BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Filosofis – Yuridis Lembaga Peninjauan

Kembali Putusan Pengadilan

` Lembaga Peninjauan Kembali (disingkat PK) semata-mata

ditujukan bagi kepentingan terpidana dan ahli warisnya,

merupakan asas/prinsip PK yang diwujudkan dalam norma Pasal

263 Ayat (1) KUHAP.

1. Konsep Dasar Peninjauan Kembali (PK)

Substansi upaya hukum PK berpijak pada dasar,

bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak

berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya

hukum biasa, membawa akibat telah dirampasnya keadilan

dan hak-hak terpidana secara tidak sah. 1

Negara merasa berdosa dan hendak bertanggung

jawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak

terpidana yang telah dirampas secara tidak sah tersebut.

1 M Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”,

2008, Jakarta, Pustaka Kartini, hal 120

Bentuk pertanggungjawaban itu menurut M. Yahya

Harahap “ialah negara memberikan hak kepada terpidana

atau ahli warisnya untuk mengajukan PK, bukan kepada

negara”. Dengan demikian dapatlah diartikan, bahwa PK

adalah wujud nyata penebusan dosa yang telah dilakukan

negara pada penduduk negara, karena negara telah

menghukum penduduk negara yang tidak bersalah.2

Sehubungan dengan dasar filosofis di atas, di

bawah ini penulis kemukakan dua contoh kasus sebagai

berikut:

a. Pada tahun 1977 negara telah menghukum Sengkon

dan Karta karena merampok dan membunuh suami

istri Suleman. Keduanya sudah ditahan sejak tahun

1974. Dalam perkara lain terbukti bahwa yang

merampok dan membunuh suami istri Suleman

adalah Gunel, Siih dan Wasita yang kemudian

dipidana masing-masing 10, 8 dan 6 tahun penjara

oleh Pengadilan Negeri Bekasi.3

2 Ibid. 3 Hendari Djenawi Tahir, “Bab Tentang Herziening Di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana”,1982, Bandung, Alumni, hal.7.

b. Pada tahun 2002 Risman Lakoro dan istrinya

dijatuhi hukuman karena membunuh Alta Lakoro

anak kandungnya sendiri oleh Pengadilan Negeri

Gorontalo. Oleh karena disiksa polisi pada saat

penyidikan hingga cacat seumur hidup, terpaksa

mengaku membunuh. Keterangan terdakwa dan

bukti patah tulang di sidang pengadilan akibat

disiksa polisi tidak digubris hakim. Risman Lakoro

dipidana 3 tahun penjara. Tahun 2007 tiba-tiba Alta

Lakoro kembali ke kampung halamannya. Terbukti

bahwa Suami istri Risman Lakoro tidak membunuh

anak kandungnya, yang memang sejak tahun 2001

pergi karena cekcok dengan kedua orang tuanya

tersebut.4

Berdasarkan kedua contoh tersebut diatas, nampak

benar kesalahan dan dosa negara yang telah menghukum

penduduk yang sesungguhnya tidak bersalah. Oleh sebab

itulah maka lembaga PK semata-mata ditujukan untuk

4 www.gatra.com, “Peninjauan Kembali Risman Lakoro”,diakses tanggal 10

Oktober 2010).

memperbaiki putusan pemidanaan yang salah tersebut.

Negara tidak dibenarkan mengajukan PK untuk sebaliknya

mengukum terdakwa yang sudah dibebaskan atau lepas

dari tuntutan hukum yang sudah tetap.

2. Tujuan Peninjauan Kembali (PK)

Tujuan Peninjauan Kembali (PK) pada dasarnya

adalah memberikan kepastian dan keadilan hukum kepada

setiap warga negara secara sederajat dan tanpa

pengecualian. Peninjauan Kembali dimaksudkan sebagai

suatu upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan

satu kali dan sifat pengajuannya tidak menunda

pelaksanaan eksekusi. Penempatan PK sebagai salah satu

upaya hukum dalam sistem peradilan dimaksudkan sebagai

upaya untuk memberikan perlindungan atas hak asasi

manusia (HAM), tanpa mengorbankan asas kepastian

hukum (rechtszekerheid), yang merupakan sendi dasar dari

suatu negara hukum.5

5 Adami Chazawi, “Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana:

Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat”, Cet-2,

Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.109.

Hal tersebut disebabkan suatu putusan pengadilan

yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van

gewijsde) bisa dibatalkan manakala berdasarkan bukti-

bukti baru (novum) yang diakui kebenarannya oleh

pengadilan dalam proses peninjauan kembali. Namun,

proses peradilan yang menggunakan sistem hukum acara

yang meskipun sudah menggunakan tata cara pemeriksaan

prosedural yang ketat dan standar pembuktian yang

diharapkan dapat mewujudkan kebenaran materiil (the

ultimate truth), juga bisa mengalami kesalahan justru

karena proseduralnya tersebut.

Menurut H. Rusli Muhamad ada beberapa alasan dapat

diajukannya Peninjauan Kembali yang juga merupakan

tujuan dari PK yakni6 :

a. Apabila negara merasa bahwa putusan pembebasan

terdakwa sebelumnya keliru, ketidakmampuan

negara membuktikan kesalahan terdakwa,

merupakan kesalahan negara sendiri. Apabila

6 H. Rusli Muhamad, “Hukum Acara Pidana Kotemporer”, Bandung, 2007,

Citra Aditya Bakti, hal 287-289.

karena kesalahan negara yang demikian itu

membawa kerugian bagi negara, maka tidak

dibenarkan negara membebankan pengembalian

akibat dari ketidakmampuan membuktikan

kesalahan terdakwa tersebut pada terdakwa yang

sudah dibebaskan dengan putusan yang tetap;

b. Lembaga PK berpijak pada keadilan dan hak-hak

terpidana yang telah dilanggar oleh negara dengan

mempidana terdakwa, yang seharusnya tidak. PK

semata-mata untuk mengembalikan keadilan dan

hak-hak terpidana yang sudah dirampas negara

tanpa hak tersebut. Lembaga PK tidak lagi untuk

mencari keadilan melalui pasal-pasal yang

didakwakan penuntut umum. Melainkan

mengembalikan hak-hak dan keadilan yang sudah

dirampas dan diperkosa negara tanpa hak;

c. Landasan filosofis PK tersebut diwujudkan dalam

norma Pasal 263 Ayat (1) KUHAP. Norma pasal ini

merupakan landasan yang sekaligus menjadi asas

umum dibentuknya lembaga PK Perkara Pidana.

Hal itu merupakan kehendak pembentuk UU.

Hakim tidak dibenarkan membuat tafsir dengan

melanggar kehendak pembentuk UU;

d. Berdasarkan azas keseimbangan, negara telah

diberi hak yang sama dan cukup untuk

memperbaiki putusan pemidanaan salah yang telah

tetap dengan alasan untuk kepentingan

umum/negara, yakni melalui upaya kasasi demi

kepentingan hukum (Pasal 259 KUHAP).

e. Negara telah melanggar asas ne bis in idem (Pasal

76 KUHP). Asas mana bukan sekedar berlatar

belakang untuk membatasi hak negara (due proces

of law) semata dalam hal menuntut demi kepastian

hukum, agar negara tidak sewenang-wenang dan

secara terus menerus mengancam dengan menuntut

pidana pada penduduk, melainkan juga dilandasi

pada dorongan dan kehendak negara untuk

menegakkan kewibawan negara itu sendiri serta

kebutuhan memenuhi tuntutan perdamaian dan

kepastian bagi individu.

3. Peninjauan Kembali (PK) dalam Sistem Peradilan di

Indonesia

Lembaga PK adalah produk hukum yang baru

mendapatkan perhatian di Indonesia sejak tahun 1979

ketika pengadilan melakukan kesalahan dalam

memberikan hukuman penjara kepada orang yang tidak

melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan. Kasus

Sengkon dan Karta yang kemudian mendorong masuknya

PK dalam KUHAP yang sedang di bahas di Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya

disingkat DPR RI) saat itu.7

Pengaturan PK dalam KUHAP ditentukan dalam

Pasal 263 sampai dengan Pasal 268. Adapun landasan

filosofisnya sebagaimana dikemukakan oleh R.O.

Tambunan diwujudkan dalam norma Pasal 263 ayat (1)

KUHAP yang menentukan “Terhadap putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali

putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,

7 Abdul Aziz, “ Peninjauan Kembali dalam Tata Hukum Indonesia”,2004,

Jakarta, Sinar Grafika, hal 59-61.

terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan

peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.8

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagaimana

dikutipkan di atas, secara tersurat dan tegas menyatakan,

bahwa terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan

permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Dengan demikian, dari sisi legal formal telah jelas bahwa

hak untuk mengajukan PK merupakan hak terpidana atau

ahli warisnya.

“Norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut

merupakan norma yang sudah jelas, limitatif, dan tuntas,

maka bersifat. Rumusan norma hukum yang demikian

tidak dapat ditafsirkan lagi (interpretation cessat in

claris)”. Dengan kata lain, berdasarkan ketentuan Pasal

263 ayat (1) KUHAP, kecuali terpidana atau ahli warisnya

tidak seorang pun, baik atas nama pribadi ataupun lembaga

yang dapat mengajukan PK. Adapun Pejelasan Pasal 263

KUHAP menentukan “Pasal ini memuat alasan secara

limitatif untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan

8 Ibid.

kembali suatu putusan perkara pidana yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap”.9

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan,

bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang berhak

mengajukan PK ditegaskan kembali oleh KUHAP melalui

ketentuan-ketentuan, antara lain sebagai berikut :

a. Pasal 264 ayat (1) KUHAP yang menentukan,

“Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1)

diajukankepada panitera pengadilan yang telah

memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan

menyebutkan secara jelas alasannya”;

b. Pasal 265 ayat (1) KUHAP yang menentukan,

“Ketua pengadilan setelah menerima permintaan

peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak

memeriksa perkara semula yang dimintakan

peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah

9 Lihat Penjelasan Pasal 263.

permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi

alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat

(2)”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1), Pasal

264 ayat (1), dan Pasal 265 ayat (1) KUHAP, jelaslah dan

tidak diragukan lagi bahwa PK yang diatur oleh KUHAP

adalah upaya hukum yang diperuntukkan bagi terpidana

atau ahli warisnya untuk tidak menerima putusan

pengadilan yang berbentuk putusan pemidanaan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Hubungan Hukum dan Keadilan

1. Tujuan Hukum

Tujuan Hukum dalam penelitian ini menurut penulis

pada dasarnya adalah untuk memberikan kepastian dan

keadilan hukum kepada setiap warga negara secara

sederajat dan tanpa pengecualian. Hal ini sejalan dengan

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang

mengemukakan pendapatnya bahwa tujuan hukum pada

umunya terdiri dari tiga nilai dasar yakni Keadilan,

Kemanfaatan Hukum, dan Kepastian Hukum.10

Oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut

masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu

sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi

untuk saling bertentangan. Apabila yang menjad tujuan

utama adalah kepastian hukum maka akan segera

menggeser nilai Keadilan dan Kemanfaatan. Menurut

Radbruch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar

tersebut, maka harus menggunakan dasar atau asas prioritas

dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan,

kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini

menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai

keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai

kepastian hukum dan menempatkan nilai kepastian hukum

dibawah nilai kemanfaatan hukum.

Namun dalam penulisan tesis ini, akan lebih merujuk

kepada nilai keadilan dan kepastian hukum.

10 Satjipto Rahardjo,” Ilmu Hukum” , Editor Awaludin Marwan, PT Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 20.

2. Konsep Kepastian Hukum dan Konsep Keadilan

a. Ajaran Kepastian Hukum

Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) dalam hukum

acara didefiniskan sebagai suatu upaya hukum luar biasa

yang hanya dapat diajukan satu kali dan sifat pengajuannya

tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Penempatan PK

sebagai salah satu upaya hukum dalam sistem hukum acara

peradilan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan

perlindungan atas hak asasi manusia (HAM) tanpa

mengorbankan asas kepastian hukum (rechts zekerheid),

yang merupakan sendi dasar dari suatu negara hukum.11

Pada praktiknya PK tidak hanya menyangkut

Mahkamah Agung dan para hakim pengadilan, melainkan

menyangkut proses yang melibatkan lembaga peradilan

mulai dari PN sampai dengan MA. Tuntutan kehidupan

yang semakin kompleks dan modern tersebut memaksa

setiap individu dalam masyarakat mau tidak mau, suka atau

tidak suka menginginkan adanya kepastian, terutama

11 Adami Chazawi, “Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana:

Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat”, Sinar

Grafika, 2011, Jakarta, hal.109.

kepastian hukum, sehingga setiap individu dapat

menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan

terstruktur.12

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-

Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran

positivistis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum

sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena bagi

penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan

aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain

dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.13

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan

sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang

bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk

mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan

semata-mata untuk kepastian.14

12 Moh.Mahfud MD, “Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi”,

LP3S, 2006, Jakarta, hal. 63. 13 Achmad Ali, “Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan

Sosiologis)”, Toko Gunung Agung, 2002, Jakarta, hal. 82-83. 14 Ibid.

Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian,

yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat

individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak

boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan

oleh Negara terhadap individu.15

Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat

dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan.

Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan

dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota

masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak

main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan

kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.16

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang

bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah

laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan

15 Riduan Syahrani, “Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”, PT Citra Aditya

Bakti,1999, Bandung, hal. 23. 16 M.Yahya Harahap,“Pembahasan,Permasalahan dan Penerapan KUHAP”,

Sinar Grafika, 2006, Edisi Kedua, Jakarta, hal. 76.

sesama individu maupun dalam hubungannya dengan

masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan

aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.17

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah

kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivis

lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum

fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan

sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa

injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah

hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang

dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan

bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi

tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.18

Ajaran kemanfaatan hukum ini sesuai dengan inti

ajaran model hukum pembangunan Mochtar

Kusumaatmadja yang mencerminkan bahwa kepastian

17 Peter Mahmud Marzuki, “Pengantar Ilmu Hukum”, Kencana, Jakarta, 2008,

hal. 158. 18 Dominikus Rato, “Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami

Hukum”, Laksbang Pressindo, 2010, Yogyakarta, hal. 59.

hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan.

Keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan

kehendak pemegang kekuasaan melainkan harus sesuai

dengan nilai-nilai (baik) yang berkembang dalam

masyarakat.

b. Konsep Keadilan Hukum oleh Gustav Radbruch

Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dan

seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka yang

mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga

konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang

Dunia II. Gustav Radbruch mengemukakan mengenai

Tujuan hukum yang dimana menurut pendapatnya ada tiga

tujuan hukum tersebut adalah keadilan, kepastian, dan

kemanfaatan.19

Namun yang menjadi pokok kajian dalam penulisan

tesis ini adalah tujuan hukum sebagai kepastian yang telah

di paparkan tersebut diatas dan keadilan hukum.

19 Satjipto Rahardjo,” Ilmu Hukum” , Editor Awaludin Marwan, PT Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 20.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut

Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata

hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar

dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan

memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.

Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang

bermartabat.20

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus

tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah

hukum positif berpangkal. Tanpa keadilan, sebuah aturan

tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan

hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari

sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser

nilai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini dikarenakan, di

dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan

itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga

ketika nilai kemanfaatan lebih diutamakan, maka nilai

kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun

20 Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, “Moralitas Hukum”, Yogyakarta:

Genta Publishing: 2014, hal.74.

nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kemanfaatan

adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi

masyarakat atau tidak. Demikian juga, ketika yang

diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser

nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam

penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga

nilai tersebut.21

Hukum sebagai pengemban nilai-nilai kemanusiaan,

menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil dan tidak

adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan

(memajukan nilai-nilai kemanusiaan) juga menjadi dasar

dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan

memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.

Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang

bermartabat. Jadi bagi Radbruch, keadilan merupakan

titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni

kepastian dan finalitas/kemanfaatan, bukanlah unit yang

21 Artikel dari LBH Perjuangan, “Penegakan Hukum Yang Menjamin

Keadilan, Kepastian Huku, dan Kemanfaatan (Studi Kasus : Kasus Mbah

Minah)”.

http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-

menjamin-keadilan.html, diakses pada 18 Oktober 2010.

berdiri sendiri dan terpisah dari kerangka keadilan itu

sendiri. Sebab tujuan keadilan, menurut Radbruch, adalah

untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek

inilah yang harus mewarnai isi hukum.22

Keadilan merupakan unsur yang dikedepankan dalam

putusan PK disamping unsur kepastian hukum dan

kemanfaatan. Hal ini memperhatikan pula asas prioritas

yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tersebut diatas

bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil

untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan

adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu

kepastian hukum. Faktanya, hal tersebut akan

menimbulkan masalah. Tidak jarang antara kepastian

hukum berbenturan dengan kemanfaatan, antara keadilan

dengan kepastian hukum, dan antara keadilan terjadi

benturan dengan kemanfaatan.

Pembaruan oleh hakim melalui putusannya juga tidak

bisa dilakukan secara maksimal. Hal ini karena pengaruh

22 Yovita A. Mangesti & Bernard L, Op. Cit., hal. 74.

civil law system yang menghendaki hakim mendasarkan

diri secara ketat pada bunyi undang-undang meski undang-

undang tersebut telah ketinggalan zaman. Oleh karena itu,

penerapan keadilan dalam pembuatan putusan bukanlah hal

mudah untuk dilakukan. Paradigma berpikir hakim juga

lebih condong pada mendasarkan diri pada filsafat

positivisme hukum.23

Penempatan keadilan sesungguhnya adalah tujuan

hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai

dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Hukum

dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan

yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang

saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap

orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi

bagiannya. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah

filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa

kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.24

23 Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal

20. 24 Ahmad Zaenal Fanani, “Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim”, Varia

Peradilan, No. 304, Maret 2011, hal 4.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut

Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata

hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar

dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan

memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.

Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang

bermartabat.25

c. Konsep Keadilan Sosial dalam Negara Hukum

Pancasila dan HAM

Prinsip keadilan sudah seharusnya dapat ditemukan

dalam setiap peraturan perundang-undangan sebagaimana

asas konstitusionalisme dalam negara hukum. Dalam dasar

negara Indonesia yang juga berfungsi sebagai sumber

daripada semua sumber hukum, yakni Pancasila, konsep

keadilan mendapat porsi utama dalam ideologi berbangsa.

Sila kedua menyatakan “Kemanusiaan yang adil dan

beradab”, kemudian sila kelima menyatakan “Keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Terhadap dua kata

25 Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, “Moralitas Hukum”, Genta

Publishing, 2014, Yogyakarta, hal 74.

“adil” yang muncul pada dua sila dalam Pancasila tersebut

mengindikasikan bahwa keadilan merupakan salah satu

prinsip utama yang harus diperhatikan dalam

menyelenggarakan negara.

Selain itu, apabila merujuk ke dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,

disebutkan bahwa cita bernegara Indonesia adalah,

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Keadilan yang tersurat secara ringkas di dalam sila

Pancasila maupun pembukaan UUD 1945 sudah

seharusnya diterjemahkan secara tepat baik makna maupun

tujuan yang terkandung di dalamnya ke dalam suatu produk

peraturan perundang-undangan yang dibuat dan

diberlakukan.26

26 Teguh Prasetyo, “Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila”,

Media Perkasa, Yogyakarta, 2015, hal 9.

Menurut pandangan Hak Asasi Manusia (HAM)

Bahwa hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap

warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang

sedang memperjuangkan keadilan dan siapapun tidak boleh

menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk

mendapatkan keadilan.

Apabila dilihat dari pandangan HAM yang menganut

prinspi persamaan di dalam hukum (equality before the

law), prinsip keadilan telah tereliminasi oleh ketentuan

yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari

sekali sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-

Undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga para

Pemohon tidak dapat menikmati keadilan di depan hukum

sebagai warga negara Indonesia (Pasal 28D ayat (1) UUD

1945).