11/12/2012

1

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 1

INTEGRASI PETA TEMATIKDalam Inisiatif Percepatan dan Pengukuhan Kawasan Hutan

Disampaikan dalam Semiloka Pengukuhan Kawasan Hutan,

tanggal 13 Desember 2012, di Balai Kartini, Jakarta

Dr.Priyadi Kardono, M.Sc.Deputi Bidang IGT, Badan Informasi Geospasial

11/12/2012

2

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 2

Reference

Standard

Data Base

Geoportal

ONE MAP ....... GERAKAN bersama menuju .....satu peta dan satu informasi geospasial

dari semua untuk semua

IndONEsiaBersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

11/12/2012

3

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 3

Bakosurtanal telah bertransformasi menjadi BIG sehingga tugas dan tanggungjawabnya tidak hanya

menyusun PETA tetapi juga menyusun INFORMASI GEOSPASIAL

BAKOSURTANALPengkaji kebijakan nasional

bidang survei dan pemetaan (surta)

Pembina di bidang surta

Pembina infrastruktur data spasial

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Penyelenggara Pembangunan Informasi

Geospasial Dasar (IGD)

Pembina Pembangunan Informasi

Geospasial Tematik (IGT)

Penyelenggara Infrastruktur & Jaringan

Informasi Geospasial

TRANSFORMASI BAKOSURTANAL MENJADI BIG

(SESUAI AMANAT UU NO 4 TAHUN 2011)

11/12/2012

4

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 4

AMANAT UU NO. 4 TAHUN 2011

TUJUAN UU IG

1. MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN AKSES IG YANG DAPAT

DIPERTANGGUNG-JAWABKAN.

2. MEWUJUDKANKEBERGUNAAN DAN KEBERHASILGUNAAN IG

MELALUI KERJASAMA, KOORDINASI, INTEGRASI, DAN

SINKRONISASI

3. MENDORONG PENGGUNAAN IG DLM PEMERINTAHAN DAN

KEHIDUPAN MASYARAKAT.

4. REFERENSI TUNGGAL DEMI PADUNYA IG DI INDONESIA

BADAN INFORMASI

GEOSPASIAL

BAB II PASAL 3

11/12/2012

5

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 5

Undang-undang Informasi Geospasial

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II. ASAS DAN TUJUAN

BAB III. JENIS INFORMASI GEOSPASIAL

BAB IV. PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL

BAB V. PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

BAB VI. PELAKSANA INFORMASI GEOSPASIAL

BAB VII. PEMBINAAN

BAB VIII. LARANGAN

BAB IX. SANKSI ADMINISTRATIF

BAB X. KETENTUAN PIDANA

BAB XI. KETENTUAN PERALIHAN

BAB XII. KETENTUAN PENUTUP

TERDIRI DARI 12 BAB & 71 PASAL

11/12/2012

6

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 6

HULU IG DASAR & TEMATIK

Ruang Lingkup Pengaturan UU IG

TENGAH AKSES, DISTRIBUSI, PERTUKARAN

HILIR PROFESI, KEPASTIAN BISNIS,

PEMANFAATAN

11/12/2012

7

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 7

INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

11/12/2012

8

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 8

REFERENSI SPASIAL TUNGGAL:

MENJAMIN KETERPADUAN INFORMASI NASIONAL

IG DASAR (JARING KERANGKA GEODESI DAN PETA DASAR) SEBAGAI ACUAN

STATUS JARING KERANGKA GEODESI:

TELAH SIAP RIBUAN JARING KERANGKA GEODESI (POSISI

DAN GAYABERAT BUMI) SEBAGAI ACUAN INFORMASI

GEOSPASIAL

SEDANG DIPERLUASJARING KERANGKA GEODESI

KONTINUYANG TERINTEGRASI DENGAN PEMANTAUAN

GEMPA DAN TSUNAMI

INFORMASI GEOSPASIAL DASAR (IGD)JARING KONTROL GEODESI (JKHN, JKVN, JKGN)

PETA DASAR (RBI, LPI, LLN)

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK (IGT)

PETA SUMBERDAYA ALAM

PETA KEBENCANAAN, DLL

BAB III BAGIAN KEDUA (PASAL 4,5,6) JENIS INFORMASI GEOSPASIAL

11/12/2012

9

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 9

INFORMASI GEOSPASIAL DASAR (IGD)JARING KONTROL GEODESI NASIONAL (JKGN)

Jaring Kontrol Horisontal & Vertikal

Referensi pemetaan di Indonesia untuk

memastikan keakuratan posisi horisontal

dan vertikal

Tersedia: 7000 titik Jaring Kontrol Vertikal

Jaring Pasang Surut

Referensi tinggi permukaan laut

Tersedia: 119 Stasiun GPS

Jaring Kontrol Gayaberat

Referensi medan gaya berat

Tersedia: 5.800 Jaring Kontrol Gaya Berat

11/12/2012

10

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 10

STATUS PEMETAAN RBISKALA KECIL DAN MENENGAH

Skala Kecil (1:250.000)

Skala Menengah (1:50.000 dan 1:25.000)

Peta RBI:

-Garis pantai

-Jaringan hidrografi

-Jaringan jalan

-Kontur (Ketinggian)

-Bangunan penting

-Batas Wilayah

-Penutup Lahan

-Toponomi

Peta RBI:Menjadi rujukan pemetaan tematik di wilayah

daratan

11/12/2012

11

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 11

KETERSEDIAAN PETA LPI

LPI 1: 250.000 LPI 1: 50.000

LPI 1: 25.000

Perlu percepatan pemetaan lingkungan

pantai Indonesia yang belum terpetakan

11/12/2012

12

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 12

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIKINFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

11/12/2012

13

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 13

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK (IGT)

BAB III BAGIAN KETIGA UU NO.4 TAHUN 2011 MENYATAKAN BAHWA:

PASAL 19 : INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK WAJIB MENGACU PADA IGD.

PASAL 20 : DALAM MEMBUAT IGT DILARANG: 1).MENGUBAH POSISI DAN TINGKAT KETELITIAN

GEOMETRIS BAGIAN IGD; dan 2).MEMBUAT SKALA IGT LEBIH BESAR DARI PADA SKALA IGD YANG

DIACUNYA.

PASAL 23 : DATA GEOSPASIAL TEMATIK MELIPUTI BANYAK TEMA YANG DIBUAT OLEH MASING-

MASING INSTANSI SESUAI DENGAN TUPOKSINYA DAN BEKERJASAMA DENGAN BIG.

CONTOH-CONTOH IG TEMATIK:

PERTANIAN: SEBARAN LAHAN SAWAH, SEBARAN IRIGASI, TATAGUNA TANAH

KESEHATAN : SEBARAN FASILITAS KESEHATAN, SEBARAN PENYAKIT

GEOLOGI: PERTAMBANGAN DAN MINERAL

INDUSTRI: LOKASI INDUSTRI, DAMPAK INDUSTRI BAGI LINGKUNGAN

KEBENCANAAN : BANJIR, KEKERINGAN, GEMPA BUMI, DLL

MANAJEMEN SDA: MANAJEMEN DAS, PENGELOLAAN WILAYAH PPESISIR

11/12/2012

14

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 14

MEKANISME INTEGRASI IGT

Perpres 85 tahun 2007 tentang JDSN 18 Instansi Pusat dan Daerah (14 KL dan 2

(Provinsi da Kab/Kota)

11/12/2012

15

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 15

Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (Moratorium)

INISIATIF ONE MAP TELAH DISAMBUT BAIK OLEH BERBAGAI K/L DAN SEPAKAT UNTUK

DIKOORDINASIKAN OLEH BIG.

SESUAI INPRES NOMOR 10 TAHUN 2011, PEMBAHARUAN PETA TUTUPAN HUTAN DAN LAHAN

GAMBUT SESUAI PIPIB PADA KAWASAN HUTAN DAN AREAL PENGGUNAAN LAIN DILAKUKAN

SETIAP 6 BULAN SEKALI MELALUI KERJASAMA DENGAN K/L TERKAIT. SAAT INI TELAH

DILUNCURKAN PETA PIPIB REVISI KE-2

11/12/2012

16

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 16

INTEGRASI TEMATIK UNTUK PIPIB

JUNI 2011

NOVEMBER 2011

Revisi 1NOVEMBER 2011

Revisi 1

MEI 2012

Revisi 2

MEI 2012

Revisi 2

NOPEMBER 2012

Revisi 3NOPEMBER 2012

Revisi 3

MEI 2013 MEI 2013

Revisi 4

Revisi 1

Revisi 3

PETA INDIKATIF PENUNDAAN IZIN BARU

Untuk Mendukung Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan

Terkait Pengukuhan Kawasan Hutan

INPRES NO 10 TH 2011

11/12/2012

17

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 17

PEMETAAN EKOREGION

PETA EKOREGIONBASIS PERENCANAAN

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

(UU Nomor 32 tahun 2009)

Ekonusa Jawa

Peta Ekoregion Nasional

PETA EKOREGION NASIONAL

MERUPAKAN KERJASAMA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN

HIDUP DENGAN

BAKOSURTANAL/BIG.

PENETAPAN EKOREGION NASIONAL

INI ADALAH SEBAGAI DASAR

PENETAPAN EKOREGION PULAU,

PROPINSI, DAN KABUPATEN/KOTA

UNTUK ARAHAN DALAM RANGKA

MENGENALI POTENSI DAN

PERMASALAHAN WILAYAH YANG

PERLU DIPERTIMBANGKAN DALAM

PENYUSUNAN RENCANA

PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

(RPPLH).

11/12/2012

18

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 18

PENTINGNYA INTEGRASI Contoh Tumpah Tindih

Penambahan PIPIB

Penambahan area moratorium di Palangkaraya

Kalimantan Tengah karena ada pembaharuan peta lahan gambut dari hasil survei lapangan

11/12/2012

19

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 19

INFRASTRUKUTUR INFORMASI GEOSPASIAL INFRASTRUKUTUR INFORMASI GEOSPASIAL

11/12/2012

20

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Page 20

Kondisi penyelenggaraan IGT saat ini

INSTANSI MENYELENGGARAKAN BERAGAM DATA GEOSPASIAL UNTUK TUJUAN

MASING-MASING MENCIPTAKAN: PULAU-PULAU INFORMASI; DUPLIKASI ALOKASI

SUMBERDAYA; SULIT UNTUK MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH.

KEMENTERIAN B

KEMENTERIAN A

LPNK D

PROVINSI C

BADAN E

KABUPATEN F

KOTA G

11/12/2012

21

Semiloka Pengukuhan Hutan, 13 Desember 2012 | Priyadi Kardono | Pag