Kajian Struktur Organisasi Kecamatan dan Pola

Hubungan Kerja Dengan Desa dan Kelurahan

BALITBANGDA PROVINSI KALTIM

&

PKP2A III LAN SAMARINDA

Tim Peneliti PKP2A III LAN

• Tri Widodo W. Utomo• Andi Wahyudi• Rokip Purnomo• Fani Heru Wismono• Rustan A.• Maria AP Sari• Lany Erinda Ramdani• Betha Miranti Andalina• Tri Noor Aziza

UUD 1945

Provinsi

Kabupaten/ Kota

1. Setda2. Setwan3. Dinas4. LTD5. Kecamatan6. Kelurahan

Pemerintahan Desa

Lokus dan Responden Kajian

NoResponden/ Key Informant

Wilayah KajianSekretariat Daerah Kecamatan Kelurahan/

Desa1 1. Bagian

Pemerintahan2. Bagian Organisasi

1. Tenggarong Kota2. Tenggarong

Seberang

1. Kelurahan Panji2. Kelurahan Melayu3. Desa Manunggal

Jaya4. Desa Bangun Rejo

Kabupaten Kutai Kartanegara

2 1. Bagian Pemerintahan

2. Bagian Organisasi

1. Penajam2. Waru

1. Desa Giri Mukti2. Kelurahan

Penajam3. Kelurahan Waru4. Desa Sesulu

Kabupaten Penajam Paser Utara

3 1. Bagian Pemerintahan

2. Bagian Organisasi

1. Sengatta Utara2. Sengatta Selatan

1. Teluk Lingga2. Singa Gaweh3. Sengatta Utara4. Sengatta Selatan

Kabupaten Kutai Timur

TUGAS CAMATTUGAS CAMAT• Menangani sebagian urusan otonomi daerah

(melalui Pelimpahan Kewenangan) luas / besaran kewenangan yg dilimpahkan tergantung kpd kebijakan Kepala Daerah, meliputi 8 aspek: perizinan; rekomendasi; koordinasi; pembinaan; pengawasan; fasilitasi; penetapan; penyelenggaraan.

• Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan 7 kategori: pemberdayaan masy; ketenteraman & ketertiban umum; penegakan peraturan per-UU-an; pemeliharaan prasarana & fasilitas pelayanan umum; penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; membina penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan; melaksanakan pelayanan masy yg belum dapat dilaksanakan desa / kelurahan.

Perkembangan Struktur Organisasi Kecamatan

PP No. 8 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi.

PP No. 41 Tahun 2007 dan PP 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Struktur kecamatan menjadi 1 (satu) sekretariat, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Perkembangan hubungan kerja antara Kecamatan dengan Kelurahan dan Desa

PP No. 8 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Kepmendagri No. 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan

KELURAHAN

CAMAT

DESA : Garis Hierarkis

: Garis Koordinasi dan Fasilitasi

Acuan UU No. 22 Tahun 1999

Hierarkis & Subordinatif

Berubah Menjadi :• Koordinasi• Fasilitasi• Pembinaan & Pengawasan• Kerjasama

Perkembangan Pola Hubungan Kerja Kecamatan Dengan Kelurahan dan Desa

Prof. Sadu Wasistiono (2006)

Prof. Sadu Wasistiono (2006)

a. Hubungan Kerja FasilitatifCamat menjadi penghubung kebijakan dari Pemerintah Kabupaten;

b. Hubungan Kerja KoordinatifCamat mengkoordinasikan kegiatan – baik rutin maupun pembangunan – yang ada di wilayahnya agar memenuhi asas SINKRONISASI &

INTEGRASI. Hasil koordinasi disampaikan kepada Bupati

c. Hubungan KerjasamaCamat yg memimpin satuan unit pemerintahan bekerjasama dengan lurah/ kepala desa yg memimpin satu unit pemerintahan dalam kedudukan setara untuk mencapai tujuan bersama;

d. Hubungan Pembinaan & PengawasanCamat dapat melaksanakan fungsi pembinaan & pengawasan (berupa

pemberian pemahaman, penyempurnaan kerja, atau meningkatkan kemampuan aparatur) terhadap jalannya pemerintahan, termasuk mengatasi konflik intra & antar pemerintah diwilayahnya.

Perkembangan hubungan kerja antara Kecamatan dengan Kelurahan dan Desa

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, PP No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dan PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Penjelasan Gambar :

1. Alur Pertanggungjawaban

2. Alur Pendelegasian Wewenang

3. Alur koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama

Bupati

Camat

Lurah/ Desa

Pola Hubungan Kerja Kecamatan Dengan Kelurahan dan Desa

Sumber : PP No. 19 Tahun 2008 dan Kepmendagri 158 Tahun 2004

Koordinasi• Melaksanakan dan menegakkan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lain di wilayah kecamatan

• Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan dan inventarisasi aset dan kekayaan pemerintah kabupaten

• Pengumpulan data pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan

• Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

• Pengintegrasian Rencana Program

• Temu Konsultasi• Pembentukan Gugus Kerja

Fasilitasi• Fasilitasi penyelenggaraan

pemilihan, pengambilan sumpah, pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

• Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan

• Memfasilitasi Administrasi Desa/ Kelurahan

• Fasilitasi Musyawarah Antar Desa/ Kelurahan

• Fasilitasi Kerjasama dan penyelesaian perselisihan Desa/ Kelurahan

• Fasilitasi penataan Desa/ Kelurahan

• Fasilitasi penyusunan peraturan Desa

• Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/ kelurahan

Pembinaan & Pengawasan

•Pembinaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa/ Kelurahan•Pembinaan perangkat desa•Pengawasan Administrasi Desa/ Kelurahan•Melaksanakan pengawasan serta memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama Desa/ Kelurahan•Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa/ Kelurahan•Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan•Pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), perdagangan, pasar desa, Usaha Ekonomi Desa (UED), pemberdayaan perempuan serta tugas-tugas ekonomi lainnya•Pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat•Penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa•Pembinaan dan pengawasan kegiatan program sosial, ekonomi dan kemasyarakatan

Kerjasama

• pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi

• penanggulangan masalah sosial

• penyelenggaraan lomba/ penilaian Desa/ Kelurahan tingkat Kecamatan

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CAMAT

Sekretaris Camat

Urusan Perencanaan

Urusan Umum

Seksi Pemerintahan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Pelayanan Umum

Sub Seksi Pemerintahan

Umum, Kelurahan dan

Desa

Sub Seksi Kependudukan

Sub Seksi Ketertiban Umum

Sub Seksi Polisi Pamong Praja

Sub Seksi Perekonomian, Produksi, dan

Distribusi

Sub Seksi Lingkungan Hidup

Sub Seksi Kesejahteraan

Sub Seksi Bina Mental dan Spiritual

Sub Seksi Kekayaan dan Inventarisasi

Desa/ Kelurahan

Sub Seksi Kebersihan

Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan PERDA No. 39 Tahun 2000 (Struktur Lama)

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan PERDA No. 14 Tahun 2008 (Struktur Baru)

Kelompok Jabatan Fungsional

CAMAT

Sekretaris Camat

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Keuangan

Seksi Pemerintahan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum

Sub Bagian Kepegawaian

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

CAMAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI PERTANAHAN DAN PENGELOLAAN

SDA

SEKSI KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI PEMERINTAHAN

DESA KELURAHAN

Struktur Organisasi Kecamatan Penajam Paser Utara sesuai dengan PERDA No. 6 Tahun 2005 (Struktur Lama)

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

CAMAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

SEKSI PERTANAHAN DAN PENGELOLAAN SDA

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan PERDA No. 12 Tahun 2008 (Struktur Baru)

KABUPATEN KUTAI TIMUR

CAMAT

Kaur Umum Kaur Perencanaan

SEKRETARIS CAMAT

Kepala Seksi Ketentraman dan

Ketertiban

Kepala Seksi Kesejahteraan

Sosial

Kepala Seksi Pelayanan

Umum

Kepala Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemerintahan

Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Keputusan Bupati No. 301/ 02.188.45/ HK/ V/ 2004 (Struktur Lama)

KABUPATEN KUTAI TIMUR

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Kepegawaian

SEKRETARIAT

CAMAT

Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Ketentraman

dan Ketertiban

Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan

Sosial

Seksi Pelayanan

Umum

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

Seksi Tata Pemerintahan

DESA KELURAHAN

Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan PERDA No. 4 Tahun 2009 (Struktur Baru)

*) Hasil Kajian PKP2A III LAN Samarinda, 2008

Perbandingan Uraian Tugas Pejabat Struktural Kecamatan

JabatanJumlah Uraian Tugas Uraian Tugas Eselon *)

KUKAR PPU KUTIM II III IVCamat 21 9 6

12 – 16 8 – 12 6 – 8

Sekretaris Camat 20 11 13

Sub Bagian Keuangan 17

Sub Bagian Umum 1912

Sub Bagian Kepegawaian 19

Kepala Urusan Umum 2

Kepala Urusan Perencanaan 17

Sub Bagian Program dan Keuangan

12

Seksi Pemerintahan 26 10 10

Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Linmas

26 9 5

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

258

8

Seksi Kesejahteraan Sosial 26 11

Seksi Pelayanan Umum 26 8Seksi Pertanahan dan Pengelolaan SDA 9

Ket : Toleransi Penambahan ± 20 %

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DAN KABUPATEN PPU

Pola Hubungan Kerja Antara Kecamatan dengan Kelurahan (PERDA No. 14 Tahun 2008 & PERDA 12 Tahun 2008)

Penjelasan Gambar :

1. Alur Pertanggungjawaban2. Alur Pendelegasian

Wewenang3. Alur koordinasi, fasilitasi,

pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama

Bupati

Camat

Lurah

Penjelasan Gambar :

1. Alur Pertanggungjawaban

2. Alur koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama

Camat

Garis Koordinasi

Garis hierarkis

Bupati

Desa

Pola Hubungan Kerja Antara Kecamatan dengan Desa(Kondisi Existing)

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PPU, DAN KUTIM

Kabupaten Kutai Timur & Kutai Kartanegara

Bupati

Camat

Desa

1

2

Keterangan :

1. Alur Pertanggungjawaban

2. Alur Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Koordinasi, dan Kerjasama

Pola Hubungan Kerja Antara Kecamatan dengan Kelurahan/ Desa

Perda No. 5 Tahun 2007 Persepsi Responden

Camat

Kelurahan/ Desa

*) Kelurahan/ Desa Masih Menganggap Camat Sebagai Atasannya

Rata-Rata Efektivitas Pelaksanaan Hubungan kerja Kecamatan dengan Desa dan Kelurahan

Bentuk Hubungan

Kerja

Lokus Penelitian

Tingkat Efektivitas

Kecamatan Kelurahan Desa

Pembinaan dan Pengawasan

Kukar Tidak/ Belum Optimal Cukup optimal Tidak/ Belum Optimal

Kutim Cukup optimal - Cukup optimal

PPU Cukup optimal Cukup optimal Cukup optimal

Fasilitasi Kukar Tidak/ Belum Optimal Cukup optimal Tidak/ Belum Optimal

Kutim Cukup optimal - Cukup optimal

PPU Cukup optimal Optimal Cukup optimal

Koordinasi Kukar Tidak/ Belum Optimal Cukup optimal Tidak/ Belum Optimal

Kutim Cukup optimal - Cukup optimal

PPU Cukup optimal Cukup optimal Cukup optimal

Kerjasama Kukar Tidak/ Belum Optimal Cukup optimal Optimal

Kutim Cukup optimal - Optimal

PPU Cukup optimal Tidak/ Belum Optimal Tidak/ Belum Optimal

Temuan Umum di Daerah Penelitian

1. Tidak terdapat signifikansi hubungan antara intensitas/ frekuensi pelaksanaan fungsi-fungsi kecamatan dengan optimalisasi pelaksanaan yang dirasakan.

2. Faktor internal yaitu kualitas dan kompetensi SDM aparatur baik ditingkat kecamatan maupun kelurahan dan desa yang masih kurang, minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas yang dimiliki, serta dana pembinaan ke kelurahan dan desa yang tidak tersedia. Hal lain yang juga mengganggu atau menghambat hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan dan desa adalah persoalan penyerahan kewenangan yang diberikan oleh kabupaten kepada kecamatan dilakukan dengan setengah hati.

3. Faktor eksternal adalah tuntutan kerja yang semakin berat dari masyarakat, faktor jarak dan topografi yang harus ditempuh untuk menjangkau kelurahan dan desa, dan kurangnya peran aktif dari kecamatan serta kelurahan dan desa untuk saling berkoordinasi dan bertukar informasi secara lebih lancar lagi dalam menunjang pelaksanaan tugas masing-masing.

4. Saat ini di kecamatan belum semua posisi jabatan terisi (khususnya eselon IV) sehingga beban kerjanya dilimpahkan/ dirangkap kepada pejabat yang lain

Temuan Penelitian Kabupaten Kukar1. Adanya kecenderungan kegiatan di kelurahan atau desa berjalan

sendiri-sendiri padahal kecamatan bisa turut memberikan pembinaan dan arahan didalamnya. hal ini dapat dinilai bahwa kelurahan dan desa telah mampu secara mandiri menjalankan tugasnya dan jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan ditingkat kelurahan atau desa barulah melibatkan/ berkoordinasi dengan kecamatan, bahkan tidak jarang pula kelurahan atau desa langsung ke kabupaten

2. Dalam mendukung pelaksanaan koordinasi kecamatan menerapkan hubungan melalui alat telekomunikasi (handphone) yang bisa dilakukan setiap saat oleh kelurahan atau desa, sehingga setiap permasalahan yang dihadapi atau hendak dikoordinasikan dapat dengan mudah dilakukan

3. Koordinasi maupun konsultasi baik oleh kelurahan maupun desa menurut seluruh responden mengatakan sering dilakukan, hanya saja sifatnya insidentil (tidak dijadwalkan) sesuai kebutuhan

Temuan Penelitian Kabupaten PPU

1. Kabupaten PPU menerapkan pertemuan rutin setiap bulannya untuk memantau pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh desa dan kelurahan disamping juga mengikutkan pelaksanaan fungsi-fungsi kecamatan lainnya pada pertemuan tersebut

2. Peraturan yang merinci tugas pokok dan fungsi dan rincian tugas pada Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara belum di sahkan dan masih dalam bentuk draf Peraturan Bupati

Temuan Penelitian Kabupaten Kutim1. Meskipun Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja

Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur telah diberlakukan. Namun, Perbup yang mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi perangkat kecamatan baik sekretariat maupun seksi-seksi yang ada hingga saat ini belum ada. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan tumpang tindih antar seksi dalam menjalankan tugas

2. Masih ada anggapan bahwa desa merupakan bawahan kecamatan. Padahal desa merupakan kesatuan otonom yang secara struktural tidak berada di bawah kecamatan

3. Hubungan Camat dengan Kelurahan apabila dilihat dari struktur organisasi tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan berada di bawah kecamatan. Namun karena hingga saat ini belum ada Kelurahan di Kabupaten Kutim maka menjadi tidak bisa dilihat seperti apa praktek dan pola hubungan kerja yang terjalin antara Kecamatan dengan Kelurahan di Kabupaten Kutim

Apakah penguatan atau penambahan struktur kecamatan akan berpengaruh pada peningkatan pola hubungan kerja dengan desa dan kelurahan ?

A. Ya, akan semakin mengoptimalkan tugas kecamatanB. Tidak, pengaruhnya sama sajaC. Bisa ya atau bisa tidak

KORELASI ANTARA STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DENGAN POLA HUBUNGAN KERJA KECAMATAN DENGAN DESA DAN

KELURAHAN

KORELASI ANTARA STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DENGAN POLA HUBUNGAN KERJA KECAMATAN DENGAN

DESA DAN KELURAHAN

1. Setiap pengurangan atau penambahan susunan struktur organisasi kecamatan akan menimbulkan pengaruh terhadap pola hubungan kerja dengan desa dan kelurahan

2. Rendah atau Tingginya beban kerja yang diemban kecamatan pada struktur organisasi yang ada akan berpengaruh pada pola hubungan kerja dengan desa dan kelurahan

3. Tinggi atau rendahnya kapasitas aparatur kecamatan dalam menjalankan peran dan fungsinya akan berpengaruh pada pola hubungan kerja dengan desa dan kelurahan

4. Semakin kuat atau lemahnya tata kerja kecamatan dengan desa dan kelurahan tentunya akan berpengaruh pada pola hubungan kerja yang tercipta

5. Tinggi atau rendahnya pemahaman kelurahan dan desa akan kedudukan kecamatan sebagai koordinator wilayah yang tentunya akan berpengaruh pada pola hubungan kerja yang tercipta

Kesimpulan

1. Secara umum 3 (tiga) Kabupaten tersebut menerapkan struktur organisasi kecamatan di wilayahnya secara homogen (sama), yang berarti tidak ada perbedaan antara kecamatan yang satu dengan yang lainnya. Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara menerapkan pola struktur organisasi Kecamatan yang sama dengan 5 (lima) Seksi dan Sekretaris membawahi 3 (tiga) Subbagian yang merupakan pola maksimal dari ketentuan dalam PP No. 41 Tahun 2007 dan PP No. 19 Tahun 2008. Sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara menerapkan pola struktur organisasi Kecamatan dengan 4 (empat) Seksi dan Sekretaris membawahi 2 (dua) Subbagian

Kesimpulan

2. Secara umum dapat diketahui bahwa berdasarkan ketentuan perundangan yang dikeluarkan (Perda Kabupaten), terlihat bahwa tata kerja hubungan antara kecamatan dengan kelurahan dan desa adalah sama, artinya posisi kelurahan dan desa tidak berbeda dengan hanya lebih bersifat koordinatif terhadap kecamatan. Meskipun masih terdapat responden yang belum memahami pola hubungan ini dan menganggap kecamatan sebagai atasan langsungnya.

Kesimpulan

3. Secara umum juga dapat diketahui bahwa kelembagaan kecamatan kurang efektif. Hal ini dikarenakan strukturnya yang begitu ramping (tidak mengakomodir kebutuhan daerah), keberadaan SDM (baik kualitas dan kuantitas) yang masih terbatas, serta anggaran kecamatan yang minim. Padahal beban kerja yang dipikul kecamatan cukup berat, dimana juga harus melaksanakan 4 fungsi (Pembinaan dan Pengawasan, Koordinasi, Fasilitasi, dan Kerjasama) diseluruh kelurahan/ desa yang ada diwilayahnya secara reguler sepanjang tahun atau dapat dituliskan sebagai berikut :

Beban Kerja Kecamatan = 4 Fungsi x Jumlah Kelurahan/ Desa x Frekuensi Dalam 1 Tahun + Tugas Delegatif + Tugas Lainnya

Rekomendasi

1. Posisi Kecamatan saat ini yang hanya berperan sebagai koordinator wilayah dimana kewenangan yang diberikan sangat terbatas dan bisa dikatakan sangat lemah dalam melakukan kontrol terhadap Kelurahan dan Desa di wilayahnya menjadikan posisi kecamatan tidak lagi memiliki otoritas yang kuat. Dikhawatirkan kemandirian Kelurahan maupun Desa menjadikan kecamatan tidak berfungsi sama sekali dalam mengkoordinir wilayahnya. Oleh karenanya, sangat diperlukan sosialisasi serta penguatan pemahaman di tingkat Kelurahan dan Desa tentang urgensi Kecamatan sebagai koordinator wilayah yang berperan penting dalam melakukan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, koordinasi, serta kerjasama.

Rekomendasi

2. Dalam jangka panjang, jikalau infrastruktur kecamatan telah cukup baik maka diperlukan penguatan kelembagaan khususnya pembentukan struktur organisasi kecamatan. Sesuai dengan semangat otonomi daerah maka sebaiknya daerah diberikan keleluasaan dalam menentukan besaran struktur organisasi kecamatan yang notabene adalah perangkat daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan penyusunan struktur organisasi yang berdasarkan pada syarat-syarat tertentu yang mencerminkan kebutuhan kecamatan (struktur mengikuti kebutuhan). Melalui pola struktur kelembagaan seperti ini maka diharapkan selain pelaksanaan tugas kecamatan akan lebih optimal juga kuantitas dan kualitas aparatur kecamatan dapat dengan mudah diatur, diawasi, dan dikendalikan.

3 Opsi Penataan Kecamatan Penguatan Kelembagaan & Fungsi Kecamatan

– Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan.– Paling dekat dengan masyarakat & paling paham kebutuhan masy. – Mengurangi beban kerja & keterbatasan Pemda.– Perlu penguatan struktur & penambahan urusan

Perubahan Status sbg “Badan Koordinasi Kewilayahan”– Kecamatan difungsikan secara murni sebagai lembaga koordinasi (tidak

menerima pelimpahan urusan seperti Kelurahan, yang malah menimbulkan potensi overlap).

– Mensyaratkan peningkatan Eselon setara Dinas/ Badan.– Pelimpahan urusan sektoral langsung kepada Kelurahan.– Pasal 15 PP 19/2008 Tugas Kec. sbgian besar adlh “koordinasi”.

Penghapusan– Tidak mendapat perhatian serius (anggaran, SDM, dll).– Inefisiensi dlm penyelenggaraan urusan miskoordinasi dg Instansi teknis.– Lebih banyak menjalankan urusan atributif, sbgmana Kelurahan.

MODEL TIPOLOGI KELEMBAGAAN KECAMATAN

Tipologi Berdasarkan Luas Kewenangan Delegatif.TK = f (100 % KA + KD)

Tipologi Berdasarkan Kondisi / Potensi Wilayah.

TK = f (LW + JP + SP + EM) Tipologi Berdasarkan Pola Gabungan I dan II.

TK = f (BK + PW) Tipologi Berdasar TRW Berbasis Kompetensi.

Rekomendasi

3. Perlunya memperkuat kemampuan aparatur kecamatan melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan yang berkesinambungan dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kerja yang lebih spesifik seperti pelatihan penyusunan Peraturan Desa (Perdes); pengelolaan keuangan; dan sebagainya, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan atau pelayanan tugas kepada Desa/ Kelurahan secara khusus

Rekomendasi

4. Besar dan luasnya beban tugas yang diemban kecamatan memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah agar dapat mendorong optimalisasi kinerja kecamatan. Kecamatan yang selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan juga menerima pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan dan permasalahan yang timbul di wilayahnya. Oleh karenanya, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik pemerintah daerah perlu memberikan insentif khusus kepada aparat kecamatan

(Benchmark di Kabupaten Malinau)

Rekomendasi

5. Kualitas maupun kuantitas pegawai kecamatan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas kecamatan. Kualitas dan kuantitas aparat yang memadai akan memungkinkan camat mendelegasikan wewenangnya terutama untuk hal-hal yang bersifat teknis kepada bawahannya. Selain itu, pelaksanaan tugas akan menjadi lebih optimal terkhusus pada pelayanan kepada Kelurahan dan Desa. Peran Kecamatan sebagai koordinator wilayah yang meliputi fungsi pembinaan, pengawasan, fasilitasi, koordinasi, dan kerjasama kepada Kelurahan/ Desa yang ada di wilayahnya memerlukan tidak hanya jumlah aparatur yang mencukupi tetapi juga disertai dengan kualifikasi serta kompetensi yang sesuai dalam melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawab kecamatan

Rekomendasi

6. Dari segi teritorial, wilayah kerja Camat pada dasarnya terbagi habis oleh Desa dan Kelurahan. Tanggung jawab dari setiap bagian teritorial tersebut berada di tangan kepala Desa atau Lurah. Apabila Kepala Desa atau Lurah tidak mampu mengelola dan mengendalikan teritorial yang berada di bawah kewenangannya, maka permasalahannya akan di selesaikan/ difasilitasi oleh Camat selaku koordinator wilayah. Oleh karenanya, aparatur desa dan kelurahan juga sebaiknya memiliki kapasitas yang mencukupi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di wilayahnya disamping memudahkan kecamatan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, koordinasi, dan kerjasama

Rekomendasi

7. Luasnya wilayah kecamatan serta karakteristik wilayah kecamatan yang beraneka ragam menuntut tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas yang memadai, disamping peningkatan anggaran kecamatan agar mampu melayani seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab kecamatan. Salah satu penyebab kurang berjalannya dengan baik hubungan kerja kecamatan dengan desa dan kelurahan juga disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kecamatan, serta tidak tersedianya anggaran pembinaan dan pengawasan ke desa dan kelurahan yang diberikan kepada kecamatan.

Rekomendasi

8. Terhadap jabatan-jabatan yang masih kosong akibat pemberlakuan struktur yang baru, maka diperlukan pengisian jabatan-jabatan kosong tersebut untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan kecamatan. Di sisi yang lain juga akan semakin memperkuat pelaksanaan hubungan kerja dengan desa dan kelurahan yang di wilayahnya

Rekomendasi

9. Terkait dengan frekuensi pelaksanaan peran kecamatan terhadap kelurahan dan desa, sebaiknya kecamatan dapat menyusun dan melaksanakan jadwal yang secara jelas dan reguler mencerminkan terselenggaranya peran-peran kecamatan tersebut dengan rutin, sehingga kelurahan dan desa dapat merasakan urgensi keberadaan kecamatan serta dapat meningkatkan kinerja kelurahan dan desa. Juga setiap kelurahan/ desa yang berada dalam lingkup wilayahnya dapat dilayani dengan baik dan merata

Rekomendasi

10. Kecamatan juga dapat secara aktif melaksanakan forum-forum bersama dengan seluruh kelurahan dan desa yang dilaksanakan setiap bulan secara reguler sebagai ajang tukar informasi terkait perkembangan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan di wilayah kecamatan tersebut. dengan aktifnya pertemuan seperti ini, kelurahan dan desa dapat melaporkan setiap permasalahan yang dihadapinya serta memberikan input mengenai perkembangan yang terjadi di wilayahnya, disisi lain juga dapat semakin memperkuat komunikasi dan koordinasi antara kecamatan dengan desa dan kelurahan

Rekomendasi

11. Pemerintah Kabupaten/ Kota perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas organisasi yang diterapkan di seluruh kecamatan, selain juga mengintensifkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hubungan kerja kecamatan dengan desa dan kelurahan di wilayahnya sehingga upaya mendapatkan hasil kinerja yang diharapkan dan pelayanan kepada masyarakat bisa dijalankan dengan optimal.

12. Pemerintah Kabupaten/ Kota perlu memikirkan Pelimpahan Urusan/ Kewenangan kepada Kelurahan (sebagai Perangkat Daerah) guna menghindari terjadinya duplikasi/ overlapping tugas dengan Kecamatan, yang disertai dengan 3 P (Pembiayaan, Perlengkapan, dan Personil)

Terima Kasih…Semoga Bermanfaat

BALITBANGDAProv. Kalimantan Timur

PKP2A III LAN Samarinda