infrastruktur kawasan tertinggal

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Mendukung

Pengembangan Kawasan Tertinggal

1

PT. MULTI KARADIGUNA JASA

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu arahan pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 – 2025 seperti yang

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah

mengurangi kesenjangan antar wilayah yang merupakan perwujudan pembangunan yang

merata ke seluruh wilayah. Untuk itulah dalam Buku I Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) disebutkan bahwa arah dan kebijakan pembangunan

kewilayahan slah satunya akan dituangkan dalam arah pengembangan pulau-pulau besar,

pengembangan wilayah laut dan pengembangan kawasan/antar kawasan. Arahan

pengembangan kawasan/antar kawasan tersebut pada dasarnya merupakan salah satu

upaya dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah yang dapat dilakukan melalui :

(1) Pengambangan kawasan strategis dan cepat tumbuh

(2) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan rawan bencana.

(3) Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan; dan

(4) Penataan dan pengelolaan pertanahan.

Pemerintah telah menetapkan 11 (sebelas) prioritas dalam Program Aksi Pembangunan

Nasional 2010-2014, di mana dari 11 prioritas tersebut terdapat 8 (delapan) prioritas yang

terkait dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang seperti yang tercantum dalam

Renstra Kementrian PU 2010 – 2014 yang meliputi :

(1) Prioritas pembangunan infrastruktur

(2) Prioritas bidang kesehatan

(3) Prioritas penanggulangan kemiskinan

(4) Prioritas ketahanan pangan

(5) Prioritas pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik.

(6) Prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

RINGKASAN EKSEKUTIF



2


(7) Prioritas bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

(8) Prioritas iklim investasi dan iklim usaha.

Terkait prioritas tersebut Kementrian PU melakukan dukungan terhadap peningkatan

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan salah satunya

melalui program-program pembangunan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi

kesenjangan anatar wilayah, dukungan terhadap kawasan perbatasan dan kawasan

terpencil serta terisolir. Adapaun kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum

dan penatan ruang yang terkait dengan prioritas ke-5 tersebut adalah “pembangunan

infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan

berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir untuk

mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, serta meningkatkan kualitas

lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan

umum dan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan

inklusif”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (RTRWN) disebutkan bahwa pada dasarnya kawasan tertinggal dapat ditetapkan

menjadi kawasan strategis nasional (dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi) dan hal

tersebut dilakukan dengan tujuan utama untuk dapat mempercepat pertumbuhan kawasan

tertinggal. Selain itu dalam kebijakan RTRWN tersebut juga disebutkan bahwa

pengembangan kawasan tertinggal dilakukan untuk mengurangi kesenjangan tingkat

perkembangan antar kawasan. Sedangkan strategi-strategi pengembangan kawasan

tertinggal yang ditetapkan di dalam RTRWN antara lain meliputi :

(1) Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan

(2) Membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan puat

pertumbuhan wilayah.

(3) Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

(4) Meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan

(5) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan

ekonomi.

RINGKASAN EKSEKUTIF



3


Indonesia memiliki lebih kurang 199 kabupaten (58 kabupaten di Pualau Sumatera, 123

kabupaten di Kawasan Timur Indonesia, dan 18 Kabupaten di Pulau Jawa) yang diidentifikasi

sebagai daerah tertinggal di mana 28 diantaranya berpotensi untuk dikembangkan menjadi

kabupaten yang maju. Untuk mendukung pengembangan daerah-daerah tertinggal tersebut

pemerintah melalui Kementrian Daerah Tertinggal telah melakukan beberapa program

sektoral yang salah satunya adalah Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Khusus (P2DTK). Namun karena pembangunan harus dilakukan dengan prinsip

pengarusutamaan partisipasi masyarakat, maka Pemerintah melalui Kementrian

Koordinator Kesejahteraan Rakyat melakukan Program Pemberdayaan Nasional

Pemberdayaan Masyarakata yang selanjutnya dikolaborasikan dengan Program P@DTK

sehingga dihasilkan program baru yaitu PNPM-DT. Progran PNPM Desa Tertinggal (PNPM-

DT) dimulai pada tahun 2008 yang mencakup 258 kecamatan dan 1.044 desa tertinggal.

Sementara itu, Program PNPM Perdesaan diterapkan pada 12.045 desa, kemudian PNPM

Perkotaan pada 1.528 kelurahan tertinggal dan PNPM Infrastruktur pedesaan diterapkan di

1.800 desa tertinggal.

Pulau Jawa merupakan pulau yang paling berkembang di Indonesia. Namun demikian masih

terdapat ketimpangan pembangunan antara wilayah utara (kawasan pantai utara Jawa) dan

wilayah selatan (Kawasan Pantai Selatan Jawa) Pulau Jawa. Pulau Jawa sebagai pulau

dengan penduduk terpadat di Indonesia memiliki 60 % penduduk miskin di perdesaan yang

tidak mempunyai akses ke Pusat Pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur terutama

infrastruktur jalan sebagai urat nadi berkembangnya suatu wilayah masih belum optimal

dilakukan. Untuk itu dirasakan perlu dilakukan suatu percepatan pembangunan

infrastruktur ke-PU-an guna mengentaskan kabupaten-kabupaten tertingal wilayah selatan

Pulau Jawa. Salah satunya adalah dengan mengembangkan suatu koridor ekonomi wilayah

Indonesia dengan tiga konsep utama, yaitu :

(1) Meningkatkan konektivitas internal pulau-pulau;

(2) Meningkatkan konektivitas antar pulau; dan

(3) Meningkatkan konektivitas dengan negara-negara luar (asia dan internasional).

RINGKASAN EKSEKUTIF



4


Pada bidang pembangunan infrastruktur, diperlukan integrasi antarsektor dan antar jenjang

pemerintahan (pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota) untuk

melayani pengembangan wilayah.

Kementrian PU telah mengakomodasi kegiatan pengembangan wilayah tertinggal

sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kementrian. Sebagai contoh Direktorat

Jenderal Bina Marga akan melakukan kegiatan pembangunan/pelebaran jalan di kawasan

strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan dengan target total selama 5 tahun ke

depan yaitu 1.007 km. Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai kegiatan yang

mendukung pengembangan kawasan tertinggal seperti kegiatan penyediaan prasarana dan

sarana lingkungan permukiman pada desa-desa tertinggal (tahun 2010 sebanyak 1.500 desa

dan pada tahun 2014 sebanyak 8.803 desa).

Kegiatan pembangunan infrastruktur PU tersebut pada dasarnya perlu untuk dipadukan

sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penanganan permasalahan desa tertinggal.

Namun penanganan kawasan tertinggal, pengembangan desa potensial melalui agropolitan,

dan perencanaan pengembangan kawasan permukiman baik skala kawasan maupun

perkotaan belum mencapai sasaran yang diharapkan.

Sehingga diperlukan integrasi antara pemerintah pusat, dalam hal ini kementrian PU, dan

pemerintah daerah mengenai rencana kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur

PU termasuk proses perencanaan dan penganggaran tahunan untuk kawasan tertinggal di

wilayah selatan Pulau Jawa dalam sebuah dokumen yang dapat menjadi acuan dalam

perencanaan dan penganggaran tahunan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud :

Maksud kegiatan Kajian Pembangunan Infrastruktur PU dalam Mendukung Pengembangan

Kawasan Tertinggal Di Pulau Jawa Bagian Selatan ini adalah sebagai acuan kebijakan dan

strategi bagi para pihak/pelaksana dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan

pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penatan ruang di kawasan-kawasan

tertinggal wilayah jawa bagian selatan.

RINGKASAN EKSEKUTIF



5


Tujuan :

(1) Melakukan Kajian Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam mendukung

pengembangan kawasan tertinggal di Pulau Jawa Bagian Selatan;

(2) Meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat pemerinta pusat, daerah dan

pemangku kepentingan lainnya terhadap pembangunan infrastrktur pekerjaan umum

dan penataan ruang di kawasan tertinggal wilayah jawa bagian selatan yang sesuai

dengan rencana pembangunan di wilayahnya masing-masing.

1.3. Sasaran Dan Keluaran

Sasaran :

(1) Tersusunnya dokumen rencana kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur

Pekerjaan Umum dalam mendukung pengembangan kawasan tertinggal di Pulau Jawa

bagian Selatan;

(2) Buku Panduan Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam

Mendukung Pengembangan Kawasan Tertinggal di Pulau Jawa bagian Selatan, yang

disusun dalam format deskripsi dan dilengkapi dengan peta, tabel, grafik beserta foto-

foto;

(3) Rekomendasi program dan usulan lokasi pembangunan infrastuktur pekerjaan umum

dan penataan ruang di kawasan-kawasan tertinggal wilayah jawa bagian selatan.

Keluaran :

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Buku Panduan Program

Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam Mendukung Pengembangan Kawasan

Tertinggal di Pulau Jawa bagian Selatan.

1.4. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Wilayah Jawa dengan ketentuan sesuai dengan

wilayah/kabupaten Kawasan Tertinggal. Di dalam Keputusan Menteri Negara Pembangunan

Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2005 Tentang Strategi Nasional Pembangunan

RINGKASAN EKSEKUTIF



6


Daerah Tertinggal telah dinyatakan daerah tertinggal di Pulau Jawa yaitu : Provinsi Jawa

Barat terdiri dari Garut dan Sukabumi; Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Rembang,

Banjarnegara, Wonogiri; Provinsi DI Yogyakarta terdiri dari Kulon Progo dan Gunung Kidul,

Provinsi Jawa Timur terdiri dari Sampang, Pacitan, Bangkalan, Pamekasan, Trenggalek,

Bondowoso, Madiun, Situbondo; dan Provinsi Banten terdiri dari Pandeglang dan Lebak.

Selanjutnya menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana

yang dicantumkan di dalam RPJMN 2010 – 2014 bahwa selama kurun waktu 5 tahun (2005 –

2009) telah terentaskan 16 Kabupaten tertinggal yaitu dari 199 kabupaten tertinggal pada

tahun 2005 menjadi 183 kabupaten tertinggal pada tahun 2009. Untuk Pulau Jawa dari 17

Kabupaten tertinggal telah terentaskan sebanyak 8 (delapan) Kabupaten, yaitu Rembang,

Banjarnegara, Wonogiri, Kulon Progo, Gunung Kidul, Pacitan, Trenggalek dan Madiun.

Sedangkan 9 (sembilan) Kabupaten yang belum terentaskan terdiri dari kabupaten Garut,

Sukabumi, Pandeglang, Lebak, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso, dan

Situbondo. Adapun kabupaten yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa yang masih

tertinggal meliputi 6 (enam) kabupaten yaitu : Garut, Sukabumi, Pandeglang, Lebak,

Bondowoso, dan Situbondo.

2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL KAWASAN TERTINGGAL

2.1. Kebijakan Pembangunan Kawasan Tertinggal Di Dalam RPJPN

Arahan Jangka Panjang Infrastruktur Bidang PU Dan Permukiman di dalam RPJPN 2025

terdiri dari Sasaran Pokok yaitu terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan

berkeadilan dengan Sasaran (a) Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh

wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,

termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia; (b) Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan

dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk

tingkat rumah tangga; (c) Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana

dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan

RINGKASAN EKSEKUTIF



7


perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan

kota tanpa permukiman kumuh; (d) Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan.

Arahan Pembangunan meliputi : (1) Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-

wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-

wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang

sinergis. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta

mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor,

antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan

investasi di daerah; (2) Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan

wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh

dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya

dengan daerah lain. Perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan

wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu ‘sistem wilayah pengembangan

ekonomi.

Berdasarkan arah pembangunan jangka panjang tersebut, maka prioritas dan fokus

pembangunan infrastruktur PU dan permukiman 2010–2014 ditetapkan salah satunya

adalah : Peningkatan kesejahteraan dan penurunan kesenjangan kesejahteraan

antarkelompok masyarakat, dan antardaerah. Prioritas pembangunan ini diarahkan bagi

pemenuhan dan memperluas akses terhadap hak-hak dasar yang terkait bidang Pekerjaam

Umum dan permukiman seperti perumahan, air bersih, sanitasi, permukiman dan

lingkungan hidup yang layak, serta percepatan pembangunan infrastruktur untuk

mendukung pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang masih tertinggal, terpencil dan

kawasan perbatasan.

2.2. Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam RPJMN 2010 - 2014

Sasaran‐sasaran pokok pembangunan daerah tertinggal selama kurun waktu 5 (lima) tahun

kedepan (2010 – 2014) yang terdiri dari :

a. Meningkat rata‐rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,6 persen

pada tahun 2010 menjadi 7,1 persen pada tahun 2014;

RINGKASAN EKSEKUTIF



8


b. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal pada tahun 2010

sebesar 18,8 persen menjadi 14,2 persen pada tahun 2014; dan

c. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh

peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2010 sebesar 67,7

menjadi 72,2 pada tahun 2014.

d. Berkurangnya pengangguran di daerah tertinggal sebesar 2,2% per tahun;

Berdasarkan sasaran-sasaran pokok tersebut ditetapkan arah kebijakan pembangunan

daerah tertinggal adalah untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal

dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya

manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian

dan pelayanan dasar sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara

lebih cepat guna dapat mengatasi ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang

sudah relatif lebih maju. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh melalui strategi

pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

Strategi pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal ditujukan untuk mengoptimalkan

pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dengan menekankan pada

pengembangan daerah pusat pertumbuhan, pusat produksi, serta meningkatkan

pertumbuhan usaha mikro kecil menengah dan koperasi. Untuk mengakselerasi

pertumbuhan ekonomi lokal di daerah tertinggal, dibutuhkan dukungan penguatan sentra

produksi/klaster usaha skala mikro dan kecil; dan pengembangan kawasan transmigrasi

yang berada di daerah tertinggal, baik dari segi kualitas sumber daya manusia, maupun

sarana dan prasarana kawasan transmigrasi. Upaya lain yang juga diperlukan dalam rangka

meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal, melalui dukungan

pengembangan dan pendayagunaan.

Strategi penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan

sumberdaya lokal di daerah tertinggal diperlukan untuk meningkatkan perekonomian

RINGKASAN EKSEKUTIF



9


daerah tertinggal. Hal ini dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah

daerah, kelembagaan sosial masyarakat dan lembaga perekonomian lokal di daerah

tertinggal. Di samping itu, penguatan kelembagaan perlu didukung dengan kerjasama

antarlembaga, sehingga terjadi sinergi peran yang baik dan terpadu dalam rangka

mengoptimalkan pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal.

Strategi peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah

tertinggal perlu didukung melalui peningkatan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan

khusus juga dibutuhkan untuk daerah tertinggal dan pulau‐pulau kecil terdepan (terluar)

melalui pelayanan medik spesialis di RS bergerak, pemberian insentif khusus terhadap

tenaga kesehatan yang didayagunakan di daerah tertinggal dan pulau kecil terdepan

(terluar), serta pemberian Jamkesmas. Kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka

operasionalisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terdapat dalam Bidang

Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama dalam rangka percepatan

pembangunan daerah tertinggal.

Strategi peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal

berorientasi pada upaya mengatasi permasalahan rendahnya tingkat pendidikan dan

keterampilan angkatan kerja di daerah tertinggal. Peningkatan pelayanan pendidikan ini

tidak hanya difokuskan pada pendidikan dasar, menengah dan kejuruan, tetapi terutama

pada pendidikan luar sekolah berupa pendidikan ketrampilan hidup (lifeskill) melalui

lembaga kursus dan pelatihan lainnya yang berorientasi untuk meningkatkan kemampuan

ketrampilan ekonomi produktif. Untuk mendukung pemerataan tenaga pendidik, diperlukan

keberpihakan kepada daerah tertinggal melalui adanya pemberian insentif khusus terhadap

tenaga pendidik yang berada di daerah tertinggal, serta adanya peningkatan kompetensi

dan profesionalisme tenaga pendidik di daerah tertinggal.

Strategi peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal ditujukan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat. Dukungan

terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan diantaranya melalui pembangunan pasar

tradisional, pembangunan jalan dan jembatan, transportasi keperintisan, permukiman, serta

RINGKASAN EKSEKUTIF



10


pembangunan sarana dan prasarana informatika di daerah tertinggal. Pengembangan sektor

transportasi keperintisan, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas daerah tertinggal

dengan pusat‐pusat pertumbuhan, sehingga terjadi keterkaitan pembangunan antara

kawasan tertinggal dengan pusat pertumbuhan kawasan. Kegiatan tersebut merupakan

koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang

terdapat dalam Bidang Sarana dan Prasarana, dalam rangka percepatan pembangunan

daerah tertinggal.

2.3. Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Renstra Kementerian PU

Pembangunan kawasan tertinggal menjadi salah satu tujuan di dalam Renstra Kementrian

Pekerjaan Umum yaitu pada Tujuan ke-4 : Meningkatkan pembangunan kawasan strategis,

wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk

mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sasaran dari tujuan pembangunan tersebut adalah :

a. Meningkatnya kapasitas tampung sumber air melalui pembangunan, rehabilitasi, serta

operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya,

serta terlindunginya kawasan sumber air.

b. Berkurangnya kawasan terkena dampak banjir melalui pembangunan, rehabilitasi, serta

operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali banjir.

c. Berkurangnya kawasan terkena dampak tanah longsor melalui pembangunan,

rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali

lahar/sedimen.

d. Terlindunginya garis pantai dari abrasi melalui pembangunan, rehabilitasi, dan

pemeliharaan sarana/prasarana pengaman pantai.

e. Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di kawasan

strategis dan wilayah tertinggal serta berfungsinya ruas jalan pasca bencana.

f. Terselenggaranya penanganan kawasan permukiman di kawasan rawan bencana

(Sumatera Barat, dll).

g. Terselenggaranya pengembangan kawasan kawasan potensial di perdesaan.

RINGKASAN EKSEKUTIF



11


h. Terwujudnya penataan kawasan di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil

terluar.

i. Tersedianya Prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase

pada lokasi pasca bencana/konflik sosial.

j. Bertambahnya pilihan teknologi PU dan permukiman siap pakai untuk percepatan

kawasan strategis dan wilayah tertinggal.

k. Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk percepatan pembangunan kawasan

strategis dan wilayah tertinggal.

l. Bertambahnya NSPK untuk percepatan pembangunan kawasan strategis dan wilayah

tertinggal.

m. Terselenggaranya layanan teknis dalam percepatan pembangunan kawasan strategis

dan wilayah tertinggal.

Selanjutnya di dalam salah satu arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur pekerjaan

umum dan permukiman juga dicantumkan bahwa : Pembangunan infrastruktur sesuai

dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan

strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah,

daerah rawan bencana, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan

permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif.

Dalam Strategi Pengembangan Wilayah dan Dukungan Terhadap Lintas Sektor juga

dicantumkan strategi sebagai berikut : Dalam rangka integrasi dengan rencana

pengembangan sektor per pulau strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan

permukiman untuk mendukung pembangunan ekonomi regional berbasis pulau, meliputi

(antara lain adalah) : (1) Pengembangan kawasan perbatasan dengan menerapkan prinsip-

prinsip prosperity dan security dengan memperhatikan kelestarian lingkungan melalui

strategi pengembangan kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dengan meningkatkan

akses ke negara tetangga; (2) Mendorong simpul-simpul utama pulau sebagai pusat/hub

ekonomi kawasan ke pasar internasional dengan strategi dukungan infrastruktur pekerjaan

umum dan permukiman untuk pengembangan sistem transportasi wilayah mendukung

RINGKASAN EKSEKUTIF



12


pusat-pusat ekonomi wilayah regional; dan Mengembangkan sentra pendukung ketahanan

pangan dengan strategi dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk

pengembangan potensi pertanian skala besar, membuka akses ke daerah-daerah tertinggal,

pulau-pulau kecil dan pengembangan kawasan agropolitan.

Selanjutnya di dalam Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Air dicantumkan :

Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada

pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah

tertinggal, dan wilayah strategis. Sedangkan dalam Kebijakan Penelitian dan Pengembangan

(Litbang) Teknologi dicantumkan : Litbangrap IPTEK yang berhubungan dengan isu-isu

pelestarian fungsi lingkungan hidup, diarahkan pada unsur-unsur: (i) peningkatan cakupan

pelayanan prasarana dan sarana dasar; (ii) kualitas perencanaan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang; dan (iii) percepatan pembangunan wilayah-wilayan tertinggal serta

pulau-pulau terluar.

Target Program Strategis Kementerian PU dalam periode 2010-2014 untuk daerah tertinggal

yaitu : (1) Fasilitasi pembangunan dan preservasi jalan nasional menuju kawasan perbatasan

(yang terdepan dan terluar serta masih banyak yang tertinggal) di Aruk, Entikong, Nanga

Badau, Simanggaris, dan Nunukan di Pulau Kalimantan dan Sota (Merauke) di Papua serta

memfasilitasi pembangunan jalan daerah untuk memberi akses transportasi di daerah

tertinggal, terdepan, terluar dan pasca-konflik; (2) Memberikan program-program terkait

mitigasi bencana untuk 15 kawasan; (3) Sebanyak 8.803 desa di daerah tertinggal beserta

102 kawasan perbatasan dan pulau kecil mendapatkan dukungan infrastruktur permukiman;

(4) Program pembangunan infrastruktur perdesaan di 8.803 desa tertinggal; (5) Program

penanggulangan kemiskinan perkotaan di 9956 kelurahan/desa; (6) Program air minum

untuk 4.650 desa dan sanitasi masyarakat untuk 220 kawasan; dan (7) program

pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah di 185 kawasan.

Target Panjang jalan dan jembatan yang ditangani dan dibangun di kawasan strategis

(kawasan perbatasan, pulau terluar/terdepan) dan wilayah tertinggal yang meningkat

sepanjang 113 Km pada tahun 2010 dan 1.378 Km pada tahun 2014 yang berlokasi di

RINGKASAN EKSEKUTIF



13


Kawasan Strategis, Pulau terluar/terdepan, Kawasan perbatasan (Kalbar, Kaltim, NTT,

Papua) dan Wilayah tertinggal (Lintas Selatan P Jawa & Tersebar).

3. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI PULAU JAWA

BAGIAN SELATAN

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal di pulau Jawa bagian selatan meliputi :

1) Terciptanya pembangunan daerah teringgal di pulau Jawa bagian selatan yang terpadu

antar sektor, antar tingkatan pemerintahan dan mengacu pada Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW)

2) Terciptanya proses pembangunan yang menekankan pada prioritas penanganan sesuai

kebutuhan dan tingkat permaslahan masing-masing daerah tertinggal.

3) Terciptanya pola pembangunan daerah tertinggal berbasis pengembangan potensi

unggulan masing-masing wilayah.

3.2. Kebijakan Dan Strategi Pembangunan

Kebijakan pembangunan derah tertingggal di bagian selatan pulau Jawa dirumuskan untuk

menjawab permasalahan, kebutuhan dan potensi daerah tertinggal. Secara umum kebijakan

di bagi menjadi 4 (empat) kelompok dengan masing-masing strategi dan rencana tindak

pembangunan yang terdiri dari :

1) Pengembangan perangkat peraturan perundangan yang mendukung pembangunan

daerah tertinggal.

Pengambangan perangkat peraturan perundangan tidak dikhusukan untuk daerah

tertinggal di pulau Jawa bagian selatan tapi mencakup keseluruhan daerah tertinggal.

Strategi dalam upaya mengembangankan perangkat peraturan perundangan yang

mendukung pembangunan daerah tertinggal, antara lain :

a. Penguatan peran regulator dan penyebaran informasi peraturan perundangan

terkait pembanguan daerah tertinggal

RINGKASAN EKSEKUTIF



14


b. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya pembangunan bagi

pencapaian yang signifikan terhadap indikator ketertinggalan daerah.

Strategi tesebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut :

(1) Penyiapan naskah peraturan perundangan, kebijakan dan rencana strategis khusus

daerah tertinggal

(2) Review dan penyusunan NSPM pembangunan daerah tertinggal.

(3) Road Map Pembangunan daerah tertinggal di pulau jawa bagian selatan.

(4) Penyelenggaraan pelatihan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi

pembangunan bagi pencapaian indikator ketertinggalan daerah.

2) Peningkatan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di daerah tertinggal di pulau Jawa

bagian selatan.

Strategi dalam upaya peningkatan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di daerah

tertinggal meliputi :

a. Pemenuhan kebutuhan air minum/air bersih dimaksudkan untuk meningkatan

cakupan pelayanan air minum/air bersih di daerah tertinggal, khusunya pada desa-

desa tertinggal

b. Pembangunan dan peningkatan aksesibiltas dimaksudkan untuk memperlancar arus

pergerakan barang dan jasa dari pusat pertumbuhan ke desa-desa tertnggal

c. Pengembangan jaringan irigasi dimaksudkan untuk memperluas areal irigasi dalam

rangka meningkatkan hasil pertanian masyarakat perdesaan.

d. Pengembangan lingkungan perumahan dan permukiman dimaksudkan untuk

meningkatkan kualitas lingkungan seperti sanitasi dan persampahan.


(1) Pengembangan penyediaan air minum berbasis masyarakat melalui pemberdayaan

dan fasilitasi kepada masyarakat di daerah tertinggal.

(2) Fasilitas peningkatan kapasitas PDAM dalam penyediaan air minum di daerah

tertinggal.

RINGKASAN EKSEKUTIF



15


(3) Fasilitasi pembangunan dan peningkatan jalan akses di desa tertinggal menuju pada

pusat pertumbuhan.

(4) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan.

(5) Fasilitasi pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi perdesaan.

(6) Fasilitasi integrasi jaringan irigasi dari jaringan primer, sekunder dan tersier.

3) Peningkatan dukungan bagi pengembangan potensi unggulan di daerah tertinggal.

Pengembangan potensi unggulan diarahkan pada pemenuhan prasarana dan sarana bagi

berkembangnya sejumlah kawasan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di

daerah tertinggal.

Strategi dalam upaya peningkatan dukungan bagi pengembangan potensi unggulan di

daerah tertinggal meliputi :

a. Pengembangan kawasan pariwisata yang memiliki daya tarik regional dan nasional

dimaksudkan untuk menata kembali kawasan wisata agar memiliki daya tarik bagi

wisatawan.

b. Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk menata kawasan yang

memiliki unggulan dalam bidang pertanian agar memudahkan akses distribusi sarana

produksi maupun hasil pertanian.

c. Pengembangan kawasan minapolitan dimaksudkan untuk menata kawasan nelayan

yang memiliki potensi hasil laut untuk memudahkan distribusi sarana maupun

pemasaran hasil-hasil tangkapan nelayan.

d. Pengembangan desa pusat pertumbuhan dimaksudkan untuk mengidentifikasi

potensi desa-desa yang menjadi pusat pertumbuhan bagi desa-desa tertinggal

disekitarnya.


(1) Penataan kawasan wisata yang memiliki daya tarik regional dan nasional.

(2) Peningkatan jalan akses dari dan ke tujuan wisata yang memiliki daya tarik regional

dan nasional.

(3) Fasilitasi penyusunan rencana tata ruang bagi kawasan agropolitan.

RINGKASAN EKSEKUTIF



16


(4) Fasilitasi dukungan sarana dan prasarana kawasan agropolitan

(5) Fasilitasi penyusunan rencana tata ruang bagi kawasan minapolitan.

(6) Fasilitasi dukungan sarana dan prasarana kawasan minapolitan.

(7) Identifikasi desa-desa pusat pertumbuhan.

(8) Fasilitasi penataan dan dukungan sarana dan prasarna bagi desa-dasa pusat

pertumbuhan

4) Pemantapan pembangunan prasarana dan sarana

Pengembangan prasarana dan sarana diarahkan untuk memfasilitasi bergeraknya

kegiatan-kegiatan kawasan agraris dan perdagangan, baik yang berfungsi primer untuk

kepentingan pelayanan eksternal, maupun bagii yang berfungsi sekunder untuk

kepentingan pelayanan internal kawasan.

Upaya pengembangan prasarana dan sarana yang dilakukan di jalan seiring baik untuk

memfasilitasi kegiatan dengan fungsi primer maupun yang memfasilitasi kegiatan dengan

fungsi sekunder, harus berjalan dan berkembang seiring pula. sehubungan dengan

berbagai keterbatasan yang dimiliki, maka pengembangan prasarana dan sarana

dilakukan dalam skala prioritas, dimana skala prioritas tersebut diatur berdasarkan

luasnya dampak pengembangan yang ditimbulkannya, baik untuk prasarana dan sarana

yang berfungsi primer maupun sekunder. Prioritas pertama pengembangan prasarana

dan sarana akan diberikan pada prasarana dan sarana yang merupakan unsur utama

pengembangan kawasan dan pengembangannya akan mampu menimbulkan dampak

pengembangan yang luas, seperti pengembangan prasarana jaringan jalan,

pengembangan prasarana kegiatan lintas batas, dan pengembangan prasarana kegiatan

ekonomi produktif, serta pengembangan prasarana kelistrikan, air bersih dan

perhubungan.

Prioritas kedua diberikan kepada prasarana dan sarana yang dapat mendorong suatu

kegiatan dalam kawasan untuk lebih berkembang produktif, termasuk prasarana dan

sarana yang memberikan pelayanan terhadap upaya pengembangan wilayah secara

keseluruhan.

RINGKASAN EKSEKUTIF



17


Strategi dalam upaya pemantapan pembangunan prasarana dan sarana meliputi :

a. Pemerataan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum di daerah tertinggal secara

proposional dengan mengacu pada prioritas.

b. Peningkatan dukungan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum bagi upaya

keterkaitan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan wilayah.


(1) Penyusunan road map khusus pembangunan infrastruktur pekerjaan umum di

daerah tertinggal.

(2) Konservasi daerah aliran sungai dan wadah air di daerah tertinggal

(3) Peningkatan pemeliharaan jalan dan jembatan nasional

(4) Identifikasi kawasan-kawasan yang dapat dijadikan atau berpotensi menjadi kawasan

khusus kabupaten yang bernilai ekonomi.

(5) Penyusunan masterplan pengembangan kawasan khusu yang bernilai ekonomi.

infrastruktur kawasan tertinggal

Documents