kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis vol....

KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS

PENANGGUNG JAWABDr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSIDrs. Simela Victor Muhamad, M.Si.

PENYUNTING/EDITORDr. Hartini Retnaningsih, M.Si.Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

REDAKTUR PELAKSANAProf. Dr. phil. P. Partogi Nainggolan, M.A.Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.Debora Sanur L., S.Sos., M.Si.Dewi Sendhikasari D., S.IP., M.P.A.Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.Rafika Sari, S.E., M.S.E.Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

TATA LETAKAchmad Wirabrata, S.T., M.M.Sahat Aditua F. Silalahi, S.T., M.B.A.

Info Singkat terbit sejak tahun 2009 dan hadir dua kali sebulan yang memuat artikel dari 5 bidang penelitian di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Topik yang diangkat bersifat aktual dan dikaji secara praktis untuk menjadi perhatian DPR RI.Segala opini/pandangan yang tertuang di dalam Info Singkat ini adalah murni milik penulis dan tidak mewakili opini/pandangan DPR RI atau Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Vol. XI, No. 13/II/Puslit/Juli/2019

PERMENDIKBUD PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM PERSPEKTIF

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANMonika Suhayati

KTT G-20 DAN KEPENTINGAN INDONESIASimela Victor Muhamad

PERMASALAHAN DAN UPAYA PERBAIKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN

PESERTA DIDIK BARU 2019Dinar Wahyuni

ANJLOKNYA HARGA AYAM BROILERAchmad Wirabrata

REKONSILIASI POLITIK DAN PEMBENTUKAN KABINET BARU

PERIODE 2019-2024Juniar Laraswanda Umagapi

Debora Sanur


BIDANG HUKUMPusat Penelitian Badan Keahlian DPR RIGd. Nusantara I Lt. 2Jl. Jend. Gatot SubrotoJakarta Pusat - 10270c 5715409 d 5715245m [email protected]

PUSLIT BKD

PendahuluanPPDB Tahun 2019 dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang diterbitkan pada 31 Desember 2018

PERMENDIKBUD PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM PERSPEKTIF

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Monika Suhayati

AbstrakPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 (Permendikbud PPDB) merupakan dasar hukum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019. Penerapan PPDB sistem zonasi berdasarkan Permendikbud PPDB menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tulisan ini menganalisis Permendikbud PPDB dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Permendikbud PPDB mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun dalam perspektif perundang-undangan terdapat ketidaksinkronan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan dan petunjuk teknis yang kurang lengkap. Selain itu, dalam pelaksanaannya kurang ada koordinasi antara kementerian/lembaga terkait dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah perlu menyusun Peraturan Presiden sebagai dasar hukum PPDB; sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya; menyusun petunjuk teknis PPDB yang lebih jelas; dan melakukan sosialisasi peraturan. Komisi X DPR RI perlu memastikan Pemerintah melakukan berbagai upaya tersebut demi perbaikan pelaksanaan PPDB.

dan direvisi dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 pada 20 Juni 2019. Berdasarkan Permendikbud PPDB, PPDB dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur yaitu zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan sistem zonasi dalam PPDB membuat pemerintah mengetahui persoalan sekolah di berbagai

1

Vol.XI, No.13/I/Puslit/Juli/2019

daerah secara lebih detail, misalnya daerah yang belum memiliki sekolah memadai atau tidak cukup menampung siswa dari zona tersebut. Masalah ini akan diselesaikan per zona, mulai dari ketidakmerataan peserta didik dan guru, kesenjangan guru, hingga tidak seimbangnya sarana prasarana antarsekolah (Detik.com, 1 Juli 2019).

Dalam pelaksanaannya, penerapan PPDB sistem zonasi menimbulkan pro dan kontra di beberapa daerah. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, ratusan orang tua siswa melakukan protes ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi atas verifikasi jarak rumah dengan sekolah yang melenceng dari verifikasi awal. Ada siswa yang terlempar dari SMPN 9 karena dalam verifikasi pertama jarak rumah dengan sekolah 1.027 meter, sedangkan jarak sebenarnya 550 meter (Tempo.co, 2 Juli 2019). PPDB bahkan sempat diberhentikan sementara di Kota Surabaya, Jawa Timur karena adanya aksi protes menolak sistem zonasi PPDB yang dinilai merugikan anak didik berprestasi (Merdeka.com, 2 Juli 2019).

Menurut Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ninik Rahayu, peraturan dan payung hukum PPDB dan zonasi dinilai bermasalah di mana antara Peraturan Pemerintah (PP) dan Permendikbud memiliki beberapa bagian yang tidak sinkron (Kompas, 28 Juni 2019). Dalam penerapannya, ada daerah yang membuat petunjuk teknis berbeda dengan yang diatur dalam Permendikbud PPDB. Di DKI Jakarta, misalnya, ditetapkan PPDB jalur zonasi sebesar 60 persen,

nonzonasi 30 persen, sedangkan jalur prestasi dan luar DKI masing-masing 5 persen dari daya tampung (JPNN.com, 1 Juli 2019).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengungkapkan hal lain lagi di mana adanya penyelewengan dengan cara jual-beli kartu keluarga (KK) palsu yang diduga melibatkan oknum sekolah dan calon murid. Salah satunya di Kota Bandung. Para orang tua calon murid rela membeli KK senilai Rp13 juta-35 juta kepada oknum tertentu. Kondisi tersebut bertambah buruk dengan lemahnya verifikasi sekolah untuk memastikan keaslian KK tersebut. Anak dititipkan ke KK pemilik toko yang dekat sekolah sehingga dalam satu KK ada 10 anak yang tercantum di dalamnya (Media Indonesia, 2 Juli 2019). Dengan adanya berbagai fenomena tersebut, tulisan ini hendak menganalisis bagaimana Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 dikaji dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Penerimaan Peserta Didik Baru

Pendidikan merupakan upaya untuk mencapai salah satu tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945). Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Hak setiap warga negara atas pendidikan dinyatakan juga dalam Pasal 31 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan setiap

2

warga negara berhak mendapat pendidikan. Sistem pendidikan nasional diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas yaitu diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif.

Permendikbud PPDB merupakan salah satu peraturan pelaksanaan UU Sisdiknas. Permendikbud PPDB mengatur PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi (80% dari daya tampung sekolah), prestasi (15% dari daya tampung sekolah), dan perpindahan tugas orang tua/wali (5% dari daya tampung sekolah). Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB tersebut. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang membuka jalur pendaftaran PPDB selain yang diatur dalam Permendikbud PPDB (Pasal 16 Permendikbud PPDB).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), Peraturan Menteri tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun, keberadaan Peraturan Menteri diakui dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPP. Peraturan

Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan [Penjelasan Pasal 8 ayat (1)]. Kekuatan mengikat Peraturan Menteri diatur dalam Pasal 8 ayat (2), yaitu diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Penjelasan Pasal 8 ayat (2)UU PPP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, penerbitan Permendikbud PPDB dalam hal penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan, yaitu dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Mendikbud melaksanakan kewenangan atas urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang merupakan kekuasaan Presiden.

Permendikbud PPDB bukan merupakan peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Konsiderans Mengingat tidak menyebutkan Permendikbud PPDB sebagai peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, Permendikbud PPDB tetap mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU PPP. Oleh karena itu daerah berkewajiban untuk melaksanakan PPDB sesuai ketentuan dalam Permendikbud PPDB.

3

Permasalahan Hukum Permendikbud PPDB

Meskipun Permendikbud PPDB memiliki kekuatan mengikat secara hukum, namun dalam perspektif peraturan perundang-undangan terdapat beberapa permasalahan, pertama, ketidaksinkronan Permendikbud PPDB dengan PP di atasnya. Ketidaksinkronan tersebut antara lain, Pasal 68 huruf b PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Sisdiknas mengatur bahwa hasil Ujian Nasional (UN) digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya (Medcom.id, 3 Juli 2019). Namun, Permendikbud PPDB mengatur PPDB dilaksanakan berdasarkan sistem zonasi, bukan berdasarkan hasil UN.

Permasalahan lainnya yaitu petunjuk teknis (juknis) PPDB kurang jelas. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menyatakan, dari hasil analisis KPAI, ditemukan bahwa juknis kurang jelas dan kurang dipahami masyarakat, bahkan terkadang petugas penerima pendaftaran juga kurang paham (Wartakotalive, 1 Juli 2019). Misalnya juknis dalam hal verifikasi dokumen KK untuk mencegah siswa mendaftar dengan melakukan kecurangan dalam KK.

Selain dari perspektif peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaannya juga tidak ada koordinasi yang baik antara kementerian/lembaga (K/L) terkait seperti Kemendikbud, Kementerian

Dalam Negeri, dan dinas di provinsi/kabupaten/kota. Akibatnya persiapan PPDB tidak optimal karena sumber daya pemerintah daerah tidak memahami maksud, tujuan, dan metode PPDB (Kompas, 28 Juni 2019). Lemahnya koordinasi ini salah satunya karena dasar hukum PPDB yang berbentuk Peraturan Menteri. Menurut Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang, sistem zonasi sekolah tidak hanya merupakan tanggung jawab satu kementerian dan membutuhkan sinkronisasi 18 (delapan belas) K/L serta pemerintah daerah. Sistem zonasi dalam PPDB perlu diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar sinkronisasi kebijakan terkait sistem zonasi dengan K/L lain (Okezone.com, 3 Juli 2019).

Dalam menyikapi permasalahan PPDB 2019, Komisi X DPR RI antara lain telah melakukan Rapat Kerja dengan Mendikbud pada 24 Juni 2019. Dalam Rapat Kerja tersebut, sejumlah fraksi menyatakan mendukung adanya zonasi pendidikan, namun meminta agar Mendikbud dapat memberikan sosialisasi lebih jelas kepada orang tua dan sekolah agar tidak timbul protes berkepanjangan (Kumparan.com, 4 Juli 2019). Selain itu, Komisi X DPR RI juga telah melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik antara lain ke Kota Surabaya, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Purworejo untuk mendapatkan data empiris mengenai permasalahan dalam pelaksanaan PPDB Tahun 2019 (Medcom.id, 4 Juli 2019).

Dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan PPDB tersebut, Pemerintah perlu

4

meningkatkan dasar hukum penyelenggaraan PPDB menjadi Perpres. Hal ini diperlukan mengingat pelaksanaan PPDB memerlukan koordinasi antara K/L terkait dan pemerintah daerah, bukan hanya Kemendikbud. Dalam pembentukan Perpres tersebut, harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain, khususnya terkait ketentuan nilai UN sebagai dasar untuk kenaikan jenjang pendidikan di tingkat selanjutnya sebagaimana diatur saat ini dalam PP tentang Standar Nasional Pendidikan. Selain itu perlu adanya juknis PPDB yang lebih jelas dan lengkap untuk menghindari kebingungan dalam pelaksanaan PPDB. Sosialisasi atas dasar hukum PPDB serta juknis juga perlu dilakukan Pemerintah dengan lebih terstruktur, sistematis, dan masif.

PenutupPermendikbud PPDB

merupakan dasar hukum pelaksanaan PPDB 2019. Permendikbud tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU PPP yaitu dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini Mendikbud melaksanakan kewenangan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang merupakan kekuasaan Presiden. Oleh karena itu daerah berkewajiban untuk melaksanakan PPDB sesuai aturan dalam Permendikbud PPDB.

Beberapa permasalahan berkaitan dengan Permendikbud PPDB yaitu ketidaksinkronan Permendikbud PPDB dengan PP Standar Nasional Pendidikan dan juknis PPDB yang kurang

jelas. Selain itu, dasar hukum PPDB yang berbentuk peraturan menteri mengakibatkan lemahnya koordinasi antara K/L terkait serta pemerintah daerah. Oleh karena itu Pemerintah perlu membentuk Perpres sebagai dasar hukum PPDB, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi Perpres tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya, menyusun juknis PPDB yang lebih jelas dan lengkap, dan melakukan sosialisasi aturan dengan lebih terstruktur, sistematis, dan masif. Komisi X DPR RI melalui fungsi pengawasannya perlu memastikan Pemerintah melakukan berbagai upaya tersebut demi perbaikan PPDB pada tahun-tahun berikutnya.

Referensi“Aturan dan Payung Hukum Tidak

Selaras”, Kompas, 28 Juni 2019, hal. 8.

Detik.com, “Mendikbud: PPDB Zonasi Selesaikan Masalah Ketidakmerataan Guru”, h t t p s : / / n e w s . d e t i k . c o m /berita/d-4597789/mendikbud-p p d b - z o n a s i - s e l e s a i k a n -masalah-ketidakmerataan-guru, diakses 1 Juli 2019.

JPNN.com, “PPDB 2019 Sistem Zonasi di Jakarta tak Berdasar Jarak Rumah ke Sekolah”, https://www.jpnn.com/news/ppdb-2019-sistem-zonasi-di-jakarta-tak-berdasar-jarak-rumah-ke-sekolah?page=2, diakses 1 Juli 2019.

Kumparan.com, “Komisi X DPR Dukung PPDB Sistem Zonasi, tapi Perlu Sosialisasi Lebih”, ht tps ://kumparan.com/@kumparannews/komisi-x-dpr-dukung-ppdb-sistem-zonasi-

5

Info Singkat© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RIhttp://puslit.dpr.go.idISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.

tapi-perlu-sosialisasi-lebih-1rL8BzJsfSg, diakses 4 Juli 2019.

Medcom.id, “Komisi X Pantau Proses PPDB 2019”, https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/PNgLgGPb-k o m i s i - x - p a n t a u - p r o s e s -ppdb-2019, diakses 4 Juli 2019.

Medcom.id, “ORI: Permendikbud PPDB Bertentangan dengan Aturan di Atasnya”, https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/akWVw3ab-o r i - p e r m e n d i k b u d - p p d b -bertentangan-dengan-aturan-di-atasnya, diakses 3 Juli 2019.

Merdeka.com, “Diprotes Wali Murid, PPDB 2019 di Jatim Dihentikan Sementara”, https://www.m e r d e k a . c o m / p e r i s t i w a /diprotes-wali-murid-ppdb-2019-

Monika Suhayati, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) dan S2 Magister Hukum Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2006). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya, kepakaran Hukum Perdata pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Pengaturan Sistem Organisasi Advokat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat” (2015), “Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” (2016), "Pelaksanaan Perizinan Tenaga Kerja Asing melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah" (2017).

di-jatim-dihentikan-sementara.html, diakses 2 Juli 2019.

“PPDB Diwarnai Jual-Beli Kartu Keluarga Bodong”, Media Indonesia, 2 Juli 2019, hal. 2.

Tempo.co, “PPDB Bekasi, Dinas Pendidikan Digeruduk Ratusan Orang Tua Siswa”, https://metro.tempo.co/read/1220375/ppdb-bekasi-dinas-pendidikan-digeruduk-ratusan-orang-tua-siswa/full&view=ok, diakses pada 2 Juli 2019.

Wartakotalive, “KPAI: Ada 9 Masalah Utama di PPDB Sistem Zonasi”, https://wartakota.tribunnews.com/2019/06/20/kpai-ada-9-masalah-utama-di-ppdb-sistem-zonasi?page=2, diakses 1 Juli 2019.

Monika [email protected]

6


BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

PUSLIT BKD

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RIGd. Nusantara I Lt. 2Jl. Jend. Gatot SubrotoJakarta Pusat - 10270c 5715409 d 5715245m [email protected]

KTT G-20 DAN KEPENTINGAN INDONESIA

Simela Victor Muhamad

AbstrakKTT G-20 yang berlangsung di Osaka, Jepang pada akhir Juni 2019 diselenggarakan di tengah keprihatinan mendalam terhadap perang dagang AS-China. KTT telah menghasilkan the G-20 Osaka Leaders’Declaration, yang memuat pernyataan sikap bersama dari para pemimpin negara-negara anggota G-20 tentang pentingnya membangun kebijakan perdagangan yang bebas, adil, nondiskriminatif, dan transparan. Tulisan ini menjelaskan secara singkat bahwa KTT G-20 tidak hanya menjadi forum bagi penyebarluasan pengaruh dan kepentingan negara-negara besar, tetapi di situ juga terdapat negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya, yang memiliki kepentingan untuk diperhatikan dan diperjuangkan, salah satunya Indonesia. Kepentingan Indonesia antara lain adalah memajukan perekonomian negara berkembang, menjaga terciptanya perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengedepankan pendekatan konstruktif dalam mengatasi persoalan yang dihadapi anggota G-20. Indonesia juga berkepentingan untuk menjadikan G-20 sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi global. DPR RI, melalui aktivitas diplomasi parlemen, sudah seharusnya juga menjadi bagian yang ikut memperjuangkan kepentingan Indonesia tersebut.

PendahuluanNegara-negara anggota

G-20 baru saja menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Osaka, Jepang. KTT yang diselenggarakan pada tanggal 28-29 Juni 2019 tersebut telah menghasilkan the G-20 Osaka Leaders’Declaration, yang memuat pernyataan sikap bersama dari para pemimpin negara-negara anggota G-20, yang antara lain bersepakat untuk membangun kebijakan perdagangan yang bebas, adil, nondiskriminatif, transparan,

dan stabil (thejakartapost.com., 30 Juni 2019). KTT G-20 tersebut diselenggarakan di tengah keprihatinan mendalam terhadap perang dagang Amerika Serikat (AS)-China yang menyebabkan pertumbuhan global terhambat.

Perlu dipahami, G-20 tidak hanya menjadi forum bagi penyebarluasan pengaruh dan kepentingan negara-negara besar, tetapi di situ juga terdapat negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya, salah satunya adalah Indonesia. Oleh karena itu,

7


kehadiran Presiden Joko Widodo di KTT G-20 Osaka, Jepang, telah dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menyampaikan pandangannya yang berkaitan dengan tantangan ekonomi global. Salah satunya adalah perlunya memperkuat norma dan hukum internasional yang disepakati bersama dalam membangun kerja sama ekonomi yang adil dan nondiskriminatif. Pandangan Indonesia tersebut sesungguhnya juga menjadi kepentingan negara-negara berkembang yang selama ini merasakan ketidakadilan dalam praktik perdagangan global, terutama dengan negara-negara maju. Melalui tulisan ini akan dibahas secara singkat pelaksanaan KTT G-20 Osaka, Jepang, yang masih diwarnai oleh isu perang dagang, dan kepentingan Indonesia di forum tersebut.

KTT G-20 OsakaJika memerhatikan KTT G-20

yang dilaksanakan di Osaka, Jepang, akhir Juni 2019 lalu, terlihat bahwa negara-negara anggota yang hadir, selain bersepakat dan menaruh harapan agar G-20 dapat memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia, juga membawa misi dan kepentingan masing-masing. China melalui Presiden Xi Jinping, di sela-sela KTT, menyampaikan kecaman terhadap segala bentuk proteksionisme dan praktik intimidasi ekonomi, terutama yang dilakukan AS, karena telah memicu konflik perdagangan dan blokade ekonomi (The New York Times, 1 Juli 2019). China, yang pertumbuhan ekonominya tengah melambat, memang sangat berkepentingan

menyuarakan hal itu dalam KTT G-20 Osaka, dengan harapan bisa menggugah negara-negara yang selama ini berkepentingan dengan China (terutama negara-negara di Asia Timur), untuk juga mengritisi AS.

Sebaliknya AS, meskipun pada akhirnya bersedia menurunkan tensi konflik dagangnya dengan China, di KTT G-20 Osaka secara tidak langsung masih mengritik China karena dianggap belum sepenuhnya terbuka dalam membicarakan hubungan dagangnya dengan AS (bbc.com., 28 Juni 2019). Sementara Jepang, sebagai tuan rumah KTT, yang juga memiliki kepentingan ekonomi dengan China dan AS, sangat berharap situasi perang dagang AS-China tidak terus terjadi, karena dampaknya juga dirasakan oleh Jepang (cnbc.com., 28 Juni 2019). Rusia, yang juga memiliki kepentingan dalam perekonomian global, mengritik AS karena dianggap telah mempraktikkan kebijakan ekonomi sepihak yang hanya mementingkan dirinya sendiri (The New York Times, 29 Juni 2019). Oleh karena itu, dihasilkannya Leaders’Declaration dalam KTT G-20 patut diapresiasi, paling tidak untuk sementara, guna meredakan tensi perang dagang, khususnya antara AS dan China.

Uraian sekilas tentang KTT G-20 Osaka di atas, yang didominasi oleh isu perang dagang AS-China, menunjukkan bahwa negara-negara besar tertentu dengan berbagai kepentingannya masih menjadi pemain utama dalam menentukan arah kerja sama ekonomi global. Situasi seperti ini, sudah tentu, perlu disikapi secara kritis oleh negara-negara

8

anggota G-20 lainnya, termasuk Indonesia, yang juga memiliki kepentingan untuk menjadikan forum G-20 sebagai penggerak utama perekonomian global dan membawa manfaat bagi seluruh anggotanya. Sejumlah negara yang termasuk dalam anggota G-20, antara lain adalah AS, Argentina, Brazil, Indonesia, Australia, Kanada, Meksiko, dan Turki. Selain itu, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Perancis, Rusia, dan satu organisasi regional yaitu Uni Eropa. KTT Osaka dijadikan momentum oleh G-20 untuk kembali membangun komitmen kerja sama ekonomi di antara sesama anggotanya.

Kepentingan IndonesiaSebagai forum ekonomi utama

dunia, G-20 memiliki posisi strategis, karena secara kolektif mewakili sekitar 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global, dan setidaknya 85 persen perekonomian dunia (g20.org). Data ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh G-20 untuk membangun kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan di antara sesama anggotanya. Namun demikian, di tengah data yang menjanjikan tersebut, terkadang juga muncul praktik ekonomi dari negara tertentu yang bisa mengganggu hubungan ekonomi antarsesama negara G-20. Di sini Indonesia, sebagai salah satu negara anggota, berkepentingan untuk menjaga agar perdagangan global (termasuk antarsesama anggota G-20) berlangsung dengan baik. Indonesia perlu menegaskan bahwa tindakan unilateral dari

suatu negara yang mengabaikan kepentingan bersama, seperti terlihat dalam kasus perang dagang AS-China, adalah tidak dapat dibenarkan karena tidak sejalan dengan tujuan pembentukan G-20 yang mengedepankan kerja sama.

Indonesia juga berkepentingan, dan ini yang paling utama, untuk memajukan perekonomian negara berkembang, dan menjaga terciptanya perekonomian global yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk itu, Indonesia perlu terus mempromosikan pendekatan konstruktif dan multilateralisme, sebagai karakteristik dasar G-20, dalam mengembangkan kerja sama ekonomi, terutama untuk menghadapi dominasi negara besar atau kelompok regional tertentu (seperti AS dan Uni Eropa). Sejalan dengan hal itu, Indonesia juga perlu mengambil peran konstruktif untuk memperkuat koordinasi kebijakan di antara sesama negara anggota G-20 guna terciptanya sistem perekonomian global yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang. Karena tidak tertutup kemungkinan, dalam kerangka memajukan perekonomian nasionalnya masing-masing, sesama negara anggota G-20 akan berkompetisi untuk merebut pasar global.

Pesaing Indonesia di kawasan yang perlu diperhatikan antara lain adalah China dan India. Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di antara negara G-20 pada Kuartal I tahun 2019, yakni sebesar 5,07 persen, sementara China 6,4 persen, dan India 5,8 persen (cnnindonesia.com., 28 Juni 2019). Data ini menunjukkan bahwa negara dengan penduduk terbesar

9

pertama dan kedua di dunia, China dan India (dengan pertumbuhan ekonominya yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia), perlu dicermati dan dipahami setiap kebijakan ekonomi internasionalnya agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan ekonomi global dengan kedua negara tersebut. Pada saat bersamaan, Indonesia juga perlu membangun kerja sama konstruktif, yang dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional, dengan China dan India serta negara-negara anggota G-20 lainnya.

Sejalan dengan dinamika dan diskusi yang berkembang di KTT G-20 Osaka, Indonesia juga berkepentingan untuk menjadikan G-20 sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi global. Hal tersebut perlu didorong Indonesia dengan memperkuat prinsip-prinsip dasar yang mendukung sistem perdagangan bebas, adil, dan non-diskriminaif. Sejalan dengan hal itu, upaya perbaikan sistem penyelesaian sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) menjadi hal yang sangat penting dan perlu diperjuangkan. Indonesia juga perlu menegaskan kembali pentingnya membangun prinsip-prinsip yang solid untuk menuntun dunia ke masa depan perekonomian yang lebih baik. Hal tersebut didasari oleh keanggotaan pada G-20, yang telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam perekonomian global dan ikut menentukan kerangka kebijakan perekonomian dunia.

Kepentingan Indonesia lainnya adalah meningkatkan

pencapaian ekonomi melalui sektor investasi dan perdagangan, dengan cara meningkatkan nilai ekspor melalui kerja sama dalam G-20, mendorong kontribusi investasi dan perdagangan di dalam pertumbuhan global, memanfaatkan jaringan global, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perdagangan bebas, dan melakukan penguatan terhadap sistem perdagangan multilateral. Untuk mendukung pencapaian kepentingan Indonesia di G-20 tersebut, DPR RI harus menjadi bagian yang ikut memperjuangkannya melalui aktivitas diplomasi parlemen, baik secara bilateral melalui pertemuan dengan parlemen negara sahabat dari negara G-20, maupun melalui pertemuan-pertemuan multilateral di berbagai forum antarparlemen internasional dan regional, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF).

PenutupDari pelaksanaan KTT G-20

di Osaka, Jepang, terlihat bahwa negara-negara besar tertentu masih menjadi pemain utama dalam menentukan arah kerja sama ekonomi global. Situasi seperti ini, sudah tentu, perlu disikapi secara kritis oleh negara-negara anggota G-20 lainnya, termasuk Indonesia, karena G-20 tidak hanya menjadi forum bagi penyebarluasan pengaruh dan kepentingan negara-negara besar, tetapi di situ juga terdapat negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya, yang memiliki kepentingan untuk diperhatikan dan diperjuangkan. Keanggotaan

10

di forum G-20 tidak cukup diterima Indonesia begitu saja, dan secara berkala hadir mengikuti pertemuan-pertemuannya, tetapi juga harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.

Kepentingan Indonesia antara lain adalah turut memajukan perekonomian negara berkembang, menjaga terciptanya perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan, serta turut mengedepankan pendekatan konstruktif dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh anggota G-20. Indonesia juga perlu mengambil peran konstruktif untuk memperkuat koordinasi kebijakan di antara sesama anggota G-20 agar tercipta sistem perekonomian global yang kuat dan berkelanjutan, serta terjaganya kompetisi yang fair di antara sesama anggota G-20 dalam merebut pasar global. Dalam kerangka itu, Indonesia perlu membangun kerja sama konstruktif, yang dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional dengan sesama negara anggota G-20 lainnya. DPR RI, melalui aktivitas diplomasi parlemen, sudah seharusnya menjadi bagian yang ikut memperjuangkan kepentingan Indonesia tersebut.

Referensi“About G20”, g20.org, http://g20.

org.tr/about-g20/, diakses 28 Juni 2019.

“G-20 Membawa Harapan Baru”, Kompas, 30 Juni 2019, hal. 1 dan 11.

“G20 leaders’ joint declaration again omits protectionism”, thejakartapost.com., 30 Juni 2019, https://www.

t h e j a k a r t a p o s t . c o m /news/2019/06/30/g20-leaders-joint-declaration-again-omits-protectionism.html, diakses 1 Juli 2019.

“G-20 Osaka Sukses Besar”, Kompas, 1 Juli 2019, hal. 4.

“Global Growth to Weaken to 2.6% in 2019, Substantial Risks Seen”, worldbank.org., 4 Juni 2019, https://www.w o r l d b a n k . o r g / e n / n e w s /press-release/2019/06/04/global-growth-to-weaken-to-26-in-2019-substantial-risks-seen, diakses 2 Juli 2019.

“Indonesia Bawa Usulan IDEA Hub di KTT G20”, kemenlu.go.id., 28 Juni 2019, https://kemlu.go.id/portal/id/read/408/berita/indonesia-bawa-usulan-idea-hub-di-ktt-g20, diakses 2 Juli 2019.

“Japan’s Abe hopes U.S., China resolve trade war through constructive talks”, cnbc.com., 28 Juni 2019, https://www.cnbc.com/2019/06/28/reuters-america- japans-abe-hopes-u-s-china-resolve-trade-war-through-constructive-talks.html, diakses 2 Juli 2019.

“Melihat ‘Taji’ Indonesia di Antara Negara Raksasa G-20”, cnnindonesia.com., 28 Juni 2019, https://www.c n n i n d o n e s i a . c o m / e k o n omi/20190628134408-532-407329/melihat-taji-indonesia-di-antara-negara-raksasa-g20, diakses 1 Juli 2019.

“Putin says U.S., unilateralism hurts global trade”, The New York Times, 29 Juni 2019, hal. 6.

“Trade truce doesn’t end threat to China’s trade position”, The New York Times, 1 Juli 2019, hal. 1.

11



“US accuses China of backtracking on trade deal”, bbc.com., 28 Juni 2019, https://www.bbc.com/news/business-48173020, diakses 2 Juli 2019.

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. adalah Peneliti Ahli Utama Bidang Isu-isu Politik Strategis, Masalah Internasional dan Domestik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian (Puslit BKD) DPR RI. Aktif sebagai peneliti pada Puslit BKD DPR RI, yang bertugas memberikan dukungan substansi terkait isu-isu hubungan internasional kepada Anggota DPR RI. Beberapa Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain "Kepentingan Maritim China da Kawasan Respons Indonesia." (bagian dari buku Agenda Poros Maritim, Penerbit Azza Grafika, 2015): “Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba ke Indonesia: Masalah dan Upaya Penanganannya” (bagian dari buku Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2017); "Isu Keamanan Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen." (artikel di Jurnal Politica Vol 7 No. 1, Mei 2016) dan “Peran Asian Parliamentary Assembly dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel” (artikel di Jurnal Politica, Vol. 8 No. 1, Mei 2017).

12

Simela Victor [email protected]

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RIGd. Nusantara I Lt. 2Jl. Jend. Gatot SubrotoJakarta Pusat - 10270c 5715409 d 5715245m [email protected]

PUSLIT BKD


BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

PERMASALAHAN DAN UPAYA PERBAIKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN

PESERTA DIDIK BARU 2019

Dinar Wahyuni

AbstrakMemasuki tahun ajaran baru 2019/2020, kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menuai polemik di masyarakat. Tulisan ini menganalisis permasalahan dan upaya perbaikan sistem zonasi PPDB 2019. Beberapa permasalahan sistem zonasi PPDB meliputi minimnya sosialisasi, kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam penentuan zona sekolah, masih beragamnya pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat tentang zonasi PPDB, serta masih kuatnya dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan. Upaya perbaikan dimulai dengan melakukan pemerataan pembangunan sarana, prasarana, dan sumber daya pendidikan. Sosialisasi kebijakan zonasi juga perlu ditingkatkan. Edukasi tentang tujuan jangka panjang zonasi perlu dilakukan di kalangan orang tua peserta didik untuk menghilangkan persepsi sekolah unggulan dan nonunggulan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah perlu diperkuat agar kebijakan pendidikan yang dibuat selaras dan berkesinambungan. Dalam hal ini, Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan sarana, prasarana, dan sumber daya pendidikan dalam rangka mencapai tujuan zonasi.

PendahuluanMemasuki tahun ajaran 2019/2020,

permasalahan sistem zonasi dalam PPDB kembali muncul. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan terkait jarak rumah yang tidak terverifikasi dengan tepat untuk PPDB SMA di Cikarang Utara. Sementara di Solo, ada anak terancam tidak dapat diterima di SMP Negeri karena SMP Negeri terdekat berjarak 10 kilometer dan Kartu Keluarga (KK) masuk wilayah luar kota (Republika.co.id, 10 Juli 2019).

Aturan zonasi mendorong terjadinya sejumlah kecurangan dalam pelaksanaan PPDB. Ombudsman RI menemukan praktik jual beli kursi dalam PPDB tingkat SMA di Kabupaten Bogor (Medcom.id, 2 Juli 2019) dan SMK di Kabupaten Tangerang (Metro.tempo.co, 2 Juli 2019). Selain praktik jual beli kursi, beberapa calon peserta didik mendaftar ke SMA 3 dan SMA 5 Bandung dengan menggunakan alamat yang sama, sedangkan kedelapan calon peserta didik tersebut berasal dari SMP yang

13

Vol. XI, No. 13/I/Puslit/Juli/2019

berbeda (Kompas.com, 9 Juli 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tujuan dari kebijakan zonasi PPDB masih rendah, sehingga orang tua memaksakan anaknya untuk dapat diterima di sekolah yang dianggap sekolah unggulan.

Sistem zonasi PPDB 2019 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Sesuai Permendikbud tersebut PPDB 2019 wajib menggunakan tiga jalur, yakni jalur zonasi (minimal 80% dari daya tampung sekolah), jalur prestasi (interval 5-15% dari daya tampung sekolah), dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali (minimal 5% dari daya tampung sekolah). Dengan demikian, jarak antara rumah dengan sekolah menjadi pertimbangan utama dalam PPDB 2019. Aturan zonasi inilah yang menjadi penyebab munculnya sejumlah permasalahan dalam PPDB 2019. Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini ingin mengkaji secara singkat permasalahan dan upaya perbaikan dalam sistem zonasi PPDB 2019.

Permasalahan Sistem Zonasi PPDB 2019/2020

Kebijakan zonasi yang diterapkan sejak tahun 2016 menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia (Kemendikbud.go.id, 10 Juli 2019). Ada beberapa perubahan aturan zonasi dalam PPDB 2019 dibandingkan tahun 2018, yaitu penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), lama domisili yang didasarkan pada alamat KK diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya, kewajiban sekolah mengumumkan daya tampung

sekolah, dan prioritas satu zonasi dengan sekolah asal.

Dalam pelaksanaannya, sistem zonasi PPDB masih diwarnai sejumlah permasalahan. Pertama, teknis pelaksanaan PPDB menimbulkan kericuhan di kalangan masyarakat. Seperti yang terjadi di Karanganyar, beberapa orang tua menginap di halaman SMP Negeri 1 Tawangmangu untuk mendapatkan nomor antrian pertama sebelum dibukanya pendaftaran PPDB 2019 (Tribunnews.com, 10 Juli 2019). Padahal pendaftaran PPDB dilakukan secara online dan jarak rumah dengan sekolah menjadi syarat utama seleksi PPDB 2019. Beragamnya informasi yang diterima masyarakat menunjukkan bahwa sosialisasi dalam PPDB masih minim. Menurut KPAI, laporan paling banyak terkait sistem zonasi PPDB adalah minimnya sosialisasi (Kompas.id, 4 Juli 2019). Sosialisasi yang masih minim juga menyebabkan pemahaman pemerintah daerah terhadap aturan PPDB berbasis zonasi beragam. Akibatnya, beberapa kepala daerah memodifikasi aturan zonasi yang menyimpang dari tujuan utama sistem tersebut (Detik.com, 10 Juli 2019). Hal ini yang kemudian memicu polemik di masyarakat.

Permasalahan kedua adalah ketersediaan sekolah negeri belum merata di semua daerah. Sementara aturan zonasi mewajibkan anak mendaftar ke sekolah terdekat dengan rumahnya. Aturan ini menyebabkan beberapa anak terancam tidak dapat bersekolah karena tidak ada sekolah di daerah tempat tinggalnya. Belum meratanya jumlah sekolah negeri diperparah dengan rasio daya tampung sekolah lanjutan dengan lulusan sekolah asal belum seimbang. Di Kota Bekasi, daya tampung SMP masih minim. Tahun 2019, sebanyak 56 SMP Negeri di Kota Bekasi baru bisa menampung sekitar 31% lulusan SD. Adapun jumlah lulusan SD berkisar 43.000 siswa, sementara daya tampung yang tersedia baru sekitar 14.000 siswa (Medcom.id, 2 Juli 2019).

14

Sebaliknya, di Kota Kendari sistem zonasi menyebabkan dua SD, yaitu SD Negeri 3 dan SD Negeri 13 di Kelurahan Kampung Sulo, Kecamatan Kendari dilebur menjadi satu dengan SD Negeri 55, akibat minimnya pendaftar dan jumlah siswa di kedua sekolah tersebut (Mediakendari.com, 2 Juli 2019). Hal ini menunjukkan kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam penentuan zona sekolah.

Ketiga, sistem zonasi dengan prioritas jarak menyebabkan motivasi belajar peserta didik menurun, karena nilai atau prestasi menjadi dianggap tidak penting. Sesuai aturan zonasi, calon peserta didik dapat diterima di sekolah negeri meskipun dengan nilai seadanya. Hal ini menjadi kontra produktif antara tujuan utama kebijakan zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan dengan peningkatan prestasi akademik peserta didik. Irwanto menyatakan bahwa motivasi adalah penggerak perilaku yang timbul karena adanya keinginan dalam diri seseorang (Thaib, 2013: 389). Apabila anak dipaksa belajar di sekolah yang bukan pilihannya, maka sesuai teori tersebut, motivasi anak untuk belajar dan berprestasi akan rendah. Karena motivasi akan muncul apabila anak benar-benar merasa cocok dengan tempat belajarnya.

Keempat, dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan masih berkembang di masyarakat. Persepsi sekolah unggulan muncul karena sekolah memiliki kelebihan dibandingkan dengan sekolah lain seperti sarana prasarana pendidikan, sistem pembelajaran, dan kualitas guru yang kompeten. Dengan berbagai kelebihan tersebut, sekolah unggulan diyakini akan melahirkan lulusan berkualitas yang mempengaruhi kelanjutan studi di tingkat yang lebih tinggi. Berlakunya aturan zonasi akan membatasi calon peserta didik untuk dapat diterima di sekolah unggulan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di pihak orang tua, apalagi bila anaknya

mempunyai nilai akademis tinggi. Berawal dari sinilah muncul praktik jual beli kursi, manipulasi KK, dan manipulasi surat pindah tugas agar anak dapat diterima di sekolah yang dinilai unggulan.

Kelima, koordinasi antarinstansi terkait belum efektif sehingga kebijakan pendidikan yang berlaku tidak berkesinambungan. Saat ini, Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) memberikan kuota 30% pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau jalur prestasi berdasarkan akreditasi sekolah. SMA akreditasi A mendapatkan kuota 40% dari peserta didik terbaik di sekolahnya, SMA akreditasi B mendapatkan kuota 25% dari peserta didik terbaik di sekolahnya, dan SMA akreditasi C mendapatkan kuota 5% dari peserta didik terbaik di sekolahnya (Jpnn.com, 4 Juli 2019). Dengan penerapan sistem zonasi, orang tua semakin berusaha agar anaknya masuk ke sekolah yang dinilai unggulan, karena dapat dipastikan bahwa sekolah unggulan mempunyai akreditasi yang tinggi.

Sejumlah permasalahan sistem zonasi dalam PPDB menunjukkan kebijakan ini belum mengakomodasi seluruh calon peserta didik. Meskipun kebijakan ini bukan kebijakan baru, namun aturan zonasi membuat calon peserta didik baru dihadapkan pada pilihan yang sulit. Dalam hal ini, pemerintah dinilai belum mampu memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Upaya Perbaikan Sistem Zonasi PPDB 2019

Melihat permasalahan yang muncul seiring pelaksanaan sistem zonasi PPDB, maka perlu dilakukan

15

upaya ke arah perbaikan. Pertama, pemerintah harus melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Variabel-variabel penentu kualitas pendidikan seperti kualifikasi dan distribusi guru, sarana, dan prasarana pendidikan perlu ditingkatkan. Pembangunan sarana, prasarana pendidikan, serta kurikulum perlu dirancang berbasis zonasi. Hal ini untuk memudahkan pembangunan dan pengawasannya karena masing-masing zonasi memiliki permasalahan yang berbeda.

Begitu juga redistribusi guru. Dari segi kuantitas, rasio guru dan siswa rata-rata 1 banding 16 di setiap tingkat pendidikan (Ferdiansyah, 2019: 12). Permasalahannya adalah distribusi guru belum merata. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah adalah memetakan kebutuhan guru di setiap daerah. Dalam hal ini Kemendikbud dapat bekerja sama dengan PGRI untuk menyusun grand design kebutuhan guru dalam skala nasional.

Selanjutnya, masalah kompetensi guru yang belum merata. Guru-guru kompeten masih terpusat di sekolah-sekolah “unggulan” yang umumnya berada di kota besar. Sekali lagi, redistribusi guru sesuai kompetensi sangat penting dilakukan. Program Peningkatan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru perlu ditingkatkan agar guru dapat mengembangkan diri dalam rangka peningkatan kompetensinya dalam mengajar.

Kedua, sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif. Pelaksanaan PPDB yang memiliki cakupan yang sangat luas memerlukan strategi sosialisasi khusus. Dalam hal ini, birokrasi yang mampu berkomunikasi dengan pihak yang membuat kebijakan dan pihak yang melaksanakan kebijakan sangat diperlukan. Mekanisme sosialisasi harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terus menerus untuk

menjamin tumbuhnya persamaan persepsi dan motivasi masyarakat dalam mendukung kebijakan zonasi. Pemanfaatan beragam jejaring perlu dilakukan oleh pemerintah secara lebih intensif untuk mempermudah proses sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi secara masif, diharapkan pemahaman masyarakat maupun pemerintah daerah terkait zonasi akan sesuai dengan tujuan dari kebijakan. Hal ini penting untuk mengurangi adanya penyimpangan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Ketiga, sebelum menetapkan zona, pemerintah daerah harus mencermati lebih dalam beberapa faktor seperti pendataan jumlah penduduk, jarak sekolah, dan akses sekolah dari sejumlah daerah. Jumlah calon peserta didik yang akan masuk SD, SMP, dan SMA perlu didata dan diselaraskan dengan daya tampung sekolah negeri di masing-masing zona. Selanjutnya pembagian zonasi juga perlu memperhatikan calon peserta didik yang berlokasi di perbatasan zonasi agar bisa terakomodasi di sekolah negeri. Sementara untuk mengatasi ketimpangan daya tampung sekolah negeri dengan jumlah pendaftar, saat ini beberapa daerah sedang berupaya menambah Ruang Kelas Baru (RKB) ataupun Unit Sekolah Baru (USB).

Keempat, orang tua harus mengubah cara pandang tentang sekolah unggulan untuk menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan. Pola pikir orang tua perlu diarahkan pada konsep sekolah hanya memfasilitasi peserta didik. Prestasi tidak diukur dari asal sekolah tetapi dari masing-masing individu (Jppn.com, 3 Juli 2019). Terkait hal ini, pemerintah perlu mengedukasi orang tua peserta didik akan tujuan jangka panjang dari sistem zonasi, yaitu pemerataan kualitas pendidikan, sehingga orang tua dan calon peserta didik memiliki kesadaran bahwa semua sekolah pada hakikatnya adalah baik.

16

Kelima, model penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi jalur prestasi (SNMPTN) perlu dikaji ulang seiring penerapan sistem zonasi PPDB tingkat SMA. Sistem zonasi bertujuan untuk menghilangkan persepsi sekolah unggulan. Dengan kuota SNMPTN yang lebih besar untuk sekolah terakreditasi tinggi, maka akan melanggengkan persepsi orang tua bahwa sekolah unggulan mempunyai peluang lebih besar ke perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, Kemendikbud perlu berkoordinasi dengan Kemenristekdikti untuk membahas permasalahan ini sehingga kebijakan pendidikan dapat berkesinambungan.

PenutupMemasuki tahun ketiga berlakunya

sistem zonasi PPDB, masih ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya seperti minimnya sosialisasi, kurangnya kesiapan pemerintah dalam penentuan zona sekolah, masih beragamnya pemahaman pemerintah dan masyarakat sehingga belum sesuai dengan tujuan kebijakan, serta masih kuatnya dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan dan sumber daya pendidikan harus segera dilakukan sehingga kualitas sekolah di semua daerah akan merata. Sosialisasi kebijakan perlu dilakukan lebih masif sehingga pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat selaras dengan tujuan kebijakan. Edukasi mengenai tujuan jangka panjang sistem zonasi perlu dilakukan di kalangan orang tua peserta didik untuk menghilangkan persepsi sekolah unggulan dan nonunggulan. Selain itu, koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah perlu diperkuat sehingga kebijakan pendidikan yang dibuat selaras dan berkesinambungan. Terkait hal ini, Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempercepat pemerataan

pembangunan sarana, prasarana, dan sumber daya pendidikan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan zonasi.

Referensi“Gara-gara Sistem Zonasi, PPDB Dua

SDN di Kendari Dilebur Jadi Satu”, https://mediakendari.com/pendidikan/gara-gara-sistem-zonasi-ppdb-dua-sdn-di-kendari-dilebur-jadi-satu/, diakses 2 Juli 2019.

Ferdiansyah. (2019). “Perlu Grand Design Penuhi Kebutuhan Guru.” Parlementaria Edisi 170 Tahun 2019, hal. 12.

“Jalur Zonasi Masuk SMP Banyak Keluhan”, https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/4KZ6xlrK-jalur-zonasi-masuk-smp-banyak-keluhan, diakses 2 Juli 2019.

“Jalur Zonasi Orang Tua Jangan Fokus ke Sekolah Favorit”, https://www.jpnn.com/news/pendaftaran-ppdb-2019-jalur-zonasi-orang-tua-jangan-fokus-ke-sekolah-favorit, diakses 3 Juli 2019.

"Kejanggalan PPDB 2019 di Bandung, 8 Siswa Pendaftar SMA Favorit Beralamat Sama", https://r e g i o n a l . k o m p a s . c o m /read/2019/06/20/09190851/kejanggalan-ppdb-2019-di-bandung-8-siswa-pendaftar-sma-favorit-beralamat, diakses 9 Juli 2019.

“Kelemahan Penerapan PPDB Dengan Sistem Zonasi Menurut Ombudsman”, https://news.detik.com/berita/d-4592437/ini-kelemahan-penerapan-ppdb-dengan-sistem-zonasi-menurut-ombusdman, diakses 10 Juli 2019.

“KPAI Terima 19 Laporan Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru”, https://nasional.republika.co.id/berita/ptly14348/kpai-terima-19-laporan-terkait-penerimaan-peserta-didik-baru, diakses 10 Juli 2019.

17



“Mendikbud Minta SNMPTN Disesuaikan dengan PPDB Sistem Zonasi”, https://www.jpnn.com/news/mendikbud-minta-snmptn-disesuaikan-ppdb-sistem-zonasi, diakses 4 Juli 2019.

“Ombudsman Curigai Jual Beli Kursi di PPDB Provinsi Banten”, https://metro.tempo.co/read/1219636/ombudsman-curigai-jual-beli-kursi-di-ppdb-provinsi-banten, diakses 2 Juli 2019.

“Ombudsman Temukan Jual Beli Kursi di PPDB Bogor”, https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/zNAVG46b-ombudsman-temukan-jual-beli-kursi-di-ppdb-bogor, diakses 2 Juli 2019.

“PPDB 2019: Orang Tua Antre dari Subuh & Bermalam di Depan Sekolah hingga Ganjar Usul Aturan Diubah”, https://www.tribunnews.com/pendidikan/2019/06/13/ppdb-

Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. menyelesaikan pendidikan S1 Sosiatri Universitas Gadjah Mada pada tahun 2004 dan pendidikan S2 Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Sosiologi pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Kebijakan Pendidikan yang Ramah Terhadap Penyandang Disabilitas” (2014); ”Pencegahan Perdagangan Orang Berbasis Partisipasi Masyarakat” (2015); dan “Kontribusi Corporate Social Responsibility Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” (2015).

Dinar [email protected]

2019-orang-tua-antre-dari-subuh-bermalam-di-depan-sekolah-hingga-ganjar-usul-aturan-diubah, diakses 10 Juli 2019.

“Sosialisasi Sistem Zonasi Dinilai Kurang”, https://bebas.kompas.id/baca/utama/2019/06/27/sosialisasi-sistem-zonasi-dinilai-kurang/, diakses 4 Juli 2019.

“Tiga Jalur Zonasi PPDB 2019: Zonasi, Prestasi, Perpindahan Orang Tua”, https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/06/tiga-jalur-ppdb-2019-zonasi-prestasi-perpindahan-orang-tua, diakses 10 Juli 2019.

Thaib, Eva Nauli. (2013). “Hubungan Antara Prestasi Belajar dengan Kecerdasan Emosional”. Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. 8, No. 2, hal. 384-399.

18


BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIKPusat Penelitian Badan Keahlian DPR RIGd. Nusantara I Lt. 2Jl. Jend. Gatot SubrotoJakarta Pusat - 10270c 5715409 d 5715245m [email protected]

PUSLIT BKD

ANJLOKNYA HARGA AYAM BROILER

Achmad Wirabrata

AbstrakBanyak peternak ayam broiler mandiri belum berani kembali beternak pasca-anjloknya harga ayam broiler di pasaran, walaupun sejak 1 Juli 2019 harga ayam broiler sudah berada pada harga normal. Sebelumnya harga jual ayam broiler turun hingga ke titik terendah, yaitu Rp8.000-Rp10.000 per kg. Penurunan harga jual ayam broiler hidup telah menstimulas kerugian hingga berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha peternakan rakyat di masa depan. Empat faktor penyebab turunnya harga ayam yaitu: (1) oversupply dari ayam broiler, (2) oversupply dari day old chicken (DOC), (3) penurunan daya beli masyarakat, dan (4) isu mafia kartel ayam. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab penurunan harga ayam broiler dan upaya pemerintah untuk menstabilisasinya. Hasilnya kasus penurunan harga ayam broiler hidup merupakan hal yang normal karena jumlah supply yang melebihi permintaan. Namun demikian, berbagai faktor lainnya juga menyumbang penurunan harga tersebut. Melalui fungsi pengawasan, DPR berperan untuk mengawasi kebijakan pemerintah agar kepentingan produsen dan konsumen tetap terjaga.

PendahuluanBanyak peternak ayam broiler

mandiri belum berani kembali beternak pasca-anjloknya harga ayam broiler di pasaran, walaupun sejak 1 Juli 2019 harga ayam broiler sudah berada pada harga normal. Bahkan sebagian peternak beralih profesi sebagai pekerja bangunan (news.detik.com, 3 Juli 2019). Menurut Ketua Asosiasi Perternak Ayam Yogyakarta (Apayo), Hari Wibowo, harga jual ayam broiler ke pedagang turun hingga ke titik terendah, yaitu Rp8.000-Rp10.000

per kg sejak bulan September 2018 (Kompas, 27 Juni 2019). Berdasarkan perhitungan Paguyuban Peternak Rakyat Nasional dan Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), harga normal di tingkat peternak berada pada level Rp18.000-Rp21.000 per kg setelah disesuaikan dengan margin, di mana biaya produksi diperkirakan mencapai Rp18.500 per kg. (money.kompas.com, 25 Juni 2019).

Sebagai aksi protes terhadap pemerintah atas anjloknya harga

19


ayam broiler, peternak melalui GOPAN melakukan pembagian ayam secara gratis di beberapa tempat, antara lain di Komplek Balai Kota Yogyakarta dan Pasar Jatingaleh Semarang. Menurut GOPAN, total kerugian dari seluruh peternak mandiri mencapai Rp700 miliar per bulan. Aksi protes tersebut dilakukan dengan alasan bahwa pemerintah dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah oversupply di tingkat peternak. Peran penting peternak ayam broiler dapat dilihat dari pangsa produksinya terhadap total produksi nasional yang mencapai 20% (14 juta ekor ayam per minggu). Selain itu, perlu diketahui bahwa 80% ayam yang dipasarkan masih berbentuk ayam broiler hidup dibandingkan ayam karkas. Artinya bahwa kegiatan pemasaran ayam broiler didominasi antara hubungan peternak ke pedagang dan/atau pedagang penjagal/pemotong pada marketing channel dibandingkan hubungan antara pedagang penjagal/pemotong ke pengecer/konsumen.

Harga merupakan variabel penting karena menjadi sinyal bagi produsen dalam memutuskan berproduksi dan bagi konsumen dalam menentukan preferensinya saat berkonsumsi. Kenaikan ataupun penurunan harga akan direspons oleh kedua agen ekonomi tersebut secara kontras. Seringkali pemerintah, sebagai regulator, mengintervensi pasar untuk melakukan stabilisasi harga sehingga dapat “menguntungkan” kedua belah pihak apabila terindikasi market failure. Namun demikian, intervensi tersebut juga menuai kontroversi ketika

dilakukan tidak tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat prosedur. Kasus terkini yang mencuat dan menggambarkan tentang dampak harga terhadap perilaku agen ekonomi adalah respons peternak kecil ayam broiler terhadap penurunan harga jualnya (livebird). Kondisi itu dianggap sebagai masalah bagi peternak dibandingkan bagi konsumen. Oleh sebab itu, tulisan ini akan mengkaji faktor penyebab penurunan harga ayam broiler dan upaya pemerintah untuk menstabilisasi harga ayam broiler.

Harga Ayam Broiler Berdasarkan data dari Ditjen

Peternakan dan Kesehatan Hewan (2018), populasi ayam broiler cenderung meningkat 31% selama lima tahun terakhir. Dibandingkan dengan produksi lainnya, produksi daging ayam broiler sangat mendominasi menu sehari-hari. Peningkatan populasi dan produksi ayam broiler disebabkan oleh: (1) perkembangan yang kuat pada sektor industri hulu peternakan, misalnya pabrik pakan, pembibitan, industri farmasi, dan industri hilir, antara lain rumah potong hewan, restoran; (2) periode siklus produksi ayam broiler relatif pendek karena perkembangan teknologi on farm yang semakin modern dan perputaran modal relatif cepat sehingga cocok untuk peternakan rakyat; (3) kemampuan dalam menyerap tenaga kerja; (4) komoditas ini berpotensi ekspor; dan (5) penerapan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mengakibatkan industri besar

20

membuka usaha terintegasi dari hulu hingga hilir. Akibatnya harga jual ayam broiler menurun dan menyebabkan peternak kecil ayam broiler kurang bergairah. Peternak kecil kurang bisa berkembang karena skala ekonominya terbatas dan industrinya tidak terintegrasi (Pakage, 2018).

Salah satu kasus terjadi di sentra produksi ayam broiler di Provinsi Jawa Timur, di mana harga ayam broiler di tingkat produsen mengalami penurunan drastis pada Juni 2019 dan memiliki disparitas yang tinggi dengan harga konsumen (lihat Tabel 1). Penurunan harga ayam broiler di tingkat peternak diikuti penurunan harga di tingkat konsumen tidak lagi dalam kisaran harga acuan di tingkat konsumen yang diatur dalam Permendag No. 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen, yaitu sebesar Rp34.000 per kg.

Faktor Penyebab Penurunan Harga Ayam Broiler

Penurunan harga ayam broiler disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, oversupply dari ayam broiler. Menurut GOPAN dan Kementerian Perdagangan, penurunan harga itu disebabkan oleh oversupply di sentra produksi, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Diperkirakan terdapat kelebihan jumlah produksi mencapai 2-3 juta ekor per minggu atau 12-13 juta ekor per bulan. Oversupply tersebut menjadi faktor utama yang menstimulasi penurunan harga ayam broiler. Teori ekonomi sederhana dapat menjelaskan mengapa harga ayam broiler bergerak turun sebagai konsekuensi dari supply yang lebih tinggi dibandingkan permintaannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Ilham, et al. (2002), di mana populasi ayam broiler memengaruhi supply dan supply tersebut sangat berfluktuatif sesuai fluktuasi harga input-nya. Lebih lanjut menurut data BPS, dari berbagai biaya input, biaya pakan (65%) dan tenaga kerja (10%) mendominasi struktur biaya usaha peternak ayam broiler.

Kedua, oversupply dari day old chicken (DOC). Menurut Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA), penurunan harga ayam broiler tidak terlepas dari peningkatan permintaan DOC pada Maret-April 2019. Kenaikan itu didorong oleh tingkat konsumsi daging ayam di Indonesia yang relatif masih rendah, yaitu 12 kg per kapita per tahun. Kondisi ini kemudian berujung pada kenaikan harga DOC yang memicu peningkatan penawaran DOC.

21

21

Tabel 1. Perkembangan Harga Ayam Broiler di Tingkat Peternak

dan Konsumen Provinsi Jawa Timur, Februari – Juli 2019

(Rupiah) Harga di Peternak

Harga di Konsumen

Februari 7.200 32.020Maret 7.500 31.341April 7.500 31.189Mei 7.500 32.545Juni 6.750 30.655Juli 5.000 29.780

Sumber: http://pippeternakan.pertanian.go.id (2019).

Di sisi lain, permintaan ayam broiler hidup hanya berkisar 60 juta ekor per minggu, sedangkan produksi DOC sebesar 68 juta ekor. Meskipun surplus, produksi DOC dapat terserap habis karena kapasitas kandang mencapai 80 juta ekor. Resultannya, pada satu bulan kemudian panen ayam broiler berlimpah sehingga harga turun (cnnindonesia.com, 27 Juni 2019).

Ketiga, penurunan daya beli masyarakat. Menurut Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas (GPPU), penurunan daya beli masyarakat menjadi pemicu penurunan harga daging ayam broiler. Momentum pasca-lebaran mendorong konsumen mulai menyesuaikan kembali kondisi keuangannya (katadata.co.id, 21 Juni 2019). Dan keempat, dugaan adanya mafia kartel ayam. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita mengatakan disparitas harga ayam broiler di tingkat peternak dan pasar tersebut diduga karena permainan mafia kartel ayam. Berdasarkan Permendag No. 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen, harga ayam broiler di tingkat peternak tidak sesuai dengan harga acuan yang dipatok Rp18.000-Rp20.000 per kg. Namun di Jawa Tengah dan Jawa Timur harganya sudah menyentuh Rp8.000-Rp10.000 per kg, sedangkan di tingkat konsumen rata-rata harga daging ayam (karkas) mencapai Rp35.000-Rp40.000 per kg. Pemprov Jawa Tengah menduga banyaknya peternak ilegal ikut menambah oversupply sehingga menurunkan harga (finance.detik.com, 26 Juni 2019).

Stabilisasi Harga Ayam BroilerDekan Fakultas Peternakan

UGM, Prof. Ali Agus menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya menjaga keberlangsungan peternakan ayam broiler, khususnya peternakan rakyat mandiri, sebagai salah satu usaha peternakan yang tumbuh secara signifikan dan paling siap menghadapi pasar global. (Media Indonesia, 27 Juni 2019). Oleh sebab itu, berbagai upaya diperlukan untuk mestabilisasi harga ayam broiler di tingkat peternak pada jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada jangka pendek, upaya meliputi (a) konsistensi terhadap penerapan Permendag No. 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen. Mekanisme pembelian atau penjualan ayam broiler oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Bulog, harus dilakukan dengan cepat dan masif dan (b) kreativitas pemerintah dalam menyerap dan mendistribusikan oversupply tersebut harus digalakkan, misalnya bekerja sama dengan Badan Amil Zakat (cnnindonesia.com, 27 Juni 2019).

Sedangkan pada jangka menengah dan panjang mencakup (a) harga acuan diperluas tidak hanya pada harga jual ayam broiler hidup tetapi juga harga input, termasuk DOC dan pakan, (b) pemerintah dapat membantu membuka peluang ekspor ayam broiler ke negara lain dan untuk membuatnya kompetitif dapat dibantu dengan pemberian insentif fiskal dan kemudahan logistik, (c) memangkas jumlah bibit sebanyak 30%. Dalam praktiknya, pemangkasan itu dilakukan melalui

22

panen (afkir) dini indukan ayam berusia 68 minggu, (d) pemerintah dan asosiasi perlu menata kembali industri peternakan ayam dengan meningkatan transparansi importasi bibit induk ayam (grand parent stock-GPS) serta standarisasi pembibitan untuk mencegah oversupply (cnnindonesia.com, 27 Juni 2019), (e) mendorong perkembangan startup bidang peternakan untuk memangkas biaya dan panjangnya rantai pemasaran sehingga disparitas harga ayam broiler hidup dan karkas tidak terlalu jauh dan juga memperluas jaringan distribusi, dan (f) memperkuat basis data tentang jumlah populasi, produksi, dan konsumsi ayam broiler sehingga dapat menciptakan early warning system untuk mendukung kebijakan yang lebih efektif.

PenutupPenurunan harga ayam broiler

hidup di tingkat peternak salah satunya disebabkan oversupply ayam broiler siap jual. Sedangkan faktor lain diduga disebabkan oleh oversupply DOC, penurunan daya beli, dan isu mafia kartel ayam. Beberapa langkah strategis dapat dilakukan untuk menstabilisasi harga ayam broiler hidup, antara lain: (a) konsistensi menerapkan regulasi bidang peternakan, termasuk kebijakan kontrol harga, menjadi titik tolak bagaimana seharusnya pemerintah mengintervensi pasar; (b) memperluas pasar domestik dan ekspor, baik secara konvensional maupun modern; (c) kebijakan kontrol diperluas hingga sisi input agar peternak (mandiri) kecil dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu bersaing.

Penurunan harga ayam broiler di tingkat peternak tidak

hanya menjadi perhatian dari Kementerian Perdagangan, tetapi juga Kementerian Pertanian. Melalui fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI dapat mengevaluasi kebijakan pemerintah mengenai harga pembelian di tingkat peternak dan harga jual kepada konsumen. Dan melalui fungsi legislasi, Komisi VI DPR RI perlu segera menyusun revisi UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait upaya mengatasi praktik kartel, termasuk kartel ayam.

ReferensiBadan Pusat Statistik. (2014). Analisis

Rumah Tangga Usaha Peternakan Di Indonesia Hasil Survei Rumah Tangga Usaha Peternakan 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2018). Statistik Peternakan Dan Kesehatan Hewan 2018. Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.

“Harga Ayam Broiler Mulai Normal Belum Membuat Peternak Tenang”, 3 Juli 2019, (https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4610251/harga-ayam-broiler-mulai-normal-belum-membuat-peternak-tenang, diakses 10 Juli 2019.

"Harga Ayam Ras Anjlok, Peternak Menjerit", 25 Juni 2019, https: / / m o n e y . k o m p a s . c o m /read/2019/06/25/061200926/harga-ayam-ras-anjlok-peternak-menjerit, diakses 28 Juni 2019.

“Hulu Amburadul Peternak Babak Belur”, Media Indonesia, 27 Juni 2019, hal. 13.

Ilham, N., Hastuti, S., dan Karyasa, I K. (2002). “Pendugaan Parameter dan Elastisitas Penawaran dan Permintaan Beberapa Jenis

23



Daging di Indonesia”. Jurnal Agro Ekonomi, Vol. 20, No. 2, hal.1-23.

Kemendag. (2016). Kajian Kebijakan Persaingan Usaha di Sektor Perunggasan. Jakarta: Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kemendag.

"Mentan Tuding Harga Ayam Jatuh karena Mafia, Pengusaha Sebut Daya Beli", 21 Juni 2019, https://katadata.co.id/berita/2019/06/21/mentan-tuding-harga-ayam-jatuh-karena-mafia-pengusaha-sebut-daya-beli, diakses 28 Juni 2019.

“Nestapa Peternak Ayam Broiler.” Kompas, 27 Juni 2019, hal. 17.

Pakage, S., Hartono, B., Fanani, Z., Nugroho, B.A., dan Iyai, D.A. (2018). “Analisis Struktur Biaya dan Pendapatan Usaha Peternakan Ayam Pedaging dengan Menggunakan Closed House

Achmad Wirabrata, S.T., M.M. menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Teknik MesinFakultas Teknologi Industri-Universitas Trisakti pada tahun 2003, dan pendidikanS2 Jurusan Menejemen-Sekolah Tinggi Menejemen PPM pada tahun 2006 Saat inimenjabat sebagai Peneliti Muda kepakaran Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian,Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melaluijurnal dan buku antara lain: “Kebijakan dalam Menghadapi ASEAN Open Sky”(2013);“Pengembangan Energi Surya Di Indonesia: Prospek, Kendala, dan DukunganKebijakan”(2014); dan “Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi” (2015).

Achmad [email protected]

System dan Open House System”. Jurnal Peternakan Indonesia, Vol. 20, No.3, hal.193-200.

“Pemprov Jateng kejar peternak ilegal, diduga picu harga ayam anjlok”, 26 Juni 2019, https://finance.det ik .com/beri ta-ekonomi-bisnis/d-4601119/pemprov-jateng-kejar-peternak-ilegal-diduga-picu-harga-ayam-anjlok, diakses 28 Juni 2019.

“Peternak Kecil 'Terimpit' Harga Ayam”, 27 Juni 2019, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190627124044-92-406967/peternak -kecil-terimpit-harga-ayam, diakses 28 Juni 2019.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (2015). Outlook Komoditas Pertanian Subsektor Peternakan Daging Ayam. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian.

24

PUSLIT BKD

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RIGd. Nusantara I Lt. 2Jl. Jend. Gatot SubrotoJakarta Pusat - 10270c 5715409 d 5715245m [email protected] KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS

BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

REKONSILIASI POLITIK DAN PEMBENTUKAN KABINET BARU

PERIODE 2019-2024

Juniar Laraswanda UmagapiDebora Sanur L.

AbstrakHasil Pemilu Presiden tahun 2019 telah menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan membahas tentang bagaimana rekonsiliasi politik bagi rencana pembentukan kabinet baru pemerintahan Jokowi-Ma’ruf periode tahun 2019-2024. Ditemukan bahwa rekonsiliasi politik setelah proses pemilu merupakan hal yang penting dilakukan, agar setiap pihak bersedia untuk menyamakan visi dan misi mereka demi tercapainya tujuan bersama. Rekonsiliasi bukan hanya berarti keturutsertaan pihak oposisi atau lawan politik di dalam kabinet pemerintahan, namun rekonsiliasi dimaksudkan agar setiap pihak bersedia untuk menyamakan visi dan misi mereka demi tercapai tujuan yang sama. Pada periode mendatang kabinet diperkirakan akan diisi oleh partai pendukung presiden, meskipun demikian, posisi menteri dalam kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Oleh sebab itu, DPR RI sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan perlu terus bersinergi dengan pemerintah sekaligus tetap objektif dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas jalannya pemerintahan periode 2019-2024 mendatang.

PendahuluanPada tanggal 27 Juni 2019

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan untuk menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan demikian berdasarkan putusan tersebut maka pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan memimpin Indonesia periode 2019-2024.

Putusan tersebut juga mengukuhkan data KPU yang menyatakan bahwa dari total 813.336 TPS yang tersebar di dalam dan luar negeri, pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah memperoleh 84.243.353 suara atau 55,27 persen, sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 68.179.021 suara atau 44,73 persen (kpu.go.id, 2 Juli 2019).

Data KPU dan Putusan MK yang menyatakan bahwa pasangan capres

25

Vol. XI, No. 13/I/Puslit/Juli/2019

dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah memenangkan Pemilu Presiden 2019 tentu berdampak bagi pasangan calon tersebut dan partai-partai pengusungnya. Hal ini karena setiap pihak yang terlibat mulai mempersiapkan program kinerja bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendatang. Salah satu hal yang tengah dipersiapkan ialah mengenai susunan kabinet bagi terciptanya pemerintahan yang stabil dan dapat berkinerja secara optimal.

Penciptaan suasana kondusif dan berkinerja baik tentu akan mudah diwujudkan bila setiap pihak yang sebelumnya memiliki kubu berbeda dalam pilpres kembali melakukan rekonsiliasi pasca-pilpres. Menurut Mahfud MD kontestasi politik di Indonesia akan selalu berujung pada rekonsiliasi. Menurutnya, dalam budaya politik Indonesia rekonsiliasi selalu terjadi dan tidak dapat dihindari. Hal ini dilakukan demi kepentingan bersama, tidak mungkin antarparpol terus saling bermusuhan (detik.com, 3 Juli 2019). Oleh sebab itu, agar pemerintahan periode mendatang dapat berkinerja optimal perlu terjadi rekonsiliasi antara kubu pasangan calon Jokowi dan kubu pasangan calon Prabowo. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan dalam tulisan ini ialah bagaimana rekonsiliasi politik bagi pembentukan kabinet pasca-penetapan presiden dan wakil presiden?

Rekonsiliasi PolitikMenurut Lederach rekonsiliasi

merupakan perbaikan hubungan relasi di antara pihak-pihak yang berkonflik dan dilakukan secara berkesinambungan. Dalam hal ini setiap pihak perlu untuk meninggalkan sejarah masa lampau akan kebencian serta kemarahannya

demi membangun masa depan bersama yang lebih baik. Perbaikan relasi tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan agar kelangsungan proses pembangunan bersama dapat berjalan lancar tanpa terganggu konflik-konflik yang muncul kemudian. Dengan kata lain, rekonsiliasi sesungguhnya difokuskan kepada bagaimana setiap pihak dapat membangun kembali hubungan yang telah rusak akibat dari konflik (John Paul Lederach, 1999: 29). Berdasarkan konsep tersebut, rekonsiliasi politik tentu menjadi sangat penting dilakukan bagi pemerintahan presiden periode 2019-2024 mendatang.

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam mewujudkan rekonsiliasi. Salah satu seperti rekonsiliasi dalam perbaikan relasi yang diupayakan Partai Demokrat dengan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) pasca-pilpres 2019. Kebekuan hubungan antara PDIP dan Partai Demokrat mulai terlihat mencair sejak Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri menghadiri upacara pemakaman Ani Yudhoyono. Dilanjutkan dengan kunjungan yang dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono ke kediaman Megawati pada hari pertama Idul Fitri. Hal ini juga didukung oleh pendapat Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah yang mengatakan bahwa pada dasarnya PDIP dapat berkoalisi dengan partai mana pun dalam pembentukan pemerintahan mendatang, sehingga tidak menutup kemungkinan bila PDIP akan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Terlebih, dalam sejumlah pemilihan kepala daerah PDIP dan Partai Demokrat telah terbukti berhasil menjalin koalisi secara terbuka (cnnindonesia.com, 9 Juni 2019).

26

Meskipun demikian, kurang tepat bila konsep rekonsiliasi hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk membuat partai non-pendukung maupun oposisi menjadi partai pro-pemerintah. Rekonsiliasi tidak dapat hanya diartikan menjadi keturutsertaan pihak oposisi atau lawan politik di dalam kabinet pemerintahan. Sebaliknya, rekonsiliasi dimaksudkan agar setiap pihak bersedia untuk menyamakan visi dan misi mereka demi tercapai tujuan yang sama.

Oleh sebab itu, meskipun rekonsiliasi dilakukan namun pihak oposisi juga harus tetap menjadi pihak yang mengawal jalannya pemerintahan. Hal ini penting agar pemerintahan yang berjalan tidak berkuasa secara mutlak dan mengarah ke otoriter. Dalam pemerintahan posisi oposisi tidak berarti harus menentang seluruh kebijakan pemerintah, namun dapat menawarkan solusi atas sebuah permasalahan yang dihadapi bangsa. Oposisi menjadi aktor yang terus mengevaluasi kinerja pemerintah, menawarkan ide-ide alternatif membangun bangsa, serta menjadi penyalur aspirasi rakyat untuk terciptanya kinerja pemerintah yang efektif.

Peran oposisi dapat dilakukan oleh partai yang tidak berada dalam kabinet pemerintahan melalui DPR RI. DPR RI merupakan lembaga negara yang anggotanya juga dipilih langsung oleh rakyat untuk membawa aspirasinya. Oleh sebab itu, sebagai lembaga yang merepresentasikan kehendak rakyat dan memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, DPR RI dapat menjalankan fungsinya dengan selalu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.

Pembentukan KabinetMeskipun peran oposisi penting

dalam jalannya pemerintahan sebuah

negara, seringkali konsep rekonsiliasi hanya diartikan bahwa setiap partai pendukung lawan perlu berdamai dengan turut masuk dalam kabinet presiden pemenang pemilu. Kondisi tersebut membawa masyarakat pada munculnya wacana untuk memasukkan koalisi Prabowo-Sandi ke dalam kabinet pemerintahan. Hal ini tentu menimbulkan pro dan kontra. Bagi masyarakat yang pro masuknya kubu Prabowo-Sandi dalam kabinet merupakan perwujudan konkrit dari rekonsiliasi politik di Indonesia. Sementara itu, bagi masyarakat yang kontra masuknya kubu lawan kedalam kabinet dapat menimbulkan perasaan kecewa karena kerja keras dalam pemenangan Pemilu Presiden tidak membawa mereka masuk dalam posisi-posisi strategis di pemerintahan.

Selain itu, tentu saja bila terlalu banyak partai politik dalam kabinet maka pemerintahan akan sulit untuk berjalan efektif. Banyaknya suara yang harus disalurkan dapat membuat proses pengambilan keputusan berjalan lama dan sulit untuk mengambil kebijakan terbaik. Hal ini menyiratkan bahwa presiden memang tidak selalu perlu untuk mengundang setiap partai untuk bergabung dalam kabinet. Terlebih karena sebelum pemilu partai-partai peserta pemilu telah merapat menjadi dua kubu yang menjadi rival. Komposisi masing-masing dukungan dari partai-partai tersebut sudah membuat siapapun kubu calon presiden yang memenangkan pemilu akan memiliki koalisi yang gemuk. Dengan demikian, kubu oposisi lebih baik dalam menjalankan fungsinya sebagai alat penyeimbang (check and balance) bagi kubu pemerintah.

Komposisi partai yang memberi dukungan terhadap calon presiden

27

Jokowi pada Pemilu Presiden 2019 dapat dilihat dari tabel 1. Tabel ini juga dapat memberikan gambaran bagaimana perkiraan komposisi partai yang akan mengisi kabinet pemerintahan pada periode mendatang.

Jika melihat tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya setiap partai politik bebas menentukan untuk menjadi pendukung koalisi ataupun oposisi sesuai kepentingan partai politiknya. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa baik dalam pilpres tahun 2014 maupun pilpres tahun 2019 komposisi partai pendukung Jokowi sudah cukup besar.

Pada tahun 2014, awal pembentukan kabinet, ada 15 (lima belas) orang menteri yang berasal dari partai politik, sedangkan 19 (sembilan belas) orang menteri lainnya berasal dari kalangan profesional. Sebanyak 15 (lima belas) orang menteri yang berasal dari partai merupakan kader dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Partai dalam koalisi tersebut ialah PDIP, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Keberadaan mereka dalam

kabinet juga sesuai dengan posisi partai dalam memperoleh suara di legislatif.

Saat itu PDIP berada pada urutan no 1 sehingga menempatkan 5 kadernya pada posisi menteri. PKB yang berada di urutan ke 5 suara legislatif dan urutan kedua terbesar dalam Koalisi Indonesia Hebat saat itu menempatkan 4 kadernya pada posisi menteri. Partai Nasdem yang berada dalam posisi ke 8 suara legislatif dan posisi ke 3 dalam koalisi tersebut menempatkan 3 kadernya pada posisi menteri. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menempatkan 1 kadernya pada posisi menteri dan Partai Hanura menempatkan 2 kadernya pada posisi menteri (Kompas.com, 26 Oktober 2014).

Data ini juga menunjukkan bahwa partai politik dapat mengubah posisinya setelah proses rekonsiliasi. Contohnya terlihat dari dukungan PPP dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pada masa sebelum pilpres tahun 2014 kedua partai sebelumnya tidak mendukung calon presiden Jokowi, namun setelah rekonsiliasi pasca-penetapan pemenang pilpres kedua partai tersebut menjadi pendukung presiden dan turut mengutus kadernya dalam kabinet pemerintahan.

28

Tabel 1. Peta Koalisi Pendukung Jokowi2014-2019

(sebelum pilpres 2019) Pasca-Pilpres 2019 Pemilu 2019

Pendukung JokowiPDIP, PKB, Nasdem, Hanura, PKPI

Pendukung JokowiPDIP, PKB, Nasdem, Hanura, PKPI, PPP* ,PAN* ,Golkar

Pendukung Jokowi PDIP 19,33%, Golkar 12,31%, PKB 9,69%, Nasdem 9,05%, PPP 4,52% Tidak Lolos Parlementary Threshold 4%Hanura, PSI, Perindo, PKPI

Non-PendukungGerindra, PPP, PBB, PAN, PKS, Golkar, Demokrat**

Non-PendukungGerindra,PPP,PBB,PAN,PKS,Golkar,Demokrat**

Non-PendukungGerindra, PKS, Demokrat,PAN

*Bergabung menjadi pendukung setelah pilpres di menangi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla**Partai demokrat berdiri sendiri tanpa koalisiSumber :Litbang Kompas/IWN Kompas, (24 April 2010). Di sarikan dari harian Kompas dan sumber lain.

Dengan melihat proporsi menteri tersebut maka untuk periode pemerintahan Jokowi mendatang kemungkinan posisi menteri kembali akan diduduki oleh PDIP, Partai Golongan Karya (Golkar), PKB, Nasdem, dan PPP karena keberadaan partai tersebut menguasai 60,7% dari total 575 kursi di DPR. Tanpa menambah partai di luar partai pendukung, konsolidasi yang sudah ada sudah cukup besar dan sudah cukup untuk membuat pemerintahan Jokowi leluasa menentukan arah perpolitikannya. Bila hal tersebut terjadi, maka Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan PAN dapat menjadi oposisi yang mengawasi setiap kebijakan pemerintah.

Oleh sebab itu meskipun rekonsiliasi perlu untuk dilakukan namun pemerintahan Jokowi 2019-2024 mendatang tidak selalu harus turut memasukkan oposisi dalam kabinet pemerintahan. Bahkan meskipun rekonsiliasi dilakukan dengan memasukkan partai non-pendukung ke dalam kabinet pemerintahan wakil presiden Jusuf Kalla menilai bahwa wajar jika ada partai tertentu yang mendapat porsi besar untuk jatah menteri. Hal ini karena partai tersebut telah menjadi mesin politik bagi pemenangan paslon dalam Pilpres (Media Indonesia, 1 Juli 2019). Dengan kata lain meskipun rekonsiliasi dengan pihak non-pendukung dilakukan, namun kinerja mesin partai dalam mendukung kemenangan pasangan calon presiden dalam pilpres sebaiknya dilanjutkan melalui dukungan partai tersebut dalam kinerja pemerintahan juga.

PenutupBerdasarkan hal tersebut

di atas maka posisi menteri dalam kabinet pemerintahan periode Jokowi periode 2019-2024 diperkirakan masih tetap akan lebih banyak diisi oleh pihak dari partai pendukung. Namun, tidak tertutup berbagai kemungkinan dan peluang mengingat bahwa jabatan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Meskipun demikian, hal yang harus menjadi perhatian setiap pihak ialah perlu adanya sebuah rekonsiliasi politik yang membawa kebaikan bagi bangsa. Dalam hal ini rekonsiliasi politik pasca-Pilpres 2019 ialah untuk mempertemukan pihak yang berlawanan saat pemilu namun kembali bekerja sama untuk membangun komunikasi demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan kondusif pada periode mendatang.

DPR RI sebagai lembaga dengan fungsi pengawasan perlu untuk terus bersinergi dengan pemerintah sekaligus tetap obyektif dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas jalannya pemerintahan periode 2019-2024 mendatang. Proses check and balances harus terus dilakukan oleh DPR RI agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah membawa dampak bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara terutama pada periode 2019-2024 mendatang.

Referensi“Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden RI 2019”, https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/ diakses pada 2 Juli 2019.

29



“Ini 15 Menteri Jokowi yang Berasal dari Partai Politik”, https://n a s i o n a l . k o m p a s . c o m /read/2014/10/26/18101431/ini.15.Menteri.Jokowi.yang.Berasal.dari.Partai.Politik, diakses pada 2 Juli 2019.

John Paul Lederach. (1999). Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. Washington DC : United States Institute of Peace Press.

“Jokowi Isyaratkan Kementrian Baru”, Media Indonesia, 3 Juli 2019, hal 1.

“Mahfud MD Dalam Politik di Indonesia Rekonsiliasi Selalu Terjadi”, Detik.com, 30 Juni 2019 https://news.

Juniar Laraswanda Umagapi S.IP.,M.A lahir di Tidore, 13 Juni 1993. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2014 dan Pendidikan S2 Ilmu Politik di National Research University Higher School of Economics Moscow Rusia pada tahun 2017. Saat ini menjabat sebagai calon peneliti pertama di bidang politik dalam negeri pada Pusat Penelitian,Badan Keahlian DPR RI.

Debora Sanur L., S.Sos, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku dan jurnal, antara lain: “Urgensi Membangun Parlemen Modern” (2015), “Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional” (2016), dan "Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah" (2016).

Debora Sanur [email protected]

30

detik.com/berita/d-4605489/mahfud-md-dalam-politik-di-indonesia-rekonsiliasi-selalu-terjadi, diakses 4 Juli 2019.

“Membangun Etika Koalisi dan Oposisi, Media Indonesia, 1 Juli 2019, hal 2.

“PDIP Sebut Sudah Biasa Koalisi Dengan Demokrat”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190608233406-32-401824/pdip-sebut-sudah-biasa-koalisi-dengan-demokrat, di akses 08 Juli 2019.

“Pemerintah Butuh Oposisi di DPR”, Kompas, 24 April 2019, hal. 11.

Juniar Laraswanda [email protected]

PANDUAN PENULISAN INFO SINGKAT 2019

1. Artikel yang dimuat dalam Info Singkat merupakan hasil analisis terhadap masalah aktual dan strategis, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPR RI di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

2. Naskah dikirimkan kepada Redaksi pada Kamis minggu pertama dan Kamis minggu ketiga paling lambat pada pukul 13.00 WIB.

3. Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1½, dicetak pada kertas A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.

4. Jumlah halaman naskah minimal 6,5 halaman dan maksimal 7 halaman. Jika terdapat data pendukung (tabel, diagram, gambar, dan grafik) dalam naskah maka jumlah halaman naskah minimal 6 halaman dan maksimal 6,5 halaman.

5. Artikel ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.6. Judul ditulis dengan huruf kapital.7. Mencantumkan nama penulis, jabatan, bidang kepakaran, dan alamat e-mail pada

halaman pertama.8. Sistematika penulisan: Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Isi (informasi/

isu aktual, data, analisis, alternatif kebijakan), Penutup (Simpulan dan/atau Rekomendasi), dan Referensi.

9. Abstrak ditulis di bawah judul dan nama penulis dengan huruf Arial ukuran 11, spasi 1, sebanyak 100 - 150 kata.

10. Sumber kutipan dari buku ditulis dalam bentuk catatan perut. Contoh: (Harefa, 2016: 23)11. Kutipan dari sumber lain seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah,

surat kabar, situs internet, dan lain-lain ditulis pada bagian Referensi.12. Penulisan referensi diurutkan sesuai urutan abjad dengan tata cara seperti contoh

berikut:

“Masa Tanggap Darurat Diperpanjang”, Media Indonesia, 24 September 2013, hal. 7.Moon, M. & K. S. Kim. 2001. “A Case of Korean Higher Education Reform: The Brain

Korea 21 Project”. Journal of Asia Pacific Education Review, Vol. 2, No. 2, pp. 96–105.Uitto, Juha I. dan Asit K. Biswas. 2000. Water for Urban Areas: Challenges and Perspectives.

Tokyo: United Nations University Press.Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.United Nations Development Programme (UNDP). 2010. Pengarusutamaan Gender dalam

Parlemen. UNDP.“Warga Miskin Ngawi Kesal Ikut Program BPJS Diharuskan Bayar Iuran”, http://www.

tribunnews.com/regional/2014/01/13/warga-miskin, diakses 15 Januari 2014.

kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis vol....

Documents