ii - e-renggar.kemkes.go.id · merupakan penjabaran lebih rinci dari indikator program pengendalian...

ii

KATA PENGANTAR

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III GORONTALO

Sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

Kesehatan tahun 2015 - 2019, maka masing-masing Unit Utama Eselon I telah

menjabarkan kedalam dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut

Rencana Aksi Program (RAP), dan selanjutnya masing-masing Eselon II

menguraikan lebih lanjut menjadi dokumen perencanaan jangka menengah untuk

Eselon II yang disebut sebagai Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

RAK ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang

menguraikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Gorontalo dalam kurun waktu 2015-2019.

Untuk memudahkan penjabaran didalam dokumen RAK ini maka uraian

rencana kegiatannya disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari subag

dan seksi-seksi yang ada di KKP Kelas III Gorontalo.

RAK ini juga dilengkapi dengan uraian kegiatan, indikator-indikator yang

merupakan penjabaran lebih rinci dari indikator program pengendalian penyakit

dan penyehatan lingkungan, khususnya di Wilayah KKP Kelas III Gorontalo,

serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Dalam upaya mencapai indikator

KKP Kelas III Gorontalo juga melibatkan lintas sector dan unit yang terkait

khususnya di lingkungan kerja KKP Kelas III Gorontalo. Semua itu dimaksudkan

dalam upaya ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan

kesehatan guna mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan “MASYARAKAT

SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN”.

Semoga upaya kita semua mendapat rahmat, hidayah serta Ridho dari

Allah SWT.

Gorontalo, 31 Januari 2018

Kepala KKP Kelas III Gorontalo

M. Rizal Labatjo, BE, S.Pd, M.Kes

NIP 196101151983031003

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................ ii

DAFTAR ISI .............................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

I. Latar Belakang ......................................................................................... 1

II. Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan ............................................ 8

III. Lingkungan Strategis ............................................................................... 12

BAB II VISI, MISI, NILAI-NILAI DAN SASARAN STRATEGIS ............................... 12

I. Visi Pemerintah ........................................................................................ 14

II. Misi ........................................................................................................... 14

III. Tujuan....................................................................................................... 15

IV. Sasaran Strategis ..................................................................................... 15

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI ................................................................ 19

I. Arah Kebijakan ......................................................................................... 19

II. Sasaran Strategis ..................................................................................... 21

BAB IV RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN ............................ 25

I. Rencana Kegiatan.................................................................................... 25

II. Pendanaan Kegiatan ............................................................................... 26

BAB V PEMANTAUAN DAN PENILAIAN ............................................................... 27

BAB VI PENUTUP .................................................................................................... 29

LAMPIRAN ................................................................................................................ 30

1

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka

mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan

nasional disemua bidang kehidupan yang berkesinambungan yang

merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh,terpadu

dan terarah.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya

pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran,

kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk

agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi

kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Dalam

perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi

perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran terutama

mengenai upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan yang

dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan

keamanan serta ilmu pengelahuan dan teknologi. Perubahan orientasi

tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan

kesehatan. Di samping hal tersebut dalam pelaksanaan pembangunan

kesehatan perlu memperhatikan jumlah penduduk Indonesia yang

besar, terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat, menghuni ribuan

pulau yang terpencar-pencar dengan tingkat pendidikan dan sosial

yang beragam. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi

upaya kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara

terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.

2

Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya

penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke

arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu,

pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan

kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan

penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus

dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan,

dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Peran

serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu diarahkan, dibina,dan

dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab

sosialnya sebagai mitra Pemerintah. Peran Pemerintah lebih

dititikberatkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk

terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi

yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan

oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Kewajiban untuk

melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi

seluruh lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab

Pemerintah.

Upaya pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 diarahkan

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup

sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Saat ini kita sudah

memasuki pada periode Rencana Pembangunan baru yaitu Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,

merupakan arah kebijakan dan strategi nasional untuk menyusun

rencana strategi suatu Kementerian. Kementerian Kesehatan RI telah

menyusun Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 dengan

Visi yaitu “Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan“ dengan

Misinya :(1) Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan dalam

mewujudkan perilaku sehat dan pembangunan berwawasan

kesehatan, (2) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang

komprehensif, merata, bermutu, dan berkesinambungan, (3)

3

Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas sumber daya

kesehatan,(4) Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Arah kebijakan sasaran, strategi, fokus prioritas serta program-

program dilingkungan Kementerian Kesehatan telah ditetapkan. Untuk

mewujudkan terlaksananya program-program pembagunan

Kesehatan dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun

waktu 2015-2019, maka dalam pelaksanaanya perlu dijabarkan lebih

lanjut ke dalam suatu Rencana Aksi Program (RAP) pada unit

organisasi Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada unit

setingkat eselon II / satker sesuai dengan tugas pokok dan fugsinya.

Sesuai Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019

yang mengacu pada perubahan sktuktur organisasi Kementerian

Kesehatan yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran

Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang

Kesehatan dikabupaten/kota, dan Millenium Development Goals

(MDGs), disamping itu didalam MDG’s bahwa peningkatan

pembangunan kesehatan masyarakat merupakan tujuan utama global

yang wajib diwujudkan setiap anggota WHO. Pembangunan

Kesehatan di wilayah pelabuhan merupakan bagian dari

pembangunan kesehatan nasional. Kecenderungan permasalahan

kesehatan jangka panjang Indonesia dari waktu ke waktu tampaknya

akan menjadi luas dan semakin kompleks. Indonesia sebagai Negara

kepulauan yang memiliki perairan yang luas dari sabang sampai

merauke yang mempunyai letak stategis (posisi silang), berperan

penting dalam lalu lintas orang dan barang.Dengan meningkatnya

pembangunan, maka pergerakan dan perpindahan penduduk antar

pulau akan meningkat hal tersebut tidak terlepas dari era globalisasi

yang didukung oleh perkembangan teknologi disegala bidang

termasuk kesehatan.

Globalisasi diartikan sebagai upaya pembukaan kelancaran

orang, barang, jasa dan modal antar negara dengan menghilangkan

hambatan / batas negara, akan memperlancar penyakit antar negara

4

yang dimungkinkan oleh peningkatan frekuensi dan jumlah perjalanan

antar negara, alat angkut yang oleh kemajuan teknologi memiliki daya

jelajah yang lebih cepat dari masa inkubasi penyakit.

Pemberlakuan IHR (2005) terhitung tanggal 15 juni 2007 secara

resmi mengikat seluruh Negara anggota WHO dan Indonesia adalah

salah satu Negara anggota WHO yang ikut menyetujui ketetapan IHR

2005 berkewajib untuk mengembangkan, memperkuat, dan

mempertahankan kemampuan dasar pada setiap level administrasi,

agar dapat mendekteksi, melaporkan serta menangani risiko

kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan PublicHealth

Emergency of Internasional Concern / PHIEC ( masalah kedaruratan

kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian global ). Disamping itu,

juga dibutuhkan kemampuan dan perhatian khusus untuk

melaksanakan pemeriksaan di bandara, pelabuhan dan lintas batas

darat. Kemampuan dan perhatian khusus untuk wilayah pelabuhan

dengan menetapkan PERSYARATAN KAPASITAS INTI BANDARA,

PELABUHAN DAN LINTAS BATAS DARAT agar setiap saat (a)

Menyediakan akses pada (i) pelayanan kesehatan yang memadai

termasuk fasilitas diagnostik dilokasi yang dekat sehingga

memungkinkan penilaian cepat dan perawatan bagi pelaku perjalanan

yang sakit dan (ii) staf, peralatan dan lingkungan kerja yang memadai;

(b) menyediakan akses terhadap peralatan dan personal untuk

pengiriman pelaku perjalanan yang sakit ke fasilitas kesehatan yang

memadai; (c) menyediakan personel yang terlatih untuk pemeriksaan

alat angkut; (d) menjamin lingkungan yang aman bagi para pelaku

perjalanan yang menggunakan fasilitas yang ada dipintu masuk,

termasuk pengadaan air minum, tempat makanan, fasilitas catering

pesawat udara, toilet umum, fasilitas pembuangan sampah cair dan

padat yang memadai, dan area berpotensi risiko lainnya, dengan

melaksanakan pemeriksaan secara berkala; dan (e) sejauh dapat

dilakukan menyediakan personel terlatih dan program pengendalian

vektor dan reservoir didalam dan disekitar pintu masuk.

5

Selanjutnya IHR 2005 mempersyaratkan agar pelabuhan,

bandara dan perlintasan darat dapat merespons kejadian yang dapat

menimbulkan PHEIC dengan kapasitasnya: (a) menyediakan respon

emergensi kesehatan masyarakat yang memadai dengan menetapkan

dan memantapkan rencana kontigensi emergensi kesehatan

masyarakat, termasuk penunjukkan koordinator dan contact-point

yang berhubungan dengan pintu masuk, layanan kesehatan

masyarakat dan layanan agen lainnya; (b) melakukan penilaian dan

perawatan bagi pelaku perjalanan atau hewan yang terjangkit oleh

pengaturan yang tepat pada fasilitas medis dan kesehatan hewan

setempat dalam pengisolasian, pengobatan dan layanan pendukung

lainnya yang diperlukan; (c) menyediakan ruangan yang memadai,

dan dipisahkan dari pelaku perjalanan lain, untuk mewawancarai

orang yang terjangkit atau tersangka; (d) menyediakan sarana

diagnosis dan, bila perlu karantina terhadap pelaku perjalanan yang

diduga, lebih baik bila disarana kesehatan yang jauh dari pintu masuk;

(e) menerapkan tindakan yang direkomendasikan bila perlu untuk

hapus serangga, hapus tikus, hapus hama, dekontaminasi atau

penanganan bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang dan paket

pos, dilokasi khusus yang ditunjuk dan dilengkapi untuk keperluan ini;

(f) menerapkan pengawasan masuk dan keluarnya pelaku perjalanan;

dan (g) menyediakan akses berupa peralatan yang dirancang khusus

dan personel terlatih dengan alat pelindung diri yang memadai, dalam

merujuk pelaku perjalanan yang membawa atau terkontaminasi

penyakit menular.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo adalah unit

pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terbentuk dan

berdiri berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

nomor 167/menkes/per/II/2007 perihal perubahan atas keputusan

Menteri Kesehatan nomor 265/Menkes/II/2004 tentang Organisasi dan

6

Tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan tanggal 16 Februari 2007,

yang sebelumnya merupakan wilayah kerja KKP Kelas III Manado.

Berdasarkan Kepmenkes Nomor 356 tahun 2008 tetntang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan menetapkan

tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah Melaksanakan

Pencegahan masuk dan keluarnya penyakit Karantina dan penyakit

menular potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan,

pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan,

pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penakit baru dan

penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kima dan

pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, danLintas

Batas darat Negara. Dan dalam melaksanakan tugas Kantor

Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan Kekarantinaan;

b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;

c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara,

pelabuhan, lintas batas darat negara;

d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensi wabah,

penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;

e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion,

biologi, dan kimia;

f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilens epidemiologi

sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional,

regional, dan internasional;

g. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan

penangulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang

kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaran

kesehatan haji dan perpindahan penduduk;

h. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di

lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan,

kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA)

7

ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan

OMKABA impor;

j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan

muatanya;

k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja

bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan


m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraaan bidang kesehatan di


n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko

lingkunga, dan surveilans kesehatan pelabuhan;

o. Pelaksaaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara,

pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

Saat ini pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar

masuknya barang, jasa dan manusia, akan tetapi sudah berkembang

jauh menjadi sentra-sentra industri yang menyerap banyak tenaga

kerja, pusat perdagagan, tempat wisata yang mampu mendatangkan

turis baik domestik maupun luar negeri. Selain itu faktor yang

berpengaruh pada peningkatan risiko penyakit secara global adalah

meningkatnya arus perjalanan orang antar negara (baik melalui laut,

udara dan lintas batas darat ) yang dipengaruhi oleh kemajuan

tehnologi transportasi.Pelabuhan Gorontalo yang merupakan

pelabuhan yang dewasa ini memiliki aktifitas yang tinggi baik

pergerakan alat angkut, muatan/barang maupun orang. Tingginya

mobilitas ini dapat menyebabkan kemungkinan penyebaran penyakit

dari satu daerah ke daerah lain juga akan semakin meningkat.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ( RAK ) tahun 2015 - 2019

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo ini diharapkan dapat

tercapai upaya kesehatan yang berkesinambungan dalam hal

pelaksanaan upaya pengendalian seluruh kondisi potensi untuk cegah

8

tangkal penyakit di wilayah kerja pelabuhan dan bandara di propinsi

Gorontalo. Disamping itu juga, diharapkan penyusunan dan

pelaksanaan kegiatan/ anggaran KKP Kelas III Gorontalo dapat

dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

II. Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan

II.1 Kondisi Umum

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo berkedudukan

di Propinsi Gorontalo, merupakan hasil pemekaran dari Propinsi

Sulawesi Utara yang terbentuk berdasarkan UU No. 38 tahun 2000.

Propinsi Gorontalo memiliki enam wilayah kabupaten dan kota yaitu,

Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango,

Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo

Utara.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo adalah unit

pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terbentuk dan

berdiri berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

nomor 167/menkes/per/II/2007 perihal perubahan atas keputusan

Menteri Kesehatan nomor 265/Menkes/II/2004 tentang Organisasi dan

Tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan tanggal 16 Februari 2007,

yang sebelumnya merupakan wilayah kerja KKP Kelas III Manado.

Provinsi Gorontalo terletak antara 00 30’ − 1000 LU dan 1210 30’ −

1230 BT dengan panjang pantai mencapai 590 Km ( 9317,90 mil ),

yang terdiri dari 320 Km ( 2,4 mil ) di bagian Utara dan 270 Km( 145,5

mil ) di bagian Selatan. Luas laut lebih kurang 50,5 Km2 memiliki 56

pulau – pulau kecil yang tersebardi beberapa Kabupaten.

Batas – batas wilayah Provinsi Gorontalo :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi

9

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah

4. Sebelah Selatan berbatsan dengan Laut Tomini

Luas wilayah provinsi Gorontalo lebih kurang 12.215,44 Km2

atau 1.221,544 Ha. yang secara administratif meliputi enam wilayah

kabupaten / kota, yaitu :

1. Kota Gorontalo dengan ibukota Gorontalo, luas wilayah 64,79 Km2,

terdapat pelabuhan laut Gorontalo.

2. Kabupaten Gorontalo dengan ibukota Limboto, luas wilayah

3.428,78 Km2, terdapat Bandara Djalaludin.

3. Kabupaten Boalemo dengan ibukota Tilamuta, luas wilayah

2.852,40 Km2, terdapat pelabuhan laut Tilamuta.

4. Kabupaten Bone Bolango dengan ibukota Suwawa, luas wilayah

1.984,4 Km2, terdapat pelabuhan ikan.

5. Kabupaten Pohuwato dengan ibukota Marisa, luas wilayah

4.400,43 Km2, terdapat pelabuhan laut Paguat.

6. Kabupaten Gorontalo Utara dengan ibukota Kwandang, luas

wilayah 515,36 Km2, terdapat dua pelabuhan laut, yaitu Kwandang,

dan Anggrek.

10

Gambar Peta Wilayah Kerja

KKP Kelas III Gorontalo Tahun 2009

Skala 1 : 300.000

Keterangan :

No. Pelabuhan / Bandara Tempat Kedudukan

1 Pelabuhan Gorontalo

( Kantor Induk ) Kota Gorontalo

2 Bandara Djalaludin Kabupaten Gorontalo

3 Pelabuhan Kwandang Kabupaten Gorontalo

Utara

4 Pelabuhan Anggrek Kabupaten Gorontalo

Utara

5 Pelabuhan Tilamuta Kabupaten Boalemo

6 Pelabuhan Paguat Kabupaten Pohuwato

KKP Kelas III Gorontalo berlokasi di Ibukota Provinsi (Kota

Gorontalo), yakni di sekitar pelabuhan laut Gorontalo, mempunyai lima

wilayah kerja ( Wilker ), yaitu :

1. Wilker Bandara Djalaluddin.

2. Wilker Kwandang

3. Wilker Anggrek

4. Wilker Tilamuta.

5. Wilker Paguat

1

2

3 4

5 6

11

II.2 Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan pengendalian penyakit dan

penyehatan lingkungan menjadi input dalam menentukan arah

kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dalam bidang

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, dan menjadi

tolok ukur satker dalam memnentukan program kegiatan untuk

tercapainya indicator keberhasilan program.

a. Penyakit Menular

Secara Nasional Prioritas penyakit menular masih tertuju pada

penyakit HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, demam berdarah,

influenza dan flu burung. Disamping itu juga Indonesia belum

sepenuhnya berhasil mengendalikan penyakit neglected diseases

sperti kusta, filariasis, leptospirosis, dan lain-lain.

Untuk wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo

masih focus pada penemuan kasus TB Baru dan pembinaan pada

keluarga kontak serumah, pengendalian dan pencegahan

terjadinya penyakit demam berdarah, peningkatan pengetahuan

masyarakat tentang HIV dan AIDS, dan penyakit potensial wabah

lainnya seperti Flu burung dan lain sebagainya.

Potensi yang dimiliki saat ini adalah berupa rumah sakit daerah

yang menjadi pusat rujukan yang melaksanakan pemeriksaan HIV

dan AIDS, Puskesmas yang melaksanakan program pengobatan

gratis untuk penderita TB Paru.

b. Penyakit Tidak Menular

Kecenderungan penyakit menular terus meningkat dan telah

mengancam sejak usia muda. Selama dua decade terakhir ini,

telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak

menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit

menular masih berat juga.

12

Indonesia sedang mengalamu double burden penyakit, yaitu

penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit

tidak menular utama meliputi jantung, stroke, hypertensi, diabetes

mellitus, kanker dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK).

Jumlah kematian akibat PTM terus meningkat dari 41,75 % pada

tahun 1995 menjadi 59,70 % di tahun 2007.

Oleh karena itu deteksi dini harus dilakukan secara proaktif,

mendatangi sasaran, karena sebagian besar tidak mengathui

bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular.

Dalam rangka penendalian penyakit tidak menular antara lain

dilakukan melalui pemeriksaan PTM pada setiap event yang

dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo.

c. Penyehatan Lingkungan

Upaya penyehatan lingkungan menunjukkan keberhasilan yang

cukup bermakna. Namun dengan demikian masih ditemukan

permasalah lingkungan besifat tradisional risk (air minum dan

sanitasi) dan yang bersifat modern risk.

III. Lingkungan Strategis

Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa diselenggarakannya

pembangunan Nasional di semua bidang dan aspek kehidupan yang

berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang

menyeluruh, terpadu dan terarah pembangunan Kesehatan adalah salah

satu sektor yang mendukung demi keberhasilan pembangunan Nasional.

Namunkeberhasilan Pembagunan Kesehatan tidak semata-mata

ditentukan oleh hasil kerja sektor kesehatan itu sendiri, tetapi sangatlah

dibutuhkan kontribusi dan kerjasama dari sektor pembagunan lainya.

Untuk mewujudkan keadaan sehat banyak faktor lain yang sangat

kita butuhkan bukan saja tanggungjawab sektor kesehatan, melaikan juga

tanggungjawab dari berbagai sektor lainnya seperti dalam pembangunan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional berbagai macam sistem

bersinergi secara dinamis yang berupa sistim nasional seperti: sistim

pertahanan dan keamanan, sistem pendidikan nasional, system

13

perekonomian, system ketahanan pangan nasional dan sistem – sistem

nasional lainya.

Kebijakan dan pemikiran dalam program kesehatan masyarakat dan

sektor kesehatan pada umumnya untuk mencakup determinan kesehatan

lainya terutama yang berada diluar domain sektor kesehatan sangatlah

dibutuhkan untuk mengurangi kesenjangan dalam pembangunan

kesehatan. Reformasi kesehatan masyarakatat yeng meliputi reformasi

kebijakan SDM kesehatan, reformasi kebijakan pembiayaan kesehatan,

reformasi kebikakan pelayanan kesehatan terkait dengan

terselenggaranya Good Governance sudah harus dilakukakan.

Meningkatkan peran aktif masyarakat dengan member kesempatan

untuk ikut aktif memelihara kesehatannya sendiri dengan melakukan

upaya menuju kebiasaan hidup sehat sehingga tidak kehilangan nilai

produktif dikala sakit, sehat adalah gaya hidup yang harus di tanamkan

kepada masyarakat. Upaya ini promotif dan preventif perlu ditingkatkan

untuk mengendalikan angka kesakitan yang muncul .

Peran pemerintah yang selama ini sentralistik bahkan otoriter, kini

kearah pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan yang

berorentasi pada misi pemberdayaan peran serta masyarakat secara aktif

dalam berbagai upaya peningkatan kesejateraan sosial ekonomi, serta

demokratisasi politik yang dilandasi oleh penghormatan dan perlindungan

hak-hak asasi manusia.

Pemerintah dewasa ini tengah menjalani proses perubahan yang

relatif mendasar untuk mewujudkan karakter pemerintah yang demokratis,

transparan, akuntabel bersih dan bebas korupsi, berorentasi pada pasar

dan peran aktif masyarakat dalam berbagai bidang.Perubahan pola

pemerintahan kearah terwujudnya kepemerintahan yang baik (Good

Governance).

14

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. VISI PEMERINTAH ADALAH :

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan Visi pemerintah, maka visi KKP Kelas III Gorontalo

adalah :

“Tangguh dan Prima dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

2. MISI

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber

daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara

Kepulauan

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan Negara Hukum,

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati

dirisebagai Negara Maritim,

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera,

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing,

6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju dan

Kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional,

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Sejalan dengan Misi pemerintah, maka untuk mewujudkan Visi KKP

Kelas III Gorontalo di tempuh misi sebagai berikut:

1. Penguatan sistem cegah tangkal penyakit menular dan penyakit potensial

wabah.

2. Peningkatan surveilans penyakit dan faktor risiko, serta Sistem

Kewaspadaan Dini (SKD)

3. Pengendalian faktor risiko dan dampak kesehatan lingkungan.

4. Pembinaan jejaring kerja dan kemitraan.

5. Memperluas akses informasi.

15

6. Promosi dan diseminasi informasi.

3. Tujuan

1. Tujuan Umum

Terselenggaranya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di

pintu masuk Negara

2. Tujuan Khusus

a. Terselenggaranya pengendalian kekarantinaan dan surveillance

epidemiologi.

b. Terselenggaranya pengendalian resiko lingkungan

c. Terselenggaranya upaya kesehatan dan lintas wilayah

d. Terseleneggaranya lingkungan managemen dan ketatausahaan

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2015- 2019,

dibuat sebanyak 5 strategis yaitu:

1. Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit

berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon

penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya

KLB

2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector

dan zoonotic.

3. Menurunnya penyakit menular langsung

4. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak

menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit

tidak menular

5. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

16

RENCANA AKSI KEGIATAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III GORONTALO

TAHUN 2015 – 2019

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

0 0 0 9.500

Sertifikaat 10.000

Sertifikat

2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

0 0 0 100 % 100 %

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

0 0 0 23

Sertifikat 30

Sertifikat

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

0 0 0 6 Posko 6 Posko

5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

0 0 0

2 Pelabuh

an

4 Pelabuh

an

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

0 0 0 4.500

Sertifikat 5.000

Sertifikat

17

7. Jumlah pelabuhan/bandar0a/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi

0 0 0

6 Pelabuh

an

6 Pelabuh

an

2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic

8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

0 0 0

6 Pelabuh

an

6 Pelabuh

an

3 Menurunnya penyakit menular langsung

9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

0 0 0 500

Pasien 600

Pasien

4 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

10. Jumlah Dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

0 0 0

40 Dokume

n

40 Dokume

n

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

0 0 0 20

Pegawai 25

Pegawai

12. Jumlah pengadaan sarana prasarana

0 0 0 11 Paket 25 Paket

18

RENCANA AKSI KEGIATAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III GORONTALO

TAHUN 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB


9.500 Sertifikat


100 %


23 Sertifikat


6 Posko


2 Pelabuhan


4.500 Sertifikat

7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi

6 Pelabuhan



6 Pelabuhan



500 Pasien

4 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

40 Dokumen

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P 20 Pegawai

12. Jumlah pengadaan sarana prasarana

11 Paket

19

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI

I. Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka ditetapkan

kebijakan dan program sebagai berikut :

1. Pengendalian lingkungan sehat diarahkan untuk meningkatkan

profesioanalisme sumberdaya manusia di bidang kesehatan

lingkungan yang secara fungsional merupakan sumberdaya inti

dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program lingkungan

sehat.

2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk

menetapkan jejaring lintas program, lintas sektor, serta kemitraan

dengan masyarakat termasuk swasta untuk percepatan program

pencegahan dan pemberantasan penyakit menular melalui

pertukaran informasi pelatihan, pemanfaatanteknologi tepat

guna,dan pemanfaatan sumberdaya lainya.

3. Penyusunan rencana strategis periode lima tahunan. Perencanaan

dibuat berdasar pola (bottom up) disesuaikan dengan sumber daya

yang ada, situasi dan kondisi. Sedangkan bahan perencanaan

didasarkan pada evidence based epidemiologi dan masukkan dari

petugas lapangan

4. Penyusun perencanaan pengembangan program kegiatan Kantor

Kesehatan Pelabuhan yang sistematis, terukur dan realistis serta

dapat dilaksanakan sesuai skala waktu yang di tetapkan (Specific,

Measurable, Achievable, Realistic, Timely). Upaya ini dilakukan

dengan membuat perencanaan bulanan dan perencanaan tahunan

untuk setiap bidang dan setiap seksi.

5. Penyempurnaan dan penyusunan draf Standar Operasional

Prosedur ( SOP ) setiap program kegiatan, agar dalam

melaksanakan tugas di lapangan terjadi keseragaman.

20

6. Penggunaan anggaran mengacu pada prinsip efisiensi dan

efektifitas serta anggaran berbasis kinerja

7. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( SDM ) Kantor Kesehatan

Pelabuhan diarahkan pada tersedianya sumber daya manusia

sesuai kebutuhan baik kuantitas dan kualitasnya. Upaya

pemberdayaan ini dilakukan dengan cara penempatan pegawai

sesuai latar belakang pendidikan dan tingkat kompetensinya /

keahliannya, pemberian penghargaan bagi pegawai yang

berpartisipasi dan sangsi bagi yang melanggar aturan. Sangsi mulai

dari sangsi ringan sampai dengan sangsi terberat. Menyeleksi

pemberian izin belajar, penegakan disiplin pegawai, pembinaan

rutin, kaderdisasi, pengembangan potensi pegawai, pemberdayaan

ini dimaksudkan agar setiap pegawai mempunyai tingkat

kompotensi memadai, dedikasi, loyalitas dan integrasi yang tinggi

bagi organisasi.

8. Pembuatan aturan tata tertib pegawai mengenai absensi kehadiran

; pakaian seragam ; pelayanan kepada masyrakat ; serta

pemakaian dan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor ; untuk

menjamin kelancaran tugas operasional di lapangan. Serta untuk

menjaga agar sarana dan prasaran agar tidak cepat rusak. Maka

dilakukan perawatan secara periodic sesuai tingkat kebutuhan.

9. Peningkatan mutu pelayanan dilakukan dengan pembuatan standar

pelayanan, menyiapkan petugas yang mempunyai kompetensi

sesuai tingkat kebutuhan, menyediakan sarana dan prasarana

dengan didukung teknologi yang memadai serta pelayanan

dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan yang standard an tidak

bertentangan dengan kode etik.

10. Menumbuh kembangkan upaya kemitraan dengan instansi terkait

melalui hubungan yang saling menguntungkan. Kemitraan ini

diharapkan dapat memberikan dukungan dan kesepahaman

terhadap Kantor Kesehatan Pelabuhan akan perlunya kerjasama

dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Upaya ini

21

dilakukan dengan mengadakan advokasi program kesehatan,

sosialisasi perundang-undangan, serta berpartisipasi aktif dalam

mensukseskan program pembangunan secara keseluruhan di

wilayah Pelabuhan

11. Peningkatan jejaring kerja lintas program dan lintas sektoral guna

menangani masalah kesehatan yang tidak dapat diselesaikan

sendiri oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan.

II. Sasaran Strategi

Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa diselenggarakannya

pembangunan Nasional di semua bidang dan aspek kehidupan yang

berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang

menyeluruh, terpadu dan terarah pembangunan Kesehatan adalah salah

satu sektor yang mendukung demi keberhasilan pembangunan Nasional.

Namunkeberhasilan Pembagunan Kesehatan tidak semata-mata ditentukan

oleh hasil kerja sektor kesehatan itu sendiri, tetapi sangatlah dibutuhkan

kontribusi dan kerjasama dari sektor pembagunan lainya.

Untuk mewujudkan keadaan sehat banyak faktor lain yang sangat kita

butuhkan bukan saja tanggungjawab sektor kesehatan, melaikan juga

tanggungjawab dari berbagai sektor lainnya seperti dalam pembangunan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional berbagai macam sistem

bersinergi secara dinamis yang berupa sistim nasional seperti: sistim

pertahanan dan keamanan, sistem pendidikan nasional, system

perekonomian, system ketahanan pangan nasional dan sistem – sistem

nasional lainya.

Kebijakan dan pemikiran dalam program kesehatan masyarakat dan

sektor kesehatan pada umumnya untuk mencakup determinan kesehatan

lainya terutama yang berada diluar domain sektor kesehatan sangatlah

dibutuhkan untuk mengurangi kesenjangan dalam pembangunan kesehatan.

Reformasi kesehatan masyarakatat yeng meliputi reformasi kebijakan SDM

kesehatan, reformasi kebijakan pembiayaan kesehatan, reformasi

kebikakan pelayanan kesehatan terkait dengan terselenggaranya Good

Governance sudah harus dilakukakan.

22

Meningkatkan peran aktif masyarakat dengan memberi kesempatan

untuk ikut aktif memelihara kesehatannya sendiri dengan melakukan upaya

menuju kebiasaan hidup sehat sehingga tidak kehilangan nilai produktif

dikala sakit, sehat adalah gaya hidup yang harus di tanamkan kepada

masyarakat. Upaya ini promotif dan preventif perlu ditingkatkan untuk

mengendalikan angka kesakitan yang muncul.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo dalam mewujudkan

visi dan misi menetapkan beberapa strategi yaitu :

1. Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit

berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan melakukan Respon

Penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya

KLB.

Indikator :

a. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan

kesehatan yaitu jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan

standar kekarantinaan kesehatan dalam periode satu tahun yang

dibuktikan dengan penerbitan sertifikat PHQC dan SSCEC.

b. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan

bencana di wilayah layanan KKP yaitu Jumlah sinyal SKD KLB di

pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam

dibandingkan dengan jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun.

c. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan

keluarnya penyakit yaitu Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di

pelabuhan dan di klinik layanan lainnya dalam rangka cegah

tangkal masuk dan keluarnya penyakit dalam periode satu tahun

yang dibuktikan dengan dokumen COP, Gendek dan hasil

pemeriksaan surveyllance rutin di klinik lainnya.

d. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus yaitu jumlah

pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada saat situasi khusus

tertentu seperti lebaran, natal, tahun baru dan lain - lain dalam

periode satu tahun.

e. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan

23

masyarakat yang berpotensi wabah yaitu jumlah

pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan

kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah.

f. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang

diterbitkan yaitu jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan

permintaan/permohonan yang diterima dalam periode satu tahun

berupa sertifikat izin laik terbang, sertifikat izin angkut orang sakit,

sertifikat izin angkut jenazah, jumlah penerbitan/legalisasi ICV

dalam satu tahun.

g. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat

sanitasi yaitu jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki

sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPM

memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih

memenuhi syarat kesehatan


dan zoonotic

Indikator : Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah

perimeter dan buffer area yaitu jumlah pelabuhan/bandara/PLBD

dengan nilai indeks pinjal ≤ 1, HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak

ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan

lalat < 6.

3. Menurunnya Penyakit Menular Langsung

Indikator : Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular

langsung berupa penyakit TB, HIV dan AIDS di wilayah pelabuhan

24

4. Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Tidak

Menular, Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular

Indikator : Jumlah tempat kerja yang melaksanakan impelentasi

Kawasan Tanpa Rokok diwilayah kerja KKP dalam satu tahun



Penyakit.

Indikator

a. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

yaitu jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada Program

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 11 jenis

Dokumen antara lain RKAKL/DIPA, Laporan Tahunan, Laporan

Keuangan, Laporan BMN, Lakip, Profil, Proposal PNBP,

Dokumen Kepegawaian, e monev DJA, e monev Bappenas, LEB

dalam periode satu tahun.

b. Jumlah pengadaan sarana prasarana yaitu jumlah pengadaan

tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran,

kendaraan dalam satu tahun.

c. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P yaitu Jumlah

jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM

KKP dalam kurun waktu satu tahun.

25

BAB IV

RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN

I. Rencana Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikittor Dirjen Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI pada RPJMN, Renstra

dan Rencana Aksi Program Tahun 2015-2019, secara berdaya dan berhasil

guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang

setingi-tingginya maka KKP Kelas III Gorontalo menyusun rencana kinerja

kegiatan sampai dengan tahun 2019. Penyusunan rencana ini di upayakan

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan dan

juga meperhatikan kewenangan serta mekanisme pembiayaan yang paling

dimungkinkan oleh peraturan perundangan.

Rencana kegiatan ini diukur dengan indikator input, proses dan atau

output dan dapat dinilai pencapaiannya secara berkala setahun sekali.

Indicator kinerja yang di pilih di upayakan pencapaiannya melalui kegiatan

dan sumberdaya yang di miliki, memiliki sistem pencatatan dan pelaporan,

maka dari itu KKP Kelas III Gorontalo telah menyusun Rencana Aksi

Kegiatan untuk tahun 2015-2019 dengan sasaran strategi dan rencana

kinerja sebagai berikut :

1. Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit

berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon

penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya

KLB


dan zoonotic.

3. Menurunnya penyakit menular langsung

4. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak

menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit

tidak menular

26



Penyakit

II. Pendanaan Kegiatan

Pendanaan kegiatan pada setiap tahunnya berasal dari APBN yang di

sepakati dengan rambu-rambu umum dan khusus perencanaan dan

anggaran Program P2P, dan disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan

kewenangan Kantor Kesehatan Pelabuhan Gorontalo.

Kegiatan yang dilaksanakan sudah meperhitungkan skala prioritas

program, yaitu pemenuhan belanja pegawai, belanja operasional

perkantoran, belanja kegiatan bersumber PNBP dan PHLN, penyediaan

anggaran pendamping atas pelaksanaan kegiatan bersumber PHLN,

kegiatan multiyear, diikuti belanja pelaksanaan tupoksi.

Dana setiap tahunnya di tetapkan oleh kementerian kesehatan yang

telah di sepakati bersama dengan tim perencana dan di awasi oleh

inspektorat jenderal.

27

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

Adapun pemantauan dan penilaian untuk kegiatan tahun 2015 –

2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo adalah sebagai

berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha

a. Penerapan sistem informasi berbasis computer telah berjalan

dengan efektif.

b. Pengelolaan surat menyurat sudah mengikuti Tata Naskah Dinas

dan Tata Kearsipan

c. Rapat Bulanan, Briefing Senin Pagi, Diskusi Jum’at Siang,

Pertemuan Teknis serta Rapat Jejaring sebagai media

komunikasi, evaluasi dan koordinasi telah berjalan efektif.

d. Jumlah pegawai serta kompetensi dan pengalaman masih sangat

minim

e. Apel dinas dan penyusunan Tata Tertib Pegawai untuk membina

disiplin, dedikasi, dan ketertiban telah berjalan efektif.

f. Kawasan Tanpa Rokok telah ditetapkan dan diberlakukan di KKP

Kelas III Gorontalo.

g. Peralatan dan Bahan Operasional telah terinvetarisil dengan baik,

namun jumlah dan jenisnya masih kurang.

h. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat dan

melampaui target

2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

a. Jumlah kedatangan dan keberangkatan kapal dalam negeri dan

luar negeri mengalami peningkatan.

b. Penerbitan dokumen karantian yakni sertifikat SSCEC, Health

Book, PHC, Free Of Pratique dan ICV mengalami peningkatan.

c. Kegiatan surveilans epidemiologi dalam rangka Sistem

Kewaspadaan Dini telah berjalan dengan baik.

3. Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas

Wilayah

28

a. Pengawasan sanitasi kapal sebagian besar baik (memenuhi

syarat kesehatan)

b. Pemeriksaan sampel air di kapal menunjukkan semua sampel

memenuhi syarat kesehatan.

c. Pengamatan dan pengendalian vector dilaksanakan dengan baik

dan sesuai target.

d. Terjadi peningkatan kualitas hygiene sanitasi TPM dan TTU

e. Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan, baik catering

asrama haji maupun rumah makan / restoran menunjukkan semua

dalam kondisi kesehatan yang baik dan memenuhi syarat sebagai

penjamah makanan.

f. Pelayanan kesehatan dan kesehatan matra telah berjalan dengan

baik.

g. Penyakit menular terbanyak tahun 2010 adalah ISPA, sedangkan

penyakit tidak menular terbanyak adalah hypertensi.

h. Kegiatan Embarkasi Haji Antara (EHA) telah berjalan dengan baik.

i. Penerbitan dokumen PRL & KLW yakni Sertifikat Air, Kir Dokter,

SIPOS, P3K kapal dan SKLT mengalami peningkatan.

29

BAB VI

PENUTUP

Rencana Aksi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo

tahun 2015 – 2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Kantor Kesehatan

Pelabuhan kelas III Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun sehingga

hasil pencapaian dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan

penyusunan laporan kinerja tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

III Gorontalo.

Semoga upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo

sampai dengan tahun 2019 dapat lebih terarah dan terukur. Dalam

kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi

perencanaan selanjutnya, Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Gorontalo 2015 – 2019 ini akan dievaluasi pada

pertengahan (2017) dan akhir periode tahun (2019) sesuai ketentuan yang

berlaku.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Gorontalo 2015 – 2019 melibatkan seluruh pemegang program

terkait. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana

Aksi ini diucapkan terima kasih. Tentunya Rencana Aksi Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo tahun 2015 – 2019 ini dapat

dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi

yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatandi lingkungan

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo,

M. RIZAL LABATJO, BE, S.Pd, M.Kes NIP 196101151983031003

30

Lampiran 1

IDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SATUAN KERJA

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI Eselon I : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Satuan Kerja : KKP Kelas III Gorontalo Tahun : 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 2 3

1

Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB







7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi





5

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

12. . Jumlah pengadaan sarana prasarana

Gorontalo, 31 Januari 2018 Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo M. Rizal Labatjo, BE, S.Pd, M.Kes

NIP 196101151983031003

ii - e-renggar.kemkes.go.id · merupakan penjabaran lebih rinci dari indikator program pengendalian...

Documents