Desentralisasi dan Dekonsentrasi

A. Desentralisasi

desentralisasi merupakan penyerahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah otonom dalam kerangka NKRI. Hal ini sesuai

dengan pasal 2 UU NO.32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Wewenang yang dibeerikan

pemerintah pusat kepada daerah berhubungan dengan

sifat khas daerah, seperti pendidikan, kebudayaan dan

kesehatan. Dalam asas ini pemerintah daerahlah yang

menanggung biaya kebijakan tersebut.

Ada beberapa tujuan diterapkannya asas desentralisasi

dalam pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa tujuannya

sebagai berikut:

1) Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan.

2) Sebagai wahana pendidikan politik masyarakat daerah.

3) Dalam rangka memelihara keutuhan negara kesatuan

atau integrasi nasional.

4) Untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang dimulai dari daerah.

5) Guna memberikan peluang bagi masyarakat untuk

membentuk karier dalam bidang politik dan

pemerintahan.

6) Sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan

peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam

proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan.

7) Sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat

pembangunan di daerah.

8) Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

berwibawa.

Ada beberapa kelebihan diterapkannya asas desentralisasi

dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kelebihan-kelebihan

tersebut seperti berikut:

1) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pemerintahan pusat.

2) Dalam menghadapi masalah yang mendesak yang

membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu

menunggu instruksi lagi dari pemerintah pusat.

3) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena setiap

keputusan dapat segera dilaksanakan.

4) Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari

pemerintah pusat.

5) Dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya

lebih langsung.

Ada beberapa kelemahanditerapkannya asas desentralisasi

dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kelemahan-

kelemahantersebut seperti berikut:

1) Permasalahan keterlambatan di terbitkanya PP tentang

pembagian urusan.

2) Masih engan dan setengah hati pemerintah dalam

mendelegasikan kewenangan kepada daerah, hal ini

terlihat dari masih adanya balai pelaksanaan teknis pusat

di daerah yang di bentuk oleh departemen teknis,

pelaksanaan pembiayaanya bersumber dari pusat yang

konsekuensinya berkurang inovasi dan kreatifitas di

daerah dalam melaksanakan ke wenanganya.

3) Sistem hukum dan pembuktian terbalik masih absurd atau

kabur sehinga muncul keraguan satuan kerja dalam

melaksanakan program atau kegiatan di daerah.

4) Belum optimalnya pengelolahan sumber daya yang berakibat

pada rendahnya PAD, hal ini berimplikasi pada rendahnya

Rasio PAD terhadap APBD.

5) Belum optimalnya penerapan sangsi dan penghargaan bagi

sumber daya manusia aparatur di daerah.

6) Pemekaran yang semakin terus berlanjut di daerah ini adalah

ego bagaimana berbagi bagi kekuasaan atau orang tidak

mendapat bagian kekuasaan di daerah mencoba memekarkan

daerah yang akan menghabiskan APBN negara.

Beberapa kelebihan desentralisasi dalam beberapa bidang

adalah sebagai berikut:

1) Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi banyak sekali keutungan dari penerapan

sistem desentralisasi ini dimana pemerintahan daerah akan

mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya,

dengan demikian apabila suber daya alam yang dimiliki telah

dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan

pendapatan masyarakat akan meningkat.

2) Segi Sosial Budaya

Dengan diadakannya ini akan memperkuat ikatan

sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan

diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan

daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan

kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan

dan di perkenalkan kepada daerah lain. Yang nantinya

merupakan salah satu potensi daerah tersebut.

3) Segi Keamanan dan Politik

Dengan diadakannya desentralisasi merupakan suatu

upaya untuk mempertahankan kesatuan Negara Indonesia,

karena dengan diterapkannya kebijaksanaan ini akan bisa

meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri

dengan NKRI, (daerah-daerah yang merasa kurang puas

dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI).

B. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari

pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

Pemerintah pusat memiliki banyak kegiatan yang

dipegang sendiri, seperti politik luar negeri, pertahanan

dan keamanan, ideologi negara, kebijakan dalam negeri,

peradilan dan perdagangan. Namun, di daerah kegiatan-

kegiatan itu dilaksanakan oleh instansi pusat di daerah,

seperti kementerian. Pemerintah daerah harus mengikuti

keinginan pemerintah pusat. Tingkat kemandirian yang

dimiliki dalam dekonsentrasi masih lebih rendah

dibandingkan desentralisasi.

Tujuan diterapkannya dekonsentrasi dalam pelaksanaan

otonomi daerah secara garis besar sama dengan tujuan

diterapkannya desentralisasi. Ada beberapa kelebihan dari

diterapkannya dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi

daerah. Contoh kelebihan diterapkannya dekosentrasi

tersebut sebagai berikut:

1) Secara politis, eksistensi dekonsentrasi dapat mengurangi

keluhan-keluhan dan protes-protes daerah terhadap

kebijakan pemerintah pusat.

2) Dekonsentrasi memungkinkan terjadinya kontak secara

langsung antara pemerintah dengan yang diperintah

rakyat.

3) Secara ekonomis, aparat dekonsentrasi dapat membantu

pemerintah dalam merumusakan perencanaan dan

pelaksanaan melalui aliran informasi yang intensif yang

disampaikan dari daerah ke pusat.

4) Kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat

mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau

kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi dan

administrasi.

5) Dekonsentrasi dapat menjadi alat yang efektif untuk

menjamin persatuan dan kesatuan nasional.

Kelemahan dekonsentrasi, antara lain:

1)  Karena besarnya organ-organ pemerintah, maka

struktur pemerintahan bertambah kompleks yang

mempersulit koordinasi.

2) Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam

kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.

3) Dapat mendorong timbulnya fanatisme daerah.

4) Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama.

5) Diperlukan biaya yang lebih banyak.