JURNAL ILMIAH

PELAKSANAAN ASAS EMPLOYER’S LIABILITY DALAM HUBUNGAN

KERJA PEKERJA/BURUH

(Studi di PT. Adipati Lombok Tour and Travel)

Oleh :

Baiq Ursula Aisha Rudi

D1A 115 046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2019

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

PELAKSANAAN ASAS EMPLOYER’S LIABILITY DALAM HUBUNGAN

KERJA PEKERJA/BURUH

(Studi di PT. Adipati Lombok Tour and Travel)

Oleh :

Baiq Ursula Aisha Rudi

D1A 115 046

Menyetujui,

Mataram, Mei 2019

Pembimbing Pertama,

H. Zaeni Asyhadie, SH., M.Hum

NIP. 19610620 198803 1 001

PELAKSANAAN ASAS EMPLOYER’S LIABILITY DALAM HUBUNGAN

KERJA PEKERJA/BURUH

(Studi di PT. Adipati Lombok Tour and Travel)

Baiq Ursula Aisha Rudi

D1A 115 046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas employer’s liability

dalam hubungan kerja dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap tenaga

kerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT. Adipati Lombok Tour and Travel.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Pendekatan yang

digunakan yaitu perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Jenis data serta

bahan hukum yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik

pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan lapangan. Analisis yang

digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan

asas employer’s liability pada PT. Adipati Tour and Travel sudah dapat memenuhi

kebutuhan tenaga kerja/buruh jika terjadi kecelakaan kerja. Perlindungan hukum

tenaga kerja di PT. Adipati Lombok Tour and dilakukan berdasarkan aturan pada

PT. Adipati Lombok Tour and Travel.

Kata Kunci : Pelaksanaan. Pekerja. Liability

THE IMPLEMENTATION OF EMPLOYER’S LIABILITY PRINCIPLE

IN EMPLOYMENT RELATIONSHIP

(A Case Study in PT. Adipati Lombok Tour and Travel)

Abstract

This research aims to figure out the implementation of Employer’s Liability

Principle in employment relationship and in legal protection provided for

employees that have work accident in PT. Adipati Lombok Tour and Travel. This

research is a normative-empirical research, with legal, conceptual, and

sociological approach. Data that are used in this research are both primary and

secondary data. Data collection is carried out literature and field study; and

analyzed with qualitative analysis. According to the data analysis, the Employer’s

Liability Principle in PT. Adipati Lombok Tour and Travel is well-implemented,

by covering the needs employees that have work accidents. In addition, the legal

protection implementation for employees in PT. Adipati Lombok Tour and Travel

is based on the company’s regulation.

Keywords: Implementation, Employees, Liability

i

I. PENDAHULUAN

Perlindungan keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktifitas

kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.1 Perlindungan tenaga kerja timbul karena adanya

perjanjian yang disepakati oleh pihak pengusaha dengan pekerja/buruh,

sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan hubungan kerja. Dalam

lapangan perburuhan, kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah

sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan para pekerja/buruh dengan berbagai upaya diantaranya perbaikan

upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk

meningkatkan kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja.

Berdasarkan uarian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut: 1) bagaimanakah pelaksanaan asas employer’s liability dalam

hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan PT. Adipati Lombok Tour and

Travel ?, 2) bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap tenaga

kerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT. Adipati Lombok Tour and

Travel?.

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini

adalah : Manfaat Akademis, Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat

penyelesaian studi pada Strata Satu (S1) fakltas hukum Universitas Mataram.

Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

1 Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Cet.1, PT.Rajawali,

Jakarta, 2008, hlm. 2.

ii

ilmu pengetahuan, dalam rangka pelaksanaan asas employer’s liability dalam

hubungan kerja pekerja/buruh. Manfaat Praktis, diharapkan dapat berguna bagi

masyarakrat untuk pelaksanaan asas employer’s liability dan perlindungan

hukum yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan,

konseptual dan sosiologis. Dalam Penelitian ini jenis dan sumber data yang

dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Tehnik dan alat

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen

dan lapangan. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini

adalah analisis kualitatif.

iii

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Asas Employer’s Liability Dalam Hubungan Kerja Antara

Pekerja/Buruh Dengan PT. Adipati Lombok Tour and Travel

PT. Adipati Lombok Tour and Travel adalah sebuah perusahaan yang

bergerak dalam bidang biro perjalanan wisata yang didirikan oleh Bapak L. Rudy

Arsyad selaku pemilik sekaligus sebagai direktur perusahaan. PT. Adipati

Lombok Tour and Travel berkedudukan di jalan Plumbago No. 20 Dusun Batu

Bolong, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. PT.

Adipati Lombok Tour and Travel tersebut sampai dengan saat ini mempunyai

jumlah karyawan sebanyak 12 orang, yang terdiri dari supir sebanyak 5 orang, 2

orang pegawai administrasi dan 5 orang sebagai instruktur wisata (guide).

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang

majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi adanya perjanjian kerja antar kedua

belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja/buruh

bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha memperkejakan

pekerja/buruh dengan memberi upah.2

Selanjutnya sehubungan dengan pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan

lahirlah Hubungan Kerja atau Hubungan Perburuhan, yang jika ditinjau dari segi

hukum sekarang mempunyai arti yaitu hubungan antara seorang buruh dengan

seorang majikan. Hubungan kerja hendak menunjukan kedudukan kedua pihak itu

yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

2 Iman Soepono, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta, 2009,

hlm. 1

iv

pekerja/buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan

terhadap pekerja/buruh.3

Pada dasarnya setiap tenaga kerja berhak mengikuti program jaminan

sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggaraan. Namun mengingat

kemampuan masyarakat pada umumnya dan perusahaan pada khususnya dalam

membiayai program dan administrasi, maka perusahaan yang wajib mengikuti

program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara adalah

perusahaan yang mempekerjakan 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar

upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan

tuntutan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi

manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku

dalam perusahaan.4

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi mengenai Hukum

Ketenagakerjaan atau Perburuhan. Akan tetapi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah hal yang

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa

kerja. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum

Ketenagakerjaan adalah serangkaian peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis

3

Gunawi Kartasapoetra Dkk, Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan

Hubungan Kerja, Amrico, Bandung, 2008, hlm. 29 4 Zaeni Asyhadie, Op.Cit. , hlm 84.

v

yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum kerja (pre employment), pada

saat kerja (during employment) dan sesudah kerja (post employment).

Employers liability pada hakikatnya meletakkan beban tanggung jawab

untuk menanggung pekerjaan yang terkena risiko kerja sepenuhnya pada

pengusaha. Bentuk secara tradisional adalah terjadinya hubungan kesepakatan

antara majikan terhadap buruh-buruhnya (tuan terhadap hambanya). Pengusaha

diwajibkan untuk memberi kesejahteraan kepada tenaga kerjanya, keluarganya,

atau kedua-duanya. Bentuk jaminan dalam hubungan kerja, seperti: kompensasi

kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja, pesangon untuk PHK, dan jaminan hari

tua. Pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha dan tergantung pada

peristiwa yang terjadi.

Asas “Employers liability”, sesuai dengan resiko tanggung jawab (liability

risk). Resiko jenis ini adalah mengenai resiko dari seseorang yang menurut hukum

berada di bawah tanggung jawabnya. Misalnya resiko yang menimpa

pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Resiko tanggung

jawab ini dalam sejarah jaminan sosial di Indonesia pernah di pergunakan

berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang kecelakaan yang

menganut prinsip tanggung jawab pengusaha secara “murni”. Di katakana murni

karena tanggung jawab pengusaha berdasarkan Undang-undang tersebut tidak di

alihkan ke orang lain dengan mekanisme asuransi.

Pimpinan perusahaan PT. Adipati Lombok Tour and Travel menyadari

akan resiko tanggung jawab ini, karena itu khusus dalam kaitannya dengan

pelaksanaan asas employers liability bagi karyawannya yang tidak di ikut sertakan

vi

dalam program BPJS Ketenagakerjaan, pengusaha PT. Adipati Lombok Tour and

Travel bertanggunng jawab atas resiko sakit (kesehatan) bagi karyawannya, yaitu

dengan memberikan pelayanan kesehatan dan tunjangan, hanya saja tidak

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni dengan

mengikutsertakan pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan.5

Berdasarkan hasil penelitian penyusun di lapangan walaupun PT. Adipati

Tour and Travel tidak mengikutsertakan pekerja/buruh pada BPJS

Ketenagakerjaan, PT. Adipati Tour and Travel menunjukkan bahwa perusahaan

tersebut mempunyai perhatian terhadap hak-hak pekerja, juga menimbulkan rasa

aman dalam bekerja karena jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja pekerja

tersebut mendapat jaminan dari perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun terhadap ibu Dewi selaku pekerja

administrasi pada PT. Adipati Tour and Travel mengatakan bahwa perusahaan ini

memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan setiap pekerja/buruh.6 Dalam hal

terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruh, maka perusahaan PT.

Adipati Tour and Travel memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan

dengan cara menjamin semua biaya pengobatan pekerja di rumah sakit sampai

pekerja tersebut keluar dari rumah sakit.7

5 Wawancara terhadap Bapak Rudi, Selaku Direktur PT. Adipati Lombok Tour and

Travel pada tanggal 19 Februari 2019 6 Hasil wawancara terhadap ibu Dewi, selaku karyawan administrasi PT. Adipati Tour

and Travel, pada tanggal 19 Februari 2019 7 Wawancara terhadap Bapak Rudi, Selaku Direktur PT. Adipati Lombok Tour and

Travel pada tanggal 19 Februari 2019

vii

Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Tenaga Kerja Yang

Mengalami Kecelakaan Kerja Di PT. Adipati Lombok Tour and Travel.

Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan,

ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan

kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah,

permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap

pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi,

permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi silemah (ekonomi)

terhadap sikuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap

pengusaha.8

Dengan majunya industrialisasi dan modernisasi, maka dalam peningkatan

intesitas kerja operasional dan tempat kerja para pekerja.Hal ini memerlukan

pengerahan tenaga kerja secara intensif dari para pekerja. Kelelahan, kurang

perhatian, kehilangan keseimbangan dan lain-lain merupakan akibat dan sebab

terjadinya kecelakaan maka perlu dipahami perlu adanya pengetahuan

keselamatan kerja yang tepat, selanjutnya dengan peraturan yang maju akan

dicapai keamanan yang baik dan realistis yang merupakan faktor yang sangat

penting dalam memberikan rasa tentram, kegiatan dan kegairahan bekerja pada

tenaga kerja yang bersangkutan untuk dapat mempertinggi mutu pekerjaan,

peningkatan produksi dan produktivitas kerja.

Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun

2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Masalah tenaga kerja pada saat ini

8 Philipus M Hadjon ,Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila, Armico,

Bandung, 2003, hlm 42.

viii

terus berkembang semakin kompleks, sehingga memerlukan perhatian dan

penanganan yang lebih serius sesuai dengan perkembangannya. Oleh karena itu

penyempurnaan terhadap sistem perlindungan ketenagakerjaan harus terus di

lakukan, agar upaya perlindungan dapat di tingkatkan sesuai permaslahan

ketenagakerjaan yang semakin berkembang.

Pemerintah memang menghendaki adanya perlindungan jaminan sosial

bagi tenaga kerja secara keseluruhan, bukan kepada pekerja/buruh saja. Tenaga

kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam

maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pekerja/buruh adalah tenaga

kerja yang sudah melakukan hubungan kerja.

Dari hasil wawancara penyusun dengan Bapak Rudi selaku pemilik

sekaligus direktur pada PT. Adipati Tour and Travel, pelaksanaan perlindungan

hukum tenaga kerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja yaitu dengan cara

langsung memberikan pelayanan medis. Metode pelayanan medis secara langsung

yang disediakan oleh perusahaan sendiri ini digunakan oleh semua pekerja/buruh

di lingkungan PT. Adipati Tour and Travel dengan cara berobat sesuai dengan

tempat ataupun lokasi kecelakaan kerja dengan menunjukan kwintansi

pembayaran dokter ataupun rumah sakit setempat.9

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhaji selaku instruktur wisata/guide

di PT. Adipati Tour and Travel menyatakan mengenai Pelaksanaan Perlindungan

9 Wawancara terhadap Bapak Rudi, Selaku Direktur PT. Adipati Lombok Tour and Travel

pada tanggal 21 Februari 2019

ix

Hukum Tenaga Kerja di PT. Adipati Tour and Travel yaitu :10

“Pelaksanaan

perlindungan hukum tenaga kerja di PT. Adipati Tour and Travel saya kira cukup

baik, karena saya mendapatkan jaminan perlindungan terhadap kecelakaan kerja

yang diterapkan di PT. Adipati Tour and Travel, sedangkan keluarga saya

mendapatkan santunan yang diberikan oleh perusahaan”.

Pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja/buruh yang dilakukan

sendri oleh PT. Adipati Tour and Travel diikuti oleh seluruh tenaga kerja/buruh,

sehingga peran perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada tenaga

kerjanya diwujudkan semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan para

pekerja/buruhnya.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan

Kecelakan Kerja dan Jaminan Kematian. Program Jaminan Kecelakaan Kerja

adalah santunan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan

pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh

lingkungan kerja. Kecelakaan kerja dalam hal ini termasuk kecelakaan kerja yang

terjadi dalam perjalanan dari rumah ketempat kerja dan kembali ke rumah. Iuran

jaminan kecelakaan kerja ini biasanya dibayar oleh pengusaha.

Kewajiban pengusaha untuk membayar iuran kecelakaan kerja didasari

oleh prinsip “siapa yang berani mempekerjakan seseorang harus berani pula

menanggung risiko akibat dipekerjakannya itu”. Inilah yang disebut asas

“Employer’s Liability” atau “Tanggung Jawab Pengusaha”.

10

Wawancara terhadap Bapak Muhaji, Selaku instruktur wisata/guide PT. Adipati Lombok

Tour and Travel pada tanggal 21 Februari 2019

x

Berdasarkan bunyi Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan

Kematian tersebut menyatakan bahwa : Ayat (1) : “Setiap Pemberi Kerja selain

penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta

dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan”, Ayat (2) : “Setiap orang yang bekerja

wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada

BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Artinya setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya untuk

mendapatkan jaminan sosial, dan pekerja/buruh berhak atas jaminan sosial dengan

cara didaftarkan dalam program jaminan sosial BPJS.

Besarnya iuran sangat sangat tergantung dari tingkat risiko kecelakaan

yang mungkin terjadi dari suatu jenis usaha tertentu, semakin besar tingkat risiko

tersebut semakin besar iuran kecelakaan kerja yang harus dibayar dan begitu juga

sebaliknya. Penyetoran iuran dilakukan oleh pengusaha kepada badan

penyelenggara dilakukan setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat

tanggal 15 bulan berikutnya. Seluruhnya terdapat lima tingkat premi yang

didasarkan pada kelompok jenis usaha yang pengelompokannya diatur dalam

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yaitu sebagai berikut

: 1. Kelompok I = Premi sebesar 0,24% x upah sebulan 2. Kelompok II = Premi

sebesar 0,54% x upah sebulan 3. Kelompok III = Premi sebesar 0,89% x upah

xi

sebulan 4. Kelompok IV = Premi sebesar 1,27% x upah sebulan, 5. Kelompok V

= Premi sebesar 1,74% x upah sebulan

Adapun tujuan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja/buruh

berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah: 1.

Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan

manusiawi; 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga

kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; 3.

Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan

dan; 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

xii

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik

kesimpulan yaitu : 1. Pelaksanaan 1. Pelaksanaan asas employer’s liability pada

PT. Adipati Tour and Travel jika terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerja/buruh

keseluruhan biaya akan ditanggung oleh perusahaan, mulai dari biaya

pengangkutan, biaya pengobatan dan biaya rumah sakit tanpa dilakukan

pemotongan gaji pekerja/buruh dan juga perusahaan akan tetap memberikan

santunan kepada keluarga pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan pada saat

sedang bekerja, walaupun program yang dilakukan oleh perusahaan sendiri tidak

sesuai dengan program pemerintah yang di mana setiap perusahaan wajib

mendaftarkan pekerja/buruh dalam BPJS Ketenagakerjaan untuk menjaga

keselamatan dan kesehatan pekerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja.; 2.

Pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja di PT. Adipati Lombok Tour and

Travel dapat dikatakan baik, dimana seluruh pekerja/buruh telah mendapatkan

perlindungan tenaga kerja yang dilakukan berdasarkan aturan pada PT. Adipati

Lombok Tour and Travel sendiri, yang mana pekerja/buruh tetap diberikan

santunan baik keluarga maupun pekerja/buruh itu sendiri, hanya saja pelaksanaan

yang dilakukan oleh PT. Adipati Lombok Tour and Travel belum sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, diamana pekerja/buruh yang bekerja pada PT.

Adipati Lombok Tour and Travel harus didaftarkan dalam program BPJS. Agar

pekerja/buruh tersebut memiliki kekuatan hukum untuk menuntut haknya terkait

jaminan sosial.

xiii

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut adalah :

1.Diharapkan kepada pemerintah agar memberikan sanksi kepada perusahaan

yang tidak mendaftarkan pekerja/buruh ke dalam program yang telah pemerintah

sediakan yaitu program BPJS Ketenagakerjaan. 2. Diharapakan pelaksanaan

perlindungan hukum terhadap tenaga kerja/buruh sebaiknya dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, agar para pekerja/buruh dapat

memperoleh kepastian hukum terkait hak atas jaminan sosial, sehingga

dikemudian hari tidak terjadi masalah atau timbul masalah terkait jaminan sosial

para pekerja dan pekerja/buruh memiliki kekuatan hukum atas jaminan sosial

xiv

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asyhadie, Zaeni, Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Cet.1,

PT.Rajawali, Jakarta, 2008

Gunawi Kartasapoetra Dkk, Hukum Perburuhan Pancasila Bidang

Pelaksanaan Hubungan Kerja, Amrico, Bandung, 2008.

M. Hadjon, Philipus. Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila,

Armico, Bandung, 2003

Soepono, Iman. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan,

Jakarta, 2009

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial

Peraturan Perundang-undangan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian