dodywijaya-kpu.org€¦ · ii tim pengolah data perkara dan putusan penanggungjawab : prof. dr. m....

PENANGANAN PERKARAPERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019DALAM ANGKA





TIDAK DIPERJUALBELIKAN

ii

TIM PENGOLAH DATA PERKARA DAN PUTUSAN

Penanggungjawab : Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Muhidin S.H., M.Hum.

Koordinator :Kurniasih Panti Rahayu

Tim :Nanang SubektiYuni Sandrawati

Maria Ulfah KusumaastutiSyarief Hidayatullah Az Zaky

Melati Kusuma WardaniYogi Djatnika

Debby YelvionaFithatue Amalia Fatla Aini

Intan Permata Putri

Editor :Nanang Subekti

ii









Intan Permata Putri


ii









Intan Permata Putri


iii

KATA PENGANTAR

Berkaitan dengan prinsip pengadilan yang terbuka (open court principle), sejak dua abad silam, Jeremy Bentham mengingatkan: “In the darkness of secrecy, sisnister interest and evil in every shape have full swing. Only in proportion as publicity has place can any of the checks applicable to judicial injustice operate. Where there is no publicity there is no justice. Publicity is the very soul of justice. It is the keenest spur to exertion and the surest of the all guards against improbity. It keeps the judge himself while trying under trial”. Melalui pandangan itu, Bentham benar-benar ingin menegaskan, selama tidak ada keterbukaan, tidak akan ada keadilan. Keterbukaan adalah roh keadilan. Keterbukaan merupakan alat untuk melawan sekaligus penjaga utama dari ketidakjujuran. Keterbukaan membuat “hakim” diadili saat ia mengadili (perkara). Terlebih lagi, seperti diketahui bersama, di hampir setiap proses persidangan di pengadilan, selalu Hakim memulai dengan kalimat “sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum”, sehingga keterbukaan wajib hukumnya diwujudkan, bukan berhenti sebatas pernyataan belaka.

Di Mahkamah Konstitusi, proses dan prosedur penanganan perkara perselisihan hasil pemilu tahun 2019 didesain terbuka dan terukur. Semua pihak, termasuk publik, dapat ikut memonitor perjalanan perkara, sejak diregistrasi hingga diputus. Dalam untaian kerangka pikir semacam itu, buku “Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Angka” ini merupakan bagian dari ikhtiar Mahkamah Konstitusi berlaku transparan sekaligus menyingkirkan stigma perihal adanya lorong-lorong gelap di lembaga peradilan.

Buku ini memotret utuh wajah penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi dalam bentuk dan bahasa angka-angka. Deskripsi serba serbi penanganan perkara melalui bahasa angka-angka diharapkan lebih mudah dan cepat untuk dipahami. Informasi mengenai peserta pemilu tahun 2019, daerah pemilihan, hasil rekapitulasi perolehan suara, hingga ke penerimaan dan registrasi perkara, proses persidangan, ragam varian dalil permohonan, sampai putusan, seluruhnya ditampilkan menarik, sesuai persis dengan fakta yang ada. Termasuk, deskripsi angka perihal keberadaan dan kinerja layanan konsultasi yang disiapkan melayani para pencari keadilan.

Selain memberikan informasi dalam bentuk angka dan infografis pada momentum penanganan perselisihan hasil Pemilu tahun 2019, penerbitan buku ini dapat pula dikatakan sebagai semacam bundel laporan kinerja Mahkamah Konstitusi kepada publik, khususnya selama menjalankan salah

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

iv

satu kewenangan konstitusionalnya: memutus perselisihan hasil tentang pemilihan umum. Sekali lagi, buku ini terbit didasari kesadaran dan komitmen kuat kami, segenap komponen di Mahkamah Konstitusi, untuk melaksanakan dan mewujudkan prinsip transparansi.

Harapan kami, selain bermanfaat dan berdaya guna sebagai informasi publik, buku ini dapat dimanfaatkan bagi kepentingan, baik kepentingan yang bersifat akademik maupun kepentingan praktis, bagi seluruh pemangku kepentingan pemilu, termasuk para pemerhati Mahkamah Konstitusi. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih, utamanya kepada tim penyusun yang telah bekerja sungguh-sungguh, dan tentu saja kepada semua pihak yang memberikan dukungan atas terbitnya buku ini.

Jakarta, Agustus 2019

iv




iv




v

PRAKATA

Kurun waktu yang tidak boleh dibilang sebentar, hampir tiga bulan bahkan lebih jika dihitung mulai dari persiapan telah dilakukan oleh seluruh komponen Mahkamah Konstitusi dalam menangani salah satu kewenangannya yaitu menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum Tahun 2019, yang konon bisa dikatakan sebagai peristiwa paling besar dalam sejarah demokrasi dunia bukanlah hiperbola semata, mengingat pemilu kali ini dilakukan secara serentak untuk memilih anggota legislatif ditingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, yang bahkan secara bersamaan juga memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi sebagai akhir dari penyelesaian perselisihan proses demokrasi tersebut secara nyata telah menjadikan Sembilan Hakim Konstitusi Pemutus Sengketa serta Gugus Tugas Pendukung Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 menjadi tidak hanya sebagai pekerja cerdas namun juga menjadi pekerja keras.

Banyaknya permohonan yang diajukan dengan tuntutan rentang waktu yang dibatasi oleh undang- undang, dan bertumpuknya berkas perkara yang memenuhi ruang kerja membuat seluruh Hakim Konstitusi, pegawai serta karyawan di MK harus merelakan waktu lebih dalam pengelolaannya.

Hiruk pikuk pencari keadilan dan masyarakat yang datang ke Gedung MK menjadi bagian tersendiri yang harus dilayani dengan sempurna, disamping pelayanan informasi penanganan perkara secara transparan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui penggunaan media dan teknologi informasi.

Sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang dibatasi oleh waktu yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Pemilu Legislatif (Pasal 78, UU MK). Dalam kewenangan ini, maka MK telah memutus baik perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden maupun PHPU Legislatif tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundangan yang ada bahkan lebih cepat. Waktu yang digunakan untuk penanganan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yaitu selama 12 Hari Kerja sejak dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (11 Juni sampai dengan 27 Juni 2019). Sedangkan untuk penanganan perkara PHPU Legislatif rata- rata adalah 28 Hari Kerja (1 Juli sampai dengan 6, 7, 8 dan 9 Agustus 2019) yang juga lebih cepat dari batas waktu yang diberikan oleh undang-undang.

Permohonan PHPU Legislatif tersebar di seluruh provinsi yaitu 34 Provinsi dan dimohonkan oleh seluruh Partai Politik yaitu 20 Partai Politik, baik partai politik nasional maupun partai politik lokal Aceh. Dalil yang dimohonkan oleh pemohon sebagian besar yaitu mempermasalahkan mengenai pengurangan suara dan penggelembungan suara. Pengurangan suara dan penggelembungan suara

vi

yang didalilkan yaitu pengurangan suara dan atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik kepada perolehan suara antar calon dalam satu partai politik, antar calon antar partai politik, maupun antar partai politik. Selain itu, pelanggaran administrasi pemilu juga menjadi dalil yang banyak dalam permohonan perselisihan pemilihan umum yang diajukan ke MK.

Dari 340 permohonan yang masuk untuk perkara PHPU legislatif diregistrasi menjadi 260 Perkara yang didasarkan atas permohonan per provinsi dan per partai politik (termasuk yang diajukan Lembaga Masyarakat) serta perkara Parliamentary Treshold. Sedangkan untuk permohonan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diregistrasi menjadi 1 Perkara dari 1 Permohonan yang diajukan. Pada perkara PHPU Legislatif jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) yang dipermasalahkan sebanyak 560 Dapil dan dikoreksi setelah persidangan menjadi 553 Dapil. Secara umum setelah dilakukan pemeriksaan persidangan, Mahkamah Konstitusi memutus PHPU Presiden dan Wakil Presiden dengan amar Ditolak, sedangkan untuk PHPU Legislatif diputus dengan amar 12 Dikabulkan Sebagian, 101 Ditolak, dan 104 Tidak Dapat Diterima, serta 43 Gugur serta ditarik kembali oleh Pemohon.

Kehadiran buku Penanganan Perkara Perselisihan Umum Tahun 2019 Dalam Angka ini menjadi salah satu sumber informasi data yang bisa menggambarkan bagaimana proses penanganan per-kara yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Budaya untuk memberikan informasi secara detil dan terbuka kepada masyarakat telah menjadi komitmen MK sebagai lembaga peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya.

Oleh karena itu, dengan data dan informasi dalam buku ini diharapkan dapat menjadi sebagian informasi yang dibutuhkan masyarakat baik para praktisi, akademisi, peneliti maupun mahasiswa yang ingin mengetahui lebih jauh tentang proses dan hasil penanganan perkara perselisihan pemilihan umum Tahun 2019 di MK.


Tim Penyusun

vi






Tim Penyusun

vi






Tim Penyusun

vii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. ............................................................ iiiPrakata Tim Penyusun ................................................................................................................. v

BAGIAN PERTAMAPENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (LEGISLATIF)

BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................................................3 1. Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 3 2. Daerah Pemilihan (Dapil) ............................................................................................6 3. Pemungutan dan Penghitungan Suara .......................................................................8 4. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara ........................................................................8BAB II PENERIMAAN PERMOHONAN DAN REGISTRASI PERKARA ................................... 11A. Penerimaan Permohonan ....................................................................................................... 11 1. Permohonan ............................................................................................................... 11 2. Dalil Permohonan .......................................................................................................15B. Registrasi Perkara .................................................................................................................17 1. Jumlah Perkara Yang Diregistrasi ..............................................................................17 2. Jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) Yang Dipermasalahkan ........................................21 3. Dalil Yang Dipermasalahkan Dalam Perkara .............................................................26BAB III PANEL HAKIM .................................................................................................................29BAB IV PERSIDANGAN .............................................................................................................35A. Persidangan Pendahuluan ....................................................................................................35B. Pemeriksaan Persidangan ....................................................................................................36C. Putusan Sela .........................................................................................................................37D. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan) ...................................................................................73E. Alat Bukti ...............................................................................................................................74BAB V PUTUSAN AKHIR ..........................................................................................................77

viii

BAGIAN KEDUAPENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................87 1. Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 .....................................................................87 2. Pemungutan dan Penghitungan Suara ....................................................................88

BAB II PERMOHONAN DAN REGISTRASI PERKARA ............................................................91 1. Permohonan .............................................................................................................91 2. Registrasi Perkara ....................................................................................................95

BAB III PERSIDANGAN .............................................................................................................97 1. Persidangan Pendahuluan ........................................................................................97 2. Sidang Pemeriksaan Persidangan ............................................................................97 3. Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon serta Pengesahan Alat Bukti (Tambahan) Pemohon ...............................................................................98 4. Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pihak Terkait serta Pengesahan Alat Bukti (Tambahan) Pihak Terkait, dan Bawaslu ...................................................99

BAB IV PUTUSAN AKHIR ........................................................................................................101 1. Dalil Pelanggaran TSM ............................................................................................101 2. Dalil Pelanggaran Administratif ................................................................................101

BAGIAN KETIGAPENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUMTAHUN 2019 (LAYANAN KONSULTASI) BAB I LAYANAN KONSULTASI ..............................................................................................105

BAB II PENUTUP ....................................................................................................................107

Lampiran - ................................................................................................................................. 110

viii







BAB II PENUTUP ....................................................................................................................107

Lampiran - ................................................................................................................................. 110

viii







BAB II PENUTUP ....................................................................................................................107

Lampiran - ................................................................................................................................. 110

ix

Tabel 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019 ..............................................................................4Tabel 2 Jumlah Dapil Untuk Pemilihan DPR RI, DRPD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tiap Provinsi di Indonesia ............................................................................................7Tabel 3 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 ......................................8Tabel 4 Jumlah Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi Untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan DPD ....................................................... 11Tabel 5 Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi Untuk PHPU DPD RI .............................13Tabel 6 Jumlah Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi Untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Presiden/Wapres Per Provinsi Per Partai ..............................................................................................13Tabel 7 Jumlah Jenis Dalil Permohonan PHPU DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 .....................................................................................16Tabel 8 Jumlah Jenis Dalil Perkara PHPU DPD RI Tahun 2019 ............................................17Tabel 9 Jumlah Permohonan Yang Diterbitkan Akta Pembatalan Pengajuan Permohonan ..17Tabel 10 Jumlah Perkara Yang Di Registrasi Untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, DPD ....................................................................................18Tabel 11 Jumlah Rincian Perkara Untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Per Provinsi .....................................................................................19Tabel 12 Jumlah Rincian Perkara Untuk PHPU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Per Provinsi ......................................................................................................................20Tabel 13 Jumlah Rincian Perkara untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Per Partai ........................................................................................20Tabel 14 Jumlah Dapil yang Dipermasalahkan Dalam Perkara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Per Provinsi ..................................................................23Tabel 15 Jumlah Dapil yang Dipermasalahkan Dalam Perkara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Per Partai ......................................................................25Tabel 16 Jumlah Jenis Dalil Perkara PHPU DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 ................................................................................................................26Tabel 17 Jumlah Jenis Dalil Perkara PHPU DPD RI Tahun 2019 ............................................27Tabel 18 Jumlah Perkara dan Dapil Yang Ditangani Panel I ....................................................30Tabel 19 Jumlah Perkara dan Dapil Yang Ditangani Panel II ...................................................31

DAFTAR TABEL

x

Tabel 20 Jumlah Perkara dan Dapil Yang Ditangani Panel III ..................................................32Tabel 21 Jadwal Sidang Pendahuluan Panel I .........................................................................35Tabel 22 Jadwal Sidang Pendahuluan Panel II ........................................................................35Tabel 23 Jadwal Sidang Pendahuluan Panel III .......................................................................35Tabel 24 Jadwal Pemeriksaan Persidangan Panel I ................................................................36Tabel 25 Jadwal Pemeriksaan Persidangan Panel II ...............................................................36Tabel 26 Jadwal Pemeriksaan Persidangan Panel III ..............................................................36Tabel 27 Perkembangan Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Per Panel ...................................................................................................................44Tabel 28 Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Per Panel .....................................................................45Tabel 29 Perkembangan Jumlah Dapil Dalam Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) ......................................................................................46Tabel 30 Jumlah Dapil Dalam Perkara yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Per Panel ......................................................48Tabel 31 Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan Panel I ..50Tabel 32 Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Sebagian Perkara Panel I ......53Tabel 33 Perkara yang Tidak Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan Panel I ........................................................................................................................54Tabel 34 Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan Panel II .......................................................................................................................58Tabel 35 Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Sebagian Perkara Panel II .....59Tabel 36 Perkara yang Tidak Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan Panel II .......................................................................................................................61Tabel 37 Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan Panel III ......................................................................................................................66Tabel 38 Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Sebagian Perkara Panel III ....68Tabel 39 Perkara yang Tidak Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan Panel III ......................................................................................................................69Tabel 40 Jadwal Pemeriksaan Persidangan (lanjutan) Panel I ................................................73Tabel 41 Jadwal Pemeriksaan Persidangan (lanjutan) Panel II ...............................................73Tabel 42 Jadwal Pemeriksaan Persidangan (lanjutan) Panel III ..............................................73Tabel 43 Jadwal Sidang Pengucapan Putusan ........................................................................77Tabel 44 Persentase Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan Perkara PHPU Legislatif 2019 ............................................................................................................80

x


x


xi

Gambar 1 Jumlah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu 2019 ......................................................5Gambar 2 Jumlah Dapil Untuk Pemilihan DPR RI, DRPD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ...........................................................................................................6Gambar 3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPR RI Tahun 2019 .................................9Gambar 5 Jumlah Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi Untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Berdasarkan Partai Politik Per Provinsi Per Partai ...................................................................................................................13Gambar 7 Jumlah Rincian Permohonan Untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Per Provinsi Per Partai ....................................................................14Gambar 8 Jumlah Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi Untuk PHPU DPD RI Berdasarkan Wilayah Provinsi Yang Dipermasalahkan .............................................15Gambar 9 Total Dapil yang Dipermasalahkan Dalam Perkara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota .......................................................................................21Gambar 10 Total Dapil yang Dipermasalahkan Dalam Perkara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Per Provinsi ..................................................................22Gambar 11 Total Dapil yang Dipermasalahkan Dalam Perkara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Per Partai ......................................................................24Gambar 12 Jumlah Kategori Dalil Perkara PHPU Legislatif Tahun 2019 Per Provinsi .................27Gambar 13 Jumlah Provinsi Dalam Setiap Kategori Dalil Perkara PHPU Legislatif Tahun 2019 ................................................................................................................28Gambar 14 Jumlah Pembagian Perkara PHPU Legislatif 2019 Per Panel ..................................29Gambar 15 Jumlah Dapil Perkara PHPU Legislatif 2019 Per Panel ............................................30Gambar 16 Jumlah Perkara dan Dapil Yang Ditangani Panitera Pengganti Panel I ....................32Gambar 17 Jumlah Perkara dan Dapil Yang Ditangani Panitera Pengganti Panel II ...................33

DAFTAR GAMBAR

Tabel 45 Rincian Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan Perkara PHPU Legislatif 2019 .......83Tabel 46 Jenis Amar Putusan Yang Dikabulkan Sebagian Perkara PHPU Legislatif 2019 ......83Tabel 47 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 .....................................88Tabel 48 Penyebaran Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 .......................................................................................89Tabel 49 Daftar Perkara dan Putusan Akhir Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif Tahun 2019 ............................................................................................... 110

xii

Gambar 18 Jumlah Perkara dan Dapil Yang Ditangani Panitera Pengganti Panel III ..................34Gambar 19 Jumlah Kuasa Hukum Para Pihak Yang Menghadiri Sidang Putusan Sela 22 Juli 2019 ...............................................................................................................37Gambar 20 Jumlah Para Pihak (Prinsipal) Yang Menghadiri Sidang Putusan Sela 22 Juli 2019 ...............................................................................................................37Gambar 21 Jumlah Perkara Yang Diputus Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) 22 Juli 2019 ...............................................................................................................38Gambar 22 Jumlah Perkara Yang Diputus Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) 22 Juli 2019 Per Panel ...............................................................................................38Gambar 23 Jumlah Dapil Perkara Yang Diputus Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) 22 Juli 2019 Per Panel ...............................................................................................39Gambar 24 Jumlah Dapil Perkara Yang Diputus Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) 22 Juli 2019 ...............................................................................................................39Gambar 25 Jumlah Kategori Pertimbangan Mahkamah Pada Perkara Yang Diputus Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) 22 Juli 2019 ................................................40Gambar 26 Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pemeriksaan Pengumuman 22 Juli 2019 ...............................................................................................................41Gambar 27 Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pemeriksaan Pengumuman 22 Juli 2019 Per Panel ...............................................................................................41Gambar 28 Jumlah Dapil Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pemeriksaan Pengumuman 22 Juli 2019 ...............................................................................................................42Gambar 29 Jumlah Dapil Dalam Perkara yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pengumuman 22 Juli 2019 Per Panel ...............................................................................................42Gambar 30 Perkembangan Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) ......43Gambar 31 Perkembangan Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Per Panel ............................................................................................43Gambar 32 Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) ......................................................................................44Gambar 33 Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Per Panel .....................................................................45Gambar 34 Perkembangan Jumlah Dapil Dalam Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) ......................................................................................46Gambar 35 Jumlah Dapil Dalam Perkara yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) ......................................................................47Gambar 36 Jumlah Dapil Dalam Perkara yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Per Panel ......................................................47

xii


xii


xiii

Gambar 37 Perkembangan Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel I ........................................................................................................................48Gambar 38 Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel I .........................................................................49Gambar 39 Perkembangan Jumlah Dapil Dalam Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel I .........................................................................49Gambar 40 Jumlah Dapil Dalam Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel I .................................................................................................50Gambar 41 Perkembangan Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel II ................................................................................................56Gambar 42 Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel II .................................................................57Gambar 43 Perkembangan Jumlah Dapil Dalam Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel II ........................................................................57Gambar 44 Jumlah Dapil Dalam Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel II ................................................................................................58Gambar 45 Perkembangan Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel III ......................................................................................................................64Gambar 46 Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel III .......................................................................65Gambar 47 Perkembangan Jumlah Dapil Dalam Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel III .......................................................................65Gambar 48 Jumlah Dapil Dalam Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel III ...............................................................................................66Gambar 49 Jumlah Alat Bukti PHPU Legislatif Tahun 2019 .........................................................74Gambar 50 Rincian Jumlah Alat Bukti PHPU Legislatif Tahun 2019 Panel I ................................74Gambar 51 Rincian Jumlah Alat Bukti PHPU Legislatif Tahun 2019 Panel II ...............................75Gambar 52 Rincian Jumlah Alat Bukti PHPU Legislatif Tahun 2019 Panel III ..............................75Gambar 53 Jumlah Jenis Putusan Perkara PHPU Legislatif 2019 ...............................................78Gambar 54 Jumlah Jenis Amar Ketetapan Perkara PHPU Legislatif 2019 ..................................78Gambar 55 Jumlah Jenis Amar Putusan Perkara PHPU Legislatif 2019 .....................................79Gambar 56 Jumlah Jenis Amar Putusan Perkara PHPU Legislatif 2019 (Ditolak Seluruhnya + Ditolak Sebagian = Ditolak) ....................................................79Gambar 57 Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan Perkara PHPU Legislatif 2019 Keseluruhan Dapil .....................................................................................................80

xiv

Gambar 58 Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan Perkara PHPU Legislatif 2019 Dapil DPR RI .............................................................................................................81Gambar 59 Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan Perkara PHPU Legislatif 2019 Dapil DPRD Provinsi ..................................................................................................81Gambar 60 Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan Perkara PHPU Legislatif 2019 Dapil DPRD Kabupaten/Kota ..............................................................................................82Gambar 61 Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan Perkara PHPU Legislatif 2019 Dapil DPD RI .......................................................................................................................82Gambar 62 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ................................................................................................................88Gambar 63 Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ................................................................................................................89Gambar 64 Jumlah Argumen Permohonan Awal .........................................................................92Gambar 65 Jumlah Argumen Permohonan Awal Per Jenis Perselisihan Pemilu dan Kewenangan MK .......................................................................................................93Gambar 66 Jumlah Argumen Permohonan Perbaikan .................................................................94Gambar 67 Jumlah Argumen Permohonan Perbaikan Per Jenis Perselisihan Pemilu dan Kewenangan MK .......................................................................................................95Gambar 68 Jumlah Para Pihak Yang Hadir Dalam Sidang Pendahuluan PHPU Pres/Wapres 2019 14 Juni 2019 ................................................................................97Gambar 69 Jumlah Para Pihak Yang Hadir Dalam Sidang Pemeriksaan Persidangan PHPU Pres/Wapres 2019 18 Juni 2019 .....................................................................98Gambar 70 Jumlah Para Pihak Yang Hadir Dalam Sidang Mendengarkan Keterangan PHPU Pres/Wapres 2019 19 Juni 2019 .....................................................................98Gambar 71 Jumlah Para Pihak Yang Hadir Dalam Sidang Mendengarkan Keterangan PHPU Pres/Wapres 2019 20 Juni 2019 .....................................................................99Gambar 72 Jumlah Para Pihak Yang Hadir Dalam Sidang Mendengarkan Keterangan PHPU Pres/Wapres 2019 21 Juni 2019 .....................................................................99Gambar 73 Jumlah Layanan Konsultasi (Per 19 Juli 2019) .......................................................105Gambar 74 Jumlah Rata-rata Layanan Konsultasi Per Hari (Per 19 Juli 2019) .........................105Gambar 75 Jumlah Jenis Layanan Konsultasi Per 19 Juli 2019 ................................................106

xiv


xiv


1


TAHUN 2019

LEGISLATIF

BAGIANPERTAMA

PENANGANAN PERKARAPERSELISIHAN HASIL PEMILU 2019

DALAM ANGKA

2


DALAM ANGKA

2


DALAM ANGKA

2

PENANGANAN PERKARAPERSELISIHAN HASIL PEMILU 2019DALAM ANGKA

3

Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. Sedangkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasionat meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

1. Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan secara serentak, dengan peserta Pemilihan Umum ada-lah sebagai berikut:

a. Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota;

b. Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD; dan

c. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Umum Tahun 2019 diikuti:

a. Terdapat 20 partai politik terdiri, yang terdiri dari 16 partai politik Nasional dan 4 partai politik lokal Aceh;

b. Terdapat calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;

c. Terdapat 812 calon anggota DPD untuk 34 provinsi;

d. Terdapat 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

BAB IPENDAHULUAN


DALAM ANGKA

4

Selanjutnya secara rinci peserta Pemilu Legislatif Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Tabel 1Partai Politik Peserta Pemilu 2019

NO PARTAI POLITIK

1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

2 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)

4 PARTAI GOLONGAN KARYA (PARTAI GOLKAR)

5 PARTAI NASDEM

6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)

7 PARTAI BERKARYA

8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

9 PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)

10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)

12 PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)


DALAM ANGKA

4




NO PARTAI POLITIK





5 PARTAI NASDEM


7 PARTAI BERKARYA








DALAM ANGKA

4




NO PARTAI POLITIK





5 PARTAI NASDEM


7 PARTAI BERKARYA








5

NO PARTAI POLITIK

14 PARTAI DEMOKRAT

15 PARTAI ACEH (PA) - Partai Politik Lokal Aceh

16 PARTAI SIRA - Partai Politik Lokal Aceh

17 PARTAI DAERAH ACEH (PD ACEH) - Partai Politik Lokal Aceh

18 PARTAI NANGGROE ACEH (PNA) - Partai Politik Lokal Aceh

19 PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

20 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKP INDONESIA)

Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sejumlah 20 Partai Politik, 16 Partai Politik merupakan Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik merupakan Partai Politik Lokal Aceh.

b. Calon Anggota DPD Tahun 2019Gambar 1

Jumlah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu 2019

26

1823

27

21

1511 12

26

10

22 24 25 26

20

26 2823 23 21 22

3033

24

36

21 21

14

27

49

2924

1410

ACEH

SUMA

TERA

UTA

RASU

MATE

RA B

ARAT

RIAU

JAMB

IKE

P. B

ANGK

A BE

LITUN

GBE

NGKU

LUKE

PULA

UAN

RIAU

JAW

A BA

RAT

DI Y

OGYA

KART

ABA

LIGO

RONT

ALO

LAMP

UNG

DKI J

AKAR

TAJA

WA

TENG

AHBA

NTEN

NUSA

TEN

GGAR

A BA

RAT

KALIM

ANTA

N UT

ARA

SULA

WES

I UTA

RASU

LAW

ESI T

ENGA

HSU

LAW

ESI S

ELAT

ANSU

LAW

ESI B

ARAT

SUMA

TERA

SEL

ATAN

JAW

A TI

MUR

NUSA

TEN

GGAR

A TI

MUR

KALIM

ANTA

N BA

RAT

KALIM

ANTA

N TE

NGAH

KALIM

ANTA

N SE

LATA

NKA

LIMAN

TAN

TIMU

RSU

LAW

ESI T

ENGG

ARA

MALU

KUMA

LUKU

UTA

RAPA

PUA

PAPU

A BA

RAT


DALAM ANGKA

6

Secara total dari seluruh wilayah Indonesia, jumlah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu 2019 berjumlah 781 Orang, jumlah terbanyak calon dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai 49 Orang, sedangkan jumlah paling sedikit pada Provinsi D.I. Yogyakarta dan Papua Barat yang masing-masing hanya 10 Orang.

Daerah dengan jumlah Dapil terbanyak pada DPR RI yaitu Jawa Barat dengan 11 Dapil, Jawa Timur dengan 11 Dapil, dan Jawa Tengan dengan 10 Dapil. Sedangkan untuk DPRD Provinsi secara berturut-turut jumlah Dapil terbanyak yaitu pada Pronvinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan jumlah 15, 14, dan 13 Daerah Pemilihan. Hal tersebut juga diikuti dengan jumlah Dapil untuk DPRD Kabupaten/Kota dengan Dapil terbanyak pada daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan masing-masing 200, 186, dan 145 Daerah Pemilihan.

Gambar 2Jumlah Dapil

Untuk Pemilihan DPR RI,DRPD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota

2. Daerah Pemilihan (Dapil)

Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan di seluruh Indonesia dengan 34 Provinsi yang meliputi 80 Daerah Pemilihan untuk DPR RI, 272 Daerah Pemilihan untuk DPRD Ka-bupaten/Kota, dan 2.203 Daerah Pemilihan untuk DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia.

80 (3%) 272

(11%)

2,203 (86%)

DPR RI DPRD PROVINSI DPRD KABUPATEN/KOTA


DALAM ANGKA

6





DPRD Kabupaten/Kota



80 (3%) 272

(11%)

2,203 (86%)



DALAM ANGKA

6





DPRD Kabupaten/Kota



80 (3%) 272

(11%)

2,203 (86%)



7

Tabel 2Jumlah Dapil

Untuk Pemilihan DPR RI, DRPD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/KotaTiap Provinsi di Indonesia

NO PROVINSI DPR RI DPRD PROVINSI

DPRDKABUPATEN/KOTA TOTAL

1 Aceh 2 10 95 107 2 Sumatera Utara 3 12 141 156 3 Sumatera Barat 2 8 71 814 Riau 2 8 59 69 5 Jambi 1 6 46 536 Kepulauan Bangka Belitung 1 7 25 33 7 Bengkulu 1 8 36 458 Kepulauan Riau 1 7 26 34 9 Jawa Barat 11 15 145 171 10 DI Yogyakarta 1 7 27 35 11 Bali 1 9 46 5612 Gorontalo 1 7 24 32 13 Lampung 2 6 79 8714 DKI Jakarta 3 10 - 13 15 Jawa Tengah 10 13 186 209 16 Banten 3 10 44 57 17 Nusa Tenggara Barat 2 8 46 5618 Kalimantan Utara 1 4 14 19 19 Sulawesi Utara 1 6 54 6120 Sulawesi Tengah 1 6 51 58 21 Sulawesi Selatan 3 11 110 124 22 Sulawesi Barat 1 6 22 29 23 Sumatera Selatan 2 10 75 8724 Jawa Timur 11 14 200 225 25 Nusa Tenggara Timur 2 8 91 101 26 Kalimantan Barat 2 8 65 75 27 Kalimantan Tengah 1 5 48 5428 Kalimantan Selatan 2 7 51 60 29 Kalimantan Timur 1 6 41 4830 Sulawesi Tenggara 1 6 69 76 31 Maluku 1 7 39 4732 Maluku Utara 1 5 31 37 33 Papua 1 7 102 110 34 Papua Barat 1 5 44 50

Jumlah 80 272 2.203 2.555


DALAM ANGKA

8

3. Pemungutan dan Penghitungan SuaraProses pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provin-si dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan serentak dengan Pemilihan Anggota DPD RI, serta Pemilihan Presiden dan Calon Presiden yaitu pada tanggal 8 April 2019 – 17 April 2019.Tahapan tersebut sebelumnya dimulai dengan Kampanye oleh Calon Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Tabel 3Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilu Tahun 2019TANGGAL KEGIATAN

23 September 2018 - 13 April 2019 Kampanye Calon Angota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

8 April 2019 - 17 April 2019 Pemungutan dan Perhitungan Suara

18 April 2019 - 21 Mei 2019 Rekapitulasi Perhitungan Suara

21 Mei 2019 Pukul 01:46 Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara

4. Hasil Rekapitulasi Perhitungan SuaraBerdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, menunjukkan bahwa:

a. Rekapitulasi Perhitungan Suara Partai Politik Pemilu DPR 2019

Pada pemilihan Anggota DPR, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya yaitu sebanyak 157.475.213 emilih, dari jumlah tersebut untuk suara sah sejumlah 139.971.260 suara atau 89%, sedangkan sisanya yaitu 17.503.953 atau 11% merupakan suara tidak sah.


DALAM ANGKA

8












DALAM ANGKA

8












9

Gambar 3Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

Pemilu DPR RI Tahun 2019

Jumlah Suara Sah139,971,260

(89%)

Jumlah Suara Tidak Sah17,503,953

( 11%)

Gambar 4Jumlah Perolehan Suara Partai PolitikPemilu Anggota DPR RI Tahun 2019

9.69%12.57%

19.33%

12.31%9.05%

0.50% 2.09%

8.21%

2.67%4.52%

1.89%

6.84%

1.54%

7.77%

0.79% 0.22%

Parta

i Keb

angk

itan B

angs

a

Parta

i Ger

akan

Indo

nesia

Raya

Parta

i Dem

okra

si Ind

ones

iaPe

rjuan

gan

Parta

i Golo

ngan

Kar

ya

Parta

i Nas

dem

Parta

i Ger

akan

Per

ubah

anInd

ones

ia

Parta

i Ber

karya

Parta

i Kea

dilan

Seja

htera

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia

Parta

i Per

satua

nPe

mban

guna

n

Parta

i Soli

darita

s Ind

ones

ia

Parta

i Ama

nat N

asion

al

Parta

i Hati

Nur

ani R

akya

t

Parta

i Dem

okra

t

Parta

i Bula

n Bint

ang

Parta

i Kea

dilan

dan

Persa

tuan I

ndon

esia

Perolehan suara partai politik pada pemilu 2019, terbanyak yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejumlah 19,33%, diikuti oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 12,57% dan Partai Golongan Karya (Golkar) sebesar 12,31%. Untuk partai politik yang paling sedikit memperoleh suara yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) yang masing-masing 0,22% dan 0,50%.


DALAM ANGKA

10


DALAM ANGKA

10


DALAM ANGKA

10


11

A. Penerimaan Permohonan

1. Permohonan

Jumlah keseluruhan permohonan yang diterima didasarkan pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) sejumlah 340 Permohonan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4Jumlah Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi

Untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan DPD

NO JENIS PERMOHONAN JUMLAH

1 PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota 330

2 PHPU DPD 10

JUMLAH 340

a. Permohonan PHPU DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Jika dilihat dari Partai atau Subyek Pemohon, dari 330 Permohonan PHPU DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, jumlah terbanyak yaitu permohonan Partai Berkarya sejumlah 62 Permohonan, selanjutnya Partai Golkar 29 Permohonan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 28 Permohonan dan Partai Demokrat 27 Permohonan.

Sedangkan permohonan paling sedikit yaitu 1 Permohonan, yang diajukan oleh partai lokal aceh yaitu Partai Nanggroe Aceh, Partai Daerah Aceh, dan Partai Sira. Selain partai politik, pada penanganan perkara tahun ini terdapat permohonan yang diajukan oleh Non Partai (Kelompok/Lembaga Masyarakat) sebanyak 1 Permohonan.

BAB IIPENERIMAAN PERMOHONAN DAN REGISTRASI PERKARA


DALAM ANGKA

12

Jika dilihat dari wilayah provinsi yang dipermasalahkan dari masing-masing 330 Permohonan, maka jumlah terbanyak yaitu Provinsi Papua dan Jawa Barat yang masing-masing sejumlah 22 Permohonan. Sedangkan yang paling sedikit yaitu pada provinsi Kalimantan Utara sejumlah 1 Permohonan. Secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5Jumlah Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi

Untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/KotaBerdasarkan Partai Politik

2825

2229

1810

6213

1414

325

1827

2111

124

1

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Nasional Demokrat (Nasdem)Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)

Partai Beringin Karya (Berkarya)Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Persatuan Indonesia (Perindo)Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Hati Nurani (Hanura)Partai Demokrat

Partai AcehPartai Sira

Partai Daerah AcehPartai Naggroe Aceh

Partai Bulan Bintang (PBB)Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Non Partai


Untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Berdasarkan Wilayah Provinsi Yang Dipermasalahkan

1113

67

612

444

76

119

112

82

86

74

35

19

69

710

314

817

9

AcehSumatera UtaraSumatera Barat

RiauJambi

Sumtera SelatanBangka Belitung

BengkuluLampung

Kepulauan RiauDKI JakartaJawa Barat

Jawa TengahJawa Timur

DI YogyakartaBanten

BaliNusa Tenggara BaratNusa Tenggara Timur

Kalimantan BaratKalimantan TengahKalimantan Selatan

Kalimantan TimurKalimantan Utara

Sulawesi UtaraSulawesi TengahSulawesi Selatan

Sulawesi BaratSulawesi Tenggara

GorontaloMaluku

Maluku UtaraPapua

Papua Barat


DALAM ANGKA

12




2825

2229

1810

6213

1414

325

1827

2111

124

1











Non Partai



1113

67

612

444

76

119

112

82

86

74

35

19

69

710

314

817

9


RiauJambi


BengkuluLampung



DI YogyakartaBanten






GorontaloMaluku

Maluku UtaraPapua

Papua Barat


DALAM ANGKA

12




2825

2229

1810

6213

1414

325

1827

2111

124

1











Non Partai



1113

67

612

444

76

119

112

82

86

74

35

19

69

710

314

817

9


RiauJambi


BengkuluLampung



DI YogyakartaBanten






GorontaloMaluku

Maluku UtaraPapua

Papua Barat


13

b. Permohonan PHPU DPD RI

Permohonan PHPU Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diterima meja registrasi sejumlah 10 Permohonan selama masa penerimaan permohonan. Sepuluh permohonan tersebut, mem-permasalahkan di 6 wilayah provinsi yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, SulawesiTeng-gara, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Tabel 5Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi

Untuk PHPU DPD RI

NO PROVINSI PEMOHON(Perseorangan Calon Anggota DPD)

1 Sumatera Utara (Sumut) 1. H. FAISAL AMRI, S.Ag., M.Ag 2. Prof. Dr. Ir. Hj DARMAYANTI LUBIS

2 Nusa Tenggara Barat (NTB) Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD

3 Sulawesi Tenggara (Sultra) FATMAYANI HARLI TOMBILI

4 Maluku Utara (Malut) 1. IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M. 2. Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T.

5 Papua 1. CAREL SIMON PETRUS SUEBU

2. HASBI SUAIB, S.T., M.H 3. Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM., OFS

6 Papua Barat ABDULLAH MANARAY, ST.

Dari keseluruhan permohonan tersebut apabila dikelompokkan berdasarkan wilayah provinsi yang dimohonkan setiap partai, individu atau kelompok masyarakat adalah sejumlah 260 Permohonan/Provinsi/Partai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6Jumlah Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi

Untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Presiden/WapresPer Provinsi Per Partai

NO JENIS PERMOHONAN JUMLAH PER PROVINSI/PARTAI

1 PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota 250

2 PHPU DPD 10

JUMLAH 260


DALAM ANGKA

14

Secara rinci apabila permohonan dikategorikan dalam wilayah per provinsi per partai, maka jumlah permohonan PHPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan sejumlah 250 Permohonan. Jumlah terbanyak pada Provinsi Papua yaitu jumlah keseluruhan Partai Politik Nasional sebanyak 16 Partai dan 1 Permohonan Non Partai jadi berjumlah 17 Permohonan Per Provinsi Per Partai. Berikutnya adalah pada Provinsi Maluku dengan jumlah 14 Permohonan Per Provinsi Per Partai.

Sedangkan jumlah paling sedikit yaitu pada Provinsi Kalimantan Utara yang hanya 1 Partai Politik yang mempermasalahkan. Selain itu, terdapat permohonan yang jika diidentifikasi permohonan-nya merupakan permohonan mengenai Parlimentary Treshold (PT) dengan wilayah beberapa provinsi yang dipermasalahkan.

Gambar 7Jumlah Rincian Permohonan

Untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/KotaPer Provinsi Per Partai

11

136

76

12444

76

119

112

82

86

74

35

19

69

710

314

817

91


RiauJambi


BengkuluLampung



DI YogyakartaBanten






GorontaloMaluku

Maluku UtaraPapua

Papua BaratNon Provinsi (PT)

Selanjutnya, untuk jumlah terbanyak untuk permohonan PHPU DPD yaitu pada Provinsi Papua sebanyak 3 Permohonan, selanjutnya 2 Permohonan masing-masing pada wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Maluku Utara, sedangkan untuk Provinsi NTB, Sultra, dan Papua Barat masing-masing 1 Permohonan.


DALAM ANGKA

14





11

136

76

12444

76

119

112

82

86

74

35

19

69

710

314

817

91


RiauJambi


BengkuluLampung



DI YogyakartaBanten






GorontaloMaluku

Maluku UtaraPapua




DALAM ANGKA

14





11

136

76

12444

76

119

112

82

86

74

35

19

69

710

314

817

91


RiauJambi


BengkuluLampung



DI YogyakartaBanten






GorontaloMaluku

Maluku UtaraPapua




15


Untuk PHPU DPD RIBerdasarkan Wilayah Provinsi Yang Dipermasalahkan

2

1 1

2

3

1

SumateraUtara (Sumut)

NusaTenggara

Barat (NTB)

SulawesiTenggara(Sultra)

Maluku Utara(Malut)

Papua Papua Barat

2. Dalil Permohonan

Berdasarkan analisis dalil yang diidentifikasi dalam setiap permohonan, terdapat 11 dalil utama yang dalam setiap permohonan yang di ajukan dalam PHPU Legislatif Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Pengurangan Suara;2. Penggelembungan Suara;3. Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu;4. Pelanggaran administrasi Pemilu;5. Surat Suara yang telah tercoblos;6. Ketidakjelasan Daftar Pemilih (Baik Tetap maupun Tambahan);7. TSM (Terstruktur, Sistematis, Massif);8. Netralitas ASN, TNI dan POLRI;9. Politik uang (money politic);10. Pembukaan Kotak Suara; dan11. Tindak Pidana Pemilu.

Atas dasar pengkategorian dalil diatas, maka jumlah dalil yang diajukan dalam permohonan pada setiap partai politik sejumlah 482 dalil, dimana setiap permohonan ada yang mendalilkan lebih dari satu kategori dalil. Secara rinci jumlah dalil yang diajukan per partai adalah sebagai berikut:


DALAM ANGKA

16

Tabel 7Jumlah Jenis Dalil Permohonan

PHPU DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/KotaTahun 2019

No Kategori Dalil Jumlah Persentaseterhadap Jumlah Permohonan per Provinsi

1 Pengurangan Suara 172 52,1%

2 Penggelembungan Suara 193 58,5%

3 Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu 4 1,2%

4 Pelanggaran administrasi Pemilu 51 15,5%

5 Surat Suara yang telah tercoblos 1 0,3%

6 Ketidakjelasan Daftar Pemilih (Baik Tetap maupun Tambahan) 19 5,8%

7 TSM (Terstruktur, Sistematis, Massif) 21 6,4%

8 Netralitas ASN, TNI dan POLRI 3 0,9%

9 Politik uang (money politik) 5 1,5%

10 Pembukaan Kotak Suara 7 2,1%

11 Tindak Pidana Pemilu 6 1,8%

Jumlah 482 Jumlah Permohonan 330

Dalil terbanyak yang diajukan yaitu mengenai Penggelembungan Suara yaitu sekita 193 Per-mohonan atau sekitar 58,5 % dari jumlah permohonan, selanjutnya adalah dalil mengenai Pengurangan Suara sebanyak 172 Permohonan atau sekitar 52,1% dari total permohonan yang diterima di meja registrasi. Sedangkan dalil yang paling sedikit adalah mengenai Surat Suara yang telah tercoblos yang hanya 1 Permohonan atau sekitar 0,3% permohonan yang mendalilkan.

Untuk dalil TSM (Terstruktur, Sistematis, Massif) untuk Permohonan PHPU DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebanyak 21 Permohonan atau sekitar 6,4% dari total permohonan.

Pada permohonan PHPU DPD RI, dari keseluruhan perkara, jika diidentifikasi dalil yang diajukan berjumlah 17 dalil, dengan jumlah terbanyak pada dalil Penggelembungan Suara sebanyak 6 Dalil atau 60% dari jumlah Permohonan PHPU DPD.


DALAM ANGKA

16




















DALAM ANGKA

16




















17

Tabel 8Jumlah Jenis Dalil Perkara PHPU DPD RI

Tahun 2019

No Dalil Jumlah Persentase terhadap Jumlah Perkara

1 Pengurangan Suara 5 50%

2 Penggelembungan Suara 6 60%

3 Pelanggaran administrasi Pemilu 4 40%

4 Politik uang (money politic) 1 10%

5 Tindak Pidana Pemilu 1 10%

Jumlah 17

B. Registrasi Perkara

1. Jumlah Perkara Yang Diregistrasi

Dari jumlah permohonan PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota yang diajukan terdapat beberapa permohonan yang tidak dilengkapi dengan permohonannya namun hanya menyampaikan Surat Kuasa dan atau Surat Persetujuan DPP Parpol, sehingga diterbitkan Akta Pembatalan Pengajuan Permohonan Pemohon.

Selain itu, terdapat satu permohonan yang ditarik yaitu pada Partai Gerindra untuk Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan PHPU Tahun 2019 tertanggal 28 Mei 2019 dan diterima meja registrasi pada tanggal 28 Mei 2019 yang juga di terbitkan Akta Pembatalan Pengajuan Permohonan Pemohon (AP4).

Tabel 9Jumlah Permohonan Yang Diterbitkan

Akta Pembatalan Pengajuan Permohonan

No Partai Provinsi Nomor AP3 Nomor AP4

1 Partai Golongan Karya (Golkar)

Nusa Tenggara Timur (NTT)

341-04-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019


2 Partai Golongan Karya (Golkar)

Sumatera Barat (Sumbar)



3Partai Gerakan Indonesia Raya

(Gerindra) Kalimantan Selatan 89-02-22/AP3-DPR-

DPRD/PAN.MK/2019 01-02-22/AP4-DPR-DPRD/PAN.MK/2019


DALAM ANGKA

18

Dari keseluruhan permohonan, Permohonan di catat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK) pada Hari Senin, 1 Juli 2019. Didasarkan atas permohonan per partai dan per provinsi maka jumlah perkara yang diregistrasi untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yaitu sejumlah 250 Perkara yang terdiri dari :

• PHPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di ajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan Partai Politik sejumlah 248 Perkara;

• PHPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di ajukan oleh Kelompok Masyarakat sejumlah 1 Perkara; dan

• PHPU DPR RI di ajukan oleh Partai Politik yang mendalilkan Parliamentary Threshold dari Partai Berkarya yang secara khusus di registrasi sejumlah 1 Perkara.

Untuk Permohonan Calon Anggota DPD pada PHPU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) jika di-dasarkan pada seluruh permohonan calon anggota DPD maka jumlah perkara yang di registrasi sejumlah 10 Perkara. Secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10Jumlah Perkara Yang Di Registrasi

Untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, DPDNO JENIS PERKARA JUMLAH

1 a. PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota di ajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan 248

b. PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota diajukan oleh Kelompok Masyarakat 1

c. PHPU DPR RI (Parliamentary Treshold) 1

2 PHPU DPD 10

TOTAL 260

Perkara PHPU DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diregistrasi terdapat pada seluruh wilayah 34 Provinsi di Indonesia dengan Perkara terbanyak pada Provinsi Papua yaitu sebanyak 17 perkara yang terdiri dari 16 Perkara dengan pemohon Partai Politik, dan 1 Perkara dengan pemohon Kelompok Masyarakat, sedangkan permohonan paling sedikit pada Provinsi Kalimantan Utara yang hanya 1 Perkara.


DALAM ANGKA

18











2 PHPU DPD 10

TOTAL 260



DALAM ANGKA

18











2 PHPU DPD 10

TOTAL 260



19

Tabel 11Jumlah Rincian Perkara

Untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/KotaPer Provinsi

NO PROVINSI JUMLAH PERKARA

1 Aceh 11 2 Sumatera Utara 133 Sumatera Barat 64 Riau 75 Jambi 66 Sumtera Selatan 127 Bangka Belitung 48 Bengkulu 49 Lampung 410 Kepulauan Riau 711 DKI Jakarta 612 Jawa Barat 1113 Jawa Tengah 914 Jawa Timur 1115 DI Yogyakarta 216 Banten 817 Bali 218 Nusa Tenggara Barat 819 Nusa Tenggara Timur 620 Kalimantan Barat 721 Kalimantan Tengah 422 Kalimantan Selatan 323 Kalimantan Timur 524 Kalimantan Utara 125 Sulawesi Utara 926 Sulawesi Tengah 627 Sulawesi Selatan 928 Sulawesi Barat 729 Sulawesi Tenggara 1030 Gorontalo 331 Maluku 1432 Maluku Utara 833 Papua 17*34 Papua Barat 935 Non Provinsi (PT) 1

Jumlah 250

*termasuk pengajuan kelompok masyarakat sebanyak satu (1) perkara


DALAM ANGKA

20

Perkara PHPU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdapat pada 6 Provinsi di Indonesia. Dari total perkara di 6 Provinsi jumlah terbanyak terdapat pada provinsi Papua dengan jumlah 3 Perkara, sedangkan untuk Provinsi NTB, Sultra, dan Papua Barat masing-masing hanyak 1 Perkara.


Untuk PHPU Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Per Provinsi


1 Sumatera Utara 2 2 Nusa Tenggara Barat 13 Sulawesi Tenggara 14 Maluku Utara 25 Papua 3 6 Papua Barat 1

Jumlah 10

Jika didasarkan dari Partai yang mengajukan permohonan, perkara paling banyak adalah perkara Partai Berkarya sebanyak 35 Perkara yang terdiri dari perkara di 34 Provinsi di Indonesia dan 1 Perkara Parliamentary Threshold. Sedangkan perkara paling sedikit pada Partai lokal aceh yang masing-masing dihitung 1 Perkara.


untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/KotaPer Partai

NO PARTAI JUMLAH PERKARA

1 Lembaga Masyarakat 12 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 173 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 214 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 205 Partai Golongan Karya (Golkar) 196 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 167 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) 98 Partai Beringin Karya (Berkarya) 35*9 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1310 Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 1111 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1312 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 3


DALAM ANGKA

20






Jumlah 10





1 Lembaga Masyarakat 12 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 173 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 214 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 205 Partai Golongan Karya (Golkar) 196 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 167 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) 98 Partai Beringin Karya (Berkarya) 35*9 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 13

10 Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 1111 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1312 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 3


DALAM ANGKA

20






Jumlah 10





1 Lembaga Masyarakat 12 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 173 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 214 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 205 Partai Golongan Karya (Golkar) 196 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 167 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) 98 Partai Beringin Karya (Berkarya) 35*9 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 13

10 Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 1111 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1312 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 3


21


13 Partai Amanat Nasional (PAN) 1614 Partai Hati Nurani (Hanura) 1415 Partai Demokrat 2316 Partai Aceh 117 Partai Sira 118 Partai Daerah Aceh 119 Partai Naggroe Aceh 120 Partai Bulan Bintang (PBB) 1221 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 3

Jumlah 250*termasuk Perkara Parliamentary Treshold = 1 Perkara

2. Jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) Yang Dipermasalahkan

Dari keseluruhan perkara, jika diidentifkasi dari dalil permohonan yang diajukan terdapat 550 Dapil yang dipermasalahkan untuk PHPU DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yaitu untuk perkara DPR RI sejumlah 68 Dapil, DPRD Provinsi 107 Dapil dan untuk DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 377 Dapil.

Gambar 9Total Dapil yang Dipermasalahkan

Dalam Perkara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

68

105

377

DPR RI DPRD PROVINSI DPRD KAB/KOTA


DALAM ANGKA

22

Dari keseluruhan Dapil yang dipermasalahkan, jika dilihat dari penyebarannya, Dapil terbanyak yang dipermasalahkan yaitu pada Provinsi Papua dengan jumlah total sebanyak 135 Dapil diikuti Provinsi Jawa Barat sejumlah 40 Dapil, sedangkan untuk Dapil terkecil yaitu pada Provinsi DI Yogyakarta. Sedangkan Kalimantan Utara tidak terdapat dapil yang dipermasalahkan dikarenakan permohonan yang ada tidak dapat diidentifikasi.


Dalam Perkara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/KotaPer Provinsi

24

346

147

264

36

108

4016

331

121

1078

32

80

119

239

134

2120

13522


RiauJambi


BengkuluLampung



DI YogyakartaBanten






GorontaloMaluku

Maluku UtaraPapua

Papua Barat


DALAM ANGKA

22




24

346

147

264

36

108

4016

331

121

1078

32

80

119

239

134

2120

13522


RiauJambi


BengkuluLampung



DI YogyakartaBanten






GorontaloMaluku

Maluku UtaraPapua

Papua Barat


DALAM ANGKA

22




24

346

147

264

36

108

4016

331

121

1078

32

80

119

239

134

2120

13522


RiauJambi


BengkuluLampung



DI YogyakartaBanten






GorontaloMaluku

Maluku UtaraPapua

Papua Barat


23

Tabel 14Jumlah Dapil yang Dipermasalahkan

Dalam Perkara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/KotaPer Provinsi

NO PROVINSI JUMLAH DAPIL

DPR RI DPRD PROVINSI DPRD KAB/KOTA TOTAL 1 Aceh 2 9 13 242 Sumatera Utara 2 3 29 34 3 Sumatera Barat 1 1 4 64 Riau 2 2 10 14 5 Jambi 0 1 6 76 Sumatera Selatan 1 4 21 26 7 Bangka Belitung 2 0 2 48 Bengkulu 0 2 1 3 9 Lampung 1 1 4 610 Kepulauan Riau 0 2 8 10 11 DKI Jakarta 5 3 0 812 Jawa Barat 10 6 24 40 13 Jawa Tengah 7 2 7 1614 Jawa Timur 8 3 22 33 15 DI Yogyakarta 0 1 0 116 Banten 3 1 8 12 17 Bali 0 1 0 118 Nusa Tenggara Barat 1 1 8 10 19 Nusa Tenggara Timur 1 0 6 720 Kalimantan Barat 1 3 4 8 21 Kalimantan Tengah 0 0 3 322 Kalimantan Selatan 0 0 2 2 23 Kalimantan Timur 1 0 7 824 Kalimantan Utara 0 0 0 0 25 Sulawesi Utara 2 0 9 1126 Sulawesi Tengah 1 2 6 9 27 Sulawesi Selatan 4 3 16 2328 Sulawesi Barat 2 3 4 9 29 Sulawesi Tenggara 0 2 11 1330 Gorontalo 0 1 3 4 31 Maluku 1 9 11 2132 Maluku Utara 1 8 11 20 33 Papua 7 24 104 13534 Papua Barat 2 7 13 22

68 105 377 550


DALAM ANGKA

24

Apabila perkara dilihat berdasarkan dapil pada masing-masing partai, dapil terbanyak dipermasalahkan pada Partai Demokrat yaitu sebanyak 82 Dapil. Selanjutnya Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 57 dapil. Sedangkan dapil tersedikit yang dipermasalahkan yaitu oleh Partai Lokal Aceh.


Dalam Perkara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/KotaPer Partai

28

35

49

44

57

44

16

11

24

14

27

15

36

28

80

2

1

2

1

23

13

Lembaga Masyarakat

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)

Partai Beringin Karya (Berkarya)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Hati Nurani (Hanura)

Partai Demokrat

Partai Aceh

Partai Sira

Partai Daerah Aceh

Partai Naggroe Aceh

Partai Bulan Bintang (PBB)

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)


DALAM ANGKA

24




28

35

49

44

57

44

16

11

24

14

27

15

36

28

80

2

1

2

1

23

13

Lembaga Masyarakat














Partai Demokrat

Partai Aceh

Partai Sira

Partai Daerah Aceh

Partai Naggroe Aceh




DALAM ANGKA

24




28

35

49

44

57

44

16

11

24

14

27

15

36

28

80

2

1

2

1

23

13

Lembaga Masyarakat














Partai Demokrat

Partai Aceh

Partai Sira

Partai Daerah Aceh

Partai Naggroe Aceh




25

Tabel 15Jumlah Dapil yang Dipermasalahkan


NO PARTAI JUMLAH DAPIL

JUMLAH DPR RI DPRD PROV DPRD

KAB/KOTA

1 Lembaga Masyarakat 1 3 24 28

2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 5 10 20 35

3 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 14 12 23 49

4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 5 3 36 44

5 Partai Golongan Karya (Golkar) 9 10 38 57

6 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 10 8 26 44

7 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) 0 2 14 16

8 Partai Beringin Karya (Berkarya) 0 2 9 11

9 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 5 17 24

10 Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 0 2 12 14

11 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4 6 17 27

12 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 0 3 12 15

13 Partai Amanat Nasional (PAN) 6 5 25 36

14 Partai Hati Nurani (Hanura) 0 7 21 28

15 Partai Demokrat 11 18 51 80

16 Partai Aceh 0 2 0 2

17 Partai Sira 0 0 1 1

18 Partai Daerah Aceh 0 1 1 2

19 Partai Naggroe Aceh 0 1 0 1

20 Partai Bulan Bintang (PBB) 0 2 21 23

21 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 1 3 9 13

JUMLAH 72 68 105 550


DALAM ANGKA

26

3. Dalil Yang Dipermasalahkan Dalam Perkara

Sesuai dengan dengan analisis dalil yang diidentifikasi dalam setiap permohonan, 11 dalil utama yang identifikasi dalam setiap perkara PHPU Legislatif Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi yaitu:1. Pengurangan Suara;2. Penggelembungan Suara;3. Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu;4. Pelanggaran administrasi Pemilu;5. Surat Suara yang telah tercoblos;6. Ketidakjelasan Daftar Pemilih (Baik Tetap maupun Tambahan);7. TSM (Terstruktur, Sistematis, Masif);8. Netralitas ASN, TNI dan POLRI;9. Politik uang (money politic);10. Pembukaan Kotak Suara; dan11. Tindak Pidana Pemilu.

3.1 Dalil PHPU LegislatifJika identifikasi dalil permohonan sebelumnya dikelompokan dalam perkara yang diregistrasi, maka jumlah dalil yang diajukan dalam perkara sejumlah 436 dalil, dimana setiap perkara ada yang mendalilkan lebih dari satu kategori dalil, dan untuk perkara yang terdiri dari beberapa permohonan dihitung dalil tunggal. Secara rinci jumlah dalil yang diajukan setiap perkara adalah sebagai berikut:

Tabel 16Jumlah Jenis Dalil Perkara














Jumlah 436 Jumlah Perkara 250


DALAM ANGKA

26




















DALAM ANGKA

26




















27

Dalil terbanyak yang diajukan yaitu mengenai Penggelembungan Suara yaitu sekita 170 Perkara atau sekitar 68 % dari jumlah perkara, selanjutnya adalah dalil mengenai Pengurangan Suara sebanyak 156 Perkara atau sekitar 62,4% dari total perkara yang diregistrasi. Sedangkan dalil yang paling sedikit adalah mengenai Surat Suara Yang Telah Tercoblos yang hanya 1 Perkara atau sekitar 0,4% yang mendalilkan.

Pada dalil TSM (Terstruktur, Sistematis, Masif) untuk Perkara PHPU DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebanyak 19 Perkara atau sekitar 7,6% dari total perkara. Selanjutnya untuk perkara PHPU DPD RI penghitungannya masih sama dengan dalil dalam permohonan karena dari 10 permohonan yang masuk seluruhnya diregistrasi menjadi 10 Perkara. Maka, untuk perkara DPD dalilnya berjumlah 17 dalil, dengan jumlah terbanyak pada dalil Penggelembungan Suara sebanyak 6 Dalil atau 60% dari jumlah Perkara PHPU DPD.

Tabel 17Jumlah Jenis Dalil Perkara PHPU DPD RI

Tahun 2019No Dalil Jumlah Persentase

terhadap Jumlah Perkara 1 Pengurangan Suara 5 50%

2 Penggelembungan Suara 6 60%

3 Pelanggaran administrasi Pemilu 4 40%

4 Politik uang (money politic) 1 10%

5 Tindak Pidana Pemilu 1 10%


Gambar 12Jumlah Kategori Dalil Perkara PHPU Legislatif Tahun 2019

Per Provinsi

55

26

34

32

544

66

44

52

36

22

30

25

43

67

53

54

5

ACEHSUMATERA UTARASUMATERA BARAT

RIAUJAMBI

SUMATERA SELATANKEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BENGKULULAMPUNG

KEPULAUAN RIAUDKI JAKARTAJAWA BARAT

JAWA TENGAHJAWA TIMUR

DAREAH ISTIMEWA YOGYAKARTABANTEN

BALINUSA TENGGARA BARATNUSA TENGGARA TIMUR

KALIMANTAN BARATKALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN TIMURKALIMANTAN UTARA

KALIMANTAN SELATANSULAWESI UTARA

SULAWESI TENGAHSULAWESI BARAT

SULAWESI TENGGARASULAWESI SELATAN

GORONTALOMALUKU

MALUKU UTARAPAPUA

PAPUA BARAT


DALAM ANGKA

28

Dari 11 kategori dalil bila dilihat pada setiap provinsi yang dipermasalahkan secara rata-rata setiap provinsi mendalilkan 4 jenis kategori dalil. Provinsi Sulawesi Selatan paling banyak yaitu memiliki 7 Dalil dari 11 kategori Dalil, dan paling sedikit yaitu 2 Dalil, kecuali Provinsi Kalimantan Utara yang tidak ada dalil karena permohonannya tidak dapat diidentifikasi.

Gambar 13Jumlah Provinsi Dalam Setiap Kategori Dalil Perkara PHPU Legislatif

Tahun 2019

32 31

4

24

1

11 13

3 5 6 5

Peng

uran

gan S

uara

Peng

gelem

bung

anSu

ara

Pelan

ggar

an E

tikPe

nyele

ngga

raPe

milu

Pelan

ggar

anad

minis

trasi

Pemi

lu

Sura

t Sua

ra ya

ngtel

ah te

rcoblo

s

Ketid

akjel

asan

Daft

arPe

milih

(Baik

Teta

pma

upun

Tam

baha

n)

TSM

(Ter

struk

tur,

Siste

matis

, Mas

sif)

Netra

litas A

SN, T

NIda

n POL

RI

Politi

k uan

g (mo

ney

politi

k)

Pemb

ukaa

n Kota

kSu

ara

Tinda

k Pida

na P

emilu

Dalil pengurangan suara didalilkan di 32 Provinsi dan Penggelembungan Suara didalilkan di 31 Provinsi sehingga dapat dikatakan bahwa lebih dari 91% Provinsi dipermasalahkan mengenai kedua dalil dimaksud. Selain itu dalil Pelanggaran Administrasi Pemilu dipermasalahkan di 24 Provinsi atau 71%.


DALAM ANGKA

28



Tahun 2019

32 31

4

24

1

11 13

3 5 6 5

Peng

uran

gan S

uara

Peng

gelem

bung

anSu

ara

Pelan

ggar

an E

tikPe

nyele

ngga

raPe

milu

Pelan

ggar

anad

minis

trasi

Pemi

lu

Sura

t Sua

ra ya

ngtel

ah te

rcoblo

s

Ketid

akjel

asan

Daft

arPe

milih

(Baik

Teta

pma

upun

Tam

baha

n)

TSM

(Ter

struk

tur,

Siste

matis

, Mas

sif)

Netra

litas A

SN, T

NIda

n POL

RI

Politi

k uan

g (mo

ney

politi

k)

Pemb

ukaa

n Kota

kSu

ara

Tinda

k Pida

na P

emilu



DALAM ANGKA

28



Tahun 2019

32 31

4

24

1

11 13

3 5 6 5

Peng

uran

gan S

uara

Peng

gelem

bung

anSu

ara

Pelan

ggar

an E

tikPe

nyele

ngga

raPe

milu

Pelan

ggar

anad

minis

trasi

Pemi

lu

Sura

t Sua

ra ya

ngtel

ah te

rcoblo

s

Ketid

akjel

asan

Daft

arPe

milih

(Baik

Teta

pma

upun

Tam

baha

n)

TSM

(Ter

struk

tur,

Siste

matis

, Mas

sif)

Netra

litas A

SN, T

NIda

n POL

RI

Politi

k uan

g (mo

ney

politi

k)

Pemb

ukaa

n Kota

kSu

ara

Tinda

k Pida

na P

emilu



29

Dalam penanganan perkara PHPU Tahun 2019, Mahkamah Konstitusi membagi dalam 3 Panel Hakim yaitu:

1. Panel I terdiri dari Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.; Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H.; dan Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

2. Panel II terdiri dari Prof. Dr. Aswanto, S.H., DFM.; Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA; dan Dr. Manahan MP Sitompul, S.H., M.H.

3. Panel III terdiri dari Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.; Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.; dan Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.H.

Dari keseluruhan total perkara legislatif yaitu sebanyak 260 Perkara untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dan 10 perkara untuk PHPU DPD, dibagi dalam tiga (3) Panel dengan mengikuti pembagian provinsi.

Gambar 14Jumlah Pembagian Perkara PHPU Legislatif 2019

Per Panel

85

89

86

PANEL I PANEL II PANEL III

Panel I menangani sebanyak 85 Perkara dengan total dapil yang dipermasalahkan sebanyak 165 Dapil, Panel II menangani paling banyak yaitu 89 Perkara dengan jumlah Dapil sebanyak 241 Dapil, sedangkan Panel III menangani 86 Perkara dengan 154 Dapil yang dipermasalahkan.

BAB IIIPANEL HAKIM


DALAM ANGKA

30

Gambar 15Jumlah Dapil Perkara PHPU Legislatif 2019

Per Panel

165

241

154


Secara detil untuk pembagian perkara per panel adalah sebagai berikut:

a. Panel I

Pada Panel I untuk perkara PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota terdiri dari 11 Provinsi dan 1 Perkara Parliamentary Treshold (PT) dengan jumlah total perkara sebanyak 82 Perkara. Sedangkan untuk PHPU DPD sebanyak 3 Perkara, sehingga total perkara legislatif yang di tangani oleh Panel I adalah sebanyak 85 Perkara yang diregistrasi.

Tabel 18Jumlah Perkara dan Dapil

Yang Ditangani Panel INO PROVINSI JUMLAH

PERKARA JUMLAH DAPIL

DPR RI DPRD PROVINSI DPRD KAB/KOTA TOTAL

1 Aceh 11 2 9 13 24 2 Sumatera Utara 13 2 3 29 34 3 Riau 7 2 2 10 14 4 Jambi 6 0 1 6 75 Bangka Belitung 4 2 0 2 46 DKI Jakarta 6 5 3 0 87 Jawa Timur 11 8 3 22 33

8 Nusa Tenggara Timur 6 1 0 6 7

9 Kalimantan Utara 1 0 0 0 010 Sulawesi Barat 7 2 3 4 911 Papua Barat 9 2 7 13 22

12 Parliamentary Threshold 1

Jumlah 82 26 31 105 162 DPD RI

1 Sumatera Utara 2 22 Papua Barat 1 1

Jumlah 3 3

Total 85 165


DALAM ANGKA

30


Per Panel

165

241

154



a. Panel I










Jumlah 82 26 31 105 162 DPD RI


Jumlah 3 3

Total 85 165


DALAM ANGKA

30


Per Panel

165

241

154



a. Panel I










Jumlah 82 26 31 105 162 DPD RI


Jumlah 3 3

Total 85 165


31

Dari total 82 perkara untuk perkara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang di tangani Panel I, jumlah dapil yang dipermasalahkan sebanyak 162 Dapil. Dan untuk perkara DPD dihitung 3 Dapil untuk 3 Perkara yang terdiri 9 wilayah kabupaten/kota yang dipermasalahkan. Sehingga total dapil yang ditangani oleh Panel I berjumlah 165 Dapil diluar perkara PT.

b. Panel II

Pada Panel II untuk perkara PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota terdiri dari 12 Provinsi dengan jumlah total perkara sebanyak 86 Perkara. Sedangkan untuk PHPU DPD sebanyak 3 Perkara, sehingga total perkara legislatif yang di tangani oleh Panel I adalah sebanyak 89 Perkara yang diregistrasi.


Yang Ditangani Panel IINO PROVINSI JUMLAH PERKARA

JUMLAH DAPIL DPR RI DPRD PROVINSI DPRD KAB/KOTA TOTAL

1 Sumatera Selatan 12 1 4 21 262 Bengkulu 4 0 2 1 33 Lampung 4 1 1 4 64 Kepulauan Riau 7 0 2 8 105 Jawa Tengah 9 7 2 7 166 DI Yogyakarta 2 0 1 0 17 Banten 8 3 1 8 128 Bali 2 0 1 0 19 Kalimantan Tengah 4 0 0 3 310 Gorontalo 3 0 1 3 411 Maluku 14 1 9 11 2112 Papua 17 7 24 104 135

Jumlah 86 20 48 170 238DPD RI

1 Papua 3 3

Jumlah 3 3Total 89 241

Dari total 86 perkara untuk perkara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang di tangani Panel II, jumlah dapil yang dipermasalahkan sebanyak 238 Dapil. Dan untuk perkara DPD dihitung 3 Dapil untuk 3 Perkara yang terdiri 17 wilayah kabupaten/kota yang dipermasalahkan. Sehingga total dapil yang ditangani oleh Panel II berjumlah 241 Dapil.

c. Panel III

Pada Panel III untuk perkara PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota terdiri dari 11 Provinsi dengan jumlah total perkara sebanyak 82 Perkara. Sedangkan untuk PHPU DPD sebanyak 4 Perkara, sehingga total perkara legislatif yang di tangani oleh Panel I adalah sebanyak 86 Perkara yang diregistrasi.


DALAM ANGKA

32

Tabel 20Jumlah Perkara dan DapilYang Ditangani Panel III

NO PROVINSI JUMLAH PARTAI/PERKARA


1 Sumatera Barat 6 1 1 4 62 Jawa Barat 11 10 6 24 403 Nusa Tenggara Barat 8 1 1 8 104 Kalimantan Barat 7 1 3 4 85 Kalimantan Selatan 3 0 0 2 26 Kalimantan Timur 5 1 0 7 87 Sulawesi Utara 9 2 0 9 118 Sulawesi Tengah 6 1 2 6 99 Sulawesi Selatan 9 4 3 16 2310 Sulawesi Tenggara 10 0 2 11 1311 Maluku Utara 8 1 8 11 20

Jumlah 82 22 26 102 150DPD RI

1 Nusa Tenggara Barat 1 12 Sulawesi Tenggara 1 13 Maluku Utara 2 2


Dari total 82 perkara untuk perkara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang di tangani Panel III, jumlah dapil yang dipermasalahkan sebanyak 150 Dapil. Dan untuk perkara DPD dihitung 4 Dapil untuk 4 Perkara yang terdiri 10 wilayah kabupaten/kota yang dipermasalahkan. Sehingga total dapil yang ditangani oleh Panel III berjumlah 154 Dapil.

Dalam menangani perkara, Hakim Konstitusi dibantu oleh Panitera Pengganti yang terbagi juga dalam setiap Panel Hakim. Pada Panel I, Panitera Pengganti yang membantu menangani perkara sejumlah 19 orang dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 16Jumlah Perkara dan Dapil Yang Ditangani Panitera Pengganti

Panel I

7

9

5

11

9

10

10

11

10

5

9

10

6

12

10

6

8

7

10

3

5

3

5

3

5

4

4

6

4

7

3

6

7

4

3

3

5

5

Achmad Edi SubiyantoAlia Harumdani WidjajaAnak Agung Dian Onita

Haifa Arief LubisIrfan Nur Rachman

Luthfi Widagdo EddyonoMardian Wibowo

Nallom KurniawanNurlidya Stephanny Hikmah

Oly Viana AgustineRahadian Prima NugrahaRahmadiani Putri Nilasari

Riani AnggrainiRio Tri Juli Putranto

Rizki AmaliaRomi Sundara

Rosalia Agustin Shella HendrasmaraSiska Yosephin Sirait

Yunita Nurwulantari

Dapil Perkara


DALAM ANGKA

32





Jumlah 82 22 26 102 150DPD RI






Panel I

7

9

5

11

9

10

10

11

10

5

9

10

6

12

10

6

8

7

10

3

5

3

5

3

5

4

4

6

4

7

3

6

7

4

3

3

5

5









Yunita Nurwulantari

Dapil Perkara


DALAM ANGKA

32





Jumlah 82 22 26 102 150DPD RI






Panel I

7

9

5

11

9

10

10

11

10

5

9

10

6

12

10

6

8

7

10

3

5

3

5

3

5

4

4

6

4

7

3

6

7

4

3

3

5

5









Yunita Nurwulantari

Dapil Perkara


33

Dari 19 Panitera Pengganti yang membantu menangani perkara Panel I, jumlah perkara terbanyak maksimal 7 Perkara yang di tangani masing-masing oleh Rio Tri Juli Putranto dan Rahadian Prima Nugraha. Sedangkan paling sedikit Panitera Pengganti di Panel I menangani 3 Perkara yaitu masing-masing oleh Rosalia Agustin, Romi Sundara, Rahmadiani Putri Nilasari, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita, dan Achmad Edi Subiyanto.

Jika dilihat dapil yang ditangani, paling banyak yaitu Rio Tri Juli Putranto sebanyak 12 Dapil diikuti oleh Nallom Kurniawan dan Haifa Arief Lubis yang masing-masing sebanyak 11 Dapil. Dapil yang paling sedikit ditangani oleh Oli Viana Agustine dan Anak Agung Dian Onita yang masing-masing sebanyak 5 Dapil.

Pada Panel II, Panitera Pengganti yang membantu menangani perkara sejumlah 19 orang dengan rincian sebagai berikut:


Panel II

68

4

13

2

3

6

6

7

12

8

36

5

8

7

20

11

13

5

7

6

3

4

3

3

5

3

4

7

5

7

4

5

5

4

5

5

5

6

Alboin PasaribuAndriani Wahyuningtyas Novitasari

Anna TriningsihAqmarina Rasika

Dian Chusnul ChatimahEry Satria PamungkasFenny Tri Purnamasari

Hasri Puspita AinunHelmi Kasim

I Made Gede Widya Tanaya KabinawaJefri Porkonanta Tarigan

Mohammad Mahrus AliMuchtar Hadi Saputra

Ria IndriyaniSupriyanto

Suryo Gilang RomadlonSyamsudin Noer

Syukri AsyariWinda Wijayanti

Dapil Perkara

Untuk Panel II dari 19 Panitera Pengganti yang membantu menangani perkara, jumlah perkara yang ditangani terbanyak yaitu 7 Perkara oleh Helmi Kasim, sedangkan paling sedikit adalah 3 perkara yang masing-masing ditangani oleh Fenny Tri Pusnamasari, Dian Chusnul Chatimah, Aqmarina Rasika, dan Alboin Pasaribu.

Dari sisi jumlah dapil, dapil terbanyak ditangani oleh Alboin Pasaribu yaitu 68 Dapil, kemudian Jefri Porkonanta yang membantu menangani 36 Dapil. Sedangkan yang paling sedikit yaitu Aqmarina dengan 2 Dapil, dan Dian Chusnul Chatimah dengan 3 Dapil.


DALAM ANGKA

34

Gambar 18Jumlah Perkara dan Dapil

Yang Ditangani Panitera PenggantiPanel III

10

4

8

6

10

9

11

3

8

9

7

10

11

10

10

3

6

16

3

6

4

6

5

3

9

2

4

3

3

5

6

9

4

3

2

5

5

2

Abdul GhoffarAchmad Dodi Haryadi

Agusniwan EtraAmriansyah Maulana

Ananthia Ayu DevitasariBisaryadiFransisca

Hani AdhaniHersinta Setiarini

Indah KarmadaniahJefriyanto

Nuzul Qur'aini MardiyaPan Mohamad Faiz

Rimas KautsarRima Yuwana Yustikaningrum

Saiful AnwarTitis Anindyajati

Wilma SilalahiYunita Rhamadani

Panel III juga ditangani oleh 19 Panitera Pengganti, dengan perkara terbanyak 9 Perkara yang ditangani masing-masing oleh Bisariyadi dan Pan Mohamad Faiz. Dapil terbanyak pada Panel III sejumlah 16 Dapil yang ditangani oleh Wilma Silalahi, kemudian 11 Dapil yang ditangani masing-masing oleh Pan Mohamad Faiz dan Fransisca.


DALAM ANGKA

34



10

4

8

6

10

9

11

3

8

9

7

10

11

10

10

3

6

16

3

6

4

6

5

3

9

2

4

3

3

5

6

9

4

3

2

5

5

2












DALAM ANGKA

34



10

4

8

6

10

9

11

3

8

9

7

10

11

10

10

3

6

16

3

6

4

6

5

3

9

2

4

3

3

5

6

9

4

3

2

5

5

2












35

A. Persidangan PendahuluanSesuai dengan Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, setelah Permohonan yang masuk di registrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi maka Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan mulai tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan 12 Juli 2019, dalam rangka memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti.

Sidang Pendahuluan dilakukan oleh masing-masing Panel dengan jadwal sebagai berikut:Tabel 21

Jadwal Sidang PendahuluanPanel I

NO HARI/TANGGAL PERKARA/PROVINSI

1 Selasa, 9 Juli 2019 Jawa Timur, Aceh, dan Parliamentry Treshold (PT)

2 Rabu, 10 Juli 2019 Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Barat

3 Kamis, 11 Juli 2019 Sumatera Utara dan Papua Barat

4 Jum’at, 12 Juli 2019 Kalimantan Utara, Jambi, Bangka Belitung, dan Riau Tabel 22

Jadwal Sidang PendahuluanPanel II


1 Selasa, 9 Juli 2019 Papua

2 Rabu, 10 Juli 2019 Jawa Tengah, Banten dan Lampung

3 Kamis, 11 Juli 2019 Maluku, Gorontalo, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Riau

4 Jum’at, 12 Juli 2019 Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, dan Bengkulu Tabel 23

Jadwal Sidang PendahuluanPanel III


1 Selasa, 9 Juli 2019 Jawa Barat dan Maluku Utara

2 Rabu, 10 Juli 2019 Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah

3 Kamis, 11 Juli 2019 Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur

4 Jum’at, 12 Juli 2019 Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan

BAB IVPERSIDANGAN


DALAM ANGKA

36

Dalam persidangan pendahuluan terjadi beberapa koreksi atas Daerah Pemilihan (Dapil) yang dipermasalahkan dalam perkara. Mekanisme perubahan dilakukan melalui renvoi maupun secara langsung ditarik dalam persidangan. Sehingga, pasca persidangan pendahuluan jumlah dapil dalam Perkara Legislatif berkurang 7 Dapil, yaitu yang semula berjumlah 560 Dapil menjadi 553 Dapil.

B. Pemeriksaan PersidanganPada tahap Pemeriksaan Persidangan merupakan tahap persidangan dalam rangka mendengar jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti. Secara umum jadwal pemeriksaan persidangan pada setiap panel adalah pada tanggal 15 – 18 Juli 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24Jadwal Pemeriksaan Persidangan

Panel INO HARI/TANGGAL PERKARA/PROVINSI

1 Senin, 15 Juli 2019 Jawa Timur dan Aceh

2 Selasa, 16 Juli 2019 Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Barat

3 Rabu, 17 Juli 2019 Sumatera Utara dan Papua Barat

4 Kamis, 18 Juli 2019 Jambi, Bangka Belitung, dan Riau


Panel IINO HARI/TANGGAL PERKARA/PROVINSI

1 Senin, 15 Juli 2019 Papua dan Jawa Tengah

2 Selasa, 16 Juli 2019 Banten, Lampung, dan Maluku

3 Rabu, 17 Juli 2019 Gorontalo, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Bali

4 Kamis, 18 Juli 2019 Sumatera Selatan dan Bengkulu


Panel IIINO HARI/TANGGAL PERKARA/PROVINSI

1 Senin, 15 Juli 2019 Jawa Barat dan Maluku Utara

2 Selasa, 16 Juli 2019 Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara

3 Rabu, 17 Juli 2019 Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara

4 Kamis, 18 Juli 2019 Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat


DALAM ANGKA

36






















DALAM ANGKA

36






















37

C. Putusan SelaC.1 Putusan Sela dan Pengumuman

Sidang pleno pengucapan putusan sebelum putusan akhir (sela) dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2019, pukul 13.11 – 13.59 WIB. Sidang di hadiri oleh para pihak yang berjumlah 141 orang dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 19Jumlah Kuasa Hukum Para Pihak

Yang Menghadiri Sidang Putusan Sela22 Juli 2019

50

126

48

Kuasa HukumPemohon

Kuasa HukumTermohon

Kuasa HukumBawaslu

Kuasa HukumPihak Terkait

Secara keseluruhan yang mewakili para pihak yaitu Kuasa Hukum yang hadir berjumlah 116 orang. Kuasa Hukum Pemohon yang hadir sebanyak 50 orang, Kuasa Hukum Termohon 12 orang, Kuasa Hukum Bawaslu sebanyak 6 orang, dan Kuasa Hukum Pihak Terkait sebanyak 48 orang.

Sedangkan untuk Para Pihak (Prinsipil) yang secara langsung hadir dalam sidang berjumlah 25 Orang, dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 20Jumlah Para Pihak (Prinsipil)

Yang Menghadiri Sidang Putusan Sela22 Juli 2019

5

12

4 4

Pemohon Termohon Bawaslu Pihak Terkait


DALAM ANGKA

38

Jumlah Pemohon sebanyak 5 orang, Termohon sebanyak 12 orang, untuk Bawaslu dan Pihak Terkait yang hadir dalam sidang masing-masing yaitu sebanyak 4 orang.

Dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum dengan agenda pembacaan Putusan Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela), diikuti juga dengan pembacaan Pengumuman atas Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian. Dari 260 Perkara yang di tangani Mahkamah Konstitusi, jumlah Perkara Yang Sebagian Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian melalui Putusan Sela berjumlah 58 Perkara.

Gambar 21Jumlah Perkara Yang Diputus

Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela)22 Juli 2019

260

58

Total Perkara Perkara YangDiputus Sebelum

Putusan Akhir(Putusan sela)

Jika dilihat per panel, jumlah terbanyak Putusan Sela pada Panel II sebanyak 23 Perkara, diikuti Panel III 21 Perkara dan Panel I sebanyak 14 Perkara.


Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela)22 Juli 2019Per Panel

8589 86

14

23 21

Panel I Panel II Panel III

Total Perkara

Perkara Yang DiputusSebelum Putusan Akhir(Putusan sela)


DALAM ANGKA

38





260

58






8589 86

14

23 21


Total Perkara



DALAM ANGKA

38





260

58






8589 86

14

23 21


Total Perkara



39

Dari 58 Perkara yang diputus dalam Putusan Sela, jika dilihat dapil yang dipermasalahkan, jumlah dapil yang tidak dilanjutkan dalam sidang pembuktian adalah sejumlah 118 Dapil atau 21% dari total dapil.

Gambar 23Jumlah Dapil Perkara Yang Diputus

Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) 22 Juli 2019Per Panel

553

118(21%)

Total Dapil Dapil Tidak Lanjut(Putusan Sela)

Apabila dilihat per Panel, jumlah terbanyak Dapil yang diputus tidak dilanjutkan dalam Putusan Sela yaitu Panel II sebanyak 60 Dapil atau sejumlah 25% dari Dapil yang ditangani. Selanjutnya adalah Panel III sebanyak 36 Dapil atau 24%, dan untuk Panel I sebanyak 22 Dapil atau 15% dari Dapil yang ditangani.

Gambar 24Jumlah Dapil Perkara Yang Diputus


163

242

148

22(13%)

60(25%) 36

(24%)


Total Dapil

Dapil Tidak Lanjut(Putusan Sela)


DALAM ANGKA

40

Jika diperhatikan dalam Putusan 22 Juli 2019, dengan mengkategorikan pertimbangan Mahkamah atas Dapil yang tidak dilanjutkan dalam sidang pembuktian, maka dapat dikategori-kan sebagai berikut:

Gambar 25Jumlah Kategori Pertimbangan Mahkamah

Pada Perkara Yang DiputusSebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) 22 Juli 2019

2

14

3

50

14

KesediaanMembacaDapil Di

Persidangan

PermohonanDitarik

PersetujuanDPP Parpol

Posita danPetitum

Lewat TenggatWaktu

Tidak Hadir diPersidangan

Pertimbangan Mahkamah pada Putusan Sela paling banyak adalah karena ketidakjelasan posita dan/atau petitum, atau tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum yang disampaikan oleh Pemohon termasuk objek permohonan yaitu terdapat pada 50 perkara. Pertimbangan lainnya yaitu karena Permohonan Ditarik oleh Pemohon atau kuasanya sebanyak 14 Perkara/Permohonan, pemohon/kuasa tidak hadir di persidangan sebanyak 4 Perkara/Permohonan, tidak adanya persetujuan DPP Parpol sebanyak 3 Perkara.

Disamping itu terdapat kuasa hukum pemohon yang tidak bersedia membacakan Dapil yang dipermasalahkan dalam permohonan pada 2 Perkara/Permohonan, serta permohonan yang lewat waktu pengajuan permohonan sebanyak 1 perkara/permohonan.

Selain Putusan Sela, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 dan, Mahkamah juga membacakan Pengumuman atas Perkara-Perkara yang dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian, yang didalammnya termasuk Perkara atau Sebagian Perkara dari Putusan Sela sebelumnya yaitu Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 122 Perkara.


DALAM ANGKA

40




2

14

3

50

14


Persidangan

PermohonanDitarik


Posita danPetitum

Lewat TenggatWaktu






DALAM ANGKA

40




2

14

3

50

14


Persidangan

PermohonanDitarik


Posita danPetitum

Lewat TenggatWaktu






41

Gambar 26Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pemeriksaan

Pengumuman 22 Juli 2019

260

122(47%)

Total Perkara Jumlahl PerkaraDilanjutkan

Pemeriksaan

Jika dilihat per panel, jumlah Perkara yang dilanjutkan paling banyak yaitu pada Panel I sejumlah 48 Perkara, kemudian Panel III sejumlah 41 Perkara, selanjutnya untuk Panel II sejumlah 33 Perkara.

Gambar 27Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pemeriksaan

Pengumuman 22 Juli 2019Per Panel

8589 86

48

3341


Total Perkara

Jumlahl PerkaraDilanjutkanPemeriksaan

Dilihat dari jumlah dapil yang ditangani, dari total 553 Dapil yang dipermasalahkan, jumlah Dapil yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 220 Dapil atau 40%.


DALAM ANGKA

42

Gambar 28Jumlah Dapil Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pemeriksaan


553

220(40%)

Total Dapil Perkara

Jumlah DapilDilanjutkanPemeriksaan

Apabila dirinci per panel, dari Perkara Yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian, jumlah Dapil terbanyak yaitu Panel I sejumlah 88 Dapil atau 54% dari keseluruhan Dapil yang ditangani Panel I. Sedangkan untuk Panel II sebanyak 68 Dapil atau 28% dari dapil yang ditangani, dan Panel III sejumlah 64 Dapil atau 43% dari total dapil yang ditangani Panel III.

Gambar 29Jumlah Dapil Dalam Perkara yang Dilanjutkan Pemeriksaan


163

242

148

88(54%) 68

(28%)64

(43%)


Total Dapil Perkara

Jumlah Dapil DilanjutkanPemeriksaan

C.2 Perkembangan Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman

Dari total 260 Perkara PHPU Legislatif yang ditangani, pasca Putusan Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum dan Pengumuman atas Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019


DALAM ANGKA

42



553

220(40%)

Total Dapil Perkara





163

242

148

88(54%) 68

(28%)64

(43%)


Total Dapil Perkara





DALAM ANGKA

42



553

220(40%)

Total Dapil Perkara





163

242

148

88(54%) 68

(28%)64

(43%)


Total Dapil Perkara





43

dan, jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 122 Perkara (47%) dan Perkara yang Tidak Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sebanyak 138 Perkara (53%).

Gambar 30Perkembangan Perkara

Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)

260

122(47%)

138(53%)

Total Perkara

Perkara DilanjutkanPemeriksaan

Perkara TidakDilanjutkanPemeriksaan


Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)Per Panel

8589

86

48(56%)

33(37%)

41(48%)37

(44%)

56(63%)

45(52%)


Total Perkara Perkara Dilanjutkan Pemeriksaan Perkara Tidak Dilanjutkan Pemeriksaan


DALAM ANGKA

44

Jika dibandingkan Per Panel, jumlah perkara yang dilanjutkan dalam sidang pembuktian paling banyak yaitu pada Panel I yaitu sebanyak 48 Perkara, sedangkan paling sedikit yaitu Panel II yaitu 33 Perkara.

Tabel 27Perkembangan Perkara


Kategori Panel I Panel II Panel III Jumlah

Perkara Dilanjutkan Pemeriksaan 48 33 41 122

Perkara Tidak Dilanjutkan Pemeriksaan 37 56 45 138

Total Perkara 85 89 86 260

Dari 122 Perkara yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian (Pemeriksaan), yang merupakan Perkara Yang Dilanjutkan Sebagian sejumlah 58 Perkara dan Perkara Yang Dilanjutkan Keseluruhan sejumlah 64 Perkara.

Gambar 32Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan


122

58(48%)

64(52%)

Total Perkara DilanjutkanPemeriksaan

Perkara DilanjutkanPemeriksaan (sebagianPerkara)

Perkara DilanjutkanPemeriksaan (seluruhnya)


DALAM ANGKA

44











122

58(48%)

64(52%)





DALAM ANGKA

44











122

58(48%)

64(52%)





45

Jika dilhat dari masing-masing Panel untuk untuk perkara yang dilanjutkan dalam sidang pembuktian, jumlah perkara yang merupakan perkara tunggal (keseluruhan) terbanyak yaitu pada panel I sejumlah 34 Perkara, sedangkan untuk Panel III dan Panel II masing-masing sebanyak 20 dan 10 Perkara. Sedangkan untuk perkara yang dilanjutkan dalam sidang pembuktian yang merupakan sebagian perkara, terbanyak pada Panel II yaitu 23 Perkara, sedangkan pada Panel III dan I masing-masing 21 dan 14 Perkara.



48

33

41

14(29%)

23(70%) 21

(51%)

34(71%)

10(30%)

20(49%)





Tabel 28Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan


Kategori Panel I Panel II Panel III

Perkara Dilanjutkan Pemeriksaan (sebagian Perkara) 14 23 21

Perkara Dilanjutkan Pemeriksaan (seluruhnya) 34 10 20

Total Perkara Dilanjutkan Pemeriksaan 48 33 41

Dilihat dari jumlah dapil yang ditangani, dari total 553 Dapil yang dipermasalahkan, jumlah Dapil yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 220 Dapil atau 40%. Sedangkan untuk Dapil Yang Tidak Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 333 Dapil atau 60%.


DALAM ANGKA

46

Gambar 34Perkembangan Jumlah Dapil Dalam Perkara


553

220(40%)

333(60%)

Total Dapil YangDitangani

Dapil DilanjutkanPemeriksaan

Dapil TidakDilanjutkan DalamPemeriksaan

Tabel 29Perkembangan Jumlah Dapil Dalam Perkara



Dapil Dilanjutkan Pemeriksaan 88 68 64 220

Dapil Tidak Dilanjutkan Dalam Pemeriksaan 75 174 84 333

Total Dapil 163 242 153 553

Pada Dapil Perkara yang dilanjutkan dalam sidang pembuktian yaitu 220 Dapil, 114 Dapil atau 52% merupakan dapil dari sebagian perkara dan 106 Dapil atau 48% dari dapil perkara secara keseluruhan.


DALAM ANGKA

46



553

220(40%)

333(60%)









Total Dapil 163 242 153 553



DALAM ANGKA

46



553

220(40%)

333(60%)









Total Dapil 163 242 153 553



47



220

114(52%) 106

(48%)

Total DapilDilanjutkanPemeriksaan

Dapil DilanjutkanPemeriksaan(Sebagian Perkara)

Dapil DilanjutkanPemeriksaan(KeseluruhanPerkara)

Apabila dirinci per panel, dari Perkara Yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian, dapil yang merupakan dapil dari sebagian perkara terbanyak yaitu pada Panel II sebanyak 53 Dapil, kemudian Panel III sebanyak 36 Dapil, dan selanjutnya adalah Panel I sebanyak 25 Dapil. Sedangkan Perkara Yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian untuk dapil perkara secara keseluruhan terbanyak pada Panel I sejumlah 63 Dapil dan pada Panel III dan Panel II masing-masing 28 Dapil dan 15 Dapil.



88

6864

25(28%)

53(78%)

36(56%)

63(72%)

15(22%)

28(44%)


Total Dapil DilanjutkanPemeriksaan

Dapil DilanjutkanPemeriksaan (SebagianPerkara)

Dapil DilanjutkanPemeriksaan(Keseluruhan Perkara)


DALAM ANGKA

48

Tabel 30Jumlah Dapil Dalam Perkara yang Dilanjutkan Pemeriksaan



Dapil Dilanjutkan Pemeriksaan (Sebagian Perkara) 25 53 36 120

Dapil Dilanjutkan Pemeriksaan (Keseluruhan Perkara) 63 15 28 100

Total Dapil Dilanjutkan Pemeriksaan 88 68 64 220

C.2.1. Panel I

Dari total 85 Perkara PHPU Legislatif yang ditangani oleh Panel I, pasca Putusan Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum dan Pengumuman atas Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 dan, jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 48 Perkara dan Perkara yang Tidak Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sebanyak 37 Perkara.


Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)Panel I

37

48

85

Perkara TidakDilanjutkan

Pemeriksaan

PerkaraDilanjutkan

Pemeriksaan

Total Perkara

Untuk 48 Perkara yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian (Pemeriksaan), yang merupakan Perkara Yang Dilanjutkan Sebagian sejumlah 14 Perkara dan Perkara Yang Dilanjutkan Keseluruhan sejumlah 34 Perkara.


DALAM ANGKA

48







C.2.1. Panel I




37

48

85


Pemeriksaan

PerkaraDilanjutkan

Pemeriksaan

Total Perkara



DALAM ANGKA

48







C.2.1. Panel I




37

48

85


Pemeriksaan

PerkaraDilanjutkan

Pemeriksaan

Total Perkara



49



14

34

Perkara DilanjutkanPemeriksaan (sebagian

Perkara)

Perkara DilanjutkanPemeriksaan(seluruhnya)

Dari 163 Dapil dalam Perkara yang ditangani oleh Panel I, jumlah Dapil yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 88 Dapil. Sedangkan untuk Dapil Yang Tidak Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 75 Dapil.



163

88

75

Total Dapil Yang Ditangani Dapil DilanjutkanPemeriksaan

Dapil Tidak DilanjutkanDalam Pemeriksaan


DALAM ANGKA

50

Pada Dapil Perkara yang dilanjutkan dalam sidang pembuktian yaitu 88 Dapil, 25 Dapil merupakan dapil dari sebagian perkara dan 63 Dapil dari dapil perkara secara keseluruhan.

Gambar 40Jumlah Dapil Dalam Perkara


Dapil Dilanjutkan Pemeriksaan (Sebagian

Perkara); 25

Dapil Dilanjutkan Pemeriksaan (Keseluruhan Perkara);

63

Secara rinci untuk 34 Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 31Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan

Panel I

No No Perkara Pokok Perkara Pemohon Partai Provinsi

1 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2019

Partai Gerakan Indonesia Raya

(Gerindra)


(Gerindra)Papua Barat


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jambi


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Riau Tahun 2019

Partai Demokrasi In-donesia Perjuangan

(PDIP)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuan-

gan (PDIP)Riau


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019


Partai Bulan Bintang (PBB) Aceh




Partai Bulan Bintang (PBB) Jambi


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019





DALAM ANGKA

50





Perkara); 25


63



Panel I





(Gerindra)










(PDIP)


gan (PDIP)Riau















DALAM ANGKA

50





Perkara); 25


63



Panel I





(Gerindra)










(PDIP)


gan (PDIP)Riau















51













Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019



Sumatera Utara (Sumut)




Partai Persat-uan Indonesia

(Perindo)Sumatera Utara

(Sumut)




(PDIP)


gan (PDIP)Jambi




(PDI Perjuangan)


gan (PDIP)Sumatera Utara

(Sumut)




Partai Nasional Demokrat (Nas-

dem)Sumatera Utara

(Sumut)




Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh



Partai Daerah Aceh Partai Daerah Aceh Aceh


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Partai Demokrat Partai Demokrat Kepulauan Bangka Belitung


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019


(PDIP)


gan (PDIP)Jawa Timur (Jatim)



HERIL PAWILOY Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Papua Barat




Partai Amanat Nasional (PAN) Papua Barat




Partai Golongan Karya (Golkar) Papua Barat


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2019



Sulawesi Barat (Sulbar)




(PDIP)


gan (PDIP)Sulawesi Barat

(Sulbar)


DALAM ANGKA

52











dem)Sulawesi Barat

(Sulbar)



Partai Nanggroe Aceh

Partai Naggroe Aceh Aceh




(PDIP)


gan (PDIP)Papua Barat


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota jakarta (DKI Jakarta) Tahun 2019



Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI

Jakarta)




Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jawa Timur (Jatim)



Partai Persatuan In-donesia (PERINDO)


(Perindo)Jawa Timur (Jatim)





dem)Aceh











33 05-34/PHPU-DPD/XVII/2019

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Papua Barat Tahun 2019

ABDULLAH MANARAY, ST.

Perseorangan Calon Anggota

Dewan Perwakilan Daerah

Papua Barat


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019

H. FAISAL AMRI, S.Ag., M.Ag





DALAM ANGKA

52











dem)Sulawesi Barat

(Sulbar)








(PDIP)








Jakarta)














dem)Aceh
















Papua Barat








DALAM ANGKA

52











dem)Sulawesi Barat

(Sulbar)








(PDIP)








Jakarta)














dem)Aceh
















Papua Barat








53

Secara rinci untuk 14 Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Sebagian Perkara adalah sebagai berikut:

Tabel 32Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Sebagian Perkara

Panel I






dem)Jawa Timur

(Jatim)





Jawa Timur (Jatim)



Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

(PKPI)

Partai Keadilan dan Persatuan

Indonesia (PKPI)Sumatera

Utara (Sumut)



Partai Gerakan Indo-nesia Raya (Gerindra)


(Gerindra)Sumatera

Utara (Sumut)



Partai Aceh Partai Aceh Aceh



Partai Demokrat Partai Demokrat Aceh








Partai Demokrat Partai Demokrat Papua Barat





dem)Riau




Partai Golongan Karya (Golkar) Aceh


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Daerah Khu-sus Ibu Kota jakarta (DKI Jakarta) Tahun 2019



dem)

Daerah Khu-sus Ibu Kota Jakarta (DKI

Jakarta)



Partai Gerakan Indo-nesia Raya (Gerindra)


(Gerindra)Jawa Timur

(Jatim)



DRS. AGOENG PRASODJO


Jawa Timur (Jatim)






Secara rinci untuk 37 Perkara yang Tidak Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Kesuruhan adalah sebagai berikut:


DALAM ANGKA

54

Tabel 33Perkara yang Tidak Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan

Panel I




ZAFILUDDIN Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Papua Barat




Partai Beringin Karya (Berkarya) Jambi




(Gerindra)

Partai Gerakan Perubahan Indo-nesia (Garuda)

Nusa Teng-gara Timur

(NTT)



Partai Gerakan Pe-rubahan Indonesia

(Garuda)



(NTT)


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Suma-tera Utara (Sumut) Tahun 2019









(NTT)



Partai Persatuan Pembangunan

(PPP)


(PPP)Jawa Timur

(Jatim)




Partai Hati Nurani (Hanura) Jambi



Partai Demokrat Partai Demokrat Jambi




(Garuda)




Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepu-lauan Bangka Belitung Tahun 2019



Kepulauan Bangka Belitung




(Gerindra)


(Gerindra)










Partai Beringin Karya (Berkarya) Papua Barat


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Su-lawesi Barat (Sulbar) Tahun 2019


(Gerindra)


(Gerindra)Sulawesi

Barat (Sulbar)







DALAM ANGKA

54


Panel I












(Gerindra)



(NTT)




(Garuda)



(NTT)











(NTT)




(PPP)


(PPP)Jawa Timur

(Jatim)











(Garuda)











(Gerindra)


(Gerindra)














(Gerindra)


(Gerindra)Sulawesi

Barat (Sulbar)







DALAM ANGKA

54


Panel I












(Gerindra)



(NTT)




(Garuda)



(NTT)











(NTT)




(PPP)


(PPP)Jawa Timur

(Jatim)











(Garuda)











(Gerindra)


(Gerindra)














(Gerindra)


(Gerindra)Sulawesi

Barat (Sulbar)







55





(Garuda)






Partai Bulan Bintang (PBB) Papua Barat



SAID MUSTAJAB, S.Sos. Partai Sira (Aceh) Aceh




(PPP)


(PPP)Aceh




Partai Beringin Karya (Berkarya) Aceh


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Tahun 2019


Partai Beringin Karya (Berkarya) PT


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Daer-ah Khusus Ibu Kota jakarta (DKI Jakarta) Tahun 2019

AHMAD IMAN Partai Kebangki-tan Bangsa (PKB)


Jakarta)



Partai Demokrat Partai DemokratDaerah Khu-sus Ibu Kota Jakarta (DKI

Jakarta)




(Gerindra)


(Gerindra)


Jakarta)






Jakarta)



Partai Demokrat Partai Demokrat Jawa Timur (Jatim)





Jawa Timur (Jatim)





Jawa Timur (Jatim)



Partai Demokrat Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut)


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kali-mantan Utara (Kaltara) Tahun 2019



Kaliman-tan Utara (Kaltara)




Partai Kebangki-tan Bangsa (PKB) Riau




Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Riau


DALAM ANGKA

56





(Gerindra)


(Gerindra)Riau




Partai Beringin Karya (Berkarya) Riau




(Garuda)


Riau

37 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019

Prof. Dr. Ir. Hj DAR-MAYANTI LUBIS


Dewan Per-wakilan Daerah


C.2.2. Panel II

Dari total 89 Perkara PHPU Legislatif yang ditangani oleh Panel II, pasca Putusan Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum dan Pengumuman atas Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 dan, jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 33 Perkara dan Perkara yang Tidak Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sebanyak 56 Perkara.


Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)Panel II

56

33

89


Pemeriksaan

PerkaraDilanjutkan

Pemeriksaan

Total Perkara


DALAM ANGKA

56





(Gerindra)


(Gerindra)Riau








(Garuda)


Riau






C.2.2. Panel II




56

33

89


Pemeriksaan

PerkaraDilanjutkan

Pemeriksaan

Total Perkara


DALAM ANGKA

56





(Gerindra)


(Gerindra)Riau








(Garuda)


Riau






C.2.2. Panel II




56

33

89


Pemeriksaan

PerkaraDilanjutkan

Pemeriksaan

Total Perkara


57




23

10


Perkara)


Dari 242 Dapil dalam Perkara yang ditangani oleh Panel II, jumlah Dapil yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 68 Dapil. Sedangkan untuk Dapil Yang Tidak Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 174 Dapil.



242

68

174



Dapil TidakDilanjutkan Dalam

Pemeriksaan


DALAM ANGKA

58





Perkara); 53


15



Panel II


1. 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019

Partai Keadilan Se-jahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019


Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Maluku


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019

Partai Persatuan Pem-bangunan (PPP)


Sumatera Selatan

(Sumsel)


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019


Partai Bulan Bintang (PBB) Papua


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP)


(PDIP)Jawa Tengah

(Jateng)


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2019


Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gorontalo


DALAM ANGKA

58





Perkara); 53


15



Panel II














Sumatera Selatan

(Sumsel)








(PDIP)


(PDIP)Jawa Tengah

(Jateng)






DALAM ANGKA

58





Perkara); 53


15



Panel II














Sumatera Selatan

(Sumsel)








(PDIP)


(PDIP)Jawa Tengah

(Jateng)






59



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Partai Gerakan Indone-sia Raya (Gerindra)


(Gerindra)

Kepulauan Riau





Maluku

9. 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Papua Tahun 2019

HASBI SUAIB, S.T., M.H

Perseorangan Calon Anggota Dewan

Perwakilan DaerahPapua

10. 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019


Drs. PAULUS YO-HANES SUMINO, MM.,

OFS





Panel II




Partai Kebangkitan Bang-sa (PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Papua




Partai Hati Nurani (Hanura) Papua



Partai Solidaritas Indone-sia (PSI)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Papua



Partai Demokrasi Indo-nesia Perjuangan (PDI

Perjuangan)


(PDI Perjuangan)

Sumatera Selatan

(Sumsel)





Sumatera Selatan

(Sumsel)



Partai Demokrasi Indone-sia Perjuangan (PDIP)


(PDIP)Kepulauan

Riau





Kepulauan Riau





(Gerindra)Lampung





Sumatera Selatan

(Sumsel)


DALAM ANGKA

60





Partai Golongan Karya (Golkar) Maluku




Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Papua



Partai Demokrat Partai Demokrat Papua



Partai Persatuan Pemban-gunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua



ABDUL GANING, S.E. Partai Amanat Nasional (PAN) Papua



Partai Persatuan Indone-sia (Perindo)

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Papua


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2019


Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Banten





Jawa Tengah (Jateng)




Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Papua





(PDIP)Papua




Partai Beringin Karya (Berkarya) Papua



Agus WarionoPartai Gerakan Indonesia Raya

(Gerindra)Jawa Tengah

(Jateng)



Partai Keadilan dan Per-satuan Indonesia (PKPI)


(PKPI)Papua





(Gerindra)Papua

Secara rinci untuk 56 Perkara yang Tidak Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan adalah sebagai berikut:


DALAM ANGKA

60









































(PDIP)Papua









(Jateng)





(PKPI)Papua





(Gerindra)Papua



DALAM ANGKA

60









































(PDIP)Papua









(Jateng)





(PKPI)Papua





(Gerindra)Papua



61


Panel II




ABAS KATINURPartai Golongan Karya (Golkar)

Papua



Partai Gerakan Perubah-an Indonesia (Garuda)

Partai Gerakan Perubahan Indonesia

(Garuda)Papua



Purwn. Paus Kogoya, S.I.P., Bukan Partai Papua





Lampung



Partai Demokrat Partai Demokrat Sumatera Selatan

(Sumsel)





Sumatera Selatan

(Sumsel)





Sumatera Selatan

(Sumsel)





Sumatera Selatan

(Sumsel)


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bali Tahun 2019



(Gerindra)

Bali





Sumatera Selatan

(Sumsel)


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bali Tahun 2019



Bali


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2019

FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd. Si.


Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY)



ANDI RUSLAN dan ANDI KUSUMA


Kepulauan Riau


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2019



Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY)





Kepulauan Riau


DALAM ANGKA

62






Kepulauan Riau





(Garuda)

Kepulauan Riau



Partai Demokrat Partai Demokrat Lampung



Partai Demokrat Partai Demokrat Banten





(PDIP)

Banten





Banten





Maluku




Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Maluku





Maluku





Maluku





(Garuda)

Maluku


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2019

JUKAN Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Bengkulu





Bengkulu





Bengkulu





Bengkulu



H. NASRUN ASWARI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Sumatera Selatan

(Sumsel)





Sumatera Selatan

(Sumsel)


DALAM ANGKA

62






Kepulauan Riau





(Garuda)

Kepulauan Riau











(PDIP)

Banten





Banten





Maluku





Maluku





Maluku





Maluku





(Garuda)

Maluku




Bengkulu





Bengkulu





Bengkulu





Bengkulu




Sumatera Selatan

(Sumsel)





Sumatera Selatan

(Sumsel)


DALAM ANGKA

62






Kepulauan Riau





(Garuda)

Kepulauan Riau











(PDIP)

Banten





Banten





Maluku





Maluku





Maluku





Maluku





(Garuda)

Maluku




Bengkulu





Bengkulu





Bengkulu





Bengkulu




Sumatera Selatan

(Sumsel)





Sumatera Selatan

(Sumsel)


63






Sumatera Selatan

(Sumsel)





Banten





Banten





Banten





Banten



H. AGUS SETYOBUDI, S.E., M.M.







(PDIP)

Maluku













TETY INDARTI, S.H. Partai Demokrat Jawa Tengah (Jateng)








JOKO MUSTIKO Partai Persatuan Indonesia (Perindo)






(PDIP)

Gorontalo





Gorontalo


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2019

Partai Demokrat Partai Demokrat Kalimantan Tengah

(Kalteng)



H. ADIE SETH JINU Partai Amanat Nasional (PAN)

Kalimantan Tengah

(Kalteng)


DALAM ANGKA

64






Kalimantan Tengah

(Kalteng)





Kalimantan Tengah

(Kalteng)



Partai Demokrat Partai Demokrat Maluku





Maluku





Maluku





Maluku





(Gerindra)

Maluku

56. 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019


CAREL SIMON PETRUS SUEBU



C.2.3. Panel III

Dari total 86 Perkara PHPU Legislatif yang ditangani oleh Panel III, pasca Putusan Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum dan Pengumuman atas Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 dan, jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 41 Perkara dan Perkara yang Tidak Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sebanyak 45 Perkara.


Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)Panel III

4541

86


Pemeriksaan

PerkaraDilanjutkan

Pemeriksaan

Total Perkara


DALAM ANGKA

64






Kalimantan Tengah

(Kalteng)





Kalimantan Tengah

(Kalteng)








Maluku





Maluku





Maluku





(Gerindra)

Maluku

56. 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019





C.2.3. Panel III




4541

86


Pemeriksaan

PerkaraDilanjutkan

Pemeriksaan

Total Perkara


DALAM ANGKA

64






Kalimantan Tengah

(Kalteng)





Kalimantan Tengah

(Kalteng)








Maluku





Maluku





Maluku





(Gerindra)

Maluku

56. 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019





C.2.3. Panel III




4541

86


Pemeriksaan

PerkaraDilanjutkan

Pemeriksaan

Total Perkara


65




21

20


Perkara)


Dari 148 Dapil dalam Perkara yang ditangani oleh Panel III, jumlah Dapil yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 64 Dapil. Sedangkan untuk Dapil Yang Tidak Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 84 Dapil.



148

64

84



Dapil Tidak DilanjutkanDalam Pemeriksaan


DALAM ANGKA

66





Perkara); 36


28



Panel III



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019


(PDIP)


gan (PDIP)Sulawesi

Utara (Sulut)


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun 2019



Kalimantan Barat (Kalbar)


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019

1. SUGIYANTO MAR-SAOLY

2. Partai Hati Nurani (Hanura)


Maluku Utara (Malut)







Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019



(PPP)

Sumatera Barat (Sum-

bar)


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2019



Sulawesi Tenggara (Sultra)


DALAM ANGKA

66





Perkara); 36


28



Panel III





(PDIP)


gan (PDIP)Sulawesi

Utara (Sulut)





















(PPP)


bar)







DALAM ANGKA

66





Perkara); 36


28



Panel III





(PDIP)


gan (PDIP)Sulawesi

Utara (Sulut)





















(PPP)


bar)







67





(PDIP)


gan (PDIP)






(Gerindra)






dem)



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019


(PDIP)


gan (PDIP)Sulawesi Sela-

tan (Sulsel)


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019



Jawa Barat (Jabar)


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Tahun 2019

1. SYARIF HIDAYAT-ULLAH

2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)


Sulawesi Ten-gah (Sulteng)


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2019



Kalimantan Selatan (Kalsel)


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019



dem)

Nusa Teng-gara Barat

(NTB)




(PDIP)


gan (PDIP)Sulawesi Ten-gah (Sulteng)



Partai Solidaritas Indo-nesia (PSI)


Jawa Barat (Jabar)





(Gerindra)Kalimantan

Barat (Kalbar)


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2020

IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M.





Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019

Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD



Nusa Teng-gara Barat

(NTB)


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2019

FATMAYANI HARLI TOMBILI





DALAM ANGKA

68



Panel III






Jawa Barat (Jabar)



Partai Amanat Nasi-onal (PAN)


Sulawesi Utara (Sulut)


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Ma-luku Utara (Malut) Tahun 2019












(PKPI)


(PKPI)Maluku Utara

(Malut)










Sulawesi Sela-tan (Sulsel)




(Gerindra)


(Gerindra)Sulawesi Sela-

tan (Sulsel)





Jawa Barat (Jabar)





Sulawesi Teng-gara (Sultra)



KANNA, S.H., M.H. Partai Golongan Karya (Golkar)








Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2019

1. M. YUNAN KADIR

2. Partai Golongan Karya (Golkar)


Kalimantan Timur (Kaltim)


DALAM ANGKA

68



Panel III






Jawa Barat (Jabar)



















(PKPI)


(PKPI)Maluku Utara

(Malut)














(Gerindra)



tan (Sulsel)





Jawa Barat (Jabar)

















1. M. YUNAN KADIR





DALAM ANGKA

68



Panel III






Jawa Barat (Jabar)



















(PKPI)


(PKPI)Maluku Utara

(Malut)














(Gerindra)



tan (Sulsel)





Jawa Barat (Jabar)

















1. M. YUNAN KADIR





69





Nusa Tenggara Barat (NTB)





Jawa Barat (Jabar)





Jawa Barat (Jabar)




(Gerindra)


(Gerindra)Jawa Barat

(Jabar)



Partai Demokrat Partai Demokrat Kalimantan Barat (Kalbar)



Partai Demokrat Partai Demokrat Jawa Barat (Jabar)





Jawa Barat (Jabar)








Panel IIINo No Perkara Pokok Perkara Pemohon Partai Provinsi




(Gerindra)


(Gerindra)Sulawesi Utara

(Sulut)



JERRY SAMBUAGA Partai Golongan Karya (Golkar)














Partai Demokrat Partai Demokrat Sumatera Barat (Sumbar)


DALAM ANGKA

70





(PDIP)


(PDIP)Sumatera

Barat (Sumbar)



Partai Demokrat Partai Demokrat Maluku Utara (Malut)



Partai Demokrat Partai Demokrat Sulawesi Utara (Sulut)


















Partai Demokrat Partai Demokrat Sulawesi Sela-tan (Sulsel)



1. Ir. ARIFIN DAENG MAROLA

2. Muhammad Yasir, S.H., M.H.






IRPAN Partai Persatuan Pembangunan (PPP)




HJ. RATNA, S. PD, M.PD



















DALAM ANGKA

70





(PDIP)


(PDIP)Sumatera

Barat (Sumbar)

























































DALAM ANGKA

70





(PDIP)


(PDIP)Sumatera

Barat (Sumbar)

























































71















(Garuda)


(Garuda)Sulawesi Utara

(Sulut)



Partai Demokrat Partai Demokrat Kalimantan Se-latan (Kalsel)





Kalimantan Se-latan (Kalsel)



Partai Demokrat Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim)


















Partai Demokrat Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB)




(PDIP)


(PDIP)Nusa Tenggara

Barat (NTB)



SOPYAN HAKIM, S.Kep.Ners.






(Gerindra)


(Gerindra)Nusa Tenggara

Barat (NTB)







DALAM ANGKA

72

























(Garuda)


(Garuda)Maluku Utara

(Malut)



















(PDIP)


(PDIP)Jawa Barat

(Jabar)




(Gerindra)


(Gerindra)Sulawesi Ten-gah (Sulteng)





Jawa Barat (Jabar)



SAINUDDIN, S. Sos Partai Bulan Bintang (PBB)




Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T.


Perwakilan DaerahMaluku Utara

(Malut)


DALAM ANGKA

72

























(Garuda)



(Malut)



















(PDIP)


(PDIP)Jawa Barat

(Jabar)




(Gerindra)







Jawa Barat (Jabar)










(Malut)


DALAM ANGKA

72

























(Garuda)



(Malut)



















(PDIP)


(PDIP)Jawa Barat

(Jabar)




(Gerindra)







Jawa Barat (Jabar)










(Malut)


73

D. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)Pada tahap Pemeriksaan Persidangan (lanjutan) ini merupakan tahap persidangan dalam rangka Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan. Secara umum jadwal pemeriksaan persidangan lanjutan pada setiap panel adalah pada tanggal 23 – 30 Juli 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40Jadwal Pemeriksaan Persidangan (lanjutan)

Panel INO HARI/TANGGAL PERKARA/PROVINSI 1 Selasa, 23 Juli 2019 Jawa Timur

2 Rabu, 24 Juli 2019 Aceh

3 Kamis, 25 Juli 2019 Sumatera Utara

4 Jum’at, 26 Juli 2019 Papua Barat

5 Senin, 29 Juli 2019 Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Barat

6 Selasa, 30 Juli 2019 Jambi, Kep. Bangka Belitung, Riau


Panel IINO HARI/TANGGAL PERKARA/PROVINSI 1 Selasa, 23 Juli 2019 Sumatera Selatan, Banten, Gorontalo

2 Rabu, 24 Juli 2019 Lampung, Kepulauan Riau

3 Kamis, 25 Juli 2019 Jawa Tengah, Maluku, Kepulauan Riau

4 Jum’at, 26 Juli 2019 Papua

5 Senin, 29 Juli 2019 Papua

6 Selasa, 30 Juli 2019 Papua


Panel IIINO HARI/TANGGAL PERKARA/PROVINSI 1 Selasa, 23 Juli 2019 Jawa Barat

2 Rabu, 24 Juli 2019 Maluku Utara, Sulawesi Utara

3 Kamis, 25 Juli 2019 Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat

4 Jum’at, 26 Juli 2019 -

5 Senin, 29 Juli 2019 Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara

6 Selasa, 30 Juli 2019 Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah


DALAM ANGKA

74

E. Alat BuktiTotal keseluruhan alat bukti yang diterima dan dikelola oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 50.233 Alat Bukti, dengan jumlah terbanyak yaitu alat bukti dari Pemohon yaitu sejumlah 28.577 Alat Bukti. Selanjutnya jumlah kedua terbanyak yaitu alat bukti yang disampaikan oleh Bawaslu yaitu sebanyak 11.435 Alat Bukti, sedangkan untuk bukti dari Pihak Terkait sejumlah 5.171 Alat Bukti, dan Termohon sejumlah 5.050 Alat Bukti.

Gambar 49Jumlah Alat Bukti

PHPU Legislatif Tahun 2019

28,577

5,050 5,171

11,435

50,233

Pemohon Termohon Pihak Terkait Bawaslu Jumlah

18,605

16,924

14,704

Panel I

Panel II

Panel III

Jika dilihat per Panel, Panel I mengelola bukti paling banyak, yaitu 18.605 Alat Bukti, sedangkan Panel II dan III masing-masing sejumlah 16.924 Alat Bukti dan 14.704 Alat Bukti.

Secara rinci, untuk Panel I jumlah bukti Pemohon sejumlah 11.098 Alat Bukti, sedangkan untuk Termohon sejumlah 2.412 Alat Bukti, Pihak Terkait sejumlah 1.860 Alat Bukti, dan Bawaslu sejumlah 3.235 Alat Bukti.

Gambar 50Rincian Jumlah Alat Bukti

PHPU Legislatif Tahun 2019Panel I

Pemohon,11,098Termohon,

2,412

Pihak Terkait, 1,860

Bawaslu, 3,235


DALAM ANGKA

74




28,577

5,050 5,171

11,435

50,233


18,605

16,924

14,704

Panel I

Panel II

Panel III






2,412


Bawaslu, 3,235


DALAM ANGKA

74




28,577

5,050 5,171

11,435

50,233


18,605

16,924

14,704

Panel I

Panel II

Panel III






2,412


Bawaslu, 3,235


75

Pada Panel II dari 16.924 Alat Bukti yang dikelola, Pemohon berjumlah 9.240 Alat Bukti, sedangkan untuk Termohon 931 Alat Bukti, Pihak Terkait 1.945 Alat Bukti dan Bawaslu berjumlah 4.808 Alat Bukti.


PHPU Legislatif Tahun 2019Panel II

Pemohon, 9,240

Termohon, 931


Bawaslu, 4,808

Selanjutnya untuk Panel III dari 14.704 Alat Bukti yang dikelola, Pemohon berjumlah 8.239 Alat Bukti, sedangkan untuk Termohon 1.707 Alat Bukti, Pihak Terkait 1.366 Alat Bukti dan Bawaslu berjumlah 3.392 Alat Bukti.


PHPU Legislatif Tahun 2019Panel III

Pemohon,8,239 Termohon,

1,707


Bawaslu, 3,392


DALAM ANGKA

76


DALAM ANGKA

76


DALAM ANGKA

76


77

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan

Tahapan paling akhir dalam penanganan perkara PHPU Legislatif Tahun 2019 adalah Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan, yaitu persidangan untuk membacakan putusaan akhir dari setiap perkara yang dilakukan secara pleno oleh keseluruhan 9 (Sembilan) Hakim Konstitusi. Secara umum jadwal sidang pembacaan putusan/ketetapan adalah pada tanggal 6 – 9 Agustus 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43Jadwal Sidang Pengucapan Putusan


1 Selasa, 6 Agustus 2019

Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Tengah,

Gorontalo, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara

2 Rabu, 7 Agustus 2019 Jawa Tengah, Lampung, Gorontalo, Suamtera Selatan, Sumatera Barat, Jawa

Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,

Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jambi

3 Kamis, 8 Agustus 2019 Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan,

Maluku Utara, Papua Barat, Aceh, PT (Parliamentary Treshold), Aceh, Banten, Maluku

4 Jum’at, 9 Agustus 2019 Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara

Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua

1. Putusan

Pada sidang pembacaan putusan/ketetapan pada tanggal 6 – 9 Agustus 2019 terdapat 2 jenis putusan akhir yaitu Putusan dan Ketetapan dengan rincian Putusan sebanyak 217 Putusan atau 83% dan Ketetapan sebanyak 43 Putusan atau 17% dari keseluruhan perkara.

BAB VPUTUSAN AKHIR


DALAM ANGKA

78

Gambar 53Jumlah Jenis Putusan

Perkara PHPU Legislatif 2019

217(83%)

43(17%)

PUTUSAN KETETAPAN

Untuk amar Ketetapan yaitu sebanyak 33 Putusan yang menyatakan Gugur dan 10 Putusan yang menyatakan Ditarik.

Gambar 54Jumlah Jenis Amar KetetapanPerkara PHPU Legislatif 2019

33

10

GUGUR DITARIK


DALAM ANGKA

78



217(83%)

43(17%)

PUTUSAN KETETAPAN



33

10

GUGUR DITARIK


DALAM ANGKA

78



217(83%)

43(17%)

PUTUSAN KETETAPAN



33

10

GUGUR DITARIK


79

Sedangkan amar Putusan yaitu 12 Putusan menyatakan dikabulkan sebagian, 61 putusan menyatakan ditolak seluruhnya, dan 40 putusan menyatakan ditolak sebagian (terdapat dapil yang tidak diterima, gugur, dan ditarik), serta 104 putusan yang menyatakan tidak dapat diterima.

Gambar 55Jumlah Jenis Amar PutusanPerkara PHPU Legislatif 2019

12

61

40

104

KABULSEBAGIAN

DITOLAKSELURUHNYA

DITOLAKSEBAGIAN

TIDAK DAPATDITERIMA

Jika kategori Putusan Ditolak Seluruhnya dan Putusan Ditolak Sebagian digabungkan menjadi satu kategori Putusan Ditolak maka, 12 Putusan menyatakan dikabulkan sebagian, 101 putusan menyatakan ditolak dan 104 putusan yang menyatakan tidak dapat diterima.

Gambar 56Jumlah Jenis Amar PutusanPerkara PHPU Legislatif 2019

(Ditolak Seluruhnya + Ditolak Sebagian = Ditolak)

12

101 104

KABULSEBAGIAN

DITOLAK TIDAK DAPATDITERIMA


DALAM ANGKA

80

Tabel 44Persentase Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan


NO PUTUSAN JUMLAH PERSENTASE

1 Kabul Sebagian 12 5%

2 Ditolak 101 39%

3 Tidak Dapat Diterima 104 40%

4 Gugur/Ditarik (Ketetapan) 43 17%

Jumlah 260 100%

Apabila dilihat dari Dapil yang dipermasalahkan dalam setiap perkara, maka dari 553 Dapil, jumlah Dapil yang dikabulkan sebanyak 12 Dapil, Ditarik Kembali 37 Dapil, Ditolak 200 Dapil, Gugur 43 Dapil dan Tidak Dapat Diterima sebanyak 261 Dapil.

Gambar 57Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan

Perkara PHPU Legislatif 2019Keseluruhan Dapil

1237

200

43

261

Dikabulkan Ditarik Kembali Ditolak Gugur Tidak DapatDiterima

Apabila diperhatikan per jenis dapil, untuk Putusan per Dapil DPR RI sebanyak 5 Dapil dinyatakan ditarik kembali, 23 Ditolak, 7 Gugur, dan 33 Dapil dinyatakan Tidak Dapat Diterima.


DALAM ANGKA

80





2 Ditolak 101 39%



Jumlah 260 100%




1237

200

43

261




DALAM ANGKA

80





2 Ditolak 101 39%



Jumlah 260 100%




1237

200

43

261




81


Perkara PHPU Legislatif 2019Dapil DPR RI

5

23

7

33

Ditarik Kembali Ditolak Gugur Tidak DapatDiterima

Pada Putusan per Dapil DPRD Provinsi sebanyak 4 Dapil dinyatakan dikabulkan, 11 Ditarik Kembali, 37 Dapil Ditolak, 4 Gugur, dan 46 Tidak Dapat Diterima.


Perkara PHPU Legislatif 2019Dapil DPRD Provinsi

4

11

37

4

46


Putusan per Dapil DPRD Kabupaten Kota sebanyak 8 Dapil dinyatakan dikabulkan, 21 Ditarik Kembali, 134 Dapil Ditolak, 32 Gugur, dan 176 Tidak Dapat Diterima.


DALAM ANGKA

82


Perkara PHPU Legislatif 2019Dapil DPRD Kabupaten/Kota

821

134

32

178


Pada Putusan per Dapil DPD RI dimana Dapil pada perkara DPD adalah wilayah provinsi sebanyak 6 dinyatakan ditolak dan 4 dinyatakan Tidak Dapat Diterima.


Perkara PHPU Legislatif 2019Dapil DPD RI

6

4

Ditolak Tidak DapatDiterima


DALAM ANGKA

82



821

134

32

178





6

4



DALAM ANGKA

82



821

134

32

178





6

4



83

Tabel 45Rincian Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan


NO AMAR DAPIL

JUMLAH DPR RI DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota DPD

1 Dikabulkan 4 8 12

2 Ditarik Kembali 5 11 21 37

3 Ditolak 23 37 134 6 200

4 Gugur 7 4 32 43

5 Tidak Dapat Diterima 33 46 178 4 261

Total 68 102 373 10 553

Rincian untuk Perkara yang dikabulkan sebagian adalah sebagai berikut:

Tabel 46Jenis Amar Putusan Yang Dikabulkan Sebagian


a. Pemungutan Suara Ulang

NO NOMOR PERKARA PARTAI PROVINSI KASUS AMAR

1 86-03-26/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019

Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP)

Sulawesi Tengah DPRD

Kabupaten/Kota

Dapil Sigi 5

Pemungutan Suara Ulang

b. Penghitungan Suara Ulang


1 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB)

Papua Barat

DPRD Kabupaten/Kota

Dapil Pegunungan Arfak 1

Penghitungan Suara Ulang



Perjuangan (PDIP)

Jawa Timur (Jatim)

DPRD Kabupaten/Kota

Dapil Trenggalek 1


3 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya

(Gerindra) Sumatera Utara

(Sumut)

DPRD Provinsi

Dapil Sumatera Utara 9



Golongan Karya (Golkar)

Jawa Timur (Jatim)

DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan

Suara Ulang


DALAM ANGKA

84

NO NOMOR PERKARA PARTAI PROVINSI KASUS AMAR Dapil Kota Surabaya 4

5 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nanggroe Aceh Aceh

DPRA

Dapil Aceh 6 Penghitungan Suara Ulang

6 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasional

Demokrat (Nasdem)

Jawa Barat (Jabar)

DPRD Kabupaten/Kota

Dapil Bekasi 2

Penyandingan Form C1 dan C1 Plano dan Rekapitulasi

Ulang

c. Penetapan Perolehan Suara Yang Benar




Perjuangan (PDIP)

Kepulauan Riau DPRD

Kabupaten/Kota

Dapil Bintan 3

Penetapan Perolehan Suara

Yang Benar


(Gerindra) Kepulauan Riau

DPRD Provinsi

Dapil Kepulauan Riau 4


Yang Benar


(Gerindra) Kalimantan

Barat (Kalbar)

DPRD Provinsi

Dapil Kalimantan Barat 6


Yang Benar


Partai Golongan

Karya (Golkar) Kepulauan Riau

DPRD Kabupaten/Kota

Dapil Bintan 3


Yang Benar


Golongan Karya (Golkar

Aceh DPRK Kota

Dapil Kota Banda Aceh 3


Yang Benar


DALAM ANGKA

84



DPRA



Demokrat (Nasdem)

Jawa Barat (Jabar)

DPRD Kabupaten/Kota

Dapil Bekasi 2


Ulang





Perjuangan (PDIP)

Kepulauan Riau DPRD

Kabupaten/Kota

Dapil Bintan 3


Yang Benar



DPRD Provinsi



Yang Benar



Barat (Kalbar)

DPRD Provinsi



Yang Benar


Partai Golongan


DPRD Kabupaten/Kota

Dapil Bintan 3


Yang Benar



Aceh DPRK Kota



Yang Benar


DALAM ANGKA

84



DPRA



Demokrat (Nasdem)

Jawa Barat (Jabar)

DPRD Kabupaten/Kota

Dapil Bekasi 2


Ulang





Perjuangan (PDIP)

Kepulauan Riau DPRD

Kabupaten/Kota

Dapil Bintan 3


Yang Benar



DPRD Provinsi



Yang Benar



Barat (Kalbar)

DPRD Provinsi



Yang Benar


Partai Golongan


DPRD Kabupaten/Kota

Dapil Bintan 3


Yang Benar



Aceh DPRK Kota



Yang Benar


85


TAHUN 2019

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

BAGIANKEDUA


DALAM ANGKA

86


DALAM ANGKA

86


DALAM ANGKA

86


87

1. Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019

Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan secara serentak, dengan peserta Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

a. Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota,

b. Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan

c. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Umum Tahun 2019 diikuti dengan

a. Terdapat 20 partai politik terdiri, yang terdiri dari 16 partai politik Nasional dan 4 partai politik lokal Aceh;

b. Terdapat calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;

c. Terdapat 812 calon anggota DPD untuk 34 provinsi;

d. Terdapat 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin;

2. H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno.

Jumlah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 yaitu 2 Pasangan Calon. Pertama, pasangan calon Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, diusulkan oleh 7 Partai Politik yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan PKPI. Kedua, pasangan calon H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno, yang diusulkan oleh 4 Partai Politik yaitu: Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat.

BAB IPENDAHULUAN


DALAM ANGKA

88

2. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Proses pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan serentak dengan Pemilihan Anggota DPD RI, serta Pemi-lihan Presiden dan Calon Presiden yaitu pada tanggal 8 April 2019 – 17 April 2019. Tahapan tersebut sebelumnya dimulai dengan Kampanye oleh Calon Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.







Dari hasil perhitungan KPU, terdapat 158.012.506 pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilu Presiden dan Wapres 2019. Dari jumlah tersebut, perhitungan suara sah sejumlah 154.257.601 pemilih atau sebesar 98%, sedangkan suara tidak sah sejumlah 3.754.905 pemilih atau sebesar 2% dari keseluruhan pemilih.


Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Jumlah Suara Sah; 154,257,601

( 98%)

Jumlah Suara Tidak Sah; 3,754,905

(2%)


DALAM ANGKA

88













( 98%)


(2%)


DALAM ANGKA

88













( 98%)


(2%)


89

Perolehan suara secara nasional, untuk 34 Provinsi dan 1 Wilayah Luar Negeri untuk Pasangan Calon Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin memperoleh suara sebesar 85.607.362 suara atau sejumlah 55%, sedangkan Pasangan Calon H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh suara sejumlah 68.650.239 atau sejumlah 45% suara.

Gambar 63Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon


Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (HC) K.H. MA'RUF AMIN

85,607,362 (55%)

H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

68,650,239 (45%)

Untuk penyebaran perolehan suara secara nasional, Pasangan Calon Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin memperoleh suara lebih dari 50% di 21 Provinsi dan 1 Wilayah Luar Negeri, sedangkan Pasangan Calon H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh suara lebih dari 50% di 13 Provinsi.

Tabel 48Penyebaran Perolehan Suara Pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

NO RINCIAN

PASANGAN CALON

SELISIH

PERSENTASE SUARA

Ir. H. JOKO WIDODO - Prof.

Dr. (HC) K.H. MA'RUF AMIN

H. PRABOWO SUBIANTO - H.

SANDIAGA SALAHUDDIN

UNO




SANDIAGA SALAHUDDIN

UNO 1 ACEH 404.188 2.400.746 1.996.558 14,41 85,59

2 SUMATERA UTARA 3.936.515 3.587.786 348.729 52,32 47,68

3 SUMATERA BARAT 407.761 2.488.733 2.080.972 14,08 85,92

4 RIAU 1.248.713 1.975.287 726.574 38,73 61,27

5 JAMBI 859.833 1.203.025 343.192 41,68 58,32

6 SUMATERA SELATAN 1.942.987 2.877.781 934.794 40,30 59,70

7 BENGKULU 583.488 585.999 2.511 49,89 50,11

8 LAMPUNG 2.853.585 1.955.689 897.896 59,34 40,66

9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 495.729 288.235 207.494 63,23 36,77

10 KEPULAUAN RIAU 550.692 465.511 85.181 54,19 45,81

11 DKI JAKARTA 3.279.547 3.066.137 213.410 51,68 48,32

12 JAWA BARAT 10.750.568 16.077.446 5.326.878 40,07 59,93

13 JAWA TENGAH 16.825.511 4.944.447 11.881.064 77,29 22,71


DALAM ANGKA

90

NO RINCIAN

PASANGAN CALON

SELISIH

PERSENTASE SUARA




SANDIAGA SALAHUDDIN

UNO




SANDIAGA SALAHUDDIN

UNO 14 DI YOGYAKARTA 1.655.174 742.481 912.693 69,03 30,97

15 JAWA TIMUR 16.231.668 8.441.247 7.790.421 65,79 34,21

16 BANTEN 2.537.524 4.059.514 1.521.990 38,46 61,54

17 BALI 2.351.057 213.415 2.137.642 91,68 8,32

18 NUSA TENGGARA BARAT 951.242 2.011.319 1.060.077 32,11 67,89

19 NUSA TENGGARA TIMUR 2.368.982 305.587 2.063.395 88,57 11,43

20 KALIMANTAN BARAT 1.709.896 1.263.757 446.139 57,50 42,50

21 KALIMANTAN TENGAH 830.948 537.138 293.810 60,74 39,26

22 KALIMANTAN SELATAN 823.939 1.470.163 646.224 35,92 64,08

23 KALIMANTAN TIMUR 1.094.845 870.443 224.402 55,71 44,29

24 SULAWESI UTARA 1.220.524 359.685 860.839 77,24 22,76

25 SULAWESI TENGAH 914.588 706.654 207.934 56,41 43,59

26 SULAWESI SELATAN 2.117.591 2.809.393 691.802 42,98 57,02

27 SULAWESI TENGGARA 555.664 842.117 286.453 39,75 60,25

28 GORONTALO 369.803 345.129 24.674 51,73 48,27

29 SULAWESI BARAT 475.312 263.620 211.692 64,32 35,68

30 MALUKU 599.457 392.940 206.517 60,40 39,60

31 MALUKU UTARA 310.548 344.823 34.275 47,39 52,61

32 PAPUA 3.021.713 311.352 2.710.361 90,66 9,34

33 PAPUA BARAT 508.997 128.732 380.265 79,81 20,19

34 KALIMANTAN UTARA 248.239 106.162 142.077 70,04 29,96

35 LUAR NEGERI 570.534 207.746 362.788 73,31 26,69


DALAM ANGKA

90

NO RINCIAN

PASANGAN CALON

SELISIH

PERSENTASE SUARA




SANDIAGA SALAHUDDIN

UNO




SANDIAGA SALAHUDDIN


15 JAWA TIMUR 16.231.668 8.441.247 7.790.421 65,79 34,21

16 BANTEN 2.537.524 4.059.514 1.521.990 38,46 61,54

17 BALI 2.351.057 213.415 2.137.642 91,68 8,32







24 SULAWESI UTARA 1.220.524 359.685 860.839 77,24 22,76

25 SULAWESI TENGAH 914.588 706.654 207.934 56,41 43,59



28 GORONTALO 369.803 345.129 24.674 51,73 48,27

29 SULAWESI BARAT 475.312 263.620 211.692 64,32 35,68

30 MALUKU 599.457 392.940 206.517 60,40 39,60

31 MALUKU UTARA 310.548 344.823 34.275 47,39 52,61

32 PAPUA 3.021.713 311.352 2.710.361 90,66 9,34

33 PAPUA BARAT 508.997 128.732 380.265 79,81 20,19


35 LUAR NEGERI 570.534 207.746 362.788 73,31 26,69


DALAM ANGKA

90

NO RINCIAN

PASANGAN CALON

SELISIH

PERSENTASE SUARA




SANDIAGA SALAHUDDIN

UNO




SANDIAGA SALAHUDDIN


15 JAWA TIMUR 16.231.668 8.441.247 7.790.421 65,79 34,21

16 BANTEN 2.537.524 4.059.514 1.521.990 38,46 61,54

17 BALI 2.351.057 213.415 2.137.642 91,68 8,32







24 SULAWESI UTARA 1.220.524 359.685 860.839 77,24 22,76

25 SULAWESI TENGAH 914.588 706.654 207.934 56,41 43,59



28 GORONTALO 369.803 345.129 24.674 51,73 48,27

29 SULAWESI BARAT 475.312 263.620 211.692 64,32 35,68

30 MALUKU 599.457 392.940 206.517 60,40 39,60

31 MALUKU UTARA 310.548 344.823 34.275 47,39 52,61

32 PAPUA 3.021.713 311.352 2.710.361 90,66 9,34

33 PAPUA BARAT 508.997 128.732 380.265 79,81 20,19


35 LUAR NEGERI 570.534 207.746 362.788 73,31 26,69


91

1. PermohonanPermohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di ajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Nomor Urut 02, H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno melalui Tim Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2019. Permohonan diterima pada tanggal 24 Mei 2019, Pukul 22.35 WIB dan Perbaikan Permohonan diterima pada tanggal 10 Juni 2019, Pukul 16.59 WIB.

a. Dalil Permohonan Awal

Dari permohonan awal yang disampaikan pemohon, terdapat 4 (empat) dalil utama yang ajukan dengan 10 sub dalil yang disampaikan dalam permohonan, sehingga secara total terdapat 14 dalil, yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi perlu mengadili kecurangan pemilu;

2. Penyelenggara Pemilu melakukan Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif;- Ketidaknetralan Polisi;- Ketidaknetralan intelejen;- Diskriminasi Perlakukan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum; - Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN;- Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan/atau Program Pemerintah;- Penyalahgunaan Anggaran BUMN;- Pembatasan Kebebasan Media dan Pers.

3. Argumentasi Kecurangan Kuantitatif;- Daftar Pemilih Tetap tidak masuk Akal;- Kekacauan Situng KPU;- Dokumen C7 secara Sengaja Dihilangkan di Berbagai Daerah;

4. Sanksi Diskualifikasi terkait kecurangan yang terjadi.

Secara detil, permohonan memuat 22 argumen, dengan jumlah argumen mengenai perselisihan pemilu sebanyak 18 argumen dan mengenai kewenangan MK sebanyak 4 argumen.

BAB IIPERMOHONAN DAN REGISTRASI PERKARA


DALAM ANGKA

92

Gambar 64Jumlah Argumen Permohonan Awal

Perselisihan Pemilu, 18

Kewenangan MK, 4

Dari 22 argumen yang disampaikan dalam permohonan pemohon, terdapat 4 argumen yang apabila didefinisikan sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilu memiliki argumen masing-masing atas 2 dan 3 bentuk perselisihan pemilu. Sehingga secara keseluruhan argumen dapat dimaknai sejumlah 18 argumen.

Berdasarkan uraian Dalil yang dicantumkan pada permohonan awal tersebut dalil dalil tersebut dikategorikan kedalam sengketa Proses, Sengketa Administrasi, Tindak Pidana Pemilu.

Pengertian dari sengketa proses dijelaskan dalam Pasal Sengketa proses Pemilu yakni meliputi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Penyelenggara Pemilu sebagai akibat KPU, keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. sengketa yang terjadi Peserta Pemilu dengan dikeluarkannya keputusan dan keputusan KPU. Dalam penyelesaian sengketa proses ini dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta melalui Pengadilan Tata Usaha negara. sengketa proses dimaksud yang diselesaikan melalui Peradilan TUN meliputi verifikasi Partai Politik, Penetapan Pasangan Calon anggota Legislatif, dan Penetapan Pasangan Calon (dasar hukum Pasal 469 ayat (1)).

Pasal 416 ayat (1) yang berbunyi: Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan ayat (2) mengatur bahwa pelanggaran dimaksud tidak termasuk dalam tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Bahwa macam dari tindak pidana pemilu yakni dijelaskan dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebelumnya dalam UU No 8 Tahun 2012 klasifikasi terkait tindak pidana pemilu dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan. Dari ketentuan UU No 8/2012 tersebut tindak pidana cenderung terdiri dari Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Biasa. Perkembangan dari pengaturan tindak pidana Pemilu tersebut lebih baru diatur dalam UU No 7 Tahun 2017.

Pelanggaran Kode etik diatur dalam Pasal 456 UU No7/2017 yakni Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Jalur penyelesaian dari pelanggaran Kode Etik dimaksud melalu Dewan


DALAM ANGKA

92



Kewenangan MK, 4








DALAM ANGKA

92



Kewenangan MK, 4








93

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mengadili pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kode etik PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN. Sengketa yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 terdapat satu hal lagi yakni Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu yang di adili oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, terkait Perselisihan hasil cukup jelas dan tidak diuraikan lebih lanjut.

Jika diperhatikan secara detil, dari empat dalil permohonan tersebut dan beberapa sub dalil yang disampaikan di atas, apabila diklasifikasikan sesuai dengan jenis klasifikasi dalil berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dapat di jelaskan sebagai berikut:


Per Jenis Perselisihan Pemilu dan Kewenangan MK

9

4

10

0

4

TSM PelanggaranPemilu

SengketaProses Pemilu

PerselisihanSuara

KewenanganMK

Dalam permohonan, terdapat 27 Argumen yang mendukung setiap dalil yang diajukan oleh pemohon. Argumen yang diajukan meliputi argumen mengenai dalil Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebanyak 9 argumen; Pelanggaran Pemilu sebanyak 4 Argumen, dan Sengketa Proses Pemilu sebanyak 10 Argumen, namun justru pemohon tidak menyampaikan argu-men terkait Perselisihan Hasil Suara Pemilu. Disamping itu, Pemohon juga menyampaikan argumen yang menyoal tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sebanyak 4 Argumen.

b. Dalil Perbaikan Permohonan

Dari permohonan yang diajukan kedua oleh pemohon yang dianggap perbaikan permohonan oleh pemohon, terdapat 6 (enam) dalil utama yang diajukan dengan 27 Sub Dalil yang dis-ampaikan, sehingga secara total dalil yang disampaikan adalah berjumlah 33 Dalil, yaitu:

1. Cacat Formil Persyaratan Calon Wakil Presiden;2. Cacat materiil;

- sumbangan dana kampanye.3. Argumentasi Kualitatif “Terstruktur, Sistematis dan Massif”;

- Jaminan terhadap Prinsip Dasar pemilu yang jujur dan Adil;- Kecurangan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif;- Pelanggaran TSM atas dasar Pemilu yang bebas dan rahasia;- Pelanggaran TSM atas asas pemilu jujur dan adil;


DALAM ANGKA

94

- Penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program pemerintah;- penyalahgunaan birokrasi dan BUMN;- ketidaknetralan aparatur negara, Polisi dan Intelejen;- Pembatasan Kebebasan Media dan Pers;- diskriminasi dan penyalahgunaan Penegakkan Hukum;- kecurangan lain yang menunjukkan masivitas kecurangan dalam pilpres 2019;- Manipulasi input data pilpres.

4. Tentang beban pembuktian, menjaga konstitusionalitas Pemilu Jurdil dan mencari kebenaran.

- Eksistensi Situng sebagai kontrol atas proses penghitungan dan rekapitulasi;- Kekacuan Situng merupakan bukti pembiaran kekacauan DPT;- Tidak ada prinsip keamanan dalam Situng KPU;- Banyak kesalahan input data pada Situng mengakibatkan terjadinya ketidakse-

suaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 di 34 Provinsi Seluruh wilayah Indonesia;

- Ada indikasi adjustment Situng dalam kaitannya dengan rekapitulasi manual ber-jenjang;

- Terdapat jeda data masuk dan muncul di situng yang mengindikasi terjadinya ke-curangan;

- Perjalanan input data Situng KPU;- Ditemukan kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak seuai jumlah DPT/

DPTb/DPK;- Kesalahan data C1 yang dipindai dari sumber data KPU sudah salah sejak awal;- Studi kasus kekacauan Situng yang dapat ditemukan di jawa timur.

5. Hasil Suara Pemohon dan Identifikasi Dokumen C1- Hasil Suara Pemohon Berdasarkan Formulir C1;- Fakta Penggelembungan Suara;- Konfirmasi Penggelembungan Suara;- Penggelembungan Suara melalui DPT dan suara tidak sah;- DPT Tidak Wajar dan DPK Tidak Wajar menghasilkan DPT Siluman.

6. Ada masalah dalam penggunaan dokumen C7.

Secara detil, permohonan pemohon memuat 83 Argumen, dengan jumlah argumen menge-nai perselisihan pemilu sebanyak 82 Argumen dan mengenai kewenangan MK sebanyak 1 Argumen.

Gambar 66Jumlah Argumen Permohonan Perbaikan


Kewenangan MK, 1


DALAM ANGKA

94














Kewenangan MK, 1


DALAM ANGKA

94














Kewenangan MK, 1


95

Secara detil, jika diperhatikan dari permohonan yang dianggap sebagai perbaikan permohonan oleh pemohon; bahwa dalil-dalil diatas didukung oleh beberapa argumen yang diajukan. Secara rinci apabila dalil diklasifikasikan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:


Per Jenis Perselisihan Pemilu dan Kewenangan MK

30

9

26 27

1

TSM PelanggaranPemilu

SengketaProses Pemilu

PerselisihanSuara

KewenanganMK

Dari 83 Argumen yang disampaikan dalam permohonan pemohon, terdapat 10 Argumen yang apabila didefinisikan sebagaimana dalam undang-undang pemilu memiliki argumen masing-masing atas 2 bentuk perselisihan pemilu. Sehingga secara keseluruhan argumen dapat dimaknai sejumlah 93 Argumen.

Dari keseluruhan argumen tersebut argumen terbanyak yaitu yang mendukung TSM sebanyak 30 Argumen, diikuti argumen mengenai Perselisihan Suara 27 Argumen, Sengketa Proses Pemilu 26 Argumen dan Pelanggaran Pemilu 9 Argumen. Disamping itu masih terdapat 1 Argumen yang menyampaikan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Registrasi PerkaraPermohonan di catat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada Hari Selasa, 11 Juni 2019 pukul 12.30 WIB dengan Nomor Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 01/ARPK-PRES/PAN.MK/06/209, dengan registrasi perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden ditangani oleh seluruh Hakim Konstitusi yaitu:

1. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., DFM.3. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.H.4. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.5. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.6. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.7. Dr. Manahan Sitompul, S.H., M.Hum.8. Prof. Dr. Saldi Isra S.H., MPA.9. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H.


DALAM ANGKA

96

Dalam menangani perkara, hakim konstitusi dibantu oleh 9 Panitera Pengganti yaitu:

1. Syukri Asy’ari2. Ery Satria Pamungkas3. Yunita Rhamadani4. Ahmad Edi Subiyanto5. Anak Agung Dian Onita6. Hani Adhani7. Dian Chusnul Chatimah8. Saiful Anwar,dan 9. Mardian Wibowo


DALAM ANGKA

96




DALAM ANGKA

96




97

1. Persidangan PendahuluanSidang Pemeriksaan Pendahuluan atas perkara dilakukan pada Jum’at, 14 Juni 2019, Pukul 09.07 WIB sampai dengan 15.19 WIB, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Termohon, Kuasa Hukum Termohon, Kuasa Hukum Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilu dengan masing-masing jumlah sebagai berikut:

Gambar 68Jumlah Para Pihak Yang Hadir

Dalam Sidang Pendahuluan PHPU Pres/Wapres 201914 Juni 2019

15

7

10

22

7

Kuasa HukumPemohon

Termohon Kuasa HukumTermohon


Bawaslu

2. Sidang Pemeriksaan PersidanganPemeriksaan persidangan dilakukan dalam rangka untuk mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan bawaslu, dan pengesahan alat bukti. Sidang Pemeriksaan Persidangan dilakukan pada Selasa, 18 Juni 2019, Pukul 09.05 WIB sampai dengan 17.31 WIB.

BAB IIIPERSIDANGAN


DALAM ANGKA

98


Dalam Sidang Pemeriksaan Persidangan PHPU Pres/Wapres 201918 Juni 2019

16

7

12

27

9

Kuasa HukumPemohon



Bawaslu

3. Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon serta Pengesahan Alat Bukti (Tambahan) PemohonSidang ini dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Juni sampai dengan Kamis, 20 Juni 2019 Pukul 09.08 sampai dengan 05.00 WIB. Pada sidang ini dihadiri oleh 72 Pihak termasuk Saksi dan Ahli.


Dalam Sidang Mendengarkan Keterangan PHPU Pres/Wapres 201919 Juni 2019

10

5

10

26

4

15

2

KuasaHukum

Pemohon

Termohon KuasaHukum

Termohon

KuasaHukumPihakTerkait

Bawaslu Saksi dariPemohon

Ahli dariPemohon


DALAM ANGKA

98



16

7

12

27

9

Kuasa HukumPemohon



Bawaslu




10

5

10

26

4

15

2

KuasaHukum

Pemohon

Termohon KuasaHukum

Termohon



Ahli dariPemohon


DALAM ANGKA

98



16

7

12

27

9

Kuasa HukumPemohon



Bawaslu




10

5

10

26

4

15

2

KuasaHukum

Pemohon

Termohon KuasaHukum

Termohon



Ahli dariPemohon


99

Sidang selanjutnya untuk Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon serta Pengesahan Alat Bukti (Tambahan) Pemohon dilanjutkan pada Kamis, 20 Juni 2019 Pukul 13.07 sampai dengan 15.52 WIB yang dihadiri oleh 53 Para Pihak termasuk Ahli.



45

15

20

8

1

KuasaHukum

Pemohon

Termohon KuasaHukum

Termohon

KuasaHukum Pihak

Terkait

Bawaslu Ahli dariTermohon

4. Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pihak Terkait serta Pengesahan Alat Bukti (Tambahan) Pihak Terkait, dan BawasluSidang ini dilaksanakan pada hari Jum’at, 21 Juni 2019 Pukul 09.08 sampai dengan 22.22 WIB yang dihadiri oleh 48 Para Pihak termasuk Saksi dan Ahli.



8

5

9

20

2 2 2

KuasaHukum

Pemohon

Termohon KuasaHukum

Termohon


Bawaslu Saksi PihakTerkait

Ahli PihakTerkait


DALAM ANGKA

100


DALAM ANGKA

100


DALAM ANGKA

100


101

Sidang Putusan Perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang dilakukan terbuka untuk umum dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Juni 2019 yang selesai di ucapkan pukul 21.16 WIB dengan amar dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya (ditolak).

1. Dalil Pelanggaran TSMDalam Putusan PHPU Pilpres 2019 terhadap dalil TSM, mahkamah memiliki pertimbangan yang secara garis besar sebagai berikut:

1. Mahkamah tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya intimidasi dan pengaruhnya terhadap perolehan suara;

2. Pemohon tidak membuktikan secara terang apakah hal-hal yang didalilkan tersebut be-nar-benar terbukti memengaruhi suara pemilih;

3. Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya, terlepas dari apa pun keputusannya;

4. Bukti tidak menerangkan apapun terkait TSM, apalagi pengaruhnya terhadap perolehan suara;

5. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang didalilkan Pemohon;

6. Bukan subjek hukum dan tidak adanya kasualitas dengan perolehan suara;

7. Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terkait jenis kotak yang dibuka.

2. Dalil Pelanggaran AdministratifSedangkan dalil mengenai Pelanggaran Administratif Pemilu, mahkamah memiliki pertimbangan yang secara garis besar sebagai berikut:

1. Mahkamah tidak memperoleh keyakinan perihal apakah terhadap peristiwa tidak tergembok-nya kotak-kotak suara tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu setempat;

2. Pemohon juga tidak menjelaskan hubungan peristiwa dengan perolehan suara;

3. Dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang relevan dengan substansi;

BAB IPUTUSAN AKHIR


DALAM ANGKA

102

4. Surat suara yang sudah tercoblos telah dinyatakan sebagai surat suara yang rusak, maka tidak memengaruhi perolehan suara;

5. Bukti video tidak menjelaskan apapun yang berkait dengan dalil;

6. Beberapa permasalahan atau kejadian yang didalilkan Pemohon telah diselesaikan melalui mekanisme hukum Pemilu;

7. Beberapa permasalahan yang didalilkan telah dijawab, dan atau ditindaklanjuti Bawaslu;

8. Beberapa permasalahan yang didalilkan telah ditindaklanjuti oleh KPU (Termohon);

9. Beberapa permasalahan tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu;

10. Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa peristiwa yang terkait dengan dalil Pemohon;

11. Bukti tidak diserahkan ke mahkamah.


DALAM ANGKA

102










DALAM ANGKA

102










103


TAHUN 2019

LAYANAN KONSULTASI

BAGIANKETIGA


DALAM ANGKA

104


DALAM ANGKA

104


DALAM ANGKA

104


105

Pelayanan konsultasi selama pelaksanaan penanganan perkara PHPU mulai 21 Mei sampai dengan 19 Juli 2019 sebanyak 354 Layanan yaitu rata-rata perhari pelayanan konsultasi diberikan sebanyak 11 kali untuk 32 hari pelayanan.

Gambar 73Jumlah Layanan Konsultasi

(Per 19 Juli 2019)

174

71

109

Mei Juni Juli

Pelayanan terbanyak pada bulan Mei, yaitu sejumlah 174 Layanan dengan rata-rata per hari 16 layanan. Selanjutnya bulan Mei yaitu sejumlah 71 Layanan dengan rata-rata per hari 5 layanan per hari, sedangkan pada bulan Juli per tanggal 19 Juli 2018 sejumlah 109 layanan dengan rata-rata per hari 9 Layanan.

Gambar 74Jumlah Rata-rata Layanan Konsultasi Per Hari

(Per 19 Juli 2019)

16

5

9

Mei Juni Juli

BAB ILAYANAN KONSULTASI


DALAM ANGKA

106

Gambar 75Jumlah Jenis Layanan Konsultasi

Per 19 Juli 2019

TahapanPHPU

PermohonanPihak Terkait

Permohonandan Format

PermohonanPerbaikan

Permohonan Alat Bukti PemantauanPermohonan

SuratKuasa/Perset

ujuan DPPParpol

Konfirmasidan

KlarifikasiSubstansi

PermohonanTambahan

Berkas Lain-lain PermohonanOnline Hukum Acara

Series1 72 51 50 44 33 26 25 23 17 15 8 5 4

72

51 5044

3326 25 23

17 158 5 4

Berdasarkan jenis informasi yang dibutuhkan oleh para pihak, jenis konsultasi yang diberikan dikategorikan dalam beberapa jenis layanan informasi, yaitu:

1. Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di MK;2. Permohonan Pihak Terkait;3. Permohonan Pemohon dan Format Permohonan;4. Perbaikan Permohonan;5. Alat Bukti;6. Pemantauan Permohonan;7. Surat Kuasa/Persetujuan DPP Parpol;8. Konfirmasi dan Klarifikasi;9. Substansi Permohonan;10. Tambahan Berkas;11. Permohonan Online;12. Hukum Acara; dan13. Lain-lain.

Selama masa pemberian layanan konsultasi, jumlah terbanyak yaitu layanan informasi mengenai Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di MK yaitu sebanyak 72 Layanan yang diberi-kan. Informasi Tahapan PHPU yang dibutuhkan oleh para pihak yaitu mengenai waktu mulai pendaftaran permohonan sampai dengan penjadwalan persidangan. Berikutnya yaitu konsultasi mengenai Permohonan Pihak Terkait sebanyak 51 Layanan, dimana para pihak membutuhkan informasi bagaimana proses, syarat dan teknik penyusunan permohonan bagi pihak terkait.

Konsultasi mengenai Permohonan Pemohon dan Format Permohonan juga merupakan isu terbanyak yang dimintakan konsultasi oleh para pihak yaitu sebanyak 50 Layanan. Untuk jenis informasi ini para pihak membutuhkan informasi mengenai waktu dan syarat untuk mengajukan permohonan serta teknik menyusun permohonan.

Selain teknik menyusun permohonan, para pihak juga banyak yang melakukan konsultasi mengenai Substansi Permohonan, yaitu sebanyak 17 Layanan yang telah diberikan.


DALAM ANGKA

106


Per 19 Juli 2019

TahapanPHPU



PermohonanPerbaikan


SuratKuasa/Perset

ujuan DPPParpol

Konfirmasidan


PermohonanTambahan


Series1 72 51 50 44 33 26 25 23 17 15 8 5 4

72

51 5044

3326 25 23

17 158 5 4







DALAM ANGKA

106


Per 19 Juli 2019

TahapanPHPU



PermohonanPerbaikan


SuratKuasa/Perset

ujuan DPPParpol

Konfirmasidan


PermohonanTambahan


Series1 72 51 50 44 33 26 25 23 17 15 8 5 4

72

51 5044

3326 25 23

17 158 5 4







107

Laporan ini dibuat sebagai upaya untuk terus mengembangkan data statistik penanganan perkara pada lembaga Peradilan Konstitusi. Pada beberapa data seperti pengkategorian dalil pada permo-honan maupun perkara, penghitungan data alat bukti, serta pengkategorian data konsultasi masih memungkinkan memiliki tingkat kesalahan baik dalam proses pengumpulan data maupun analisis yang dilakukan.

Jumlah permohonan maupun perkara yang banyak, serta belum teridentifikasinya kebutuhan data secara baik, masih menimbulkan permasalahan tersendiri dalam mengelola informasi dan data yang disajikan dalam laporan ini. Kami berharap kedepan, laporan seperti ini dapat disajikan dengan lebih detil dan rinci yang mampu menjawab seluruh kebutuhan informasi internal MK maupun masyarakat.

Jakarta, Agustus 2019.

BAB IIPENUTUP


DALAM ANGKA

108


DALAM ANGKA

108


DALAM ANGKA

108


109

LAMPIRAN -


DALAM ANGKA

110

Tabe

l 49

Dafta

r Per

kara

dan

Put

usan

Akh

irPe

rseli

sihan

Has

il Pem

ilihan

Um

um (P

HPU)

Leg

islat

if Ta

hun

2019


DALAM ANGKA

110

Tabe

l 49

Dafta

r Per

kara

dan

Put

usan

Akh

irPe

rseli

sihan

Has

il Pem

ilihan

Um

um (P

HPU)

Leg

islat

if Ta

hun

2019


DALAM ANGKA

110

Tabe

l 49

Dafta

r Per

kara

dan

Put

usan

Akh

irPe

rseli

sihan

Has

il Pem

ilihan

Um

um (P

HPU)

Leg

islat

if Ta

hun

2019


111

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

1 01

-08-

20/P

HPU.

DPR-

DPRD

/XVI

I/201

9 01

-08-

20/A

P3-D

PR-

DPRD

/PAN

.MK/

2019

Pa

rtai K

eadil

an

Sejah

tera (

PKS)

Pa

rtai K

eadil

an

Sejah

tera (

PKS)

Ka

liman

tan

Bara

t (K

albar

)Ku

bu R

aya 2

Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

2 02

-08-

02/P

HPU.

DPR-

DPRD

/XVI

I/201

9 02

-08-

02/A

P3-D

PR-

DPRD

/PAN

.MK/

2019

Pa

rtai K

eadil

an

Sejah

tera (

PKS)

Pa

rtai K

eadil

an

Sejah

tera (

PKS)

Su

mater

a Ut

ara

(Sum

ut)

Lang

kat 2

Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Tebin

g Ting

gi 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

3 03

-08-

30/P

HPU.

DPR-

DPRD

/XVI

I/201

9 06

-08-

30/A

P3-D

PR-

DPRD

/PAN

.MK/

2019

Pa

rtai K

eadil

an

Sejah

tera (

PKS)

Pa

rtai K

eadil

an

Sejah

tera (

PKS)

Go

ronta

lo Go

ronta

lo 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

Kota

Goro

ntalo

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

4 04

-08-

22/P

HPU.

DPR-

DPRD

/XVI

I/201

9 07

-08-

22/A

P3-D

PR-

DPRD

/PAN

.MK/

2019

Pa

rtai K

eadil

an

Sejah

tera (

PKS)

Pa

rtai K

eadil

an

Sejah

tera (

PKS)

Ka

liman

tan

Selat

an

(Kals

el)Hu

lu Su

ngai

Teng

ah 2

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

5 05

-08-

31/P

HPU.

DPR-

DPRD

/XVI

I/201

9 08

-08-

31/A

P3-D

PR-

DPRD

/PAN

.MK/

2019

Pa

rtai K

eadil

an

Sejah

tera (

PKS)

Pa

rtai K

eadil

an

Sejah

tera (

PKS)

Ma

luku

Maluk

u 2

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD P

rovin

si

6 06

-08-

09/P

HPU.

DPR-

DPRD

/XVI

I/201

9 24

-08-

09/A

P3-D

PR-

DPRD

/PAN

.MK/

2019

Pa

rtai K

eadil

an

Sejah

tera (

PKS)

Pa

rtai K

eadil

an

Sejah

tera (

PKS)

La

mpun

g Ko

ta Me

tro 4

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

7 07

-08-

01/P

HPU.

DPR-

DPRD

/XVI

I/201

9 25

-08-

01/A

P3-D

PR-

DPRD

/PAN

.MK/

2019

Pa

rtai K

eadil

an

Sejah

tera (

PKS)

Pa

rtai K

eadil

an

Sejah

tera (

PKS)

Ac

eh

Aceh

Sing

kil 1

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

8 08

-08-

27/P

HPU.

DPR-

DPRD

/XVI

I/201

9 26

-08-

27/A

P3-D

PR-

DPRD

/PAN

.MK/

2019

Pa

rtai K

eadil

an

Sejah

tera (

PKS)

Pa

rtai K

eadil

an

Sejah

tera (

PKS)

Su

lawes

i Se

latan

(S

ulsel)

Ke

pulau

an S

elaya

r 5

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

9 09

-08-

29/P

HPU.

DPR-

DPRD

/XVI

I/201

9 37

-08-

29/A

P3-D

PR-

DPRD

/PAN

.MK/

2019

Pa

rtai K

eadil

an

Sejah

tera (

PKS)

Pa

rtai K

eadil

an

Sejah

tera (

PKS)

Su

lawes

i Te

ngga

ra

(Sult

ra)

Sulaw

esi T

engg

ara 6

Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Pro

vinsi

10

10-0

8-12

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

36-0

8-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Kea

dilan

Se

jahter

a (PK

S)

Parta

i Kea

dilan

Se

jahter

a (PK

S)

Jawa

Bar

at (Ja

bar)

Jaba

r VII

Tidak

Dap

at Di

terim

a Di

tolak

Se

bagia

n (T

idak D

apat

Diter

ima)

DPR-

RI

Indra

mayu

3 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

11

11-0

8-33

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

92-0

8-33

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Kea

dilan

Se

jahter

a (PK

S)

Parta

i Kea

dilan

Se

jahter

a (PK

S)

Papu

a

Papu

a 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

Kepu

lauan

Yap

en 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Mapp

i 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Lann

y Jay

a 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota


DALAM ANGKA

112

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Lann

y Jay

a 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Punc

ak 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Punc

ak 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

12

12-0

8-06

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

78-0

8-06

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Kea

dilan

Se

jahter

a (PK

S)

Parta

i Kea

dilan

Se

jahter

a (PK

S)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Sums

el II

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Suma

tera S

elatan

7 Di

tolak

DP

RD P

rovin

si

Bany

uasin

1 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

13

13-0

1-29

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

182-

01-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

)

Buton

Ten

gah 3

Di

tolak

Di

tolak

Se

bagia

n (T

idak D

apat

Diter

ima)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

43-0

1-29

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Bomb

ana 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

191-

01-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Wak

atobi

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

14

14-0

1-14

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

86-0

1-14

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

) Ja

wa T

imur

(Ja

tim)

Jatim

XI

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Jawa

Tim

ur 14

Di

tolak

DP

RD P

rovin

si

Bang

kalan

1 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Malan

g 6

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

15

15-0

1-20

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

125-

01-2

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Kalim

antan

Ba

rat

(Kalb

ar)

Kalim

antan

Bar

at 6

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

16

16-0

1-12

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

134-

01-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

) Pa

rtai

Keba

ngkit

an

Bang

sa (P

KB)

Jawa

Bar

at (Ja

bar)

Cire

bon 1

Di

tolak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a dan

Gu

gur)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

187-

01-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Beka

si 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

206-

01-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Sukro

n Ma`

mun

Suba

ng 7

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

332-

01-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

HEND

RA

JUNI

ARSA

Ko

ta Ta

sikma

laya 1

Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Ketet

apan


DALAM ANGKA

112

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Lann

y Jay

a 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Punc

ak 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Punc

ak 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

12

12-0

8-06

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

78-0

8-06

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Kea

dilan

Se

jahter

a (PK

S)

Parta

i Kea

dilan

Se

jahter

a (PK

S)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Sums

el II

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Suma

tera S

elatan

7 Di

tolak

DP

RD P

rovin

si

Bany

uasin

1 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

13

13-0

1-29

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

182-

01-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

)

Buton

Ten

gah 3

Di

tolak

Di

tolak

Se

bagia

n (T

idak D

apat

Diter

ima)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

43-0

1-29

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Bomb

ana 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

191-

01-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Wak

atobi

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

14

14-0

1-14

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

86-0

1-14

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

) Ja

wa T

imur

(Ja

tim)

Jatim

XI

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Jawa

Tim

ur 14

Di

tolak

DP

RD P

rovin

si

Bang

kalan

1 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Malan

g 6

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

15

15-0

1-20

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

125-

01-2

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Kalim

antan

Ba

rat

(Kalb

ar)

Kalim

antan

Bar

at 6

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

16

16-0

1-12

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

134-

01-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

) Pa

rtai

Keba

ngkit

an

Bang

sa (P

KB)

Jawa

Bar

at (Ja

bar)

Cire

bon 1

Di

tolak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a dan

Gu

gur)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

187-

01-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Beka

si 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

206-

01-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Sukro

n Ma`

mun

Suba

ng 7

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

332-

01-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

HEND

RA

JUNI

ARSA

Ko

ta Ta

sikma

laya 1

Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Ketet

apan


DALAM ANGKA

112

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Lann

y Jay

a 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Punc

ak 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Punc

ak 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

12

12-0

8-06

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

78-0

8-06

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Kea

dilan

Se

jahter

a (PK

S)

Parta

i Kea

dilan

Se

jahter

a (PK

S)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Sums

el II

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Suma

tera S

elatan

7 Di

tolak

DP

RD P

rovin

si

Bany

uasin

1 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

13

13-0

1-29

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

182-

01-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

)

Buton

Ten

gah 3

Di

tolak

Di

tolak

Se

bagia

n (T

idak D

apat

Diter

ima)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

43-0

1-29

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Bomb

ana 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

191-

01-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Wak

atobi

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

14

14-0

1-14

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

86-0

1-14

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

) Ja

wa T

imur

(Ja

tim)

Jatim

XI

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Jawa

Tim

ur 14

Di

tolak

DP

RD P

rovin

si

Bang

kalan

1 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Malan

g 6

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

15

15-0

1-20

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

125-

01-2

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Kalim

antan

Ba

rat

(Kalb

ar)

Kalim

antan

Bar

at 6

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

16

16-0

1-12

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

134-

01-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

) Pa

rtai

Keba

ngkit

an

Bang

sa (P

KB)

Jawa

Bar

at (Ja

bar)

Cire

bon 1

Di

tolak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a dan

Gu

gur)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

187-

01-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Beka

si 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

206-

01-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Sukro

n Ma`

mun

Suba

ng 7

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

332-

01-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

HEND

RA

JUNI

ARSA

Ko

ta Ta

sikma

laya 1

Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Ketet

apan


113

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

17

17-0

1-04

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

169-

01-0

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)Ri

au

Kuan

tan S

inging

i 3

Gugu

r Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

18

18-0

1-32

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

174-

01-3

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

) Ma

luku U

tara

(Malu

t)

Malut

Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPR-

RI

Maluk

u Utar

a 4

Ditol

ak

DPRD

Pro

vinsi

19

19-0

1-26

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

178-

01-2

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

) Pa

rtai

Keba

ngkit

an

Bang

sa (P

KB)

Sulaw

esi

Teng

ah

(Sult

eng)

Sulte

ng

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPR-

RI

Dong

gala

3 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

264-

01-2

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

SYAR

IF

HIDA

YATU

LLA

HDo

ngga

la 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

20

20-0

1-33

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

242-

01-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

) Pa

pua

Papu

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

188-

01-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Kota

Jaya

pura

2 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

21

21-0

1-34

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

249-

01-3

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

HERI

LPA

WILO

Y Pa

rtai

Keba

ngkit

an

Bang

sa (P

KB)

Papu

a Bar

at

Papu

a Bar

at 5

Ditol

ak

Dika

bulka

n Se

bagia

n (D

itolak

)

DPRD

Pro

vinsi

Peng

hitun

gan

Sura

t Sua

ra

Ulan

g

189-

01-3

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)Pe

gunu

ngan

Arfa

k 1

Dika

bulka

n DP

RD

Kabu

paten

/Kota

22

22-1

4-14

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

261-

14-1

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Jawa

Tim

ur

(Jatim

)

Jatim

III

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Jawa

Tim

ur 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

Jemb

er 6

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Bany

uwan

gi 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Jomb

ang 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Bang

kalan

6 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

23

23-0

1-02

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

190-

01-0

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Suma

tera

Utar

a(S

umut)

Suma

tera U

tara 8

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

Nias

Sela

tan 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota


DALAM ANGKA

114

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Humb

ang H

asun

dutan

1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

38-0

1-02

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

MAHM

UDDI

N NA

SUTI

ON

Tapa

nuli S

elatan

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

24

24-0

1-06

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

251-

01-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

H. N

ASRU

N AS

WAR

IPa

rtai

Keba

ngkit

an

Bang

sa (P

KB)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Suma

tera S

elatan

7 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Pro

vinsi

194-

01-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)Ko

ta Pa

gar A

lam 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

25

25-0

1-31

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

197-

01-3

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

) Ma

luku

Maluk

u 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

Maluk

u 6

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

26

26-0

1-05

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

199-

01-0

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

) Ja

mbi

Tanju

ng Ja

bung

Tim

ur

3Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

27

27-0

1-16

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

198-

01-1

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)Ba

nten

Bante

n 6

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

28

28-0

1-08

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

335-

01-0

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

JUKA

NPa

rtai

Keba

ngkit

an

Bang

sa (P

KB)

Beng

kulu

Beng

kulu

Selat

an 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

29

29-0

1-11

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

243-

01-1

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

AHMA

D IM

AN

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Daer

ahKh

usus

Ibu

Kota

Jaka

rta

(DKI

Jaka

rta)

DKI J

akar

ta II

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPR-

RI

30

30-0

1-15

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

68-0

1-15

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

FITR

OH

NURW

IJOYO

LE

GOW

O, S

.Pd.

Si.

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Daer

ahIst

imew

a Yo

gyak

arta

(DIY

)D.

I. Yog

yaka

rta 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

31

31-0

8-34

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

135-

08-3

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

ZAFI

LUDD

IN

Parta

i Kea

dilan

Se

jahter

a (PK

S)

Papu

a Bar

at Te

luk W

onda

ma 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Ketet

apan

32

32-1

3-26

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

103-

13-2

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Hati

Nu

rani

(Han

ura)

Pa

rtai H

ati

Nura

ni Ra

kyat

(Han

ura)

Sulaw

esi

Teng

ah

(Sult

eng)

Su

lawes

i Ten

gah 2

Di

tarik

Kemb

ali

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD P

rovin

si

33

33-1

3-02

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

153-

13-0

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Hati

Nu

rani

(Han

ura)

Pa

rtai H

ati

Nura

ni Ra

kyat

(Han

ura)

Suma

tera

Utar

a(S

umut)

Tapa

nuli T

enga

h 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Asah

an 1

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Labu

han b

atu 5

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

41-1

3-02

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

JANJ

I MA

NGAS

AL

RANT

O BU

TAR

BUTA

RTa

panu

li Sela

tan 5

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

114

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Humb

ang H

asun

dutan

1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

38-0

1-02

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

MAHM

UDDI

N NA

SUTI

ON

Tapa

nuli S

elatan

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

24

24-0

1-06

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

251-

01-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

H. N

ASRU

N AS

WAR

IPa

rtai

Keba

ngkit

an

Bang

sa (P

KB)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Suma

tera S

elatan

7 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Pro

vinsi

194-

01-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)Ko

ta Pa

gar A

lam 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

25

25-0

1-31

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

197-

01-3

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

) Ma

luku

Maluk

u 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

Maluk

u 6

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

26

26-0

1-05

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

199-

01-0

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

) Ja

mbi

Tanju

ng Ja

bung

Tim

ur

3Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

27

27-0

1-16

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

198-

01-1

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)Ba

nten

Bante

n 6

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

28

28-0

1-08

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

335-

01-0

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

JUKA

NPa

rtai

Keba

ngkit

an

Bang

sa (P

KB)

Beng

kulu

Beng

kulu

Selat

an 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

29

29-0

1-11

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

243-

01-1

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

AHMA

D IM

AN

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Daer

ahKh

usus

Ibu

Kota

Jaka

rta

(DKI

Jaka

rta)

DKI J

akar

ta II

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPR-

RI

30

30-0

1-15

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

68-0

1-15

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

FITR

OH

NURW

IJOYO

LE

GOW

O, S

.Pd.

Si.

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Daer

ahIst

imew

a Yo

gyak

arta

(DIY

)D.

I. Yog

yaka

rta 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

31

31-0

8-34

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

135-

08-3

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

ZAFI

LUDD

IN

Parta

i Kea

dilan

Se

jahter

a (PK

S)

Papu

a Bar

at Te

luk W

onda

ma 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Ketet

apan

32

32-1

3-26

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

103-

13-2

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Hati

Nu

rani

(Han

ura)

Pa

rtai H

ati

Nura

ni Ra

kyat

(Han

ura)

Sulaw

esi

Teng

ah

(Sult

eng)

Su

lawes

i Ten

gah 2

Di

tarik

Kemb

ali

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD P

rovin

si

33

33-1

3-02

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

153-

13-0

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Hati

Nu

rani

(Han

ura)

Pa

rtai H

ati

Nura

ni Ra

kyat

(Han

ura)

Suma

tera

Utar

a(S

umut)

Tapa

nuli T

enga

h 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Asah

an 1

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Labu

han b

atu 5

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

41-1

3-02

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

JANJ

I MA

NGAS

AL

RANT

O BU

TAR

BUTA

RTa

panu

li Sela

tan 5

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

114

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Humb

ang H

asun

dutan

1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

38-0

1-02

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

MAHM

UDDI

N NA

SUTI

ON

Tapa

nuli S

elatan

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

24

24-0

1-06

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

251-

01-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

H. N

ASRU

N AS

WAR

IPa

rtai

Keba

ngkit

an

Bang

sa (P

KB)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Suma

tera S

elatan

7 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Pro

vinsi

194-

01-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)Ko

ta Pa

gar A

lam 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

25

25-0

1-31

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

197-

01-3

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

) Ma

luku

Maluk

u 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

Maluk

u 6

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

26

26-0

1-05

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

199-

01-0

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

) Ja

mbi

Tanju

ng Ja

bung

Tim

ur

3Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

27

27-0

1-16

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

198-

01-1

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iKe

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)Ba

nten

Bante

n 6

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

28

28-0

1-08

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

335-

01-0

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

JUKA

NPa

rtai

Keba

ngkit

an

Bang

sa (P

KB)

Beng

kulu

Beng

kulu

Selat

an 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

29

29-0

1-11

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

243-

01-1

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

AHMA

D IM

AN

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Daer

ahKh

usus

Ibu

Kota

Jaka

rta

(DKI

Jaka

rta)

DKI J

akar

ta II

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPR-

RI

30

30-0

1-15

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

68-0

1-15

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

FITR

OH

NURW

IJOYO

LE

GOW

O, S

.Pd.

Si.

Parta

i Ke

bang

kitan

Ba

ngsa

(PKB

)

Daer

ahIst

imew

a Yo

gyak

arta

(DIY

)D.

I. Yog

yaka

rta 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

31

31-0

8-34

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

135-

08-3

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

ZAFI

LUDD

IN

Parta

i Kea

dilan

Se

jahter

a (PK

S)

Papu

a Bar

at Te

luk W

onda

ma 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Ketet

apan

32

32-1

3-26

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

103-

13-2

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Hati

Nu

rani

(Han

ura)

Pa

rtai H

ati

Nura

ni Ra

kyat

(Han

ura)

Sulaw

esi

Teng

ah

(Sult

eng)

Su

lawes

i Ten

gah 2

Di

tarik

Kemb

ali

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD P

rovin

si

33

33-1

3-02

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

153-

13-0

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Hati

Nu

rani

(Han

ura)

Pa

rtai H

ati

Nura

ni Ra

kyat

(Han

ura)

Suma

tera

Utar

a(S

umut)

Tapa

nuli T

enga

h 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Asah

an 1

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Labu

han b

atu 5

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

41-1

3-02

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

JANJ

I MA

NGAS

AL

RANT

O BU

TAR

BUTA

RTa

panu

li Sela

tan 5

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota


115

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

34

34-1

3-04

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

157-

13-0

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Hati

Nu

rani

(Han

ura)

Pa

rtai H

ati

Nura

ni Ra

kyat

(Han

ura)

Ri

au

Riau

8 Di

tarik

Kemb

ali

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Pro

vinsi

32-1

3-04

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

BARI

TA

SIDA

BUTA

R Ko

ta Pe

kanb

aru 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

35

35-1

3-16

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

162-

13-1

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Hati

Nu

rani

(Han

ura)

Pa

rtai H

ati

Nura

ni Ra

kyat

(Han

ura)

Ba

nten

Tang

eran

g 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Tang

eran

g Se

latan

6 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

36

36-1

3-06

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

170-

13-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Hati

Nu

rani

(Han

ura)

Pa

rtai H

ati

Nura

ni Ra

kyat

(Han

ura)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Kota

Palem

bang

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

37

37-1

3-14

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

173-

13-1

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Hati

Nu

rani

(Han

ura)

Pa

rtai H

ati

Nura

ni Ra

kyat

(Han

ura)

Ja

wa T

imur

(Ja

tim)

Bang

kalan

5 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

38

38-1

3-28

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

176-

13-2

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Hati

Nu

rani

(Han

ura)

Pa

rtai H

ati

Nura

ni Ra

kyat

(Han

ura)

Sulaw

esi

Bara

t (S

ulbar

)Ma

muju

Teng

ah 1

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

39

39-1

3-19

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

179-

13-1

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Hati

Nu

rani

(Han

ura)

Pa

rtai H

ati

Nura

ni Ra

kyat

(Han

ura)

Nusa

Te

ngga

ra

Timur

(NTT

) Ro

te Nd

ao 1

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

40

40-1

3-31

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

181-

13-3

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Hati

Nu

rani

(Han

ura)

Pa

rtai H

ati

Nura

ni Ra

kyat

(Han

ura)

Maluk

u Ma

luku T

enga

h 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

41

41-1

3-32

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

200-

13-3

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

SUGI

YANT

O MA

RSAO

LY

Parta

i Hati

Nu

rani

Raky

at (H

anur

a)

Maluk

u Utar

a (M

alut)

Maluk

u Utar

a 1

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Pro

vinsi

185-

13-3

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Hati

Nu

rani

(Han

ura)

Ha

lmah

era S

elatan

4 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

42

42-1

3-33

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

188-

13-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Hati

Nu

rani

(Han

ura)

Pa

rtai H

ati

Nura

ni Ra

kyat

(Han

ura)

Pa

pua

Papu

a 4

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

Papu

a 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

Papu

a 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

Keer

om 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Kota

Jaya

pura

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Jaya

pura

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

43

43-1

3-05

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

192-

13-0

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Hati

Nu

rani

(Han

ura)

Pa

rtai H

ati

Nura

ni Ra

kyat

(Han

ura)

Ja

mbi

Kerin

ci 5

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota


DALAM ANGKA

116

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

44

44-1

3-27

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

250-

13-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Ir. M

ULE

Parta

i Hati

Nu

rani

Raky

at (H

anur

a)

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)

Enre

kang

3 Di

tolak

Di

tolak

Se

bagia

n (T

idak D

apat

Diter

ima)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

196-

13-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Hati

Nu

rani

(Han

ura)

Ba

ntaen

g 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

45

45-1

3-13

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

04-1

3-13

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

H. A

GUS

SETY

OBUD

I, S.

E., M

.M.

Parta

i Hati

Nu

rani

Raky

at (H

anur

a)Ja

wa T

enga

h (Ja

teng)

Ku

dus 3

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

46

46-1

5-01

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

14-1

5-01

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ace

h Pa

rtai A

ceh

Aceh

Ac

eh 2

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Pro

vinsi

05-1

5-01

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Aceh

4 Di

tolak

DP

RD P

rovin

si

47

47-1

4-12

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

62-1

4-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Jawa

Bar

at (Ja

bar)

Jaba

r I

Ditar

ik Ke

mbali

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Kunin

gan 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Indra

mayu

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

262-

14-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Kota

Depo

k 2

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Jawa

Bar

at 9

Ditol

ak

DPRD

Pro

vinsi

48

48-1

4-09

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

252-

14-0

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Lamp

ung

Lamp

ung 8

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Pro

vinsi

Tang

gamu

s 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

49

49-1

4-06

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

253-

14-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Suma

tera S

elatan

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Pro

vinsi

Musi

Bany

uasin

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Bany

uasin

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Ogan

Kom

ering

Ulu

Timur

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Palem

bang

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Palem

bang

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

50

50-1

4-05

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

254-

14-0

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Jamb

i Sa

rolan

gun 4

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

116

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

44

44-1

3-27

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

250-

13-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Ir. M

ULE

Parta

i Hati

Nu

rani

Raky

at (H

anur

a)

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)

Enre

kang

3 Di

tolak

Di

tolak

Se

bagia

n (T

idak D

apat

Diter

ima)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

196-

13-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Hati

Nu

rani

(Han

ura)

Ba

ntaen

g 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

45

45-1

3-13

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

04-1

3-13

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

H. A

GUS

SETY

OBUD

I, S.

E., M

.M.

Parta

i Hati

Nu

rani

Raky

at (H

anur

a)Ja

wa T

enga

h (Ja

teng)

Ku

dus 3

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

46

46-1

5-01

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

14-1

5-01

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ace

h Pa

rtai A

ceh

Aceh

Ac

eh 2

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Pro

vinsi

05-1

5-01

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Aceh

4 Di

tolak

DP

RD P

rovin

si

47

47-1

4-12

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

62-1

4-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Jawa

Bar

at (Ja

bar)

Jaba

r I

Ditar

ik Ke

mbali

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Kunin

gan 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Indra

mayu

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

262-

14-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Kota

Depo

k 2

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Jawa

Bar

at 9

Ditol

ak

DPRD

Pro

vinsi

48

48-1

4-09

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

252-

14-0

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Lamp

ung

Lamp

ung 8

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Pro

vinsi

Tang

gamu

s 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

49

49-1

4-06

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

253-

14-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Suma

tera S

elatan

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Pro

vinsi

Musi

Bany

uasin

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Bany

uasin

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Ogan

Kom

ering

Ulu

Timur

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Palem

bang

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Palem

bang

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

50

50-1

4-05

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

254-

14-0

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Jamb

i Sa

rolan

gun 4

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

116

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

44

44-1

3-27

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

250-

13-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Ir. M

ULE

Parta

i Hati

Nu

rani

Raky

at (H

anur

a)

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)

Enre

kang

3 Di

tolak

Di

tolak

Se

bagia

n (T

idak D

apat

Diter

ima)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

196-

13-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Hati

Nu

rani

(Han

ura)

Ba

ntaen

g 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

45

45-1

3-13

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

04-1

3-13

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

H. A

GUS

SETY

OBUD

I, S.

E., M

.M.

Parta

i Hati

Nu

rani

Raky

at (H

anur

a)Ja

wa T

enga

h (Ja

teng)

Ku

dus 3

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

46

46-1

5-01

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

14-1

5-01

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ace

h Pa

rtai A

ceh

Aceh

Ac

eh 2

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Pro

vinsi

05-1

5-01

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Aceh

4 Di

tolak

DP

RD P

rovin

si

47

47-1

4-12

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

62-1

4-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Jawa

Bar

at (Ja

bar)

Jaba

r I

Ditar

ik Ke

mbali

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Kunin

gan 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Indra

mayu

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

262-

14-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Kota

Depo

k 2

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Jawa

Bar

at 9

Ditol

ak

DPRD

Pro

vinsi

48

48-1

4-09

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

252-

14-0

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Lamp

ung

Lamp

ung 8

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Pro

vinsi

Tang

gamu

s 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

49

49-1

4-06

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

253-

14-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Suma

tera S

elatan

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Pro

vinsi

Musi

Bany

uasin

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Bany

uasin

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Ogan

Kom

ering

Ulu

Timur

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Palem

bang

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Palem

bang

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

50

50-1

4-05

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

254-

14-0

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Jamb

i Sa

rolan

gun 4

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota


117

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Tanju

ng Ja

bung

Bar

at 5

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

51

51-1

4-03

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

255-

14-0

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Suma

tera

Bara

t (S

umba

r)Si

junjun

g 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

52

52-1

4-02

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

256-

14-0

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Suma

tera

Utar

a(S

umut)

Deli S

erda

ng 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Deli S

erda

ng 6

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Pada

ng La

was U

tara 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Ketet

apan

53

53-1

4-11

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

258-

14-1

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Daer

ahKh

usus

Ibu

Kota

Jaka

rta

(DKI

Jaka

rta)

DKI J

akar

ta 2

Ditar

ik Ke

mbali

Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Pro

vinsi

54

54-1

4-16

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

259-

14-1

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Bante

n Ba

nten I

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

280-

14-1

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

SANU

DIN

Kota

Cileg

on 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

55

55-1

4-13

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

263-

14-1

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Jawa

Ten

gah

(Jaten

g)

Jaten

g III

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Jaten

g VI

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

R-RI

09-1

4-13

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

TETY

INDA

RTI,

S.H.

Ja

wa T

enga

h 6

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

56

56-1

4-18

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

265-

14-1

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Nusa

Te

ngga

ra

Bara

t (NT

B)

Nusa

teng

gara

Bar

at 8

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

Lomb

ok B

arat

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

57

57-1

4-21

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

266-

14-2

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Kalim

antan

Te

ngah

(K

alten

g)Ka

puas

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

58

58-1

4-20

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

267-

14-2

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Kalim

antan

Ba

rat

(Kalb

ar)

Kalim

antan

Bar

at 5

Tidak

Dap

at Di

terim

a Di

tolak

Se

bagia

n (T

idak D

apat

Diter

ima)

DPRD

Pro

vinsi

Ketap

ang 2

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

59

59-1

4-31

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

268-

14-3

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Maluk

u Ma

luku 3

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Pro

vinsi

Kota

Ambo

n 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

118

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

60

60-1

4-32

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

269-

14-3

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Maluk

u Utar

a (M

alut)

Maluk

u Utar

a 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

61

61-1

4-22

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

270-

14-2

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Kalim

antan

Se

latan

(K

alsel)

Kota

Banja

rmas

in 5

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

62

62-1

4-27

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

271-

14-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)

Sulse

l III

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Gowa

1 Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Luwu

Tim

ur 2

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

63

63-1

4-34

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

272-

14-3

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Papu

a Bar

at

Papu

a Bar

at Tid

ak D

apat

Diter

ima

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Papu

a Bar

at 1

Ditol

ak

DPRD

Pro

vinsi

Papu

a Bar

at 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

Papu

a Bar

at 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

Tamb

rauw

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tamb

rauw

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

64

64-1

4-23

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

273-

14-2

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Kalim

antan

Tim

ur

(Kalt

im)

Kaltim

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Pase

r 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

65

65-1

4-07

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

274-

14-0

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Kepu

lauan

Ba

ngka

Be

litung

Kepu

lauan

Ban

gka

Belitu

ng

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPR-

RI

Bang

ka S

elatan

4 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

66

66-1

4-01

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

275-

14-0

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Aceh

Aceh

6 Di

tolak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

Aceh

Tim

ur 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Aceh

Tim

ur 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Aceh

Sing

kil 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

118

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

60

60-1

4-32

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

269-

14-3

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Maluk

u Utar

a (M

alut)

Maluk

u Utar

a 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

61

61-1

4-22

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

270-

14-2

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Kalim

antan

Se

latan

(K

alsel)

Kota

Banja

rmas

in 5

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

62

62-1

4-27

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

271-

14-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)

Sulse

l III

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Gowa

1 Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Luwu

Tim

ur 2

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

63

63-1

4-34

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

272-

14-3

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Papu

a Bar

at

Papu

a Bar

at Tid

ak D

apat

Diter

ima

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Papu

a Bar

at 1

Ditol

ak

DPRD

Pro

vinsi

Papu

a Bar

at 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

Papu

a Bar

at 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

Tamb

rauw

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tamb

rauw

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

64

64-1

4-23

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

273-

14-2

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Kalim

antan

Tim

ur

(Kalt

im)

Kaltim

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Pase

r 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

65

65-1

4-07

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

274-

14-0

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Kepu

lauan

Ba

ngka

Be

litung

Kepu

lauan

Ban

gka

Belitu

ng

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPR-

RI

Bang

ka S

elatan

4 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

66

66-1

4-01

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

275-

14-0

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Aceh

Aceh

6 Di

tolak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

Aceh

Tim

ur 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Aceh

Tim

ur 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Aceh

Sing

kil 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

118

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

60

60-1

4-32

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

269-

14-3

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Maluk

u Utar

a (M

alut)

Maluk

u Utar

a 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

61

61-1

4-22

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

270-

14-2

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Kalim

antan

Se

latan

(K

alsel)

Kota

Banja

rmas

in 5

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

62

62-1

4-27

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

271-

14-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)

Sulse

l III

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Gowa

1 Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Luwu

Tim

ur 2

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

63

63-1

4-34

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

272-

14-3

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Papu

a Bar

at

Papu

a Bar

at Tid

ak D

apat

Diter

ima

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Papu

a Bar

at 1

Ditol

ak

DPRD

Pro

vinsi

Papu

a Bar

at 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

Papu

a Bar

at 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

Tamb

rauw

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tamb

rauw

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

64

64-1

4-23

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

273-

14-2

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Kalim

antan

Tim

ur

(Kalt

im)

Kaltim

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Pase

r 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

65

65-1

4-07

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

274-

14-0

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Kepu

lauan

Ba

ngka

Be

litung

Kepu

lauan

Ban

gka

Belitu

ng

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPR-

RI

Bang

ka S

elatan

4 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

66

66-1

4-01

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

275-

14-0

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Aceh

Aceh

6 Di

tolak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

Aceh

Tim

ur 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Aceh

Tim

ur 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Aceh

Sing

kil 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota


119

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

67

67-1

4-25

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

276-

14-2

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Sulaw

esi

Utar

a (Su

lut)

Mina

hasa

Sela

tan 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Kotam

obag

u 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

68

68-1

4-33

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

277-

14-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Dem

okra

t Pa

rtai D

emok

rat

Papu

a

Papu

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Papu

a 4

Ditol

ak

DPRD

Pro

vinsi

Papu

a 6

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

Kepu

lauan

Yap

en 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kepu

lauan

Yap

en 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Punc

ak Ja

ya 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Mamb

eram

o Ten

gah 3

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Yalim

o 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Nabir

e 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Punc

ak Ja

ya 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Mimi

ka 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Sarm

i 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Sarm

i 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Keer

om 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

War

open

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Lann

y Jay

a 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

69

69-0

3-12

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

76-0

3-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Ja

wa B

arat

(Jaba

r) Ja

bar V

II Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

R-RI


DALAM ANGKA

120

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Perju

anga

n (P

DIP)

Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

70

70-0

3-04

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

80-0

3-04

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Riau

Beng

kalis

4 Di

tolak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Beng

kalis

5 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Indra

giri H

ilir 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Siak

4 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

71

71-0

3-10

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

83-0

3-10

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Kepu

lauan

Ri

au

Binta

n 3

Dika

bulka

n Di

kabu

lkan

Seba

gian

(Dito

lak)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

11-0

3-10

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Bomm

en

Hutag

alung

Ko

ta Ba

tam 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

72

72-0

3-05

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

85-0

3-05

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Jamb

i Ko

ta jam

bi 5

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

73

73-0

3-03

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

88-0

3-03

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Suma

tera

Bara

t (S

umba

r) Su

mbar

I Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

R-RI

74

74-0

3-16

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

91-0

3-16

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Bante

n Ko

ta Ta

nger

ang

Selat

an 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

75

75-0

3-13

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

94-0

3-13

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Jawa

Ten

gah

(Jaten

g)

Jaten

g VI

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPR-

RI

Bany

umas

5 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Pe

rhitu

ngan

Su

rat S

uara

Ul

ang

76

76-0

3-14

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

97-0

3-14

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Jawa

Tim

ur

(Jatim

)

Tren

ggale

k 1

Dika

bulka

n Di

kabu

lkan

Seba

gian

(Dito

lak)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Bang

kalan

3 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

77

77-0

3-18

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

101-

03-1

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia

Nusa

Te

ngga

ra

Bara

t (NT

B)

Domp

u 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota


DALAM ANGKA

120

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Perju

anga

n (P

DIP)

Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

70

70-0

3-04

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

80-0

3-04

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Riau

Beng

kalis

4 Di

tolak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Beng

kalis

5 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Indra

giri H

ilir 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Siak

4 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

71

71-0

3-10

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

83-0

3-10

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Kepu

lauan

Ri

au

Binta

n 3

Dika

bulka

n Di

kabu

lkan

Seba

gian

(Dito

lak)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

11-0

3-10

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Bomm

en

Hutag

alung

Ko

ta Ba

tam 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

72

72-0

3-05

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

85-0

3-05

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Jamb

i Ko

ta jam

bi 5

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

73

73-0

3-03

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

88-0

3-03

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Suma

tera

Bara

t (S

umba

r) Su

mbar

I Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

R-RI

74

74-0

3-16

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

91-0

3-16

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Bante

n Ko

ta Ta

nger

ang

Selat

an 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

75

75-0

3-13

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

94-0

3-13

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Jawa

Ten

gah

(Jaten

g)

Jaten

g VI

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPR-

RI

Bany

umas

5 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Pe

rhitu

ngan

Su

rat S

uara

Ul

ang

76

76-0

3-14

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

97-0

3-14

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Jawa

Tim

ur

(Jatim

)

Tren

ggale

k 1

Dika

bulka

n Di

kabu

lkan

Seba

gian

(Dito

lak)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Bang

kalan

3 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

77

77-0

3-18

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

101-

03-1

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia

Nusa

Te

ngga

ra

Bara

t (NT

B)

Domp

u 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota


DALAM ANGKA

120

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Perju

anga

n (P

DIP)

Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

70

70-0

3-04

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

80-0

3-04

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Riau

Beng

kalis

4 Di

tolak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Beng

kalis

5 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Indra

giri H

ilir 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Siak

4 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

71

71-0

3-10

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

83-0

3-10

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Kepu

lauan

Ri

au

Binta

n 3

Dika

bulka

n Di

kabu

lkan

Seba

gian

(Dito

lak)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

11-0

3-10

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Bomm

en

Hutag

alung

Ko

ta Ba

tam 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

72

72-0

3-05

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

85-0

3-05

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Jamb

i Ko

ta jam

bi 5

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

73

73-0

3-03

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

88-0

3-03

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Suma

tera

Bara

t (S

umba

r) Su

mbar

I Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

R-RI

74

74-0

3-16

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

91-0

3-16

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Bante

n Ko

ta Ta

nger

ang

Selat

an 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

75

75-0

3-13

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

94-0

3-13

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Jawa

Ten

gah

(Jaten

g)

Jaten

g VI

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPR-

RI

Bany

umas

5 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Pe

rhitu

ngan

Su

rat S

uara

Ul

ang

76

76-0

3-14

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

97-0

3-14

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Jawa

Tim

ur

(Jatim

)

Tren

ggale

k 1

Dika

bulka

n Di

kabu

lkan

Seba

gian

(Dito

lak)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Bang

kalan

3 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

77

77-0

3-18

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

101-

03-1

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia

Nusa

Te

ngga

ra

Bara

t (NT

B)

Domp

u 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota


121

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Perju

anga

n (P

DIP)

Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

78

78-0

3-30

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

104-

03-3

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Goro

ntalo

Pahu

wato

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Goro

ntalo

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

79

79-0

3-27

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

107-

03-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)

Sulaw

esi S

elatan

4 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Pro

vinsi

Tora

ja Ut

ara 3

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

80

80-0

3-29

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

110-

03-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

) Ko

nawe

4 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

81

81-0

3-25

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

113-

03-2

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Sulaw

esi

Utar

a (Su

lut)

Kota

Mana

do 4

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

82

82-0

3-28

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

117-

03-2

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Sulaw

esi

Bara

t (S

ulbar

) Su

lbar

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

R-RI

83

83-0

3-33

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

118-

03-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Papu

a

Papu

a Di

tolak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Papu

a 5

Ditol

ak

DPRD

Pro

vinsi

Tolik

ara 2

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Mamb

eram

o Ten

gah 3

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Lann

y Jay

a 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Punc

ak 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Jaya

pura

4 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Kota

Jaya

pura

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota


DALAM ANGKA

122

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

84

84-0

3-34

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

119-

03-3

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Papu

a Bar

at

Mano

kwar

i 3

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Fakfa

k 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tamb

rauw

1 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Pegu

nung

an A

rfak 2

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

85

85-0

3-31

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

124-

03-3

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Maluk

u Bu

ru 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Buru

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Pemu

nguta

n Su

ara U

lang

86

86-0

3-26

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

140-

03-2

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Sulaw

esi

Teng

ah

(Sult

eng)

Sigi

5 Di

kabu

lkan

Dika

bulka

n Se

bagia

n (D

itolak

)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Dong

gala

2 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

87

87-0

3-02

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

67-0

3-02

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan (

PDI

Perju

anga

n)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Sulaw

esi

Teng

ah

(Sult

eng)

Sima

lungu

n 5

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Dairi

3 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Samo

sir 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Pada

ng

Side

mpua

n 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

88

88-0

3-06

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

73-0

3-06

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan (

PDI

Perju

anga

n)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Suma

tera S

elatan

9 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Pro

vinsi

Musi

Bany

uasin

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

89

89-1

6-01

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

13-1

6-01

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

SAID

MU

STAJ

AB,

S.So

s.Pa

rtai S

IRA

(Ace

h)

Aceh

Na

gan R

aya 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

90

90-1

9-32

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

12-1

9-32

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Bula

n Bi

ntang

(PBB

) Pa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Maluk

u Utar

a (M

alut)

Kota

Tern

ate 2

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

91

91-1

9-07

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

15-1

9-07

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Bula

n Bi

ntang

(PBB

) Pa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Kepu

lauan

Ba

ngka

Be

litung

Pang

kal P

inang

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

92

92-1

9-01

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

17-1

9-01

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Bula

n Bi

ntang

(PBB

) Pa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Aceh

Bi

reue

n 2

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

122

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

84

84-0

3-34

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

119-

03-3

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Papu

a Bar

at

Mano

kwar

i 3

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Fakfa

k 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tamb

rauw

1 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Pegu

nung

an A

rfak 2

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

85

85-0

3-31

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

124-

03-3

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Maluk

u Bu

ru 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Buru

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Pemu

nguta

n Su

ara U

lang

86

86-0

3-26

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

140-

03-2

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Sulaw

esi

Teng

ah

(Sult

eng)

Sigi

5 Di

kabu

lkan

Dika

bulka

n Se

bagia

n (D

itolak

)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Dong

gala

2 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

87

87-0

3-02

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

67-0

3-02

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan (

PDI

Perju

anga

n)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Sulaw

esi

Teng

ah

(Sult

eng)

Sima

lungu

n 5

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Dairi

3 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Samo

sir 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Pada

ng

Side

mpua

n 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

88

88-0

3-06

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

73-0

3-06

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan (

PDI

Perju

anga

n)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Suma

tera S

elatan

9 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Pro

vinsi

Musi

Bany

uasin

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

89

89-1

6-01

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

13-1

6-01

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

SAID

MU

STAJ

AB,

S.So

s.Pa

rtai S

IRA

(Ace

h)

Aceh

Na

gan R

aya 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

90

90-1

9-32

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

12-1

9-32

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Bula

n Bi

ntang

(PBB

) Pa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Maluk

u Utar

a (M

alut)

Kota

Tern

ate 2

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

91

91-1

9-07

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

15-1

9-07

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Bula

n Bi

ntang

(PBB

) Pa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Kepu

lauan

Ba

ngka

Be

litung

Pang

kal P

inang

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

92

92-1

9-01

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

17-1

9-01

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Bula

n Bi

ntang

(PBB

) Pa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Aceh

Bi

reue

n 2

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

122

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

84

84-0

3-34

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

119-

03-3

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Papu

a Bar

at

Mano

kwar

i 3

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Fakfa

k 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tamb

rauw

1 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Pegu

nung

an A

rfak 2

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

85

85-0

3-31

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

124-

03-3

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Maluk

u Bu

ru 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Buru

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Pemu

nguta

n Su

ara U

lang

86

86-0

3-26

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

140-

03-2

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Sulaw

esi

Teng

ah

(Sult

eng)

Sigi

5 Di

kabu

lkan

Dika

bulka

n Se

bagia

n (D

itolak

)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Dong

gala

2 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

87

87-0

3-02

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

67-0

3-02

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan (

PDI

Perju

anga

n)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Sulaw

esi

Teng

ah

(Sult

eng)

Sima

lungu

n 5

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Dairi

3 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Samo

sir 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Pada

ng

Side

mpua

n 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

88

88-0

3-06

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

73-0

3-06

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iDe

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan (

PDI

Perju

anga

n)

Parta

i De

mokra

si Ind

ones

ia Pe

rjuan

gan

(PDI

P)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Suma

tera S

elatan

9 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Pro

vinsi

Musi

Bany

uasin

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

89

89-1

6-01

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

13-1

6-01

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

SAID

MU

STAJ

AB,

S.So

s.Pa

rtai S

IRA

(Ace

h)

Aceh

Na

gan R

aya 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

90

90-1

9-32

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

12-1

9-32

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Bula

n Bi

ntang

(PBB

) Pa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Maluk

u Utar

a (M

alut)

Kota

Tern

ate 2

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

91

91-1

9-07

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

15-1

9-07

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Bula

n Bi

ntang

(PBB

) Pa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Kepu

lauan

Ba

ngka

Be

litung

Pang

kal P

inang

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

92

92-1

9-01

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

17-1

9-01

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Bula

n Bi

ntang

(PBB

) Pa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Aceh

Bi

reue

n 2

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota


123

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Pidie

Jaya

3 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

93

93-1

9-06

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

16-1

9-06

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Bula

n Bi

ntang

(PBB

) Pa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Laha

t 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Empa

t Law

ang 3

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Penu

kal A

bab

Lema

tang I

lir 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Kota

Palem

bang

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Palem

bang

5 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

94

94-1

9-18

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

19-1

9-18

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Bula

n Bi

ntang

(PBB

) Pa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Nusa

Te

ngga

ra

Bara

t (NT

B)

Lomb

ok T

imur

3 Di

tolak

Di

tolak

Se

bagia

n (T

idak D

apat

Diter

ima)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Lomb

ok B

arat

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Lomb

ok B

arat

4 Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

95

95-1

9-34

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

18-1

9-34

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Bula

n Bi

ntang

(PBB

) Pa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Papu

a Bar

at Ma

nokw

ari 3

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

96

96-1

9-33

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

20-1

9-33

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Bula

n Bi

ntang

(PBB

) Pa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Papu

a

Papu

a 3

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Pro

vinsi

Jaya

wijay

a 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tolik

ara 2

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

97

97-1

9-05

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

21-1

9-05

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Bula

n Bi

ntang

(PBB

) Pa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Jamb

i Ja

mbi 1

Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Pro

vinsi

Tanju

ng Ja

bung

Tim

ur

1Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

98

98-1

9-26

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

23-1

9-26

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Bula

n Bi

ntang

(PBB

) Pa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Sulaw

esi

Teng

ah

(Sult

eng)

Parig

i Mou

tong 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Moro

wali U

tara 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

99

99-1

9-31

/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

49-1

9-31

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Bula

n Bi

ntang

(PBB

) Pa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Maluk

u Ma

luku T

enga

h 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

100

100-

19-1

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

338-

19-1

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Bula

n Bi

ntang

(PBB

) Pa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Nusa

Te

ngga

ra

Timur

(NTT

) Al

or 4

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

124

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

101

101-

19-2

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

339-

19-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

SAIN

UDDI

N, S

. So

sPa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)Si

njai 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

102

102-

10-1

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

42-1

0-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Jawa

Bar

at (Ja

bar)

Jaba

r III

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Kota

Suka

bumi

3 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Kota

Beka

si 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Beka

si 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

22-1

0-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

JUNA

IDI

SAMS

UDIN

Bo

gor 2

Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

103

103-

10-0

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

108-

10-0

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Aceh

Aceh

Ten

gah 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Aceh

Bes

ar 5

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Kota

Saba

ng 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

104

104-

10-0

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

120-

10-0

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Suma

tera

Bara

t (S

umba

r) Su

mater

a Bar

at 2

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD P

rovin

si

105

105-

10-1

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

123-

10-1

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Kepu

lauan

Ri

au

Kota

Batam

6 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

106

106-

10-0

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

127-

10-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Musi

Bany

uasin

4 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

107

107-

10-0

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

128-

10-0

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Beng

kulu

Beng

kulu

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

108

108-

10-1

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

136-

10-1

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Jawa

Tim

ur

(Jatim

)

Jatim

IV

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Jatim

II Di

tarik

Kemb

ali

DPR-

RI

Madiu

n 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Bang

kalan

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota


DALAM ANGKA

124

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

101

101-

19-2

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

339-

19-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

SAIN

UDDI

N, S

. So

sPa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)Si

njai 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

102

102-

10-1

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

42-1

0-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Jawa

Bar

at (Ja

bar)

Jaba

r III

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Kota

Suka

bumi

3 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Kota

Beka

si 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Beka

si 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

22-1

0-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

JUNA

IDI

SAMS

UDIN

Bo

gor 2

Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

103

103-

10-0

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

108-

10-0

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Aceh

Aceh

Ten

gah 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Aceh

Bes

ar 5

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Kota

Saba

ng 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

104

104-

10-0

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

120-

10-0

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Suma

tera

Bara

t (S

umba

r) Su

mater

a Bar

at 2

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD P

rovin

si

105

105-

10-1

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

123-

10-1

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Kepu

lauan

Ri

au

Kota

Batam

6 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

106

106-

10-0

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

127-

10-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Musi

Bany

uasin

4 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

107

107-

10-0

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

128-

10-0

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Beng

kulu

Beng

kulu

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

108

108-

10-1

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

136-

10-1

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Jawa

Tim

ur

(Jatim

)

Jatim

IV

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Jatim

II Di

tarik

Kemb

ali

DPR-

RI

Madiu

n 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Bang

kalan

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota


DALAM ANGKA

124

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

101

101-

19-2

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

339-

19-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

SAIN

UDDI

N, S

. So

sPa

rtai B

ulan

Binta

ng (P

BB)

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)Si

njai 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

102

102-

10-1

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

42-1

0-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Jawa

Bar

at (Ja

bar)

Jaba

r III

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Kota

Suka

bumi

3 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Kota

Beka

si 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Beka

si 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

22-1

0-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

JUNA

IDI

SAMS

UDIN

Bo

gor 2

Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

103

103-

10-0

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

108-

10-0

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Aceh

Aceh

Ten

gah 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Aceh

Bes

ar 5

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Kota

Saba

ng 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

104

104-

10-0

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

120-

10-0

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Suma

tera

Bara

t (S

umba

r) Su

mater

a Bar

at 2

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD P

rovin

si

105

105-

10-1

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

123-

10-1

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Kepu

lauan

Ri

au

Kota

Batam

6 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

106

106-

10-0

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

127-

10-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Musi

Bany

uasin

4 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

107

107-

10-0

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

128-

10-0

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Beng

kulu

Beng

kulu

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

108

108-

10-1

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

136-

10-1

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Jawa

Tim

ur

(Jatim

)

Jatim

IV

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Jatim

II Di

tarik

Kemb

ali

DPR-

RI

Madiu

n 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Bang

kalan

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota


125

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Bang

kalan

5 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Pame

kasa

n 4

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

109

109-

10-3

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

139-

10-3

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Maluk

u Se

ram

Bagia

n Bar

at 5

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

110

110-

10-2

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

142-

10-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)

Sulse

l III

Tidak

Dap

at Di

terim

a Di

tolak

Se

bagia

n (T

idak D

apat

Diter

ima)

DPR-

RI

Taka

lar 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

111

111-

10-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

147-

10-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Papu

a

Papu

a 1

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

Papu

a 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

Papu

a 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si Ke

tetap

an

112

112-

10-1

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

149-

10-1

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Jawa

Ten

gah

(Jaten

g)

Jawa

Ten

gah 8

Di

tarik

Kemb

ali

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD P

rovin

si ke

tetap

an

113

113-

10-1

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

53-1

0-18

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

SOPY

AN

HAKI

M,

S.Ke

p.Ner

s.

Parta

i Pe

rsatua

n Pe

mban

guna

n (P

PP)

Nusa

Te

ngga

ra

Bara

t (NT

B)

Lomb

ok T

imur

2 Di

tarik

Kemb

ali

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

114

114-

10-2

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

238-

10-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

IRPA

N Pa

rtai

Persa

tuan

Pemb

angu

nan

(PPP

)

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

) Ko

nawe

Kep

ulaua

n 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

115

115-

12-1

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

319-

12-1

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Jawa

Ten

gah

(Jaten

g)

Jaten

g V

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

47-1

2-13

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Jaten

g VI

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

R-RI

Kudu

s 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

116

116-

12-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

50-1

2-33

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Papu

a

Papu

a 2

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

Papu

a 3

Ditol

ak

DPRD

Pro

vinsi

Papu

a 6

Ditol

ak

DPRD

Pro

vinsi


DALAM ANGKA

126

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Jaya

wijay

a 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Jaya

wijay

a 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Punc

ak Ja

ya 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Pania

i 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Pania

i 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Asma

t 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Sarm

i 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

193-

12-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

ABDU

L GA

NING

, S.E

. As

mat 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

117

117-

12-0

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

54-1

2-02

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Suma

tera

Utar

a(S

umut)

Samo

sir 1

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

118

118-

12-2

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

57-1

2-23

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Kalim

antan

Tim

ur

(Kalt

im)

Kota

Sama

rinda

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

119

119-

12-3

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

59-1

2-34

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Papu

a Bar

at Pa

pua B

arat

1 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Pro

vinsi

35-1

2-34

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

KARU

BIUM

AG

USTI

NUS

MOMO

T So

rong

Sela

tan 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

120

120-

12-1

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

64-1

2-19

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Nusa

Te

ngga

ra

Timur

(NTT

) Le

mbata

3 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

121

121-

12-2

5/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

79-1

2-25

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Sulaw

esi

Utar

a (Su

lut)

Sulut

Di

tolak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPR-

RI

Bolaa

ng M

ongo

ndow

3 Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

95-1

2-25

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Mina

hasa

Utar

a 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

122

122-

12-2

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

333-

12-2

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Kalim

antan

Ba

rat

(Kalb

ar)

Sang

gau 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

123

123-

12-1

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

115-

12-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Jawa

Bar

at (Ja

bar)

Kota

Cima

hi 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a Di

tolak

Se

bagia

n DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

126

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Jaya

wijay

a 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Jaya

wijay

a 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Punc

ak Ja

ya 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Pania

i 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Pania

i 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Asma

t 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Sarm

i 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

193-

12-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

ABDU

L GA

NING

, S.E

. As

mat 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

117

117-

12-0

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

54-1

2-02

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Suma

tera

Utar

a(S

umut)

Samo

sir 1

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

118

118-

12-2

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

57-1

2-23

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Kalim

antan

Tim

ur

(Kalt

im)

Kota

Sama

rinda

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

119

119-

12-3

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

59-1

2-34

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Papu

a Bar

at Pa

pua B

arat

1 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Pro

vinsi

35-1

2-34

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

KARU

BIUM

AG

USTI

NUS

MOMO

T So

rong

Sela

tan 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

120

120-

12-1

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

64-1

2-19

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Nusa

Te

ngga

ra

Timur

(NTT

) Le

mbata

3 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

121

121-

12-2

5/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

79-1

2-25

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Sulaw

esi

Utar

a (Su

lut)

Sulut

Di

tolak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPR-

RI

Bolaa

ng M

ongo

ndow

3 Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

95-1

2-25

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Mina

hasa

Utar

a 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

122

122-

12-2

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

333-

12-2

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Kalim

antan

Ba

rat

(Kalb

ar)

Sang

gau 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

123

123-

12-1

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

115-

12-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Jawa

Bar

at (Ja

bar)

Kota

Cima

hi 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a Di

tolak

Se

bagia

n DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

126

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Jaya

wijay

a 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Jaya

wijay

a 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Punc

ak Ja

ya 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Pania

i 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Pania

i 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Asma

t 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Sarm

i 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

193-

12-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

ABDU

L GA

NING

, S.E

. As

mat 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

117

117-

12-0

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

54-1

2-02

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Suma

tera

Utar

a(S

umut)

Samo

sir 1

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

118

118-

12-2

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

57-1

2-23

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Kalim

antan

Tim

ur

(Kalt

im)

Kota

Sama

rinda

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

119

119-

12-3

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

59-1

2-34

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Papu

a Bar

at Pa

pua B

arat

1 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Pro

vinsi

35-1

2-34

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

KARU

BIUM

AG

USTI

NUS

MOMO

T So

rong

Sela

tan 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

120

120-

12-1

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

64-1

2-19

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Nusa

Te

ngga

ra

Timur

(NTT

) Le

mbata

3 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

121

121-

12-2

5/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

79-1

2-25

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Sulaw

esi

Utar

a (Su

lut)

Sulut

Di

tolak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPR-

RI

Bolaa

ng M

ongo

ndow

3 Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

95-1

2-25

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Mina

hasa

Utar

a 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

122

122-

12-2

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

333-

12-2

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Kalim

antan

Ba

rat

(Kalb

ar)

Sang

gau 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

123

123-

12-1

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

115-

12-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Jawa

Bar

at (Ja

bar)

Kota

Cima

hi 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a Di

tolak

Se

bagia

n DP

RD

Kabu

paten

/Kota


127

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

148-

12-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Jaba

r VIII

Ditol

ak

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

28-1

2-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

JAME

S MA

RTIN

Ja

bar X

I Gu

gur

DPR-

RI

27-1

2-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

JENI

JA

YUSM

AN,

S.So

s.Ja

wa B

arat

15

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

124

124-

12-1

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

122-

12-1

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Jawa

Tim

ur

(Jatim

)

Jatim

V

Ditar

ik Ke

mbali

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPR-

RI

143-

12-1

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Bang

kalan

5 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

125

125-

12-0

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

130-

12-0

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Suma

tera

Bara

t (S

umba

r)

Agam

4 Di

tolak

Di

tolak

Se

bagia

n (T

idak D

apat

Diter

ima)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

322-

12-0

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Mard

ison B

asir

Pesis

ir Sela

tan 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

126

126-

12-0

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

156-

12-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Musi

Rawa

s Utar

a 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

127

127-

12-3

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

246-

12-3

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Maluk

u Ma

luku T

engg

ara

Bara

t 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Ketet

apan

128

128-

12-1

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

132-

12-1

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Bante

n Se

rang

2 Di

tarik

Kemb

ali

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

129

129-

12-2

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

329-

12-2

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

H. A

DIE

SETH

JIN

U Pa

rtai A

mana

t Na

siona

l (PAN

) Ka

liman

tan

Teng

ah

(Kalt

eng)

Gunu

ng M

as 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Ketet

apan

130

130-

12-2

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

31-1

2-29

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

HJ. R

ATNA

, S.

PD, M

.PD

Parta

i Ama

nat

Nasio

nal (P

AN)

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

) Ko

ta Ba

u Bau

2 Gu

gur

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

131

131-

09-0

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

29-0

9-02

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Suma

tera

Utar

a(S

umut)

Hu

mban

g Has

undu

tan

2Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

132

132-

09-0

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

33-0

9-06

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Musi

Rawa

s Utar

a 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

133

133-

09-2

5/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

154-

09-2

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Sulaw

esi

Utar

a (Su

lut)

Kepu

lauan

Tala

ud 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

134

134-

09-2

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

163-

09-2

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Kalim

antan

Ba

rat

(Kalb

ar)

Melaw

i 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Ketet

apan


DALAM ANGKA

128

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

135

135-

09-1

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

286-

09-1

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

ANDI

RUS

LAN

dan A

NDI

KUSU

MA

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Kepu

lauan

Ri

au

Kepu

lauan

Riau

4 Di

tarik

Kemb

ali

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD P

rovin

si

Kota

Batam

1 Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

136

136-

09-3

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

343-

09-3

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Maluk

u Ma

luku 6

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

137

137-

09-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

195-

09-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

SIPR

IANU

S BU

NAI

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Papu

a

Deiya

i 1

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

346-

09-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Kepu

lauan

Yap

en 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Kepu

lauan

Yap

en 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

138

138-

09-1

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

278-

09-1

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

JOKO

MU

STIK

O

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Jawa

Ten

gah

(Jaten

g)

Pati 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

139

139-

09-1

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

167-

09-1

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia (P

ERIN

DO)

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Jawa

Tim

ur

(Jatim

) Je

mber

3 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

140

140-

09-2

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

282-

09-2

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Kalim

antan

Tim

ur

(Kalt

im)

Bera

u 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

141

141-

09-2

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

175-

09-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

) Ko

nawe

Kep

ulaua

n 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

142

142-

20-3

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

30-2

0-32

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Kea

dilan

da

n Per

satua

n Ind

ones

ia (P

KPI)

Parta

i Kea

dilan

da

n Per

satua

n Ind

ones

ia (P

KPI)

Maluk

u Utar

a (M

alut)

Maluk

u Utar

a 4

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

Halm

aher

a Sela

tan 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Halm

aher

a Sela

tan 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Halm

aher

a Sela

tan 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Halm

aher

a Sela

tan 5

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

208-

20-3

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Kepu

lauan

Sula

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota


DALAM ANGKA

128

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

135

135-

09-1

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

286-

09-1

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

ANDI

RUS

LAN

dan A

NDI

KUSU

MA

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Kepu

lauan

Ri

au

Kepu

lauan

Riau

4 Di

tarik

Kemb

ali

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD P

rovin

si

Kota

Batam

1 Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

136

136-

09-3

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

343-

09-3

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Maluk

u Ma

luku 6

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

137

137-

09-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

195-

09-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

SIPR

IANU

S BU

NAI

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Papu

a

Deiya

i 1

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

346-

09-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Kepu

lauan

Yap

en 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Kepu

lauan

Yap

en 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

138

138-

09-1

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

278-

09-1

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

JOKO

MU

STIK

O

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Jawa

Ten

gah

(Jaten

g)

Pati 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

139

139-

09-1

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

167-

09-1

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia (P

ERIN

DO)

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Jawa

Tim

ur

(Jatim

) Je

mber

3 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

140

140-

09-2

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

282-

09-2

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Kalim

antan

Tim

ur

(Kalt

im)

Bera

u 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

141

141-

09-2

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

175-

09-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

) Ko

nawe

Kep

ulaua

n 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

142

142-

20-3

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

30-2

0-32

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Kea

dilan

da

n Per

satua

n Ind

ones

ia (P

KPI)

Parta

i Kea

dilan

da

n Per

satua

n Ind

ones

ia (P

KPI)

Maluk

u Utar

a (M

alut)

Maluk

u Utar

a 4

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

Halm

aher

a Sela

tan 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Halm

aher

a Sela

tan 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Halm

aher

a Sela

tan 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Halm

aher

a Sela

tan 5

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

208-

20-3

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Kepu

lauan

Sula

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota


DALAM ANGKA

128

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

135

135-

09-1

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

286-

09-1

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

ANDI

RUS

LAN

dan A

NDI

KUSU

MA

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Kepu

lauan

Ri

au

Kepu

lauan

Riau

4 Di

tarik

Kemb

ali

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD P

rovin

si

Kota

Batam

1 Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

136

136-

09-3

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

343-

09-3

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Maluk

u Ma

luku 6

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

137

137-

09-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

195-

09-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

SIPR

IANU

S BU

NAI

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Papu

a

Deiya

i 1

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

346-

09-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Kepu

lauan

Yap

en 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Kepu

lauan

Yap

en 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

138

138-

09-1

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

278-

09-1

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

JOKO

MU

STIK

O

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Jawa

Ten

gah

(Jaten

g)

Pati 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

139

139-

09-1

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

167-

09-1

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia (P

ERIN

DO)

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Jawa

Tim

ur

(Jatim

) Je

mber

3 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

140

140-

09-2

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

282-

09-2

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Kalim

antan

Tim

ur

(Kalt

im)

Bera

u 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

141

141-

09-2

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

175-

09-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Per

satua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Parta

i Pe

rsatua

n Ind

ones

ia (P

erind

o)

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

) Ko

nawe

Kep

ulaua

n 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

142

142-

20-3

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

30-2

0-32

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Kea

dilan

da

n Per

satua

n Ind

ones

ia (P

KPI)

Parta

i Kea

dilan

da

n Per

satua

n Ind

ones

ia (P

KPI)

Maluk

u Utar

a (M

alut)

Maluk

u Utar

a 4

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

Halm

aher

a Sela

tan 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Halm

aher

a Sela

tan 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Halm

aher

a Sela

tan 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Halm

aher

a Sela

tan 5

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

208-

20-3

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Kepu

lauan

Sula

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota


129

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Kepu

lauan

Sula

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

143

143-

20-0

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

205-

20-0

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Kea

dilan

da

n Per

satua

n Ind

ones

ia (P

KPI)

Parta

i Kea

dilan

da

n Per

satua

n Ind

ones

ia (P

KPI)

Suma

tera

Utar

a(S

umut)

Suma

tera U

tara 8

Di

tolak

Di

tolak

Se

bagia

n (T

idak D

apat

Diter

ima)

DPRD

Pro

vinsi

Sima

lungu

n 6

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

144

144-

20-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

207-

20-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Kea

dilan

da

n Per

satua

n Ind

ones

ia (P

KPI)

Parta

i Kea

dilan

da

n Per

satua

n Ind

ones

ia (P

KPI)

Papu

a

Papu

a Di

tolak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Papu

a 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

Kota

Jaya

pura

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Jaya

pura

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

145

145-

02-0

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

39-0

2-02

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

IR. A

LBER

T P.

SI

LITON

GA

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Suma

tera

Utar

a(S

umut)

Sumu

t II

Ditar

ik Ke

mbali

Di

kabu

lkan

Seba

gian

(Dito

lak)

DPR-

RI

Peng

hitun

gan

Sura

t Sua

ra

Ulan

g

63-0

2-02

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Suma

tera U

tara 9

Di

kabu

lkan

DPRD

Pro

vinsi

Kota

Binja

i 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

146

146-

02-1

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

65-0

2-10

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

) Ke

pulau

an

Riau

Kepu

lauan

Riau

4 Di

kabu

lkan

Dika

bulka

n Se

bagia

n (D

itolak

)

DPRD

Pro

vinsi

Kota

Batam

6 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

147

147-

02-2

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

66-0

2-26

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Sulaw

esi

Teng

ah

(Sult

eng)

Su

lawes

i Ten

gah 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

148

148-

02-0

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

69-0

2-07

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Kepu

lauan

Ba

ngka

Be

litung

Ke

pulau

an B

angk

a Be

litung

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

R-RI

149

149-

02-0

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

70-0

2-09

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

) La

mpun

g

Lamp

ung I

I Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Tang

gamu

s 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Band

ar La

mpun

g 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

150

150-

02-1

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

71-0

2-11

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Daer

ahKh

usus

Ibu

DKI J

akar

ta II

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPR-

RI


DALAM ANGKA

130

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Kota

Jaka

rta

(DKI

Jaka

rta)

DKI J

akar

ta III

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

R-RI

DKI J

akar

ta 7

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD P

rovin

si

151

151-

02-2

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

74-0

2-27

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)

Gowa

6 Di

tolak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Pang

kajen

e Dan

Ke

pulau

an 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Maro

s 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Kota

Maka

ssar

4 Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

152

152-

02-0

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

77-0

2-04

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

) Ri

au

Riau

I Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Riau

II Gu

gur

DPR-

RI

Riau

2 Gu

gur

DPRD

Pro

vinsi

153

153-

02-1

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

81-0

2-17

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)Ba

li Ba

li 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

154

154-

02-2

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

84-0

2-20

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Kalim

antan

Ba

rat

(Kalb

ar)

Kalba

r I

Ditol

ak

Dika

bulka

n Se

bagia

n (D

itolak

)

DPR-

RI

Kalim

antan

Bar

at 6

Dika

bulka

n DP

RD P

rovin

si

155

155-

02-3

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

96-0

2-31

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

) Ma

luku

Maluk

u 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

156

156-

02-1

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

34-0

2-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

) Ja

wa B

arat

(Jaba

r)

Jaba

r IV

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

98-0

2-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Jaba

r VIII

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

R-RI

Kota

Bogo

r 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kunin

gan 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Beka

si 5

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

130

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Kota

Jaka

rta

(DKI

Jaka

rta)

DKI J

akar

ta III

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

R-RI

DKI J

akar

ta 7

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD P

rovin

si

151

151-

02-2

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

74-0

2-27

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)

Gowa

6 Di

tolak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Pang

kajen

e Dan

Ke

pulau

an 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Maro

s 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Kota

Maka

ssar

4 Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

152

152-

02-0

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

77-0

2-04

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

) Ri

au

Riau

I Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Riau

II Gu

gur

DPR-

RI

Riau

2 Gu

gur

DPRD

Pro

vinsi

153

153-

02-1

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

81-0

2-17

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)Ba

li Ba

li 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

154

154-

02-2

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

84-0

2-20

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Kalim

antan

Ba

rat

(Kalb

ar)

Kalba

r I

Ditol

ak

Dika

bulka

n Se

bagia

n (D

itolak

)

DPR-

RI

Kalim

antan

Bar

at 6

Dika

bulka

n DP

RD P

rovin

si

155

155-

02-3

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

96-0

2-31

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

) Ma

luku

Maluk

u 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

156

156-

02-1

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

34-0

2-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

) Ja

wa B

arat

(Jaba

r)

Jaba

r IV

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

98-0

2-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Jaba

r VIII

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

R-RI

Kota

Bogo

r 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kunin

gan 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Beka

si 5

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

130

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Kota

Jaka

rta

(DKI

Jaka

rta)

DKI J

akar

ta III

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

R-RI

DKI J

akar

ta 7

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD P

rovin

si

151

151-

02-2

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

74-0

2-27

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)

Gowa

6 Di

tolak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Pang

kajen

e Dan

Ke

pulau

an 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Maro

s 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Kota

Maka

ssar

4 Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

152

152-

02-0

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

77-0

2-04

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

) Ri

au

Riau

I Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Riau

II Gu

gur

DPR-

RI

Riau

2 Gu

gur

DPRD

Pro

vinsi

153

153-

02-1

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

81-0

2-17

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)Ba

li Ba

li 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

154

154-

02-2

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

84-0

2-20

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Kalim

antan

Ba

rat

(Kalb

ar)

Kalba

r I

Ditol

ak

Dika

bulka

n Se

bagia

n (D

itolak

)

DPR-

RI

Kalim

antan

Bar

at 6

Dika

bulka

n DP

RD P

rovin

si

155

155-

02-3

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

96-0

2-31

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

) Ma

luku

Maluk

u 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

156

156-

02-1

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

34-0

2-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

) Ja

wa B

arat

(Jaba

r)

Jaba

r IV

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

98-0

2-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Jaba

r VIII

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

R-RI

Kota

Bogo

r 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kunin

gan 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Beka

si 5

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota


131

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

157

157-

02-1

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

100-

02-1

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

) Ja

wa T

imur

(Ja

tim)

Jatim

XI

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Jatim

I Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPR-

RI

158

158-

02-1

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

102-

02-1

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)Pa

rtai G

erak

an

Indon

esia

Raya

(G

erind

ra)

Jawa

Ten

gah

(Jaten

g)

Kota

Mage

lang 3

Di

tolak

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

46-0

2-13

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Agus

War

iono

Kudu

s 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

159

159-

02-1

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

105-

02-1

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Nusa

Te

ngga

ra

Timur

(NTT

)

NTT

II Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Kupa

ng 4

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

160

160-

02-1

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

109-

02-1

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Nusa

Te

ngga

ra

Bara

t (NT

B)

Lomb

ok T

enga

h 6

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

161

161-

02-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

112-

02-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

) Pa

pua

Papu

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Papu

a 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

Papu

a 7

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

Jaya

wijay

a 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Lann

y Jay

a 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Lann

y Jay

a 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

162

162-

02-3

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

116-

02-3

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

) Pa

pua B

arat

Papu

a Bar

at Di

tolak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPR-

RI

Papu

a Bar

at 4

Ditol

ak

DPRD

Pro

vinsi

Teluk

Bint

uni 3

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Tamb

rauw

1 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Tamb

rauw

3 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

132

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

163

163-

02-2

5/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

244-

02-2

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)Su

lawes

i Ut

ara (

Sulut

) Ke

pulau

an S

angih

e 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

164

164-

02-2

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

245-

02-2

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Sulaw

esi

Bara

t (S

ulbar

)Su

lawes

i Bar

at 7

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

165

165-

02-2

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

248-

02-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

)

Muna

6 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kolak

a Utar

a 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

166

166-

04-2

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

247-

00-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Muha

mmad

Ya

sir, S

.H., M

.H.

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Su

lawes

i Se

latan

(S

ulsel)

Sulse

l II

Gugu

r

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

44-0

4-27

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Ir. A

RIFI

N DA

ENG

MARO

LA

Kepu

lauan

Sela

yar 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

114-

04-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

)

Sulse

l II

Gugu

r DP

R-RI

Sulaw

esi S

elatan

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

Sulaw

esi S

elatan

1 Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Pro

vinsi

Pang

kajen

e Dan

Ke

pulau

an 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

167

167-

04-1

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

121-

04-1

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Kepu

lauan

Ri

au

Binta

n 3

Dika

bulka

n Di

kabu

lkan

Seba

gian

(Dito

lak da

n Tid

ak D

apat

Diter

ima)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Batam

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

168

168-

04-1

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

133-

04-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Jawa

Bar

at (Ja

bar)

Jawa

Bar

at 11

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

Jawa

Bar

at 10

Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Pro

vinsi

Kota

Beka

si 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Beka

si 6

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Ke

tetap

an

169

169-

04-1

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

137-

04-1

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Bante

n Ta

nger

ang 5

Gu

gur

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

170

170-

04-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

144-

04-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Papu

a Pa

pua

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPR-

RI


DALAM ANGKA

132

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

163

163-

02-2

5/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

244-

02-2

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)Su

lawes

i Ut

ara (

Sulut

) Ke

pulau

an S

angih

e 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

164

164-

02-2

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

245-

02-2

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Sulaw

esi

Bara

t (S

ulbar

)Su

lawes

i Bar

at 7

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

165

165-

02-2

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

248-

02-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

)

Muna

6 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kolak

a Utar

a 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

166

166-

04-2

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

247-

00-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Muha

mmad

Ya

sir, S

.H., M

.H.

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Su

lawes

i Se

latan

(S

ulsel)

Sulse

l II

Gugu

r

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

44-0

4-27

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Ir. A

RIFI

N DA

ENG

MARO

LA

Kepu

lauan

Sela

yar 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

114-

04-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

)

Sulse

l II

Gugu

r DP

R-RI

Sulaw

esi S

elatan

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

Sulaw

esi S

elatan

1 Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Pro

vinsi

Pang

kajen

e Dan

Ke

pulau

an 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

167

167-

04-1

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

121-

04-1

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Kepu

lauan

Ri

au

Binta

n 3

Dika

bulka

n Di

kabu

lkan

Seba

gian

(Dito

lak da

n Tid

ak D

apat

Diter

ima)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Batam

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

168

168-

04-1

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

133-

04-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Jawa

Bar

at (Ja

bar)

Jawa

Bar

at 11

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

Jawa

Bar

at 10

Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Pro

vinsi

Kota

Beka

si 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Beka

si 6

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Ke

tetap

an

169

169-

04-1

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

137-

04-1

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Bante

n Ta

nger

ang 5

Gu

gur

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

170

170-

04-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

144-

04-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Papu

a Pa

pua

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPR-

RI


DALAM ANGKA

132

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

163

163-

02-2

5/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

244-

02-2

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)Su

lawes

i Ut

ara (

Sulut

) Ke

pulau

an S

angih

e 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

164

164-

02-2

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

245-

02-2

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Sulaw

esi

Bara

t (S

ulbar

)Su

lawes

i Bar

at 7

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

165

165-

02-2

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

248-

02-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Parta

i Ger

akan

Ind

ones

ia Ra

ya

(Ger

indra

)

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

)

Muna

6 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kolak

a Utar

a 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

166

166-

04-2

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

247-

00-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Muha

mmad

Ya

sir, S

.H., M

.H.

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Su

lawes

i Se

latan

(S

ulsel)

Sulse

l II

Gugu

r

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

44-0

4-27

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Ir. A

RIFI

N DA

ENG

MARO

LA

Kepu

lauan

Sela

yar 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

114-

04-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

)

Sulse

l II

Gugu

r DP

R-RI

Sulaw

esi S

elatan

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

Sulaw

esi S

elatan

1 Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Pro

vinsi

Pang

kajen

e Dan

Ke

pulau

an 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

167

167-

04-1

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

121-

04-1

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Kepu

lauan

Ri

au

Binta

n 3

Dika

bulka

n Di

kabu

lkan

Seba

gian

(Dito

lak da

n Tid

ak D

apat

Diter

ima)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Batam

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

168

168-

04-1

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

133-

04-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Jawa

Bar

at (Ja

bar)

Jawa

Bar

at 11

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

Jawa

Bar

at 10

Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Pro

vinsi

Kota

Beka

si 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Beka

si 6

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Ke

tetap

an

169

169-

04-1

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

137-

04-1

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Bante

n Ta

nger

ang 5

Gu

gur

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

170

170-

04-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

144-

04-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Papu

a Pa

pua

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPR-

RI


133

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Papu

a 6

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

Kepu

lauan

Yap

en 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Lann

y Jay

a 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Lann

y Jay

a 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Lann

y Jay

a 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Dogiy

ai 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Kota

Jaya

pura

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Jaya

pura

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

336-

04-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

ABAS

KAT

INUR

Sarm

i 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Sarm

i 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Sarm

i 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

171

171-

04-3

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

146-

04-3

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Papu

a Bar

at Pa

pua B

arat

4 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Pro

vinsi

172

172-

04-2

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

150-

04-2

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Kalim

antan

Te

ngah

(K

alten

g)Ka

puas

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

173

173-

04-0

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

151-

04-0

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Suma

tera

Utar

a(S

umut)

Sumu

t II

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Kota

Meda

n 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tapa

nuli T

enga

h 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Lang

kat 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Deli S

erda

ng 6

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

40-0

4-02

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

R. B

OYSA

NDY

MART

UA P

ANE

Tapa

nuli S

elatan

2 Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota


DALAM ANGKA

134

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

174

174-

04-1

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

155-

04-1

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Daer

ahKh

usus

Ibu

Kota

Jaka

rta

(DKI

Jaka

rta)

DKI J

akar

ta III

Ditol

ak

Ditol

ak

DPR-

RI

175

175-

04-3

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

158-

04-3

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Maluk

u

Maluk

u Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Maluk

u 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

Maluk

u Ten

gah 4

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Maluk

u Ten

gah 5

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Maluk

u Ten

ggar

a 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Sera

m Ba

gian T

imur

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

176

176-

04-0

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

257-

04-0

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

TEUK

U JU

LIANS

YAH

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Ac

eh

-Tid

ak D

apat

Diter

ima

Dika

bulka

n Se

bagia

n (T

idak D

apat

Diter

ima)

pene

tapan

jmlh

suar

a

164-

04-0

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Ko

ta Ba

nda A

ceh 3

Di

kabu

lkan

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

177

177-

04-2

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

165-

04-2

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Sulaw

esi

Bara

t (S

ulbar

)

Sulba

r Di

tolak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPR-

RI

Sulaw

esi B

arat

4 Di

tolak

DP

RD P

rovin

si

Majen

e 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

178

178-

04-0

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

171-

04-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Musi

Rawa

s 5

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Ketet

apan

179

179-

04-1

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

214-

04-1

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Nusa

Te

ngga

ra

Bara

t (NT

B)

NTB

I Gu

gur

Gugu

r DP

R-RI

180

180-

04-2

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

321-

04-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

)

Sulaw

esi T

engg

ara 5

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

168-

04-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

KANN

A, S

.H.,

M.H.

Ko

laka U

tara 1

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

181

181-

04-0

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

340-

04-0

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Beng

kulu

Beng

kulu

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

182

182-

04-2

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

344-

04-2

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Kota

Sama

rinda

4 Di

tolak

Di

tolak

Se

bagia

n DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

134

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

174

174-

04-1

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

155-

04-1

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Daer

ahKh

usus

Ibu

Kota

Jaka

rta

(DKI

Jaka

rta)

DKI J

akar

ta III

Ditol

ak

Ditol

ak

DPR-

RI

175

175-

04-3

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

158-

04-3

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Maluk

u

Maluk

u Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Maluk

u 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

Maluk

u Ten

gah 4

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Maluk

u Ten

gah 5

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Maluk

u Ten

ggar

a 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Sera

m Ba

gian T

imur

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

176

176-

04-0

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

257-

04-0

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

TEUK

U JU

LIANS

YAH

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Ac

eh

-Tid

ak D

apat

Diter

ima

Dika

bulka

n Se

bagia

n (T

idak D

apat

Diter

ima)

pene

tapan

jmlh

suar

a

164-

04-0

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Ko

ta Ba

nda A

ceh 3

Di

kabu

lkan

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

177

177-

04-2

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

165-

04-2

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Sulaw

esi

Bara

t (S

ulbar

)

Sulba

r Di

tolak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPR-

RI

Sulaw

esi B

arat

4 Di

tolak

DP

RD P

rovin

si

Majen

e 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

178

178-

04-0

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

171-

04-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Musi

Rawa

s 5

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Ketet

apan

179

179-

04-1

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

214-

04-1

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Nusa

Te

ngga

ra

Bara

t (NT

B)

NTB

I Gu

gur

Gugu

r DP

R-RI

180

180-

04-2

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

321-

04-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

)

Sulaw

esi T

engg

ara 5

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

168-

04-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

KANN

A, S

.H.,

M.H.

Ko

laka U

tara 1

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

181

181-

04-0

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

340-

04-0

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Beng

kulu

Beng

kulu

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

182

182-

04-2

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

344-

04-2

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Kota

Sama

rinda

4 Di

tolak

Di

tolak

Se

bagia

n DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

134

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

174

174-

04-1

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

155-

04-1

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Daer

ahKh

usus

Ibu

Kota

Jaka

rta

(DKI

Jaka

rta)

DKI J

akar

ta III

Ditol

ak

Ditol

ak

DPR-

RI

175

175-

04-3

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

158-

04-3

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Maluk

u

Maluk

u Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Maluk

u 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

Maluk

u Ten

gah 4

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Maluk

u Ten

gah 5

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Maluk

u Ten

ggar

a 2

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Sera

m Ba

gian T

imur

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

176

176-

04-0

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

257-

04-0

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

TEUK

U JU

LIANS

YAH

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Ac

eh

-Tid

ak D

apat

Diter

ima

Dika

bulka

n Se

bagia

n (T

idak D

apat

Diter

ima)

pene

tapan

jmlh

suar

a

164-

04-0

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Ko

ta Ba

nda A

ceh 3

Di

kabu

lkan

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

177

177-

04-2

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

165-

04-2

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Sulaw

esi

Bara

t (S

ulbar

)

Sulba

r Di

tolak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPR-

RI

Sulaw

esi B

arat

4 Di

tolak

DP

RD P

rovin

si

Majen

e 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

178

178-

04-0

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

171-

04-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Musi

Rawa

s 5

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Ketet

apan

179

179-

04-1

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

214-

04-1

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Nusa

Te

ngga

ra

Bara

t (NT

B)

NTB

I Gu

gur

Gugu

r DP

R-RI

180

180-

04-2

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

321-

04-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

)

Sulaw

esi T

engg

ara 5

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

168-

04-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

KANN

A, S

.H.,

M.H.

Ko

laka U

tara 1

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

181

181-

04-0

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

340-

04-0

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Beng

kulu

Beng

kulu

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

182

182-

04-2

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

344-

04-2

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Kota

Sama

rinda

4 Di

tolak

Di

tolak

Se

bagia

n DP

RD

Kabu

paten

/Kota


135

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Kalim

antan

Tim

ur

(Kalt

im)

Kutai

Bar

at 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a (T

idak D

apat

Diter

ima)

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Pe

rhitu

ngan

Su

rat S

uara

Ul

ang

183

183-

04-1

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

152-

04-1

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

DRS.

AGO

ENG

PRAS

ODJO

Pa

rtai G

olong

an

Karya

(Golk

ar)

Jawa

Tim

ur

(Jatim

)

Kota

Sura

baya

4 Di

kabu

lkan

Dika

bulka

n Se

bagia

n (D

itolak

dan

Tidak

Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Samp

ang 3

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Pame

kasa

n 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Ke

tetap

an

184

184-

04-2

5/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

160-

04-2

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

JERR

Y SA

MBUA

GA

Parta

i Golo

ngan

Ka

rya (G

olkar

) Su

lawes

i Ut

ara (

Sulut

) Su

lut

Ditar

ik Ke

mbali

Di

tarik

Kemb

ali

DPR-

RI

Peng

hitun

gan

Sura

t Sua

ra

Ulan

g

185

185-

18-0

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

45-1

8-01

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nan

ggro

e Ac

eh

Parta

i Nag

groe

Ac

eh

Aceh

Ac

eh 6

Dika

bulka

n Di

kabu

lkan

Seba

gian

(Dito

lak)

DPRD

Pro

vinsi

186

186-

05-1

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

51-0

5-14

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Pa

rtai N

asion

al De

mokra

t (N

asde

m)

Jawa

Tim

ur

(Jatim

)

Jatim

I Di

tolak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Jawa

Tim

ur 4

Ditol

ak

DPRD

Pro

vinsi

Tulun

gagu

ng 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Situb

ondo

5 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

184-

05-1

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

ACHM

AD

YULIA

NTO

Tulun

gagu

ng 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

187

187-

05-2

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

52-0

5-28

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Sulaw

esi

Bara

t (S

ulbar

)

Sulaw

esi B

arat

1 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Pro

vinsi

Mamu

ju Ut

ara 2

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

188

188-

05-1

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

55-0

5-13

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Ja

wa T

enga

h (Ja

teng)

Jaten

g VI

Ditol

ak

Tidak

Dap

at Di

terim

a

DPR-

RI

Jaten

g IV

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

R-RI

189

189-

05-0

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

56-0

5-01

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Ac

eh

Aceh

I Di

tolak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPR-

RI

Aceh

II Di

tolak

DP

R-RI

Aceh

3 Di

tolak

DP

RD P

rovin

si


DALAM ANGKA

136

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Aceh

5 Di

tolak

DP

RD P

rovin

si

Bire

uen 2

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

190

190-

05-3

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

58-0

5-31

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Maluk

u Ma

luku 1

Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Pro

vinsi

191

191-

05-1

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

61-0

5-18

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Nusa

Te

ngga

ra

Bara

t (NT

B)

Bima

6 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

192

192-

05-1

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

60-0

5-16

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Ba

nten

Bante

n III

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Bante

n I

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

R-RI

Kota

Tang

eran

g Se

latan

5 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

193

193-

05-0

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

72-0

5-04

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Ri

au

Beng

kalis

3 Di

tolak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Beng

kalis

5 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Siak

3 Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

194

194-

05-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

75-0

5-33

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Pa

pua

Papu

a 2

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

Nabir

e 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Jaya

pura

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Jaya

pura

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Jaya

pura

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

195

195-

05-1

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

90-0

5-11

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Daer

ahKh

usus

Ibu

Kota

Jaka

rta

(DKI

Jaka

rta)

DKI J

akar

ta II

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPR-

RI

DKI J

akar

ta 6

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD P

rovin

si Ke

tetap

an

196

196-

05-0

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

82-0

5-03

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Suma

tera

Bara

t (S

umba

r)Ko

ta Pa

dang

1 Di

tarik

Kemb

ali

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

136

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Aceh

5 Di

tolak

DP

RD P

rovin

si

Bire

uen 2

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

190

190-

05-3

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

58-0

5-31

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Maluk

u Ma

luku 1

Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Pro

vinsi

191

191-

05-1

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

61-0

5-18

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Nusa

Te

ngga

ra

Bara

t (NT

B)

Bima

6 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

192

192-

05-1

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

60-0

5-16

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Ba

nten

Bante

n III

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Bante

n I

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

R-RI

Kota

Tang

eran

g Se

latan

5 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

193

193-

05-0

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

72-0

5-04

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Ri

au

Beng

kalis

3 Di

tolak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Beng

kalis

5 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Siak

3 Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

194

194-

05-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

75-0

5-33

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Pa

pua

Papu

a 2

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

Nabir

e 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Jaya

pura

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Jaya

pura

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Jaya

pura

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

195

195-

05-1

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

90-0

5-11

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Daer

ahKh

usus

Ibu

Kota

Jaka

rta

(DKI

Jaka

rta)

DKI J

akar

ta II

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPR-

RI

DKI J

akar

ta 6

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD P

rovin

si Ke

tetap

an

196

196-

05-0

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

82-0

5-03

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Suma

tera

Bara

t (S

umba

r)Ko

ta Pa

dang

1 Di

tarik

Kemb

ali

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

136

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Aceh

5 Di

tolak

DP

RD P

rovin

si

Bire

uen 2

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

190

190-

05-3

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

58-0

5-31

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Maluk

u Ma

luku 1

Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Pro

vinsi

191

191-

05-1

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

61-0

5-18

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Nusa

Te

ngga

ra

Bara

t (NT

B)

Bima

6 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

192

192-

05-1

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

60-0

5-16

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Ba

nten

Bante

n III

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPR-

RI

Bante

n I

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

R-RI

Kota

Tang

eran

g Se

latan

5 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

193

193-

05-0

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

72-0

5-04

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Ri

au

Beng

kalis

3 Di

tolak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Beng

kalis

5 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Siak

3 Di

tarik

Kemb

ali

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

194

194-

05-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

75-0

5-33

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Pa

pua

Papu

a 2

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

Nabir

e 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Jaya

pura

1 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Jaya

pura

2 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Jaya

pura

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

195

195-

05-1

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

90-0

5-11

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Daer

ahKh

usus

Ibu

Kota

Jaka

rta

(DKI

Jaka

rta)

DKI J

akar

ta II

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPR-

RI

DKI J

akar

ta 6

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD P

rovin

si Ke

tetap

an

196

196-

05-0

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

82-0

5-03

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Suma

tera

Bara

t (S

umba

r)Ko

ta Pa

dang

1 Di

tarik

Kemb

ali

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota


137

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

197

197-

05-0

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

87-0

5-02

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Suma

tera

Utar

a(S

umut)

Mand

ailing

Nata

l 4

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Pema

tang S

iantar

1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

198

198-

05-2

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

93-0

5-29

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

)Bu

ton S

elatan

3 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

199

199-

05-1

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

48-0

5-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

MUHA

MMAD

AA

RON

ANNA

R S

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Ja

wa B

arat

(Jaba

r)

Jaba

r IX

Ditol

ak

Dika

bulka

n Se

bagia

n (D

itolak

)

DPR-

RI

99-0

5-12

/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Jaba

r IX

Gugu

r DP

R-RI

Pe

nghit

unga

n Su

rat S

uara

Ul

ang

Beka

si 2

Dika

bulka

n DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Bogo

r 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Majal

engk

a 5

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

200

200-

05-0

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

106-

05-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Ogan

Kom

ering

Ilir 3

Di

tolak

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Empa

t Law

ang 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

201

201-

05-3

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

111-

05-3

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Parta

i Nas

ional

Demo

krat

(Nas

dem)

Ma

luku U

tara

(Malu

t)

Maluk

u Utar

a 5

Tidak

Dap

at Di

terim

a

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Pro

vinsi

Halm

aher

a Utar

a 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kepu

lauan

Sula

2 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Kepu

lauan

Sula

4 Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

202

202-

11-1

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

131-

11-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iSo

lidar

itas

Indon

esia

(PSI

)

Parta

i So

lidar

itas

Indon

esia

(PSI

)Ja

wa B

arat

(Jaba

r) Ja

wa B

arat

1 Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPRD

Pro

vinsi

203

203-

11-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

138-

11-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iSo

lidar

itas

Indon

esia

(PSI

)

Parta

i So

lidar

itas

Indon

esia

(PSI

) Pa

pua

Papu

a 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Di

tolak

Se

bagia

n (T

idak D

apat

Diter

ima)

DPRD

Pro

vinsi

Papu

a 3

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si

Kepu

lauan

Yap

en 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota


DALAM ANGKA

138

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Kepu

lauan

Yap

en 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kepu

lauan

Yap

en 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Mamb

eram

o Ten

gah 1

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Punc

ak 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Punc

ak 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Keer

om 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Tolik

ara 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tolik

ara 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tolik

ara 3

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tolik

ara 4

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

204

204-

11-2

5/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

141-

11-2

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iSo

lidar

itas

Indon

esia

(PSI

)

Parta

i So

lidar

itas

Indon

esia

(PSI

)Su

lawes

i Ut

ara (

Sulut

) Mi

naha

sa U

tara 4

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

205

205-

07-0

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

159-

07-0

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Suma

tera

Utar

a(S

umut)

Kota

Gunu

ngsit

oli 1

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

206

206-

07-1

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

166-

07-1

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Bante

n Pa

ndeg

lang 5

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

207

207-

07-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

172-

07-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Papu

a Ko

ta Ja

yapu

ra 1

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Jaya

pura

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

208

208-

07-1

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

177-

07-1

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Jawa

Tim

ur

(Jatim

) Ba

ngka

lan 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

209

209-

07-0

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

180-

07-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Bany

uasin

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

210

210-

07-1

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

183-

07-1

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Jawa

Ten

gah

(Jaten

g)

Kara

ngan

yar 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

138

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Kepu

lauan

Yap

en 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kepu

lauan

Yap

en 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Mamb

eram

o Ten

gah 1

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Punc

ak 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Punc

ak 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Keer

om 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Tolik

ara 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tolik

ara 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tolik

ara 3

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tolik

ara 4

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

204

204-

11-2

5/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

141-

11-2

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iSo

lidar

itas

Indon

esia

(PSI

)

Parta

i So

lidar

itas

Indon

esia

(PSI

)Su

lawes

i Ut

ara (

Sulut

) Mi

naha

sa U

tara 4

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

205

205-

07-0

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

159-

07-0

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Suma

tera

Utar

a(S

umut)

Kota

Gunu

ngsit

oli 1

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

206

206-

07-1

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

166-

07-1

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Bante

n Pa

ndeg

lang 5

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

207

207-

07-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

172-

07-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Papu

a Ko

ta Ja

yapu

ra 1

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Jaya

pura

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

208

208-

07-1

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

177-

07-1

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Jawa

Tim

ur

(Jatim

) Ba

ngka

lan 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

209

209-

07-0

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

180-

07-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Bany

uasin

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

210

210-

07-1

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

183-

07-1

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Jawa

Ten

gah

(Jaten

g)

Kara

ngan

yar 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

138

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Kepu

lauan

Yap

en 2

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kepu

lauan

Yap

en 4

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Mamb

eram

o Ten

gah 1

Di

tolak

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Punc

ak 1

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Punc

ak 3

Ditol

ak

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Keer

om 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Tolik

ara 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tolik

ara 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tolik

ara 3

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tolik

ara 4

Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

204

204-

11-2

5/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

141-

11-2

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

iSo

lidar

itas

Indon

esia

(PSI

)

Parta

i So

lidar

itas

Indon

esia

(PSI

)Su

lawes

i Ut

ara (

Sulut

) Mi

naha

sa U

tara 4

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

205

205-

07-0

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

159-

07-0

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Suma

tera

Utar

a(S

umut)

Kota

Gunu

ngsit

oli 1

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

206

206-

07-1

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

166-

07-1

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Bante

n Pa

ndeg

lang 5

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

207

207-

07-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

172-

07-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Papu

a Ko

ta Ja

yapu

ra 1

Ditol

ak

Ditol

ak

Seba

gian

(Tida

k Dap

at Di

terim

a)

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Kota

Jaya

pura

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

208

208-

07-1

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

177-

07-1

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Jawa

Tim

ur

(Jatim

) Ba

ngka

lan 4

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

209

209-

07-0

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

180-

07-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

Bany

uasin

4 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

210

210-

07-1

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

183-

07-1

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Jawa

Ten

gah

(Jaten

g)

Kara

ngan

yar 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota


139

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

211

211-

07-3

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

186-

07-3

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Maluk

u Utar

a (M

alut)

Maluk

u Utar

a 1

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPRD

Pro

vinsi

Ketet

apan

212

212-

07-0

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

210-

07-0

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)Ri

au

- -

Gugu

r -

Ketet

apan

213

213-

07-2

6/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

209-

07-2

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Sulaw

esi

Teng

ah

(Sult

eng)

- -

Gugu

r -

Ketet

apan

214

214-

07-1

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

212-

07-1

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Daer

ahKh

usus

Ibu

Kota

Jaka

rta

(DKI

Jaka

rta)

- -

Gugu

r -

Ketet

apan

215

215-

07-2

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

213-

07-2

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

)-

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

216

216-

07-2

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

215-

07-2

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Kalim

antan

Ut

ara

(Kalt

ara)

-

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

217

217-

07-1

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

216-

07-1

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Nusa

Te

ngga

ra

Timur

(NTT

) -

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

218

218-

07-2

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

219-

07-2

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Kalim

antan

Tim

ur

(Kalt

im)

- -

Gugu

r -

Ketet

apan

219

219-

07-0

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

218-

07-0

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

) Ac

eh

- -

Gugu

r -

Ketet

apan

220

220-

07-3

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

221-

07-3

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

) Go

ronta

lo -

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

221

221-

07-1

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

220-

07-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)Ja

wa B

arat

(Jaba

r) -

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

222

222-

07-2

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

222-

07-2

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Kalim

antan

Te

ngah

(K

alten

g)-

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

223

223-

07-1

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

223-

07-1

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

) Ke

pulau

an

Riau

-

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

224

224-

07-2

2/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

226-

07-2

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Kalim

antan

Se

latan

(K

alsel)

- -

Gugu

r -

Ketet

apan

225

225-

07-1

5/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

227-

07-1

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Daer

ahIst

imew

a Yo

gyak

arta

(DIY

)-

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

226

226-

07-1

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

228-

07-1

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Nusa

Te

ngga

ra

Bara

t (NT

B)

- -

Gugu

r -

Ketet

apan


DALAM ANGKA

140

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

227

227-

07-3

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

229-

07-3

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)Pa

pua B

arat

- -

Gugu

r -

Ketet

apan

228

228-

07-0

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

230-

07-0

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)Be

ngku

lu -

- Gu

gur

-

229

229-

07-2

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

231-

07-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

ering

in Ka

rya(B

erka

rya)

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)

Pang

kajen

e Dan

Ke

pulau

an 3

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

225-

07-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

NURH

IDAY

AH

Pang

kajen

e Dan

Ke

pulau

an 3

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Ke

tetap

an

230

230-

07-1

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

232-

07-1

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

) Ba

li -

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

231

231-

07-0

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

233-

07-0

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Kepu

lauan

Ba

ngka

Be

litung

- -

Gugu

r -

Ketet

apan

232

232-

07-0

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

234-

07-0

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Suma

tera

Bara

t (S

umba

r)-

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

233

233-

07-2

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

235-

07-2

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Kalim

antan

Ba

rat

(Kalb

ar)

- -

Gugu

r -

Ketet

apan

234

234-

07-0

5/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

236-

07-0

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

) Ja

mbi

- -

Gugu

r -

235

235-

07-3

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

237-

07-3

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Maluk

u Ma

luku 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si Ke

tetap

an

236

236-

07-0

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

239-

07-0

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)La

mpun

g -

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

237

237-

07-2

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

240-

07-2

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Sulaw

esi

Bara

t (S

ulbar

)-

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

238

238-

07-2

5/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

241-

07-2

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

) Su

lawes

i Ut

ara (

Sulut

) -

- Gu

gur

-

239

239-

06-1

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

279-

06-1

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Pe

ruba

han

Indon

esia

(Gar

uda)

Parta

i Ger

akan

Pe

ruba

han

Indon

esia

(Gar

uda)

Kepu

lauan

Ri

au

Kota

Tanju

ngpin

ang 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Ke

tetap

an

240

240-

06-0

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

284-

06-0

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Pe

ruba

han

Indon

esia

(Gar

uda)

Parta

i Ger

akan

Pe

ruba

han

Indon

esia

(Gar

uda)

Ri

au

Kota

Duma

i 4

Gugu

r Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

241

241-

06-2

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

289-

06-2

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Pe

ruba

han

Indon

esia

(Gar

uda)

Parta

i Ger

akan

Pe

ruba

han

Indon

esia

(Gar

uda)

Sulaw

esi

Bara

t (S

ulbar

) Ma

masa

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Ke

tetap

an


DALAM ANGKA

140

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

227

227-

07-3

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

229-

07-3

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)Pa

pua B

arat

- -

Gugu

r -

Ketet

apan

228

228-

07-0

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

230-

07-0

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)Be

ngku

lu -

- Gu

gur

-

229

229-

07-2

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

231-

07-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

ering

in Ka

rya(B

erka

rya)

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)

Pang

kajen

e Dan

Ke

pulau

an 3

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

225-

07-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

NURH

IDAY

AH

Pang

kajen

e Dan

Ke

pulau

an 3

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Ke

tetap

an

230

230-

07-1

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

232-

07-1

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

) Ba

li -

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

231

231-

07-0

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

233-

07-0

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Kepu

lauan

Ba

ngka

Be

litung

- -

Gugu

r -

Ketet

apan

232

232-

07-0

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

234-

07-0

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Suma

tera

Bara

t (S

umba

r)-

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

233

233-

07-2

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

235-

07-2

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Kalim

antan

Ba

rat

(Kalb

ar)

- -

Gugu

r -

Ketet

apan

234

234-

07-0

5/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

236-

07-0

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

) Ja

mbi

- -

Gugu

r -

235

235-

07-3

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

237-

07-3

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Maluk

u Ma

luku 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si Ke

tetap

an

236

236-

07-0

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

239-

07-0

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)La

mpun

g -

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

237

237-

07-2

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

240-

07-2

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Sulaw

esi

Bara

t (S

ulbar

)-

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

238

238-

07-2

5/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

241-

07-2

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

) Su

lawes

i Ut

ara (

Sulut

) -

- Gu

gur

-

239

239-

06-1

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

279-

06-1

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Pe

ruba

han

Indon

esia

(Gar

uda)

Parta

i Ger

akan

Pe

ruba

han

Indon

esia

(Gar

uda)

Kepu

lauan

Ri

au

Kota

Tanju

ngpin

ang 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Ke

tetap

an

240

240-

06-0

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

284-

06-0

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Pe

ruba

han

Indon

esia

(Gar

uda)

Parta

i Ger

akan

Pe

ruba

han

Indon

esia

(Gar

uda)

Ri

au

Kota

Duma

i 4

Gugu

r Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

241

241-

06-2

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

289-

06-2

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Pe

ruba

han

Indon

esia

(Gar

uda)

Parta

i Ger

akan

Pe

ruba

han

Indon

esia

(Gar

uda)

Sulaw

esi

Bara

t (S

ulbar

) Ma

masa

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Ke

tetap

an


DALAM ANGKA

140

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

227

227-

07-3

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

229-

07-3

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)Pa

pua B

arat

- -

Gugu

r -

Ketet

apan

228

228-

07-0

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

230-

07-0

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)Be

ngku

lu -

- Gu

gur

-

229

229-

07-2

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

231-

07-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

ering

in Ka

rya(B

erka

rya)

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)

Pang

kajen

e Dan

Ke

pulau

an 3

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

225-

07-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

NURH

IDAY

AH

Pang

kajen

e Dan

Ke

pulau

an 3

Ditar

ik Ke

mbali

DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Ke

tetap

an

230

230-

07-1

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

232-

07-1

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

) Ba

li -

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

231

231-

07-0

7/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

233-

07-0

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Kepu

lauan

Ba

ngka

Be

litung

- -

Gugu

r -

Ketet

apan

232

232-

07-0

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

234-

07-0

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Suma

tera

Bara

t (S

umba

r)-

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

233

233-

07-2

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

235-

07-2

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Kalim

antan

Ba

rat

(Kalb

ar)

- -

Gugu

r -

Ketet

apan

234

234-

07-0

5/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

236-

07-0

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

) Ja

mbi

- -

Gugu

r -

235

235-

07-3

1/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

237-

07-3

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

karya

Pa

rtai B

erka

rya

Maluk

u Ma

luku 1

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD P

rovin

si Ke

tetap

an

236

236-

07-0

9/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

239-

07-0

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)La

mpun

g -

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

237

237-

07-2

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

240-

07-2

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Sulaw

esi

Bara

t (S

ulbar

)-

- Gu

gur

- Ke

tetap

an

238

238-

07-2

5/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

241-

07-2

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

) Su

lawes

i Ut

ara (

Sulut

) -

- Gu

gur

-

239

239-

06-1

0/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

279-

06-1

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Pe

ruba

han

Indon

esia

(Gar

uda)

Parta

i Ger

akan

Pe

ruba

han

Indon

esia

(Gar

uda)

Kepu

lauan

Ri

au

Kota

Tanju

ngpin

ang 2

Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Ke

tetap

an

240

240-

06-0

4/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

284-

06-0

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Pe

ruba

han

Indon

esia

(Gar

uda)

Parta

i Ger

akan

Pe

ruba

han

Indon

esia

(Gar

uda)

Ri

au

Kota

Duma

i 4

Gugu

r Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

241

241-

06-2

8/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

289-

06-2

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ger

akan

Pe

ruba

han

Indon

esia

(Gar

uda)

Parta

i Ger

akan

Pe

ruba

han

Indon

esia

(Gar

uda)

Sulaw

esi

Bara

t (S

ulbar

) Ma

masa

3 Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Ke

tetap

an


141

No Nomor Perkara Nomor APPP Pemohon Partai Provinsi DapilPutusan

Jenis Pemilihan KetDapil Perkara

242 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 293-06-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019




Maluku Utara 1 Ditarik Kembali

Ditarik Kembali DPRD Provinsi

Maluku Utara 3 Ditarik Kembali DPRD Provinsi




Papua

Jayawijaya 2 Tidak Dapat Diterima

Tidak Dapat Diterima

DPRD Kabupaten/Kota

Jayawijaya 4 Tidak Dapat Diterima

DPRD Kabupaten/Kota

Nabire 2 Tidak Dapat Diterima

DPRD Kabupaten/Kota

Mimika 1 Tidak Dapat Diterima

DPRD Kabupaten/Kota

Yahukimo 2 Tidak Dapat Diterima

DPRD Kabupaten/Kota

Asmat 1 Tidak Dapat Diterima

DPRD Kabupaten/Kota

Lanny Jaya 3 Tidak Dapat Diterima

DPRD Kabupaten/Kota Ketetapan




Sulawesi Utara (Sulut) Kepulauan Talaud 1 Gugur Gugur DPRD

Kabupaten/Kota


301-06-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 Partai Gerakan

Perubahan Indonesia (Garuda)


Nusa Tenggara

Timur (NTT)

Flores Timur 1 Tidak Dapat Diterima Tidak Dapat

Diterima

DPRD Kabupaten/Kota

337-06-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 Alor 4 Ditarik

Kembali DPRD

Kabupaten/Kota




Sumatera Utara

(Sumut) Nias Selatan 5 Tidak Dapat

Diterima Tidak Dapat

Diterima DPRD

Kabupaten/Kota Ketetapan




Maluku Ditarik Kembali


Partai Daerah Aceh

Partai Daerah Aceh Aceh

Aceh 6 Ditolak Ditolak

Seluruhnya

DPRD Provinsi

Aceh Timur 2 Ditolak DPRD Kabupaten/Kota

Ketetapan 249 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 290-07-05/AP3-DPR-

DPRD/PAN.MK/2019 Aceh - - Gugur -

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

297-

07-1

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Parta

i Ber

ingin

Karya

(B

erka

rya)

Parta

i Ber

ingin

Karya

(Ber

karya

)

Bali

- -

-

305-

07-1

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Bante

n -

- -

316-

07-2

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Beng

kulu

- -

-

288-

07-0

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Daer

ahIst

imew

a Yo

gyak

arta

(DIY

)-

- -

308-

07-1

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Daer

ahKh

usus

Ibu

Kota

Jaka

rta

(DKI

Jaka

rta)

- -

-

311-

07-2

0/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Jamb

i -

- -

285-

07-0

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Jawa

Bar

at (Ja

bar)

- -

-

300-

07-1

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Jawa

Ten

gah

(Jaten

g)

- -

-

302-

07-1

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Jawa

Tim

ur

(Jatim

) -

- -

312-

07-2

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Kalim

antan

Ba

rat

(Kalb

ar)

- -

-

287-

07-0

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Kalim

antan

Se

latan

(K

alsel)

- -

-

314-

07-2

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Kalim

antan

Te

ngah

(K

alten

g)-

- -

309-

07-1

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Kalim

antan

Tim

ur

(Kalt

im)

- -

-

315-

07-2

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Kepu

lauan

Ba

ngka

Be

litung

-

- -

281-

07-0

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Kepu

lauan

Ri

au

- -

-

292-

07-0

8/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Lamp

ung

- -

-

299-

07-1

1/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Maluk

u Utar

a (M

alut)

- -

-


DALAM ANGKA

142

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

303-

07-1

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Nusa

Te

ngga

ra

Bara

t (NT

B)

- -

-

307-

07-1

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Nusa

Te

ngga

ra

Timur

(NTT

) -

- -

310-

07-1

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Papu

a -

- -

313-

07-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Riau

-

- -

318-

07-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)

- -

-

317-

07-3

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Sulaw

esi

Teng

ah

(Sult

eng)

- -

-

296-

07-0

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Suma

tera

Bara

t (S

umba

r)-

- -

294-

07-0

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

- -

-

291-

07-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Suma

tera

Utar

a(S

umut)

-

- -

Ketet

apan

250

250-

00-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

320-

00-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Purw

n. Pa

us

Kogo

ya, S

.I.P.,

Buka

n Par

tai

Papu

a

Papu

a Gu

gur

Gugu

r

DPR-

RI

Papu

a 4

Gugu

r DP

RD P

rovin

si

Papu

a 5

Gugu

r DP

RD P

rovin

si

Papu

a 6

Gugu

r DP

RD P

rovin

si

Jaya

wijay

a 1

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Jaya

wijay

a 2

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Jaya

wijay

a 3

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Jaya

wijay

a 4

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Punc

ak Ja

ya 1

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

142

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

303-

07-1

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Nusa

Te

ngga

ra

Bara

t (NT

B)

- -

-

307-

07-1

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Nusa

Te

ngga

ra

Timur

(NTT

) -

- -

310-

07-1

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Papu

a -

- -

313-

07-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Riau

-

- -

318-

07-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)

- -

-

317-

07-3

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Sulaw

esi

Teng

ah

(Sult

eng)

- -

-

296-

07-0

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Suma

tera

Bara

t (S

umba

r)-

- -

294-

07-0

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

- -

-

291-

07-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Suma

tera

Utar

a(S

umut)

-

- -

Ketet

apan

250

250-

00-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

320-

00-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Purw

n. Pa

us

Kogo

ya, S

.I.P.,

Buka

n Par

tai

Papu

a

Papu

a Gu

gur

Gugu

r

DPR-

RI

Papu

a 4

Gugu

r DP

RD P

rovin

si

Papu

a 5

Gugu

r DP

RD P

rovin

si

Papu

a 6

Gugu

r DP

RD P

rovin

si

Jaya

wijay

a 1

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Jaya

wijay

a 2

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Jaya

wijay

a 3

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Jaya

wijay

a 4

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Punc

ak Ja

ya 1

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

142

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

303-

07-1

5/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Nusa

Te

ngga

ra

Bara

t (NT

B)

- -

-

307-

07-1

4/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Nusa

Te

ngga

ra

Timur

(NTT

) -

- -

310-

07-1

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Papu

a -

- -

313-

07-2

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Riau

-

- -

318-

07-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Sulaw

esi

Selat

an

(Suls

el)

- -

-

317-

07-3

2/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Sulaw

esi

Teng

ah

(Sult

eng)

- -

-

296-

07-0

7/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Suma

tera

Bara

t (S

umba

r)-

- -

294-

07-0

9/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Suma

tera

Selat

an

(Sum

sel)

- -

-

291-

07-0

6/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Suma

tera

Utar

a(S

umut)

-

- -

Ketet

apan

250

250-

00-3

3/PHP

U.DP

R-DP

RD/X

VII/2

019

320-

00-3

3/AP3

-DPR

-DP

RD/P

AN.M

K/20

19

Purw

n. Pa

us

Kogo

ya, S

.I.P.,

Buka

n Par

tai

Papu

a

Papu

a Gu

gur

Gugu

r

DPR-

RI

Papu

a 4

Gugu

r DP

RD P

rovin

si

Papu

a 5

Gugu

r DP

RD P

rovin

si

Papu

a 6

Gugu

r DP

RD P

rovin

si

Jaya

wijay

a 1

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Jaya

wijay

a 2

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Jaya

wijay

a 3

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Jaya

wijay

a 4

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Punc

ak Ja

ya 1

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota


143

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

Punc

ak Ja

ya 2

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Punc

ak Ja

ya 3

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Punc

ak Ja

ya 4

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Yahu

kimo 1

Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Yahu

kimo 2

Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Yahu

kimo 3

Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Yahu

kimo 4

Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Yahu

kimo 5

Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Yahu

kimo 6

Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tolik

ara 1

Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tolik

ara 2

Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tolik

ara 3

Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Tolik

ara 4

Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Mamb

eram

o Ten

gah 1

Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Mamb

eram

o Ten

gah 2

Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Mamb

eram

o Ten

gah 3

Gu

gur

DPRD

Ka

bupa

ten/K

ota

Lann

y Jay

a 1

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Lann

y Jay

a 2

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota

Lann

y Jay

a 3

Gugu

r DP

RD

Kabu

paten

/Kota


DALAM ANGKA

144

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

251

01-3

2/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 06

-32/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

Ir. T

JATU

R SA

PTO

EDY,

M.

T.-

Maluk

u Utar

a (M

alut)

Maluk

u Utar

a (Ma

lut)

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPD-

RI

252

02-3

2/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 01

-32/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

IKBA

L Hi.

DJAB

ID, S

.E.,

M.M.

-Ma

luku U

tara

(Malu

t) Ma

luku U

tara (

Malut

) Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

D-RI

253

03-1

8/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 02

-18/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

Prof.

Dr.

FARO

UK

MUHA

MMAD

-Nu

sa

Teng

gara

Ba

rat (

NTB)

Nu

sa T

engg

ara B

arat

(NTB

) Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPD-

RI

254

04-0

2/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 03

-02/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

H. F

AISA

L AM

RI, S

.Ag.,

M.

Ag

-Su

mater

a Ut

ara

(Sum

ut)

Suma

tera U

tara

(Sum

ut)

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

D-RI

255

05-3

4/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 04

-34/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

ABDU

LLAH

MA

NARA

Y, S

T.

- Pa

pua B

arat

Papu

a Bar

at Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPD-

RI

256

06-2

9/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 05

-29/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

FATM

AYAN

I HA

RLI T

OMBI

LI -

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

)Su

lawes

i Ten

ggar

a (S

ultra

) Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPD-

RI

257

07-3

3/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 07

-33/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

CARE

L SIM

ON

PETR

US

SUEB

U-

Papu

a Pa

pua

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPD-

RI

258

08-3

3/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 09

-33/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

HASB

I SUA

IB,

S.T.

, M.H

-

Papu

a Pa

pua

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

D-RI

259

09-0

2/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 08

-02/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

Prof.

Dr.

Ir. H

j DA

RMAY

ANTI

LU

BIS

-Su

mater

a Ut

ara

(Sum

ut)

Suma

tera U

tara

(Sum

ut)

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPD-

RI

260

10-3

3/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 11

-33/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

Drs.

PAUL

US

YOHA

NES

SUMI

NO, M

M.,

OFS

- Pa

pua

Papu

a Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPD-

RI


DALAM ANGKA

144

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

251

01-3

2/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 06

-32/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

Ir. T

JATU

R SA

PTO

EDY,

M.

T.-

Maluk

u Utar

a (M

alut)

Maluk

u Utar

a (Ma

lut)

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPD-

RI

252

02-3

2/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 01

-32/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

IKBA

L Hi.

DJAB

ID, S

.E.,

M.M.

-Ma

luku U

tara

(Malu

t) Ma

luku U

tara (

Malut

) Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

D-RI

253

03-1

8/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 02

-18/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

Prof.

Dr.

FARO

UK

MUHA

MMAD

-Nu

sa

Teng

gara

Ba

rat (

NTB)

Nu

sa T

engg

ara B

arat

(NTB

) Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPD-

RI

254

04-0

2/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 03

-02/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

H. F

AISA

L AM

RI, S

.Ag.,

M.

Ag

-Su

mater

a Ut

ara

(Sum

ut)

Suma

tera U

tara

(Sum

ut)

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

D-RI

255

05-3

4/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 04

-34/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

ABDU

LLAH

MA

NARA

Y, S

T.

- Pa

pua B

arat

Papu

a Bar

at Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPD-

RI

256

06-2

9/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 05

-29/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

FATM

AYAN

I HA

RLI T

OMBI

LI -

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

)Su

lawes

i Ten

ggar

a (S

ultra

) Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPD-

RI

257

07-3

3/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 07

-33/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

CARE

L SIM

ON

PETR

US

SUEB

U-

Papu

a Pa

pua

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPD-

RI

258

08-3

3/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 09

-33/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

HASB

I SUA

IB,

S.T.

, M.H

-

Papu

a Pa

pua

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

D-RI

259

09-0

2/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 08

-02/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

Prof.

Dr.

Ir. H

j DA

RMAY

ANTI

LU

BIS

-Su

mater

a Ut

ara

(Sum

ut)

Suma

tera U

tara

(Sum

ut)

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPD-

RI

260

10-3

3/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 11

-33/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

Drs.

PAUL

US

YOHA

NES

SUMI

NO, M

M.,

OFS

- Pa

pua

Papu

a Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPD-

RI


DALAM ANGKA

144

No

Nom

or P

erka

ra

Nom

or A

PPP

Pem

ohon

Pa

rtai

Prov

insi

Dapi

lPu

tusa

n Je

nis P

emilih

an

Ket

Dapi

l Pe

rkar

a

251

01-3

2/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 06

-32/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

Ir. T

JATU

R SA

PTO

EDY,

M.

T.-

Maluk

u Utar

a (M

alut)

Maluk

u Utar

a (Ma

lut)

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPD-

RI

252

02-3

2/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 01

-32/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

IKBA

L Hi.

DJAB

ID, S

.E.,

M.M.

-Ma

luku U

tara

(Malu

t) Ma

luku U

tara (

Malut

) Tid

ak D

apat

Diter

ima

Tidak

Dap

at Di

terim

a DP

D-RI

253

03-1

8/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 02

-18/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

Prof.

Dr.

FARO

UK

MUHA

MMAD

-Nu

sa

Teng

gara

Ba

rat (

NTB)

Nu

sa T

engg

ara B

arat

(NTB

) Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPD-

RI

254

04-0

2/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 03

-02/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

H. F

AISA

L AM

RI, S

.Ag.,

M.

Ag

-Su

mater

a Ut

ara

(Sum

ut)

Suma

tera U

tara

(Sum

ut)

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

D-RI

255

05-3

4/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 04

-34/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

ABDU

LLAH

MA

NARA

Y, S

T.

- Pa

pua B

arat

Papu

a Bar

at Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPD-

RI

256

06-2

9/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 05

-29/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

FATM

AYAN

I HA

RLI T

OMBI

LI -

Sulaw

esi

Teng

gara

(S

ultra

)Su

lawes

i Ten

ggar

a (S

ultra

) Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPD-

RI

257

07-3

3/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 07

-33/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

CARE

L SIM

ON

PETR

US

SUEB

U-

Papu

a Pa

pua

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPD-

RI

258

08-3

3/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 09

-33/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

HASB

I SUA

IB,

S.T.

, M.H

-

Papu

a Pa

pua

Ditol

ak

Ditol

ak

Selur

uhny

a DP

D-RI

259

09-0

2/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 08

-02/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

Prof.

Dr.

Ir. H

j DA

RMAY

ANTI

LU

BIS

-Su

mater

a Ut

ara

(Sum

ut)

Suma

tera U

tara

(Sum

ut)

Tidak

Dap

at Di

terim

a Tid

ak D

apat

Diter

ima

DPD-

RI

260

10-3

3/PHP

U-DP

D/XV

II/201

9 11

-33/A

P3-

DPD/

PAN.

MK/20

19

Drs.

PAUL

US

YOHA

NES

SUMI

NO, M

M.,

OFS

- Pa

pua

Papu

a Di

tolak

Di

tolak

Se

luruh

nya

DPD-

RI

dodywijaya-kpu.org€¦ · ii tim pengolah data perkara dan putusan penanggungjawab : prof. dr. m....

Documents