kajian trips dan trims dalam pembangunan hukum ekonomi pembangunan

7/27/2019 Kajian TRIPs dan TRIMs Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Pembangunan

http://slidepdf.com/reader/full/kajian-trips-dan-trims-dalam-pembangunan-hukum-ekonomi-pembangunan 1/31

MAGISTER ILMU HUKUM SEMESTER GANJIL 2013/2014

MATA KULIAH PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN

Dosen : Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

Dr. Netty SR Naiborhu, S.H., M.H., Sp.N.

TUGAS MAKALAH

KETERKAITAN TRIPS DAN TRIMS – WTO DALAM

PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI-PEMBANGUNAN

Disusun oleh:

ARIEF DARMAWAN NPM P.4301.12.009

PROGRAM PASCASARJANA (S2) - MAGISTER ILMU HUKUM

SEKOLAH TINGGI HUKUM BANDUNG (STHB)

JUNI 2013



i

KATA PENGANTAR

Makalah/ Paper ini mengenai penerapan/ implementasi ketentuan-ketentuan

perjanjian TRIPs (mengenai Hak Kekayaan Intelektual) dan TRIMs (mengenai

pembatasan investasi terkait perdagangan) yang merupakan bagian dari kesepakatan

General Agreement on Tariff and Trade (GATT) sebagai dasar pembentukan World

Trade Organization (WTO), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia

melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia).

Makalah ini didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data

sekunder dalam bidang hukum perdagangan internasional dan hukum ekonomi

pembangunan, serta melengkapinya melalui pencarian referensi dari sumber Buku

dan Internet. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara

kualitatif. Metode ini diterapkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada

mengenai TRIPs dan TRIMs, dengan fokus pada upaya-upaya penerapan dan

harmonisasi hukum Nasional terhadap kedua perjanjian tersebut. Kemudian

dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan penelitian.

Penulis menyadari, masih terdapat banyak kekurangan dalam makalah ini,

oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi, masukkan dan saran lebih

lanjut, guna perbaikan dan penyempurnaannya.

Terimakasih,

Penulis



ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i DAFTAR ISI ........................................................................................................................ ii 1. PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................................................... 1 1.2 Identifikasi Masalah ............................................................................................... 3 1.3 Tujuan Penelitian .................................................................................................... 4

2. TINJAUAN PUSTAKA............................................................................................... 5 2.1 Landasan Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia ............................................ 6 2.2 Prinsip-Prinsip Perjanjian TRIPs ............................................................................ 8 2.3 Prinsip-Prinsip Perjanjian TRIMs ........................................................................ 12

3. PEMBAHASAN ......................................................................................................... 18 3.1 Implementasi TRIPs dalam Kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)18 3.2 Implementasi TRIMs dalam Kerangka Hukum Perdagangan dan Investasi ........ 21

4. SIMPULAN DAN SARAN........................................................................................ 24 4.1 Simpulan ............................................................................................................... 24 4.2 Saran ..................................................................................................................... 25

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 26 BIODATA PENULIS........................................................................................................ 28



1

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menyadari akan arti penting keikutsertaan dalam percaturan politik dan ekonomi

global dalam kerangka GATT, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk

mengambil peran aktif, dengan langkah awalnya adalah meratifikasi persetujuan

pembentukan WTO melalui Undang-undang No.7 tahun 1994 yang berarti bahwa

Indonesia memiliki keterikatan untuk untuk melaksanakan seluruh hasil kesepakatan

yang dihasilkan dalam perundingan Uruguay (Uruguay Round), yakni Kesepakatan

mengenai kebijakan pembatasan Investasi yang terkait dengan perdagangan atau

Trade Related Investment Measures (TRIMs), kesepakatan mengenai aspek-aspek

Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan Perdagangan atau Trade Related

Aspects of Intelectual Property Rights (TRIPs) dan Kesepakatan Umum mengenai

Perdagangan Jasa atau General Agreement on Trade in Service (GATS).

Keanggotaan Indonesia dalam WTO memiliki nilai strategis, mengingat beberapa

tujuan penting pembentukan WTO, yaitu :

a. Pertama, mendorong arus perdagangan antar negara, dengan mengurangi dan

menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa.

b. Kedua, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang

lebih permanen. Hal ini mengingat bahwa perundingan perdagangan

internasional di masa lalu prosesnya sangat kompleks dan memakan waktu;

c. Tujuan penting lainnya adalah untuk penyelesaian sengketa, mengingat

hubungan dagang sering menimbulkan konflik – konflik kepentingan. Meskipun

sudah ada persetujuan – persetujuan dalam WTO yang sudah disepakati

anggotanya, masih dimungkinkan terjadi perbedaan interpretasi dan pelanggaran

sehingga diperlukan prosedur legal penyelesaian sengketa yang netral dan telah

disepakati bersama.

Dengan adanya aturan – aturan WTO yang berlaku sama bagi semua anggota, maka

baik individu, perusahaan ataupun pemerintah akan mendapatkan kepastian yang

lebih besar mengenai kebijakan perdagangan suatu negara. Terikatnya suatu negara

dengan aturan – aturan WTO akan memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan –

perubahan secara mendadak dalam kebijakan perdagangan suatu Negara.



2

Persetujuan GATT, termasuk TRIPs, merupakan negosiasi dan tarik-menarik

kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Perjanjian

akhir yang telah dicapai diasumsikan telah merepresentasikan kepentingan negara-

negara maju dan negara-negara berkembang, misalnya, ketentuan yang tercermin

tujuan dan prinsip-prinsip TRIPs. Dalam Pasal 7 TRIPs tentang tujuan TRIPs,

ditentukan bahwa perlindungan dan pelaksanaan HKI harus memberikan kontribusi

pada pemajuan inovasi teknologi dan pengalihan serta penyebaran teknologi untuk

kemanfaatan timbal balik dari pihak yang menghasilkan pengetahuan teknologi dan

pengguna pengetahuan teknologi dengan cara yang mendukung untuk kesejahteraan

sosial dan ekonomi, dan untuk menyeimbangkan hak-hak dan kewajiban. Demikian

pula pada Pasal 8 tentang Prinsip-prinsip TRIPs, ditentukan bahwa negara-negara

anggota dapat, dalam merumuskan atau mengamandemen ketentuan-ketentuan hukum

dan peraturan-peraturannya, mengambil langkah-langkah yang perlu untuk

melindungi kesehatan dan nutrisi publik, dan untuk mengedepankan kepentingan

publik dalam bidang-bidang yang sangat penting untuk pengembangan sosio-ekonomi

dan teknologinya dengan syarat langkah-langkah tersebut sesuai dengan Perjanjian

TRIPs. Demikian pula ditentukan bahwa negara-negara anggota dapat mengambil

langkah-langkah yang tepat, dengan syarat langkah-langkah tersebut sesuai dengan

ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian TRIPs, yang diperlukan untuk mencegah

penyalahgunaan HKI oleh para pemegangnya atau timbulnya praktik-praktik yang

secara tidak wajar menghalangi perdagangan atau secara bertentangan memengaruhi

alih teknologi internasional. Prinsip dan tujuan tersebut tercermin, misalnya, dalam

Pasal 30 mengenai Paten1 yang memberikan kemungkinan bagi negara-negara

anggota untuk memberikan pembatasan-pembatasan secara terbatas terhadap hak-hak

ekslusif yang diberikan kepada pemegang paten, sepanjang pengecualian-

pengecualian itu tidak bertentangan dengan pemanfaatan yang wajar dari paten.2

Sedangkan TRIMs merupakan perangkat perjanjian mengenai mekanisme

Penanaman Modal Asing (PMA), dengan mengingat dampak-dampak negatif PMA,

dewasa ini Negara negara berkembang umumnya berpendapat bahwa akivitas atau

1Pasal 30 TRIPs mengenai Patent.

2

Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 13 TRIPs yang mengatur tentang pembatasan dan pengecualian dalam perlindungan Hak Cipta, Pasal 17 tentang pengecualian perlindungan terhadap

Merek.



3

ruang lingkup usaha perusahaan-perusahaan besar ini perlu dibatasi. Mereka tidak

boleh dengan bebas menanamkan modalnya di segala sektor. Negara-negara ini

memandang bahwa PMA harus diawasi guna mencegah timbulnya dampak-dampak

negatif tersebut tadi.

Pada prinsipnya TRIMs ini merupakan unsur yang penting bagi kebijakan-kebijakan

negara tuan rumah, terutama negara sedang berkembang. Beberapa negara sedang

berkembang bahkan ada pula yang menganggap TRIMs sebagai sarana

pembangunannya.3 Negara berkembang lainnya menggunakan TRIMS ini untuk

meminimalkan dampak dari PMA. Negara-negara ini telah pula menjadikan upaya-

upaya tersebut sebagai bagian dari pembangunan ekonominya untuk mencapai

tingkat pertumbuhan pembangunan negaranya. Tujuan lainnya dari negara tuan

rumah di dalam menerapkan TRIMS ini adalah mencegah perusahaan PMA untuk

membuat putusan atau kebijakan yang sifatnya lintas batas. Putusan atau kebijakan

seperti ini biasanya dapat mempengaruhi kebijakan atau perekonomian negara

tuan rumahnya. Di samping itu, penerapan TRIMS dipandang sebagai suatu hak

atau kebijakan setiap negara untuk mengatur perekonomiannya, termasuk PMA di

dalamnya (guna mencegah dampak buruk dari PMA). Kebijakan seperti ini sudah

barang tentu suatu langkah yang lebih menguntungkan negara penerima (khususnya

negara sedang berkembang) daripada negara-negara maju (pengimpor modal dan

negara di mana perusahaan-perusahaan besar berdomisili).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

bahwa masalah yang dibahas dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimanakah perjanjian TRIPs dan TRIMS diadopsi oleh Indonesia, dalam

bentuk peraturan-perundangan yang menjadi acuan pembangunan hukum

ekonomi pembangunan?

2. Apakah implementasi perjanjian TRIPs dan TRIMs dalam peraturan-

perundangan tersebut memberi manfaat seperti yang diharapkan bagi Indonesia?

3 Huala Adolf, Perjanjian P enanaman M odal dal am H uk um P er da g an g an I nt er na sional

( WTO ), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 9



4

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1.

Untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip perjanjian TRIPs dan TRIMs.

2. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi prinsip-prinsip perjanjian TRIPs

dan TRIMs dalam kerangka Hukum Pembangunan Ekonomi Indonesia.

3. Untuk menganalisis dan menemukan permasalahan dalam penerapan/

implementasi perjanjian TRIPs dan TRIMs oleh Indonesia.



5

2. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional

adalah Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade atau GATT). Muatan di dalamnya tidak saja penting dalam mengatur kebijakan

perdagangan antar negara tetapi juga dalam taraf tertentu aturannya menyangkut pula

aturan perdagangan antara pengusaha. GATT dibentuk pada Oktober tahun 1947.

Lahirnya WTO pada tahun 1994 membawa dua perubahan yang cukup penting bagi

GATT. Pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran

aturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang

baru dalam perjanjian WTO, khususnya Perjanjian mengenai Jasa (GATS), Penanaman

Modal (TRIMs), dan juga dalam Perjanjian mengenai Perdagangan yang terkait dengan

Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPs).4

Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptkan suatu iklim perdagangan

internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan

liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja dan iklim perdagangan yang

sehat. Untuk mencapai tujuan itu, sistem perdagangan internasional yang diupayakan

GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

di seluruh dunia.5

Meskipun Indonesia telah meratifikasi GATT, namun perlu di pertimbangkan adanya

pertentangan nilai yang dianut oleh negara-negara maju dan negara-negara berkembang

dalam perlindungan HKI dan Investasi dapat ditekan dengan melakukan harmonisasi

hukum. Harmonisasi hukum yang dimaksudkan di sini adalah upaya atau proses yang

hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan

dalam hukum.6 Dasar dan orientasi upaya harmonisasi hukum adalah untuk tujuan

harmonisasi, nilai-nilai, asas-asas hukum dan tujuan hukum (terjadinya harmonisasi antara

keadilan dan kepastian hukum). Oleh karena itu, dalam upaya harmonisasi pengaturan

4Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998,

hlm. 365

Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsep Dasar , Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2009, Bab IV hlm. 16Kusnu Goesniadi, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis suatu

Masalah), (Surabaya: JP Books, 2006), hlm.71



6

kepentingan umum dalam perlindungan HKI dan Investasi, Indonesia harus berani

mengedepankan nilai-nilai yang mendasari kebijakan perekonomian Indonesia, yaitu yang

terdapat dalam UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai

Pancasila.

Hukum Ekonomi Pembangunan adalah suatu kaidah hukum yang mengedepankan prinsip-

prinsip ekonomi pembangunan yang terdapat dalam UUD 1945 dan berlandaskan

Pancasila. Terkait dengan implementasi TRIPs dan TRIMs dalam kerangka hukum

ekonomi pembangunan, maka harmonisasi hukum yang dilalukan haruslah sejalan dengan

konsep Hukum Ekonomi Pembangunan, yaitu meliputi pengaturan dan pemikiran hukum

mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara

Nasional dan berencana.7

2.1 Landasan Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia

Landasan hukum ekonomi pembangunan Indonesia, berupa peraturan perundang-

undangan yang ada, sudah mencoba mengakomodir perlindungan industri dalam negeri

terkait dengan membanjirnya produk-produk luar negeri di pasar Indonesia sebagai

dampak langsung dari pemberlakukan GATT/ WTO.

Instrumen peraturan perundang-undangan yang ada terkait harmonisasi hukum penerapan

GATT/ WTO, khususnya perjanjian TRIPs dan TRIMs, antara lain sebagai berikut:

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 33 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama

berdasarkan atas asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara

dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dankekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesarnya kemakmuran rakyat; perekonomian nasional diselenggarakan

berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi,

berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan

menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

7Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung: Binacipta, 1988, hlm. 49



7

Undang-undang ini merupakan peraturan perundang-undangan yang pokok mengatur

bidang peindustrian. Industri dipandang sebagai faktor yang memegang peranan dalam

mencapai struktur ekonomi yang seimbang. Dalam struktur ekonomi ini diharapkan

terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju dan didukung oleh kekuatan dan

kemampuan pertanian yang tangguh, serta merupakan pangkal tolak bagi bangsa

Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuannya sendiri.

c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban penanam modal dalam rangka

melaksanakan kegiatannya, serta peran negara sendiri dalam melaksanakan dan

mengatur penanaman modal. Kegiatan industri dilaksanakan baik melalui penanaman

modal yang dilakukan oleh negara, oleh penanam modal asing maupun penanam

modal dalam negeri. Pengaturan undang-undang ini memudahkan dam memberikan

jaminan kepada penanam modal untuk meningkatkan penanaman modal di Indonesia.

d. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang ini dalam pasal 18 ayat (2) mengatur bahwa pemerintahan daerah

provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah adalah

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Sementara yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah

penugasan dari Pemrintah kepala daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi

kepada pemerintah kabupaten/kota serta dari pemerintah daerah kabupaten/kota

kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

e. RUU tentang Peningkatan Produk Dalam Negeri.

RUU ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata

dengan memanfaatkan dana, sumber alam, dan/atau hasil budidaya dalam negeri;

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan

industri; meningkatkan kemampuan, pengusaha dan mendorong terciptaknya teknologi

nasional sejak tahap rancang bangun dan perekayasa, pelaksanaan pabrikasi pemilihan

bahan baku dan bahan penolong, prosedur, proses produksi sampai dengan menjamin

mutu hasil produksi serta menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia



8

usaha nasional; meningkatkan keikutsertaan masyarakat agar berperan aktif dalam

pembangunan industri nasional; meningkatkan penerimaan devisa melalui

peningkatkan ekspor hasil produksi dalam negeri yang bermutu,penghematan devisa

melalui pemakaian hasil produksi dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan pad

produk luar negeri dan menunjang, memperkuat dan memperkokoh ketahan nasional.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.

g. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

h. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri

Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor.

i. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 41/M-IND/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan

Tata Cara Pemberian Izin Usaha industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

j. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 84/MPP/Kep/2/2003 tentang Komiter

Pengamanan perdagangan Indonesia.

2.2 Prinsip-Prinsip Perjanjian TRIPs

Salah satu Perjanjian yang dicapai melalui Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia ( Agreement on Establishing the World Trade Organization, yang

selanjutnya disingkat dengan WTO) adalah Perjanjian tentang Aspek-Aspek Hak

Kekayaan Intelektual yang Terkait Perdagangan (Trade Related Aspects of

Intellectual Property Rights untuk selanjutnya disingkat TRIPs). Melalui TRIPs

negara-negara maju menghendaki agar pengaturan perlindungan dan penegakan

aturan perlindungan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat

dengan HKI) dilakukan dalam kerangka sistem perdagangan dunia. Dengan

demikian pengaturan dan penegakan aturan di bidang HKI tunduk pada prinsip- prinsip GATT (General Agreement on Tariff and Trade) yang menjadi dasar

Persetujuan Pembentukan WTO, yaitu prinsip National Treatment ,8 Most Favoured

Nations9 dan Transparency.10 Prinsip National Treatment , menentukan bahwa

pemegang HKI dari negara lain akan mendapatkan perlindungan yang sama dengan

8Pasal 3 TRIPs

9

Pasal 4 TRIPs

10Pasal 41 TRIPs



9

pemegang HKI warga negara dari negara anggota WTO. Prinsip Most Favoured

Nations menentukan perlakuan yang sama terhadap pemegang HKI dari negara-

negara lain. Prinsip transperancy mengharuskan negara-negara anggota WTO lebih

terbuka dalam pengaturan dan pelaksanaan perundangan-undangan nasional dalam

bidang perlindungan HKI.

Secara umum Perjanjian dalam TRIPs meliputi: ketentuan mengenai jenis HKI,

standar minimum perlindungan atau rincian ketentuan mengenai ruang lingkup

perlindungan tersebut harus dilakukan oleh negara peserta, ketentuan mengenai

pelaksanaan kewajiban perlindungan HKI, ketentuan mengenai kelembagaan, dan

ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. Dalam standar perlindungan minimum,

Perjanjian tersebut menetapkan norma-norma dan standar substantif minimum

terhadap HKI sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian atau

konvensi-konvensi yang sudah ada yang berada di bawah naungan World Intellectual

Property Organization (selanjutnya disingkat WIPO). Di samping itu Perjanjian

tersebut juga mewajibkan negara anggota untuk meratifikasi konvensi mengenai

perlindungan HKI yang terkait. Perjanjian ini juga menentukan bahwa negara

penandatangan konvensi di bidang HKI dapat memberlakukan perlindungan yang

melebihi dari yang diharuskan oleh Perjanjian dalam ketentuan nasionalnya dengan

syarat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian,

atau memberlakukan peraturan yang ekstra teritorial. Hal ini dapat digunakan

sebagai sumber penekanan untuk meningkatkan perlindungan umum terhadap HKI

melalui tindakan resiprositas.11

TRIPs yang merupakan instrumen hukum dalam WTO yang mengatur aspek

perdagangan yang terkait dengan HKI juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan

keadilan. Persoalan keadilan di sini tidak saja berkaitan dengan pihak-pihak yang

terlibat dalam perjanjian TRIPs, tetapi juga keadilan secara umum untuk

kemanusiaan.

Banyak teori keadilan yang dikemukakan oleh para ahli. Namun dalam kaitan

dengan HKI ini, setidaknya ada dua pendapat ahli yang penting untuk dikemukakan,

11H.OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual , Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm.35.



10

yaitu teori keadilan oleh John Rawls dan Robert Nozick 12

, yang menunjukkan dua

kutub pemikiran yang berbeda, yang sama-sama bertitik tolak dari keadilan

distributif. John Rawls yang terkenal dengan teorinya justice as fairness, di mana di

dalamnya juga terdapat konsep keadilan distributif (distributive justice),

mengemukakan dua prinsip keadilan. Pertama prinsip greatest equal liberty, yaitu

bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang

paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketidaksamaan

sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan memberikan

keuntungan bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung (difference principle)

dan setiap posisi dan jabatan terbuka untuk semua pihak ( principle of ( fair ) equality

of opportunity).

Rawls juga mengemukakan prioritas terhadap prinsip-prinsip keadilannya.

Menurutnya, kebebasan individu yang sama ( greatest equal liberty) lebih

diutamakan dari pada tuntutan-tuntutan prinsip kedua yang berkaitan kesamaan

terhadap peluang bagi semua pihak dan kesamaan dalam distribusi sumber-sumber

bagi semua pihak. Dalam hal prinsip kedua, di mana ada dua tuntutan di dalamnya,

maka prinsip equality of opportunity lebih diprioritaskan dari pada prinsip difference

principle.

Teori keadilan distributif Rawls sering disamakan juga teori keadilan sosial ( social

justice). Dalam konteks HKI, berdasarkan teori keadilan sosial Rawls, perlu

keterlibatan negara yang lebih langsung untuk menata masyarakat yang lebih

egaliter. Di sisi lain Nozick berpendapat bahwa keadilan sosial menghendaki campur

tangan pemerintah yang sekecil mungkin terhadap pengaturan-pengaturan privat.

Nozick membedakan tiga masalah keadilan sosial dalam kepemilikan ke dalam tiga

isu:13 (a) Keadilan dalam perolehan awal, (b) Keadilan dalam pengalihan-pengalihan

berikutnya, dan (c) keadilan berkaitan dengan perbaikan-perbaikan (remedies) untuk

pelanggaran terhadap isu pertama dan isu kedua.

12Winner Sitorus, Kepentingan Umum dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Kajian Terhadap

Hak Cipta, Paten, dan Varietas Tanaman), Makassar: Disertasi Universitas Hasannudin, 2008, hlm. 43

13 Ibid. hlm. 44



11

Mengenai perolehan awal, Nozick sebagian besar mengikuti John Locke, yang

memberikan hak-hak untuk memiliki terhadap apa yang dibuat seseorang dan untuk

mengambilalih apapun yang belum dimiliki, dengan syarat pengambilalihan tersebut

meninggalkan “cukup dan sama baiknya” bagi lainnya. Keadilan dalam pengalihan

kemudian sebagian besar tergantung pada pasar bebas; pemerintah harus menghindar

untuk campur tangan atau memaksa pengalihan (termasuk perpajakan, yang

disamakan oleh Nozick sebagai usaha yang dipaksakan). Keadilan dalam perbaikan

(remedy) adalah pemberian ganti kerugian pada pihak yang dirugikan yang

disebabkan oleh pihak-pihak lain. Dengan kata lain, Nozick lebih menekankan pada

nilai kebebasan (liberty), yang dipandangnya sebagai kebebasan dari negara.

Sementara Rawls mensyaratkan keterlibatan negara. Lembaga-lembaga politik harus

selalu berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang banyak dalam

masyarakat, dan keberhasilan atau kegagalan mereka bergantung pada seberapa baik

mereka mencapai tujuan ini. Inilah perbedaan utama Rawls terhadap Nozick, yang

menghendaki lembaga-lembaga politik melindungi kepemilikan privat dan kontrak

yang bebas, dengan redistribusi yang sekecil-kecilnya.14

Di samping perlu mempertimbangkan asas keadilan, perlindungan HKI juga

memperhatikan equity. Equity mempunyai peran yang unik dalam struktur hukum

karena terpisah dari norma-norma hukum tetapi merupakan bagian dari norma-

norma hukum. Keunikan lainnya adalah keberadaan equity yang tidak dapat

dilepaskan dari keberadaan keadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

equity dan keadilan sangat erat kaitannya. Berdasarkan artinya equity mempunyai

beberapa makna. Walaupun dalam perkembangannya pengertian yang digunakan

sering mengacu pada pengertian ke empat, namun pada dasarnya substansi yang

diterapkan adalah pengertian equity yang kedua dan ketiga, yaitu bahwa equity

adalah sekumpulan prinsip yang menentukan apa yang patut dan benar atau

prinsip-prinsip keadilan untuk memperbaiki atau melengkapi hukum ketika

diterapkan pada keadaan-keadaan tertentu. Jika perlindungan HKI harus

memperhatikan asas keadilan, maka perlindungan itu juga harus memperhatikan

prinsip-prinsip equity. Dengan demikian, dalam pelaksanaan perlindungan HKI juga

harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama.

14 Ibid , hlm. 44



12

2.3 Prinsip-Prinsip Perjanjian TRIMs

Penanaman modal asing berperan penting baik di negara maju maupun negara

sedang berkembang. Di dalam suatu laporannya yang diterbitkan pada tahun 1996,

WTO menunjukkan bahwa telah terjadi suatu perkembangan yang cukup mendasar

di bidang penanaman modal, khususnya sejak tahun 1980-an. Aliran penanaman

modal secara global hanyalah sekitar 60 miliar dollar AS pada tahun 1985. Namun

angka ini mengalami peningkatan yang cepat dalam kurun waktu 10 tahun kemudian

(pada tahun 1995), yaitu sebesar 315 miliar dollar AS.15

Demikian pula aliran penanaman modal asing ke negara-negara sedang berkembang

mengalami perkembangan yang berarti dalam jangka waktu 15 tahun terakhir.

Meskipun adanya peningkatan, namun tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab-

sebab terjadinya peningkatan angka penanaman modal tersebut. Namun demikian

sebuah penelitian menunjukkan bahwa adanya liberalisasi hukum penanaman modal

asing baik di negara maju maupun negara berkembang menjadi faktor penyebab

utama meningkatnya angka penanaman modal asing tersebut.

Satu hal yang menjadi permasalahan cukup mendasar adalah bahwa hukum

internasional yang mengatur bidang ini ternyata berkembang agak lambat guna

mengimbangi perkembangan ini. Salah satu pendapat yang berkembang

mengungkapkan bahwa lambatnya perkembangan hukum internasional di dalam

mengatur masalah ini adalah karena kurangnya upaya koordinasi masyarakat

internasional untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang ini. Pendapat

lainnya menyatakan bahwa lemahnya aturan hukum internasional mengatur bidangini disebabkan karena tidak adanya keinginan yang sungguh dari masyarakat

internasional.

Michael Geist mengungkapkan bahwa tidak adanya niat yang serius dari berbagai

negara untuk mengatur bidang ini merupakan kendala bagi perkembangan hukum di

bidang investasi. Ada pula yang berpendirian bahwa alasan utama dari lambatnya

hukum internasional di dalam mengatur masalah ini adalah karena tidak adanya

15Huala Adolf, Op.Cit. Hlm. 2



13

lembaga khusus yang memformulasikan hukum internasional di bidang

penanaman modal asing.16

Pada prinsipnya terdapat 4 (empat) bidang utama dari hukum internasional yang

mengatur penanaman modal ini.

(1) Hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap investor dan harta

miliknya.

(2) Hukum internasional yang mengatur hubungan atau transaksi bilateral antara dua

negara (yang disebut juga sebagai BIT atau bilateral investment treaty).

Perjanjian seperti ini banyak dibuat baik negara maju maupun berkembang.

(3) Hukum internasional yang mengatur upaya-upaya penanaman modal di suatu

wilayah (region) tertentu. Upaya ini timbul sebagai reaksi ketidakpuasan

terhadap hukum internasional yang melindungi investor dan harta miliknya.

Termasuk dalam hal ini adalah prinsip pembayaran ganti rugi manakalah terjadi

nasionalisasi penanaman modal asing.

(4) Berkembangnya aturan hukum internasional baru yang mengatur upaya-upaya

penanaman modal yang terkait dengan perdagangan internasional (the trade-

related investment measures atau TRIMs dalam kerangka WTO).17

Keempat bidang pengaturan hukum penanaman modal ini timbul sebagai reaksi

terhadap semakin meningkatnya kekhawatiran para investor asing dan negara-negara

maju terhadap semakin banyaknya kebijakan-kebijakan penanaman modal

khususnya di negara sedang berkembang. Mereka menganggap upaya-upaya atau

kebijakan penanaman modal tersebut telah mempengaruhi atau berdampak terhadap

perdagangan internasional.

Sebagai salah satu kesepakatan dalam konvensi Organisasi Perdagangan Dunia

(WTO). TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut

atau berkaitan dengan perdagangan. Kesepakatan TRIMs dimaksudkan untuk

mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan meningkatkan kebebasan

kegiatan investasi antar negara. Tujuan utama TRIMs adalah untuk menyatukan





14

kebijakan dari negara-negara anggota dalam hubungannya dengan investasi asing

dan mencegah proteksi perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip GATT.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar perundingan yang mengarahkan

negara-negara penerima modal mengatur investasi asing di negara tersebut. TRIMs

melarang pengaturan-pengaturan penanaman modal asing yang tidak sesuai dengan

prinsip-prinsip GATT 1994, sebagai instrumen untuk membatasi penanaman modal

asing, namun ada pengecualian-pengecualian tertentu asalkan memenuhi syarat-

syarat tertentu juga Hal ini sangat penting diketahui para pengusaha di Indonesia

sehingga mereka dapat melihat sejak dini kebijakan-kebijakan internasional yang

sangat signifikan mempengaruhi pengembangan usaha di kemudian hari.

TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut atau

berkaitan dengan perdagangan. Kesepakatan TRIMs dimaksudkan untuk

mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan meningkatkan kebebasan

kegiatan investasi. TRIMs merupakan isu baru dalam WTO.

Di satu sisi pemberlakuan/ penerapan perjanjian TRIMs ternyata tidak selalu

berdampak positif bagi iklim investasi, khususnya untuk bidang-bidang yang masih

membutuhkan proteksi dan subsidi dari Pemerintah. Seperti kasus Mobnas yang

pernah diadukan oleh Amerika Serikat dan beberapa Negara lainnya ke WTO, di

mana Indonesia dianggap melanggar ketentuan GATT, TRIPs dan TRIMs.18

Perundingan TRIMs sarat dengan kepentingan negara-negara maju dan

mendapatkan pertentangan dari negara berkembang, sehingga menjadi isu yang

sensitif. Sejak awal pembahasan agenda Putaran Uruguay, pihak Amerika Serikat

yang didukung oleh Jepang mendorong supaya TRIMs diikutsertakan dalam Putaran

Uruguay. Keinginan Amerika Serikat adalah larangan terhadap TRIMs yang paling

menyebabkan distorsi perdagangan dan adanya kerangka penerbitan untuk TRIMs

yang lain.

18Hata, Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non-Hukum,

Bandung: Refika Aditama, 2006. Hlm. 220



15

Bagi negara maju TRIMs diarahkan untuk menghilangkan aturan dalam bidang

investasi yang dapat menimbulkan distorsi dalam perdagangan internasional.

Tuntutan pokok negara-negara maju yang belum dapat diterima negara berkembang

meliputi 2 hal. Pertama, negara berkembang tidak menerapkan kebijakan yang

menentukan investor asing untuk mengekspor sebagian produksinya sebagai syarat

izin investasi (export performance requirement). Kedua, menerapkan kebijakan

yang menentukan investor asing untuk menggunakan sebagian dari input

produksinya dari sumber dalam negeri (Domestic Content Requirements). 19

Preambul Perjanjian TRIMs memuat dan menegaskan putusan mandat Deklarasi

Punta Del Este bahwa beberapa upaya penanaman modal tertentu "can cause

trade-restrictive and distorting effects" (' dapat menyebabkan rintangan terhadap

perdagangan dan berakibat yang merugikan').

Pasal 1 Perjanjian menyatakan bahwa perjanjian hanya terkait dengan perdagangan

di bidang barang (yang terkait dengan penanaman modal). Pasal ini dengan jelas

menyatakan keinginan negara sedang berkembang yang menginginkan agar

pengaturan di bidang penanaman ini tidak memuat aturan baru atau tambahan. Pada pokoknya hasil dari perjanjian TRIMS ini merupakan penegasan kembali prinsip-

prinsip pokok, yaitu the National Treatment (Pasal III) (National Treatment on

Internal Taxation and Regulation) dan larangan penggunaan restriksi kuantitatif

(kuota) Pasal XI (General Elimination of Quantitative Restrictions).

Pasal 3 menyatakan bahwa semua pengecualian yang termuat dalam GATT

(GATT 1994) akan tetap berlaku terhadap ketentuan pasal-pasal Perjanjian

TRIMs, seperti misalnya moral masyarakat, perlindungan lingkungan, keamanan

nasional, dan lain-lain.

Pasal 4 secara khusus untuk negara sedang berkembang. Pasal ini membolehkan

negara-negara ini untuk menyimpangi untuk sementara waktu ketentuan pasal 2,

sepanjang dan sesuai dengan ketentuan pasal III dan XI GATT dapat disimpangi

19Siti Anisah, Implementasi TRIMs dalam Hukum Investasi di Indonesia, Hukum Bisnis, Vol. 22

(Desember 2005), hlm. 34.



16

sesuai dengan Pasal XVIII GATT 1994, the Understanding on the Balance-of-

Payments of GATT 1994 dan Deklarasi mengenai Upaya-upaya Perdagangan yang

diambil guna tujuan penyeimbangan neraca perdagangan (Declaration on Trade

Measures taken for Balance-of- Payment Purposes of 28 November 1979).

Pasal 5 mensyaratkan negara anggota untuk menotifikasi kepada Dewan

Perdagangan Barang (the Trade in Goods Council) dalam jangka waktu 90 hari

setelah berlakunya Perjanjian WTO semua TRIMs yang tidak sesuai yang negara-

negara anggota terapkan (ayat 1). Pasal 5 ayat 2 juga mensyaratkan negara-negara

anggotanya untuk menghapuskan semua TRIMs dalam jangka waktu 2 (dua) tahun

untuk negara maju, 5 (lima) tahun untuk negara sedang berkembang dan 7 (tujuh)

tahun untuk negara miskin (least developed countries).

Negara sedang berkembang dapat pula memohon perpanjangan waktu

transisi apabila mereka menghadapi masalah dalam mengimplementasikan perjanjian

TRIMs (ayat 3). Pasal 5 ayat 4 menyatakan bahwa:

“a Member shall not modify the terms of any TRIMs which it notified under

paragraph 1 from those prevailing at the date of entry into force of the WTO

Agreement so as to increase the degree of inconsistency with the provisions of

Article 2.”

Pasal ini memuat pula suatu ketentuan khusus yang membolehkan penerapan

TRIMs terhadap perusahaan-perusahaan (baru) selama jangka waktu transisi apabila

hal ini dipandang perlu agar tidak merugikan perusahaan yang telah ada yang tunduk

kepada ketentuan Perjanjian TRIMs (Ayat 5).

Pasal 6 memuat kewajiban transparansi di dalam menerapan perjanjian TRIMs. Pasal

ini mensyaraktan kewajiban notifikasi kepada Sekretariat WTO mengenai publikasi

adanya TRIMs, termasuk TRIMs yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan atau

pejabat- pejabat yang memiliki kewengan di bidang kebijakan penanaman modal di

dalam wilayah kekuasaannya.

Pasal 7 memuat pembentukan badan baru, yaitu the Committee on Trade-Related

Investment Measures (the "Committee") (Ayat 1). The Committee bertugas

memonitor pelaksanaan komitmen-komitmen negara anggota berdasarkan Perjanjian



17

TRIMs ini dan melaporkannya setiap tahun kepada the Council for Trade in Goods

(Ayat 3).

Pasal 8 terkait dengan penyelesaian sengketa TRIMs. Pasal ini memberlakukan pasal

XXII-XXIII GATT 1994. Ketentuan penyelesaian sengketa ini kemudian mengacu

pula kepada Annex 2 mengenai the Dispute Settlement Understanding.

Pasal 9 menyatakan bahwa the Council for Trade in Goods akan meninjau Perjanjian

TRIMs dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya Perjanjian. Tujuan dari

tinjauan ini adalah untuk mengusulkan amandemen terhadap muatan atau isi daftar

ilustrasi dan mempertimbangkan ketentuan mengenai kebijakan investasi (the scope

of complimentary provisions on investment policy) dan kebijakan persaingan

(competition policy).

Lampiran Perjanjian memuat daftar ilustasi TRIMs yang tidak sesuai dengan Pasal

III (4) dan Pasal XI (1) GATT 1994. Lampiran ini sifatnya memaksa dan mengikat

baik berdasarkan hukum (substantif GATT) atau aturan-aturan administratif.20

TRIMs melarang pengaturan-pengaturan penanaman modal asing yang tidak sesuai

dengan prinsip-prinsip GATT 1994, sebagai instrumen untuk membatasi penanaman

modal asing, namun ada pengecualian-pengecualian tertentu asalkan memenuhi

syarat-syarat tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan pemerintah berkaitan dengan

investasi akan terus berkembang sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah

disetujui oleh Pemerintah Indonesia dalam berbagai Konvensi Internasional terkait

GATT.




18

3. PEMBAHASAN

Sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan GATT sebagai hasil Uruguay Round

merupakan suatu negosiasi global yang mencakup kehendak dan kepentingan negara

berkembang maupun negara maju. Antara lain yakni perlindungan terhadap hak atas

kekayaan intellectual property rights ( TRIPs ) dan disiplin dalam menerapkan

kebijaksanaan di bidang investasi yang ada dampaknya terhadap perdagangan atau

Trade Related Investment Measures ( TRIMs ).

TRIPs dan TRIMs tersebut merupakan tuntutan negara maju sebagai imbalan untuk

memperoleh akses ke pasar adalah kesediaan negara-negara berkembang untuk

menerima kewajiban dalam kegiatan perdagangan. Juga kesediaan Indonesia dan

negara-negara berkembang lainya dituntut untuk memberikan konsesi lebih luas

dalam memfasilitasi kepentingan investasi/ penanaman modal asing dan kewajiban

untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hak-hak kekayaan intelektual

(HKI) serta membatasi kebebasan dalam menentukan kebijaksaan yang mengatur

pola investasi perusahaan sejauh berkaitan dengan perdagangan.

3.1 Implementasi TRIPs dalam Kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Persetujuan TRIPS ini memuat norma-norma dan standar perlindungan karya

intelelektual manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang hak atas

kekayaan intelektual sebagai dasar. Selain itu, persetujuan tersebut mengatur pula

aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang hak atas kekayaan intelektual

secara ketat yang harus ditaati oleh seluruh Negara WTO.

Dalam Persetujuan TRIPS disebutkan prinsip-prinsip sesuai Pasal 8 bahwa:

1. Sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan dalam persetujuan ini, Anggota

dapat, dalam rangka pembentukan dan penyesuaian hukum dan peraturan

perundang-undangan nasionalnya, mengambil langkah- langkah yang diperlukan

dalam rangka perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat, dan dalam rangka

menunjang kepentingan masyarakat pada sektor-sektor yang sangat penting bagi

pembangunan sosio- ekonomi dan teknologi.

2. Sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan dalam persetujuan ini, langkah-

langkah yang sesuai perlu disediakan untuk mencegah penyalahgunaan HKI



19

(Hak atas Kekayaan Intelektual) atau praktek-praktek yang secara tidak wajar

menghambat perdagangan atau proses alih teknologi secara internasional.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, untuk dapat mendukung kegiatan pembangunan

ekonomi nasional, terutama dengan memperhatikan berbagai perkembangan dan

perubahan, Indonesia yang sejak tahun 1982 telah memiliki Undang-Undang Hak

Cipta nasional kemudian menyempunakannya dengan UU Nomor 7 Tahun 1987,

kemudian menyempurnakan lagi dengan UU No. 12 Tahun 1997. Perubahan

Undang-Undang Hak Cipta ini, selain menyempurnakan beberapa ketentuan yang

dirasakan kurang memberi perlindungan hukum bagi pencipta, dimaksudkan juga

untuk me- nyesuaikannya dengan Persetujuan TRIPS. Tujuannya adalah untuk

menghilangkan berbagai hambatan terutama untuk memberikan fasilitas yang men-

dukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, baik nasional

maupun internasional.

Adapun perubahan sebelumnya, yaitu dari UU No.6 Tahun 1982 dengan UU No. 7

Tahun 1987, pada intinya juga merupakan penyempurnaan beberapa ketentuan

perlindungan hukum bagi pencipta. Sebagaimana dilihat dari bunyi Penjelasan UU

No. 7 Tahun 1987, antara lain disebutkan, “Perlindungan hukum yang diberikan

atas Hak Cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya cipta

seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan dapat

membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan

baru”. Selanjutnya di dalam Penjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang

Perubahan atas Undang-Undang No. 6 tahun 1989 tentang Paten, di- nyatakan selain

penyempurnaan terhadap berbagai ketentuan yang dirasakan kurang memberi

perlindungan hukum bagi penemu, dirasakan perlu pula melakukan penyempurnaan

dengan persetujuan TRIPS. Tujuannya, untuk menghapuskan berbagai hambatan,

terutama untuk memberi fasilitas yang mendukung upaya peningkatan per-

tumbuhan ekonomi dan perdagangan, baik nasional maupun internasional.

Penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta nasional sebagai tindak lanjut hasil

kesepakatan perdagangan multi-lateral akan membawa konsekuensi terhadap

implementasi Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia. Makalah ini akan



20

menyampaikan sejauh mana aspek hukum HKI di Indonesia dan permasalahan

implementasi perjanjian TRIPs.

Persetujuan TRIPS menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan HKI adalah semua

kategori Kekayaan Intelektual yang terdiri dari:

a. Hak Cipta dan Hak-hak terkait lain

b. Merek Dagang

c. Indikasi Geografis

d. Desain Produk Industri e. Paten

f. Desain Lay-out (topografi) dari Rangkaian Elektronik Terpadu

g. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan

Perjanjian TRIPs juga berimplikasi pada pengaturan hak kekayaan intelektual dalam

hukum nasional masing-masing negara yang ikut menandatangani persetujuan

TRIPs. Di Indonesia, ratifikasi dan perbaikan undang-undang juga dilakukan oleh

pemerintah karena merupakan salah satu konsekuensi dari bergabungnya Indonesia

dalam persetujuan TRIPs. Proses ini secara intensif mulai dilakukan sejak tahun

1997 sampai dengan sekarang. Lebih komprehensifnya perjanjian TRIPs oleh

banyak kalangan juga terkait dengan aturan main yang jelas dalam penyelesaian

sengketa. Seiring dengan banyaknya konflik mengenai hak kekayaan intelektual

yang ada saat ini, terutama di negara berkembang yang notabene adalah pengguna

output dari kekayaan intelektual yang dimiliki oleh negara maju, dapat diantisipasi

dengan lebih jelas melalui TRIPs.

Konvensi Paris dan Berne dinilai oleh sebagian kalangan selama ini kurang dapat

menjembatani sengketa yang terjadi antar stakeholder karena aturan main yang

masih longgar dan tidak terperinci. Sejauh ini, TRIPs dipandang sebagai tools paling

sempurna dalam menyelesaikan persoalan pengaturan hak kekayaan intelektual

dewasa ini. Keleluasaan negara anggota WTO, yang notabene anggota TRIPs juga

tidak dapat menghindar untuk tidak memberlakukan mekanisme TRIPs di ranah

domestik. Hal ini dikarenakan dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa negaranegara

yang menandatangani TRIPs (negara anggota WTO) wajib mengimplementasikan

TRIPs. Lebih lanjut, persetujuan TRIPs ini juga tidak memberikan ruang gerak yangluas kepada negara anggotanya karena mekanisme ini tidak menghendaki adanya



21

persyaratan tambahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIPs.

Artinya, kewajiban ini dilaksanakan tanpa syarat apapun, termasuk ketika negara

anggotanya melakukan ratifikasi terhadap mekanisme TRIPs dalam hukum

nasionalnya.

3.2 Implementasi TRIMs dalam Kerangka Hukum Perdagangan dan Investasi

Agreement on Trade Related Investment (TRIMs), timbul dari pemikiran perusahaan

multinasional yang menilai banyaknya tindakan negara anggota World Trade

Organization (WTO), dalam proses penanaman modal yang mengakibatkan

berkurangnya keuntungan.

21

Tujuan di aturnya masalah penanaman modal di dalamWTO disebutkan dalam bagian konsideran dari TRIMs yang meliputi:

1) kebijakan penanaman modal yang diterapkan oleh negara anggota WTO yang

dapat menimbulkan distorsi dalam perdagangan;

2) Penyesuaian dengan pengaturan tentang pembatasan perdaganganyang terdapat

didalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994;

3) Meningkatkan kebijakan penanaman modal asing yang mendukung perdagangan

bebas, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari negara anggota.

Pasal 1 dari TRIMs yaitu:

“This Agreement applies to investment measures related to trade in goods only

(referred to in this Agreement as “TRIMs”.

Menurut Prof Erman Radjagukguk, Pasal 1 ini atas memiliki 2 (dua) alternatif,

pertama bahwa TRIMs berhubungan dengan perdagangan barang, dan kedua TRIMs

meliputi peraturan-peraturan yang mempunyai akibat penyimpangan dari prinsip

GATT dan merugikan perdagangan barang. Sementara pengertian kedua hal tersebut

adalah mengurangi atau menghapus segala kebijakan investasi yang menghambat

kegiatan perdagangan dan kebebasan kegiatan investasi dan menghapus aturan

21Mahmul Siregar, Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal - Studi Kesiapan Indonesia Dalam

Perjanjian Investasi Multilateral , Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005, Hlm. 57



22

investasi yang dapat mengganggu dan menghambat perdagangan barang dagangan

pada TRIMs yang diidentifikasi.22

Secara umum TRIMs, melarang kebijakan penanaman modal yang dilakukan tidak

sesuai dengan GATT 1994 khususnya yang di atur didalam Pasal III dan XI GATT

1994. Dalam lampiran TRIMs terdapat daftar yang memuat kebijakan penanaman

modal yang dilarang dilakukan yang antara lain mencakup yang memaksakan agar

penanam modal asing menggunakan barang lokal dalam persentase tertentu, atau

memaksakan untuk mengekspor sebagian barang tertentu dari barang produksinya.

Melalui Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU

Penanaman Modal), Indonesia selaku anggota WTO, mengatur kebijakan penanaman

modal yang lebih terbuka yang didasarkan pada kewajiban Indonesia sebagai

anggota WTO untuk melaksanakan TRIMs. Di dalam Undang – Undang Nomor 25

tahun 2007, Pasal 3 ayat (1)d, salah satu asas penanaman modal Indonesia adalah

perlakuan yang sama terhadap penanam modal baik asing dan dalam negeri.

Kebijakan utama yang harus disesuaikan adalah tentang penerapan fasilitas

penanaman modal, yang wajib sesuai dengan aturan – aturan tentang Performance

Requirement yang disebutkan dalam lampiran TRIMs.

Berdasarkan atas hal tersebut maka akan dianalisa kesesuaian UU Penanaman Modal

dengan TRIMs. Analisa tentang kesesuaian dua peraturan tersebut dilakukan terbatas

pada pengaturan tentang fasilitas penanaman modal yang diatur didalam UU

Penanaman modal dan kesesuaiannnya dengan Performance Requirement yang

terdapat didalam TRIMs. Pengaturan tentang Performance Requirement atau

kewajiban pembatasan tindakan dalam penanaman modal berdasarkan TRIMs

merupakan pelaksanaan dari prinsip dasar WTO sebagaimana di atur di dalam Pasal

III dan Pasal XI GATT 1994 yang meliputi prinsip National Treatment dan Most

Favored Nation. UU Penanaman Modal disebutkan memiliki salah satu asas utama

yaitu prinsip kesamaan (National Treatment), hal mana mengartikan kewajiban

penghilangan diskriminasi perlakuan kepada penanam modal asing.

22

Erman Rajagukguk, Bahan Kuliah TRIMs dan Investasi, Medan: Fakultas Hukum USU, 2010, diaksestanggal 4 Juli 2013 dari http://www.ermanhukum.com/Kuliah/TRIMs%20&%20Hukum%20Investasi%20-

%20Pendahuluan.pdf

http://www.ermanhukum.com/Kuliah/TRIMs%20&%20Hukum%20Investasi%20-%20Pendahuluan.pdf








23

Berdasarkan atas hal tersebut maka selayaknya kesemuanya hak dan kewajiban

penanam modal asing berlaku juga bagi penanam modal dalam negeri, akan tetapi

bilamana menelaah Pasal 12 ayat (2), UU Penanaman Modal, secara khusus, di atur

bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing yaitu:

1) produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang;

2) bidang – bidang yang secara eksplisit di atur tertutup untuk penanaman modal

asing. Tertutupnya produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang

berdasarkan Pasal XXI huruf b.(ii) GATT merupakan pengecualian untuk

melindungi keamanan negara, akan tetapi untuk pengaturan tentang produksi hal

lain sesuai peraturan perundangan, dapat dianggap suatu perlakuan diskriminasi

mengingat pengaturan tersebut di atur secara terbuka, dengan digantungkan pada

kebijakan yang belum ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Fasilitas penanaman modal merupakan hal yang biasa dilakukan untuk menarik

penanam modal. UU Penanaman Modal mengatur tentang fasilitas penanaman modal

dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24. Fasilitas penanaman modal menjadi suatu

permasalahan dalam hal fasilitas tersebut dilakukan dikaitkan dengan

pemenuhan Performance Requirement yang dilarang di dalam TRIMs. Salah satu hal

yang menjadi perhatian di dalam UU Penanaman Modal adalah Pasal 18 ayat (3)

huruf j, yang menyebutkan persyaratan pemberian fasilitas penanaman modal salah

satunya adalah penggunaan komponen lokal. Bilamana ditelaah maka pengaturan

Pasal 18 ayat (3) huruf j, UU Penanaman Modal merupakan suatu perlakuan yang

tidak sama antara barang dalam negeri dan barang import. Pasal 18 ayat (3) huruf j,

UU Penanaman Modal secara eksplisit merupakan pelanggaran dari pengaturan

Performance Requirement yang di atur di dalam TRIMs. Larangan pengaturan

kebijakan diskriminasi terkait dengan penggunaan produksi lokal dalam TRIMs, di

atur sebagai suatu kegiatan yang diwajibkan, sedangkan didalam UU Penanaman

Modal, tindakan tersebut lebih kepada suatu pilihan yang tidak mempengaruhi pada

keberadaan dari penanam modal. Ketentuan tentang larangan penggunaan komponen

lokal dalam TRIMs juga mensyaratkan bahwa secara spesifik negara anggota

mengatur tentang jumlah, nilai dan presentase khusus, sedangkan didalam UU

Penanaman Modal hanya mengatur secara umum.



24

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Simpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk mengambil peran aktif, dengan

langkah awalnya adalah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui

Undang-undang No.7 tahun 1994 yang berarti bahwa Indonesia memiliki

keterikatan untuk untuk melaksanakan seluruh hasil kesepakatan yang

dihasilkan dalam perundingan Uruguay (Uruguay Round), yakni Kesepakatan

mengenai kebijakan pembatasan Investasi yang terkait dengan perdagangan

atau Trade Related Investment Measures (TRIMs), kesepakatan mengenai

aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan Perdagangan atau

Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights (TRIPs)

2. .Secara umum Perjanjian dalam TRIPs meliputi: ketentuan mengenai jenis

HKI, standar minimum perlindungan atau rincian ketentuan mengenai ruang

lingkup perlindungan tersebut harus dilakukan oleh negara peserta, ketentuan

mengenai pelaksanaan kewajiban perlindungan HKI, ketentuan mengenai

kelembagaan, dan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. Dalam standar perlindungan minimum, Perjanjian tersebut menetapkan norma-norma dan

standar substantif minimum terhadap HKI sebagaimana yang telah ditentukan

dalam perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi yang sudah ada yang

berada di bawah naungan World Intellectual Property Organization

(selanjutnya disingkat WIPO).

3. TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut atau

berkaitan dengan perdagangan. Kesepakatan TRIMs dimaksudkan untuk

mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan meningkatkan

kebebasan kegiatan investasi. TRIMs merupakan isu baru dalam WTO.

4. TRIPs dan TRIMs tersebut merupakan tuntutan negara maju sebagai imbalan

untuk memperoleh akses ke pasar adalah kesediaan negara-negara berkembang

untuk menerima kewajiban dalam kegiatan perdagangan. Juga kesediaan

Indonesia dan negara-negara berkembang lainya dituntut untuk memberikan

konsesi lebih luas dalam memfasilitasi kepentingan investasi/ penanaman

modal asing dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap



25

pelanggaran hak-hak kekayaan intelektual (HKI) serta membatasi kebebasan

dalam menentukan kebijaksaan yang mengatur pola investasi perusahaan

sejauh berkaitan dengan perdagangan.

4.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan implementasi TRIPs dan TRIMs dalam kerangka hukum

ekonomi pembangunan, maka harmonisasi hukum yang dilalukan haruslah

sejalan dengan konsep Hukum Ekonomi Pembangunan, yaitu meliputi

pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan

pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara Nasional dan berencana.

2. TRIMs melarang pengaturan-pengaturan penanaman modal asing yang tidak

sesuai dengan prinsip-prinsip GATT 1994, sebagai instrumen untuk membatasi

penanaman modal asing, namun ada pengecualian-pengecualian tertentu

asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan

pemerintah berkaitan dengan investasi akan sebaiknya sesuai dengan

kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia dalam

berbagai Konvensi Internasional terkait GATT.

3. Melalui penerapan prinsip-prinsip perjanjian TRIPs, banyaknya konflik

mengenai hak kekayaan intelektual yang ada saat ini, terutama di negara

berkembang yang notabene adalah pengguna output dari kekayaan intelektual

yang dimiliki oleh negara maju.

4. Fasilitas penanaman modal merupakan hal yang biasa dilakukan untuk menarik

penanam modal. UU Penanaman Modal mengatur tentang fasilitas penanaman

modal dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24. Fasilitas penanaman modalmenjadi suatu permasalahan dalam hal fasilitas tersebut dilakukan dikaitkan

dengan pemenuhan Performance Requirement yang dilarang di dalam TRIMs.

Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk merevisi UU Penananaman

Modal, guna menghindari gugatan-gugatan Negara Maju kepada Indonesia di

WTO atau forum Internasional lainnya.



26

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hata, Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum

dan Non-Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2006

Huala Adolf, Perjanjian P enanaman M od al d al am H uk um P er d agan gan

I nt er na sional ( WTO ), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsep Dasar ,

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009,

Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar , Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1998

Kusnu Goesniadi, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex

Spesialis suatu Masalah), (Surabaya: JP Books, 2006).

Mahmul Siregar, Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal - Studi Kesiapan

Indonesia Dalam Perjanjian Investasi Multilateral , Medan: Universitas Sumatera Utara,

2005

Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung: Binacipta, 1988

Siti Anisah, Implementasi TRIMs dalam Hukum Investasi di Indonesia, Hukum Bisnis,

Vol. 22 (Desember 2005)

Winner Sitorus, Kepentingan Umum dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

(Kajian Terhadap Hak Cipta, Paten, dan Varietas Tanaman), Makassar: Disertasi

Universitas Hasannudin, 2008

Peraturan-Perundangan:

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Undang-undang No.7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World

Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal



27

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam

Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor.

Internet:

Erman Rajagukguk, Bahan Kuliah TRIMs dan Investasi, Medan: Fakultas Hukum USU,

2010, diakses tanggal 4 Juli 2013 dari

http://www.ermanhukum.com/Kuliah/TRIMs%20&%20Hukum%20Investasi%20-

%20Pendahuluan.pdf

Ekop P. Sudrajat, Analisis Kebijakan Penanaman Modal Indonesia dan KesesuaiannyaDengan Perjanjian World Trade Organization Dalam Bidang Penanaman Modal, 2008,

diakses tanggal 4 Juli 2013, dari http://priliantobylaw.blogspot.com/2008/06/analisis-

kebijakan-penanaman-modal.html




http://priliantobylaw.blogspot.com/2008/06/analisis-kebijakan-penanaman-modal.html










BIODATA PENULIS

Arief Darmawan dilahirkan di Bandung, pada tanggal 29 Mei 1976. Menyelesaikan

pendidikan Sekolah Dasar sampai SMA di Bandung, mendapat gelar Sarjana Sains Fisika

dari Institut Teknologi Bandung (2000), dan saat ini tengah menyelesaikan Magister

Hukum di STHB dan Magister Manajemen di IKOPIN.

Penulis adalah seorang Konsultan di bidang Bisnis dan Manajemen sejak tahun 2000,

pernah bekerja di beberapa Perusahaan PMA dengan berbagai jabatan, pernah mengikuti

berbagai kursus dan pelatihan di dalam dan luar negeri, serta berpengalaman menangani

pekerjaan terkait Foreign Direct Investment (FDI) dan Business Development di bidang

infrastruktur, pertambangan, manufaktur, teknologi informasi dan telekomunikasi.

Untuk sumbang saran dan diskusi, penulis dapat dihubungi di [email protected]

mailto:[email protected]




kajian trips dan trims dalam pembangunan hukum ekonomi pembangunan

Documents