja organisasi. Dalam pengembangan kompetensi pegawai

wajib memperhatikan dua aspek kegiatan penting yang tidak dapat dipisahkan satu

sama lain, yaitu kegiatan pelatihandan kegiatan pengembangan sumberdaya

manusia itu sendiri seperti seminar, kursus, penataran, dan peningkatan jenjang

pendidikan.


Untuk mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan efektif,

ASN dituntut wajib memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan baik yang berkaitan

dengan bidang teknis jabatan, memimpin dan/atau mengelola unit organisasi,

kemampuan membangun interaksi dengan masyarakat yang majemuk, kejujuran,

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan

bekerja sama, pengabdian kepada masyarakat, penerapan dan pengamalan nilai

etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

Suatu organisasi/lembaga pemerintah dengan sumber daya ASN/PNS

yang memiliki kompetensi teknis, manajerial, sosio kultural, integritas, dan

moralitas dalam setiap jenis jabatan, baik struktural maupun fungsional, sesuai

standar kompetensi yang dipersyaratkan cenderung akan menunjukan kinerja yang

lebih optimal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan

pembangunan yang menjadi beban tugas dan tanggung jawabnya.

Keberadaan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, sebagai lembaga

pemerintah yang diberikan tugas untuk mewujudkan percepatan pembangunan

Indonesia dari pinggiran telah menghidupkan semangat, harapan, dan

tuntutansebagian besar masyarakat agar lembaga ini mampu menjalankan tugas,

fungsi dan perannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

kebijakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di desa, daerah tertinggal,

dan kawasan transmigrasi. Untuk dapat mewujudkan harapan masyarakat

tersebut, maka Kementerian dituntut mampu menyelenggarakan pengelolaan

sumberdaya ASN/PNS baik di bidang penerimaan, penempatan, dan

pengembangan kompetensi pegawainya sesuai dengan tuntutan kebutuhan

standar kompetensi jabatan yang ada di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi.

Dalam konteks pengembangan kompetensi ASN/PNS, Kementerian Desa,

PDT, dan Transmigrasi telah melaksanakan berbagai kebijakan dan upaya nyata

berupa penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia

sendiri. Pengembangan kompetensi telah dilaksanakan baik melalui unit-unit kerja

di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi maupun melalui

kerjasama diklat dengan lembaga diklat milik pemerintah atau swasta.

Berbagai jenis pelatihan pengembangan kompetensi menajerial yang telah

dan akan terus dilaksanakan adalah Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Diklat


Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Kepemimpinan Tingkat II, dan Diklat

Kepemimpinan Tingkat I. Khusus untuk Diklat PIM Tk IV dan Diklat PIM Tk III

diselenggarakan oleh Pusdiklat ASN Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Sedang untuk Diklat PIM Tk II dan Diklat PIM Tk I dilakukan melalui kerjasama

dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Selain pelatihan pengembangan

kompetensi manajerial, diselenggarakan pula pelatihan pengembangan

kompetensi teknis, pelatihan pengembangan kompetensi sosio kultural, integritas

dan moralitas. Beberapa jenis pelatihan pengembangan teknis yang telah

diselenggarakan adalah Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, Diklat PSM,

dan berbagai bimbingan teknis yang dilakukan oleh unit kerja jabatan tinggi madya

di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Bila dilihat cakupan jumlah peserta dan jenis pelatihan pengembangan

kompetensi yang diselenggarakan, khususnya pelatihan pengembangan

kompetensi teknis dan sosio kultual, dibandingkan dengan jumlah ASN/PNS dan

tuntutan lingkup, jenis, dan cakupan fungsi dan tugas, maka penyelenggaraan

pengembangan kompetensi ASN/PNS yang telah dilaksanakan masih jauh dari

pemenuhan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan untuk mampu

menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian secara optimal dan efektif.

Kondisi terbatasnya jenis diklat dan jumlah peserta pengembangan kompetensi

yang terjadi disebabkan oleh terbatasnya sumberdaya yang dimiliki utamanya

terbatasnya alokasi anggaran dan terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana

diklat.

Keterbatasan alokasi anggaran diklat dan tingginya kebutuhan

pengembangan kompetensi ASN disikapi dengan adanya kebijakan pengalokasian

anggaran di masing-masing unit jabatan tinggi madya untuk melakukan kegiatan

bimbingan teknis yang dibutuhkan. Kebijakan pengalokasian anggaran di unit kerja

jabatan tinggi madya untuk pengembangan kompetensi teknis merupakan sebuah

alternatif solusi yang baik, namun demikian demi terwujudnya sistem pengelolaan

ASN sebaiknya proses penyelenggaraannya baik dalam tahap perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi melibatkan unit kerja yang diberikan tugas dan fungsi

dalam pengembangan kompetensi ASN/PNS. Hal ini ditujukan agar sistem

pengembangan kompetensi manajerial, teknis, dan sosio kultural ASN/PNS di

lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dapat mencapai sasaran

terpenuhinya kompetensi ASN/PNS sesuai kebutuhan standar kompetensi jabatan.


Untuk mewujudkan sinkronisasi, sinergi, dan integrasi penyelenggaraan

pengelolaan ASN/PNS di lingkungan pengembangan kompetensi ASN/PNS di

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, sangat dibutuhkan rencana strategis

yang dapat meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kebijakan dan

pemangku kepentingan terkait dan menjadi acuan di dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasankebijakan pengembangan kompetensi pegawai

ASN/PNS di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. Perpres Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bidang Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

RI Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur

Sipil Negara.

8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018

Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara.


Tentang Pengembangan Kompetensi SDM Melalui e-Learning.


Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.


12. Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Tahun 2015-2019.

13. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan

Informasi Tahun 2015-2019.

C. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Adapun maksud disusunnya Rencana Strategis adalah memberikan arah dan

sebagai pedoman strategis bagi seluruh pemangku kebijakan dan pemangku

kepentingan dalam pengembangan kompetensi ASN/PNS di lingkungan


2. Tujuan

Tujuan umum Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan adalah untuk

membangun komitmen bersama dan konsistensi perencanaan program,

pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan yang efektif dalam

pengembangan kompetensi ASN/PNS di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sedang tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

a. Tersedianya acuan dalam penyusunan kebijakan operasional

pengembangan kompetensi pegawai untuk kurun waktu 5 tahun kedepan.

b. Menyediakan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan

program dan kegiatan pengembangan kompetensi ASN/PNS Kementerian

Desa, PDT, dan Transmigrasi pada tahun 2020-2024.

c. Meningkatkan sinergitas, efektifitas, efisiensi, dan keberlanjutan program

pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Desa, PDT,

dan Transmigrasi tahun 2020 – 2024.

3. Sasaran

Sasaran Penyusunan Perencanaan Strategis Pengembangan Kompetensi

ASN/PNS tahun 2020-2024 adalah:

a. Tersusunnya dokumen Perencanaan Strategis Pengembangan Kompetensi

ASN/PNS Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi tahun 2020-2024.

b. Terbentuknya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pengembangan

Kompetensi ASN/PNS tahun 2020-2024.


c. Tersusunnya rumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pengembangan kompetensi ASN/PNS tahun 2020-2024.

d. Tersedianya mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja.

D. Tahapan Penyusunan Renstra

Tahapan Penyusunan Perencanaan Strategis Pengembangan Kompetensi

ASN/PNS mengacu pada bagan alir sebagaimana dalam gambar bagan alir

sebagaimana berikut:

Bagan 1. Bagan Alir Penyusunan Rencana Strategi

Pengumpulan dan Pengolahan data dan

informasi kondisi SDM dan kompetensi ASN/PNS

Telaahan Regulasi pengembangan

kompetensi

Perencanaan Strategis (Visi, Misi, Tujuan)

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan Rencana Program dan Kegiatan

Perumusan Indikator Kinerja dan Kelompok

Sasaran

Telaahan Kebijakan pengembangan kompetensi

Analisis Gambaran Pengembangan

Kompetensi

Perumusan Masalah dan Isu-isu Strategis


E. Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan

Ruang lingkup Perencanaan Strategis Pengembangan kompetensi ASN/PNS

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri dari

6 (enam) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN yang berisi uraian tentang latar belakang, dasar hukum,

maksud, tujuan, dan sasaran renstra, tahapan penyusunan renstra, dan ruang

lingkup serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN yang

berisi uraian tentang gambaran umum kondisi Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, Pusat Pengembangan Kompetensi ASN/PNS, dan pengelolaan

pengembangan komptensi ASN/PNS.

BAB III. PERENCANAAN STRATEGIS yang berisi uraian tentang Visi, Misi, Tujuan

dan Sasaran Strategis Pusat Pengembangan Kompetensi ASN/PNS.

BAB IV. ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS yang berisi uraian tentang Analisis

Internal dan Analisis Eksternal dan rumusan strategi dana arah kebijakan

Pengembangan Kompetensi ASN/PNS.

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN yang berisi uraian tentang rencana program

dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

pengembangan kompetensi ASN/PNS yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu

2020-2024.

BAB VI. PENUTUP yang berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen

rencana strategis pengembangan kompetensi ASN/PNS Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2020 – 2024.


BAB II

GAMBARAN UMUM

PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN/PNS

A. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi lahir bersamaan dengan terbentuknya Kabinet Indonesia Kerja

pada tahun 2015 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

12 Tahun 2015. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berasal dari seluruh tugas dan

fungsi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, tugas dan

fungsi di bidang transmigrasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, dan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat dari

Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan

masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Dalam

melaksanakan tugasnya, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

menyelenggarakan fungsi dalam:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan

masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan

daerah tertinggal, penyiapan pembangunan permukiman, dan

pengembangan kawasan transmigrasi;

b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawabnya;

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;


e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan,

serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan

perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah

tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan

g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi (Perpres No. 12 Tahun 2015).

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi tersebut di atas tergambar

bahwa Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mempunyai tugas yang

sangat kompleks dengan jenis output yang bersifat fisik maupun non fisik,

pekerjaan teknis dan administratif, serta tersebar di seluruh daerah

tertinggal, kawasan transmigrasi, dan desa.

2. Struktur Organisasi

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana

pada point 1 di atas, Perpres 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa,

PDT, dan Transmigrasi menetapkan 14 jabatan pimpinan tinggi madya dan

Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor. 6 Tahun 2015

Tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi yang merupakan jabaran lebih lanjut jenis dan jumlah jabatan

yang berada di bawah masing-masing unit jabatan pimpinan tinggi madya.

Adapun 14 (empat belas) jabatan pimpinan tinggi madya di

lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi adalah sebagai

berikut:

a. Sekretariat Jenderal.

b. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa.

c. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

d. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu.

e. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

f. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

Permukiman Transmigrasi.


g. Direktorat Jenderal Prengembangan Kawasan Transmigrasi.

h. Inspektorat Jenderal.

i. Badan Penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan

Informasi.

j. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan.

k. Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal.

l. Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah.

m. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, dan

n. Staf Ahli Bidang Hukum.

Sedang masing-masing jabatan pimpinan tinggi madya, kecuali staf

ahli bidang, memiliki struktur beberapa jabatan pimpinan tinggi pratama, dan

jabatan administrasi (administrator, pengawas, dan pelaksana).

3. Dukungan Sumberdaya Manusia

Pada awalnya dukungan sumberdaya manusia Kementerian berasal

dari gabungan seluruh PNS yang berasal dari Kementerian Negara

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan sebagian PNS dari Kementerian

Dalam Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun

demikian, seiring dengan perjalanan waktu banyak terjadi mutase PNS yang

berasal dari daerah dan Kementerian lain bergabung menjadi PNS

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Berdasarkan data Biro SDM dan Umum, pada tahun 2018 jumlah

PNS di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sebanyak

1.838 orang dengan jumlah sebaran penempatan PNS pada masing-masing

jabatan pimpinan tinggi madya sebagaimana pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Daftar Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Jabatan

No Jenis Jabatan Jumlah

A Jabatan Pimpinan Tinggi 56 Orang

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 7 Orang

2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 49 Orang

B Jabatan Administrasi 1.616 Orang

1. Jabatan Administrator 213 Orang

2. Jabatan Pengawas 510 Orang

3. Jabatan Pelaksana 893 Orang


C Jabatan Fungsional 166 Orang

1. Jabatan Fungsional Keahlian 147 Orang

a. Ahli Utama 23 Orang

b. Ahli Madya 48 Orang

c. Ahli Muda 38 Orang

d. Ahli Pratama 38 Orang

2. Jabatan Fungsional Keterampilan 19 Orang

a. Penyelia 9 Orang

b. Mahir 0 Orang

c. Terampil 6 Orang

d. Pemula 4 Orang

Jumlah 1.838 Orang

Sumber: Biro SDM dan Umum, Kemendesa, PDTT (2018)

Selain jumlah PNS tersebut, dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Tertinggal yang juga dibantu

oleh tenaga ahli dan pendukung yang bukan berkedudukan sebagai

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk masa 1 (satu) tahun anggaran

dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Ditambahkan pula, bahwa untuk

menjalankan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa,

Kementerian juga dibantu oleh sejumlah tenaga ahli di tingkat kabupaten

dan kecamatan serta tenaga pendamping desa. Pada tahun 2018, jumlah

tenaga ahli, pendukung, dan tenaga pendamping di Kementerian Desa,

PDT, dan Transmigrasi berjumlah 37.215 orang, dengan rincian

sebagaimana pada tabel 2 berikut:


Tabel 2. Jumlah Tenaga Pendukung di Lingkungan Kemendesa PDTT

Tahun 2018

No Jenis Tenaga Pendukung Jumlah Penempatan

1 Tenaga Ahli 83 Orang KDPDTT

2 Tenaga Pendukung 1.279 Orang KDPDTT

3 Tenaga Ahli 2.815 Orang Prop/Kabupaten

4 Tenaga Pendamping Desa 14.778 Orang Kecamatan

5 Tenaga Pendamping Lokal

Desa

19.539 Orang Desa

Jumlah 38.494 Orang

Sumber: Ditjen PPMD dan Biro SDM dan Umum, Kemendesa, PDTT (2018)

Sedang berdasarkan komposisi latar belakang pendidikan dan jenjang

pendidikan yang dimiliki, sumberdaya ASN/PNS Kemendesa dapat

digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. Komposisi Latar Belakang dan Jenjang Pendidikan ASN/PNS

No Latar Belakang

Pendidikan (orang)

Jenjang Pendidikan (orang) Jumlah (orang)

SLTA S1 S2 S3

1 Administrasi - 65 161 - 226

2 Teknik / Terapan 102 3 5 1 111

3 Sosial Politik - 7 - 1 8

4 Keuangan - 4 4 - 8

5 Lainnya 217 705 268 17 1.207

Jumlah 319 784 438 19 1.560

Sumber: Biro SDM dan Umum, Kemendesa, PDTT (2018)

4. Dukungan Penganggaran

Selain dukungan sumberdaya manusia, untuk menyelenggarakan

tugas dan fungsinya, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi selama 5

(lima) tahun (2015-2019) mendapat alokasi anggaran pembangunan

sebesar Rp.28.120.765.246.000,00 dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 4. Alokasi Anggaran Kurun Waktu 2015-2019

No Tahun Alokasi Realisasi

1 2015 Rp.8.963.944.362.000,00 Rp.6.178.914.226.128,00

2 2016 Rp.8.283.618.933.000,00 Rp.5.815.879.037.784,00

3 2017 Rp.4.751.565.972.000,00 Rp.4.182.348.770.554,00

4 2018 Rp.6.121.635.979.000,00 Rp.4.343.116.461.446,00

5 2019 Rp.5.149.602.587.000,00 -

Jumlah Rp.33.270.367.833.000,- Rp.20.520.258.495.912,00

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemendesa, PDTT

Selain alokasi anggaran tersebut, untuk mempercepat pelaksanaan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah pusat

mengalokasikan Dana Desa yang pengelolaannya menjadi urusan dan

tanggungjawab masing-masing Kepala Desa. Selama 5 (lima) tahun jumlah

alokasi Dana Desa mencapai Rp.257.748.280.000.000,- dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 5. Alokasi Dana Desa Kurun Waktu 2015-2019

No Tahun Alokasi Realisasi

1 2015 Rp. 20.766.200.000.000 Rp. 18.538.754.674.937

2 2016 Rp. 46.982.080.000.000 Rp. 45.877.661.759.488

3 2017 Rp. 60.000.000.000.000 Rp. 59.126.345.324.141

4 2018 Rp. 60.000.000.000.000 Rp. 44.605.349.160.365

5 2019 Rp. 70.000.000.000.000 Rp. -

Jumlah Rp. 257.748.280.000.000 Rp. 168.148.110.918.931

Sumber: Ditjen PPMD, Kemendesa, PDTT (2018) progress s.d 30 November 2018

5. Manajemen ASN/PNS

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara, manajemen ASN/PNS didasarkan pada

perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh

jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam

rekruitmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan. Dengan

demikian, Manajemen ASN merupakan sistem pengelolaan ASN dengan

berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang ditujukan pada upaya

menghasilkan aparatur yang memiliki integritas, professional, memiliki nilai


dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik

KKN.

Dalam praktiknya manajemen ASN dilakukan melalui penerapan

sistem merit yaitu dengan melakukan perbandingan antara kualifikasi,

kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi,

kompetensi dan kinerja yang dimiliki calon dalam pengadaan,

pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan

secara terbuka dan kompetitif.

Melalui penerapan sistem merit dalam pengembangan karier

ASN/PNS membuat masing-masing individu ASN berusaha meningkatkan

kualifikasi, kompetensi dan kinerja dirinya baik melalui pendidikan, pelatihan,

dan berbagai jenis upaya pengembangan kapasitas dirinya agar bisa

bersaing dalam pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Desa, PDT,

dan Transmigrasi.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa ASN di lingkungan

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi merupakan PNS yang berasal

dari 3 (tiga) Kementerian dan daerah dan ASN yang merupakan tenaga

pendukung yang bekerja di lingkungan Kementerian maupun yang berada di

kabupaten, kecamatan dan desa. Keberagaman latar belakang pendidikan

dan pengalaman kerja serta bidang tugas yang menjadi urusan

penyelenggaraan pembangunan bidang desa, daerah tertinggal, dan

transmigrasi menuntut setiap ASN/PNS untuk selalu dapat beradaptasi dan

mengembangkan kompetensi dirinya agar bisa menunjukan kinerja optimal

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Suksesnya penyelengggaraan sistem pengelolaan/manajemen ASN

melalui penerepan sistem merit dengan mendorong penyelenggaraan

pengembangan kompetensi ASN/PNS di setiap lini jabatan secara

terencana dan berkesinambungan serta terintegrasi dengan kebijakan

pembangunan yang telah ditetapkan oleh pimpinan lembaga akan sangat

mendukung terwujudnya kinerja yang optimal dalam mencapai tujuan



B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan ASN

1. Tugas pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Pusat Pendidikan dan

PelatihanASN (Pusdiklat) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan

pelatihan bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi, dengan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran

pendidikan dan pelatihan bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian

Desa, PDT, dan Transmigrasi.

b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai ASN di lingkungan


c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi.

d. Pelaksanaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan,

kerumahtanggan, pengelolaan Barang Milik Negara, arsip dan

dokumentasi, kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta

komunikasi dan informasi publik di lingkungan Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai ASN.

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan

ASN yang diberikan tugas pengembangan kompetensi ASN. Pada Tahun

2018, Pusdiklat Pegawai ASN mempunyai struktur organisasi yang terdiri

dari 1 (satu) jabatan pimpinan tinggi pratama, 3 (tiga) jabatan administrator,

5 (lima) jabatan pengawas, 7 (tujuh) jabatan pelaksana dan 17 (tujuh belas)

jabatan fungsional widyaiswara, serta didukung oleh Pegawai Pemerintah

Non Pegawai Negeri Sipil sejumlah 34 (tiga puluh empat) terdiri dari 10

(sepuluh) tenaga penunjang dan 24 (dua puluh empat) tenaga operasional.


Adapun struktur organisasi Pusat pendidikan dan Pelatihan ASN

sebagaimana dalam bagan 2.

Bagan 2. Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN

Sumber: Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015

3. Dukungan Sumberdaya Manusia

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan


Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pusat Pendidikan dan

Pelatihan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 78 tujuh puluh

delapan orang dengan rincian sebagaimana pada tabel 6.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN

Bagian Tata Usaha

Subbagian Kepegawaian dan

Keuangan

Subbagian Umum

Bidang Program, Kerjasama dan

Evaluasi

BidangPenyelenggaraan

Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

Sub Bidang Diklat Manajemen dan

Struktural

Sub Bidang Evaluasi dan

Pelaporan

Sub Bidang Program dan Kerjasama

Kelompok Jabatan Fungsional


Tabel 6. Komposisi dan Jumlah SDM Pusdiklat ASN

No Jabatan Jumlah

(orang)

Kelengkapan Akreditasi (orang)

MOT TOC TOF Aneka

1 Pejabat Tinggi Pratama 1 1

2 Pejabat Administrator 3 3

3 Pejabat Pengawas 5 5

4 Pejabat Pelaksana 7 7

5 Widyaiswara Utama 10 10 10 10

6 Widyaiswara Madya 4 2 3 3

7 Widyaiswara Muda 3 2 3 3

8 Pegawai Pemerintah

Non Pegawai Negeri

34 34

Jumlah 67 24 41 16 16

Sumber: Pusdiklat Pegawai ASN (2018)

Berdasarkan data SDM Pusdiklat, maka hampir separuh SDM

pendukung Pusdiklat Pegawai ASN merupakan Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri (PPNPN).

4. Dukungan Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan

Untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam

rangka pengembangan kompetensi ASN/PNS, Pusat Diklat ASN telah

memiliki berbagai fasilitas prasarana dan sarana diklat sebagai berikut:

Tabel 7. Jenis dan jumlah Prasarana dan Sarana Pusdiklat

No Jenis Fasilitas Jumlah Kapasitas Keterangan

Sarana Pelatihan

1 Ruang Kelas 2 ruang 60 orang Cukup Layak

2 Asrama 2 ruang 75 orang Cukup Layak

3 Ruang Makan 1 ruang 75 orang Cukup Layak

4 Tempat Ibadah 1 buah 100 orang Cukup Layak

5 Ruang Diskusi 5 ruang 40 orang Cukup Layak

6 Ruang Seminar Belum Tersedia

7 Sarana Olahraga 1 buah 30 orang Cukup Layak

8 Ruang Penerima Tamu 1 ruang 6 orang Cukup Layak

9 Ruang Konsultasi 1 ruang 6 orang Cukup Layak

10 Fasilitas Pembelajaran 5 set Cukup Layak

11 Ruang Kantor Pimpinan 1 ruang 1 orang Cukup Layak


12 Ruang Kantor Administrator 3 ruang 3 orang Cukup Layak

13 Ruang Kantor Pengawas

dan Pelaksana

2 ruang 30 orang Cukup Layak

14 Ruang Widyaiswara 2 ruang 17 orang Cukup Layak

15 Ruang Rapat Widyaiswara 1 ruang 8 orang Cukup Layak

16 Ruang Kesehatan 1 ruang Cukup Layak

17 Ruang Laktasi 1 ruang Cukup Layak

18 Ruang Dapur 1 ruang Cukup Layak

19 Toilet 6 buah Cukup Layak

20 Gudang 1 ruang Cukup Layak

21 Area Parkir Kendaraan 1 area Cukup Layak

22 Taman Kantor 1 buah Cukup Layak

23 Perpustakaan Belum tersedia

24 Ruang tunggu Widyaiswara Belum tersedia

25 Aula Belum tersedia

26 Ruang Komputer Belum tersedia

27 Ruang Laboratorium Belum tersedia

28 Wisma Tenaga Kediklatan Belum tersedia

29 Ruang Kebugaran Belum tersedia

30 Fasilitas Rekreasi Belum tersedia

Prasarana Pelatihan Tersedia

1 Papan Tulis 1 buah Tersedia

2 Flip Chart Tersedia

3 LCD Projector 5 buah Tersedia

4 Sound System 1 buah Tersedia

5 Komputer 35 buah Tersedia

6 Jaringan Wireless Fidelity

(wi-fi)

1 buah Tersedia

7 Buku Referensi Tersedia

8 Modul/ Bahan Ajar Tersedia

9 Bank Kasus Tersedia

10 Teknologi Multimedia Belum tersedia

Sumber: Bagian Tata Usaha Pusdiklat ASN (2018)

(Lihat Perkalan 17/2013)


Bila melihat kondisi fisik sarana dan prasarana penyelenggaraan

diklat, sebagian besar fasilitas yang tersedia masih layak pakai, namun

demikian bila dilihat dari kualitas barang kurang memenuhi standar mutu

untuk penyelenggaraan Diklat Pengembangan Kompetensi ASN/PNS.

5. Jenis Diklat dan Capaian Kinerja

Sejak tahun 2015 sampai akhir tahun 2018, Pusat Diklat ASN

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi telah menyelenggarakan Diklat

untuk meningkatkan kompetensi PNS sebanyak 1.730 orang dari target

2.635 orang atau setara dengan 65,65%.

Jenis diklat yang diselenggarakan masih terbatas pada

penyelenggaraan diklat manajemen seperti tersaji pada table berikut:

Tabel 8. Penyelenggaraan Diklat Manajemen Tahun 2015 – 2018

No. Nama Diklat Jumlah

Angkatan

Jumlah Alumni

Peserta Diklat

(orang)

1 Diklat Kepemimpinan Tingkat II - 16

2 Diklat Kepemimpinan Tingkat III 4 104

3 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 8 228

4 Diklat Prajabatan Golongan III/

Pelatihan Dasar Calon PNS

5 150


Dalam penyelenggaraan diklat manajemen tersebut, Pusdiklat

Pegawai ASN bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara RI.

Selain diklat tersebut, Pusdiklat Pegawai ASN juga telah bekerja sama

dengan LAN dalam penyelenggaraan diklat teknis seperti Diklat

Management of Training (MOT) sebanyak 1 (satu) angkatan dengan jumlah

peserta sebanyak 29 orang, Diklat Training Officer Course (TOC) sebanyak

1 (satu) angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 22 orang, Diklat Training

of Trainers (TOT) sebanyak 1 (satu) angkatan dengan jumlah peserta

sebanyak 10 orang, Diklat Training of Trainer (TOT) Substansi Diklat

Kepemimpinan Tingkat III dan IV sebanyak 1 (satu) angkatan dengan jumlah


peserta sebanyak 33 orang dan Diklat TOF Latsar CPNS sebanyak 1 (satu)

angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.

Beberapa penyelenggaraan diklat fungsional yang telah dilakukan

Pusdiklat Pegawai ASN antara lain Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional

Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) sebanyak 5 (lima) angkatan dengan

jumlah peserta diklat sebanyak 143 orang, Diklat Pembentukan Jabatan

Fungsional Auditor sebanyak 1 angkatan dengan jumlah peserta diklat

sebanyak 22 orang.

Selain diklat kepemimpinan dan fungsional, diselenggarakan pula

diklat pengembangan kompetensi ASN bidang teknis administrasi seperti

tersaji dalam tabel berikut. Sementara diklat pengembangan kompetensi

teknis, integritas, dan moralitas ASN belum pernah dilaksanakan oleh

Pusdiklat ASN.

Tabel 9. Penyelenggaraan Diklat Teknis Tahun 2015 – 2018

No. Nama Diklat Jumlah

Angkatan

Jumlah Alumni

Peserta Diklat

(orang)

1 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Milik

Pemerintah

6 158

2 Diklat Bendahara Pengeluaran 2 42

3 Diklat Perencanaan dan Penganggaran 1 21

4 Diklat Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) 1 23

5 Diklat Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual

(SAIBA)

1 10

6 Diklat Analisis Jabatan (ANJAB) 1 28

7 Diklat Hukum Kontrak dan Harga Perkiraan Sendiri

(HPS)

1 20

8 Diklat Peningkatan Kapasitas Widyaiswara 2 30

9 Diklat Duta Perubahan 2 48

10 Diklat Revolusi Mental 2 47

11 Diklat Substansi Teknis Bidang Desa 1 29

12 Pelatihan Teknis Penulisan Jurnal dan Buku 1 13

13 Diklat Penyelenggaraan SPIP Integratif 1 19

14 Diklat Peningkatan Kapasitas KPA dan PPK 1 69

15 Diklat Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan

Program

1 27


16 Diklat Teknis Dasar Kearsipan 1 39

17 Pelatihan Manajemen Keprotokolan dan MC 1 30

18 Pelatihan Geographic Information System (GIS) 1 23

19 Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan

Berbasis Akrual

1 29

20 Pelatihan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 1 26

21 Pelatihan Penyusunan Kontrak PBJ dan HPS 1 16

22 Diklat Legal Drafting 1 26


6. Dukungan Anggaran

Untuk melaksanakan diklat pengembangan kompetensi sebagaimana

diuraikan di atas, Pusat Pendidikan dan Pelatihan ASN selama 5 tahun

anggaran (2015-2019) mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp.89.028.466.000,00 dengan tingkat penyerapan sebesar

Rp.54.895.136.445,00 atau terealisasi sebesar 61,67%. Adapun rincian

alokasi anggaran dan penyerapannya sebagaimana pada tabel 8.

Tabel 8. Jumlah Alokasi dan Realisasi Anggaran Pusdiklat (2015-2019)

No Tahun Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Persentase (%)

1 2015 24.750.000.000 15.669.711.680 63,31

2 2016 15.149.285.000 12.062.826.239 79,63

3 2017 14.800.000.000 13.657.066.100 92.28

4 2018 13.829.181.000 13.505.532.426 97,66

5 2019 20.500.000.000 - -

Jumlah 89.028.466.000 54.895.136.445 61.67

Sumber: Bagian Tata Usaha, Pusdiklat ASN (2018)

C. Gambaran Umum Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN

Penerapan sistem merit dalam pembinaan karier ASN/PNS dengan

melakukan perbandingan antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang

dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki

ASN/PNS membuka ruang dimana setiap ASN/PNS memiliki hak dan

kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya melalui diklat, seminar,

kursus dan penataran, praktik kerja di instansi lain, dan pertukaran antara PNS

dengan pegawai swasta.


Dengan demikian, setiap ASN dalam upaya pengembangan

kompetensinya dapat melakukan melalui sistem pengembangan kompetensi yang

ditetapkan dan diselenggarakan oleh organisasi dimana ASN/PNS bekerja atau

atas inisiatif masing-masing individu ASN. Unjuk nyata setelah mengikuti kegiatan

pengembangan kompetensi seharusnya diwujudkan dalam bentuk kinerja yang

optimal, oleh karena itu setiap upaya pengembangan kompetensi ASN/PNS yang

diselenggarakan wajib dilakukan evaluasi dimana hasilnya dapat digunakan

sebagai salah satu dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier

selanjutnya.

Sesuai pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara, bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan

berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi

pemerintah. Selain itu juga dipertimbangkan tentang integritas dan moralitas

ASN/PNS yang bersangkutan. Dengan demikian setiap lembaga pemerintah

dituntut untuk mampu menyelenggarakan pengelolaan ASN/PNS menuju

terbentuknya ASN/PNS profesional yang memiliki kompetensi teknis, manajerial,

sosio kultural, integritas dan moralitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya.

Pengembangan kompetensi ASN/PNS di Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi bukan merupakan perkara mudah mengingat tingginya tingkat

keberagaman latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, jenjang pendidikan,

cakupan jenis tugas dan fungsi, dan sebaran wilayah kerja ASN/PNS. Namun

demikian, besarnya tantangan pengembangan kompetensi ASN/PNS tersebut

dapat diatasi melalui penerapan sistem pengelolaan secara konsisten dan

terstruktur sejak tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi.

Tahapan perencanaan pengembangan kompetensi ASN/PNS meliputi

tahap identifikasi pengumpulan kebutuhan jenis diklat pengembangan kompetensi

ASN/PNS melalui pendekatan bottom up, penyusunan rancangan kegiatan, rapat

kerja dengan stakeholder, penetapan rancangan akhir, penetapan kelompok

sasaran, dan pengintegrasian dalam penganggaran pengembangan kompetensi

dalam lingkup Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Setelah dokumen

perencanaan disepakati dan ditetapkan sebagai program diklat pengembangan

kompetensi ASN/PNS, maka selanjutnya diselenggarakan pelatihan oleh


Pusdiklat yang dapat dilakukan secara mandiri atau melalui kerjasama dengan

lembaga diklat/stakeholders lainnya dengan sistem penyelenggaraan yang

disepakati. Sebagai tahap akhir dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

kinerja dan manfaat diklat pada peningkatan kompetensi peserta diklat dan

dampaknya pada peningkatan kinerja ASN/PNS yang bersangkutan.

D. Isu-isu Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN/PNS

Dalam pengelolaan pengembangan kompetensi ASN/PNS yang telah

berjalan hampir 4 (empat) tahun terdapat beberapa masalah dan isu-isu strategis

yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan strategi baru agar

pengelolaan pengembangan kompetensi ASN/PNS Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi dapat berjalan semakin efektif dan efisien dalam pembentukan

ASN/PNS yang kompeten dan profesional. Beberapa masalah dan isu yang dapat

diidentifikasi antara lain:

1. Isu Bidang Perencanaan dan Penganggaran

Dalam bidang perencanaan dan penganggaran pengembangan kompetensi

ASN/PNS masih ditemui masalah sebagai berikut:

a. Perencanaan kegiatan pengembangan kompetensi, baik kompetensi

manajerial, teknis, sosio kultural, integritas, dan moralitas belum

sepenuhnya didasarkan pada tuntutan pemenuhan kebutuhan riil

kompetensi PNS.

b. Perencanaan kegiatan pengembangan kompetensi masih difokuskan pada

penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Diklat

Kepemimpinan Tingkat IV, sementara pengembangan kompetensi teknis

yang selaras dengan kebijakan pembangunan bidang desa, PDT, dan

Transmigrasi yang menjadi tugas utama (core business) belum

mendapatkan porsi dan alokasi yang memadai. Pengembangan

kompetensi bidang teknis masih diprioritaskan pada kegiatan bimbingan

teknis dan sosialisasi yang dilakukan oleh unit jabatan pimpinan madya

yang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan

evaluasi kurang terkoordinasi.

c. Kelompok sasaran diklat pengembangan kompetensi belum didasarkan

pada seleksi peserta yang terbuka atas motivasi PNS namun cenderung

atas perintah pimpinan.


d. Program pengembangan kompetensi ASN/PNS belum sepenuhnya

menjadi prioritas. Hal ini ditunjukan oleh adanya politik anggaran dimana

alokasi pembiayaan untuk diklat pengembangan kompetensi ASN/PNS

masih sangat terbatas dan proporsinya masih sangat kecil bila

dibandingkan dengan alokasi anggaran pembangunan. Kondisi ini tentu

sangat berpengaruh pada tingkat pencapaian pembentukan ASN/PNS

yang kompeten dan profesional.

e. Saat ini, program pengembangan kompetensi ASN/PNS di lingkungan

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi belum tersusun dalam sebuah

road map (peta jalan) pengembangan kompetensi ASN/PNS yang menjadi

acuan bagi seluruh stakeholders terkait di dalam perancangan

pengembangan kompetensi pegawainya.

2. Isu Bidang Pengorganisasian

Pengembangan kompetensi ASN/PNS merupakan tanggung jawab

Bersama sehingga seluruh jajaran unit struktur jabatan pimpinan madya di

lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dituntut untuk berperan

serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, dan

pemantauan dan evaluasi program pengembangan kompetensi pegawainya.

Beberapa masalah dan isu terkait dengan pengorganisasian pengembangan

kompetensi ASN/PNS antara lain:

a. Masing-masing unit struktur jabatan pimpinan madya dan/atau jabatan

pimpinan pertama melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi

melalui bimbingan teknis dan/atau sosialisasi yang tidak terkoordinasi

dengan Pusat Pengembangan Kompetensi ASN/PNS sehingga evaluasi

atas hasil dan manfaat pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilakukan.

b. Belum tersedianya peraturan yang menjadi acuan bagi seluruh stakeholder

di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang mengatur

tentang prosedur perencanaan, penganggaran, pengorganisasian,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan

kompetensi ASN/PNS.


3. Isu Bidang Pelaksanaan Diklat Pengembangan Kompetensi ASN/PNS

Prinsip dasar suksesnya pengembangan kompetensi ASN/PNS terletak

pada pelaksanaan pelatihan. Dalam penyelenggaraan pelatihan masih ditemui

beberapa masalah dan isu antara lain:

a. Pelaksanaan pelatihan belum sepenuhnya memberikan materi/bahan ajar

pengembangan kompetensi yang dibutuhkan peserta sebagai bekal

pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya.

b. Pelayanan penyelenggaraan diklat baik pada tahap persiapan,

pelaksanaan pembelajaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan diklat

belum sepenuhnya memenuhi standar penyelenggaraan yang bermutu dan

memuaskan. Kondisi ini terjadi karena terbatasnya fasilitas sarana dan

prasarana yang dimiliki oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan ASN.

c. Pusat pengembangan kompetensi belum memiliki sistem tata kelola

penyelenggaraan yang menjadi standar acuan yang harus dipahami oleh

seluruh penyelenggara diklat mapan yang menjadi dasa.

d. Pusdiklat belum memiliki sertifikat akreditasi untuk penyelenggaraan

pelatihan pengembangan kompetensi manajerial sehingga dalam

pelaksanaanya harus mendapatkan penjaminan mutu dari Lembaga

Administrasi Negara (LAN).

4. Isu Bidang Pemantauan dan Evaluasi

Bahwa penyelenggaraan pelatihan ditujukan untuk mengembangkan

kompetensi pesertanya agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap

perilaku yang yang kompeten dan profesional sehingga untuk mendapatkan

umpan balik dari penyelenggaraan pelatihan wajib dilakukan pemantauan dan

evaluasi. Hasil pemantauan dan evaluasi dijadikan dasar untuk mengetahui

sejauh mana manfaat pelatihan dapat memberikan peningkatan pada aspek

kompetensi manajerial, teknis, sosio kultural, integritas, dan moralitas peserta.

Selain pemantauan dan evaluasi kepada peserta, juga dilakukan evaluasi pada

penyelenggara dan widyaiswara.

Dalam aspek pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan

masih ditemui beberapa masalah dimana sampai saat ini, Pusdiklat belum

memiliki sistem dan standar evaluasi yang dijadikan sebagai dasar untuk


menilai secara benar, jujur dan adil atas pelaksanaan diklat baik diklat

pengembangan kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosio

kultural, integritas, dan moralitas.


BAB III

PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan ASN Kementerian

Desa, PDT, dan Transmigrasi tahun 2020-2024 merupakan rencana jangka

menengah yang bersifat menyeluruh untuk memberikan rumusan arah organisasi

Pusdiklat dan prosedur pengelolaan dan pengalokasian sumberdaya untuk

mencapai tujuan pengembangan kompetensi ASN selama jangka waktu 4 (empat)

tahun dalam berbagai analisis kemungkinan keadaan lingkungan. Dengan

demikian, perencanaan strategis merupakan proses perumusan visi, misi, tujuan

dan sasaran, penentuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang

diperlukan dan akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi Pusdiklat

ASN dan sekaligus merumuskan perkiraan jumlah sumberdaya yang akan

dilakukan pada setiap program dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Penyusunan perencanaan strategis harus disusun dengan cermat dan teliti,

karena perencanaan strategis merupakan perencanaan yang memiliki cakupan

yang luas dan bersifat menyeluruh. Perencanaan strategis memegang peranan

yang sangat penting mengingat keberadaannya akan dijadikan dasar untuk

membangun sistem kerja organisasi, konsistensi dalam pembuatan perencanaan

operasional tahunan, dan evaluasi kinerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

A. Visi

Visi merupakan impian dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pusat

Pendidikan dan Pelatihan ASN pada kurun waktu 2020-2024 dalam

pengembangan kompetensi ASN/PNS. Rumusan Visi Pusdiklat 2020-2024

adalah :

“MENJADI PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN YANG

UNGGUL DAN KOMPETITIF“


Pusat : bermakna tempat diselenggarakannya pelatihan

pengembangan kompetensi.

Pengembangan : bermakna pelatihan yang bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan ASN/PNS sesuai dengan

kebutuhan pekerjaan atau jabatan.

Kompetensi : bermakna kecakapan atau kemampuan ASN meliputi

pengetahuan, keterampilan, dan

sikap/perilaku(knowledge, skill, dan attitude) dalam

melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan

jabatan yang disandangnya.

ASN : bermakna pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dan

lembaga mitra baik di tingkat pusat maupun daerah.

Unggul : bermakna ahli dan profesional dalam

mengembangkan kompetensi manajerial, teknis,

sosio kultural, etika, dan integritas ASN.

Kompetitif : bermakna mampu dan berdaya saing dalam mutu

dan prestasi dengan lembaga diklat lain.

Berdasarkan makna dari kata-kata dalam rumusan Visi di atas, maka

secara keseluruhan Visi tersebut bermakna “sebagai penyelenggara

pelatihan yang profesional, dan memiliki daya saing dalam peningkatan

kompetensi di bidang manajerial, fungsional, teknis (substansi dan

administrasi), sosio kultural, etika, dan integritas ASN Kementerian Desa,

PDT, dan Transmigrasi dan lembaga mitra baik di tingkat pusat maupun

daerah“.

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka Pusat Pendidikan dan

Pelatihan ASN menjabarkannya dalam Misi yang merupakan langkah-langkah

atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan standar mutudiklat pengembangan kompetensi;

2. Menyediakan dan mengembangkan sistem pengelolaan pelatihan; dan


3. Meningkatkan kerjasama dan sinergitas dalam pengembangan kompetensi

ASN.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis dari rumusan visi dan misi tersebut di atas adalah

meningkatkan kemampuan Pusdiklat ASN dalam mendukung

pengembangan kompetensi manajerial, teknis, sosio kultural, etika, dan

integritas ASN di lingkungan Kementerian desa, PDT, dan Transmigrasi demi

terwujudnya aparatur negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika

profesi, bebas intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Sedang sasaran

strategis yang dingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya mutu isi pengembangan kompetensi yang meliputi

kurikulum, silabus, dan isi modul pengembangan kompetensi manajerial,

teknis, sosio kultural, etika, dan integritas;

2. Meningkatnya mutu proses pendidikan dan pelatihan pengembangan

kompetensi yang meliputi metode, media, dan alat bantu pembelajaran;

3. Meningkatnya mutu, jumlah, dan kapasitas Widyaiswara dan tenaga

penyelenggara kediklatan;

4. Meningkatnya mutu sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat antara

lain asrama, ruang kelas, ruang diskusi, perpustakaan, dan sarana

penunjang pembelajaran lainnya;

5. Meningkatnya mutu pelayanan penyelenggaraan kediklatan;

6. Meningkatnya mutu penilaian hasil pendidikan dan pelatihan;

7. Meningkatnya mutu kompetensi peserta pendidikan dan pelatihan;

8. Meningkatnya jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan

pengembangan kompetensi ASN;

9. Tersedianya sistem analisis kebutuhan pelatihan (training need

assessment);

10. Tersedianya standar operasional dan prosedur (SOP) penyelenggaraan

pelatihan pengembangan kompetensi ASN yang meliputi seleksi peserta,

pelaksanaan diklat, pemantauan, dan evaluasi; dan

11. Terbangunnya kesepahaman, kesepakatan, dan kerjasama antar

stakeholder dalam penyelenggaraan diklat pengembangan kompetensi

ASN.


BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional, memiliki dan

memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi yang telah disepakati, etika profesi,

bebas intervensi politik, dan bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme

(KKN), maka sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dan

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Pengembangan Kompetensi ASN, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor

10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, maka

arah kebijakan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kementerian Desa,

PDT, dan Transmigrasi adalah mendorong terwujudnya ASN yang memiliki

kompetensi manajerial, teknis, dan sosio kultural sesuai dengan tugas dan fungsi

jabatannya.

Berdasarkan pada arah kebijakan tersebut di atas, maka Pusdiklat ASN

setelah merumuskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan pada bab

sebelumnya, maka kebijakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan kurun waktu 2020-

2024 diarahkan pada:

1. Peningkatan standar mutupelatihan,

2. Peningkatan relevansi pelatihan dengan kebutuhan kompetensi jabatan,

3. Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pelatihan,

4. Peningkatan kerjasama pelatihan pengembangan kompetensi.

B. Strategi

Berdasarkan arah kebijakan di atas, maka perlu dilakukan penyusunan

strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang diawali dengan melakukan analisis

kondisi lingkungan strategis yang terdiri dari analisis internal dan eksternal secara

cermat dan teliti terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian

tujuan organisasi. Analisis internal merupakan analisis yang dilakukan untuk

mengetahui faktor-faktor yang merupakan kekuatan (strengths) dan kelemahan

(weaknesses) pusdiklat, sedang analisis eksternal merupakan analisis gambaran


kondisi lingkungan di luar unit kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan ASN yang

merupakan peluang (opportunities) dan tantangan / ancaman (threats) yang dapat

berpangaruh pada pencapaian tujuan pengembangan kompetensi ASN.

Hasil analisis kondisi internal dan eksternal selanjutnya digunakan untuk

merumuskan strategi-strategi yang akan diambil dalam upaya pengembangan

kompetensi ASN untuk kurun waktu 2019-2024 yang selanjutnya digunakan

sebagai dasar merumuskan program dan kegiatan operasional yang akan

dilaksanakan sebagai tahapan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pusdiklat.

1. Analisis Kondisi Internal

Berdasarkan data dan informasi sebagaimana diuraikan dalam

gambaran umum, maka untuk mencapai tujuan meningkatkan kemampuan

pusdiklat dalam mendukungan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dapat diidentifikasi berbagai

sumberdaya Pusdiklat yang merupakan faktor kekuatan dan kelemahan

organisasi sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strengths)

1) Pusdiklat merupakan unit organisasi yang memiliki mandat untuk

melaksanakan tugas pelatihan bagi pegawai ASN di lingkungan


2) Pusdiklat telah memiliki beberapa jenis kurikulum, silabus, dan modul

untuk menunjang pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial

dan teknis.

3) Pusdiklat memiliki 17 orang widyaiswara utama (9 orang), madya (5

orang), dan muda (3 orang) dengan latar belakang dan jenjang

pendidikan (S2) yang bervariasi serta memiliki pengalaman kerja di

berbagai bidang jabatan struktural dan fungsional yang telah memiliki

sertifikasi dari LAN.

4) Pusdiklat memiliki sumberdaya manusia sebanyak 33 orang PNS (24

orang bersertifikat MOT dan 7 orang bersertifikat TOC) dan 34 orang

tenaga PPNPNyang telah diberikan bimbingan teknis (TOC) dan siap

mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN baik

bidang administratif maupun teknis pelaksanaan diklat.

5) Pusdiklat telah memiliki sarana dan prasarana penunjang

penyelenggaraan diklat yang layak berupa ruang kelas, asrama, ruang


diskusi, ruang makan, prasarana ibadah, arena parkir, dan pendukung

kegiatan belajar dan berlatih klasikal.

6) Pusdiklat telah membangun kerjasama dengan beberapa unit kerja di

lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam

penyelanggaraan diklat teknis dan/atau diklat dasar bagi calon PNS.

7) Pusdiklat telah membangun kemitraan dengan beberapa lembaga

pemerintahan dan lembaga diklat dalam pelaksanaan kegiatan diklat

khususnya bidang pengembangan kompetensi manajerial.

8) Pusdiklat telah memiliki akreditasi untuk penyelenggaraan diklat teknis

dan fungsional serta memiliki kewenangan dalam mengakreditasi

seluruh lembaga diklat yang bergerak di bidang desa, pembangunan

daerah tertinggal, dan transmigrasi.

9) Pegawai di lingkungan Pusdiklat memiliki komitmen yang tinggi untuk

melaksanakan nilai-nilai dasar organisasi Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi yaitu akuntabel, professional, integritas, dan

kebersamaan.

b. Kelemahan (Weaknesses)

1) Sebagian mandat dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi

ASN belum bisa dilaksanakan oleh Pusdiklat karena terbatasnya

informasi tentang kebutuhan jenis pelatihan teknis yang dibutuhkan

untuk pemenuhan kompetensi jabatan di lingkungan Kementerian

Desa, PDT, dan Transmigrasi.

2) Pusdiklat belum memiliki variasi kurikulum, silabus, dan modul yang

cukup untuk menunjang kebutuhan pelaksanaan pelatihan

pengembangan kompetensi teknis baik administratif dan substantif,

dan kompetensi sosio kultural, etika dan integritas sesuai kebutuhan

ASN yang tersebar di berbagai bidang teknis.

3) Belum adanya penerapan pembidangan kompetensi widyaiswara untuk

menunjang penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional.

4) Dalam kurun waktu lima tahun ke depan sarana dan prasarana

penyelenggaraan diklat kurang memadai.

5) Pusdiklat belum memiliki prasarana dan sarana penyelenggaraan diklat

berbasis teknologi informasi dan komunikasi (e-training).


6) Sistem tatakelola diklat belum sepenuhnya mengacu standar mutu

pengelolaan diklat.

7) Pusdiklat belum memiliki berbagai standar operasional prosedur untuk

penyelenggaraan diklat pengembangan kompetensi yang bermutu.

8) Kompetensi pengelola diklat belum dikembangkan kapasitasnya

secara kontinyu/berkelanjutan.

9) Pusdiklat belum optimal dalam meningkatkan cakupan jumlah peserta

dan variasi diklat untuk memenuhi kebutuhan pengembangan

kompetensi yang menjadi hak seluruh ASN di lingkungan Kementerian

Desa, PDT, dan Transmigrasi serta mitra lembaga pemerintah di

tingkat daerah.

2. Analisis Kondisi Eksternal

Untuk memahami apa yang terjadi pada kondisi lingkungan eksternal

Pusdiklat ASN baik yang mencakup bidang social, politik, ekonomi, lingkungan,

teknologi, maka dilakukan analisis kondisi eksternal dengan tujuan untuk

mengetahui peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang akan dihadapi

Pusdiklat di masa mendatang. Berkaitan dengan analisis kondisi eksternal dapat

diidentifikasi beberapa peluang dan acaman bagi Pusdiklat ASN sebagai berikut:

a. Peluang (Opportunities)

1) Penerapan pembinaan karier pegawai berbasis system merit telah

menempatkan ASN memiliki hak untuk mendapatkan diklat

pengembangan kompetensi sehingga memberikan peluang untuk

pelaksanaan berbagai jenis diklat pengembangan kompetensi

manajerial, teknis, sosio kultural, etika dan integritas.

2) Luasnya spektrum tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa, PDT,

dan Transmigrasi memberikan peluang untuk mengembangkan

berbagai jenis diklat teknis administratif dan substantif.

3) Kebijakan pembangunan nasional yang menekankan pada upaya

peningkatan kualitas sumber daya manusia memberikan peluang bagi

pengembangan kompetensi ASN.


4) Kebijakan pengembangan kapasitas pendamping desa dalam

mengemban tugas pemberdayaan masyarakat dan perencanaan

pembangunan desa masih memerlukan berbagi jenis diklat teknis.

5) Meningkatnya jumlah alokasi dana desa dari pemerintah pusat dan

alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah daerah memberikan peluang

untuk mendorong diklat pengembangan kompetensi teknis

(administratif dan substantif) bagi PNS yang bertugas memfasilitasi

dan/atau mendampingi perangkat pemerintah desa dalam

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan

dana desa.

6) Meningkatnya jumlah pengadaan/rekruitmen calon Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

memberikan peluang untuk melakukan kegiatan kerjasama

pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

7) Meningkatnya jumlah PNS baru dan PNS yang memasuki masa usia

pensiun menuntut organisasi Kementerian melakukan promosi

dan/atau mutasi jabatan sehingga memberikan peluang untuk

penyelenggaraan diklat pengembangan kompetensi manajerial dan

teknis.

8) Banyaknya keberadaan lembaga diklat pemerintah dan swasta yang

berpengalaman dan bermutu baik di tingkat pusat dan/atau daerah

memberikan peluang bagi pusdiklat untuk melakukan kerjasama dalam

penyelenggaraan diklat pengembangan kompetensi ASN.

9) Tersedianya lembaga donor dan/atau dunia usaha yang memiliki

kepedulian dalam pengembangan kompetensi ASN memberikan

peluang bagi pusdiklat ASN untuk membangun kerjasama pembiayaan

diklat pengembangan kompetensi ASN.

10) Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini

telah memberikan peluang bagi pusdiklat untuk mengembangkan dilkat

pengembangan kompetensi berbasis TIK (e-training).


b. Ancaman / Tantangan (Threats)

1) Kebijakan anggaran yang cenderung belum memberikan prioritas pada

pentingnya program diklat pengembangan kompetensi ASN

memberiikan ancaman/tantangan bagi Pusdiklat dalam upaya

mengembangkan variasi dan jenis diklat yang dibutuhkan untuk

pengembangan kompetensi ASN Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi.

2) Adanya kecenderungan pihak pengguna ASN (unit kerja jabatan

pimpinan madya) menyelenggarakan berbagai kegiatan

pengembangan kompetensi ASN tanpa koordinasi dan kerjasama

dengan pusdiklat memberikan ancaman pada terwujudnya penjaminan

mutu pelaksanaan diklat khususnya dalam pemantauan dan evaluasi

pasca diklat.

3) Adanya kecenderungan pihak unit kerja jabatan pimpinan

madya/pratama yang melakukan kerjasama kegiatan pengembangan

kompetensi ASN dengan pihak perguruan tinggi dan lembaga diklat

swasta memberikan ancaman atau hambatan bagi pusdiklat dalam

upaya meningkatkan mutu dan kemampuan menyelenggarakan

pelatihan pengembangan kompetensi.

4) Kurangnya minat ASN sejak awal untuk menjadi widyaiswara di

lingkungan Pusdiklat memberikan ancaman/tantangan bagi pusdiklat

dalam pengembangan kapasitas dan jumlah widyaiswara sesuai

dengan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN.

Berdasarkan hasil analisis internal berupa kekuatan (strengths), dan kelemahan

(weaknesses), dan analisis kondisi eksternal berupa peluang (opportunities), dan

ancaman/tantangan (threats), maka disusunlah strategi melalui analisis SWOT.

Ada 4 buah strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan

pengembangan kompetensi ASN yaitu:

1. Strategi SO yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk

memanfaatkan/meraih/mendapatkan faktor peluang yang ada.

2. Strategi ST yaitu strategi dengan menggunakan faktor kekuatan yang dimiliki

untuk meminimalkan/mengantisipasi ancaman/tantangan yang ada.


3. Strategi WO yaitu strategi mengurangi atau menghilangkan faktor kelemahan

agar peluang dapat diraih, dan

4. Strategi WT yaitu strategi mencegah kelemahan agar tidak membuat

pusdiklat menjadi lemah menghadapi ancaman.

B1. Strategi SO

Kekuatan (Strengths) Peluang (Opportunities)

1. Pusdiklat merupakan unit organisasi

yang miliki mandat untuk

melaksanakan tugas pendidikan dan

pelatihan bagi pegawai ASN di

lingkungan Kementerian Desa, PDT,

dan Transmigrasi.

1. Penerapan pembinaan karier pegawai

berbasis sistem merit telah

menempatkan ASN memiliki hak

untuk mendapatkan diklat

pengembangan kompetensi sehingga

memberikan peluang untuk

pelaksanaan berbagai jenis diklat

pengembangan kompetensi

manajerial, teknis, sosio kultural,

integritas, dan moralitas.

2. Pusdiklat telah memiliki beberapa jenis

kurikulum, silabus, dan modul untuk

menunjang pelaksanaan

pengembangan kompetensi manajerial

dan teknis.

2. Luasnya spektrum tugas pokok dan

fungsi Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi memberikan peluang

untuk mengembangkan berbagai jenis

diklat teknis administratif dan

substantif.

3. Pusdiklat memiliki 17 orang

widyaiswara utama (9 orang), madya (5

orang), dan muda (3 orang) dengan

latar belakang dan jenjang pendidikan

(S2) yang bervariasi serta memiliki

pengalaman kerja di berbagai bidang

jabatan structural dan fungsional

dengan 11 orang diantaranya telah

memiliki sertifikasi TOF dan Aneka.

3. Secara politis, pembangunan nasional

ke depan ditekankan pada upaya

peningkatan kualitas sumber daya

manusia memberikan peluang untuk

mendapatkan peningkatan alokasi

anggaran pengembangan kompetensi

ASN.


4. Pusdiklat memiliki sumberdaya

manusia sebanyak 17 orang PNS (9

orang bersertifikat MOT dan 7 orang

bersertifikat TOC) dan 33 orang tenaga

kontrak yang siap mendukung

penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan ASN baik bidang administratif

maupun teknis pelaksanaan diklat.

4. Masih tingginya angka kemiskinan di

wilayah desa, daerah tertinggal, dan

transmigrasi memberikan peluang

untuk mengembangkan diklat yang

berorientasi pada peningkatan

kompetensi ASN (fasilitator) yang

mendapatkan tugas pemberdayaan

masyarakat dan pembangunan desa.

5. Pusdiklat telah memiliki sarana dan

prasarana penunjang penyelenggaraan

diklat yang relative masih layak berupa

ruang kelas, asrama, ruang diskusi,

ruang makan, prasarana ibadah, arena

parkir, dan pendukung kegiatan belajar

dan berlatih klasikal.

5. Meningkatnya jumlah alokasi dana

desa dari pemerintah pusat dan

alokasi dana desa (ADD) dari

pemerintah memberikan peluang

untuk mendorong diklat

pengembangan kompetensi teknis

bagi PNS yang bertugas memfasilitasi

dan/atau mendampingi perangkat

pemerintah desa dalam perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan

evaluasi penggunaan dana desa.

6. Pusdiklat selalu mendapat alokasi

anggaran untuk kegiatan operasional

penyelenggaraan diklat pengembangan

kompetensi ASN bidang manajerial dan

teknis.

6. Meningkatnya jumlah

pengadaan/rekruitmen calon pegawai

negeri sipil di lingkungan Kementerian

Desa, PDT, dan Transmigrasi


melakukan kegiatan kerjasama

pelaksanaan diklat dasar calon

pegawai negeri sipil.

7. Pusdiklat telah membangun kerjasama

dengan beberapa unit kerja di


dan Transmigrasi dalam

penyelanggaraan diklat teknis dan/atau

diklat dasar bagi calon PNS.

7. Meningkatnya jumlah PNS baru dan

PNS yang memasuki masa usia

pensiun menuntut organisasi

Kementerian melakukan promosi

dan/atau mutasi jabatan sehingga


penyelenggaraan diklat


manajerial dan teknis.


8. Pusdiklat telah membangun kemitraan

dengan beberapa lembaga

pemerintahan dan lembaga diklat

dalam pelaksanaan kegiatan diklat

khususnya bidang pengembangan

kompetensi manajerial dan teknis.

8. Banyaknya keberadaan lembaga

diklat pemerintah dan swasta yang

berpengalaman dan bermutu baik di

tingkat pusat dan/atau daerah

memberikan peluang bagi pusdiklat

untuk melakukan kerjasama dalam



9. Pegawai di lingkungan Pusdiklat

memiliki komitmen yang tinggi untuk

melaksanakan nilai-nilai dasar

organisasi Kementerian Desa, PDT,

dan Transmigrasi yaitu akuntabel,

professional, integritas, dan

kebersamaan.

9. Tersedianya lembaga donor dan/atau

dunia usaha yang memiliki kepedulian

dalam pengembangan kompetensi

ASN memberikan peluang bagi

pusdiklat ASN untuk membangun

kerjasama pembiayaan diklat


10

.

Pesatnya perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi saat ini

telah memberikan peluang bagi

pusdiklat untuk mengembangkan

dilkat pengembangan kompetensi

berbasis TIK (e-learning)

STRATEGI

1. Peningkatan mutu widyaiswara

2. Diversifikasi diklat pengembangan kompetensi teknis

3. Peningkatan penjaminan mutu pusdiklat (LAN, BNSP)

4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan diklat

pengembangan kompetensi ASN

5. Perbaikan skema alokasi anggaran pembangunan dan diklat



B2. Strategi ST

Kekuatan (strengths) Ancaman / Tantangan (threats)

1. Pusdiklat merupakan unit organisasi

yang miliki mandat untuk

melaksanakan tugas pendidikan dan

pelatihan bagi pegawai ASN di


dan Transmigrasi.

1. Politik anggaran yang cenderung

belum memberikan prioritas pada

pentingnya program diklat


memberiikan ancaman / tantangan

bagi Pusdiklat dalam upaya

mengembangkan variasi dan jenis

diklat yang dibutuhkan untuk


Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi.

2. Pusdiklat telah memiliki beberapa jenis

kurikulum, silabus, dan modul untuk

menunjang pelaksanaan


dan teknis.

2. Adanya kecenderungan pihak

pengguna ASN (unit kerja jabatan

pimpinan madya) menyelenggarakan

berbagai kegiatan pengembangan

kompetensi ASN tanpa koordinasi

dan kerjasama dengan pusdiklat

memberikan ancaman pada

terwujudnya penjaminan mutu

pelaksanaan diklat khususnya dalam

pemantauan dan evaluasi paska

diklat.

3. Pusdiklat memiliki 17 orang

widyaiswara utama (9 orang), madya

(5 orang), dan muda (3 orang) dengan

latar belakang dan jenjang pendidikan

(S2) yang bervariasi serta memiliki

pengalaman kerja di berbagai bidang

jabatan structural dan fungsional

dengan 11 orang diantaranya telah

memiliki sertifikasi TOF dan Aneka.

3. Adanya kecenderungan pihak unit

kerja jabatan pimpinan

madya/pratama yang melakukan

kerjasama kegiatan pengembangan

kompetensi ASN dengan pihak

perguruan tinggi dan lembaga diklat

swasta memberikan ancaman atau

hambatan bagi pusdiklat dalam upaya

meningkatkan mutu dan kemampuan

menyelenggarakan diklat



4. Pusdiklat memiliki sumberdaya

manusia sebanyak 17 orang PNS (9

orang bersertifikat MOT dan 7 orang

bersertifikat TOC) dan 33 orang

tenaga kontrak yang siap mendukung

penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan ASN baik bidang

administratif maupun teknis

pelaksanaan diklat.

4. Kurangnya minat ASN sejak awal

untuk menjadi widyaiswara di

lingkungan Pusdiklat memberikan

ancaman / tantangan bagi pusdiklat

dalam pengembangan kapasitas dan

jumlah widyaiswara sesuai dengan

kebutuhan pengembangan

kompetensi ASN.

5. Pusdiklat telah memiliki sarana dan

prasarana penunjang

penyelenggaraan diklat yang relative

masih layak berupa ruang kelas,

asrama, ruang diskusi, ruang makan,

prasarana ibadah, arena parkir, dan

pendukung kegiatan belajar dan

berlatih klasikal.

6. Pusdiklat selalu mendapat alokasi

anggaran untuk kegiatan operasional



bidang manajerial dan teknis.

7. Pusdiklat telah membangun kerjasama

dengan beberapa unit kerja di


dan Transmigrasi dalam

penyelanggaraan diklat teknis

dan/atau diklat dasar bagi calon PNS.

8. Pusdiklat telah membangun kemitraan

dengan beberapa lembaga

pemerintahan dan lembaga diklat

dalam pelaksanaan kegiatan diklat

khususnya bidang pengembangan

kompetensi manajerial dan teknis.


9. Pegawai di lingkungan Pusdiklat

memiliki komitmen yang tinggi untuk

melaksanakan nilai-nilai dasar

organisasi Kementerian Desa, PDT,

dan Transmigrasi yaitu akuntabel,

professional, integritas, dan

kebersamaan.

STRATEGI



2. Perbaikan skema alokasi anggaran diklat pengembangan

kompetensi

B3. Strategi WO

Kelemahan (weaknesses) Peluang (opportunities)

1. Sebagian mandat dalam

penyelenggaraan pengembangan

kompetensi ASN belum bisa

dilaksanakan oleh Pusdiklat karena

terbatasnya informasi tentang

kebutuhan jenis pelatihan teknis yang

dibutuhkan untuk pemenuhan

kompetensi jabatan di lingkungan


Transmigrasi.

1. Penerapan pembinaan karier pegawai

berbasis system merit telah

menempatkan ASN memiliki hak untuk

mendapatkan diklat pengembangan

kompetensi sehingga memberikan

peluang untuk pelaksanaan berbagai

jenis diklat pengembangan kompetensi

manajerial, teknis, sosio kultural,

integritas, dan moralitas.

2. Pusdiklat belum memiliki variasi

kurikulum, silabus, dan modul yang

cukup untuk menunjang kebutuhan

pelaksanaan pelatihan


baik administratif dan substantif, dan

kompetensi sosio kultual, integritas,

dan moralitas sesuai kebutuhan ASN

yang tersebar di berbagai bidang

teknis.

2. Luasnya spektrum tugas pokok dan

fungsi Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi memberikan peluang

untuk mengembangkan berbagai jenis

diklat teknis administratif dan

substantif.


3. Pada periode 2019-2024, sebagian

tenaga widyaiswara sebanyak 6

(enam) orang dan tenaga pendukung

sebanyak 3 (tiga) orang akan

memasuki usia pensiun.

3. Secara politis, pembangunan nasional

ke depan ditekankan pada upaya

peningkatan kualitas sumber daya

manusia memberikan peluang untuk

mendapatkan peningkatan alokasi

anggaran pengembangan kompetensi

ASN.

4. Belum adanya penerapan spesialisasi

keahlian widyaiswara berbasis

kepemilikan sertifikasi

4. Masih tingginya angka kemiskinan di

wilayah desa, daerah tertinggal, dan

transmigrasi memberikan peluang

untuk mengembangkan diklat yang

berorientasi pada peningkatan

kompetensi ASN (fasilitator) yang

mendapatkan tugas pemberdayaan

masyarakat dan pembangunan desa.

5. Sebagian besar sarana dan

prasarana dalam kondisi yang relative

kurang layak untuk dipertahankan

sampai 5 tahun ke depan.

5. Meningkatnya jumlah alokasi dana

desa dari pemerintah pusat dan

alokasi dana desa (ADD) dari

pemerintah memberikan peluang untuk

mendorong diklat pengembangan

kompetensi teknis bagi PNS yang

bertugas memfasilitasi dan/atau

mendampingi perangkat pemerintah

desa dalam perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan

evaluasi penggunaan dana desa.

6. Pusdiklat belum memiliki prasarana

dan sarana pengembangan kapasitas

sumberdaya manusia dan

penyelenggaraan diklat berbasis

teknologi informasi dan komunikasi

(e-training)

6. Meningkatnya jumlah

pengadaan/rekruitmen calon pegawai

negeri sipil di lingkungan Kementerian

Desa, PDT, dan Transmigrasi

memberikan peluang untuk melakukan

kegiatan kerjasama pelaksanaan diklat

dasar calon pegawai negeri sipil.


7. Pusdiklat belum memiliki pengaturan

system tatakelola penyelenggaraan

diklat yang menjadi acuan standar

bagi terwujudnya mutu


pengembangan kompetensi yang

meliputi bidang TNA, seleksi peserta,

persiapan, pelaksanaan, pemantauan

pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan,

dan evaluasi paska diklat.

7. Meningkatnya jumlah PNS baru dan

PNS yang memasuki masa usia

pensiun menuntut organisasi

Kementerian melakukan promosi

dan/atau mutasi jabatan sehingga




dan teknis.

8. Pusdiklat belum memiliki berbagai

standar operasional prosedur untuk



bermutu

8. Banyaknya keberadaan lembaga diklat

pemerintah dan swasta yang

berpengalaman dan bermutu baik di

tingkat pusat dan/atau daerah

membrikan peluang bagi pusdiklat

untuk melakukan kerjasama dalam



9. Pudiklat belum memiliki mitra

lembaga strategis yang dapat

diandalkan dalam meningkatkan

kapasitas dan mutu diklat


9. Tersedianya lembaga donor dan/atau

dunia usaha yang memiliki kepedulian

dalam pengembangan kompetensi

ASN memberikan peluang bagi

pusdiklat ASN untuk membangun

kerjasama pembiayaan diklat


10. Pusdiklat belum mampu

meningkatkan cakupan jumlah

peserta dan variasi diklat untuk

memenuhi kebutuhan pengembangan

kompetensi yang menjadi hak seluruh

ASN di lingkungan Kementerian

Desa, PDT, dan Transmigrasi serta

mitra lembaga pemerintah di tingkat

daerah.

10. Pesatnya perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi saat ini telah

memberikan peluang bagi pusdiklat

untuk mengembangkan dilkat

pengembangan kompetensi berbasis

TIK (e-learning)


STRATEGI

1. Penguatan dan pengembangan sistem tatakelola pusdiklat

2. Inisiasi penerapan system pembelajaran e-learning

B4. Strategi WT

Kelemahan (weaknesses) Ancaman/tantangan (threats)

1. Sebagian mandat dalam

penyelenggaraan pengembangan

kompetensi ASN belum bisa

dilaksanakan oleh Pusdiklat karena

terbatasnya informasi tentang

kebutuhan jenis pelatihan teknis yang

dibutuhkan untuk pemenuhan

kompetensi jabatan di lingkungan


Transmigrasi.

1. Politik anggaran yang cenderung belum

memberikan prioritas pada pentingnya

program diklat pengembangan

kompetensi ASN memberiikan

ancaman / tantangan bagi Pusdiklat

dalam upaya mengembangkan variasi

dan jenis diklat yang dibutuhkan untuk



Transmigrasi.

2. Pusdiklat belum memiliki variasi

kurikulum, silabus, dan modul yang

cukup untuk menunjang kebutuhan

pelaksanaan pelatihan


baik administratif dan substantif, dan

kompetensi sosio kultual, integritas,

dan moralitas sesuai kebutuhan ASN

yang tersebar di berbagai bidang

teknis.

2. Adanya kecenderungan pihak

pengguna ASN (unit kerja jabatan

pimpinan madya) menyelenggarakan

berbagai kegiatan pengembangan

kompetensi ASN tanpa koordinasi dan

kerjasama dengan pusdiklat

memberikan ancaman pada

terwujudnya penjaminan mutu

pelaksanaan diklat khususnya dalam

pemantauan dan evaluasi paska diklat.

3. Pada periode 2019-2024, sebagian

tenaga widyaiswara sebanyak 6

(enam) orang dan tenaga pendukung

sebanyak 3 (tiga) orang akan

memasuki usia pensiun.

3. Adanya kecenderungan pihak unit kerja

jabatan pimpinan madya/pratama yang

melakukan kerjasama kegiatan


dengan pihak perguruan tinggi dan

lembaga diklat swasta memberikan

ancaman atau hambatan bagi pusdiklat

dalam upaya meningkatkan mutu dan

kemampuan menyelenggarakan diklat



4. Belum adanya penerapan spesialisasi

widyaiswara berbasis kepemilikan

sertifikasi

4. Kurangnya minat ASN sejak awal untuk

menjadi widyaiswara di lingkungan

Pusdiklat memberikan ancaman /

tantangan bagi pusdiklat dalam

pengembangan kapasitas dan jumlah

widyaiswara sesuai dengan kebutuhan


5. Sebagian besar sarana dan prasarana

dalam kondisi yang relative kurang

layak untuk dipertahankan sampai 5

tahun ke depan.

6. Pusdiklat belum memiliki prasarana

dan sarana pengembangan kapasitas

sumberdaya manusia dan

penyelenggaraan diklat berbasis

teknologi informasi dan komunikasi (e-

training)

7. Pusdiklat belum memiliki pengaturan

system tatakelola penyelenggaraan

diklat yang menjadi acuan standar

bagi terwujudnya mutu



meliputi bidang TNA, seleksi peserta,

persiapan, pelaksanaan, pemantauan

pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan,

dan evaluasi paska diklat.

8. Pusdiklat belum memiliki berbagai

standar operasional prosedur untuk



bermutu


9. Pudiklat belum memiliki mitra lembaga

strategis yang dapat diandalkan dalam

meningkatkan kapasitas dan mutu

diklat pengembangan kompetensi

ASN

10. Pusdiklat belum mampu meningkatkan

cakupan jumlah peserta dan variasi

diklat untuk memenuhi kebutuhan


menjadi hak seluruh ASN di


dan Transmigrasi serta mitra lembaga

pemerintah di tingkat daerah.

STRATEGI

1. Penguatan dan pengembangan sistem tatakelola pusdiklat



Dari hasil analisis SWOT atas faktor-faktor yang berpengaruh baik yang

berasal dari kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal, untuk

pencapaian tujuan strategis yang ditetapkan maka ada beberapa pendekatan

strategi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Diversifikasi diklat pengembangan kompetensi teknis.

2. Peningkatan penjaminan mutu Pusdiklat.

3. Peningkatan jumlah dan mutu widyaiswara Pusdiklat.



5. Perbaikan skema alokasi anggaran pembangunan dan diklat pengembangan

kompetensi.

6. Penguatan dan pengembangan system tatakelola Pusdiklat.

7. Inisiasi penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan

komunikasi (e-Learning).


BAB V

PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang

akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber

daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan

kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang

harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan

merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk

dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Pusdiklat telah

menyusun berbagai program pengembangan kompetensi ASN untuk kurun waktu

2020-2024 yang kemudian dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang disusun

secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

A. Rencana Program

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang

telah ditetapkan. Dalam mendukung arah kebijakan, Pusdiklat telah menetapkan

rencana program untuk program lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan dan Pengembangan Diklat Kompetensi.

2. Program Peningkatan Penjaminan Mutu Diklat.

3. Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Diklat.

4. Program Pengembangan Sistem Tatakelola Kediklatan.

5. Program Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Kediklatan.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kediklatan.

7. Program Pengembangan Pembelajaran E-Training.

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan dalam unit

kerja. Dalam kurun waktu 2020-2024, Pusdiklat merencanaka berbagai kegiatan

utama yaitu:


1. Program Penyelenggaraan dan Pengembangan Diklat Kompetensi

a. Penyelenggaraan Diklat Manajerial Pim IV dan Pim III.

b. Penyelenggaraan Diklat Teknis Administrasi Keuangan.

c. Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan BMN.

d. Penyelenggaraan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa.

e. Penyelenggaraan Diklat Legal drafting.

f. Penyelenggaraan Diklat Teknis Penyusunan TOR Kegiatan.

g. Penyelenggaraan Diklat Penyusunan Rencana Anggaran dan

Kegiatan.

h. Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengembangan Produk Unggulan

Sektor Pertanian.

i. Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengembangan Produk Unggulan

Sektor Perkebunan.

j. Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengembangan Produk Unggulan

Sektor Peternakan dan Perikanan.

k. Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengembangan Produk Unggulan

Sektor Pariwisata.

l. Penyelenggaraan Diklat Fungsional PSM.

m. Penyelenggaraan Diklat Fungsional Pendamping Desa.

n. Penyusunan Kurikulum, Silabus, dan Modul Diklat Teknis Administratif.

o. Penyusunan Kurikulum, Silabus, dan Modul Diklat Teknis Substantif.

p. Penyusunan Kurikulum, Silabus, dan Modul Diklat Fungsional.

2. Program Peningkatan Penjaminan Mutu Diklat

a. Penjaminan Mutu Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial.

b. Penjaminan Mutu Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis.

c. Penjaminan Mutu Diklat Pengembangan Kompetensi Tenaga

Fungsional.

3. Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Diklat

a. Peningkatan Kapasitas Widyaiswara

- Seminar

- Workshop

- Pelatihan

- Orasi Ilmiah

- Penulisan karya ilmiah


- Penulisan buku

b. Peningkatan Kapasitas Pengelola Diklat

- Pelatihan

- Sosialisasi Sistem Tatakelola

4. Program Pengembangan Sistem Tatakelola Kediklatan

a. Pengembangan Sistem Perencanaan Kediklatan

b. Pengembangan Sistem Pelaksanaan Diklat

c. Pengembangan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Diklat

d. Pengembangan Sistem Penilaian Kebutuhan Diklat

5. Program Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Kediklatan

a. Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Kediklatan

b. Peningkatan Kerjasama Kediklatan

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kediklatan

a. Rehabilitasi gedung ruang kelas, asrama, ruang pertemuan, dan ruang

makan

b. Pengadaan sarana pendukung ruang kelas, ruang belajar, ruang

pertemuan, dan ruang makan

7. Program Pengembangan Diklat E-Learning

a. Pengadaan sarana TIK penunjang pengembangan diklat e-learning

b. Pengadaan aplikasi pelatihan pengembangan kompetensi berbasis TIK

C. Indikator Kinerja

1. Jumlah penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan pendidikan dan

pelatihan pegawai ASN di Bidang Desa, PDT dan Transmigrasi.

2. Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kegiatan diklat pegawai ASN di

bidang desa, PDT dan Transmigrasi.

3. Jumlah dokumen koordinasi, kerjasama, pengendalian, monitoring, evaluasi

dan pelapora kegiatan pusdiklat pegawai ASN.

4. Jumlah bulan pelayanan teknis diklat pegawai ASN.

D. Sasaran Kegiatan

1. Terselenggaranya penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan diklat

pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi.


2. Terselenggaranya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN (Diklat

Pegawai ASN) di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi.

3. Terselenggaranya koordinasi kerjasama, pengendalian, monitoring, evaluasi

dan pelaporan kegiatan Pusdiklat Pegawai ASN.

4. Terselenggaranya pelayanan teknis dalam pendidikan dan pelatihan pegawai

ASN (Diklat Pegawai ASN) di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi.


E. Rencana Kegiatan Pusat Diklat Pegawai ASN Tahun 2020-2024

RENCANA KEGIATAN PUSAT DIKLAT PEGAWAI ASN TAHUN 2020-2024

NO JENIS/NAMA KEGIATAN

TAHUN PELAKSANAAN

2020 2021 2022 2023 2024

A. PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA/FISIK

1 Revitalisasi Ruang Kelas/Kantor/Diskusi

2 Revitalisasi Ruang Makan/Kelas/Diskusi

3 Revilatisasi Tempat Ibadah

4 Pembuatan Sumur Resapan

5 Pengadaan Perlengkapan Kelas/Diskusi dan Ruang Makan

6 Pengadaan Perlengkapan Tempat Ibadah

7 Revitalisasi Ruang Tunggu/Ruang Kesehatan/Ruang Perpustakaan/Ruang Kelas

8 Revitalisasi Ruang WI/Ruang Prod, Pembelajaran/R Studio/R. E-Learning

9 Pengadaan Peralatan/Fasilitas Ruang Tunggu/Ruang Kesehatan/Ruang Perpustakaan

10 Pengadaan Fasilitas Ruang WI/Ruang Prod, Pembelajaran/R Studio/R. E-Learning

11 Revitalisasi Gudang/Aula/Ruang Kesenian/Ruang Olah Raga/Diskusi

12 Pengadaan Fasilitas Aula/Ruang Kesenian/Ruang Olah Raga/Diskusi

13 Pembangunan Gapuro Masuk Kantor

14 Pembangunan Gedung Talent Manajemen

15 Pengadaan Perlengkapan/Fasilitas RuangTalent Manajemen

16 Pembangunan Dapur dan Loundry

17 Pengadaan Perlengkapan dan Fasilitas Dapur dan Loundry


B. PENYUSUNAN PERATURAN KEDIKLATAN DAN TALENT MANAGEMEN

1 Penyusunan Renstra Pusdiklat Pegawai ASN

2 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Diklat

3 Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Diklat

4 Penyusunan Pola Karier Diklat

5 Penyusunan Pola Kerjasama Kediklatan

6 Penyusunan Pedoman Talent Manajemen

7 Penyusunan Aturan PNPB Kediklatan

8 Penysunan dan Pengembangan Kurikulum (Teknis dan Adminstrasi)

9 Penyusunan Standart Biaya Masukkan Kediklatan dan Uji Kompetensi

C PENYELENGGARAAN DIKLAT

1 Penyelenggaraan Diklat PIM 2,3 dan 4

2 Penyelenggaraan Diklat Latsar CPNS

3 Penyelenggaraan Diklat Dasar PSM

4 Penyelenggaraan Diklat Penjenengan PSM

5 Penyelenggaraan Diklat Teknis

6 Penyelenggaraan Diklat Administrasi (BJS, Bendahara/Keuangan/Kearsipan/Humas dll)

7 Penyusunan Program Kediklat

8 Sosialisasi Kerjasama Diklat

9 Evaluasi Pasca Diklat

10 Identifikasi Pengembangan Kompetensi

11 Penyusunan dan Pengembangan Modul Pembelajaran

12 Sosialisasi E-Learning

13 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Tenaga Kediklatan


14 Sosialisasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

15 Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

16 Pengembangan Metode Soft Skill

17 Internalisasi Nilai APIK, sbg Budaya Kerja Kemendes, PDTT

D PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG PEMBELAJARAN

1 Penyediaan Demplot (Diklat Teknis dan PSM)

2 Pengembangan Fasilitas Demplot (Asrama, Ruang Diskusi dan Pemetaan Lahan Praktek)

3 Penyediaan dan Pengembangan Alat Bantu Pembelajaran

4 Show Room Hasil Demplot

5 Penyediaan dan Pengembangan untuk Metode Soft Skill

E KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PUSDIKLAT

1 Pembinaan Pegawai

2 Peningkatan Kompetensi Pengelola Kediklatan

3 Penelitian Kediklatan (KTI Dan Orasi WI Utama)

4 Penilaian Angka Kredit WI

5 Survalensi Akreditasi Diklat dan Penjaminan Mutu

6 Penyediaan Sarana Publikasi untuk Forum Peneliti, WI dan PSM

7 Pengembangan Forum Peneliti, WI dan PSM

8 Penataan Lanskape Taman dan Bangunan

9 Pemeliharaan Taman, Bangunan dan Kendaraan, serta Fasilitas lainnya

10 Operasional Kantor

11 Penyediaan Server Internet untuk Kediklatan


12 Penyediaan Shutle Car ke Bandara (Halim)

13 Share knowledge Form

14 Pencangkokan Kompetensi Tenaga WI dan Pengelola Diklat


BAB VI

PENUTUP

Keberadaan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, sebagai lembaga

pemerintah yang diberikan tugas untuk mewujudkan percepatan pembangunan

Indonesia dari pinggiran telah menghidupkan semangat, harapan, dan tuntutan

sebagian besar masyarakat agar lembaga ini mampu menjalankan tugas, fungsi

dan perannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan

pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di desa, daerah tertinggal, dan

kawasan transmigrasi. Untuk dapat mewujudkan harapan masyarakat tersebut,

maka Kementerian dituntut mampu menyelenggarakan pengelolaan sumberdaya

ASN/PNS baik di bidang penerimaan, penempatan, dan pengembangan

kompetensi pegawainya sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar kompetensi

jabatan yang ada di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Dalam konteks pengembangan kompetensi ASN/PNS, Kementerian Desa,

PDT, dan Transmigrasi telah melaksanakan berbagai kebijakan dan upaya nyata

berupa penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia

sendiri. Pengembangan kompetensi telah dilaksanakan baik melalui unit-unit kerja

di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi maupun melalui

kerjasama diklat dengan lembaga diklat milik pemerintah atau swasta.

Adapun maksud disusunnya Rencana Strategis adalah memberikan arah

dan sebagai pedoman strategis bagi seluruh pemangku kebijakan dan pemangku

kepentingan dalam pengembangan kompetensi ASN/PNS di lingkungan


Tujuan umum Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan adalah

untuk membangun komitmen bersama dan konsistensi perencanaan program,

pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan yang efektif dalam pengembangan

kompetensi ASN/PNS di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan data Biro SDM dan Umum, pada tahun 2018 jumlah PNS di

lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sebanyak 1.838 orang

dengan jumlah sebaran penempatan PNS pada masing-masing jabatan pimpinan

tinggi madya. Selain dukungan sumberdaya manusia, untuk menyelenggarakan


tugas dan fungsinya, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi selama 5 (lima)

tahun (2015-2019) mendapat alokasi anggaran pembangunan sebesar

Rp.28.120.765.246.000,00.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan


Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pusat Pendidikan dan

Pelatihan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 78 (tujuh puluh delapan)

orang. Sejak tahun 2015 sampai akhir tahun 2018, Pusat Diklat ASN Kementerian

Desa, PDT, dan Transmigrasi telah menyelenggarakan Diklat untuk meningkatkan

kompetensi PNS sebanyak 1.730 orang dari target 2.635 orang atau setara dengan

65,65%. Untuk melaksanakan diklat pengembangan kompetensi sebagaimana

diuraikan di atas, Pusat Pendidikan dan Pelatihan ASN selama 5 tahun anggaran

(2015-2019) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.89.028.466.000,00 dengan

tingkat penyerapan sebesar Rp.54.895.136.445,00 atau terealisasi sebesar

61,67%.

Visi merupakan impian dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pusat

Pendidikan dan Pelatihan ASN pada kurun waktu 2020-2024 dalam

pengembangan kompetensi ASN/PNS. Rumusan Visi Pusdiklat 2020-2024 adalah:

“MENJADI PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN YANG UNGGUL

DAN KOMPETITIF“. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka Pusat

Pendidikan dan Pelatihan ASN menjabarkannya dalam Misi yang merupakan

langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan standar mutu diklat pengembangan kompetensi;

2. Menyediakan dan mengembangkan sistem pengelolaan pelatihan; dan

3. Meningkatkan kerjasama dan sinergitas dalam pengembangan kompetensi

ASN.

Tujuan strategis dari rumusan visi dan misi tersebut di atas adalah

meningkatkan kemampuan Pusdiklat ASN dalam mendukung pengembangan

kompetensi manajerial, teknis, sosio kultural, etika, dan integritas ASN di

lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi demi terwujudnya aparatur

negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas intervensi politik,

dan bersih dari praktik KKN.

Dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional, memiliki dan

memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi yang telah disepakati, etika profesi,


bebas intervensi politik, dan bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme

(KKN), maka sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dan

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Pengembangan Kompetensi ASN, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor

10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, maka

arah kebijakan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kementerian Desa,

PDT, dan Transmigrasi adalah mendorong terwujudnya ASN yang memiliki

kompetensi manajerial, teknis, dan sosio kultural sesuai dengan tugas dan fungsi

jabatannya.

Berdasarkan arah kebijakan di atas, maka perlu dilakukan penyusunan

strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang diawali dengan melakukan analisis

kondisi lingkungan strategis yang terdiri dari analisis internal dan eksternal secara

cermat dan teliti terhadap factor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian

tujuan organisasi.Analisis internal merupakan analisis yang dilakukan untuk

mengetahui faktor-faktor yang merupakan kekuatan (strengths) dan kelemahan

(weaknesses) pusdiklat, sedang analisis eksternal merupakan analisis gambaran

kondisi lingkungan di luar unit kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan ASN yang

merupakan peluang (opportunities) dan tantangan / ancaman (threats) yang dapat

berpangaruh pada pencapaian tujuan pengembangan kompetensi ASN.

kata pengantarpusdiklatasn.kemendesa.go.id/index.php/download/getdata/...rencana strategis pusdiklat...

Documents