10. kepailitan dan ppu

8/18/2019 10. Kepailitan Dan Ppu

1/31


2/31

1. PENGERTIAN KEPAILITAN

• Berasal dari kata dasar Pailit (“Failite” bahasa Perancis, atau

“Bankrupt” bahasa Inggris) yaitu “segala sesuatu yang

er!uungan "engan peristi#a kea"aan er!enti $e$ayar

utang "eitur yang tela! %atu! te$p& (ke$a'etan $elakukan

pe$ayaran utang)”

• JB Huizink : sita umum barang barang debitur untuk kepentingan

semua kreditur secara bersama sama.

• Per!adarminta : Pailit artinya bangkrut


3/31

• Black"s #a! $ictinary : “ the state r cnditin %

a persn &indi'idual, partnership,crpratin,municipality) !h is unable t pay its debt as theyare, r becme due” &suatu kea"aan keti"ak$a$puan untuk $e$ayar "ari se&rang

"eitur atas utang utang nya yang tela! %atu! te$p&

• )) n& *+ ta!un ,-- (pasal 1 angka 1 :

(ita umum atas semua harta kekayaan "eitur

pailit/ yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan leh

Kurat&r/

$iba!ah penga!asan 0aki$ penga#as/

(ebagaimana diatur dalam undang undang ini


4/31

. E2ARA0 3AN PERKE4BANGAN AT)RANKEPAILITAN 3I IN35NEIA

• (e*arah masuknya aturan aturan kepailitan diIndnesia se*alan dengan masuknya +'-H$ keIndnesia

• Peraturan peraturan kepailitan sebelumnya terdapatdalam Buku ke III H$, pasal /012134, tapikemudian di cabut dan di atur tersendiri dalam,

• 5aillissements 'erdering-56 &(taatblad 3147: 3/ J staatblad 3148:90)

56 yang merupakan peraturan peningalan HBsebagian besar materinya sudah tidak sesuai lagidengan kebutuhan dan perkembangan hukummasyarakat untuk penyelesaian hutang piutang,

maka lahirlah :


5/31

• Perpu n&$&r 1 ta!un 1667 tentang Perubahan atas epailitan yang kemudian ditetapkan men*adi )) n&$er ta!un 1667.

• )) n& *+ ta!un ,-- tentang Kepailitan "anPenun"aan Pe$ayaran )tang. ;anggal 3 eglegment Indnesia yang diperbaharui &>IB)

• >eglegment hukum ?cara untuk daerah luar *a!a danmadura->echtsreglement Buiten ge!esten &(tb 31/ :/)

• tentang @?

• tentang Peradilan mum

• tentang ekuasaan ehakiman


6/31

0. PENGERTIAN PENGERTIAN

• Kre"itur : rang yang mempunyai piutang karena

per*an*ian atau undang undang, yang dapat di tagihdimuka pengadilan

• 3eitur 8 rang yang mempunyai utang karenaper*an*ian atau undang undang yang pelunasan nyadapat di tagih dimuka pengadilan

• 3eitur pailit 8 debitur yang sudah dinyatakan pailitdengan keputusan pengadilan

• )tang :

e!a*iban kea*iban yang dinyatakan-dapat

dinyatakan dalam *umlah uang baik rupiah-matauang asing

#angsung maupun yang akan timbul dikemudianhari atau kntin*en


7/31

Aang timbul karena per*an*ian atau undangundang dan !a*ib dipenuhi debitur

Bila tidak dipenuhi akan memberikan hak kepadakreditur untuk mendapatkan pemenuhanya dariharta kekayaan debitur

• Kurat&r 8 adalah BHP atau perrangan yangdiangkat pengadilan untuk membereskan hartadebitur pailit

• Penga"ilan 8 adalah Penga"ilan Niaga dalam

lingkungan peradilan umum


8/31

9. AA AA KEPAILITAN (asas asas yang

$en"asari )) n&$er *+:,--

a Asas kesei$angan 8 yaitu kententuan

untuk dapat mencegah ter*adinya penyalah gunaan

pranata dan lembaga kepailitan leh debitur yang tidak

*u*ur,

dilain pihak leh kreditur yang tidak beritikad baik

Asas kelangsungan usa!a 8 yaitu ketentuan yangmemungkinkan perusahaan debitur yang prspektip tetap

dapat dilangsungkan


9/31

' Asas kea"ilan 8 yaitu ketentuan

kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagipihak pihak yang berkepentingan

?sas ini mencegah ter*adinya kese!enang!enangan pihak penagih terhadap debitur yangmengusahakan pembayaran atas tagihan

masing masing dengan tidak memperdulikankreditur kreditur yang lain

" Asas integrasi 8 yaitu ketentuan yangmenyatakan sistem hukum %rmil dan hukummateril merupakan satu kesatuan yang utuhdari sistem hukum perdata dan hukum acaranasinal


10/31

;. T)2)AN KEPAILITAN

• untuk mengatur kepentingan bersama parakreditur dalam sita umum, penyelesaian utangpiutang dan menghindari kecurangankecurangan debitur ataupun kreditur

epailitan merupakan pen*abaran- per!u*udandari pasal 3393 dan 339 HPer

• Pasal 3393 : semua harta kekayaan debiturmen*adi *aminan pembayaran utang utangnya

Prinsip Paritas


11/31

• Pasal 339: pada dasar nya pembagian

kekayaan debitur harus dilakukan secara paripassu pr&rata parte/ kecuali ada hak yangdidahulukan

Prinsip pari passu pr&rata parte : hartakekayaan tersebut merupakan *aminanbersama untuk para kreditur dan !asilnya!arus "iagikan se'ara pr&p&rsi&nal

"iantara kre"itur ke'uali a"a !ak untuk"i"a!ulukan


12/31

+. 4AI P?(( $?= P>< >?;?

reditur knkuren mempunyai kedudukan yang samaatas

Kre"itur Pre=eren

reditur yang karena , mendapatkan pelunasanterlebih dahulu

@empunyai hak istime!a yaitu hak yg leh diberikan kpd serang berpiutang sehingga tingkatnyalbh tinggi drpda rang berpiutang lainnya

#ihat kembali pasal 3391 dan 3301 B+


13/31

Kre"itur eparatis

reditur pemegang !ak %a$inan keen"aan

Hak yang dipunyai kreditur ini adalah hak ke!enangansendiri men*ual - mengeksekusi b*ek agunan, tanpaputusan pengadilan &parate eksekusi)

%a$inan keen"aan Hiptek &pasal 338 s.d pasal 39 B+)

Cadai &pasal 3374 s.d pasal 3384 B+)

Hak tanggungan & =.0-3318)

5idusia & =.0-3111)


14/31

7. >ARAT )TA4A )NT)K 3APAT 3IN>ATAKANPAILIT: PER>ARATAN KEPAILITAN

• (erang debitur mempunyai palaing sedikit rang kreditur,

• ;idak mampu membayar lunas salah satuhutangnya yang sudah *atuh temp dan dapatditagih

yarat 8 'ukup satu utang yang tela! %atu!

te$p& "an "apat "itagi!

tang harus lahir dari perikatan yang sempurna @isal D utang yang lahir dari per*udian tidak

dapat menga*ukan permhnan pailit


15/31


16/31


17/31

3eitur en"iri

(erang debitur dapat menga*ukan

permhnan pernyataan pailit atas dirinyasendiri

Jika debitur masih terikat dalampernikahan yang sah, permhnan hanyadpt dia*ukan atas persetu*uan suami atauistri

e&rang Kre"itur atau lei!reditur yang dapat menga*ukan permhnan

pailit terhadap debiturnya adalah krediturknkuren, kreditur pre%eren, kreditur separatis


18/31

Ke%aksaan

e*aksaan dapat menga*ukan permhnanpailit demi kepentingan umum

Pengertian kepentingan umum adalahkepentingan bangsa dan negara dan ataukepentingan masyarakat, misalnya :$ebitur melarikan diri

$ebitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan

$ebitur mempunyai utang kpd B@= atau badan usahalain yg menghimpun dana dari masyarakat

$ebitur mempunyai utang yang berasal dari

penhimpunan dana dari masyarakat luas$ebitur tidak beritikad baik atau tidak kperati% dalam

menyelesaikan masalah utang piutang yang telah *atuh!aktu

$alam hal lainnya yg menurut mrpkan kepentingan

umum


19/31


20/31

1-.PI0AK PI0AK >ANG 3APAT 3I4505NKANPAILIT

•

@anusia pribadi• Badan usaha &5irma, F6)

• Badan Hukum &P;, Aayasan,perasi dll)

• Harta !arisan

Harta kekayaan rang yang telah meninggalharus dinyatakan dalam keadaan pailit bila adadua-lebih kreditur menga*ukan permhnanuntuk itu dan dapat membuktikan bah!a utang

rang yang meninggal semasa hidupnya tidakdibayar lunas atau pada saat meninggal hartapeningalanya tidak cukup untuk membayarutang


21/31

11. PER4505NAN PAILIT

• Harus dia*ukan kepada ketua Pengadilan =iaga

yang merupakan pengadilan khusus dibidangpeniagaan

• Permhnan pernyataan pailit leh perseranganharus dia*ukan ad'dkat &pasal /)

•(elama putusan atas permhnan belumditetapkan, kreditur atau ke*aksaan dapatmenga*ukan permhnan untuk :

a. @eletakan sita *aminan terhadap sebagian-

seluruh harta kekayaan debitur, ataub. @enun*uk uratr (ementara untuk menga!asi

pengellaan usaha debitur


22/31


23/31

1*. PENG)R)AN 0ARTA PAILIT (pasal ;9

•

Pengurusan - pemberresan harta pailit dilakukanleh kuratr

• uratr !a*ib mencckan perhitungan piutangyang dibuat kreditur dengan catatan yang

dibuat debitur• Pengurusan dan pemberesan harta pailit dia!asi

leh Hakim Penga!as


24/31

1. PEN)N3AAN KE@A2IBAN PE4BA>ARAN)TANG:PKP)

3. PP dia*ukan leh debitur atau leh kreditur

. $ebitur yang tidak dapat atau menperkirakantidak akan dapat, melan*utkan membayar utangutangnya yang sudah *atuh temp dan dapatditagih, dapat memhn PP &surceance 'an

betaling), dengan maksud untuk menga*ukanrencana perdamaian yang meliputi ta!aranpembayaran sebagian atau seluruh utang kepadakreditur

9. Permhnan PP dia*ukan kepada Pengadilan=iaga

0. Jadi PP dia*ukan bilamana debitur dalamkeadaan masih mampu membayar utang utangnyatapi memerlukan !aktu untuk membayarnya


25/31

7. ;u*uan PP: agar "apat $e$ayar dan$eng!in"ari pailit &selama dalam *angka!aktu PP debitur tidak dapat dimhnkanpailit atau dipaksa melunasi hutang hutangnya)

8. $ebitur yang memhn penundaanpembayaran dapat menga*ukan ren'anaper"a$aian (akur melalui pengadilan

/. $idalam masa PP debitur tidak hilang hak nyauntuk menguasai dan mengurusi hartakekayaanya &beda dengan pailit)


26/31


27/31

b. #ingkup peradilan ;= & n 1-444)memba!ahi peradilan Pa*ak

c. #ingkup peradilan ?gama & n /-311)

d. #ingkup peradilan @iliter & n 93-311/)

9. Penga"ilan Niaga (pasal *--

a. (uatu penga"ilan k!usus yang beradadilingkungan peradilan umum yang dibentuk danbertugas untuk :

• @emeriksa dan memutus permhnanpernyataan pailit

• @emeriksa dan memutus permhnan PP

• @emeriksa perkara perkara lain di bidangperniagaan yang penetapannya ditetapkandengan


28/31

Jadi berdasarkan peraturan per , P= ber!enang

menanganin perkara perkara :

• epailitan dan PP serta hal hal yang berkaitan

denganya, termasuk kasus kasus acti pauliana?cti pauliana : hak yang diberikan kepada serangkreditur untuk menga*ukan pembatalan atas segalaperbuatan debitur yang tidak di!a*ibkan, yangmerugikan kreditur &tu*uanya melindungi hakkreditur dan membatasi perbuatan hukum debiturpailit)

• Hak ekayaan Intelektual :

$esain Industri & n 93-444)

$esain ;ataletak (irkuit ;erpadu & n 9-444)

Hak Paten & n 30-443)

Hak @erek & n 37-443)

Hak Fipta & n 31-44)


29/31

• #embaga Pen*amin (impanan -#P( & n0-440)

0. Pe$entukan penga"ilan Niaga

• Pembentukan P= dilakukan secara bertahapdengan EP>E( dengan memperhatikankebutuhan dan kesiapan sumberdaya yangdiperlukan

• P= merupakan chamber dari peradilan umum, *adi tidak ada *abatan etua P=, ketuaPengadilan =egeri merangkap etua P=

• P= dibentuk pertama kali di Pengadilan =egeri Jakarta Pusat

• (aat ini di Indnesia ada 7 P= yaitu $I Jakarta,@edan, (emarang, (urabaya, dan @akasar


30/31

9. K&$petensi PN

• mpetensi >elati% : merupakan

ke!enangan-kekuasaan mengadili antar P=. P=hanya ber!enang memeriksa dan memutus perkaradidaerah hukum nya masing masing &pasal 9 : )

• mpetensi ?bslut : merupakan ke!enanganmemeriksa dan mengadili antar Ba"an Pera"ilan.

P= merupakan pengadilan khusus yang diberi!e!enang untuk memeriksa dan memutuspermhnan pernyataan pailit, PP, dan perkaralain dibidang perniagaan yang penetapanyadilakukan dengan &pasal 944:3)

• Hukum ?cara yang berlaku dan diterapkan di P=adalah Hukum ?cara Perdata &HI> dan >bg) kecualiditentukan lain, pada dasarnya tetap berpedmanpada n 9/-440


31/31

• Hukum ?cara di P= dalam perkara kepailitan danPP mempunyai si%at si%at khusus :

a. ?cara perdata dimuka P= berlaku dengantulisan atau surat

b. e!a*iban dengan bantuan ahli

c. @del liberal indi'idualistisd. Pembuktian sederhana

e. +aktu pemeriksaan yang terbatas

%. Putusan bersi%at serta merta &6B)

g. lausulah ?rbitraseh. ;idak ada upaya banding

10. kepailitan dan ppu

Documents