RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2017
ii
DAFTAR ISI
Hal
HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Capaian Renstra BAPPEDA
6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA 15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA 20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 35
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 35
3.2. Tujuan dan Sasaran 37
3.3. Program dan Kegiatan 40
BAB IV PENUTUP 54
4.1 Catatan Penting 54
4.2 Kaidah Pelaksanaan 54
4.3 Rencana Tindak Lanjut 54
iii
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA
Tahun 2017
8
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten
Gunungkidul
18
Tabel 2.3.
Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Gunungkidul
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018
dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul
28
34
Tabel 3.1. Prioritas dan Sasaran Utama BAPPEDA 38
Tabel 3.2. Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi BAPPEDA 38
Tabel 3.3. Rumusan Tujuan dan Sasaran PD 39
Tabel 3.4.
Tabel 3.5.
Indikator Kinerja Utama PD
Sasaran dan Program/Kegiatan
39
41
Tabel 3.6. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 5 (Lima)
Prioritas Pembangunan Tahun 2018
44
Tabel 3.7. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan
Fungsi BAPPEDA
45
Tabel 3.8. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA TA
2018 dan Perkiraan Maju TA 2019
46
iv
DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 2.1. Bagan Organisasi BAPPEDA menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016
25
1
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 160/KPTS/2017 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan
amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Rencana
kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun
yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan terbitnya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016, penyebutan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) diubah menjadi Perangkat Daerah (PD), sehingga
Rencana Kerja SKPD selanjutnya akan disebut sebagai Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD).
Renja PD merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen Rencana
Strategis (Renstra) PD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan
pembangunan daerah, merupakan perangkat penting dalam menjelaskan
serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam
jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan dalam Renstra PD.Rencana kerja merupakan instrumen penting
bagi PD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan
pendekatan dalam memecahkan masalah. Rencana kerja PD secara sistematis
menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana
mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian
kinerjadalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja,
masing-masing PD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan
alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan
2
pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus
dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada rancangan
awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra PD, hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang
dihadapi, serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008,
penyempurnaan rancangan awal Renja PD dilakukan setelah mendapatkan
masukan dari masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan
musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan. Langkah yang dilakukan
dalam penyempurnaan rancangan Renja PD adalah menyajikan hasil
penggabungan daftar kegiatan prioritas dari semua kecamatan, berdasarkan
pada program dan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawab PD yang
bersangkutan.
Selanjutnya, dokumen rancangan Renja PD yang telah didiskusikan,
perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan masukan dari hasil
kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum PD. Forum PD
kabupaten/kota membahas rancangan Renja PD melalui penyelarasan
program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD berdasarkan
usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman
indikator dan target kinerja program dan kegiatan, penyelarasan program dan
kegiatan antar PD kabupaten/kota dalam rangka sinergi pelaksanaan dan
optimalisasi pencapaian sasaran, dan penyesuaian pendanaan program, dan
kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD
sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja PD, yang difasilitasi
oleh PD terkait.
Rancangan Renja PD hasil Forum PD kabupaten/kota menjadi bahan
pemutakhiran rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
kabupaten/kota, yang untuk selanjutnya dibahas dalam musrenbang RKPD
kabupaten/kota.Penetapan rancangan akhir RKPD dilakukan dengan
pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD
untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan
kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.
Tahun 2018 merupakan tahun kedua periode pembangunan jangka
menengah daerah tahun 2016-2021, sehingga penyusunan Renja PD Tahun
2018 harus berpedoman pada visi dan misi kepala daerah. Dalam proses
penyusunannya,selain berpedoman pada visi dan misi kepala daerah dan
mendasarkan pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018, Rencana
3
Kerja Bappeda Tahun 2018 juga disusun berdasarkan Rencana Strategis
Bappeda Tahun 2016-2021 yang merupakan tahun kedua periode Renstra.
Meskipun pada tahun ini akan dilakukan review terhadap Renstra Bappeda
Tahun 2016-2021 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Gunungkidul namun dokumen jangka menengah ini tetap
dapat dijadikan acuan untuk penyusunan Renja Bappeda Tahun 2018 sesuai
dengan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Peraturan Daerah tersebut.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Bappeda
mempunyai fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan serta
penelitian dan pengembangan. Dengan berpedoman pada visi dan misi kepala
daerah, Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018 mendukung misi 1 RPJMD
Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
(Good Governance) dan mendukung prioritas daerah tahun 2018 yaitu
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Dari prioritas daerah tersebut,
program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Bappeda mendukung dua sasaran
daerah, yaitu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat dan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2018 dimaksudkan sebagai penjabaran
prioritas pembangunan daerah tahun 2018. Renja BAPPEDA Tahun 2018 juga
merupakan kompilasi program kegiatan prioritas hasil Musrenbang RKPD
Tahun 2017 yang terangkum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.
Tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2018 adalah untuk
memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang direncanakan
untuk dilaksanakan pada tahun 2018 sebagai referensi dan pedoman dalam
menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun 2018 dan proses awal
penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2018 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Capaian Renstra
BAPPEDA
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
4.1. Catatan Penting
3.2. Kaidah Pelaksanaan
3.3. Rencana Tindak Lanjut
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Capaian Renstra BAPPEDA
Tahun 2017 merupakan tahun pertama periode pembangunan jangka
menengah daerah tahun 2016-2021. Oleh karena itu evaluasi yang dilakukan
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun
2017 dapat dikaitkan dengan dokumen perencanaan jangka menengah atau
dengan Renstra masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan.
Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 telah disusun dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016. Menurut Renstra
Bappeda Tahun 2016-2021, pada tahun 2017 terdapat 13 program yang
dijabarkan kedalam 27 kegiatan dengan pagu pendanaan indikatif sebesar
Rp4.500.000.000,00. Namun karena adanya Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul maka pada tahun ini
akan dilakukan secara simultan reviu terhadap dokumen RPJMD maupun
Renstra.
Dalam Renstra Bappeda yang telah ditetapkan, Bappeda masih
mempunyai fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik
serta penelitian dan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016, Bappeda hanya mempunyai fungsi penunjang bidang
perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan. Sehingga
pada program dan kegiatan pada tahun 2017 yang dicantumkan pada
dokumen Renstra Bappeda tahun 2016-2021 masih terdapat urusan statistik.
Dengan menghilangkan urusan di bidang statistik, pada tahun 2017,
Bappeda mengampu 12 program. Berdasarkan APBD Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016 dan Keputusan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/DPA/2017 tentang
Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD)
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017, Bappeda mendapatkan
alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp3.239.667.924,49 dan belanja
langsung sebesar Rp4.123.634.900,00 untuk melaksanakan 12 program
dengan 29 kegiatan. Apabila dibandingkan antara program dan kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun 2016 dengan program dan kegiatan pada tahun
2017, masih ada beberapa program/kegiatan yang memiliki nomenklatur yang
sama, namun dengan kode rekening yang berbeda. Namun pada umumnya
7
sebagian besar program/kegiatan mengalami perubahan nomenklatur
maupun kode rekening. Meskipun pada tahun 2016 telah dimulai upaya
untuk menyederhanakan jenis kegiatan dan program, namun pada tahun
2017 juga dilakukan penyederhanaan kembali sehingga diharapkan lebih
fokus dan masing-masing memiliki indikator capaian yang jelas. Data
selengkapnya mengenai perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan
dalam Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam Tabel 2.1.
8
TINGKAT
REALISASI
(%)
PERKIRAAN
TINGKAT
CAPAIAN
(%)
7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11
4 02 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
4 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi
4 02 01 01 01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
Jumlah surat/dokumen yang dikirim 30 buah 6 buah 5 buah 83.33 6 buah 6 buah 20.00
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet 2 line
telepon
2 line
telepon
2 line
telepon
100 2 line
telepon
2 line
telepon
100
3 rek listrik 3 rek listrik 3 rek
listrik
100 3 rek listrik 3 rek listrik 100
1 rek air 1 rek air 1 rek air 100 1 rek air 1 rek air 100
1 line
internet
1 line
internet
1 line
internet
100 1 line
internet
1 line
internet
100
Pembayaran jasa kebersihan kantor 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi 17 notebook 18 komp 18 komp 100 8 notebook 8 notebook 47.06
17 komp 4 notebook 4 notebook 100 20 komp 20 komp 117.65
4 mesin ketik 10 mesin ketik 10 mesin ketik 100 4 mesin ketik 4 mesin ketik 100
10 printer 6 printer 6 printer 100 10 printer 10 printer 100
6 UPS 5 UPS 5 UPS 83.33
Jumlah alat tulis kantor 16 jenis 17 jenis 17 jenis 100 21 jenis 21 jenis 131.25
Jumlah barang cetakan dan fotocopy 8 jenis 8 jenis 8 jenis 100 8 jenis 8 jenis 100
1 ls 1 ls 1 ls 100 1 ls 1 ls 100
Jumlah komponen listrik tersedia 11 jenis 6 jenis 6 jenis 100 11 jenis 11 jenis 100
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor
tersedia
12 jenis 14 jenis 14 jenis 100 10 jenis 10 jenis 83.33
Jenis data yang terkelola dan terpelihara 1 jenis 2 jenis 2 jenis 100 1 jenis 1 jenis 100
Jumlah bahan bacaan/referensi dan surat kabar 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 3 jenis 100
Jumlah tenaga administrasi/ teknik perkantoran 4 orang 3 orang 3 orang 100 4 orang 4 orang 100
Jumlah taplak meja rapat 1 ls 1 ls
REALISASI
9
Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2017
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET DAN REALISASI KINERJA
PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN
BAPPEDA TAHUN 2016 (TAHUN LALU/n -
2)
TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN
RENJA
BAPPEDA
TAHUN
BERJALAN
(n-1 2017)
PERKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
RENSTRA BAPPEDA s.d
TAHUN 2017 (TAHUN
BERJALAN/n-1)CATAT
AN
TARGET
4
Target Capaian
Kinerja Renstra
PD Tahun
2021 (akhir
periode
Renstra PD)PERKIRAAN
REALISASI
CAPAIAN
1 2 3 5 6 8
9
7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat
dan tamu
1500 OS 1320 OS 1305 OS 98.86 1500 OS 1500 OS 100
Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam dan
luar daerah
60 kali 52 kali 52 kali 100 60 kali 60 kali 100
4 02 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
4 02 01 02 01 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli 6 jenis 1 CCTV 1 CCTV 100 1 jenis 1 jenis 16.67
2 level
panggu
ng rapat
2 level
panggu
ng
rapat
100
Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli 3 jenis 1 set meja
pelayan
an
1 set
meja
pelaya
nan
100 3 jenis 3 jenis 100
Jumlah/luasan dan jenis bangunan gedung yang
dibangun
1 ls kanopi 1 ls plafon 1 ls
plafon
100 1 ls kanopi 1 ls kanopi 100
1 ls plafon
dan
keramik
4 paket
asesoris
ruangan
4 paket
asesori
s
ruanga
100 1 ls plafon
dan
keramik
1 ls plafon
dan
keramik
100
4 paket
asesoris
ruangan
4 paket
asesoris
ruangan
Jumlah/luasan dan jenis bangunan gedung yang
dipelihara
300 m2
pengeca
tan
tembok
300 m2
pengec
atan
tembok
300 m2
pengec
atan
tembok
100 300 m2
pengeca
tan
tembok
300 m2
pengecat
an
tembok
100
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara 5 mobil 4 mobil 4 mobil 100 5 mobil 5 mobil 100
27 motor 27 motor 27 motor 100 27 motor 27 motor 100
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang
dipelihara
21 AC 21 AC 21 AC 100 21 AC 21 AC 100
4 02 01 03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
4 02 01 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
Aplikasi DIOS Modul Administrasi Umum 1 paket 1 paket 1 paket 100
Jumlah ASN yang tertangani 50 orang 50 orang 100
Pengembangan Kapasitas Aparatur Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat 20 orang 4 orang 4 orang 100 4 orang 4 orang 20.00
Jumlah ASN yang mengikuti kursus Bahasa Inggris 30 orang 30 orang
8 91 2 3 4 5 6
10
7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11
4 02 01 04 Program peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
4 02 01 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dokumen laporan keuangan semesteran 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 20.00
Dokumen laporan keuangan akhir tahun 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 20.00
Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ 60 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 12 dokumen 12 dokumen 20.00
4 02 01 05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
4 02 01 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Dokumen LKjIP Tahun 2016 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00
Dokumen LKjIP Tahun 2015 1 dokumen 1 dokumen 100
Dokumen Rencana Kerja BAPPEDA, RKA, dan DPA
Tahun 2018
15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 20.00
Dokumen Rencana Kerja BAPPEDA, RKA, dan DPA
Tahun 2017
3 dokumen 3 dokumen 100
Dokumen Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA,
RKPA DPPA Tahun 2017
15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 20.00
Dokumen Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA,
RKPA DPPA Tahun 2016 dan Renja Tahun 2017
OPD baru
4 dokumen 4 dokumen 100
Draft dokumen Evaluasi Renstra BAPPEDA Tahun
2016-2021
2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 50.00
Renstra BAPPEDA Tahun 2016-2021 1 dokumen 1 dokumen 100
4 02 01 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah Jumlah dokumen monev dan pengendalian internal
perangkat daerah
60 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 12 dokumen 12 dokumen 20.00
Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 20.00
4 02 01 05 03 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat
Daerah
Dokumen Profil Perangkat Daerah Tahun 2017 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00
Dokumen Profil Perangkat Daerah Tahun 2016 1 dokumen 1 dokumen 100
4 02 01 06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4 02 01 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dokumen Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dokumen 2 dokumen 20.00
4 02 01 15 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana
4 02 01 15 01 Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan
Pekerjaan Umum
Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan
lingkungan hidup
60 kesepak
atan
30 kesepak
atan
30 kesepa
katan
100 10 kesepak
atan
10 kesepakat
an
16.67
Dokumen Review RISPAM 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100
Dokumen Sistem Informasi Jalan Kabupaten 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100
4 02 01 15 02 Perencanaan Pembangunan Perhubungan,
Perumahan, dan Kawasan Pemukiman
Jumlah kesepakatan perencanaan perumahan dan
pemukiman
30 kesepak
atan
6 kesepak
atan
6 kesepa
katan
100 6 kesepak
atan
6 kesepakat
an
20.00
Dokumen Studi Kelayakan Jalur Alternatif Yogyakarta-
Wonosari
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100
1 2 3 4 5 6 8 9
11
7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11
4 02 01 15 03 Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dan
Pertanahan
Jumlah kesepakatan perencanaan tata ruang dan
pertanahan
30 kesepak
atan
6 kesepak
atan
6 kesepa
katan
100 6 kesepak
atan
6 kesepakat
an
20.00
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Penataan Ruang
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100
Frekuensi sosialisasi peraturan perundang-undangan
tentang rencana tata ruang
2 kali 2 kali 100
Draft dan Naskah Akademik Review RTRW Kab.
Gunungkidul Tahun 2010-2030
1 dokumen 1 dokumen 100
Masterplan Pengembangan Kawasan Perkotaan
Wonosari
1 dokumen 1 dokumen 100
4 02 01 16 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya
4 02 01 16 01 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah kesepakatan perencanaan bidang
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
20 kesepak
atan
4 kesepak
atan
4 kesepa
katan
100 4 kesepak
atan
4 kesepakat
an
20.00
Jumlah kesepakatan perencanaan penanggulangan
kemiskinan
30 kesepak
atan
4 kesepak
atan
4 kesepakat
an
13.33
Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (SPKD) 2016-2021
1 dokumen 1 dokumen 100
Konsinyering penyusunan SPKD 2016-2021 1 kali 1 kali 100
4 02 01 16 02 Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan
Kebudayaan
Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan
bidang pendidikan dan kebudayaan
30 kesepak
atan
21 kesepak
atan
21 kesepa
katan
100 6 kesepak
atan
6 kesepakat
an
20.00
Masterplan Pembangunan Kepemudaan dan
Keolahragaan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100
4 02 01 16 03 Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial, dan
Ketenagakerjaan
Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan
bidang kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan
20 kesepak
atan
4 kesepak
atan
4 kesepa
katan
100 4 kesepak
atan
4 kesepakat
an
20.00
Dokumen District Health Account (DHA) Kab.
Gunungkidul
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 20.00
Masterplan RSUD Type D (Patuk dan Ponjong) 3 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 66.67
4 02 01 17 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4 02 01 17 01 Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan,
dan Kelautan
Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan
pertanian dan kelautan
20 kesepak
atan
3 kesepak
atan
3 kesepa
katan
100 4 kesepak
atan
4 kesepakat
an
20.00
Dokumen Masterplan Pengembangan Perkebunan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00
Dokumen Masterplan Pengembangan Peternakan 1 dokumen 1 dokumen 100
4 02 01 17 02 Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan,
dan Koperasi
Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan
industri, perdagangan, dan koperasi
30 kesepak
atan
6 kesepak
atan
6 kesepa
katan
100 6 kesepak
atan
6 kesepakat
an
20.00
Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan
Peruntukan Industri Candirejo, Semin
1 dokumen 1 dokumen
4 02 01 17 03 Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan
Penanaman Modal
Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan
pariwisata dan penanaman modal
30 kesepak
atan
6 kesepak
atan
6 kesepakat
an
20.00
8 91 2 3 4 5 6
12
7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11
Dokumen Masterplan pengembangan potensi
ekonomi Kecamatan (Playen dan Ponjong)
11 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 18.18
Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Teropong 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah kesepakatan perencanaan pengembangan
potensi ekonomi
6 kesepak
atan
6 kesepa
katan
100
Dokumen Masterplan Pengembangan Potensi
ekonomi Kecamatan (Tanjungsari dan Saptosari)
2 dokumen 2 dokumen 100
Masterplan Pembangunan Ekonomi Kab. 1 dokumen 1 dokumen 100
4 02 01 18 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4 02 01 18 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dokumen Review RPJPD Tahun 2005-2025 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100
Dokumen Review RPJMD Tahun 2016-2021 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 50.00
Musrenbang RKPD Kabupaten, RPJPD, RPJMD 7 kali 3 kali 3 kali 42.86
Dokumen RKPD Tahun 2018 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00
Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00
Bimtek Penyusunan Renja PD 5 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 1 kali 20.00
Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 1 dokumen 1 dokumen 100
Dokumen RKPD Tahun 2017 1 dokumen 1 dokumen 100
Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 1 dokumen 1 dokumen 100
4 02 01 18 02 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan
daerah
30 kesepak
atan
6 kesepak
atan
6 kesepa
katan
100 6 kesepak
atan
6 kesepakat
an
20.00
Konsinyering penyusunan perencanaan program
kegiatan keistimewaan Tahun 2019
1 kali 1 kali
4 02 01 18 03 Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Kewilayahan
Dokumen Usulan DAK 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00
Dokumen Usulan Dana Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00
Dokumen Fasilitasi Perencanaan Desa 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00
Dokumen Usulan PIWK 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 20.00
Dokumen Usulan Danais 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 20.00
4 02 01 18 04 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil
Pembangunan Daerah
Buku Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00
Buku Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2015
1 dokumen 1 dokumen 100
Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00
Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
1 dokumen 1 dokumen 100
Video Profil Kabupaten Gunungkidul 1 paket 1 paket
Booklet Informasi Pembangunan 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 20.00
Publikasi data statistik bekerjasama dengan BPS 11 judul 11 judul 100
1 2 3 4 5 6 8 9
13
7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11
4 02 01 18 05 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah Jumlah kesepakatan koordinasi pendataan potensi
dan permasalahan daerah
30 kesepak
atan
6 kesepak
atan
6 kesepa
katan
100 6 kesepak
atan
6 kesepakat
an
20.00
Data kemiskinan Kab. Gunungkidul 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00
4 02 01 19 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
4 02 01 19 01 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah
Dokumen evaluasi hasil RKPD dan RKPD
Perubahan
10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dokumen 2 dokumen 20.00
Dokumen evaluasi hasil target RPJMD 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 20.00
Jumlah kesepakatan dalam rangka pengendalian
pelaksanaan RKPD
20 kesepak
atan
8 kesepak
atan
8 kesepa
katan
100 4 kesepak
atan
4 kesepakat
an
20.00
Kastemisasi/penyempurnaan aplikasi e-Monev
rencana pembangunan daerah
2 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 50.00
Bimtek entry e-Monev 1 kali 1 kali 100 1 kali 1 kali
4 02 01 19 02 Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah Dokumen pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) 20 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 4 dokumen 4 dokumen 20.00
Dokumen pelaporan Dana Tugas Pembantuan 25 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100 5 dokumen 5 dokumen 20.00
Dokumen pelaporan bantuan Keuangan Pemda DIY 20 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 4 dokumen 4 dokumen 20.00
Dokumen pelaporan Dana Keistimewaan DIY 20 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 4 dokumen 4 dokumen 20.00
Dokumen pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
20 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 20.00
4 02 01 15 Program Penelitian dan Pengembangan
4 02 01 15 01 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Jumlah kesepakatan kerja sama penelitian 20 kesepak
atan
4 kesepak
atan
4 kesepa
katan
100 4 kesepak
atan
4 kesepakat
an
20.00
Hasil inovasi masyarakat pemenang anugerah IPTEK
(Krenovamaskat)
2 kategori 2 kategori 2 kategori 100 2 kategori 2 kategori 100
Rakor kelitbangan 5 kali 1 kali 1 kali 20.00
Desiminasi hasil penelitian 5 kali 1 kali 1 kali 20.00
Fasilitasi Dewan Riset Daerah 4 kali 4 kali
Dokumen Raperbup Jakstrabangda IPTEK 1 dokumen 1 dokumen 100
4 02 01 15 02 Penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDa) Jumlah kesepakatan koordinasi SIDa 10 kesepak
atan
2 kesepak
atan
2 kesepa
katan
100 2 kesepak
atan
2 kesepakat
an
20.00
Lokakarya pengembangan SIDa 5 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 1 kali 20.00
Dokumen Masterplan Kecamatan Iptek 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100
Dokumen Strategi dan Prioritas Penguatan SIDa 1 dokumen 1 dokumen 100
8 91 2 3 4 5 6
14
Dari Tabel 2.1. dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, rata-rata capaian
realisasi kinerja program dan kegiatan adalah sebesar 97,74%.Target kinerja
program/kegiatan tahun 2016 tidak dapat mencapai 100% karena adanya dua
output kegiatan yang tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Dua
output kegiatan itu terdapat pada kegiatan:
1. penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor, yang pada tahun
2016 terdapat pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat. Output dari
kegiatan ini adalah jumlah surat/dokumen yang dikirim dengan target 6
buah surat, sedangkan realisasinya hanya 5 buah surat sehingga tingkat
realisasi capaiannya sebesar 83,33%, dan
2. penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi, yang pada tahun 2016
terdapat pada kegiatan penyediaan makanan dan minuman. Output dari
kegiatan ini adalah jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat
dan tamu dengan target capaian sebesar 1500 OS, sedangkan realisasinya
sebesar 1305 OS sehingga tingkat realisasinya capaiannya sebesar
98,86%.
Namun demikian, tidak teralisasinya output kegiatan ini sebesar 100%
tidak mempengaruhi kinerja capaian outcome dari seluruh program yang
dilaksanakan. Karena output kegiatan ini sifatnya hanya untuk memfasilitasi
dan memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang
diperkirakan selama satu tahun anggaran dan dengan realisasi yang lebih
rendah dari yang ditargetkan ternyata sudah dapat memenuhi kebutuhan
pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun.
Pada tahun 2017 yang sedang berjalan ini, belum dapat dievaluasi
realisasi capaian program dan kegiatan, sehingga berdasarkan prognosa
positif, tingkat realisasi capaian program dan kegiatan pada akhir tahun 2017
mencapai 100%. Apabila dilihat dari pencapaian target program dan kegiatan
dalam Renstra Bappeda sampai dengan tahun 2017 yang merupakan tahun
pertama periode Renstra, tingkat capaian dari masing-masing output kegiatan
yang bervariatif. Karena ada beberapa output kegiatan yang selesai pada
tahun 2017 ini sehingga tingkat capaiannya 100%, ada pula yang ditargetkan
setiap tahun sehingga target pada akhir periode Renstra merupakan
akumulasi dari lima tahun periode Renstra dengan tingkat capaian rata-rata
sebesar 20%. Sedangkan output kegiatan yang capaiannya melebihi 100%
dimungkinkan karena target yang terdapat pada Renstra terlalu rendah.
Untuk itu dari hasil evaluasi ini kedepan target-target yang masih terlalu
rendah atau kurang tepat dapat dijadikan sebagai bahan untuk reviu Renstra
Bappeda Tahun 2016-2021 yang dilakukan secara simultan pada tahun ini.
15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka pelayanan yang
dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dengan
beberapa target kinerja, masing-masing dengan indikator yang telah
ditetapkan. Di dalam penterjemahan Visi dan Misi Bupati, kinerja pelayanan
di Bappeda terutama untuk mendukung Misi 1 yaitu Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan mendukung sasaran
daerah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah meningkat.
Terdapat 8 (delapan) tolok ukur kinerja pelayanan, baik yang ditetapkan
sebagai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Indikator Kinerja
Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci. Adapun yang menjadi
Indikator Kinerja Utama Bappeda adalah:
1. Kesesuaian program pembangunan daerah, merupakan Indikator Kinerja
Utama, dengan indikator kinerja sasaran Indeks kesesuaian program dan
indikator kinerja program:
a. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) terhadap Program dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. Persentase kesesuaian capaian dengan target kinerja dalam
perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah;
c. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang Fisik dan
Prasarana terhadap RKPD dan APBD, serta program dalam Renstra
PD terhadap RPJMD;
d. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang
Pemerintahan, Sosial, dan Budaya terhadap RKPD dan APBD, serta
program dalam Renstra PD terhadap RPJMD; dan
e. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang
Perekonomian terhadap RKPD dan APBD, serta program dalam
Renstra PD terhadap RPJMD;
2. Kerjasama penelitian dalam pembangunan daerah meningkat, dengan
indikator kinerja sasaran Hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti
menjadi kebijakan dan indikator kinerja program jumlah pelaksanaan
kerjasama penelitian.
Sedangkan yang menjadi Indikator Kinerja Perangkat Daerah (PD) adalah:
1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat
Daerah (PD) meningkat, dengan indikator kinerja sasaran Nilai IKM PD
dan indikator kinerja program:
a. Nilai IKM PD
b. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
c. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur
d. Persentase PNS yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang Tugas
16
2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat,
dengan indikator kinerja sasaran dan program: Persentase Laporan
Keuangan yang disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan).
3. Kesesuaian Program dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
(PD) dengan indikator kinerja sasaran dan program: Persentase
kesesuaian program dalam Rencana Kerja PD terhadap RKPD dan
Renstra PD terhadap RPJMD.
Indikator Kinerja Kunci Bappeda terdiri dari:
1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan
PERDA, merupakan indikator kinerja kunci perangkat daerah, dengan
indikator kinerja: Ada/tidak ada
2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan
dengan PERDA/PERKADA, merupakan indikator kinerja kunci perangkat
daerah, dengan indikator kinerja: Ada/tidak ada
3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan
PERKADA, merupakan indikator kinerja kunci perangkat daerah, dengan
indikator kinerja: Ada/tidak ada
Realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2015 dan tahun 2016,
serta breakdown target pencapaian kinerja pelayanan Bappeda selama periode
Renstra selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Pada tahun 2016 tingkat
realisasi capaian indikator kinerja pelayanan menunjukkan angka yang
semakin baik dibandingkan dengan tingkat realisasi capaian pada tahun
2015. Dalam hal kesesuaian program antara RKPD dengan RPJMD, yang
menunjukkan konsistensi perencanaan jangka pendek dengan jangka
menengah, pada tahun 2016 masih terdapat kesenjangan sebesar 0,30%. Hal
ini disebabkan karena dalam perjalanan waktu, dalam pelaksanaannya
terdapat penyesuaian-penyesuaian dengan kebutuhan, sehingga ditambahkan
program-program baru yang digunakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
Namun kesenjangan ini masih lebih rendah dari tahun sebelumnya yang
mencapai angka 1,17%.
Dalam hal penilaian konsistensi antar kelembagaan, yang ditunjukkan
dengan perbandingan antara Rencana Strategis di tingkat PD dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah sebagai aktualisasi perencanaan jangka
menengah di tingkat daerah, terdapat kesenjangan sebesar 0,30%. Artinya,
masih ada program dalam RPJMD yang belum tercantum dalam Renstra PD.
Sedangkan persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD
terhadap Program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
menunjukkan hasil yang baik yaitu sebesar 100%. Pengaliran program dari
RKPD ke dalam Rencana Kerja PD benar-benar dikendalikan.
17
Pada tahun 2017 diharapkan realisasi capaian indikator kinerja
pelayanan Bappeda baik target indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja
perangkat daerah dan indikator kinerja kunci (IKK) dapat tercapai sesuai
dengan target yang telah ditetapkan dalam draft reviu Renstra Bappeda.
Sebagaimana target tahun 2017 pada draft reviu Renstra Bappeda, indikator
kinerja utama Bappeda diharapkan dapat mencapai 100%.
18
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Program dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
100% 100% 100% 100% 100% 100% RKPD/RPJMD
=101,17%
RKPD/RPJMD =100,30% 100% 100% IKU-PD
2. Persentase kesesuaian capaian dengan target kinerja
dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan
tahunan daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% IKU-PD
Kesenjangan capaian target kinerja dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah
10% 12% 12% 10%
3. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang
Fisik dan Prasarana terhadap RKPD dan APBD, serta
Program dalam Renstra PD terhadap RPJMD
100% 100% 100% 100% 100% 100% Renja/RKPD = 100%
Renja/APBD = 106,12%
Renstra/RPJMD =
102,08%
100% 100% IKU-PD
4. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang
Pemerintahan, Sosial dan Budaya terhadap RKPD dan
APBD, serta Program dalam Renstra PD terhadap RPJMD
100% 100% 100% 100% 100% 100% Renja/RKPD = 100%
Renja/APBD = 99,47%
Renstra/RPJMD = 98,95%
100% 100% IKU-PD
5. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang
Perekonomian terhadap RKPD dan APBD, serta Program
dalam Renstra PD terhadap RPJMD
100% 100% 100% 100% 100% 100% Renja/RKPD = 100%
Renja/APBD = 100%
Renstra/RPJMD = 100%
100% 100% IKU-PD
6. Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian 40 4 6 8 10 12 4 4 4 6 IKU-PD
7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi
Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,79% 99,72% 100% 100% IK-PD
8. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana
Aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% IK-PD
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul
No. Indikator
Angka/Nilai
Target/Stand
ard (IKU,
SPM, IKK)
Target Renstra PD Realisasi Capaian ProyeksiCATATAN
ANALISIS
19
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9. Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang
tugas
100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% IK-PD
Jumlah aparatur sipil taat aturan dan memiliki kompetensi
sesuai bidang tugas53 53
10. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD
terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD
100% 100% 100% 100% 100% Renja/RKPD
=100%
Renstra/RPJMD
=92,71%
Renja/RKPD =100%
Renstra/RPJMD =99,70%
100% IK-PD
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan PD
yang disusun tepat waktu100% 100%
11. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu
dan akuntabel
100% 100% 100% 100% 100% IK-PD
12. Ada/tidaknya dokumen perencanaan RPJPD yang telah
ditetapkan dengan PERDA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada IKK
13. Ada/tidaknya dokumen perencanaan RPJMD yang telah
ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada IKK
14. Ada/tidaknya dokumen perencanaan RKPD yang telah
ditetapkan dengan PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada IKK
Keterangan:
IKU-PD : Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
IK-PD : Indikator Kinerja Perangkat Daerah hasil cascading
IKK : Indikator Kinerja Kunci
20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional secara umum telah merubah pola
perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dalam pola working
plan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan
pagu indikatif. Perencanaan tersebut merupakan hasil dari proses
perencanaan yang memadukan proses teknokratik, politik, partisipatif, serta
proses bottom-up maupun top down. Melalui keterpaduan proses perencanaan
diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang
selama ini belum optimal (hanya sebagai pelengkap) dalam proses
perencanaan. Indikasinya antara lain ditandai masih senjangnya realisasi
Daftar Usulan Rencana Program/Kegiatan yang disampaikan masyarakat
melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dapat
diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini.
BAPPEDA memiliki peran sangat penting dan utama dalam menjaga
konsistensi dokumen perencanaan pembangunan di daerah. Peran penjaminan
mutu ini membutuhkan dukungan yang utuh dari segenap pemangku
kepentingan.
Untuk dapat mewujudkan perencanaan sesuai amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
kapasitas lembaga perencana dan kemampuan teknis personel perencanaan
perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong partisipasi
masyarakat dan penyusunan usulan pembangunan dalam bentuk kegiatan
yang benar-benar dibutuhkan, bukan berdasarkan pada kegiatan yang
diinginkan.
Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang berimplikasi pada perubahan urusan
pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kemudian
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini kemudian diikuti
dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terbagi menjadi 5
Bidang dengan 15 Sub Bidang dan 1 Sekretariat dengan 3 Sub Bagian.
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016 disajikan pada Gambar
2.1.
Secara umum, Bappeda mempunyai tugas melaksanakan urusan
penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan
pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam mengemban
tugasnya, BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul mempunyai peluang
21
(opportunities) dan tantangan (threats) yang terkait faktor eksternal. Peluang
yang ada antara lain:
1. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan keleluasaan
dalam pengaturan kerumahtanggaan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Penerapan otonomi daerah memberikan kesempatan berprakarsa seluas-
luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan;
3. Sumber daya pembangunan yang potensial;
4. Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan
aparatur perencana cukup tersedia;
5. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi cukup pesat;
6. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah tertata
baik;
7. Respon dan komitmen PD mitra maupun para pemangku kepentingan
(stakeholders) cukup baik.
8. Peraturan Perundangan yang kondusif; dan
9. Komunikasi yang intensif dan kondusif dalam perencanaan dan
penganggaran pembangunan.
Adapun tantangan yang dihadapi BAPPEDA dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya antara lain:
1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai
motivasi dan kepentingan;
2. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders,
maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah
semakin meningkat;
3. Adanya perbedaan perspektif dalam proses perencanaan dan
penganggaran yang terkadang belum bisa berjalan dengan sinkron dan
integratif;
4. Proses perencanaan pembangunan partisipatif belum dipahami secara
merata oleh aparat pemerintah daerah dan kelompok masyarakat;
5. Pemahaman dan nilai serap terhadap penguasaan teknologi informasi
masih kurang;
6. Peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme
perencanaan pembangunan daerah masih terus mengalami
penyempurnaan;
7. Tuntutan ketersediaan dokumen yang mantap, berkesinambungan dan
integratif di setiap jenjang dan tahapan perencanaan pembangunan; dan
8. Kualitas aparat perencana belum merata di setiap perangkat daerah.
22
Sedangkan secara internal, BAPPEDA menghadapi kendala karena adanya
permasalahan antara lain:
1. kurang memadainya implementasi sistem aplikasi perencanaan dan
penganggaran;
2. belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM)
perencana;
3. terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pendukung yang baik bagi
proses dan lembaga perencanaan pembangunan daerah;
4. belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang
tersusun secara reliabel dan akurat;
5. belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan
pembangunan jika dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
dan
6. belum adanya jabatan fungsional perencana;
Dengan melihat ketersediaan sumber daya yang ada, serta berdasarkan
pencapaian selama ini, maka peluang dan tantangan yang mungkin dapat
dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan BAPPEDA kedepan adalah:
1. Potensi pendanaan dapat dikelola dengan lebih baik untuk membiayai
kegiatan-kegiatan yang memiliki daya ungkit bagi kemajuan daerah.
2. Sumber Daya Manusia perencana yang handal untuk memantapkan
sistem perencanaan pembangunan daerah.
3. Dukungan stakeholder yang baik.
4. Regulasi yang kondusif.
5. Perkembangan teknologi informasi dan kelitbangan yang semakin maju.
6. Komunikasi yang terbangun harmonis dan intensif dalam proses
perencanaan dan penganggaran.
Sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, maka produk
perencanaan pembangunan yang dihasilkan BAPPEDA mempunyai peran
strategis sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan pembangunan di
daerah. Produk perencanaan harus disusun integral baik secara horizontal
maupun vertikal, sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral, serta dapat
diimplementasikan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata
lain, produk perencanaan pembangunan daerah harus memiliki keselarasan
baik antar lembaga maupun antar waktu.
Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan
bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan
lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah
akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara
efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah. Perencanaan pembangunan
daerah juga harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan
nasional dan regional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan
23
nasional. Kerangka pikir yang digunakan sebagai landasan adalah kerangka
berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act
locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat
memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga
mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus
globalisasi.
Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara
obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat
menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan
diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan
keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut
secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif
terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi
masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan,
proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan,
karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.
Sebagai institusi perencana, BAPPEDA berperan dalam pelaksanaan
fungsi manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil
perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen
pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses
perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa
melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan
yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya
bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya,
tetapi harus mampu bertindak sebagai “motor penggerak” yang dapat
mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan
pembangunan.
Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, peran monitoring,
evaluasi serta pelaporan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses
perencanaan pembangunan. Monitoring adalah suatu usaha untuk
memastikan berjalannya proses program/kegiatan. Sedangkan evaluasi
merupakan suatu proses untuk menjelaskan secara sistematis untuk
mencapai obyektifitas, efisiensi, dan efektifitas, serta untuk mengetahui
dampak dari suatu kegiatan dan juga membantu pengambilan keputusan
untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan yang akan datang. Melalui
proses ini akan dapat diketahui apakah proses implementasi pembangunan
telah sesuai dengan yang direncanakan baik keluaran, target maupun
sasarannya. Hasil dari monitoring dan evaluasi sangat berguna menjadi
masukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan periode
berikutnya. Pelaporan adalah bentuk kewajiban pemerintah/PD untuk
menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan informasi kinerja secara teliti,
24
periodik, dan melembaga, sebagai perwujudan normatif pertanggungjawaban
yang didahului proses pengukuran dan evaluasi kinerja sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
Untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang
berkualitas, lembaga perencana pembangunan harus dapat meningkatkan
kemampuan pengelolaan data/informasi pembangunan daerah secara up to
date, tepat dan akurat. Ketersediaan data/informasi pembangunan yang valid
menentukan kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. Keberadaan
institusi penelitian dan pengembangan merupakan kesempatan yang harus
dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kerjasama dan iklim kelitbangan yang
terbentuk harus dapat diarahkan guna menghasilkan produk-produk
penelitian yang mendukung proses perencanaan pambangunan yang
berlangsung.
Berdasarkan visi Kepala Daerah yang dirumuskan kedalam visi RPJMD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 yaitu: “Mewujudkan Gunungkidul
sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju
masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”.
Dari rumusan visi tersebut, kemudian dirumuskan misi pembangunan lima
tahun kedepan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang
kondusif.
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara
berkelanjutan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah tidak lagi menetapkan Visi dan Misi
organisasi. Kedudukan Perangkat Daerah adalah dalam rangka
mensukseskan pencapaian Visi dan Misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi organisasi Perangkat Daerah. Kedudukan BAPPEDA dalam
pencapaian misi tersebut adalah secara langsung mendukung misi pertama,
yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).
Misi pertama ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan
tata pemerintahan dengan berlandaskan asas prinsip good governance melalui
sinergitas antar stakeholders, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
dalam rangka pengelolaan dan manajemen pembangunan daerah.
25
Gambar 2.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016
No. Nama Jabatan KP
KEPALA BADAN
Kelompok J F
SEKRETARIAT
BIDANG PEMERINTAHAN SOSIAL
DAN KEBUDAYAANBIDANG PEREKONOMIAN BIDANG FISIK DAN PRASARANA
BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAN PENGENDALIANBIDANG PERENCANAAN Subbagian Perencanaan
Subbagian Umum
Subbidang Pemerintahan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Subbidang Pertanian Perikanan dan
Kelautan
Subbidang Perhubungan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Subbidang Penelitian dan
Pengembangan
Subbidang Pengelolaan Data
PembangunanSubbagian Keuangan
Subbidang Kesehatan Sosial dan
Ketenagakerjaan
Subbidang Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi
Subbidang Lingkungan Hidup dan
Pekerjaan UmumSubbidang Pengendalian dan Evaluasi
Subbidang Rencana Pembangunan
Daerah
Subbidang Pendidikan dan
Kebudayaan
Subbidang Pariwisata dan
Penanaman Modal
Subbidang Penataan Ruang dan
PertanahanSubbidang Pelaporan
Subbidang Rencana Pembangunan
Wilayah
: Komando
UPT
: Koordinasi
26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2018, Bappeda merencanakan untuk melaksanakan 11 program yang
dijabarkan dalam 29 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar
Rp4.065.500.000,00 (empat miliar enam puluh lima juta lima ratus ribu
rupiah). Pagu indikatif program dan kegiatan yang diusulkan Bappeda telah
disesuaikan dengan pagu indikatif PD (Bappeda) sebesar Rp4.065.658.000,00
(empat miliar enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu
rupiah). Usulan diselaraskan dalam proses musyawarah perencanaan
pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga Musrenbang Kecamatan
dan Musrenbang Kabupaten. Usulan ini diselaraskan pula dengan usulan
program dan kegiatan Perangkat Daerah yang lain dalam Forum PD. Selama
proses yang berlangsung serta berdasarkan analisis kebutuhan terhadap isu-
isu strategis dan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, terjadi perubahan
terhadap rancangan awal rencana kerja Bappeda. Dalam perubahan tersebut
terjadi penambahan alokasi anggaran ataupunoutput pada kegiatan yang
sudah ada.
Tahapan cukup penting yang sangat mempengaruhi perubahan yang
terjadi adalah adanya kebijakan untuk menyelaraskan dokumen perencanaan
yang disusun, agar memiliki alur pikir yang lebih logis antara prioritas
pembangunan daerah, sasaran, indikator sasaran daerah, yang kemudian
dialirkan ke dalam sasaran dan indikator sasaran PD, dan kemudian menjadi
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan PD. Penambahan,
pengurangan, ataupun penyesuaian anggaran dan target kinerja kegiatan
sebagai hasil proses yang dialami dalam penyusunan rencana kerja BAPPEDA
hingga selesainya kegiatan Musrenbang Kabupaten akan diuraikan pada bab
ini.
Secara singkat dapat disampaikan perubahan yang terjadi pada
rancangan awal RKPD Tahun 2017 hingga tersusun matriks rancangan akhir
hasil analisis kebutuhan adalah sebagai berikut:
1. Pada Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana, semula
direncanakan untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu Perencanaan Pembangunan
Lingkungan Hidup dan Pekerjaan umum, Perencanaan Pembangunan
Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, serta Perencanaan
Pembangunan Penataan Ruang dan Pertanahan dengan pagu indikatif
anggaran sebesar Rp590.000.000,00. Namun berdasarkan analisis
kebutuhan dan sesuai arahan Pemerintah Daerah DIY untuk
pengembangan wilayah di kawasan Lemah Abang-Nglanggeran-Ngalang-
Gading maka perlu disusun Masterplan Pengembangan Kawasan
Nglanggeran-Ngalang-Gading. Dengan adanya penambahan output
27
tersebut maka diperlukan penambahan pagu anggaran indikatif pada
Bappeda. Masterplan Pengembangan Kawasan Nglanggeran-Ngalang-
Gading ditambahkan sebagai output kegiatan Perencanaan Pembangunan
Penataan ruang dan Pertanahan dengan penambahan anggaran sebesar
Rp200.000.000,00.
2. Pada program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan
Budaya untuk kegiatan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan
Pemberdayaan Masyarakat, anggaran semula berjumlah
Rp171.000.000,00 ditambahkan menjadi Rp201.000.000,00. Hal ini
berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, dengan output
menyusun satu dokumen Kajian Pembangunan Desa ternyata anggaran
yang direncanakan semula tidak mencukupi sehingga diperlukan
penambahan anggaran sebesar Rp30.000.000,00.
3. Pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kegiatan
Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah semula dianggarkan
Rp112.000.000,00. Namun pada Rancangan awal RKPD ini, belum
memasukkan output untuk pelatihan operator Sistem Informasi Desa
(SID) dan petugas verifikator data pada 144 desa. Output ini sebelumnya
direncanakan sebagai bagian kegiatan di kecamatan, namun ternyata
pelatihan operator Sistem Informasi Desa (SID) dan petugas verifikator
data belum difasilitasi dalam rancangan renja kecamatan. Karena itu
diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp250.000.000,00 untuk
memfasilitasi output kegiatan tersebut.
Rancangan Awal Rencana Kerja yang semula dengan pagu indikatif
sebesar Rp4.065.500.000,00 pada rancangan akhir dengan penambahan
beberapa output kegiatan yang harus dilaksanakan, maka Rancangan
Rencana Kerja disempurnakan dengan pagu indikatif sejumlah
Rp4.545.500.000,00. Berdasarkan pagu indikatif perangkat daerah, Bappeda
hanya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp4.065.658.000,00, maka
penambahan usulan output berdasarkan analisis kebutuhan tersebut
kemudian diusulkan untuk mendapatkan penambahan pagu indikatif
anggaran sebesar Rp480.000.000,00. Namun karena keterbatasan anggaran,
maka pada rancangan akhir Rencana Kerja Tahun 2018 tetap akan
dicantumkan tambahan output pada dua kegiatan saja yang merupakan
skala prioritas yaitu penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan
Nglanggeran-Ngalang-Gading dan Pelatihan operator Sistem Informasi Desa
(SID) dan petugas verifikator data pada 144 desa dengan penambahan
anggaran sebesar Rp450.000.000,00. Seandainya pada saat penyusunan
KUA/PPAS masih ada kemampuan anggaran maka usulan tersebut dapat
dimasukkan. Penyandingan rancangan awal dengan matriks sesudah melalui
analisis kebutuhan selengkapnya ditampilkan dalam Tabel 2.3.
28
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
PAGU
INDIKATIF
(Rp.000)
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIANKEBUTUHAN
DANA (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran
100% 635.000 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran
100% 635.000
1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
BAPPEDA Jumlah surat yang dikirim 12 buah 495.000 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
BAPPEDA Jumlah surat yang dikirim 12 buah 495.000
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air,
internet
2 rekening telepon, 3
rekening listrik, 1 rekening
air, 1 rekening internet
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air,
internet
2 rekening telepon, 3
rekening listrik, 1
rekening air, 1
rekening internet
Pembayaran jasa kebersihan kantor 1 paket jasa Cleaning
Service 12 bulan
Pembayaran jasa kebersihan kantor 1 paket jasa Cleaning
Service 12 bulan
Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi 25 komputer/notebook, 4
mesin tik; 10 bh printer, 6 bh
UPS
Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi 25
komputer/notebook, 4
mesin tik; 10 bh
printer, 6 bh UPSJumlah alat tulis kantor 12 paket pembelian ATK Jumlah alat tulis kantor 12 paket pembelian
ATKJumlah barang cetakan fotocopy 7 jenis barang cetakan,
12.000 fotocopy dan 60 jilid
Jumlah barang cetakan fotocopy 7 jenis barang
cetakan, 12.000
fotocopy dan 60 jilid
Jumlah komponen listrik tersedia 12 paket pembelian
komponen listrik
Jumlah komponen listrik tersedia 12 paket pembelian
komponen listrik
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
kantor
10 paket pembelian bahan
dan alat pembersih
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
kantor
10 paket pembelian
bahan dan alat
pembersihJumlah data yang terkelola dan terpelihara 1 jenis data (arsip
persuratan)
Jumlah data yang terkelola dan terpelihara 1 jenis data (arsip
persuratan)
Jumlah Bahan bacaan/ referensi dan surat
kabar
3 jenis surat kabar (3 rek
bulanan langganan surat
kabar)
Jumlah Bahan bacaan/ referensi dan surat
kabar
3 jenis surat kabar (3
rek bulanan
langganan surat
kabar)Jumlah tenaga administrasi/teknik
perkantoran
2 orang petugas jaga malam
(2x12 bulan), 1 orang
petugas pemelihara jaringan
internet & komputer (11
bulan), 1 orang tenaga
bantu administrasi
perkantoran (11 bulan)
Jumlah tenaga administrasi/teknik
perkantoran
2 orang petugas jaga
malam (2x12 bulan),
1 orang petugas
pemelihara jaringan
internet & komputer
(11 bulan), 1 orang
tenaga bantu
administrasi Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang
dibeli
6 notebook, 4 PC, 1 GPS, 5
printer, 4 UPS, 1 LCD
Proyektor
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor
yang dibeli
6 notebook, 4 PC, 1
GPS, 5 printer, 4
UPS, 1 LCD
Proyektor
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Gunungkidul
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi BAPPEDA Jumlah makanan dan minuman tersedia
untuk rapat dan tamu
Makan minum: 600 OS
Minum snack: 900 OS
140.000 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
BAPPEDA Jumlah makanan dan minuman tersedia
untuk rapat dan tamu
Makan minum: 600
OS
Minum snack: 900 OS
140.000
Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi
terfasilitasi dengan baik
40 kali dalam daerah; 20
kali luar daerah
Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi
terfasilitasi dengan baik
40 kali dalam daerah;
20 kali luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana aparatur
100% 200.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana aparatur
100% 200.000
3. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
BAPPEDA Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli 15 kursi kerja, 2 almari
arsip, 1 rak buku
30.000 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
BAPPEDA Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli 15 kursi kerja, 2
almari arsip, 1 rak
buku
30.000
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
BAPPEDA Jumlah/luasan dan jenis bangunan gedung
yang dipelihara
1 paket pengecatan tembok
kantor, 1 paket
pemeliharaan taman, 1
paket rehab kamar mandi
170.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
BAPPEDA Jumlah/luasan dan jenis bangunan gedung
yang dipelihara
1 paket pengecatan
tembok kantor, 1
paket pemeliharaan
taman, 1 paket rehab
kamar mandi
170.000
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang
dipelihara
5 mobil,
27 motor
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang
dipelihara
5 mobil,
27 motor
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
21 bh AC Jumlah dan jenis perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
21 bh AC
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Persentase PNS yang memiliki kompetensi
sesuai bidang tugas
100% 30.000 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Persentase PNS yang memiliki kompetensi
sesuai bidang tugas
100% 30.000
5. Penyelenggaraan Penatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
BAPPEDA Jumlah ASN yang tertangani 53 ASN
3 jenis layanan
kepegawaian
10.000 Penyelenggaraan Penatalaksanaan dan
Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
BAPPEDA Jumlah ASN yang tertangani 53 ASN
3 jenis layanan
kepegawaian
10.000
6. Pengembangan Kapasitas Aparatur BAPPEDA Jumlah ASN yang mengikuti diklat 4 orang 20.000 Pengembangan Kapasitas Aparatur BAPPEDA Jumlah ASN yang mengikuti diklat 4 orang 20.000
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun
tepat waktu dan akuntabel
100% 42.000 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan yang
disusun tepat waktu dan akuntabel
100% 42.000
7. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah BAPPEDA Dokumen Laporan keuangan semesteran 1 dokumen 42.000 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat
Daerah
BAPPEDA Dokumen Laporan keuangan semesteran 1 dokumen 42.000
Dokumen Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen Dokumen Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen
Dokumen Laporan keuangan bulanan/SPJ 12 dokumen Dokumen Laporan keuangan bulanan/SPJ 12 dokumen
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Persentase kesesuaian program dalam
Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD
dan Renstra Perangkat Daerah terhadap
RPJMD
100% 57.000 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Persentase kesesuaian program dalam
Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD
dan Renstra Perangkat Daerah terhadap
RPJMD
100% 57.000
8. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah BAPPEDA Dokumen LKjIP Tahun 2017 1 dokumen 25.000 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah BAPPEDA Dokumen LKjIP Tahun 2017 1 dokumen 25.000
Dokumen Renja, RKA, dan DPA Tahun
2019
3 dokumen Dokumen Renja, RKA, dan DPA Tahun
2019
3 dokumen
Dokumen Perubahan Renja, RKPA, dan
DPPA Tahun 2018
3 dokumen Dokumen Perubahan Renja, RKPA, dan
DPPA Tahun 2018
3 dokumen
9. Pengendalian Internal Perangkat daerah BAPPEDA Jumlah laporan monev dan pengendalian
internal SKPD
12 laporan
(1 dokumen)
19.000 Pengendalian Internal Perangkat daerah BAPPEDA Jumlah laporan monev dan pengendalian
internal SKPD
12 laporan
(1 dokumen)
19.000
Dokumen Rencana Tindak Pengendalian
(RTP)
Dokumen laporan penyelenggaraan SPIP
2 dokumen Dokumen Rencana Tindak Pengendalian
(RTP)
Dokumen laporan penyelenggaraan SPIP
2 dokumen
10. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat
Daerah
BAPPEDA Draft dokumen profil perangkat daerah
tahun 2018
1 draft dokumen 13.000 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Perangkat Daerah
BAPPEDA Draft dokumen profil perangkat daerah
tahun 2018
1 draft dokumen 13.000
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Nilai IKM PD 79,25 1.500 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
Nilai IKM PD 79,25 1.500
11. Penyelenggaraan Pelayanan Publik BAPPEDA Dokumen pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat
2 dokumen 1.500 Penyelenggaraan Pelayanan Publik BAPPEDA Dokumen pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat
2 dokumen 1.500
Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan
Prasarana
Persentase kesesuaian program dalam
Renja PD Bidang Fisik dan Prasarana
terhadap RKPD dan APBD, serta program
dalam Renstra PD terhadap RPJMD
100% 590.000 Program Perencanaan Pembangunan Fisik
dan Prasarana
Persentase kesesuaian program dalam
Renja PD Bidang Fisik dan Prasarana
terhadap RKPD dan APBD, serta program
dalam Renstra PD terhadap RPJMD
100% 790.000
12. Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan
Pekerjaan Umum
Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan
pembangunan lingkungan hidup
10 kesepakan 220.000 Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup
dan Pekerjaan Umum
Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan
pembangunan lingkungan hidup
10 kesepakan 220.000
Rencana Induk Pengembangan Ruang
Terbuka Hijau di Kab. Gunungkidul
1 dokumen Rencana Induk Pengembangan Ruang
Terbuka Hijau di Kab. Gunungkidul
1 dokumen
Sistem Informasi SPAM Perpipaan dan Non
Perpipaan di Kabupaten Gunungkidul
1 dokumen Sistem Informasi SPAM Perpipaan dan
Non Perpipaan di Kabupaten Gunungkidul
1 dokumen
13. Perencanaan Pembangunan Perhubungan,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan
perumahan dan permukiman
6 kesepakatan 150.000 Perencanaan Pembangunan Perhubungan,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan
perumahan dan permukiman
6 kesepakatan 150.000
Study Kelayakan Feeder Jalur Jalan Lintas
Selatan (JJLS)
1 dokumen Study Kelayakan Feeder Jalur Jalan Lintas
Selatan (JJLS)
1 dokumen
14. Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dan
Pertanahan
Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan tata
ruang dan pertanahan
6 kesepakatan 220.000 Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang
dan Pertanahan
Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan tata
ruang dan pertanahan
6 kesepakatan 220.000
Rencana Pengembangan Kawasan
Strategis Kabupaten
1 dokumen Rencana Pengembangan Kawasan
Strategis Kabupaten
1 dokumen
Desiminasi Tata Ruang dan Pertanahan 1 kali Desiminasi Tata Ruang dan Pertanahan 1 kali
Masterplan Pengembangan Kawasan
Nglanggeran - Ngalang - Gading
1 dokumen 200.000 Sesuai arahan
Pemda DIY untuk
pengembangan
wilayah di
kawasan Lemah
Abang-
Nglanggeran-
Ngalang-Gading
Program Perencanaan Pembangunan
Pemerintahan, Sosial, dan Budaya
Persentase kesesuaian program dalam
Renja PD Bidang Pemerintahan, Sosial, dan
Kebudayaan terhadap RKPD dan APBD,
serta program dalam Renstra PD terhadap
RPJMD
100% 511.000 Program Perencanaan Pembangunan
Pemerintahan, Sosial, dan Budaya
Persentase kesesuaian program dalam
Renja PD Bidang Pemerintahan, Sosial,
dan Kebudayaan terhadap RKPD dan
APBD, serta program dalam Renstra PD
terhadap RPJMD
100% 541.000
15. Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan bidang
pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat
4 kesepakatan 171.000 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan bidang
pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat
4 kesepakatan 201.000
31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dokumen Kajian Pembangunan Desa 1 dokumen Dokumen Kajian Pembangunan Desa 1 dokumen Untuk menyusun
dokumen kajian
pembangunan
desa, anggarannya
masih kurang
16. Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan
Kebudayaan
Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan
pembangunan pendidikan dan kebudayaan
4 kesepakatan 170.000 Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan
Kebudayaan
Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan
pembangunan pendidikan dan kebudayaan
4 kesepakatan 170.000
Dokumen Kajian Pembangunan Pendidikan
Dasar
1 dokumen Dokumen Kajian Pembangunan
Pendidikan Dasar
1 dokumen
17. Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial, dan
Ketenagakerjaan
Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan
pembangunan kesehatan, sosial, dan
ketenagakerjaan
4 kesepakatan 170.000 Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial,
dan Ketenagakerjaan
Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan
pembangunan kesehatan, sosial, dan
ketenagakerjaan
4 kesepakatan 170.000
Dokumen District Health Account (DHA) Kab
Gunungkidul
1 dokumen Dokumen District Health Account (DHA)
Kab Gunungkidul
1 dokumen
Dokumen Kajian Pembangunan Sosial 1 dokumen Dokumen Kajian Pembangunan Sosial 1 dokumen
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase kesesuaian program dalam
Renja PD Bidang Perekonomian terhadap
RKPD dan APBD, serta program dalam
Renstra PD terhadap RPJMD
100% 520.000 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Persentase kesesuaian program dalam
Renja PD Bidang Perekonomian terhadap
RKPD dan APBD, serta program dalam
Renstra PD terhadap RPJMD
100% 520.000
18. Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan,
dan Kelautan
Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan
pembangunan pertanian dan kelautan
4 kesepakatan 150.000 Perencanaan Pembangunan Pertanian,
Perikanan, dan Kelautan
Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan
pembangunan pertanian dan kelautan
4 kesepakatan 150.000
Masterplan Pengembangan Pertanian
Organik
1 dokumen Masterplan Pengembangan Pertanian
Organik
1 dokumen
19. Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan,
dan Koperasi
Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan
pembangunan industri, perdagangan, dan
koperasi
6 kesepakatan 130.000 Perencanaan Pembangunan Industri,
Perdagangan, dan Koperasi
Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan
pembangunan industri, perdagangan, dan
koperasi
6 kesepakatan 130.000
Feasibility Study Pasar Khas Kabupaten
Gunungkidul di Kec. Patuk
1 Dokumen Feasibility Study Pasar Khas Kabupaten
Gunungkidul di Kec. Patuk
1 Dokumen
20. Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan
Penanaman Modal
Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan
pembangunan pariwisata dan penanaman
modal
6 kesepakatan 240.000 Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan
Penanaman Modal
Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan
pembangunan pariwisata dan penanaman
modal
6 kesepakatan 240.000
Masterplan pengelolaan kawasan wisata 1 Dokumen Masterplan pengelolaan kawasan wisata 1 Dokumen
Masterplan pengembangan potensi ekonomi
kecamatan Tepus
1 Dokumen Masterplan pengembangan potensi
ekonomi kecamatan Tepus
1 Dokumen
Masterplan pengembangan potensi ekonomi
kecamatan Karangmojo
1 Dokumen Masterplan pengembangan potensi
ekonomi kecamatan Karangmojo
1 Dokumen
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian program dalam
RKPD terhadap program dalam RPJMD
100% 820.000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian program dalam
RKPD terhadap program dalam RPJMD
100% 1.070.000
21. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kab. GK Rancangan awal RKPD Tahun 2019 1 dokumen 380.000 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kab. GK Rancangan awal RKPD Tahun 2019 1 dokumen 380.000
DURP Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun
2018
1 dokumen DURP Hasil Musrenbang Kecamatan
Tahun 2018
1 dokumen
32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rancangan RKPD Tahun 2019 1 dokumen Rancangan RKPD Tahun 2019 1 dokumen
Dokumen RKPD Tahun 2019 1 dokumen Dokumen RKPD Tahun 2019 1 dokumen
Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2018 1 dokumen Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2018 1 dokumen
Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 1 dokumen Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 1 dokumen
Jumlah kesepakatan koordinasi
perencanaan pembangunan daerah : 1.
Penyusunan Renja PD Tahun 2019; 2.
Penyusunan Renja PD Perubahan Tahun
2018; 3. Penyusunan Dokumen ROPK PD
Tahun 2018
3 kesepakatan Jumlah kesepakatan koordinasi
perencanaan pembangunan daerah : 1.
Penyusunan Renja PD Tahun 2019; 2.
Penyusunan Renja PD Perubahan Tahun
2018; 3. Penyusunan Dokumen ROPK PD
Tahun 2018
3 kesepakatan
22. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. GK Jumlah kesepakatan sinkronisasi
perencanaan pembangunan daerah : 1.
Sinkronisasi program/kegiatan tematik
antara Pemkab GK dan Pemerintah DIY; 2.
Sinkronisasi usulan program/kegiatan dalam
e-musrenbang/e-proposal Rakortek APBN
2 kesepakatan 110.000 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
Kab. GK Jumlah kesepakatan sinkronisasi
perencanaan pembangunan daerah : 1.
Sinkronisasi program/kegiatan tematik
antara Pemkab GK dan Pemerintah DIY; 2.
Sinkronisasi usulan program/kegiatan
dalam e-musrenbang/e-proposal Rakortek
APBN
2 kesepakatan 110.000
Sistem Informasi Perencanaan Kab.
Gunungkidul
1 modul/dokumen Sistem Informasi Perencanaan Kab.
Gunungkidul
1 modul/dokumen
23. Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Kewilayahan
Kab. GK Dokumen Usulan DAK 1 dokumen 110.000 Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Kewilayahan
Kab. GK Dokumen Usulan DAK 1 dokumen 110.000
Dokumen Usulan Dana
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
1 dokumen Dokumen Usulan Dana
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
1 dokumen
Dokumen usulan dana keistimewaan 1 dokumen Dokumen usulan dana keistimewaan 1 dokumen
Dokumen Usulan PIWK 1 dokumen Dokumen Usulan PIWK 1 dokumen
Konsinyering penyusunan perencanaan
program kegiatan keistimewaan tahun 2020
1 kali Konsinyering penyusunan perencanaan
program kegiatan keistimewaan tahun
2020
1 kali
24. Penyusunan Profil dan Informasi Hasil Pembangunan
Daerah
Kab. GK Buku Informasi Pembangunan Daerah Kab.
Gunungkidul Tahun 2017
1 dokumen (100 buku) 108.000 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil
Pembangunan Daerah
Kab. GK Buku Informasi Pembangunan Daerah
Kab. Gunungkidul Tahun 2017
1 dokumen (100
buku)
108.000
Buku Informasi Program dan Kegiatan
Pembangunan Kab. Gunungkidul tahun
2018
1 dokumen (70 buku) Buku Informasi Program dan Kegiatan
Pembangunan Kab. Gunungkidul tahun
2018
1 dokumen (70 buku)
Booklet Informasi Pembangunan 1 dokumen (500 buku) Booklet Informasi Pembangunan 1 dokumen (500
buku)25. Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi pendataan
potensi dan permasalahan daerah
6 kesepakatan 112.000 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi pendataan
potensi dan permasalahan daerah
6 kesepakatan 362.000
Data Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul 1 dok laporan Data Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul 1 dok laporan
Jumlah pendamping SID yang terlatih 25 orang Jumlah pendamping SID yang terlatih 25 orang
Jumlah verifikator data BDT di lapangan
yang terlatih
25 orang Jumlah verifikator data BDT di lapangan
yang terlatih
25 orang
Jumlah SDM Kecamatan yang paham dan
dapat mengoperasikan SID
54 orang Jumlah SDM Kecamatan yang paham dan
dapat mengoperasikan SID
54 orang
33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah SDM PD yang dapat mengakses
dan memanfaatkan SID
20 orang Jumlah SDM PD yang dapat mengakses
dan memanfaatkan SID
20 orang
Jumlah operator SID dan petugas
verifikator data di lapangan terlatih
288 orang Untuk pelatihan
operator SID dan
petugas verifikator
data yang belum
difasilitasi oleh
kecamatan
Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah
Persentase kesenjangan capaian target
dalam perencanaan pembangunan daerah
jangka menengah dan tahunan daerah
314.000 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah
Persentase kesenjangan capaian target
dalam perencanaan pembangunan daerah
jangka menengah dan tahunan daerah
314.000
26. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah
Kab. GK Dokumen evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan RKPD dan Perubahan RKPD
2 dokumen 164.000 Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah
Kab. GK Dokumen evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan RKPD dan Perubahan RKPD
2 dokumen 164.000
Dokumen evaluasi hasil/capaian target
RPJMD
1 dokumen Dokumen evaluasi hasil/capaian target
RPJMD
1 dokumen
Jumlah kesepakatan dalam rangka
pengendalian pelaksanaan RKPD
6 kesepakatan Jumlah kesepakatan dalam rangka
pengendalian pelaksanaan RKPD
6 kesepakatan
Kastemisasi aplikasi e-Monev Rencana
Pembangunan Daerah Modul RPJMD
1 modul/dokumen Kastemisasi aplikasi e-Monev Rencana
Pembangunan Daerah Modul RPJMD
1 modul/dokumen
27. Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah Kab. GK Dokumen pelaporan:
Tugas Pembantuan (TP) 4 laporan
150.000 Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah Kab. GK Dokumen pelaporan:
Tugas Pembantuan (TP) 4 laporan
150.000
Dokumen pelaporan Dana Alokasi Khusus
(DAK)
5 laporan Dokumen pelaporan Dana Alokasi Khusus
(DAK)
5 laporan
Dokumen pelaporan Dana Keistimewaan
DIY
4 laporan Dokumen pelaporan Dana Keistimewaan
DIY
4 laporan
Dokumen pelaporan Bantuan Pemerintah
DIY
4 laporan Dokumen pelaporan Bantuan Pemerintah
DIY
4 laporan
Dokumen pelaporan Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
4 laporan online Dokumen pelaporan Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
4 laporan online
Program Penelitian dan Pengembangan Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian
yang dilaksanakan
6 345.000 Program Penelitian dan Pengembangan Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian
yang dilaksanakan
6 345.000
28. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kab. GK Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian 4 kesepakatan penelitian 295.000 Penyelenggaraan Penelitian dan
Pengembangan
Kab. GK Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian 4 kesepakatan
penelitian
295.000
Desiminasi hasil penelitian 1 kali Desiminasi hasil penelitian 1 kali
Seleksi penerima anugerah IPTEK
(Krenovamaskat)
3 kategori Seleksi penerima anugerah IPTEK
(Krenovamaskat)
3 kategori
Rakor kelitbangan 1 kali Rakor kelitbangan 1 kali
Fasilitasi Dewan Riset Daerah 4 rakor Fasilitasi Dewan Riset Daerah 4 rakor
29. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi SIDa 2 kesepakatan 50.000 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi SIDa 2 kesepakatan 50.000
Lokakarya pengembangan SIDa 1 kali Lokakarya pengembangan SIDa 1 kali
4.065.500 4.545.500
34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terlebih dahulu
telah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan
sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan,
sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang berupa usulan program/kegiatan
dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait
langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan
dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten. Terhadap aspirasi
tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai
dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan hasil
analisis kebutuhan PD.
Usulan awal PD kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan
masyarakat melalui forum Musrenbang, baik musrenbang desa maupun
kecamatan dan kabupaten. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula
usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan dan Pagu
Indikatif Sektoral. Sebagai sebuah konsekuensi atas telah ditandatanganinya
kesepakatan antara Bupati sebagai pihak Eksekutif dengan DPRD sebagai
lembaga legislatif tentang penetapan pagu anggaran yang dialokasikan dalam
Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan, maka semua usulan masyarakat yang
masuk melalui jalur PIWK sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
harus dilaksanakan oleh PD. Usulan yang dibuat oleh Bappeda telah
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian secara
khusus Bappeda tidak ada program dan kegiatan usulan dari masyarakat
atau pemangku kepentingan lainnya.
NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME CATATAN
1 2 3 4 5 6
- - - - - -
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018 dari Para Pemangku
Kepentingan Kabupaten Gunungkidul
35
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di
daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan
nasional.Dengan demikian tema dan prioritas pembangunan daerah harus
mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.
Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”, sedangkan visi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah DIY tahun 2012-2017 adalah “Daerah Istimewa yang Lebih
Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Menyongsong
Peradaban Baru”. Maka visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan Gunungkidul
sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka dan Berbudaya, Menuju
Masyarakat Yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2021”.
Pada tahun 2018 Tema Pembangunan Nasional adalah: “Memacu
Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Sedangkan 9 Agenda Pembangunan
Nasional (Nawa Cita) terdiri dari:
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,
dan terpercaya;
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan;
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-
bangsa Asia lainnya;
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
8) Melakukan revolusi karakter bangsa
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
36
Dengan memperhatikan tema nasional, tema Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2018 Daerah Istimewa Yogyakarta adalah
“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur untuk
Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang
Berkeadilan”. Sumberdaya manusia merupakan modal dasar untuk
mendorong keunggulan daerah di era kompetisi global serta berorientasi pada
hasil karya tinggi. Pertumbuhan ekonomi diorientasikan melalui sektor-sektor
unggulan dan potensial, seperti jasa, perdagangan, pariwisata, pertanian dan
industri kreatif. Peningkatan infrastruktur dilakukan dengan meningkatkan
infrastruktur layanan dasar dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan
wilayah yang selaras, lestari, dan mensejahterakan diharapkan dapat
mengurangi ketimpangan antarwilayah. Ada tiga strategi perencanaan
pembangunan Pemerintah DIY, yaitu pemerataan, penanggulangan
kemiskinan, dan upaya mengatasi ketimpangan.
Pemerintah DIY dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah tahun 2018 melakukan pendekatan tematik pembangunan yaitu
pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA), Ketimpangan
Wilayah serta Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan. Karena itu program
dan kegiatan di Kabupaten Gunungkidul dapat selaras dengan tema
pembangunan tersebut.Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan
mampu menangkappeluang kepariwisataan dan pertumbuhan ekonomi
dengan adanya penyelesaian JJLS, pembangunan bandara New Yogyakarta
International Airport (NYIA), pengembangan kawasan geopark (Nglanggeran)
dan pantai selatan serta rencana investasi.
Dalam rangka mendukung pengembangan wilayah di kawasan Lemah
Abang-Ngalang-Gading-Nglanggeran (kawasan Geopark) maka berdasarkan
tugas dan fungsi Bappeda di bidang perencanaan, pada tahun 2018
mengusulkan untuk menyusun Masterplan Pengembangan Kawasan
Nglanggeran-Ngalang-Gading dengan program Perencanaan Pembangunan
Fisik dan Prasarana untuk kegiatan Perencanaan Pembangunan Penataan
Ruang dan Pertanahan. Pengembangan kawasan Nglanggeran diarahkan
antara lain dengan pengembangan agropolitan, penyediaan infrastruktur
dasar, pengembangan destinasi wisata, peningkatan kelembagaan pengelola
wisata/desa serta pengembangan konektivitas antarkawasan.
Selanjutnya, dengan mengacu pada tema pembangunan nasional dan
mendasarkan pada tema pembangunan Pemerintah DIY, serta berpedoman
pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, dirumuskan tema
pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 yaitu “Meningkatkan
Pengembangan Industri Pariwisata sebagai Basis Pembangunan Ekonomi
untuk Meningkatkan Kemandirian Didukung Sumberdaya Manusia yang
37
Berkualitas, Berbudaya, dan Berintegritas”. Tema tersebut dijabarkan dalam
lima Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018, yaitu:
1) Ekonomi dan Pariwisata
2) Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
3) Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang
4) Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
5) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
Tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul selanjutnya
menjadi acuan bagi PD dalam penentuan perencanaan program dan kegiatan
tahun 2018.
3.2. Tujuan dan Sasaran
Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
tahun 2018 berpedoman dan mengacu pada prioritas pembangunan yang
telah ditetapkan. Rencana Kerja ini menjabarkan program dan kegiatan serta
kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan.
Tahun 2018 merupakan tahun kedua dalam perencanaan jangka
menengah baik dokumen Renstra di tingkat PD maupun RPJMD di tingkat
Kabupaten. Meskipun pada tahun 2017 ini sedang dilakukan review terhadap
RPJMD dan Renstra PD, namun prioritas dan sasaran daerah dapat disusun
berdasarkan review rancangan RPJMD.Sasaran pembangunan daerah yang
terdapat pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah, selanjutnya
dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran PD, sehingga terwujud keterpaduan
dan sinkronisasi perencanaan antarwaktu dan antarlembaga.
Dalam prioritas daerah yang telah disusun berdasarkan tema
pembangunan tahun 2018, secara langsung Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah mendukung pencapaian prioritas daerah kelima, yaitu
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, dengan Sasaran Daerah:
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat. Sasaran ini digambarkan
dengan indikator sasaran daerah: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP). Pengaliran prioritas daerah sampai kedalam indikator
sasaran perangkat daerah yang menjadi sasaran utama BAPPEDA disajikan
dalam Tabel 3.1.
38
NO PRIORITASSASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
DAERAH
(OUTCOMES)
SASARAN
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN PD
(OUTCOMES)
1 Reformasi
Birokrasi
dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(AKIP)
Kesesuaian
program
pembangunan
daerah
Indeks kesesuaian
program
Kerjasama
penelitian dalam
pembangunan
daerah meningkat
Hasil kerjasama
penelitian yang
ditindaklanjuti
menjadi kebijakan
Tabel 3.1. Prioritas dan Sasaran Utama BAPPEDA
Selain dua sasaran perangkat daerah yang mendukung secara langsung
pencapaian sasaran daerah, terdapat dua sasaran perangkat daerah lainnya
yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah, yaitu Kepuasan
Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Meningkat dan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat. Adapun Sasaran pendukung
tugas dan fungsi BAPPEDA disajikan dalam tabel 3.2.
NO SASARAN PERANGKAT DAERAHINDIKATOR SASARAN PERANGKAT
DAERAH
2. Akuntabilitas pengelolaan
keuangan Perangkat Daerah (PD)
meningkat
Persentase laporan keuangan
disusun tepat waktu (bulanan,
semesteran, tahunan)
3. Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan Perangkat
Daerah (PD)
Persentase kesesuaian program
dalam:
a. Renja PD terhadapRKPD
b. Renstra PD terhadap RPJMD
Tabel 3.2. Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi BAPPEDA
1. Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan
Perangkat Daerah (PD) meningkat
Nilai IKM PD
Berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, Bappeda menetapkan
1 (satu) tujuan yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator tujuan Keselarasan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah antarwaktu dan antarlembaga.
Dari tujuan ini dijabarkan dalam empat sasaran perangkat daerah yang telah
diselaraskan dengan draft Reviu RPJMD Tahun 2016-2021. Keempat sasaran
tersebut adalah:
1. Kesesuaian program pembangunan daerah,
2. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
meningkat,
39
3. Kerjasama penelitian dalam pembangunan daerah meningkat, dan
4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat.
Pengaliran tujuan perangkat daerah sampai kedalam indikator sasaran
perangkat daerah beserta target kinerjanya pada tahun 2018 disajikan dalam
Tabel 3.3.
NOTUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR TUJUAN DAN
SASARAN PD
TARGET
KINERJA
TUJUAN DAN
SASARAN
TAHUN 2018
Tujuan :
1 Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik untuk
meningkatkan kualitas pelayanan
publik
Keselarasan dokumen
perencanaan pembangunan
daerah antar waktu dan antar
lembaga
100%
Sasaran:
1 Kesesuaian program pembangunan
daerah
Indeks kesesuaian program 100%
2 Kerjasama penelitian dalam
pembangunan daerah meningkat
Hasil kerjasama penelitian yang
ditindaklanjuti menjadi kebijakan
6
3 Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan
Perangkat Daerah (PD) meningkat
Nilai IKM PD 79,50
4 Akuntabilitas pengelolaan
keuangan Perangkat Daerah (PD)
meningkat
Persentase laporan keuangan
disusun tepat waktu (bulanan,
semesteran, tahunan)
100%
5 Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan Perangkat
Daerah (PD)
Persentase kesesuaian program
dalam:
a. Renja PD terhadap RKPD
b. Renstra PD terhadap RPJMD
100%
Tabel 3.3. Rumusan Tujuan dan Sasaran PD
Dalam perumusan sasaran perangkat daerah, selain
mempertimbangkan rumusan tujuan dan sasaran daerah maupun tujuan
perangkat daerah, juga mempertimbangkan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Penetapan Indikator Kinerja Utama didasari adanya Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun
2007. Indikator Kinerja Utama adalah alasan hakiki yang melatarbelakangi
eksistensi perangkat daerah dalam jajaran kelembagaan di daerah.
Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, dan telah diselaraskan dengan draft
RPJMD Tahun 2016-2021, pada tahun 2017 diusulkan rumusan Indikator
Kinerja Utama Bappeda sebagaimana dalam Tabel 3.4.
NO IKU INDIKATOR KINERJA IKUTARGET
KINERJA IKU
1 Kesesuaian program
pembangunan daerah
Indeks kesesuaian program 100%
2 Kerjasama penelitian dalam
pembangunan daerah meningkat
Hasil kerjasama penelitian yang
ditindaklanjuti menjadi
kebijakan
6
Tabel 3.4. Indikator Kinerja Utama PD
40
3.3. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh BAPPEDA dengan
dukungan perangkat daerah lainnya serta masyarakat guna mencapai sasaran
dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan
sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan di BAPPEDA antara lain terhadap:
1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
2) pencapaian prioritas dan sasaran daerah;
3) pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama);
4) pendayagunaan potensi ekonomi daerah; dan
5) sinkronisasi dengan kebijakan pemerinah pusat serta Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Dalam kaitannya dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah,
Bappeda mendukung misi 1 RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan mendukung
prioritas daerah tahun 2018 yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
Dari prioritas daerah tersebut, rumusan program dan kegiatan Bappeda
mendukung dua sasaran daerah, yaitu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Daerah Meningkat. Selanjutnya dari sasaran perangkat daerah, dirumuskan
sasaran PD yang terdiri dari 4 (empat) sasaran, yaitu:
1. Kesesuaian program pembangunan daerah,
2. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
meningkat,
3. Kerjasama penelitian dalam pembangunan daerah meningkat, dan
4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat.
Dalam pencapaian kelima sasaran tersebut, pada tahun 2018 BAPPEDA
merencanakan akan melaksanakan 12 program yang terdiri dari 29 kegiatan
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.5.
41
NO SASARAN PD
1
1 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
2 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3 Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Kewilayahan
4 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil Pembangunan Daerah
5 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah
1 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
2 Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah
1 Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pekerjaan
Umum
2 Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Perumahan, dan
Kawasan Permukiman
3 Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dan Pertanahan
1 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan
Pemberdayaan Masyarakat
2 Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
3 Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial, dan
Ketenagakerjaan
1 Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan, dan Kelautan
2 Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, dan Koperasi
3 Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan Penanaman Modal
2
1 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
2 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
3 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah
3
1 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
2 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
1 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
2 Pengembangan Kapasitas Aparatur
1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
4
1 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
2 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kerjasama penelitian dalam
pembangunan daerah
meningkat
Program Penelitian dan Pengembangan
5 Akuntabilitas pengelolaan
keuangan PD meningkat
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah
Kesesuaian program
pembangunan daerah
Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan
Perangkat Daerah (PD)
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan
pelayanan PD meningkat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Tabel 3.5. Sasaran dan Program/Kegiatan
NAMA PROGRAM/KEGIATAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan
Budaya
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
42
Dari sejumlah 29 kegiatan yang telah direncanakan, berdasarkan
penyebaran lokasinya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kegiatan yang
dilaksanakan dalam skala internal Bappeda, dan kegiatan yang dilaksanakan
secara lintas PD. Kegiatan internal adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya
mendukung pelaksanaan operasional PD. Program yang masuk dalam
lokalitas internal BAPPEDA adalah:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2 kegiatan)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (2 kegiatan)
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur (2
kegiatan)
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah (1
kegiatan)
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan (3 kegiatan)
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (1 kegiatan)
Diluar program yang bersifat internal tersebut, adalah merupakan
program-program yang bersifat lintas PD, yaitu program yang melibatkan PD
lain dalam pelaksanaannya. Program ini terutama untuk mendukung tugas
dan fungsi koordinatif Bappeda yang mempunyai fungsi penunjang di bidang
perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan dalam
penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat
daerah yang berada dalam koordinasi bidangnya. Program tersebut adalah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan
Fisik dan Prasarana, Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan,
Sosial, dan Budaya, serta Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan
Program Penelitian dan Pengembangan
Dalam pengaliran sasaran Bappeda kedalam Program dan Kegiatan yang
mendukung pencapaiannya, digambarkan dalam Tabel 3.5. Di dalam tabel
tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) sasaran yang merupakan
Indikator Kinerja Utama Bappeda, dan 3 (tiga) sasaran yang merupakan
Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Bappeda).
Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA adalah
Kesesuaian program pembangunan daerah dan Kerjasama penelitian dalam
pembangunan daerah meningkat, yang dicapai dengan Program Perencanaan
Pembangunan Daerah, Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan
Prasarana, Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan
Budaya, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi serta Program
Penelitian dan Pengembangan.
43
Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Bappeda adalah:
1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat,
yang dicapai dengan 4 Program, yaitu Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran,
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur, dan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan PD meningkat, dicapai dengan
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah, dan
3. Kesesuaian program dokumen perencanaan PD, yang dicapai dengan
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan.
Dalam melaksanakan 12 program dengan 29 kegiatan tersebut
dibutuhkan dana indikatif sebesar Rp4.515.500.000,00 dengan sumber dana
APBD Kabupaten. Namun berdasarkan pagu indikatif perangkat daerah,
Bappeda hanya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp4.065.658.000,00.
Meskipun demikian untuk sementara output kegiatan yang merupakan hasil
analisis kebutuhan berdasarkan skala prioritas tetap dimasukkan dalam
penyempurnaan Rancangan Renja Bappeda Tahun 2018. Berdasarkan lima
prioritas pembangunan tahun 2018, program/kegiatan yang mendukung
pencapaian kelima prioritas tersebut disajikan dalam Tabel 3.6.
44
No. Prioritas Pembangunan
Pagu
Indikatif
(Rp000) Ket.
1. Ekonomi dan Pariwisata -
2. Sosial, Budaya, dan
Penanggulangan Kemiskinan -
3. Infrastruktur,
Pengembangan Wilayah dan
Tata Ruang-
4. Ketahanan Pangan,
Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana-
5. 1.070.000
1 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 380.000
2 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 110.000
3 Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Kewilayahan
110.000
4 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil Pembangunan
Daerah
108.000
5 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah 362.000
314.000
1 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah
164.000
2 Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah 150.000
790.000
1 Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan
Pekerjaan Umum
220.000
2 Perencanaan Pembangunan Perhubungan,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
150.000
3 Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dan
Pertanahan
420.000
511.000
1 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan
Pemberdayaan Masyarakat
171.000
2 Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan
Kebudayaan
170.000
3 Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial, dan
Ketenagakerjaan
170.000
520.000
1 Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan, dan
Kelautan
150.000
2 Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan,
dan Koperasi
130.000
3 Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan
Penanaman Modal
240.000
345.000
1 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan 295.000
2 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 50.000
Jumlah 3.550.000
Reformasi Birokrasi dan
Pelayanan Publik
-
Tabel 3.6. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 5 (Lima) Prioritas Pembangunan Tahun 2018
Nama Program/Kegiatan
-
-
-
Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan,
Sosial, dan Budaya
Program Penelitian dan Pengembangan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Sedangkan program dan kegiatan pendukung tugas dan fungsi perangkat
daerah dijabarkan dalam tabel 3.7.
45
No. Pagu Indikatif
(Rp000) Ket.
1. 635.000
1 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
495.000
2 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 140.000
2. 200.000
1 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
30.000
2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
170.000
3. 30.000
1 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
10.000
2 Pengembangan Kapasitas Aparatur 20.000
4. 1.500
1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 1.500
5. 57.000
1 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 25.000
2 Pengendalian Internal Perangkat Daerah 19.000
3 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat
Daerah
13.000
6. 42.000
1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 42.000
Jumlah 965.500
Tabel 3.7. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi BAPPEDA
Nama Program/Kegiatan
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Secara keseluruhan, berdasarkan Rancangan Akhir Renja BAPPEDA
Tahun 2018 terdapat 12 program dengan 29 kegiatan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2018. Ke-12 program tersebut didanai dengan pagu indikatif
anggaran sebesar Rp4.515.500.000,00 (empat miliar lima ratus lima belas juta
lima ratus ribu rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD
Kabupaten Gunungkidul. Selengkapnya Rancangan Akhir Renja BAPPEDA
Tahun 2018 yang telah disesuaikan dengan dengan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 disajikan dalam tabel
3.8.
46
PAGU
INDIKATIF
(Rp)
PERKIRAAN
MAJU (Rp)
SUMBER
DANASKPD
JENIS
PROG/ KEG
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET a/b/c
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
URUSAN: WAJIB
4 02 URUSAN: PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
4 02 BIDANG URUSAN: SEMUA
URUSAN
4 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah
meningkat
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
100% 635.000 540.250
4 02 01 01 01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
BAPPEDA Jumlah surat yang dikirim 12 buah 100% 495.000 400.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Jumlah sarana jasa telepon,
listrik, air, internet
2 rekening telepon, 3
rekening listrik, 1 rekening
air, 1 rekening internetPembayaran jasa kebersihan
kantor
1 paket jasa Cleaning
Service 12 bulan
Jumlah peralatan kerja yang
terfasilitasi
25 komputer/notebook, 4
mesin tik; 10 bh printer, 6 bh
UPSJumlah alat tulis kantor 12 paket pembelian ATK
Jumlah barang cetakan
fotocopy
7 jenis barang cetakan,
12.000 fotocopy dan 60 jilid
Jumlah komponen listrik
tersedia
12 paket pembelian
komponen listrik
Jumlah bahan dan peralatan
kebersihan kantor
10 paket pembelian bahan
dan alat pembersih
Jumlah data yang terkelola dan
terpelihara
1 jenis data (arsip
persuratan)
Jumlah Bahan bacaan/
referensi dan surat kabar
3 jenis surat kabar (3 rek
bulanan langganan surat
kabar)Jumlah tenaga
administrasi/teknik perkantoran
2 orang petugas jaga malam
(2x12 bulan), 1 orang
petugas pemelihara jaringan
internet & komputer (11
bulan), 1 orang tenaga bantu
administrasi perkantoran (11
bulan)
Jumlah dan jenis perlengkapan
kantor yang dibeli
6 notebook, 4 PC, 1 GPS, 5
printer, 4 UPS, 1 LCD
Proyektor
4 02 01 01 02 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
BAPPEDA Jumlah makanan dan minuman
tersedia untuk rapat dan tamu
Makan minum: 600 OS
Minum snack: 900 OS
Persentase rapat-rapat,
konsultasi dan
koordinasi terfasilitasi
dengan baik
100% 140.000 140.250 APBD Kab. BAPPEDA a
Frekuensi rapat, konsultasi, dan
koordinasi terfasilitasi dengan
baik
40 kali dalam daerah; 20 kali
luar daerah
Akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah
meningkat
Tabel 3.8 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA TA 2018 dan Perkiraan Maju TA 2019
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
DAERAHSASARAN DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA ALOKASI DANA APBD KETERANGAN
HASIL PROGRAM KEGIATAN/OUTPUT HASIL KEGIATAN
Persentase jasa,
peralatan, dan
perlengkapan
perkantoran tersedia
dengan baik
1
Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan
Publik
47
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 02 01 02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah
meningkat
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
aparatur
100% 200.000 362.000
4 02 01 02 01 Pengadaan/Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
BAPPEDA Jumlah dan jenis mebelair yang
dibeli
15 kursi kerja, 2 almari arsip,
1 rak buku
Persentase sarana dan
pasarana perkantoran
yang dibeli dan
dibangun dengan baik
100% 30.000 192.000 APBD Kab. BAPPEDA a
4 02 01 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Perkantoran
BAPPEDA Jumlah/luasan dan jenis
bangunan gedung yang
dipelihara
1 paket pengecatan tembok
kantor, 1 paket pemeliharaan
taman, 1 paket rehab kamar
mandi
Persentase sarana dan
pasarana perkantoran
yang terpelihara
dengan baik
100% 170.000 170.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Jumlah dan jenis kendaraan
dinas yang dipelihara
5 mobil,
27 motor
Jumlah dan jenis perlengkapan
gedung kantor yang terpelihara
21 bh AC
4 02 01 03 Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur
Akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah
meningkat
Persentase PNS
yang memiliki
kompetensi
sesuai bidang
tugas
100% 30.000 50.000
4 02 01 03 02 Penyelenggaraan
Penatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
BAPPEDA Jumlah ASN yang tertangani 53 ASN
3 jenis layanan kepegawaian
Persentase
ketatalaksanaan dan
pengelolaan
kepegawaian perangkat
daerah terselenggara
dengan baik
100% 10.000 30.000 APBD Kab. BAPPEDA a
4 02 01 03 03 Pengembangan Kapasitas
Aparatur
BAPPEDA Jumlah ASN yang mengikuti
diklat
4 orang Persentase ASN yang
dikirim mengikuti diklat
100% 20.000 20.000 APBD Kab. BAPPEDA a
4 02 01 04 Program Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah
Akuntabilitas kinerja
pengelolaan
keuangan daerah
meningkat
Persentase
laporan
keuangan yang
disusun tepat
waktu
100% 42.000 44.000
4 02 01 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
BAPPEDA Dokumen Laporan keuangan
semesteran
1 dokumen Persentase laporan
keuangan perangkat
daerah tersusun tepat
waktu,baik dan benar
100% 42.000 44.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Dokumen Laporan keuangan
akhir tahun
1 dokumen
Dokumen Laporan keuangan
bulanan/SPJ
12 dokumen
1
48
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 02 01 05 Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah
meningkat
Persentase
kesesuaian
program dalam
Renja Perangkat
Daerah terhadap
RKPD dan
Renstra
Perangkat
Daerah terhadap
RPJMD
100% 57.000 60.000
4 02 01 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat
Daerah
BAPPEDA Dokumen LKjIP Tahun 2017 1 dokumen Persentase dokumen
perencanaan perangkat
daerah yang tersusun
secara baik dan tepat
waktu
100% 25.000 25.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Dokumen Renja, RKA, dan
DPA Tahun 2019
3 dokumen
Dokumen Perubahan Renja,
RKPA, dan DPPA Tahun 2018
3 dokumen
4 02 01 05 02 Pengendalian Internal Perangkat
daerah
BAPPEDA Jumlah laporan monev dan
pengendalian internal SKPD
12 laporan
(1 dokumen)
Persentase laporan
pengendalian internal
yang disusun tepat
waktu
100% 19.000 22.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Dokumen Rencana Tindak
Pengendalian (RTP)
Dokumen laporan
penyelenggaraan SPIP
2 dokumen
4 02 01 05 03 Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Perangkat Daerah
BAPPEDA Draft dokumen profil perangkat
daerah tahun 2018
1 draft dokumen Persentase profil
perangkat daerah yang
tersusun dengan baik
dan tepat waktu
100% 13.000 13.000 APBD Kab. BAPPEDA a
4 02 01 06 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah
meningkat
Nilai IKM PD 79,50 1.500 1.500
4 02 01 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
BAPPEDA Dokumen pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat
2 dokumen Persentase dokumen
IKM tersusun dengan
baik dan tepat waktu
100% 1.500 1.500 APBD Kab. BAPPEDA a
4 02 01 15 Program Perencanaan
Pembangunan Fisik dan
Prasarana
Akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah
meningkat
Persentase
kesesuaian
program dalam
Renja PD Bidang
Fisik dan
Prasarana
terhadap RKPD
dan APBD, serta
program dalam
Renstra PD
terhadap RPJMD
100% 790.000 660.000
4 02 01 15 01 Perencanaan Pembangunan
Lingkungan Hidup dan Pekerjaan
Umum
Kab. GK Jumlah kesepakatan
perencanaan pembangunan
lingkungan hidup
10 kesepakan Persentase ketaatan
terhadap Rencana Tata
Ruang
100% 220.000 230.000 APBD Kab. BAPPEDA a
1
49
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rencana Induk Pengembangan
Ruang Terbuka Hijau di Kab.
Gunungkidul
1 dokumen
Sistem Informasi SPAM
Perpipaan dan Non Perpipaan
di Kabupaten Gunungkidul
1 dokumen
4 02 01 15 02 Perencanaan Pembangunan
Perhubungan, Perumahan, dan
Kawasan Permukiman
Kab. GK Jumlah kesepakatan
perencanaan perumahan dan
permukiman
6 kesepakatan Persentase
perencanaan
perumahan dan
pemukiman terpadu
dan sinergis
100% 150.000 200.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Study Kelayakan Feeder Jalur
Jalan Lintas Selatan (JJLS)
1 dokumen
4 02 01 15 03 Perencanaan Pembangunan
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kab. GK Jumlah kesepakatan
perencanaan tata ruang dan
pertanahan
6 kesepakatan Persentase
perencanaan
pembangunan sarana
dan prasarana wilayah
terpadu dan sinergis
100% 420.000 230.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Rencana Pengembangan
Kawasan Strategis Kabupaten
1 dokumen
Desiminasi Tata Ruang dan
Pertanahan
1 kali
Masterplan Pengembangan
Kawasan Nglanggeran -
Ngalang - Gading
1 dokumen
4 02 01 16 Program Perencanaan
Pembangunan Pemerintahan,
Sosial, dan Budaya
Akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah
meningkat
Persentase
kesesuaian
program dalam
Renja PD Bidang
Pemerintahan,
Sosial, dan
Kebudayaan
terhadap RKPD
dan APBD, serta
program dalam
Renstra PD
terhadap RPJMD
100% 511.000 540.000
4 02 01 16 01 Perencanaan Pembangunan
Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Kab. GK Jumlah kesepakatan
perencanaan bidang
pemerintahan dan
pemberdayaan masyarakat
4 kesepakatan Persentase
program/kegiatan
Bidang Pemerintahan
dan Pemberdayaan
100% 171.000 180.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Dokumen Kajian Pembangunan
Desa
1 dokumen
4 02 01 16 02 Perencanaan Pembangunan
Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. GK Jumlah kesepakatan
perencanaan pembangunan
pendidikan dan kebudayaan
4 kesepakatan Persentase
program/kegiatan
bidang sosial budaya
terpadu dan sinergis
100% 170.000 185.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Dokumen Kajian Pembangunan
Pendidikan Dasar
1 dokumen
1
50
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 02 01 16 03 Perencanaan Pembangunan
Kesehatan, Sosial, dan
Ketenagakerjaan
Kab. GK Jumlah kesepakatan
perencanaan pembangunan
kesehatan, sosial, dan
ketenagakerjaan
4 kesepakatan Persentase
program/kegiatan
bidang kesehatan,
sosial dan
ketenagakerjaan
100% 170.000 175.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Dokumen District Health
Account (DHA) Kab
Gunungkidul
1 dokumen
Dokumen Kajian Pembangunan
Sosial
1 dokumen
4 02 01 17 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah
meningkat
Persentase
kesesuaian
program dalam
Renja PD Bidang
Perekonomian
terhadap RKPD
dan APBD, serta
program dalam
Renstra PD
terhadap RPJMD
100% 520.000 550.000
4 02 01 17 01 Perencanaan Pembangunan
Pertanian, Perikanan, dan
Kelautan
Kab. GK Jumlah kesepakatan
perencanaan pembangunan
pertanian dan kelautan
4 kesepakatan Sinkronisasi/keterpadu
an perencanaan
pembangunan bidang
pertanian, perikanan
dan kelautan
2 PD 150.000 200.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Masterplan Pengembangan
Pertanian Organik
1 dokumen
4 02 01 17 02 Perencanaan Pembangunan
Industri, Perdagangan, dan
Koperasi
Kab. GK Jumlah kesepakatan
perencanaan pembangunan
industri, perdagangan, dan
koperasi
6 kesepakatan Sinkronisasai
perencanaan
pembangunan bidang
industri, perdagangan,
dan koperasi
100% 130.000 150.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Feasibility Study Pasar Khas
Kabupaten Gunungkidul di Kec.
Patuk
1 Dokumen
4 02 01 17 03 Perencanaan Pembangunan
Pariwisata dan Penanaman Modal
Kab. GK Jumlah kesepakatan
perencanaan pembangunan
pariwisata dan penanaman
modal
6 kesepakatan Perencanaan
pembangunan
pariwisata dan
penanaman modal
selaras dan sinergis
100% 240.000 200.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Masterplan pengelolaan
kawasan wisata
1 Dokumen
Masterplan pengembangan
potensi ekonomi kecamatan
Tepus
1 Dokumen
Masterplan pengembangan
potensi ekonomi kecamatan
Karangmojo
1 Dokumen
1
51
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 02 01 18 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah
meningkat
Persentase
kesesuaian
program dalam
RKPD terhadap
RPJMD
100% 1.070.000 805.000
4 02 01 18 01 Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah
Kab. GK Rancangan awal RKPD Tahun
2019
1 dokumen 100% 380.000 350.000 APBD Kab. BAPPEDA a
DURP Hasil Musrenbang
Kecamatan Tahun 2018
1 dokumen
Rancangan RKPD Tahun 2019 1 dokumen
Dokumen RKPD Tahun 2019 1 dokumen
Rancangan RKPD Perubahan
Tahun 2018
1 dokumen
Dokumen RKPD Perubahan
Tahun 2018
1 dokumen
Jumlah kesepakatan koordinasi
perencanaan pembangunan
daerah : 1. Penyusunan Renja
PD Tahun 2019; 2.
Penyusunan Renja PD
Perubahan Tahun 2018; 3.
Penyusunan Dokumen ROPK
PD Tahun 2018
3 kesepakatan
4 02 01 18 02 Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kab. GK Jumlah kesepakatan
sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah : 1.
Sinkronisasi program/kegiatan
tematik antara Pemkab GK dan
Pemerintah DIY; 2. Sinkronisasi
usulan program/kegiatan dalam
e-musrenbang/e-proposal
Rakortek APBN
2 kesepakatan Keterpaduan dan
harmonisasi
perencanaan
pembangunan daerah
100% 110.000 100.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Sistem Informasi Perencanaan
Kab. Gunungkidul
1 modul/dokumen
4 02 01 18 03 Penyusunan dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan
Kewilayahan
Kab. GK Dokumen Usulan DAK 1 dokumen Persentase dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
tersusun terarah dan
sinergis
100% 110.000 110.000 APBD Kab.
Dokumen Usulan Dana
Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan
1 dokumen
Dokumen usulan dana
keistimewaan
1 dokumen
Dokumen Usulan PIWK 1 dokumen
Konsinyering penyusunan
perencanaan program kegiatan
keistimewaan tahun 2020
1 kali
Persentase dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
tersusun terarah dan
sinergis
1
52
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 02 01 18 04 Penyusunan Profil dan Informasi
Hasil Pembangunan Daerah
Kab. GK Buku Informasi Pembangunan
Daerah Kab. Gunungkidul
Tahun 2017
1 dokumen (100 buku) Dokumen publikasi dan
dokumen informasi
hasil pembangunan
Kabupaten
Gunungkidul untuk
mendukung
perencanaan
pembangunan
100% 108.000 150.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Buku Informasi Program dan
Kegiatan Pembangunan Kab.
Gunungkidul tahun 2018
1 dokumen (70 buku)
Booklet Informasi
Pembangunan
1 dokumen (500 buku)
4 02 01 18 05 Pendataan Potensi dan
Permasalahan Daerah
Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi
pendataan potensi dan
permasalahan daerah
6 kesepakatan 100% 362.000 95.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Data Kemiskinan Kabupaten
Gunungkidul
1 dok laporan
Jumlah pendamping SID yang
terlatih
25 orang
Jumlah verifikator data BDT di
lapangan yang terlatih
25 orang
Jumlah SDM Kecamatan yang
paham dan dapat
mengoperasikan SID
54 orang
Jumlah SDM PD yang dapat
mengakses dan memanfaatkan
SID
20 orang
Jumlah operator SID dan
petugas verifikator data di
lapangan terlatih
288 orang
4 02 01 19 Program Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah
Akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah
meningkat
Persentase
kesesuaian
capaian dengan
target dalam
perencanaan
pembangunan
daerah jangka
menengah dan
tahunan daerah
100% 314.000 345.000
4 02 01 19 01 Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Daerah
Kab. GK Dokumen evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan RKPD
dan Perubahan RKPD
2 dokumen 100% 164.000 170.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Dokumen evaluasi
hasil/capaian target RPJMD
1 dokumen
Jumlah kesepakatan dalam
rangka pengendalian
pelaksanaan RKPD
6 kesepakatan
Kastemisasi aplikasi e-Monev
Rencana Pembangunan
Daerah Modul RPJMD
1 modul/dokumen
1
Database kemiskinan
terintregasi dengan
sistem informasi desa
untuk mendukung
perencanaan
pembangunan
Persentase
pemanfaatan hasil
evaluasi sebagai
umpan baik
perencanaan dan
perbaikan kinerja
pembangunan daerah
53
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 02 01 19 02 Pelaporan Kegiatan Pembangunan
Daerah
Kab. GK Dokumen pelaporan:
Tugas Pembantuan (TP) 4 laporan
Persentase dokumen
hasil pelaporan dan
evaluasi pembangunan
daerah sebagai umpan
balik perencanaan dan
pengendalian kinerja
pelaksanaan
pembangunan daerah
100% 150.000 175.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Dokumen pelaporan Dana
Alokasi Khusus (DAK)
5 laporan
Dokumen pelaporan Dana
Keistimewaan DIY
4 laporan
Dokumen pelaporan Bantuan
Pemerintah DIY
4 laporan
Dokumen pelaporan Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
4 laporan online
4 06 01 15 Program Penelitian dan
Pengembangan
Akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah
meningkat
Jumlah
pelaksanaan
kerjasama
penelitian
6 345.000 360.000
4 06 01 15 01 Penyelenggaraan Penelitian dan
Pengembangan
Kab. GK Jumlah pelaksanaan kerjasama
penelitian
4 kesepakatan penelitian Tingkat keterpaduan
program-program
kelitbangan tingkat
kabupaten
100% 295.000 300.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Desiminasi hasil penelitian 1 kali
Seleksi penerima anugerah
IPTEK (Krenovamaskat)
3 kategori
Rakor kelitbangan 1 kali
Fasilitasi Dewan Riset Daerah 4 rakor4 06 01 15 02 Penguatan Sistem Inovasi Daerah
(SIDa)
Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi
SIDa
2 kesepakatan Pengembangan Sistem
inovasi Daerah (SIDa)
1 Kab. 50.000 60.000 APBD Kab. BAPPEDA a
Lokakarya pengembangan
SIDa
1 kali
4.515.500 4.317.750
1
54
BAB IV PENUTUP
Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja Tahun 2018
disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016-2021, yang diselaraskan dengan RKP 2018, RKPD
DIY 2018, RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, serta
penyelarasan dengan visi dan misi Bupati Gunungkidul. Rencana Kerja Tahun
2018 Bappeda disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang
dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Bappeda, analisis kebutuhan, dan
usulan dari para pemangku kepentingan. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018
memuat 12 Program yang terdiri 29 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar
Rp4.515.500.000,00 (empat miliar lima ratus lima belas ribu lima ratus
rupiah).
4.1. Catatan Penting
Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda telah
dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan.
Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses
Musrenbang dan forum PD.
4.2. Kaidah Pelaksanaan
Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah
kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk
perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan
pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh
seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi
serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya
sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan
(stakeholders) yangtetap harus dikedepankan.
4.3. Rencana Tindak lanjut
Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk
mencapai suatu kondisi yang lebik baik di masa yang akan datang dengan
memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki.
Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada