disertasi - universitas airlanggarepository.unair.ac.id/29570/1/halaman depan.pdf · puji syukur...
TRANSCRIPT
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
DISERTASI
EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM
PAJAK NASIONAL
Oleh:
Iwan Suhardi NIM. 091070541
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA 2016
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
i
EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM
PAJAK NASIONAL
DISERTASI
Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Dipertahankan di
Hadapan Panitia Ujian Doktor Terbuka Pada Hari Rabu, 16 Maret 2016
Pukul 10.00 wib-selesai
Oleh:
Iwan Suhardi NIM. 091070541
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2016
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
ii
LEMBAR PENGESAHAN
EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DALAM
PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PAJAK NASIONAL
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI TAHAP I
Disertasi ini telah diuji pada Ujian Akhir Tahap I (Tertutup)
Pada: Jumat, 19 Pebruari 2016
Panitia Penguji:
Ketua : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
Promotor : Prof. Dr.Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
Ko Promotor : Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H.
Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
Dr. Sukardi, S.H., M.H.
Dr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas
Airlangga
Nomor : 133/UN3.1.3/2016 Tanggal : 19 Pebruari 2016
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI TAHAP II
Disertasi ini telah diuji pada Ujian Akhir Tahap II (Terbuka)
Pada: Rabu, 16 Maret 2016
Panitia Penguji:
Ketua : Prof. Dr.Eman, S.H., M.S.
Sekretaris : Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
Promotor : Prof. Dr.Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
Ko Promotor : Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
Penyanggah : 1. Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
3. Prof. Dr.Drs Abd. Shomad , S.H., M.H.
4. Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.
5. Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.
6. Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.
Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas
Airlangga
Nomor : 183/UN3.1.3/2016
Tanggal : 10 Maret 2016
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
v
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas bimbingan dan rahmat-
NYA, karena kehendak dan kuasa-NYA memberikan kekuatan kepada saya untuk
menyelesaikan disertasi ini. Sekalipun telah berusaha dengan sebaik-baiknya, saya
menyadari bahwa disertasi ini membutuhkan kritikan dan saran untuk
menjadikannya lebih baik lagi.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan
kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan disertasi ini. Dalam kesempatan ini
hanya sebagian yang dapat disebutkan di sini. Namun semuanya sangat berarti.
Berkat dukungan dari semua pihak tersebut, saya akhirnya dapat menyajikan
karya ilmiah ini.
Pada kesempatan pertama, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan
penghargaan setingi-tingginya kepada promotor disertasi ini, Prof. Dr. Tatiek Sri
Djatmiati, S.H., M.S. Beliau adalah figur pembimbing dan motivator yang brilian.
Kemampuan dan kesiapan beliau dalam memberikan bimbingan telah membantu
bimbingannya menemukan dan menyelesaikan permasalahan dalam disertasi ini.
Selain itu, beliau sangat peduli terhadap kendala yang di hadapi mahasiswa dalam
menyelesaikan penulisan disertasi dan berusaha membantu mencari jalan
keluarnya.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
vi
Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada Kopromotor disertasi
ini, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., yang dalam kesibukan pekerjaannya
sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia masih
bersedia mencari-cari waktu luang untuk memberikan bimbingan di tengah jadwal
kegiatannya yang sangat padat.
Ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga disampaikan kepada:
1. Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak., CMA. Rektor Universitas Airlangga;
2. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
beserta para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S., Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Airlangga beserta jajaran dibawahnya.
Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pengajar Program Doktor Ilmu
Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga
dan berguna dalam penyusunan disertasi ini.
Demikian pula disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Prof. Dr.
Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan untuk
memperkaya isi disertasi ini.
Terima kasih kepada para penguji pada tahap ujian kualifikasi. Kepada
Yang Terhormat:
1. Prof. Dr.Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
vii
2. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.S.
3. Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
4. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
5. Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.S.
6. Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.
7. Dr. Sukardi, S.H., M.H.
Terima kasih kepada para penguji pada tahap ujian proposal. Kepada Yang
Terhormat:
1. Prof. Dr.Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
2. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
3. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.S.
4. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
5. Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H.
6. Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
7. Dr. Sarwirini, S.H., M.H.
Terima kasih kepada para penguji pada tahap ujian kelayakan. Kepada Yang
Terhormat:
1. Prof. Dr.Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
2. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
3. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.S.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
viii
4. Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
5. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
6. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
7. Dr. Sarwirini, S.H., M.H.
8. Dr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
Ucapan terima kasih kepada para penguji pada tahap ujian akhir tahap I
(Tertutup). Kepada Yang Terhormat:
1. Prof. Dr.Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
2. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
3. Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
4. Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H.
5. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
6. Dr. Sukardi, S.H., M.H.
7. Dr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
Dalam kesempatan ini, saya sampaikan terima kasih kepada orangtua saya
(Helmon Suhardi dan Juliana Tionardi) dan adik-adik saya yang selalu
memberikan dukungan moral untuk menyelesaikan pendidikan doktor ini.
Terima kasih khusus saya sampaikan kepada istri saya, Juliati Prajitno, dan
anak-anak saya yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan disertasi
ini dan merelakan waktu berkumpul keluarga digunakan untuk menyelesaikan
disertasi ini.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
ix
Terima kasih kepada staf pada Program Doktor Ilmu Hukum yang terhormat
Pak Amin, Bu Hermi dan Bu Nisa atas semua pelayanannya selama saya
mengikuti pendidikan doktor ilmu hukum di Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Terakhir saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang belum
saya sebutkan di atas yang telah membantu saya selama mengikuti pendidikan
Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga.
Surabaya, 7 Maret 2016
Penulis
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
x
RINGKASAN
Pembaruan sistem hukum pajak tahun 1983 bertujuan membentuk sistem
pajak nasional yang berintikan prinsip kesederhanaan, keadilan, dan kepastian
hukum. Prinsip kesederhanaan selalu menyertai tax reform sistem perpajakan
dimana-mana, sehingga tax reform sering diidentikan dengan penyederhanaan
sistem hukum pajak.
Sistem hukum pajak nasional baru tersebut mempunyai ciri-ciri
kesederhanaan, baik dalam hukum pajak materiil maupun hukum pajak formal.
Kesederhanaan dalam hukum pajak materiil tampak pada (a) jenis pajak yang
dipungut lebih sedikit dibanding jenis pajak pada sistem lama (peninggalan
kolonial); (b) jumlah tarif pajak tidak terlalu banyak; (c) dasar pengenaan pajak
(tax base) yang luas. Hukum pajak formal yang sederhana memiliki prinsip (a)
pemisahan hukum pajak formal dan hukum pajak materiil; (b) penyatuan hukum
pajak formal dalam satu undang-undang. Kedua prinsip tersebut diwujudkan
dengan pembentukan UU KUP sebagai ketentuan umum bagi peraturan pajak
yang lain.
Tujuan penyatuan hukum pajak formal tersebut adalah untuk membentuk
sistem pemungutan pajak yang efisien (hemat biaya administrasi dan hemat biaya
kepatuhan), mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat dan pemungut
pajak. Perwujudan prinsip kesederhanaan dalam hukum pajak formal tersebut
mengalami kendala karena: (a) inkonsistensi pembuat undang-undang dan
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
xi
pembuat kebijakan pajak; (b) disharmoni antara ketentuan dalam UU KUP
sendiri; (c) disharmoni antara UU KUP dan hukum pajak formal lain di luar UU
KUP.
Berbagai kendala tersebut telah mendegradasikan kedudukan UU KUP.
Semula UU KUP dimaksudkan sebagai ketentuan umum bagi semua peraturan
pajak lain dalam sistem pajak nasional (meliputi pajak pusat, bea dan cukai, serta
pajak daerah). Dalam perkembangannya UU KUP hanya menjadi ketentuan
umum bagi pemungutan pajak pusat yang dipungut oleh Direktorat Jenderal
Pajak.
Dalam keadaan tersebut, hukum pajak formal yang mengatur prosedur
pemungutan pajak, berubah kembali menjadi kompleks karena terdapat banyak
hukum pajak formal selain UU KUP. Kesederhanaan yang menjadi prinsip inti
pembentukan sistem pajak nasional baru telah diabaikan. Prinsip-prinsip
pembaruan hukum pajak formal tidak dilaksanakan secara konsisten sehingga
tujuan penyatuan hukum pajak formal dalam UU KUP hingga saat ini belum
dapat diwujudkan.
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan reposisi
kedudukan UU KUP dan reinterpretasi kedudukan UU KUP. Kedudukan UU
KUP harus dikembalikan pada posisi seperti pada awal reformasi sistem
perpajakan tahun 1983 yaitu sebagai ketentuan umum untuk semua jenis pajak
yang dipungut di Indonesia, siapapun lembaga pemungutnya.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
xii
Dibutuhkan penafsiran yang lebih fleksibel mengenai kedudukan UU
KUP. Hukum pajak formal mengatur tatacara pemungutan berbagai jenis pajak
yang memiliki macam-macam karakteristik maka penyatuan seluruh hukum pajak
formal tersebut dalam satu undang-undang, dalam hal ini UU KUP justru dapat
menciptakan kompleksitas baru. Pada satu sisi, penyatuan hukum pajak formal
untuk pemungutan semua jenis pajak (pajak pusat, bea dan cukai, dan pajak
daerah) dalam satu undang-undang memudahkan masyarakat menemukan
peraturannya, tetapi pada sisi yang lain akan membuat undang-undang tersebut
menjadi kompleks karena sarat dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur
prosedur pemungutan berbagai jenis pajak. Alternatif yang dapat dikemukakan
adalah menjadikan UU KUP sebagai ketentuan pokok yang mengatur pemungutan
seluruh jenis pajak, tetapi penjabarannya dapat dilakukan dengan peraturan
perundang-undangan yang lain.
Berbeda dengan keadaan saat ini, hukum pajak formal di luar UU KUP
tidak semua mempunyai hubungan dengan UU KUP dan keberadaannya dicampur
dalam satu undang-undang bersama hukum pajak materiilnya. Hukum pajak
formal yang ingin diwujudkan adalah hukum pajak formal di luar UU KUP yang
memiliki hubungan dengan UU KUP sebagai ketentuan pokoknya sehingga
kedudukan UU KUP sebagai satu-satunya hukum pajak formal tetap diakui dan
sesuai dengan prinsip penyederhanaan hukum pajak formal yang telah ditetapkan
dalam pembaruan sistem hukum pajak nasional tahun 1983.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
xiii
SUMMARY
The objection of tax reform of 1983 was to form simplicity, fairness, and
certainty in national tax law system. Simplification is almost always a part of tax
reform, thus tax reform is often identified as simplification of tax law.
Both of the new material and formal national tax laws are simpler than the
previous tax laws. Simplification of the material tax law can often be seen as (a)
fewer type of tax, (b) lesser tax tariff, and (c) larger tax base. Simplification of the
formal tax law can often be seen as (a) separation of formal tax law and material
tax law, (b) unification of formal tax laws. Attempts to simplify the material and
formal tax laws are seen in the formation of General Provisions and Procedures of
Taxation (UU KUP) as general tax law for other tax laws.
The purpose of unification of formal tax laws are to create a more efficient
tax colleting system (less administration and compliance costs), to create a tax
system that is easier to understand and apply by tax payer and tax collector.
However, the actual application of these simplified formal tax laws are not
without difficulties. Some of the difficulties are: (a) Inconsistencies of lawmaker
and tax policy maker, (b) weakness in UU KUP, (c) disharmony between UU
KUP and other formal tax laws.
The difficulties mentioned above have changed the role of UU KUP from
the general tax law for all national tax laws (central government tax, local tax,
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
xiv
custom, and excise) to only become general tax law for central government tax
that was collected by Direktorat Jenderal Pajak.
Due to that debacle, now there are various formal tax laws beside UU
KUP that govern tax collection. These various formal tax laws cause the tax law
to become unnecessarily complex and the former goal to simplify tax laws have
yet to be achieved.
The solution of this problem is return to the position of UU KUP during
early tax reformation of 1983; that is to use UU KUP as general tax law for all
type of tax collected in Indonesia.
In addition, a more flexible interpretation of position of UU KUP is
needed. Given that formal tax law govern tax collection for different type of taxes
that have their own characteristics, combining all those tax laws into one law can
cause a new type of complexity. On one hand, unification of all formal tax laws
to one law will make it easier for lay people to follow the law, but on the other
hand the tax law itself can become more complex since it will be filled with
various rules that manage the tax collection of different taxes. To prevent this
complication from occurring, UU KUP will contain only the main rules that
control collection of all taxes, but the details of tax collection can be sit in other
rules as implemented of the main rules.
Currently, not all of the formal tax laws outside of UU KUP are connected
to UU KUP. If all of the formal tax laws outside of UU KUP can be connected to
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
xv
UU KUP, then UU KUP can finally be the sole general formal tax law and the
goal to simplify formal tax laws as stated in the tax law reformation of 1983 will
finally be achieved
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
xvi
ABSTRACT
Characteristic of a tax system can be seen in the formal tax law that governs the tax collection procedure. Indonesian tax law system of the colonial legacy is a complex and difficult to manifest. To tackle this problem, consolidated formal tax law in The Law Number 6 Year 1983 concerning General Provisions and Procedures of Taxation, as amended several times, lastly amended by The Law Number 16 Year 2009 (UU KUP) to simplify the national tax law system.
Result of this study showed that in practice, Indonesian tax system is still too complex. There are three main reasons for the observed complexity: First, inconsistency of the lawmaker and tax policy maker. Separation between formal tax law and material tax law only occurs in the early reformation of tax law. In the sequential tax law reformation, the formal and material tax laws are coalesced together, going backward to the time prior to the national tax law system reformation. Second, UU KUP has not been able to accommodate all tax systems that are used in Indonesia, including the official assessment system. Third, there are disharmonisation between UU KUP and other formal tax law such as The Law Number 14 Year 2002 concerning Tax Court. Returns UU KUP to the starting position 1983 tax reform and changes UU KUP to accommodate all the tax collection system can be a solution and be the conclusion in this study.
Keywords: Tax compliance, Simplification of tax system, Tax law reform
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
xvi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................................... ii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI TAHAP I ......................................................... iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI TAHAP II ....................................................... iv
UCAPAN TERIMA KASIH ........................................................................................ v
RINGKASAN ................................................................................................................ x
SUMMARY ................................................................................................................ xiii
ABSTRACT................................................................................................................. xv
DAFTAR ISI .............................................................................................................. xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ....................................... xx
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN ................................................................... xxv
DAFTAR TABEL ................................................................................................... xxvi
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................... 1
I.1 Latar Belakang Masalah ..................................................................................... 1
I.2 Rumusan Masalah ........................................................................................... 21
I.3 Tujuan Penelitian .............................................................................................. 21
1.3.1. Tujuan Umum ....................................................................................... 21
1.3.2. Tujuan Khusus ...................................................................................... 21
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
xvii
I.4 Manfaat Penelitian ............................................................................................ 22
1.4.1. Manfaat Teoritis ................................................................................... 22
1.4.2. Manfaat Praktis ..................................................................................... 22
I.5 Orisinalitas Penelitian ...................................................................................... 23
I.6 Kerangka Konseptual ....................................................................................... 25
I.7 Metode Penelitian ............................................................................................. 45
I.7.1 Tipe Penelitian........................................................................................ 45
I.7.2 Pendekatan Masalah ............................................................................... 46
I.7.3 Sumber Bahan Hukum ........................................................................... 49
I.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum ................................................. 51
I.7.5 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum ............................................... 52
I.8 Pertanggungjawaban Sistematika ..................................................................... 53
BAB II. PRINSIP HUKUM PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM PAJAK
NASIONAL ..................................................................................................... 55
2.1 Filosofi dan Teori Kewenangan Pemungutan Pajak ........................................ 55
2.1.1 Pajak dalam Tinjauan Filosofis ................................................................ 55
2.2.1.1 Konsep Hak Milik ............................................................................ 61
2.1.1.2. Korelasi Pajak dan Pengakuan Hak Milik ....................................... 74
2.1.2 Teori Kewenangan Pemungutan Pajak .................................................... 78
2.2 Kewenangan Konstitusional Pemungutan Pajak ............................................. 85
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
xviii
2.3 Pembaruan Sistem Hukum Pajak Nasional ................................................... 131
2.3.1 Konsep Pembaruan Hukum Pajak (Tax Reform Concept) ..................... 131
2.3.1.1 Sifat Pembaruan (Breath of Reform) .............................................. 132
2.3.1.2 Waktu Pembaruan (Timing of Reform) .......................................... 135
2.3.2 Landasan Filosofi Pembaruan Sistem Hukum Pajak Nasional .............. 136
2.3.3 Tujuan Pembaruan Sistem Hukum Pajak .............................................. 149
2.3.3.1 Tujuan Penerimaan (Revenue Goals) ............................................. 149
2.3.3.2 Penerimaan Netral (Revenue Neutrality Goals) ............................. 150
2.3.4 Prinsip Pembaruan Sistem Hukum Pajak .............................................. 151
2.3.4.1 Prinsip Keadilan (Equity Principles) .............................................. 151
2.3.4.2 Prinsip Kesederhanaan (Simplicity Principles) .............................. 157
2.3.4.3 Prinsip Efisiensi (Efficiency Principles) ........................................ 170
2.3.4.4 Prinsip Kepastian Hukum (Certainty Principles) .......................... 173
BAB III KEDUDUKAN UU KUP SALAM SISTEM HUKUM PAJAK
NASIONAL ....................................................................................................... 179
3.1 Penyederhanaan Sistem Hukum Pajak .......................................................... 179
3.1.1 Penyederhanaan Hukum Pajak Materiil................................................. 182
3.1.2 Penyederhanaan Hukum Pajak Formal .................................................. 188
3.2 Karakteristik Sistem Pemungutan Pajak Menurut UU K .............................. 211
3.3 Beberapa Alternatif UU KUP dalam Sistem Hukum Pajak Nasional ........... 218
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
xix
BAB IV PENYATUAN HUKUM PAJAK FORMAL SISTEM HUKUM
PAJAK NASIONAL .......................................................................................... 232
4.1 Faktor-Faktor Penghambat Penyatuan ........................................................... 232
4.1.1 Disharmoni UU KUP dan Hukum Pajak Formal Lain di Luar UU
KUP................................................................................................................. 232
4.1.2 Inkonsistensi Pembaruan Sistem Hukum Pajak .................................... 267
4.2 Faktor Pendukung Penyatuan Hukum Pajak Formal ..................................... 271
4.3 Penyatuan Hukum Pajak Formal Melalui Reposisi dan Reinterpretasi
Kedudukan UU KUP ...................................................................................... 291
4.4 Penyatuan Hukum Pajak Formal Melalui Reposisi dan Reinterpretasi
Kedudukan UU KUP ...................................................................................... 297
BAB V. PENUTUP ................................................................................................. 311
5.1 Kesimpulan .................................................................................................... 311
5.2 Saran .............................................................................................................. 313
DAFTAR BACAAN
DAFTAR LAMPIRAN
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
xx
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312).
Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
xxi
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569).
Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 95 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612).
Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
xxii
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4755).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).
Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4999).
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
xxiii
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/ PMK.03/ 2014 tentang Tata Cara
Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 18 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15).
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
xxiv
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14).
Peraturan Daerah Kota Surabaya, Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9).
Thailand Revenue Code, B.E. 2547 The Custom Act, B.E. 2469 The Excise Act, B.E. 2527 The Petroleum Income Tax, B.E. 2514 Jepang Act on General Rules for National Taxes (Act No.66 of April, 1962) The Income Tax Act (Act No.33 of 1965) The Corporation Tax Act (Act No.34 of 1965) The Inheritance Tax Act (Act No.73 of 1950) The Consumption Tax (Act No. 108 of 1988) Belanda Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen Tahun 1959 (Staatsblad 02-07-1959, 301) sebagaimana terakhir terdapat dalam Staatsblad 2002,53 Wet op de Imkomsten Belasting 2001 Wet op de Loonbelasting 1964 Wet op de Omzetbelasting 1968 Wet op de Vennotschapbelasting 1969
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI
xxv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN
NO PUTUSAN PENGADILAN
1
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 004/PUU-II/2004, Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, atas permohonan PT. Apota Wibawa Pratama, diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim Konstitusi pada tanggal 8 Desember 2004.
2
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 300/C/PK/PJK/ 2009, permohonan peninjauan kembali perkara pajak, dalam perkara PT. Pelabuhan Nusantara XI PASA DJATIROTO melawan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Mahkamah Agung pada tanggal 8 Juli 2010.
3
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor:1015/B/PK/PJK/ 2009, permohonan peninjauan kembali perkara pajak, dalam perkara PT.Amero Mitra Film melawan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Mahkamah Agung pada tanggal 11 Pebruari 2015.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI EKSISTENSI UNDANG –UNDANG NOMOR…. IWAN SUHARDI xvi
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Hubungan Sebab Akibat Kepemilikan Harta dan Timbulnya
Kewajiban Pajak .................................................................75
Tabel 2 Perbandingan UU KUP dan Thailand Revenue Code ..... 203
Tabel 3 Perbandingan UU KUP dan Act on general Rules for National
Taxes (Ketentuan Umum Pajak Nasional di Jepang) ..... 206
Tabel 4 Perbandingan UU KUP dan Algemene Wet Inzake
Rijksbelastingen (disingkat AWR) ............................. 210
Tabel 5 Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan Ekspor Barang dan Impor
Barang ............................................................................. 304
Tabel 6 Jenis-Jenis Surat Penetapan Direktorat Jenderal Bea dan
Cuka…………………………………………………….........306