kajian terhadap pengajuan peninjauan kembali …/kajian... · multi tafsir yang berakibat seseorang...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

KAJIAN TERHADAP PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI SERTA

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM

PERKARA TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN

DENGAN TERPIDANA EGGI SUDJANA

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 153 PK/PID/2010)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan

Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

Bayu Satria Setiadi

NIM. E0008307

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Bayu Satria Setiadi

NIM : E0008307

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul

KAJIAN TERHADAP PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI SERTA

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA

TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DENGAN TERPIDANA EGGI

SUDJANA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 153 PK/PID/2010) adalah betul-betul

karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini

diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari

terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari

penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 2 Juli 2012

yang membuat pernyataan

Bayu Satria Setiadi

E.0008307


commit to user

v

ABSTRAK

Bayu Satria Setiadi, E 0008307. 2012. KAJIAN TERHADAP PENGAJUAN

PENINJAUAN KEMBALI SERTA PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH

AGUNG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN

DENGAN TERPIDANA EGGI SUDJANA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 153

PK/PID/2010). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kesesuaian alasan-alasan

pengajuan Peninjauan Kembali serta pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam

memutus Peninjauan Kembali perkara Penghinaan Presiden dengan ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pengajuan Peninjauan Kembali

serta pertimbangan Hakim dalam memutus pengajuan Peninjauan Kembali ini telah

sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP atau belum.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis

penelitian normatif, penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu

dengan mempelajari penerapan norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktek

hukum, teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi pustaka, sifat

penelitian preskriptif. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber

bahan hukum yang masih relevan dengan permasalahan yaitu berwujud bahan hukum

primer (undang-undang yang relevan), bahan hukum sekunder (buku-buku teks yang

ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya

ilmiah, koran, makalah, dan majalah, serta artikel internet).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa alasan-alasan

yang diajukan oleh pemohon Peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan Pasal

263 ayat (2) KUHAP meskipun ada yang kurang sesuai yakni mengenai novum.

Kemudian mengenai pertimbangan Hakim, penulis menyimpulkan bahwa Hakim

telah melakukah kekhilafan dalam memutus Peninjauan Kembali ini karena Hakim

tidak menerapkan asas legalitas maupun retroaktif yang nyatanya menguntungkan

bagi Terpidana. Hakim telah salah menafsirkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Oleh karena itu harus segera diterbitkan satu ketentuan yang mengatur mengenai

keberadaan Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHAP ini sehingga tidak lagi menimbulkan

multi tafsir yang berakibat seseorang tidak mendapatkan keadilan sebagaimana

mestinya.

Kata Kunci: peninjauan kembali, penghinaan presiden, eggi sudjana


commit to user

vi

ABSTRACT

Bayu Satria Setiadi, E 0008307. 2012. A STUDY OF FILING REVIEW AND

CONSIDERATION OF JUSTICE OF THE SUPREME COURT CASE IN

CRIME WITH PRESIDENT insult convicted EGGI SUDJANA (CASE STUDY

DECISION NO. 153 PK/PID/2010). Faculty of Law Sebelas Maret University.

This research aimed to assess the reasons’ suitability of the submission of

judicial review as well as considerations of judicial review judges in deciding cases

Insult the President with the provisions of Law No. 8 of 1981 on Criminal

Proceedings (Criminal Code). The purpose of this study was to determine that the

reason for filing of judicial review and consideration of the Judge in deciding judicial

review of this filing was suitable with Article 263 paragraph (2) Criminal Code or

not.

The research method used in the writing of this law was a kind of normative

research, the authors used a case approach (case approach), ie by studying the

application of legal norms in practice of law, the collection of legal materials

engineering is the technique of book study, prescriptive nature of the study. The

sources of legal materials used were still the source of legal material relevant to the

problems of the shape of primary legal materials (relevant legislation), secondary

legal materials (text books are written by legal experts, law journals, the opinion of

the scholars, scientific works, newspapers, papers, and magazines, and internet

articles).

Based on this research, it can be concluded that the reasons put forward by

the applicant review of compliance was suitable with the provisions of Article 263

paragraph (2) Criminal Code despite the poor fit of the Novum. Then in case of the

consideration of the Judge, the authors concluded that the judge had been done a

mistaks in deciding judicial review because the judge did not apply the principle of

legality and retroactivity which in fact it gave a favor to defendants. The judge had

misinterpreted Article 1 paragraph (1) and (2) Criminal Procedure Code. Therefore,

a stipulation regarding to the existence of Article 1 paragraph (1) and (2) Criminal

Procedure Code should be immediately published so that the multiple interpretations

that made someone lose their justice can be reduced.

Keywords: review, insult the president, eggi sudjana


commit to user

vii

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu

sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka” (QS 13:11)

“ALL IS WELL” (three idiots)

“Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan, kemudian jadikan

penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kekecewaan dan

kesalahan lagi” (penulis)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebuah karya dari hasil kerjaku untuk orang-orang yang tak

terhingga menghiasi jejak-jejak nafasku.

Tak pernah kuhenti mengucap syukur Alhamdulillah karena aku memiliki kalian

yang indah. Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Bapak WR Setiadi, S.H. dan Ibu Jemitri tercinta yang selalu

memberikan doa, cinta, dan kasih sayang serta segalanya untukku,

semoga aku bisa membuat kalian bangga dan membahagiakan kalian;

2. Mbah Kung dan Alm. Mbok e yang selalu memberi kasih sayang serta

motivasi dan semangat kepada penulis;

3. Farida Nursari yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk

menyelesaikan skripsi ini;

4. Para pembimbing skripsiku yang telah membimbing;

5. Sahabat serta Almamaterku;

6. Pihak yang telah membantu penulisan penelitian ini.


commit to user

viii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya

sehingga penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “KAJIAN TERHADAP

PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI SERTA PERTIMBANGAN HAKIM

MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGHINAAN

PRESIDEN DENGAN TERPIDANA EGGI SUDJANA (STUDI KASUS

PUTUSAN NO. 153 PK/PID/2010)” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam setiap proses penyelesaian penulisan hukum

(skripsi) ini tidak akan terlaksana dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari

berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih dengan

segala kerendahan hati, dan semoga kebaikan pihak-pihak yang telah membantu akan

dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih saya haturkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret yang telah mengorbankan segenap tenaga dan

pikiran demi kemajuan Fakultas Hukum UNS;

2. Bapak Sabar Slamet, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang

telah membimbing dan memotivasi penulis agar selalu bersemangat

memperbaiki prestasi akademik;

3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Hukum

(skripsi) I yang telah membimbing, dan memotivasi penulis dalam proses

penyelesaian penulisan hukum ini;

4. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Penulisan

Hukum (skripsi) II yang telah bersedia meluangkan waktu dan

pikirannya dengan sabar untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi

tersusunnya penulisan hukum ini;


commit to user

ix

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf karyawan Fakultas Hukum UNS atas

segala bantuan, ilmu, wawasan, dan pelajaran yang telah diberikan

kepada penulis

6. Kedua orang tua penulis, Bapak WR Setiadi, S.H. dan Ibu Jemitri,

tercinta yang selalu memberikan doa, cinta, dan kasih sayang serta

segalanya untuk penulis;

7. Mbah Kung dan Alm. Mbok e yang selalu memberi kasih sayang serta

motivasi dan semangat kepada penulis;

8. Farida Nursari yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi

penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;

9. Sahabat seperjuanganku Bhirawa dan Tito;

10. Teman-teman FH UNS 2008;

11. Teman-teman kos gedeath (Mas Faisal, Mas Edo, Mas Burhan, Jalu,

Henry, Seto, ShiJack) yang sudah memberi motivasi dalam

menyelesaikan penulisan hukum ini;

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh dari

sempurna, oleh karena itu masukan, saran tetap penulis harapkan. Semoga Penulisan

Hukum (Skripsi) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dengan

penulisan hukum ini khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 2 Juli 2012

Penulis


commit to user

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... .iii

PERNYATAAN .................................................................................................... .iv

ABSTRAK ............................................................................................................... v

ABSTRACT ........................................................................................................... vi

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................... vii

KATA PENGANTAR ......................................................................................... viii

DAFTAR ISI ............................................................................................................ x

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .............................................................................. 4

C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 4

D. Manfaat Penelitian ............................................................................. 5

E. Metode Penelitian............................................................................... 6

F. Sistematika Penulisan Hukum ......................................................... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori................................................................................. 12

1. Tinjauan Umum Upaya Hukum Peninjauan Kembali ............... 12

2. Tinjauan Tentang Dasar Hukum Pengajuan Peninjauan

Kembali ...................................................................................... 13


commit to user

xi

3. Tinjauan Tentang Yang Dapat Mengajukan Peninjauan

Kembali ...................................................................................... 24

4. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim ................................. 24

B. Kerangka Pemimkiran ...................................................................... 29

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian ................................................................................. 32

1. Kasus Posisi ............................................................................... 32

2. Identitas Terpidana .................................................................... 34

3. Dakwaan .................................................................................... 34

4. Tuntutan ..................................................................................... 36

5. Putusan Pengadilan Negeri ........................................................ 36

6. Putusan Pengadilan Tinggi ........................................................ 37

7. Putusan Kasasi Mahkamah Agung ............................................ 38

B. Pembahasan ...................................................................................... 39

1. Analisis Kesesuaian Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh

Terpidana Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si. Terhadap

Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana ................................................................. 39

2. Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali

Terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana .................................................... 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ...................................................................................... 70

B. Saran ................................................................................................. 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran ................................................................. 29

Tabel 1. Komparasi Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali dengan Ketentuan dalam

KUHAP .................................................................................................................. 53

Tabel 2. Komparasi Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali dengan Ketentuan

dalam KUHAP ....................................................................................................... 63


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara republik yang

dipimpin oleh seorang presiden. Tindakan penghinaan kepada presiden

merupakan suatu tindakan yang secara tidak langsung juga menghina negara

karena kedudukan presiden sebagai kepala negara. Pasal 134 KUHP menyatakan

bahwa Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden

diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sejak terjadinya gerakan reformasi tahun 1998, kebebasan berpendapat

setiap masyarakat warga negara Indonesia menjadi suatu hal yang dijunjung

tinggi. Sejak saat itu sering terjadi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan

oleh masyarakat untuk mengkritik pemerintah ataupun hal-hal lain yang

menyangkut isu yang sensitif di masyarakat. Sering dalam unjuk rasa tersebut

terjadi berbagai macam tindakan yang cenderung mengarah ke tindakan anarkis.

Tidak jarang pula presiden dan wakil presiden menjadi ajang pelampiasan

kekesalan masyarakat yang marah dengan keadaan negara ini. Berlindung di

bawah payung bernama demokrasi, para pengunjuk rasa seolah tidak

memperhatikan lagi kedudukan presiden dan wakil presiden sebagai kepala

negara.

Argumentasi klasik untuk melindungi kebebasan berpendapat sebagai

suatu hak dasar (fundamental right) menurut John Stuart Mill adalah hal tersebut

sangat penting untuk menemukan esensi dari adanya suatu kebenaran. Bahkan,

Alan Howard dalam bukunya “Free Speech” (1998) berpendapat bahwa

pengertian memberikan pendapat secara luas, termasuk yang bernada menyerang,

tetap harus diberikan perlindungan yang sama apapun itu bentuknya (Pan

Mohamad Faiz. Pencabutan Pasal Penghinaan Presiden.

http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/12/pencabutan-pasal-penghinaan-

presiden.html).


commit to user

2

Kasus yang penulis angkat untuk diteliti adalah sebuah kasus yang

menurut penulis sangat menarik untuk dikaji. Seorang pengacara bernama Eggi

Sudjana menyebut nama Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang

Yudhoyono ikut menerima mobil mewah dari salah seorang pengusaha media.

Karena pernyataannya ini, Eggi Sudjana ditetapkan menjadi tersangka hingga

akhirnya divonis bersalah di pengadilan. Eggi Sudjana dinyatakan terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana penghinaan dengan

sengaja terhadap presiden. Oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Eggi

Sudjana dipidana penjara selama 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan

(Andi Saputra. PK Ditolak, Eggi Sudjana Jadi Terpidana Kasus Penghinaan

Presiden. http://news.detik.com/read/2011/08/27/002736/1712270/10/pk-ditolak-

eggi-sudjana-jadi-terpidana-kasus-penghinaan-presiden).

Pada saat proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berjalan,

Eggi Sudjana melakukan uji materi pasal yang didakwakan kepada dirinya ke

Mahkamah Konstitusi. Pada saat sebelum vonis dijatuhkan oleh hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan Mahkamah Konstitusi telah

menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis KUHP yang didakwakan kepada

Eggi Sudjana dinyatakan sudah tidak mempunyai hukum yang mengikat lagi atau

tidak berlaku lagi. Namun demikian Eggi Sudjana tetap dinyatakan bersalah oleh

hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah di vonis bersalah oleh

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Eggi melakukan upaya hukum banding dan

juga kasasi, namun hakim tetap memutus yang bersangkutan bersalah dan

pengajuan kasasinya pun ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung.

Pada akhirnya Eggy mengajukan permohonan peninjauan kembali,

namun Hakim Mahkamah Agung masih tetap menolak peninjauan kembali yang

diajukannya dan menetapkan putusan hakim pada tingkat peradilan sebelumnya

tetap berlaku. Keganjilan muncul ketika Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP yang

digunakan untuk menjerat Eggi Sudjana telah dinyatakan tidak berkekuatan

http://news.detik.com/read/2011/08/27/002736/1712270/10/pk-ditolak-eggi-sudjana-jadi-terpidana-kasus-penghinaan-presiden

http://news.detik.com/read/2011/08/27/002736/1712270/10/pk-ditolak-eggi-sudjana-jadi-terpidana-kasus-penghinaan-presiden


commit to user

3

hukum yang mengikat atau telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Namun

Eggi Sudjana tetap di vonis bersalah. Hal ini menjadi tanda tanya besar di

masyarakat, bagaimana mungkin seseorang tetap divonis bersalah ketika pasal

yang menjeratnya telah tidak berlaku lagi. Dalam hukum pidana dikenal ada asas

retroaktif yaitu sebuah asas yang menyatakan bahwa apabila ada peraturan

terbaru yang sifatnya meringankan seorang terdakwa maka peraturan itulah yang

harus di terapkan. Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan Bilamana ada perubahan

dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap

terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Salah satu alasan

pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana Eggi Sudjana adalah

pertimbangan hakim kasasi yang menyatakan putusan pengadilan tingkat

banding yang mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013-

022/PUU-IV/2006 adalah tindakan yang benar, sedangkan menurut pihak

terpidana hal itu adalah keliru. Akan tetapi Majelis hakim Peninjauan Kembali

menolak alasan tersebut disebabkan bukan merupakan alasan mengajukan

Peninjauan Kembali.

Kasus tersebut menjadi suatu permasalahan terhadap hukum di Indonesia.

Asas hukum pidana yang berlaku pun tidak memberikan penjelasan dengan pasti

bagaimana seharusnya diterjemahkan sehingga masing-masing pihak dapat

menerjemahkan sesuai dengan pengertian masing-masing. Moeljatno dalam

bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menulis seharusnya dilihat terlebih dahulu

apa yang menyebabkan suatu undang-undang diubah. Jika perubahan atas

undang-undang disebabkan atas patut atau tidak patut dipidananya sesuatu

perbuatan yang telah dilakukan, maka itu adalah perbuatan yang dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (2) KUHP. Dan jika perubahan itu timbul karena sifat sementaranya

suatu aturan, atau waktu berlakunya suatu aturan itu telah habis, maka itu bukan

termasuk dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.


commit to user

4

Berdasarkan uraian masalah tersebut maka penulis tertarik untuk

membahas masalah tersebut dengan judul : “KAJIAN TERHADAP

PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI SERTA PERTIMBANGAN HAKIM

MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA

PENGHINAAN PRESIDEN DENGAN TERPIDANA EGGI SUDJANA

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 153 PK/PID/2010)”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk mencari jawaban dari

masalah yang diteliti menjadi lebih terarah, jelas dan sistematis. Maka

perumusan masalah yang diambil yang berhubungan dengan judul tersebut

adalah :

1. Apakah pengajuan peninjauan kembali oleh pemohon pada perkara nomor

153 PK/PID/2010 telah sesuai dengan ketentuan KUHAP?

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam

memeriksa dan memutus peninjauan kembali perkara nomor 153

PK/PID/2010 telah sesuai dengan ketentuan KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

Setiap hal yang dilakukan pada dasarnya selalu memiliki tujuan yang

hendak dicapai. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana,

dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban

dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan objektif

a. Untuk mengetahui bahwa upaya hukum peninjauan kembali yang

dilakukan oleh pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan

KUHAP.


commit to user

5

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam

memeriksa dan memutus peninjauan kembali tersebut telah sesuai

dengan KUHAP.

2. Tujuan subjektif

a. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis,

khususnya dalam bidang hukum acara pidana mengenai ketentuan

penerapan terhadap peraturan yang telah dinyatakan tidak mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

b. Untuk memperoleh bahan hukum sebagai bahan utama penyusunan

penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu bentuk proses untuk mendapatkan aturan-

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk

mendapatkan jawaban dari isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud

Marzuki, 2010 : 35). Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan

hukum ini akan mempunyai manfaat bagi penulis dan orang lain. Adapun

manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya

dan hukum acara pidana pada khususnya terutama yang berhubungan

dengan pengajuan Peninjauan Kembali.

b. Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penulisan

maupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.


commit to user

6

b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua

pihak yang berkepentingan dan memberikan jawaban terhadap

permasalahan yang diteliti serta memberikan jawaban mengenai

prosedur atau proses pengajuan Peninjauan Kembali.

c. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan

ilmu yang diperoleh.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.

(Peter Mahmud Marzuki 2010 : 35)

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan

termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif

adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Ilmu

hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang bersifat preskiptif dan terapan.

Sebagai ilmu yang mempunyai sifat tersebut, ilmu hukum mempelajari

diantaranya tujuan hukum, nilai-nilai atas keadilan, validitas aturan hukum,

konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Serta sebagai ilmu terapan

ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-

rambu atau batasan-batasan dalam melaksanakan aturan hukum (Peter

Mahmud Marzuki 2010 : 22). Sifat preskiptif dalam penelitian ini adalah

penulis akan mempelajari mengenai putusan Mahkamah Agung nomor 153


commit to user

7

PK/PID/2010 tentang putusan atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh

Eggi Sudjana mengenai perkara penghinaan kepada presiden. Kemudian

penulis akan mengkaji mengenai dasar pemohon Peninjauan Kembali dalam

mengajukan permohonannya serta dasar pertimbangan Majelis Hakim

Mahkamah Agung dalam memutus permohonan Peninjauan Kembali

tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan pengumpulan terhadap

bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu putusan hukum.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan penelitian,

diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach),

pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan historis atau sejarah

(historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach),

pendekatan historis (historical approach), pendekatan kasus (case

approach). (Peter Mahmud Marzuki 2010 : 93).

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (case

approach), yaitu dengan mempelajari penerapan norma-norma hukum yang

dilakukan dalam praktek hukum. Model penelitian dengan pendekatan kasus

dipilih karena dalam penulisan hukum ini penulis mencari ratio decidendi,

yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus suatu

perkara. (Peter Mahmud Marzuki 2010 : 119). Pendekatan kasus dilakukan

dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan

isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Sumber Penelitian Hukum

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian

Hukum membedakan sumber-sumber penelitian hukum menjadi sumber

bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum

primer adalah bahan hukum yang bersifat mempunyai otoritas. Bahan-bahan


commit to user

8

hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Sedangkan untuk bahan-bahan sekunder dapat berupa semua publikasi

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan

sekunder seperti berikut:

a. Bahan-Bahan Hukum Primer:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006;

7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/PID/2010.

b. Bahan-Bahan Hukum Sekunder:

1) Buku-buku yang mendukung atau berkaitan dengan permasalahan

yang akan diteliti;

2) Jurnal hukum yang mendukung atau berkaitan dengan

permasalahan;

3) Penelitian hukum terdahulu yang mendukung atau berkaitan dengan

permasalahan;

4) Kamus hukum;

5) Artikel di media cetak maupun elektronik yang mendukung atau

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.


commit to user

9

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan

hukum ini adalah studi kepustakaan. Setelah isu atau permasalahan hukum

ditetapkan, penulis kemudian mencari bahan-bahan hukum yang berkaitan

dengan permasalahan hukum yang akan dikaji. Menurut Peter Mahmud

Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum menulis apabila penelitian

menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang harus dilakukan oleh

peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau

berkaitan dengan permasalahan hukum terebut. Oleh karena itulah untuk

memecahkan suatu permasalahan hukum, peneliti harus menelusuri banyak

berbagai produk undang-undang. Bahkan ada kalanya undang-undang yang

tidak langsung berkaitan dengan permasalahan hukum yang hendak

dipecahkan harus menjadi bahan hukum bagi penelitian tersebut.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah metode

deduksi. Menurut Johny Ibrahim yang mengutip pendapat Bernard Arief

Shidarta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan

dari hal yang berifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.

Penalaran deduktif adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang

berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dahadapi (Johny

Ibrahim, 2006 : 249-250). Sedangkan Peter Mahmud Marzuki yang

mengutip pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi

sebagaimana silogisme yang diajarkan Aristoteles, penggunaan metode

deduksi berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan bersifat

umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua

premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan. Akan tetapi di dalam

argumementasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme

tradisional (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 47). Jadi dapat ditarik

kesimpulan bahwa logika deduktif atau pengolahan hukum dengan cara


commit to user

10

deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian

menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh dengan cara

menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan,

aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat

membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Tahapan terakhir adalah menarik kesimpulan dari bahan hukum yang

diperoleh.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum serta untuk

mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka

penulis menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat bab

yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Adapun

sistematika yang diperinci adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian hukum, metode penelitian yang digunakan, dan

sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian hukum ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini. Penulis akan memaparkan mengenai landasan teori

atau memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan

hukum yang akan penulis gunakan. Landasan teori tersebut meliputi

tinjauan umum tentang peninjauan kembali, tinjauan umum tentang dasar

hukum pengajuan peninjauan kembali, tinjauan umum tentang yang dapat

mengajukan peninjauan kembali, dan tinjauan umum tentang putusan

Hakim. Selain itu untuk mempermudah alur berpikir terdapat pula

kerangka pemikiran yang disertakan pula dalam bab ini.


commit to user

11

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas dan menjawab permasalahan

yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu apakah pengajuan peninjauan

kembali oleh pemohon pada perkara nomor 153 PK/PID/2010 telah sesuai

dengan ketentuan KUHAP serta apakah yang menjadi dasar pertimbangan

hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus peninjauan

kembali perkara nomor 153 PK/PID/2010 telah sesuai dengan ketentuan

KUHAP.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan

yang dapat diperoleh dari hasil pembahasan dan penelitian yang

dilakukan, serta saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan

evaluasi atau perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber-sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan

hukum baik langsung maupun tidak langsung.

LAMPIRAN

Berisi instrumen-instrumen penelitian.


commit to user

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Peninjauan Kembali

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

tidak memberikan pengertian secara nyata tentang upaya hukum peninjauan

kembali, oleh karena itu kita harus mencari pengertian peninjauan kembali

ini dengan memahami secara menyeluruh pasal demi pasal yang mengatur

tentang upaya hukum peninjauan kembali ini. Darwan Prinst dalam bukunya

Hukum Acara Pidana Dalam Praktik menulis peninjauan kembali dapat

diajukan atau dimohonkan atas putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap di semua tingkat pengadilan. Pasal 263 ayat (2)

KUHAP menjelaskan tentang alasan mengajukan peninjauan kembali :

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa

jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,

hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala

tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau

terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah

terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan

yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu

dengan yang lain;

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim

atau suatu kekeliruan yang nyata.

Peninjauan kembali dapat diajukan terhadap semua putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah putusan

secara sah diberitahukan kepada terdakwa, sejak saat itu melekat sifat

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka sejak saat itu


commit to user

13

dapat diajukan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. Atau dengan

kata lain peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan

Negeri, Pengadilan Tinggi serta Kasasi Mahkamah Agung yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap. Hak mengajukan peninjauan kembali

merupakan hak timbal balik yang diberikan kepada terpidana untuk

menyelaraskan keseimbangan hak mengajukan permintaan kasasi demi

kepentingan hukum yang diberikan undang-undang kepada penuntut umum

melalui Jaksa Agung. (M Yahya Harahap, 2010 : 615). Prosedur pengajuan

Peninjauan Kembali :

a. Permintaan pemeriksaan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera

pengadilan dimana perkaranya diputus dalam tingkat pertama peradilan.

b. Pemeriksaan dilakukan oleh Hakim yang berbeda dengan Hakim yang

sebelumnya memeriksa perkara yang sama pada tingkat peradilan

sebelumnya dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

c. Dihadiri Pemohon Peninjauan Kembali dan Jaksa dapat menyampaikan

pendapatnya.

d. Setelah itu atas pemeriksaan Peninjauan Kembali dibuat berita acara

pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon

Peninjauan Kembali dan Panitera. Berdasarkan berita acara itu dibuat

berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera.

e. Ketua Pengadilan Negeri mengirimkan permohonan Peninjauan

Kembali dilampiri berkas perkara semula ke Mahkamah Agung, salinan

surat pengirimannya dikirimkan pada Jaksa dan pemohon Peninjauan

Kembali. (Luhut M.P. Pangaribuan, 2008 : 106).

2. Tinjauan Tentang Dasar Hukum Pengajuan Peninjauan Kembali

Sebelum berlakunya KUHAP, maka belum ada undang-undang yang

mengatur pelaksanaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian Mahkamah Agung

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang


commit to user

14

berisi mengenai kemungkinan mengajukan permohonan peninjauan kembali

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap baik pada perkara

perdata maupun pidana. Mengenai Perkara Pidana dalam Perma Mahakamah

Agung Nomor 1 Tahun 1980 tersebut tercantum dalam Pasal 9, yang

menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu

putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang

mengandung pemidanaan dengan alasan:

a. Apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-

keadaan yang dinyatakan terbukti, tetapi satu sama lain bertentangan;

b. Apabila terdapat suatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan

yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu siding masih

berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung

pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas

dasar bahwa perbuatan yang akan dijatuhkan itu tidak dapat dipidana,

pernyataan tidak diterimanya tuntutan jaksa untuk menyerahkan perkara

ke persidangan pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan pidana

lain yang lebih ringan. (Andi Hamzah 2011 : 304-305).

Kemudian undang-undang yang mengatur tentang upaya hukum

Peninjauan Kembali yang berlaku sampai sekarang adalah:

a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 angka (12)

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk

tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau

banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan

peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini.


commit to user

15

Pasal 263

1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan

hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan

peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

a) apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat,

bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang

masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau

putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan

penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu

diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b) apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa

sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai

dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu,

ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

c) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2)

terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila

dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah

dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Pasal 264

1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera


commit to user

16

pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama

dengan menyebutkan secara jelas alasannya.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (2) berlaku

juga bagi permintaan peninjauan kembali.

3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka

waktu.

4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang

kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima

permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia

mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera

membuatkan surat permintaan peninjauan kembali.

5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan

kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung,

disertai suatu catatan penjelasan.

Pasal 265

1) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim

yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan

kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan

kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 263 ayat (2).

2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon

dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.

3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang

ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan

berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang

ditandatangani oleh hakim dan panitera.

4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan

kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara


commit to user

17

pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung

yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon

dan jaksa.

5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali

adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar

tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta

berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding

yang bersangkutan.

Pasal 266

1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana tersebut Pasal 263 ayat (2), Mahkamah

Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak

dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.

2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan

peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a) apabila Mahakamah Agung tidak membenarkan alasan

pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan

kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan

peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar

pertimbangannya;

b) apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon,

Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan

peninjauan kembali itu dan menjauhkan putusan yang dapat

berupa:

(1) putusan bebas;

(2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

(3) putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;


commit to user

18

(4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih

ringan.

3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak

boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Pasal 267

1) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali

beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan

tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan

permintaan peninjauan kembali.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (2), ayat

(3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah

Agung mengenai peninjauan kembali.

Pasal 268

1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak

menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan

tersebut.

2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh

Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia,

mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut

diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.

3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat

dilakukan satu kali saja.

Pasal 269

Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 sampai dengan

Pasal 268 berlaku bagi acara permintaan peninjauan kembali terhadap

putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung


commit to user

19

Pasal 34

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan

peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan

alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV bagian keempat undang-undang

ini.

Pasal 66

1) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya (1) satu kali.

2) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau

menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum

diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan

kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

Pasal 67

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara yang telah

memperoleh kekuaatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan

alasan-alasan sebagai berikut:

1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu

muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus

atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana

dinyatakan palsu;

2) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat yang bersifat

menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat

ditemukan;

3) Apabila telah dikabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih

dari pada yang dituntut;


commit to user

20

4) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus

dipertimbangkan sebas-sebabnya;

5) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang

sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atas sama

tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan

yang lain;

6) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau

suatu kekeliruan yang nyata.

Pasal 68

1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para

pihak yang berpekara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya

yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal

dunia, permohonan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Pasal 69

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali

yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67

adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

1) Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu

muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan

hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang

berperkara;

2) Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang

hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah

dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

3) Yang disebut pada huruf c, d dan f sejak putusan memperoleh

kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak

yang berperkara;


commit to user

21

4) Yang tersebut pada huruf e sejak putusan terakhir dan bertentangan

itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan

kepada pihak yang berperkara.

Pasal 70

1) Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh permohonan kepada

Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus

perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara

yang diperlukan.

2) Mahkamah agung memutus permohonan peninjauan kembali pada

tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 71

1) Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara

tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alas an yang dijadikan

dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan

Negeri.

2) Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan

permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri

yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang

permohonan tersebut.

Pasal 72

1) Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara dalam

tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka

Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14

(empat belas) hari memberikan atau mengirimkan salinan

permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon, dengan

maksud:

a) Dalam hal permohona peninjauan kembali didasarkan atas alas

an sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau b agar


commit to user

22

pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan

jawabannya;

b) Dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan salah

satu alasan yang tersebut pada Pasal 67 huruf c sampai dengan

hurtuf f agar dapat diketahui.

2) Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya

sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a adalah 30 (tiga puluh)

hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan

kembali.

3) Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yang

memutus perkara dalam tingkat pertama dan pada surat jawaban itu

oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban

tersebut, yang salinanya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak

pemohon untuk diketahui.

4) Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta

biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung

selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

5) Untuk permohonan peninjauan kembali tidak dapat diadakan surat

menyurat antara pemohon dan/ atau pihak lain dengan Mahkamah

Agung.

Pasal 73

1) Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri

yang memeriksa perkara dalam Tingkat Pertama atau Pengadilan

Tingkat Banding mengadakan pemeriksaan tambahan, atau

meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan

yang dimaksud.

2) Mahkamah Agung dapat meminta pemeriksaan dari Jaksa Agung

atau dari pejabat lainyang diserahi tugas penyidikan apabila

diperlukan.


commit to user

23

3) Pengadilan yang dimaksud ayat (1), setelah melaksanakan perintah

Mahkamah Agung tersebut segera mengirimkan berita acara

pemeriksaan tambahan serta pertimbangan sebagaimana

dimaksudkan ayat (1), kepada Mahkamah agung.

Pasal 74

1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan

peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang

dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya

memeriksa dan memutus sendiri perkaranya.

2) Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali,

dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu

tidak beralasan.

3) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dan

ayat (2) disertai pertimbangan-pertimbangan.

Pasal 75

Mahkamah agung mengirim salinan putusan atas permohonan

peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara

dalam Tingkat Pertama dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri

yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon

serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan

memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari.

Pasal 76

Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan

perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan

secara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana.

c. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24


commit to user

24

1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan

peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal

atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan

peninjauan kembali.

3. Tinjauan Tentang Yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan

pengadilan yang telah meperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya

dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah

Agung. Oleh karena itu meskipun ada pihak lain yang merasa dirugikan atas

suatu putusan pengadilan, maka tidak dibenarkan dalam hukum pihak lain

tersebut mengajukan peninjauan kembali. Tujuan dibentuknya lembaga

Peninjauan Kembali adalah untuk melindungi serta mempertahankan hak-

hak terpidana atas adanya putusan Hakim yang salah yang tidak dapat

dimintakan revisi atau perubahan melalui upaya hukum biasa. Berdasarkan

tujuan pembentukannya, maka wajar jika Peninjauan Kembali tidak dapat

dilakukan oleh Jaksa. (Adami Chazawi, 2006 : 264)

4. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

a. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim

adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui

perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang

diambilnya mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat

Indonesia. Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim

mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum.

Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang


commit to user

25

dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman.

Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab

profesi. Tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi tiga jenis,

yaitu:

1) Tanggung jawab moral

Adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-

norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang

bersangkutan (hakim), baik bersifat pribadi maupun bersifat

kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para

hakim bersangkutan.

2) Tanggung jawab hukum.

Adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim untuk

dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-

rambu hukum.

3) Tanggung jawab teknis profesi.

Adalah merupakan tuntutan bagi hakim untuk melaksanakan

tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang

berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat

umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya.

b. Pengertian Putusan Hakim

Menurut buku yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik

Indonesia, pengertian putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu

yang telah dipertimbangkan atau dinilai dengan seksama yang dapat

berupa tulisan maupun lisan (Leden Marpaung, 1992 : 406). Kemudian

KUHAP juga memberikan pengertian terhadap pengertian putusan

pengadilan, yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau

lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur


commit to user

26

dalam undang-undang. Selain kedua pengertian tersebut ada pula yang

mengartikan putusan adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di

sidang pengadilan.

Banyaknya penafsiran mengenai arti putusan ini tidak lain

disebabkan oleh karena undang-undang yang dianut Indonesia adalah

undang-undang milik Belanda yang selain peraturan undang-undang,

istilah hukum pun diikuti oleh Indonesia, kemudian istilah-istilah

tersebut diterjemahkan oleh ahli bahasa dan bukan oleh ahli hukum. Hal

inilah yang kemudian menimbulakn banyak arti terhadap istilah-istilah

hukum. Banyak pihak yang menyebut putusan pengadilan dengan

keputusan pengadilan, padahal kedua kata tersebut adalah sangat

berbeda (Lilik Mulyadi, 2000 : 145).

c. Dasar Putusan Hakim.

Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan

pembuktian. Pembuktian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam

perkara pidana karena dalam perkara pidana, tugas utama hakim adalah

mencari kebenaran materiil. Pembuktian di sidang pengadilan untuk

dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit

dua alat bukti yang sah dan didukung adanya keyakinan hakim. Pasal

184 KUHAP menyebutkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukannya.

Yang diamaksud dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yaitu berarti merupakan dua diantara alat-alat bukti yang sah menurut

ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

1) Keterangan saksi

2) Keterangan ahli


commit to user

27

3) Surat

4) Petunjuk

5) Keterangan terdakwa

Putusan hakim dilakukan setelah masing-masing hakim yakni

hakim ketua serta hakim anggota menyampaikan pendapat atau

pertimbangan-pertimbangan dan keyakinannya masing-masing atas

perkara tersebut maka dilakukan musyawarah untuk mufakat. Hal ini

diatur dalam Pasal 182 KUHAP.

d. Pertimbangan Hakim.

Setiap putusan hakim yang dikeluarkan oleh hakim harus disertai

pertimbangan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang

Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara mengenai dasar

pertimbangan mengapa hakim memberikan putusan yang demikian

berdasarkan undang-undang yang ia gunakan untuk memeriksa tindak

pidana tersebut. Hakim sebelum mengambil putusan terlebih dulu

menyusun suatu pertimbangan yang disusun secara ringkas, mengenai

fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari

pemeriksaan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Hal ini

diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi

menjadi dua kategori, yaitu:

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim

yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam

persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang

harus dimuat di dalam putusan.

2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan yang tidak berdasarkan undang-undang atau

pertimbangan yang berdasarkan peraturan di luar Undang-Undang.


commit to user

28

e. Putusan Hakim

Pada nyatanya, putusan hakim dapat berupa:

1) Putusan Pemidanaan, yaitu putusan yang pada amarnya berupa

penjatuhan pidana atau putusan yang berisi hukuman atau dapat

juga dikatakan sebagai putusan yang berisi pernyataan salah

terhadap terdakwa. Hal ini sesuai asas tiada pidana tanpa kesalahan

yang terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 183

KUHAP. Karena adanya kesalahan maka terdakwa dipidana oleh

pengadilan dibebani untuk membayar biaya perkara.

2) Putusan Bebas, yakni hakim akan memberikan putusan bebas

apabila kesalahan yang disangkakan kepada terdakwa tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan. Diatur dalam Pasal 191 ayat (1)

KUHAP.

3) Putusan Lepas, yakni putusan yang dijatuhkan apabila perbuatan

terdakwa yang terbukti itu bukan merupakan suatu tindak pidana,

atau hilang sifat melawan hukumnya perbuatan karena dibenarkan

oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (2)

KUHAP. Kemudian yang disebut dengan hilang sifat melawan

hukum suatu perbuatan karena sebab yang dibenarkan undang-

undang karena terdapat dua alasan, yaitu:

a) Alasan Pemaaf, yaitu suatu alasan yang menghapus kesalahan

orang yang melakukan perbuatan pidana. Alasan pemaaf diatur

dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP.

b) Alasan Pembenar, yaitu suatu alasan yang menghapus sifat

melawan hukumnya suatu perbuatan pidana sehingga perbuatan

tersebut menjadi dibenarkan. Alasan pembenar diatur dalam

Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1)

KUHP.


commit to user

29

B. Kerangka Pemikiran

Studi Kasus Penghinaan

Presiden oleh Eggi

Sudjana

Didakwa Melanggar Pasal 134 dan Pasal 136 bis

KUHP

Mahkamah Konstitusi

mencabut Pasal 134 dan 136

bis KUHP

Pengadilan Negeri memutus bersalah

melanggar Pasal 134 dan 136bis

KUHP

Pengadilan Tinggi Menguatkan

putusan Pengadilan Negeri,

Mahkamah Agung menolak Kasasi Banding dan Kasasi

Permohonan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung Menolak

Permohonan Peninjauan Kembali

Terpidana


commit to user

30

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa

kasus ini bermula ketika Eggi Sudjana memberikan pernyataan bahwa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima sebuah mobil mewah dari

seorang pengusaha. Pernyataan ini disampaikan di hadapan wartawan di

gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian Eggi Sudjana

diajukan ke pengadilan karena melanggar Pasal 134 dan 136 bis KUHP.

Namun, ketika proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

berlangsung, Eggi Sudjana mengajukan uji materi Pasal 134 dan 136 bis serta

Pasal 137 KUHP ke Mahkamah Konstitusi. Sebelum putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat keluar, putusan Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu

keluar dengan putusan menyatakan Pasal 134 dan 136 bis serta Pasal 137

KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atas keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta pusat pada akhirnya tetap memutus Eggi Sudjana

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan

terhadap presiden dan dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dengan masa

percobaan 6 bulan. Eggi kemudian banding akan tetapi Pengadilan Tinggi

justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Eggi Sudjana

kemudian melakukan kasasi namun lagi-lagi usaha Eggi gagal karena

Mahkamah Agung menolak kasasi Eggi Sudjana. Setelah itu Eggi Sudjana

melakukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Salah

satu alasan yang dikemukakan Eggi Sudjana dalam memori peninjauan

kembali nya adalah hakim judex facti dan judex juris telah melakukan

kekhilafan dengan tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi yang

mencabut Pasal 134 dan 136 bis KUHP. Namun Mahkamah Agung justru

menolak permohonan peninjauan kembali Eggi Sudjana dengan salah satu


commit to user

31

alasan bahwa judex facti maupun judex juris tidak melakukan kekhilafan

maupun suatu kekeliruan yang nyata, dimana menurut Mahkamah Hukum

alasan-alasan yang diajukan oleh Eggi Sudjana tidak sesuai dengan alasan

pengajuan peninjauan kembali yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b

dan c KUHAP.


commit to user

32

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menyajikan berbagai bahan hukum yang diperoleh

selama melakukan penelitian, bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi

kepustakaan dan analisa kasus yang telah menjadi berkas perkara. Berkas perkara

di sini yang dipelajari adalah berkas perkara yang telah diputus pada pengadilan

tingkat Peninjauan Kembali yaitu di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kasus atau berkas perkara tersebut diperoleh dengan cara pengambilan data dari

dokumen putusan perkara yang tercatat di Mahkamah Agung Republik

Indonesia.

Adapun kasus tersebut di atas dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu

putusan peninjauan Kembali perkara Mahkamah Agung Nomor : 153

PK/PID/2010 dalam perkara Peninjauan Kembali dengan terpidana Dr. EGGI

SUDJANA, S.H., M.Si. Untuk mengetahui lebih rinci dan mendalam tentang

berkas perkara tersebut, maka berikut ini peneliti akan menguraikan hasil

penelitian yang telah diperoleh

1. Kasus Posisi

Kasus ini berawal pada hari selasa tanggal 3 Januari 2006 sekitar

pukul 12.00 Wib di Lobby Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Eggi Sudjana seorang pengacara menyebut nama Presiden Republik

Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ikut menerima mobil mewah dari

salah seorang pengusaha media. Karena pernyataannya ini, Eggi Sudjana

ditetapkan menjadi tersangka hingga akhirnya divonis bersalah di pengadilan.

Eggi Sudjana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,

melakukan tindak pidana penghinaan dengan sengaja terhadap presiden. Oleh

hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Eggi Sudjana dipidana penjara


commit to user

33

selama 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan (Andi Saputra. PK

Ditolak, Eggi Sudjana Jadi Terpidana Kasus Penghinaan Presiden).

Pada saat proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

berjalan, Eggi Sudjana melakukan uji materi pasal yang didakwakan kepada

dirinya ke Mahkamah Konstitusi. Pada saat sebelum vonis dijatuhkan oleh

hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan Mahkamah Konstitusi telah

menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis KUHP yang didakwakan kepada

Eggi Sudjana dinyatakan sudah tidak mempunyai hukum yang mengikat lagi

atau tidak berlaku lagi. Namun demikian Eggi Sudjana tetap dinyatakan

bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah divonis

bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Eggi melakukan upaya hukum

banding dan juga kasasi, namun hakim tetap memutus yang bersangkutan

bersalah dan pengajuan kasasinya pun ditolak oleh Hakim Mahkamah

Agung.

Pada akhirnya Eggy mengajukan permohonan peninjauan kembali,

namun Hakim Mahkamah Agung masih tetap menolak peninjauan kembali

yang diajukannya dan menetapkan putusan hakim pada tingkat peradilan

sebelumnya tetap berlaku. Keganjilan muncul ketika Pasal 134 dan Pasal 136

bis KUHP yang digunakan untuk menjerat Eggi Sudjana telah dinyatakan

tidak berkekuatan hukum yang mengikat atau telah dicabut oleh Mahkamah

Konstitusi. Namun Eggi Sudjana tetap divonis bersalah. Hal ini menjadi

tanda tanya besar di masyarakat, bagaimana mungkin seseorang tetap divonis

bersalah ketika pasal yang menjeratnya telah tidak berlaku lagi. Dalam

hukum pidana dikenal ada asas retroaktif yaitu sebuah asas yang menyatakan

bahwa apabila ada peraturan terbaru yang sifatnya meringankan seorang

terdakwa maka peraturan itulah yang harus di terapkan. Pasal 1 ayat (2)

KUHP menyatakan Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan

sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan


commit to user

34

yang paling menguntungkannya. Salah satu alasan pengajuan peninjauan

kembali yang diajukan oleh terpidana Eggi Sudjana adalah pertimbangan

hakim kasasi yang menyatakan putusan pengadilan tingkat banding yang

mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013-022/PUU-

IV/2006 adalah tindakan yang benar, sedangkan menurut pihak terpidana hal

itu adalah keliru. Akan tetapi Majelis hakim Peninjauan Kembali menolak

alasan tersebut disebabkan bukan merupakan alasan mengajukan Peninjauan

Kembali.

2. Identitas Terdakwa

Nama : Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/3 Desember 1959;

Jenis kelamin : Laki- laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Vila Pajajaran Permai

Jalan Sultan Agung No. 1 RT. 05/06

Kelurahan Babakan, Kota Bogor, Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Advokat.

3. Dakwaan

Bahwa Ia, Terdakwa Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si, pada hari

Selasa tanggal 3 bulan Januari tahun 2006 sekitar jam 12.00 Wib atau setidak-

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Lobby

Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Veteran III Nomor 2

Jakarta Pusat, atau setidak- tidaknya ditempat-tempat lain dalam wilayah

hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dengan sengaja melakukan

penghinaan terhadap Presiden, dilakukan di luar kehadiran yang dihina, baik

dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak dimuka umum dengan


commit to user

35

lisan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang, atau dihadapan

orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa

tersinggung, yaitu dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

a. Bahwa pada awalnya Terdakwa berada di Kantor Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) adalah dalam rangka kepentingan kliennya atas nama

ECW NELOE;

b. Bahwa selanjutnya ketika berada di Lobby Kantor Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), dihadapan orang lain atau dihadapan pers baik dari

kalangan media cetak dan elektronik diantaranya Reporter RCTI, TPI,

Metro TV, Detik Com, Radio Elsinta, wartawan Rakyat Merdeka,

Kompas, Republika, yaitu diantaranya saksi Alexander Zulkarnain

(Reporter RCTI), saksi Ubaidillah (Kameramen TPI), Terdakwa telah

mengemukakan atau mengucapkan perkataan- perkataan yang menyerang

nama baik, martabat atau keagungan Presiden Republik Indonesia, yakni

diantaranya:

1) “……yang ingin saya klarifikasi dengan Ketua KPK atau jajaran

KPK, bahwa ada pengusaha yang memberikan mobil mungkin

jenisnya Jaguar kurang lebih begitu, kepada Kementerian Sekab dan

Juru Bicara Presiden juga Presiden yang kemudian dipakai oleh

anaknya” ;

2) “…….oleh karena itu keberanian untuk mengungkap ada pada KPK

yang katanya pemberantasan korupsi tidak pandang bulu, ini terjadi

disekitar istana dan orang istana yang melakukan” ;

3) “……..pengusahanya itu namanya Hary Tanu, ya pers tahu lah” ;

c. Bahwa kata- kata yang dikemukakan atau diucapkan oleh Terdakwa, yang

dimaksudkan Terdakwa, “Presiden” adalah Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Republik Indonesia saat itu, dan Terdakwa mengetahui bahwa

kata- kata yang dikemukakannya atau diucapkannya akan didengarkan

dan diketahui oleh Presiden Republik Indonesia (Susilo Bambang


commit to user

36

Yudhoyono) serta orang lain, sebab diucapkan dihadapan pers, baik dari

kalangan media cetak maupun elektronik yang akan menyiarkannya

sehingga akan didengarkan dan diketahui pula oleh seluruh Rakyat

Indonesia ;

d. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

134 jo. Pasal 136 bis Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ;

4. Tuntutan

a. Menyatakan Terdakwa Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si bersalah

melakukan tindak pidana “Penghinaan Presiden” sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 134 jo. Pasal 136 bis KUHP, sesuai Surat

Dakwaan;

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4

(empat) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

c. Memerintahkan barang bukti berupa :

1) Sebuah kaset VHS berisikan keterangan pers Terdakwa yang

dilakukan pada tanggal 3 Januari 2006 di Kantor KPK Jalan Veteran

III No. 2 Jakarta Pusat yang dibuat oleh Ubaidilah, kameramen TPI;


dilakukan pada tanggal 3 Januari 2006 di Kantor KPK yang dibuat

oleh Alexander Zulkarnaen, reporter RCTI;

agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

(seribu rupiah).

5. Putusan Pengadilan Negeri

Pada tanggal 22 Februari 2007 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

mengeluarkan putusan dengan nomor putusan

1411/PID.B/2006/PN.JKT.PST yang amar putusannya sebagai berikut:


commit to user

37

a. Menyatakan bahwa Terdakwa Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si tersebut,

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah: Melakukan Tindak

Pidana “Penghinaan Terhadap Presiden”

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah bahwa pidana itu tidak

akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam

putusan hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat tanggal 6 (enam)

bulan masa percobaan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

c. Memerintahkan barang bukti berupa :

1) Sebuah kaset VHS berisikan keterangan pers terdakwa yang

dilakukan pada tanggal 3 Januari 2006 di Kantor KPK Jalan Veteran

III No. 2 Jakarta Pusat yang dibuat oleh Ubaidilah, kameramen TPI;


dilakukan pada tanggal 3 Januari 2006 di Kantor KPK yang dibuat

oleh Alexander Zulkarnaen, reporter RCTI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

d. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah).

6. Putusan Pengadilan Tinggi

Pada tanggal 7 Juni 2007 Pengadilan Tinggi Jakarta mengeluarkan

putusan dengan nomor putusan 159/PID/2007/PT.DKI yang amar putusannya

sebagai berikut:

a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Februari

2007 No. 1411/PID.B/PN.JKT.PST dengan perbaikan mengenai

kwalifikasi kesalahan Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai

berikut:


commit to user

38

1) Menyatakan bahwa Terdakwa Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si tersebut,

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah: Melakukan

Tindak Pidana “Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden”;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah bahwa pidana

itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah

lain dalam putusan hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat 6

(enam) bulan masa percobaan melakukan perbuatan yang dapat

dipidana;

c. Memerintahkan barang bukti berupa:

1) Sebuah kaset VHS berisikan keterangan pers EGGI SUDJANA yang

dilakukan pada tanggal 3 Januari 2006 di Kantor Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Veteran III No. 2 Jakarta Pusat

yang dibuat oleh Ubaidilah, kameramen TPI;

2) Sebuah kaset VHS berisikan keterangan pers EGGI SUDJANA yang

dilakukan pada tanggal 3 Januari 2006 di Kantor Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Veteran III No. 2 Jakarta Pusat

yang dibuat oleh Alexander Zulkarnaen, reporter RCTI;

Tetap terlampir dalam berkas acara;

d. Membebankan biaya perkara sebesar kepada Terdakwa dalam kedua

tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.

1000,- (seribu rupiah).

7. Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Pada tanggal 24 September 2008 Mahkamah Agung Republik

Indonesia mengeluarkan putusan dengan nomor putusan 70 K/Pid/2008 yang

amar putusannya sebagai berikut:

a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Dr. EGGI

SUDJANA, S.H., M.Si tersebut;


commit to user

39

b. Mebebankan Pemohon Kasasi/ terdakwa untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

B. Pembahasan

1. Analisis Kesesuaian Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Dr.

EGGI SUDJANA, S.H., M.Si. Terhadap Ketentuan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Guna mengetahui kesesuaian Pengajuan Peninjauan Kembali oleh

Terpidana terhadap ketentuan KUHAP, berikut penulis paparkan mengenai

alasan Pengajuan Peninjauan Kembali yang selanjutnya akan dianalisis

dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang mengatur mengenai

alasan-alasan Pengajuan Peninjauan Kembali. Pertanyaan yang ingin

diselesaikan penulis adalah apakah semua alasan-alasan tersebut termasuk

sebagai alasan Pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam

Pasal 263 ayat (2) tersebut.

a. Alasan Upaya Peninjauan Kembali

Alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali

pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1) Bahwa dalam putusan a quo, Majelis Hakim Kasasi dalam

pertimbangannya menyatakan “bahwa Judex Facti (Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta) tidak salah menerapkan hukum/ melanggar

hukum”, senyatanya pertimbangan tersebut adalah salah atau

merupakan pertimbangan hukum yang nyata-nyata khilaf atau keliru

karena hal-hal sebagai berikut:

2) Bahwa Judex Facti cenderung telah melanggar hukum karena tidak

menerapkan peraturan hukum dengan telah mengesampingkan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13-22/PUU-IV/2006 tanggal 4

Desember 2006, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:


commit to user

40

a) Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk

seluruhnya;

b) Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c) Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab

Undang- Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat;

d) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara

sebagaimana mestinya;

3) Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah menurut hukum Putusan

Mahkamah Konstitusi yang amarnya menguntungkan pemohon, yaitu

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menguji undang-undang

i.c Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan

menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHAP tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24c ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah

dikesampingkan atau dilanggar oleh Judex Facti;

4) Bahwa Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., dalam bukunya

“Berjalan di Ranah Hukum”, Jakarta: Sekretariat Jenderal &

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, menyatakan:

“Bahwa yang dimaksud dengan pengujian Undang-Undang yang

menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud

pada Pasal 24 (c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tersebut di atas adalah menguji secara konstitusionalitas suatu

undang-undang, yakni menguji sejauh mana undang-undang yang


commit to user

41

bersangkutan bersesuaian atau bertentangan (tegengesteld) dengan

Undang-Undang Dasar. Constitutie is de hoogste wet? Manakala

Mahkamah Konstitusi memandang suatu undang-undang

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka undang-undang

tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Uji Materi

terhadap Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP amarnya

telah menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik

Indonesia, sehingga Pasal l34, Pasal 136 bis, dan Pasa 137 KUHP

tersebut dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat dan telah

diperintahkan pemuatannya didalam Lembaran Negara sebagaimana

mestinya, akan tetapi telah dikesampingkan dan tidak

dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam mengadili dan menjatuhkan

pidana pada pemohon peninjauan;

Dengan demikian terbukti putusan a quo telah salah atau khilaf

dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum berkenaan

dengan eksistensi dan daya laku Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal

137 KUHP telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 13-

22/PUU-IV/2006 tanggal 4 Desember 2006;

5) Bahwa terbukti pertimbangan hukum dalam putusan a quo telah

dipertimbangkan secara keliru dan khilaf dan cenderung bertentangan

dengan konstitusional ataupun undang-undang, berdasarkan hal-hal

sebagai berikut :

Bahwa secara nyata putusan a quo bertentangan dengan ketentuan

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang

menyatakan sebagai berikut:


commit to user

42

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan

ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”

6) Bahwa Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H dalam bukunya

“Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana

Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya

dalam Yurisprudensi), Bandung: Alumni, 2002, hal. 5-6, mengutip

M.S. Groenhuijsen, menyatakan sebagai berikut:

“………ada empat makna yang terkandung dalam pasal ini. Dua dari

yang pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang (de wet

gevende macht), dan dua yang lainnya merupakan pedoman bagi

hakim. Pertama, bahwa pembuat undang-undang tidak boleh

memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. Kedua,

bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan

delik sejelas-jelasnya. Ketiga, hakim dilarang menyatakan bahwa

Terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak

tertulis atau hukum kebiasaan, dan keempat terhadap peraturan

hukum pidana dilarang diterapkan analogi.”

7) Bahwa selanjutnya Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H dalam

bukunya yang sama, pada hal 6-7, mengutip Lieven Dupont,

menyatakan sebagai berikut:

“Asas ini mengandung asas perlindungan, yang secara historis

merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa di

zaman Ancien Regime serta jawaban atas kebutuhan fungsional

terhadap kepastian hukum yang menjadi keharusan didalam suatu

Negara hukum liberal pada waktu itu. Sekarang pun keterikatan

negara-negara hukum modern terhadap asas ini mencerminkan

keadaan bahwa tidak ada suatu kekuasaan negara yang tanpa batas

terhadap rakyatnya dan kekuasaan negara pun tunduk pada aturan-

aturan hukum yang telah ditetapkan.”


commit to user

43

8) Bahwa dengan demikian, prinsip “nullum delictum” yang

menggariskan secara mutlak, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan

telah melakukan “perbuatan pidana”, yaitu apabila perbuatan yang

telah diperbuat tersebut, terlebih dahulu dalam suatu undang-undang

dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dilakukan sebagai

suatu perbuatan yang dilarang dilakukan orang dan diancam dengan

pidana barang siapa yang melakukannya, dari ketentuan tersebut

terlihat adanya kehendak bahwa hanya pembentuk undang- undang

sajalah yang dapat menentukan perbuatan apa dan yang

bagaimanakah yang dilarang dan diancam pidana. Dengan kata lain

Hakim tidak diberi kebebasan untuk menentukan bahwa sesuatu

perbuatan adalah dilarang dan diancam pidana dengan pidana barang

siapa yang melakukannya;

9) Bahwa juga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, Pemohon

Peninjauan Kembali, menurut hukum seharusnya dinyatakan

dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechts ver

volging) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-

Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena

tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 134 jo. Pasal 136 bis

KUHP telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

pada tanggal 4 Desember 2006 oleh Mahkamah Konstitusi melalui

putusannya No. 13-22/PUU-IV/2006;

Oleh karena itu terbukti putusan a quo dalam pertimbangan

hukumnya telah menggunakan dasar hukum yang tidak mengikat

lagi, karena telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum


22/PUU-IV/2006 tanggal 4 Desember 2006, sehingga putusan a quo

sepatutnya dibatalkan;


commit to user

44

10) Bahwa selain itu juga putusan a quo mengabaikan dan mengkhianati

ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,

yang menyatakan sebagai berikut: “Jika ada perubahan dalam

perundang- undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap

Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.”

11) Bahwa Dr. Andi Hamzah, S.H, dalam bukunya Asas-Asas Hukum

Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal 54, menyatakan sebagai

berikut: “Ketentuan ini logis, karena Pasal 1 ayat (1) pun yang

memuat asas undang-undang tidak berlaku surut itu bermaksud untuk

melindungi kepentingan orang-orang dari perbuatan sewenang

wenang penguasa. Dengan sendirinya ketentuan seperti tersebut

dimuka bermaksud senada dengan itu. Jangan sampai peraturan yang

kemudian keluar yang lebih berat dapat dikenakan kepada Terdakwa.

Tetapi kalau menguntungkan justru diberlakukan.”

12) Bahwa untuk ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, Dr. Andi Hamzah, S.H, dalam buku

yang sama hal. 55 dan hal. 58, mengutip Memorie van Teolichting

(Memori Penjelasan) WvS N, menyatakan sebagai berikut:

Hal. 55:

“………., perubahan perundang-undangan berarti semua ketentuan

hukum materiel yang secara hukum pidana mempengaruhi penilaian

perbuatan.”

Hal. 58:

Memorie van Teolichting (Memori Penjelasan) juga mengatakan

bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) tidak berlaku terhadap peraturan-

peraturan yang bersifat sementara, walaupun dibentuknya

berdasarkan kekuatan dan untuk melaksanakan suatu undang-

undang.”


commit to user

45

13) Bahwa untuk perubahan ketentuan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, Prof. Moeljatno, S.H, dalam

buku Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, cetakan 7,

hal. 33-34, menyatakan sebagai berikut: “Disini ternyata bahwa tidak

tiap-tiap perubahan perundang-undangan dapat dipandang sebagai

perubahan perundang-undangan dalam arti Pasal 1 ayat (2) KUHP.

Harus dilihat lebih dulu apakah yang mendorong pembuat Undang-

Undang untuk mengadakan perubahan. Jika yang mendorong adalah

perubahan pandangan tentang patut atau tidak patut dipidananya

sesuatu perbuatan yang telah dilakukan, maka itu adalah perubahan

yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.”

14) Bahwa berkenaan dengan yang dimaksud dengan ketentuan yang

paling menguntungkan S.R Sianturi dalam bukunya Asas-Asas

Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta Alumni,

1996, hal. 79, menyatakan: “………dari perumusan ayat (2) Pasal 1

KUHP, ternyata bahwa Undang-Undang yang harus digunakan pada

saat hakim menjatuhkan putusannya tidak tergantung pada saat

terjadinya sesuatu tindakan, melainkan kepada kepentingan

Terdakwa.”

15) Bahwa dengan demikian, menurut dan secara hukum, bilamana ada

kejadian seseorang telah berbuat yang melanggar undang-undang,

sedangkan sebelum peristiwa itu diputuskan oleh hakim, kemudian

undang-undang itu diubah sedemikian rupa, sehingga perbuatan

semacam itu tidak dilarang lagi, maka orang itu tidak dapat di

hukum, bukanlah hal tersebut menganut azas bahwa putusan

Mahkamah Konstitusi sebagai undang-undang yang baru lebih

menguntungkan kepada Terdakwa, sehingga undang-undang itulah

yang dipakai;


commit to user

46

16) Bahwa selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP

dimaksud, konsekwensi juridis dengan adanya Putusan Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia, sehingga Pasal 134, Pasal 136 bis dan

Pasal 137 KUHP tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat dan telah diperintahkan pemuatannya didalam

Lembaran Negara sebagaimana mestinya, wajib diterapkan dan atau

diberlakukan terhadap Pemohon, karena putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut sebagai ketentuan yang paling menguntungkan

pemohon;

17) Bahwa juga seharusnya menurut hukum, putusan a quo menjatuhkan

tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, oleh karena terdapat

keadaan bahwa bilamana tindak pidana yang didakwakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan, namun pada saat majelis hendak

menjatuhkan pidana, tindak pidana tersebut telah dicabut oleh

undang-undang atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum


22/PUU-IV/2006 tanggal 4 Desember 2006;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagai tersebut diatas, menurut

hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang meniadakan Pasal 134, Pasal

136 bis, 137 KUHP adalah patut dijadikan dasar pemidanaan suatu

perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian terbukti putusan kasasi

yang dimohonkan peninjauan kembali telah mengabaikan dan

mengkhianati Pasal 1 ayat (2) KUHAP, sehingga sepatutnya putusan

yang dimohonkan peninjauan kembali dibatalkan;

Bahwa terbukti pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa

sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan

alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah

bertentangan satu dengan lainnya, yaitu untuk selengkapnya dapat


commit to user

47

Pemohon Peninjauan Kembali buktikan dengan uraian alasan-alasan

hukum sebagai berikut:

1) Bahwa sebelum sidang berlangsung untuk memutuskan putusan

Judex Facti, terbukti telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi No.

13-22/PUU-IV/2006 tanggal 4 Desember 2006, yang menyatakan

bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137 KUHP bertentangan

dengan Undang- Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia,

sehingga Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tersebut

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan telah


mestinya, sehingga pertimbangan hukum putusan a quo tidak

mengikat lagi;

2) Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara

yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 24

tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 24 ayat (1) dan

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

3) Bahwa juga Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan

hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk

umum, sebagaimana dimaksud Pasal 47 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a

Undang-Undang RI No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

jo. Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

4) Bahwa Pasal 263 ayat (2) huruf b Undang- Undang RI No. 8 tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan: “apabila dalam

pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti,

akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang

dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan

lainnya.”


commit to user

48

5) Bahwa Drs. H. Adami Chazawi, S.H., dalam bukunya Lembaga

Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana (Penegakan Hukum dalam

Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat), Jakarta: Sinar Grafika,

2010, hal. 80-83, yang menyatakan sebagai berikut: “Dua atau lebih

putusan pengadilan harus memenuhi syarat berikut ini:

a) Antara pelbagai putusan itu harus terdapat hubungan yang erat.

b) Dua atau lebih putusan tersebut harus sudah mempunyai

kekuatan hukum tetap. “Dua atau lebih putusan tersebut tidak

harus semuanya putusan perkara pidana, tetapi boleh juga yang

satu putusan perkara pidana, sementara yang lain putusan

perkara perdata atau putusan tata usaha, ……….dst.” “Syarat

mengajukan permintaan PK dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b

KUHAP berlatar belakang pada kepastian hukum

(rechtzekerheid). Kepastian hukum menjadi tujuan utama

penegakan hukum. Keadilan akan terangkum dengan

ditegakkannya kepastian hukum. Demi kepastian hukum, tidak

dibenarkan adanya dua atau lebih putusan hakim yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap yang isinya saling

bertentangan.”

Bahwa dari uraian diatas, maka terbukti putusan a quo telah

bertentangan dengan asas hukum pidana sebagaimana ditentukan pada

Pasal 1 ayat (2) KUHP dan bertentangan dengan juga Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 13-22/PUU-IV/2006 tanggal 4 Desember

2006, sehingga demi kepastian hukum, tidak dibenarkan adanya dua

atau lebih putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap yang isinya saling bertentangan, oleh karena itu sepatutnya

putusan kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali dibatalkan;


commit to user

49

Tambahan memori Peninjauan Kembali:

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dimaksud, maka

secara juridis konsekwensi dengan adanya Putusan Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan perkara Uji Materi atas

Pasal 134, Pasal 136 bis, dan 137 KUHP yang dinyatakan bertentangan

dengan Undang- Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia,

sehingga Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tersebut


diperintahkan permuatannya didalam Lembaran Negara sebagaimana

mestinya, sesuai Putusan Uji Materi Nomor 13-22/PUU-IV/2006

tertanggal 4 Desember 2006, maka terhadap Pemohon Peninjauan

Kembali Wajib diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan;

2) Bahwa sejak awal putusan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat, Pengadilan Tinggi dan Putusan Kasasi sangat jelas dan terang

telah mengandung kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata,

bahkan telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukumnya

(onvoldo ende gemotiveerd) serta cenderung telah melanggar hukum

dan bertendensi telah menyalahgunakan kewenangannya (abused of

power) karena telah tidak menerapkan peraturan hukum tidak

diterapkan sebagaimana mestinya dengan mengesampingkan Putusan

Mahkamah Konstitusi yang merupakan kewenangan Mahkamah

Konstitusi untuk menguji undang-undang, sesuai ketentuan Undang-

Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam

Putusan Perkara Uji Materi atas Pasal 134, Pasal 136 bis, dan 137

KUHP, dimana pasal-pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia,

sehingga telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

dan telah diperintahkan permuatannya didalam Lembaran Negara

sebagaimana, sesuai Putusan Uji Materi Nomor 013-022/PUU-


commit to user

50

IV/2006 tertanggal 4 Desember 2006, dengan demikian putusan Judex

Facti yang dikeluarkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat pada tanggal 22 Februari 2007 dengan tetap menerapkan

ketentuan Pasal 134, 136 bis pada Pemohon Peninjauan Kembali

adalah putusan yang salah dan khilaf bahkan cenderung adalah

tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum (abused of power),

karena pada saat putusan tersebut dikeluarkan dasar hukum yang

dijadikan dasar pemidanaan pada Pemohon Peninjauan Kembali yaitu

Pasal 134 dan 136 bis telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, tidak mempunyai

kekuatan mengikat dan telah diperintahkan pemuatannya dalam

Lembaran Negara, dengan demikian entah dasar hukum apa yang telah

diterapkan oleh Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat pada saat itu, yang celakanya telah dikuatkan oleh Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 7 Juni 2007 serta Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia pada tanggal 24 September 2008??

Sungguh ironis dan menyedihkan cara- cara penegakan hukum di

Negara Republik yang kita cintai ini……????!!

3) Bahwa dalam hukum tidak dibenarkan adanya putusan Hakim yang

semata- mata berdasarkan penafsiran- penafsiran, dugaan-dugaan atau

kesimpulan-kesimpulan yang melahirkan keyakinan Hakim yang tidak

berdasarkan dalil-dalil hukum yang benar, dan tidak diterapkannya

suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan

sebagaimana mestinya, atau tata cara mengadili tidak dilaksanakan

menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak

diperkenankan melampaui kewenangannya, sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 (a) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).


commit to user

51

Tentang Terdapatnya Kejadian Baru Atau Novum.

1) Bahwa disamping alasan-alasan tersebut, Pemohon Peninjauan

Kembali telah pula menemukan keadaan baru atau novum yang

mempunyai sifat dan kualitas Pembuktian sehingga bila dikemukakan

pada saat sidang perkara ini tengah berlangsung dapat menjadi faktor

alasan bahwa putusan hakim dalam perkara adalah jelas-jelas telah

mengandung suatu kekeliruan atau kekhilafan yang nyata bahkan

Majelis Hakim Kasasi cenderung telah melanggar hukum karena tidak

diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak

diterapkan sebagaimana mestinya dengan telah mengesampingkan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan kewenangan

Mahkamah Konstitusi, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24

tahhun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Uji

Materi atas Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP yang dinyatakan

bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 Negara Republik

Indonesia, sehingga Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP tersebut



mestinya, sesuai Putusan Uji Materi Nomor 013-022/PUU-IV/2006

tertanggal 4 Desember 2006, sehingga permohonan Peninjauan

Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima dan

dimenangkan atau dikabulkan dalam perkara a quo, yaitu berupa:

- Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Permohonan Uji

Materi Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP yang dianggap

bertentangan dengan Pasal 27, 28 Undang- Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 perkara Nomor 013-022/PUU-MK/2006

(Bukti P-1)

Bukti mana membuktian baik langsung maupun tidak langsung, bahwa

Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini Terdakwa/ Pemohon


commit to user

52

Peninjauan Kembali dulu Pemohon Kasasi secara hukum tidak dapat

dihukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh

Penuntut Umum dikarenakan pasal-pasal yang dijadikan dasar

dakwaan pidana pada Terdakwa setelah dilakukan uji materi sesuai

Putusan Uji Materi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tertanggal 4

Desember 2006, yang dalam Putusan perkara Uji Materi tersebut

memutuskan bahwa Pasal 134, 136 bis, 137 KUHP dinyatakan

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik

Indonesia, sehingga Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP tersebut



mestinya dan oleh karenanya sudah merupakan ketentuan hukum dan

undang-undang (due Process of law) wajib membebaskan Terdakwa

dari segala dakwaan (vide bukti P-1);

2) Bahwa dari alasan tersebut di atas, maka sejak Pemohon Peninjauan

Kembali mengajukan permohonan dalam perkara ini, telah terbukti

bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai

pada putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim Kasasi yang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara telah melakukan

kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dan

dalam memutus perkara a quo, bahkan Majelis Hakim Kasasi

cenderung telah melanggar hukum karena tidak diterapkan suatu

peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana

mestinya dengan telah mengesampingkan Putusan Mahkamah

Konstitusi yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sesuai

ketentuan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi, karena ketiadaan Bukti-bukti dimaksud dalam permohonan

ini.


commit to user

53

b. Analisis

Tabel 1. Komparasi Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali dengan Ketentuan dalam

KUHAP

No Alasan Pengajuan Peninjauan

Kembali

Ketentuan Undang-Undang No. 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (KUHAP)

1. - Bahwa dalam putusan a quo,

Majelis Hakim Kasasi dalam

pertimbangannya menyatakan

“bahwa Judex Facti (Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta) tidak salah

menerapkan hukum/melanggar

hukum”, senyatanya

pertimbangan tersebut adalah

salah atau merupakan

pertimbangan hukum yang nyata-

nyata khilaf atau keliru karena

hal- hal sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti cenderung

telah melanggar hukum karena

tidak menerapkan peraturan

hukum dengan telah

mengesampingkan Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 13-

22/PUU-IV/2006 tanggal 4

Desember 2006, yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

a) Menyatakan permohonan

para Pemohon di kabulkan

untuk seluruhnya;

b) Menyatakan Pasal 134,

Pasal 136 bis, dan Pasal

137 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana

bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar

Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Pasal 263 ayat (2) huruf c menyatakan

bahwa Apabila putusan itu dengan

jelas memperlihatkan suatu kekhilafan

hakim atau sebuah kekeliruan yang

nyata.


commit to user

54

c) Menyatakan Pasal 134,

Pasal 136 bis, dan Pasal

137 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana tidak

mempunyai kekuatan

hukum mengikat;

d) Memerintahkan pemuatan

putusan ini dalam Berita

Negara sebagaimana

mestinya;

- Bahwa dengan demikian, terbukti

secara sah menurut hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi

yang amarnya menguntungkan

pemohon, yaitu mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir

menguji undang- undang i.c Pasal

134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137

KUHP terhadap Undang- Undang

Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dengan menyatakan

Pasal 134, Pasal 136 bis, dan

Pasal 137 KUHAP tidak

mempunyai kekuatan hukum

mengikat, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24c ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10

ayat (1) Undang- Undang RI

Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, telah

dikesampingkan atau dilanggar

oleh Judex Facti;

- Dan seterusnya…………..

2. - Bahwa sebelum sidang

berlangsung untuk memutuskan

putusan Judex Facti, terbukti telah

ada Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 13-22/PUU-

IV/2006 tanggal 4 Desember

2006, yang menyatakan bahwa

Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal

Pasal 263 ayat (2) huruf b menyatakan

bahwa Apabila dalam pelbagai

putusan terdapat pernyataan bahwa

sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal

atau keadaan sebagai dasar dan alasan


commit to user

55

137 KUHP bertentangan dengan

Undang- Undang Dasar 1945

Negara Republik Indonesia,

sehingga Pasal 134, Pasal 136 bis,

dan Pasal 137 KUHP tersebut

dinyatakan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat dan

telah diperintahkan pemuatannya

didalam Lembaran Negara

sebagaimana mestinya, sehingga

pertimbangan hukum putusan a

quo tidak mengikat lagi;

- Bahwa Mahkamah Konstitusi

merupakan salah satu lembaga

Negara yang melakukan

kekuasaan kehakiman yang

merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 Undang-

Undang RI No. 24 tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi jo.

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)

Undang- Undang Dasar Negara

RI Tahun 1945;

- Bahwa juga Putusan Mahkamah

Konstitusi memperoleh kekuatan

hukum tetap sejak diucapkan

dalam sidang pleno terbuka untuk

umum, sebagaimana dimaksud

Pasal 47 jo. Pasal 10 ayat (1)

huruf a Undang-Undang RI No.

24 tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi jo. Pasal 24 C Undang-

Undang Dasar Negara RI Tahun

1945;

- Dan seterusnya……………

putusan yang dinyatakan telah terbukti

itu, ternyata telah bertentangan satu

dengan yang lain;

3. - Bahwa disamping alasan-alasan

tersebut, Pemohon Peninjauan

Kembali telah pula menemukan

keadaan baru atau novum yang

mempunyai sifat dan kualitas

Pasal 263 ayat (2) huruf a menyatakan

bahwa Apabila terdapat keadaan baru

yang menimbulkan dugaan kuat,


commit to user

56

Pembuktian sehingga bila

dikemukakan pada saat sidang

perkara ini tengah berlangsung

dapat menjadi faktor alasan

bahwa putusan hakim dalam

perkara adalah jelas- jelas telah

mengandung suatu kekeliruan

atau kekhilafan yang nyata

bahkan Majelis Hakim Kasasi

cenderung telah melanggar hukum

karena tidak diterapkan suatu

peraturan hukum atau peraturan

hukum tidak diterapkan

sebagaimana mestinya dengan

telah mengesampingkan Putusan

Mahkamah Konstitusi yang

merupakan kewenangan

Mahkamah Konstitusi, sesuai

ketentuan Undang- Undang

Nomor 24 tahhun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi dalam

Putusan Perkara Uji Materi atas

Pasal 134, 136 bis, dan 137

KUHP yang dinyatakan

bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 Negara

Republik Indonesia, sehingga

Pasal 134, 136 bis, dan 137

KUHP tersebut dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum

mengikat dan telah diperintahkan

pemuatannya didalam Lembaran

Negara sebagaimana mestinya,

sesuai Putusan Uji Materi Nomor

013-022/PUU-IV/2006 tertanggal

4 Desember 2006, sehingga

permohonan Peninjauan Kembali

dari Pemohon Peninjauan

Kembali ini dapat diterima dan

dimenangkan atau dikabulkan

dalam perkara a quo, yaitu

berupa:

bahwa jika keadaan itu sudah

diketahui pada waktu sidang masih

berlangsung, hasilnya akan berupa

putusan bebas atau putusan lepas dari

segala tuntutan hukum atau tuntutan

penuntut umum tidak dapat diterima

atau terhadap perkara itu diterapkan

ketentuan pidana yang lebih ringan.


commit to user

57

- Putusan Mahkamah Konstitusi

dalam Perkara Permohonan Uji

Materi Pasal 134, 136 bis dan 137

KUHP yang dianggap

bertentangan dengan Pasal 27, 28

Undang- Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 perkara

Nomor 013-022/PUU-MK/2006

(Bukti P-1);-

- Bukti mana membuktian baik

langsung maupun tidak langsung,

bahwa Pemohon Peninjauan

Kembali dalam hal ini Pemohon

Peninjauan Kembali dulu

Pemohon Kasasi secara hukum

tidak dapat dihukum melakukan

tindak pidana sebagaimana yang

didakwakan oleh Penuntut Umum

dikarenakan pasal-pasal yang

dijadikan dasar dakwaan pidana

pada Terdakwa setelah dilakukan

uji materi sesuai Putusan Uji

Materi Nomor 013-022/PUU-

IV/2006 tertanggal 4 Desember

2006, yang dalam Putusan perkara

Uji Materi tersebut memutuskan

bahwa Pasal 134, 136 bis, 137

KUHP dinyatakan bertentangan

dengan Undang- Undang Dasar

1945 Negara Republik Indonesia,

sehingga Pasal 134, 136 bis, dan

137 KUHP tersebut dinyatakan

tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat dan telah diperintahkan

pemuatannya didalam Lembaran

Negara sebagaimana mestinya dan

oleh karenanya sudah merupakan

ketentuan hukum dan undang-

undang (due Process of law)

wajib membebaskan Terdakwa

dari segala dakwaan.

- Dan seterusnya…………….


commit to user

58

Sesuai dengan tabel komparasi diatas, penulis akan

menjelasakan mengenai alasasan-alasan Pemohon Peninjauan

Kembali dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

1) Kekhilafan Hakim

Alasan pertama yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Kembali adalah mengenai adanya kekhilfan atau kesalahan Hakim

judex facti dalam menerapkan hukum yang ada. Untuk menegakkan

hukum dan keadilan, seorang Hakim mempunyai kewajiban-

kewajiban atau tanggung jawab hukum. Kewajiban Hakim sebagai

salah satu organ lembaga peradilan diatur dalam Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Diantaranya

adalah:

Pasal 5

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat.

(2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan

kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan

berpengalaman di bidang hukum.

(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 6

(1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan,

kecuali undang-undang menentukan lain.

(2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila

pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-

undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap

dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang

didakwakan atas dirinya.


commit to user

59

Menurut penulis alasan pertama ini merupakan alasan yang

sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melihat Majelis Hakim

pada tingkat peradilan sebelumnya yang tidak secara tepat dan jelas

mempertimbangkan adanya putusan yang dikeluarkan oleh

Mahkamah Konstitusi yang telah mencabut Pasal 134, pasal 136 bis

serta Pasal 137 KUHP dan menyatakan sudah tidak mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat. Seharusnya secara mudah Majelis

Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri hingga Kasasi dapat dengan

mudah memberikan putusan lepas dari tuntutan hukum terhadap

terpidana karena memang Pasal yang menjerat terpidana telah tidak

berlaku lagi.

2) Dasar dan Alasan Putusan Bertentangan

Dalam hal dasar dan alasan putusan yang saling

bertentangan satu dengan yang lain, Pemohon Peninjauan Kembali

memberikan alasan yakni putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim

dari Pengadilan Negeri hingga Kasasi adalah bertentangan dengan

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006

tertanggal 4 Desember 2006. Alasan yang kedua ini menurut

pandangan penulis juga telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Dalam Putusan perkara Uji Materi tersebut memutuskan bahwa

Pasal 134, 136 bis, 137 KUHP dinyatakan bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, sehingga

Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP tersebut dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi Pengadilan

Negeri hingga Kasasi tetap menyatakan bahwa terpidana atau

Pemohon Peninjauan Kembali bersalah atas ketentuan dalam Pasal

yang telah tidak berlaku tersebut.


commit to user

60

3) Adanya Keadaan Baru (Novum)

Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan alasan

berupa novum atau keadaan baru yang patut diduga apabila keadaan

baru tersebut diketahui sebelum keluarnya putusan maka hasilnya

akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan

hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau

terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Novum dalam perkara pidana bisa diperoleh dari alat bukti surat

maupun saksi. Isi novum tersebut berupa keadaan baru yang

sebelumnya ketika perkara diperiksa di tingkat peradilan pertama,

keadaan baru itu belum diungkap dalam persidangan. Novum adalah

suatu fakta, dan fakta haruslah melekat pada suatu alat bukti. Alat

bukti tersebut bukan berupa surat saja, namun dalam perkara pidana

juga termasuk alat bukti saksi. Suatu fakta barulah dapat disebut

novum apabila memenuhi syarat-syarat:

a) Pertama, yang dimaksud novum (surat bukti yang bersifat

menentukan) adalah bukti surat yang isinya memuat suatu fakta

yang sudah terdapat/ yang sudah ada pada saat sidang

pemeriksaan perkara tersebut di tingkat pertama sebelum perkara

itu diputus oleh pengadilan pemeriksa tingkat pertama tersebut.

b) Kedua, namun fakta yang sudah ada dalam suatu surat itu belum

diajukan dan diperiksa atau terungkap di dalam persidangan

ketika perkara diperiksa dan sebelum diputus, melainkan baru

diketahui/ditemukan setelah perkara diputus;

c) Ketiga, apabila diajukan dan diperiksa dan dipertimbangkan oleh

pengadilan, maka putusan pengadilan akan berlainan dengan

putusan pengadilan yang terakhir.

Namun novum yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan

Kembali adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-


commit to user

61

022/PUU-IV/2006 tertanggal 4 Desember 2006, akan tetapi putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut telah dikeluarkan sejak sebelum

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat keluar. Seharusnya pada

tingkat peradilan sebelumnya yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

hingga Kasasi sudah selayaknya Majelis Hakim mengetahui adanya

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi menurut penulis Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tersebut

bukanlah suatu novum.

2. Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali

Terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana

Guna mengetahui kesesuaian Pertimbangan Hakim oleh Majelis

Hakim terhadap ketentuan KUHAP, berikut penulis paparkan mengenai

pertimbangan Hakim Pengajuan Peninjauan Kembali yang selanjutnya akan

dianalisis dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang mengatur

mengenai alasan-alasan Pengajuan Peninjauan Kembali. Pertanyaan yang

ingin diselesaikan penulis adalah apakah semua pertimbangan-pertimbangan

tersebut sesuai dengan alasan Pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana

diatur dalam Pasal 263 ayat (2) tersebut.

a. Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali.

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan

Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan

sebagai berikut :

1) Bahwa dalam putusan Judex Juris maupun Judex Facti tidak terdapat

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata ;

2) Bahwa alasan Peninjauan Kembali pada pokoknya tentang adanya

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 tanggal 4

Desember 2006 yang menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal


commit to user

62

137 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, telah

dipertimbangkan oleh Judex Facti maupun Judex Juris secara tepat

dan benar ;

3) Bahwa perbuatan yang dilakukan/didakwakan kepada Terdakwa

terjadi pada tanggal 3 Januari 2006 sedangkan Putusan Mahkamah

Konstitusi dijatuhkan pada tanggal 6 Desember 2006 sehingga

terhadap perkara a quo tidak berlaku surut dan tidak dapat

dipertimbangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat

(2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan

yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali

ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali

dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Pada tanggal 3 Agustus 2011 Mahkamah Agung Republik

Indonesia mengeluarkan putusan dengan nomor putusan 153

PK/PID/2010 yang amar putusannya sebagai berikut:

1) Menolak permohonan peninjauan kembali dari terpidana : Dr. EGGI

SUDJANA, S.H., M.Si. tersebut;

2) Menetapkam bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali

tersebut tetap berlaku;

3) Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk

membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.

2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).


commit to user

63

b. Analisis.

Tabel 2. Komparasi Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali dengan Ketentuan

dalam KUHAP

No Pertimbangan Hakim Ketentuan Undang-Undang No. 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (KUHAP)

1. Bahwa dalam putusan Judex Juris

maupun Judex Facti tidak terdapat

kekhilafan hakim atau suatu

kekeliruan nyata.

Pasal 263 ayat (2) huruf c

menyatakan bahwa Apabila putusan

itu dengan jelas memperlihatkan

suatu kekhilafan hakim atau sebuah

kekeliruan yang nyata.

2. Bahwa alasan Peninjauan Kembali

pada pokoknya tentang adanya

Putusan Mahkamah Konstitusi No.

013-022/PUU-IV/2006 tanggal 4

Desember 2006 yang menyatakan

Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal

137 KUHP tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat, telah

dipertimbangkan oleh Judex Facti

maupun Judex Juris secara tepat dan

benar

Pasal 263 ayat (2) huruf a

menyatakan bahwa Apabila terdapat

keadaan baru yang menimbulkan

dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu

sudah diketahui pada waktu sidang

masih berlangsung, hasilnya akan

berupa putusan bebas atau putusan

lepas dari segala tuntutan hukum

atau tuntutan penuntut umum tidak

dapat diterima atau terhadap perkara

itu diterapkan ketentuan pidana yang

lebih ringan.

3. Bahwa perbuatan yang

dilakukan/didakwakan kepada

Terdakwa terjadi pada tanggal 3

Januari 2006 sedangkan Putusan

Mahkamah Konstitusi dijatuhkan pada

tanggal 6 Desember 2006 sehingga

terhadap perkara a quo tidak berlaku

surut dan tidak dapat dipertimbangkan

berdasarkan Putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut

Pasal 1 KUHP (asas legalitas)

menyatakan bahwa:

- Ayat 1 Suatu perbuatan tidak

dapat dipidana, kecuali

berdasarkan ketentuan

perundang-undangan pidana

yang telah ada.

- Ayat 2 Bilamana ada

perubahan dalam perundang-

undangan sesudah perbuatan

dilakukan, maka terhadap

terdakwa diterapkan

ketentuan yang paling

menguntungkannya.


commit to user

64

Sesuai dengan tabel komparasi diatas penulis akan menjelasakan

mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam

memutus permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh

Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali.

1) Mengenai Kekhilafan Hakim Judex Juris dan Judex facti

Majelis Hakim Peninjauan Kembali menilai bahwa judex

juris dan judex facti tidak melakukan kekhilafan dalam memeriksa

dan memutus perkara tersebut. Terhadap pertimbangan ini penulis

memberikan pendapat bahwa Majelis Hakim Peninjauan kembali

telah secara salah menafsirkan hukum yang seharusnya diterapkan.

Hakim yang memutus perkara ini dari tingkat Pengadilan Negeri

hingga Kasasi telah melakukan kekhilafan yang nyata yakni tidak

menerapkan asas legalitas maupun asas retroaktif. Pada saat putusan

pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

dijatuhkan, Pasal yang digunakan untuk menjerat Terdakwa

(Pemohon Peninjauan Kembali) pada saat itu telah dicabut oleh

Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu kaidah

undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

bermakna undang-undang dimaksud not legally binding. Mahkamah

tidak membatalkan kaidah undang-undang tetapi tidak lagi

mempunyai kekuatan hukum mengikat, lazim dipahami pula dalam

makna buiten effect stellen. Manakala suatu ayat, pasal, dan/ atau

bagian undang-undang (atau undang-undang secara keseluruhan)

dinyatakan Mahkamah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum

mengikat, maka undang-undang tersebut kehilangan kekuatan hukum

mengikat selaku kaidah (atau rechtsnorm) (HM. Laica Marzuki, 2006

: 5).

Namun justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan ketika

Pasal tersebut masih berlaku dan menyatakan putusan Mahkamah

Konstitusi tidak bisa berlaku surut.


commit to user

65

2) Mengenai Novum

Mengenai penyertaan novum atau keadaan baru oleh

Pemohon Peninjauan Kembali disini Majelis Hakim tidak

memberikan pertimbanganya dan menurut penulis sudah tepat karena

novum yang dijukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah

novum atau keadaan baru, melainkan putusan Mahkamah Konstitusi

tersebut sudah diketahui sejak sebelum putusan Hakim sebelumnya

atau sudah dipertimbangkan oleh putusan Hakim sebelumnya,

meskipun menurut penulis kurang tepat pertimbangan Majelis Hakim

pada peradilan tingkat sebelumnya yakni Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat hingga Majelis Hakim Kasasi mengenai adanya putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tersebut.

3) Mengenai Asas Legalitas dan Asas Retroaktif

Hakim yang menjatuhkan putusan Pengajuan Peninjauan

Kembali ini telah melakukan tafsir yang salah terhadap Pasal 1 ayat

(2) KUHP yang isinya adalah Bilamana ada perubahan dalam

perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap

Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut Pasal 134,

Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP merupakan suatu perubahan

peraturan yang menguntungkan bagi Terdakwa pada saat itu, jadi bila

Hakim benar-benar memahami ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP ini

maka tidak akan ada pemidanaan bagi Terdakwa, karena ada dua

ketentuan yang keduanya sama menguntungkan bagi Terdakwa,

apalagi jika ketentuannya sudah tidak ada, maka sudah tidak ada

dasar bagi Majelis Hakim tersebut untuk memutuskan perkara

tersebut, merujuk pada asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat

(1) KUHP yang menyatakan bahwa Suatu perbuatan tidak dapat


commit to user

66

dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-

undangan pidana yang telah ada.

Pada saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

memutus perkara ini, Pasal tersebut telah dicabut dan bisa dikatakan

tidak ada lagi peraturan tersebut. Perlu diketahui bahwa tindak pidana

penghinaan presiden itu bukan merupakan suatu perbuatan yang

karena sifat dasarnya adalah kejahatan tapi merupakan perbuatan

yang menjadi suatu tindak pidana karena undang-undang

mengaturnya sebagai tindak pidana sehingga perbuatan tersebut

bukan suatu perbuatan yg memiliki sifat jahat.

Syarat suatu perbuatan dapat dipidana adalah sebagai berikut:

a) Adanya perbuatan

b) Perbuatan tersebut sesuai dengan isi aturan hukum

c) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (bertentangan

dengan ketentuan peraturan pidana yang ada di Indonesia)

d) Perbuatan tersebut harus diancam dengan sanksi pidana

e) Dalam perbuatan tersebut harus ada kesalahan yang dapat

dipertanggung jawabkan.

Seseorang dapat dipidana apabila kelima syarat tersebut

dipenuhi. Salah satu syarat tidak terpenuhi maka suatu perbuatan

tidak dapat dipidana. Pada perkara ini seharusnya Hakim

mempertimbangkan syarat-syarat tersebut yakni “Perbuatan tersebut

sesuai dengan isi aturan hukum” dan “Perbuatan tersebut bersifat

melawan hukum”. Mengacu pada hal tersebut Hakim seharusnya

memutus lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa.

Kemudian Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa

perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pasal yang mengaturnya

masih berlaku dan berpendapat bahwa suatu peraturan hukum itu


commit to user

67

tidak boleh berlaku surut. Hal ini lah yang kemudian sampai saat ini

menjadi perdebatan banyak ahli hukum mengenai keberadaan asas

retroaktif dan asas non-retroaktif. Asas Non-retroaktif atau lebih

dikenal dengan asas legalitas mengatur bahwa suatu perbuatan dapat

dipidana ketika telah diatur sebelumnya dan peraturan yang baru

tidak dapat berlaku surut. Munculnya asas ini adalah karena

ditakutkan apabila suatu peraturan perundang-undangan dapat

berlaku surut maka nantinya akan menjadi alat penguasa untuk

melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap orang atau

kelompok yang tidak disukainya. Dasar pemikiran dari larangan

tersebut adalah:

a) Untuk menjamin kebebasan individu dari kesewenang-wenangan

penguasa.

b) Pidana itu juga sebagai paksaan psikis. Dengan adanya ancaman

pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana, penguasa

berusaha mempengaruhi jiwa si calon pembuat untuk tidak

berbuat.

Meskipun prinsip dasar dari hukum berpegang pada asas

legalitas namun dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-

undangan asas legalitas ini tidak berlaku mutlak. Artinya

dimungkinkan pemberlakuan asas retroaktif walaupun hanya dalam

beberapa hal tertentu saja. Pemberlakuan surut diizinkan jika sesuai

dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyebutkan

Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah

perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan

yang paling menguntungkannya. Pemberlakuan asas retroaktif

sebaiknya tetap dipertahankan dalam peraturan perundang-undangan

di Indonesia. Hal tersebut didasari oleh beberapa alasan yakni:


commit to user

68

a) Secara yuridis, asas retroaktif dimungkinkan melalui rumusan

Pasal 28 J Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang

menyebutkan:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang

lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan

undang-undang dengan maksud semata-mata untuk

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat

demokratis.

b) Ketentuan internasional memberikan peluang untuk

memberlakukan asas retroaktif, bahkan telah menerapkan asas

ini melalui pengadilan ad hoc di Nuremberg, Tokyo dan

sebagainya sebagaimana telah diauraikan sebelumnya.

c) Asas retroaktif merupakan senjata untuk menghadapi kejahatan-

kejahatan baru yang tidak dapat disejajarkan dengan tindak

pidana yang terdapat dalam KUHP ataupun diluar KUHP.

Dengan demikian tidak ada pelaku yang dapat lolos dari jeratan

hukum.

d) Pemberlakuan asas retroaktif merupakan cerminan dari asas

keadilan baik terhadap pelaku maupun korban.

e) Asas retroaktif sangat diperlukan dalam mengadili kejahatan luar

biasa (extra ordinary crime). Adapun kualifikasi extra ordinary

crime dapat dilihat pada jumlah korban, cara dilakukannya


commit to user

69

kejahatan, dampak psikologis yang ditimbulkan serta kualifikasi

kejahatan yang ditetapkan oleh PBB.

f) Sesuai dengan asas-asas hukum pidana internasional, penolakan

terhadap asas retroaktif ini semata-mata hanya dilihat melalui

pendekatan hukum tata negara saja tanpa memperhatikan aspek

pidana (nasional dan internasional).

Selain itu Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap ada

perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku

ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. Alasan

Mahkamah Konstitusi mencabut berlakunya Pasal 134, 136bis dan

137 KUHP adalah karena bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada khusunya

mengenai keadilan bagi setiap warga negara.


commit to user

70

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor

153 PK/PID/2010 penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah

sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Namun novum yang

diajukan oleh Pemohon adalah tidak tepat karena putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut sudah diketahui sebelum putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat keluar atau sudah diketahui jauh sebelum Pengajuan

Peninjauan Kembali.

2. Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali

Majelis Hakim telah secara jelas melakukan kesalahan

penerjemahan asas legalitas dan asas retroaktif yang tercantum dalam

Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP. Majelis Hakim seharusnya dengan mudah

memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Pemohon

Peninjauan Kembali karena peraturan atau Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tersebut adalah bersifat menguntungkan

Pemohon. Namun tampaknya Majelis Hakim belum bersifat netral atau

bisa dikatakan masih “berpihak”. Sangat terkesan Majelis Hakim

berupaya memaksakan pemidanaan terhadap Pemohon karena kasusnya

adalah menghina Presiden.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) haruslah memberikan suatu penafsiran tunggal terhadap

berlakunya asas legalitas dan asas retroaktif agar tidak terjadi lagi


commit to user

71

berbagai macam penafsiran yang berbeda oleh para pihak yang berperkara

di pengadilan.

2. Hakim haruslah bersifat netral dan tidak memaksakan pemidanaan yang

berkesan sebagai ajang pembalasan dari pemerintah atas perbuatan

Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali. Hakim haruslah dapat bersifat

obyektif dan dapat memberikan keadilan terhadap semua lapisan

masyarakat.

3. Asas legalitas dan asas retroaktif adalah asas yang sangat mendasar dan

seharusnya tidak boleh bersifat multi tafsir dan apabila multi tafsir

terhadap kedua asas ini terus berlangsung maka dapat berakibat buruk

terhadap sistem peradilan dan pemidanaan di Indonesia.

kajian terhadap pengajuan peninjauan kembali …/kajian... · multi tafsir yang berakibat seseorang...

Documents