Fase-Fase KepailitanI. FASE CONSERVATOIR & FASE EXECUTOIRFase-Fase dalam kepailitan terdiri dari 2 (dua) fase, yaitu fase conservatoir/sekestrasi dan fase executoir/insolvensi. Secara jelasnya dipaparkan di bawah ini sebagai berikut :1. Fase conservatoir/sekestrasiFase ini disebut conservatoir karena muncul sejak ada vonis pengadilan debitur diputus pailit. Dalam fase ini harta kekayaan debitur, diinventarisasi, kemudian diurus dan dikuasai oleh kurator, tidak boleh dialihkan, seperti adanya penitipan harta debitur kepada kurator (sekestrasi), dan kurator tersebut dibayar. Yang dilakukan adalah antara lain :a. Menginventaris seluruh harta debitur, baik yang ada pada dirinya maupuun pada pihak lain. Disini terjadi penyegelan-penyegelan.b. Menginventarisasi utang-utangnya, kepada siapa, dan kelas utang-utangnya (apakah dia kreditor konkuren atau preference atau yang lainnya).c. Piutang-piutangnya juga diinventarisasi.d. Diumumkan kepada masyarakat bahwa yang akan berurusan harus berhubungan kepada kurator. Surat-surat dialamatkan kepada kurator.Di Fase Pertama ini ada Perdamaian dan Rapat Verifikasi. Rapat Verifikasi Merupakan rapat pencocokkan hutang-hutang. Dipimpin oleh hakim komisaris, dihadiri kurator dan debitur, kreditur tidak diharuskan untuk hadir. Pada rapat ini kurator akan menginventarisasi kreditur dan daftar-daftar piutangnya terhadap debitur.2. Fase executoir/InsolvensiDalam fase ini terjadi jika : perdamaian, kasasi, peninjauan kembali (PK) sudah tidak berhasil. Barang-barang debitur dilelang, hasilnya dibagi-bagikan kepada kreditur sesuai dengan haknya. (Sesuai Pasal 1362 BW).Pada keputusan Hakim Pengadilan Niaga akan dilakukan vonis kepailitan. Ada 2 (dua) pendapat yang saling bertentangan yaitu pernyataan pailit dengan vonis, atau tidak dengan vonis tetapi dengan penetapan/beschikking. Pernyataan pailit yang paling tepat dalam kepailitan adalah dengan vonis. Karena status pailit menimbulkan status hukum yang baru, sedangkan suatu beschikking tidak akan menimbulkan akibat hukum yang baru (sudah ada sebelumnya). Dalam kepailitan ada akibat hukum yang baru, yaitu akibat hukum yang lama adalah debitur tadinya berhak mengurus dan menguasai harta, menjadi tidak berhak mengurus dan menguasai harta (timbul akibat hukum yang baru).

II. Fase2 dalam Kepailitan yaitu :1). PERMOHONANMenurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, prosedur permohonan Pailit adalah sebagai berikut:1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera. (Pasal 6 ayat 2).2. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan menetapkan hari sidang.3. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (pasal 6).4. Pengadilan wajib memanggil Debitor jika permohonan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan (Pasal 8).5. Pengadilan dapat memanggil Kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi (Pasal 8).6. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan (Pasal 8 ayat 2).7. Putusan Pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan (Pasal 8).8. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum (Pasal 8 ayat 7).Jika permohonan dilakukan oleh kreditor, maka pihak kreditor harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:1.Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri/niaga yang bersangkutan;2.Izin pengacara yang dilegalisasi/kartu pengacara;3.Surat kuasa khusus;4.Akta pendaftaran/yayasan/asosiasi yang dilegalisasi oleh kantor perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan;5.Surat perjanjian utang;6.Perincian utang yang tidak dibayar;7.Nama serta alamat masing-masing debitor;8.Tanda kenal debitor;9.Nama serta alamat mitra usaha;

2). SIDANG Putusan atas permohonan pernyataan pailit diputuskan oleh Pengadilan Niagayang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Jika Debitor telah meninggalkan Wilayah Negara RI, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor. Dalam hal Debitor adalah persero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma/perserotersebut juga berwenang memutuskan. Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara RItetapi menjalankan profesi/usahanya di wilayah negara Pengadilanyang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

3) PROSES KEPUTUSAN (Putusan Pailit) Pengadilan wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan; Pengadilan dapat memanggil Kreditordalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan persyaratan untuk dinyatakan pailit Pemanggilan dilakukan oleh Juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan I diselenggarakan Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan

4) PEMBERITAHUAN KEPADA SELURUH KREDITURDalam Pasal 114 UU No. 37 Tahun 2004 kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(4).Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda (pasal 115 ayat (1)). Atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.Dalam Pasal 116 disebutkan bahwa :1. Kurator wajib:a) mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; ataub) berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.2. Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada Kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.Dalam Pasal 117 menyatakan bahwa kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.

5) VERIFIKASI TAGIHAN-TAGIHANMenurut Pasal 26 & Pasal 27 UU Kepailitan, suatu tuntuntan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator, jadi tidak dapat langsung terhadap Debitor. Tuntutan untuk memperoleh pemenuhan suatu perikatan dari harta pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan atau verifikasi. Verifikasi diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU Kepailitan. Proses verifikasi tidak sederhana karena ada piutang yang diakui dan ada yang dibantah oleh Kurator. Dalam hal ada bantahan, dan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan Kreditor yang piutangnya dibantah oleh Kurator, maka Hakim Pengawas dapat memerintahkan agar kedua belah pihak menyelesaikan sengketa tersebut di Pengadilan Negeri (proses renvooi). Kalau memang diajukan kepada Pengadilan Negeri, dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara tersebut, masih ada upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang dapat dilakukan sehingga prosesnya makin lama (Pasal 127 UU Kepailitan). Jadi, proses verifikasi piutang dapat memerlukan waktu yang lama. Verifikasi tagihan prosedur untuk menetapkan hak menagih , Para kreditur memasukkan tagihannya dengan bukti TTT Oleh kurator diadakan pencocokan hutang dan tagihan : diakui atau dibantah.Beberapa Jenis Tagihan : a. Sementara Diakui b. Yg dibantah c. Yg diterima dng syarat d. Yg diverifikasi pro memori

Ada 3 gol/sifat kreditur :1. Gol khusus (hak preferen) : gadai, hipotik, hak tanggungan, FEO dpt bertindak sendiri atas obyeknya

2. Gol istimewa hak unt dpt pelunasan terlebih dulu dr hasil penjuaan (psl 1139, 1149 BW), hak retensi

3. Gol konkuren (kreditur biasa

Cat : selambatnya 14 hr stlah putusan pailit hakim pengawas mentapkan : hari dan tgl terakhir masuknya tagihan, hari dan tgl terakhir Rapat Verifikasi akan diadakan HASIL RAPAT VERIFIKASI DIHADIRI OLEH KURATOR, SI PAILIT DAN KREDITUR

BERACARA POKOK VERIFIKASI TAGIHAN YG DIAJUKAN STLAH MELLUI BANTAHAN, HASILNYA : TAGIHAN YG TDK DIBANTAH DIAKUI PASTI TIDAK DIBANTAH TP OLEH KURATOR DITUNTUT DENGAN MENGUCAP SUMPAH TAGIHAN YANG DIBANTAH OLEH KURATOR DAN KREDITUR ---DIKEMBALIKAN PD HAKIM YG MENJATUHKAN PUTUSAN PAILIT DENGAN MELALUI LEMBAGA RENVOOI PROCEDURE

6) RAPAT VERIFIKASI (PENCOCOKAN UTANG) Pada saat dan tempat yang telah ditetapkan, rapat verifikasi diselenggarakan dengan dipimpin oleh Hakim Pengawas. Rapat verifikasi utang adalah rapat untuk mencocokkan utang-utang si pailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit, guna memerinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditor, yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang yang diakui, piutang yang diragukan (sementara diakui), maupun piutang yang dibantah, yang akan menentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor. Dalam rapat verifikasi tersebut hadir kreditor baik yang menghadiri sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya dan juga kurator. Debitor wajib hadir dalam rapat-rapat kreditor, lebih-lebih dalam rapat verifikasi. Jika debitor adalah badan hukum maka yang menghadirinya adalah direksinya. Dalam kaitannya dengan rapat verifikasi tersebut, dalam prakteknya Hakim Pengawas meminta kepada kurator untuk menyelenggarakan mekanisme pra-verifikasi di suatu tempat di luar gedung Pengadilan Niaga tanpa dihadiri oleh Hakim Pengawas. Hal demikian sangat efektif untuk menunjang proses verifikasi karena pada saat pra-verifikasi yang dimotori oleh kurator, baik debitor maupun kreditor dapat saling mencocokkan supporting document masing-masing dan pada saat terdapat titik temu, maka angka-angka yang telah disepakati dalam rapat pra-verifikasi dalam kesempatan rapat verifikasi tinggal disahkan saja. Mengapa hal demikian terjadi? Karena Hakim Pengawas mempunyai keterbatasan ruang gerak terkait dengan tempat dan waktu, terlebih lagi sarana dan prasarana pengadilan juga terbatas. Ada kalanya dalam proses verifikasi tersebut baik debitor maupun kreditor tetap mempertahankan pendirian masing-masing atas jumlah utang-piutangnya atau bahkan bantahannya. Dalam keadaan demikian, Hakim Pengawas berupaya sedemikian rupa untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun bila ternyata tetap tidak berhasil maka persoalan tersebut oleh Hakim Pengawas diserahkan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diputus. Untuk itulah, Hakim pengawas menetapkan hari persidangannya dengan agenda yang dikenal istilah Renvooi Procedure atau prosedur renvooi. Tujuan dari prosedur renvooi ini adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dalam rapat verifikasi, yang pemeriksaannya dilakukan secara sederhana. Apakah arti pentingnya rapat verifikasi? Filosofi diselenggarakannya rapat verifikasi adalah bahwa harta pailit akan dibagi secara proporsional (pari passu pro rata parte) di antara kreditor konkuren. Oleh sebab itulah, maka perlu disediakan lembaga untuk melakukan pengujian yang disebut rapat verifikasi, dimaksudkan untuk meneliti dan mengkaji atas klaim-klaim piutang yang diajukan oleh para kreditor. Dalam rapat verifikasi tersebut, Hakim Pengawas akan membacakan daftar piutang yag dibuat oleh kurator, baik yang diakui, dibantah ataupun diragukan. Langkah demikian memang teramat penting artinya untuk menghindari hadirnya kreditor-kreditor fiktif yang sengaja ditampilkan oleh debitor yang beritikad tidak baik. Debitor berkepentingan untuk menampilkan kreditor fiktif, karena ia berkepentingan untuk membagi habis harta pailit sehingga kreditor lain hanya akan mendapatkan sedikit bagian proporsionalnya mengingat demikian banyak munculnya kreditor fiktif. Lebih dari hal tersebut, dimunculkannya banyak kreditor fiktif terkait dengan pengambilan suara dalam rangka perdamaian. Dalam hal rapat verifikasi piutang telah selesai, adalah kewajiban kurator untuk memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit dengan memberikan keterangan kepada kreditor tentang segala apa yang dipandang perlu. Lebih dari hal itu, berita acara rapat verifikasi harus ditempatkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga, sementara itu salinannya diletakkan di kantor kurator, dengan tujuan agar hal tersebut dapat dilihat dan dibaca secara cuma-cuma bagi siapa saja yang berkepentingan.

7) PERDAMAIAN (AKOORD) Tujuan : menguntungkan debitur (sisa utang dianggap lunas),sedangkan bagi kreditur : memperoleh pembayaran lebih besar) Sifat akur : mrpkan perjanjian timbal balik ant debitur dengan krediturnya mengikat juga kreditur yang tdk ikut menyetujui. Syarat putusan akur : diterima jumlah kreditur konkuren yang diakui/diakui sementara yg hadir, yg mewakili 2/3 dr jumlah utang yg tdk dibebani hak tanggungan, gadai, fidusia. Putusan akur perlu adanya homologasi akur dari Hakim Pengadilan Niaga agar berkekuatan hokum INSOLVENSISelanjutnya ada proses perdamaian (accoord). Sebagaimana diatur di dalam Pasal 144 sampai dengan pasal 177 UU Kepailitan, Debitor berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor. Rencana perdamaian dibicarakan dalam Rapat Kreditor untuk dapat diterima atau ditolak oleh Rapat Kreditor. Kemudian usul perdamaian yang diterima baik oleh Rapat Kreditor tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga untuk disahkan (homologatie). Pengadilan Niaga dapat menolak atau mengesahkan usul perdamaian tersebut. Jika Pengadilan Niaga menolak mengesahkan perdamaian, baik Kreditor yang menyetujui perdamaian maupun Debitor pailit dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga tersebut ke Mahkamah Agung (Pasal 160 ayat (1) UU Kepailitan). Jika Pengadilan Niaga mengabulkan pengesahan perdamaian, maka terhadap putusan tersebut dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh Kreditor yang menolak perdamaian atau yang semula menyetujui perdamaian namun kemudian mengetahui bahwa perdamaian dicapai karena penipuan (Pasal 160 ayat (2) UU Kepailitan). 8 HIR SBLUM RV: AKUR DPT DIAJUKAN KE KURATOR

8) INSOLVENSIProses pemberesan harta pailit (vereffening) diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 203 UU Kepailitan. Menurut Pasal 178 ayat (1), jika dalam Rapat Pencocokan Piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka demi hukum harta pailit dalam keadaan insolven. Lantas Hakim Pengawas mengadakan Rapat Kreditor untuk mengatur cara pemberesan harta pailit (Pasal 187 UU Kepailitan). Kurator wajib menyusun dan menyerahkan daftar pembagian harta pailit kepada Kreditor yang piutangnya sudah dicocokkan. Daftar Pembagian tersebut harus disetujui oleh Hakim Pengawas (Pasal 189 UU Kepailitan). Terhadap Daftar Pembagian tersebut, Kreditor dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Niaga (Pasal 193 UU Kepailitan). Terhadap Putusan Pengadilan Niaga atas perlawanan tersebut Kreditor/Kurator berhak mengajukan kasasi (Pasal 196 UU Kepailitan). Kepailitan baru berakhir setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan dibayarkan penuh piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat (Pasal 202 UU Kepailitan). Insolvensi terjadi krn : 1.Tidak ditawarkan akur. 2.Akur dipecahkanFase insolvensi :Fase penjualan barang/aset yg ada utk dibagi pd krediturLikuidasi (pemberesan berangusur-angsur bisa dilanjutkan perusahaan jika menguntungkanJika setelah verifikasi dilakukan ternyata debitor pailit tidak menawarkan perdamaian, atau debitor pailit telah menawarkan perdamaian akan tetapi ternyata ditolak oleh para kreditornya, atau tawaran perdamaian yang dikemukakan oleh debitor pailit disetujui oleh para kreditornya, namun ternyata Pengadilan Niaga tidak mengesahkannya (homologasi), maka saat itu telah terjadi insolvensi. Apakah yang dimaksudkan dengan insolvensi tersebut? Yang dimaksudkan dengan insolvensi dalam kepailitan ini adalah suatu tahap dimana akan terjadi jika ternyata tidak dapat diwujudkannya suatu perdamaian sampai dihomologasi, dan dalam tahapan ini akan dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit. Adapun konsekwensi yuridis atas insolvensi tersebut ialah terhadap harta pailit akan dilakukan pemberesan. Dalam hubungannya dengan hal ini, kurator akan mengadakan pemberesan dengan jalan menjual harta pailit di muka umum ataupun di bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin hakim pengawas, pada sisi yang lain hakim pengawas menyelenggarakan rapat kreditor dengan agenda menentukan cara pemberesan.

9) REHABILITASISetelah dilakukan pemberesan ternyata harta pailit mencukupi untuk membayar keseluruhan utang debitor pailit, maka langkah berikutnya yang ditempuh adalah rehabilitasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 215 UUK dan PKPU. Dalam fase ini, status debitor pailit dipulihkan, ia menjadi subyek hukum penuh atas harta kekayaannya. Untuk mengajukan permohonan rehabilitasi, syarat yang harus dipenuhi adalah si pailit telah membayar semua utangnya kepada para kreditor yang dibuktikan dengan surat tanda bukti pelunasan dari para kreditor bahwa utang debitor pailit telah dibayar lunas semuanya. Selain hal itu, syarat lain yang harus dipenuhi adalah permohonan rehabilitasi tersebut diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Setelah selang 2 (dua) dua bulan kemudian dari masa pengumuman tersebut, Pengadilan Niaga harus memutus permohonan rehabilitasi tersebut. Putusan menerima atau menolak permohonan rehabilitasi dari Pengadilan Niaga tersebut bersifat final, dalam arti kata tidak ada upaya hukum apapun atas putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan mengabulkan ataupun menolak permohonan rehabilitasi tersebut. Sebaliknya, jika ternyata harta pailit tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditor, maka: jika debitor pailit merupakan suatu badan hukum, maka demi hukum badan hukum tersebut menjadi bubar. Seiring dengan bubarnya badan hukum tersebut, maka utang-utang badan hukum yang belum terbayarkan menjadi utang di atas kertas saja. Berarti atas utang tersebut tidak dapat dimintakan pembayarannya, mengingat badan hukum yang mempunyai utang tersebut telah bubar; badan hukum (pailit) juga tidak dapat mengajukan permohonan pencabutan kepailitan, mengingat badan hukum tersebut telah bubar; jika debitor pailit tersebut adalah perseorangan, maka kepailitan akan dicabut oleh pengadilan. Setelah kepailitan dicabut, debitor pailit menjelma menjadi subyek hukum yang sempurna, tanpa status pailit. Mengenai sisa utang yang belum dibayar tetap mengikuti yang bersangkutan, yang konsekwensi hukumnya debitor dapat dimohonkan pailit lagi, mengingat menurut sistem hukum kepailitan di Indonesia ternyata tidak mengenal lembaga pengampunan utang terhadap debitor pailit.