menu dekonsentrasi 2012-buk rujukan 27-5-2011.pdf

35
1 Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Dr. Chairul Radjab Nasution, Sp.PD,KGEH,FINASIM,M.Kes

Upload: fenizul

Post on 14-Sep-2015

229 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 1Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan

    Dr. Chairul Radjab Nasution, Sp.PD,KGEH,FINASIM,M.Kes

  • UU No. 17 / 2007 tentang

    RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONALRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJPN)(RPJPN)

    20052005--20252025

    Arah Pembangunan Kesehatan( Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar

    Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan( Investasi Peningkatan Sumber Daya Manusia)

    Dasar Pembangunan Kesehatan( Perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan

    dan manfaat dg perhatian khusus pd penduduk rentan )

    ( Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan setinggi-tingginya dapat terwujud )

  • 8 TUJUAN MDGsGOAL 1 : MEMBERANTAS KEMISKINAN DAN KELAPARAN

    GOAL 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA

    GOAL 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN P EREMPUAN

    GOAL 4 : MENURUNKAN KEMATIAN ANAK

    GOAL 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

    GOAL 6 : MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT

    33

    GOAL 6 : MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA (TB)

    GOAL 7 : MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

    GOAL 8 : MENGEMBANGKAN KEMITRAAN PEMBANGUNAN DI TINGKAT GLOBAL

  • VISI & MISI KEMENTERIAN KESEHATAN

    MMENINGKATKANENINGKATKAN DERAJATDERAJAT KESEHATANKESEHATANMASYARAKATMASYARAKAT MELALUIMELALUI PEMBERDAYAANPEMBERDAYAAN

    RPJMN 2010 - 2014

    MISI

    VISIVISIMASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN

    MASYARAKATMASYARAKAT MELALUIMELALUI PEMBERDAYAANPEMBERDAYAAN

    MASYARAKATMASYARAKAT, , TERMASUKTERMASUK SWASTASWASTA & & MADANMADANII

    MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DENGANMERATA, BEMENJAMIN TERSEDIANYA UPAYAKESEHATAN PARIPURNA, RMUTU, BERKEADILAN

    MMENJAMINENJAMIN KETERSEDIAANKETERSEDIAAN DANDAN PEMERATAANPEMERATAANSUMBERSUMBER DAYADAYA KESEHATANKESEHATAN

    SI

    MMENCIPTAKANENCIPTAKAN TATATATA KELOLAKELOLA KEPEMERINTAHANKEPEMERINTAHANYANGYANG BAIKBAIK

    BERKEADILANSUMBERSUMBER DAYADAYA KESEHATANKESEHATAN

    NILAI : PRO RAKYAT, INKLUSIF, RESPONSIF, EFEKTIF & BERSIH

  • SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN

    1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, yang ditandai dengan:

    SASARANSTATUS

    AWALTARGET

    2014SASARAN

    AWAL 2014

    a. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 72,0

    b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

    228 118

    c. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 34 24

    d. Menurunnya angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup

    19 15

    e. Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek/stunting(persen)

    36,8 32,0(persen)

    f. Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih 90%

    g. Persentase puskesmas rawat inap yang mampu PONED 100%

    h. Persentase Kabupaten Kota yang meleksanakan PONEK 75% 100%

    i. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) 90%

  • SASARANSTATUS

    AWALTARGET

    2014

    a. Menurunnya prevalensi Tuberculosis per 100.000 235 224

    LANJUTAN SASARAN STRATEGIS

    2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, yang ditandai dengan:

    a. Menurunnya prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk

    235 224

    b. Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) per 1.000 penduduk

    2 1

    c. Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen)

    0,2 < 0,5

    d. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0- 11 bulan

    80% 90%

    e. Persentase desa yang mencapai UCI 80% 100%

    f. Angka kesakitan DBD 55 51

  • 3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender.

    4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi

    LANJUTAN SASARAN STRATEGIS

    rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk terutama penduduk miskin.

    5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen.

    6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah 6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)

    7. Seluruh Provinsi melaksanaan program pengendalian penyakit tidak menular

    8. Seluruh Kabupaten/ Kota melaksanakan SPM

  • PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2010 - 2014

    8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL

    BIDANG KESEHATAN

    PRIORITAS PADAPENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS

    PELAYANAN KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN

    REFORMASI KESEHATAN

    Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/ 60/ I/ 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010 - 2014

  • 1. Peningkatan KIA & KB

    8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL BIDANG KESEHATAN

    2. Perbaikan gizi masyarakat

    3. Pengendalian penyakit menular & tidak menular dan kesling

    4. Pemenuhan SDM Kesehatan

    5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, safety, mutu, penggunaan obat/makanan

    6. Jamkesmas

    7. Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan krisis

    9

    7. Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan krisis

    8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier

  • 8 PRIORITAS REFORMASI KESEHATAN

    1. Jamkesmas2. Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan2. Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan

    Kepulauan (DTPK)3. Ketersediaan Obat4. Saintifikasi Jamu5. Reformasi Birokrasi6. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 7. Penangananan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK)8. Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia (World Class Hospital)

    10

    8. Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia (World Class Hospital)

  • REFORMASI PEMBANGUNAN KESEHATAN2010-2014

    1. Revitalisasi pelayanan kesehatan1. Revitalisasi pelayanan kesehatan

    2. Ketersediaan, distribusi, retensi dan mutu SDM

    3. Ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektivitas, keterjangkauan obat, vaksin, alkes

    4. Jaminan kesehatan masyarakat

    5. Keberpihakan pada DTPK dan DBK5. Keberpihakan pada DTPK dan DBK

    6. Reformasi birokrasi

    7. World class health care

  • DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKAN

    PERMENKES : 1144 TAHUN 2010

    SUBBAGTATA USAHA

    SUBDIT BINA YANKES RUJUKAN

    DI RSU PUBLIK

    SUBDIT BINAAKREDITASI RS &

    FASKES LAIN

    SUBDIT BINA YANKES RUJUKAN

    DI RS KHUSUS DAN FASYANKES LAIN

    SUBDIT BINAYANKES RUJUKAN

    DI RSU PRIVAT

    SUBDIT BINAYANKES RUJUKAN

    DI RS PENDIDIKAN

  • TUPOKSITUPOKSIDIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKAN

    TugasTugas PokokPokok ::TugasTugas PokokPokok ::

    Melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, evaluasidan penyusunan laporan di bidang binapelayanan kesehatan rujukan

    13

    pelayanan kesehatan rujukan

  • a. a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina pelayanankesehatan rujukan di rumah sakit umum publik, bina pelayanankesehatan rujukan di rumah sakit umum privat, bina pelayanan

    LANJUTAN.

    kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat, bina pelayanankesehatan rujukan di rumah sakit khusus, bina pelayanan kesehatanrujukan di rumah sakit pendidikan dan bina akreditasi rumah sakit danfasilitas kesehatan lain

    b. b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangbina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik, binapelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat, binapelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus, bina pelayanan

    14

    pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus, bina pelayanankesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan dan bina akreditasirumah sakit dan fasilitas kesehatan lain;

  • c. c. pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatanrujukan di rumah sakit umum publik, bina pelayanan kesehatan rujukandi rumah sakit umum privat, bina pelayanan kesehatan rujukan dirumah sakit khusus, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakitpendidikan dan bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan

    LANJUTAN.

    lain;

    d. d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat, binapelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus, bina pelayanankesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan dan bina akreditasirumah sakit dan fasilitas kesehatan lain;

    15

    rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain;

    e. e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

  • INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKANINDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKANPADA RPJMN PADA RPJMN II ( 2010 II ( 2010 2014 )2014 )

    NoNo NamaNama IndikatorIndikator

    RencanaRencana CapaianCapaian Target Target TahunanTahunan ((kumulatifkumulatif))

    20102010

    20112011 20122012 20132013 014014TargetTarget Capaian

    INDIKATOR RENSTRA INDIKATOR RENSTRA TAHUN 2011TAHUN 2011DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKANDIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKAN

    PADA RPJMN PADA RPJMN II ( 2010 II ( 2010 2014 ) 2014 )

    TargetTarget Capaian

    11 JmlJml kotakota didi IndInd ygyg memilikimemiliki RS RS standarstandar klasklas duniadunia (world class) (world class)

    1 1 1 (RSCM) proses akreditasi

    International

    2 2 3 3 4 4 5 5

    22 % RS % RS pemerintahpemerintah KabKab//kotakota yang yang melaksanakanmelaksanakan PONEKPONEK

    80%80% 81,98% (364 dari444 RS)

    85%85% 90%90% 95%95% 100%100%

    33 % RS % RS pemerintahpemerintah ygyg menyelengmenyeleng. . yanyan rujukanrujukan bagibagi ODHA ODHA

    60%60% 62,6% (278 dari444 RS )

    70%70% 80 %80 % 90%90% 100%100%yanyan rujukanrujukan bagibagi ODHA ODHA 444 RS )

    44 JmlJml KabKab / / kotakota ygyg dilayanidilayani oleholehRS RS BergerakBergerak didi DTPKDTPK

    1414 14 RS (100% pembinaan)

    14 2424 2424 2424

    5 Jumlah RS yang mendapat sarana dan alat bantu pendidikan

    - - 13 19 25 31

  • a.a. Pembinaan Rumah Sakit dan Fasiitas Kesehatan lainPembinaan Rumah Sakit dan Fasiitas Kesehatan lain

    Strategi Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan dalam upaya mendukung Visi, Misi Kementerian Kesehatan, sebagai berikut :

    a.a. Pembinaan Rumah Sakit dan Fasiitas Kesehatan lainPembinaan Rumah Sakit dan Fasiitas Kesehatan lain

    1. Pengembangan RS dengan standar pelayanan kelas dunia dengan

    menggunakan standar & instrumen akreditasi menuju Internasional

    2. Penyelenggaraan RS Pendidikan dan Jejaringnya

    3. Penyelenggaraan RSU Publik, Khusus dan Privat serta fasilitas

    17

    3. Penyelenggaraan RSU Publik, Khusus dan Privat serta fasilitas

    kesehatan lain

    4. Penyelenggaraan RS Bergerak di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan

    Kepulauan (DTPK)

  • b.b. PeningkatanPeningkatan MutuMutu PelayananPelayanan RujukanRujukan1. Peningkatan RS yang terakreditasi ( 5,12, 16 pelayanan) & akreditasi menuju

    Internasional.2. Peningkatan Pelayanan Program PONEK di RS Kab / Kota3. Peningkatan dan pengembangan RS Daerah dengan kesiapan pelayanan TB

    Lanjutan..strategi

    3. Peningkatan dan pengembangan RS Daerah dengan kesiapan pelayanan TB dengan strategi DOTS

    4. Percepatan peningkatan pelayanan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi(PDSBK)

    5. Penerapan standar Pelayanan Minimal RS (SPM-RS)6. Peningkatan pelayanan HIV/AIDS di RS Rujukan ODHA (Orang dengan

    HIV/AIDS)7. Penerapan patient safety (Clinical Risk Management, Pelaporan Insiden,

    Analisa Adverse Event, Program Pengendalian Resistensi Antimikroba, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RS, Central Steril supply Department,)

    18

    Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RS, Central Steril supply Department,)8. Penapisan Teknologi dalam pengembangan Pelayanan di institusi Yan Primer,

    Sekunder dan Tersier.9. Peningkatan pelayanan DVI ( Disaster Victim Identification)10.Peningkatan pekayanan kegawatdaruratan dan flu burung di RS11.Peningkatan pelayanan di Balai Kesehatan Masyarakat Paru dan Mata12.Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan di fasilatas kesehatan lain.

  • c.c. PengembanganPengembangan PelayananPelayanan SpesialistikSpesialistik dandan Sub Sub SpesialistikSpesialistik

    Pengembangan pelayanan spesialistik dan sub spesialistik difokuskan pada

    penyakit yang berdampak luas, risiko tinggi & menular meliputi ; Pelayanan

    Lanjutan..strategi

    Jantung dan Pembuluh Darah, Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB),

    pelayanan kedokteran forensik, Pelayanan stroke, transplanstasi organ dan

    jaringan, sel punca (stem cell), pelayanan hemodialisa, pelayanan anesthesia,

    pelayanan geriatric, pelayanan TB, HIV/AIDS, KLB EID, medical tourism.

    19

  • 1. REGULASI TENTANG INVESTASI ASING DI FASYANKES ( AmanahAFAS 8 ) ASIAN FRAMEWORK AGREEMENT SERVICES

    2. REVIEW STANDAR PELAYANAN MEDIK, STANDAR PELAYANAN RS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RS.

    Road Map

    1. RS Berstandar Internasional di 5 kota selama 5 tahun

    2. Meningkatkan kemampuan dan jumlah RS dalam mengantisipasi

    pencapaian universal coverage dgn RS tanpa kelas

    3. Akreditasi RS seluruh Indonesia

    20

    3. Akreditasi RS seluruh Indonesia

    4. Peningkatan dan pengembangan pelayanan RS Bergerak di Daerah

    Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)

    5. Pelaksanaan patient safety di seluruh RS

    6. Menghidupkan sistem rujukan nasional

  • LANJUTAN ROAD MAP..

    7. Peningkatan & pengembangan RS pemerintah yang

    menyelengarakan pelayanan rujukan bagi ODHA ( Orang

    Dengan HIV/AIDS )

    8. Penetapan dan Peningkatan Kelas RS ( A,B,C dan D )

    9. Perizinan Rumah Sakit

    10. Pemenuhan sarana, prasarana & peralatan untuk Pendidikan

    11. HOSPITAL DOTS LINKAGE

    12. PHLN ( EDCF KOREA )

    13. DVI ( Disaster Victim Identification )

    21

    13. DVI ( Disaster Victim Identification )

    14. KEGAWATDARURATAN DAN FLU BURUNG DI RS

  • No Kegiatan Tujuan SasaranIndikatorKeluaran

    1 Peningkatan Program Ponek di RS Kab /

    Meningkatkan mutuPelayanan Ponek di RS

    Rs Kab/kota ygmenjadi Pusat

    % RS Kab/Kota milik pemerintah

    MENU DEKONSENTRASI TAHUN 2012DIT BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKAN

    Ponek di RS Kab / Kota

    Pelayanan Ponek di RS Kab / Kota

    menjadi PusatRujukan

    milik pemerintahyg siap Ponek

    2 Bimbingan & SurveiAkreditasi RS

    1. Membantu RS dalampembiayaanbimb.akreditasisehingga RS dapatmemahamipelaksanaanakreditasi

    2. Membantu RS dlmpembiayaan survei

    Seluruh RS diIndonesia

    RS siap danmampumelaksanakanakreditasi

    22

    akreditasi sehinggaakan memicupercepatanakreditasi RS

    3 Bimtek SPM-RS MeningkatkanKemampuan RS dalampenyusunan SPM-RS

    Seluruh RS Kab / Kota

    TersusunnyaSPM-RS dimasing-masingRS Kab/Kota

  • No Kegiatan Tujuan SasaranIndikatorKeluaran

    4 Pemetaan danPembinaan RS

    Terbinanya RS dalammelaksanakan pelayanan

    Seluruh RS kab / kota

    Terselenggaranyasistem rujukan

    Lanjutan ..menu..

    Pembinaan RS Rujukan Regional

    melaksanakan pelayananrujukan secaraberjenjang

    kota sistem rujukanYankes secaraberjenjang.

    23

  • PENINGKATAN PELAYANAN PONEK PENINGKATAN PELAYANAN PONEK DI RS KAB / KOTADI RS KAB / KOTA

    PONEK 24 JAM DI RSKAB/KOTA

    Program yang sangat berperan dalam mengurangi angkakematian ibu & bayi baru lahirKAB/KOTA kematian ibu & bayi baru lahir

    KUNCI KEBERHASILAN PONEK terbentuknya sistem rujukan antara PONEK dan PONED

    Ketersediaan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi, sarana, prasarana dan peralatan,

    terbentuknya sistem rujukan antara PONEK dan PONED

    KOMPETENSI

    Tenaga kesehatan memerlukan pelatihan untukmeningkatkan pengetahuan, keterampilan danperubahan prilaku Tim PONEK dalam pelayanan keKOMPETENSI perubahan prilaku Tim PONEK dalam pelayanan kepasien

    Monitoring Evaluasi terhadap RS yang telah dilatih PONEK secara berkesinambungan

    PELAYANAN peningkatan sarana prasarana dan pengadaan peralatan kesehatan untuk program ponek di rumah sakit

    24

  • Peningkatan kemampuan layanan kesehatan PONEK di RS Kab/Kota melalui peningkatan sarana prasaran dan pengadaan peralatan

    TUJUAN

    melalui peningkatan sarana prasaran dan pengadaan peralatan kesehatan untk program PONEK di Rumah Sakit

    KEBIJAKAN KHUSUS / TEKNIS

    Sesuai Rencana Strategis UKP Tahun 2014 yaitu 100% RS telah menyelenggarakan PONEKmenyelenggarakan PONEK

    TARGET/SASARAN 2014

    Menurunnya AKB menjadi 24 per 1000 KH dan

    Menurunnya AKI menjadi 118 per 100.000 kh25

  • 1. Regionalisasi Pelayanan Obstetri dan Neonatal

    KEBIJAKAN PONEK DI RSKEBIJAKAN PONEK DI RS

    1. Regionalisasi Pelayanan Obstetri dan Neonataladalah suatu sistem pembagian wilayah kerja RSdengan cakupan area pelayanan yang dapatdijangkau oleh masyarakat dalam waktu kurangdari 1 jam, agar dapat memberikan tindakandarurat emergency standar.

    2. RS siap PONEK 24 jam di masing masing kab /2. RS siap PONEK 24 jam di masing masing kab /kota minimal 1 RS.

    3. RS kab / kota harus berkoordinasi dengan DinasKesehatan kab / kota setempat untuk membinaPUSKESMAS PONED di wilayah kerjanya.

    26

  • INPUT :Sarana, Prasarana, Alat dan SDM

    STRATEGI

    PROCESS : Pembentukan POKJANAS PONEK dan PONED melalui SK Menteri Kesehatan Pembentukan Provincial Trainer melalui SK Kadinkes Propinsi Peningkatan Kompetensi RS PONEK melalui workshop PONEK Monitoring Evaluasi RS yang telah dilatih PONEK Pembentukan sistem Rujukan antara PONEK dan PONED Pembentukan Tim PONEK di RS dan Kab/Kota melalui SK Direktur RS dan SK Kadinkes Pembentukan Tim PONEK di RS dan Kab/Kota melalui SK Direktur RS dan SK Kadinkes

    Kab/Kota PDSBK : Bupati / Walikota membuat MOU dengan Universitas untuk pemenuhan

    tenaga Sp.A dan Sp.OG

    OUTPUT :Layanan PONEK sesuai dengan Standar Penyelenggaraan RS PONEK

  • Pada tahun 2009 : Telah dilakukan lokakarya TOT (Training of Training) untuk pembentukan Regional Trainer tingkat propinsi

    Workshop Upaya Peningkatan Program PONEK . Total RS yang sudah dilakukan standarisasi yang sudah mengikuti workshop PONEK dari tahun 2007-2010 sebanyak 240 RS (54,05%) dari 444 RS Kab/kota.

    Lanjutan......Lanjutan......

    tahun 2007-2010 sebanyak 240 RS (54,05%) dari 444 RS Kab/kota.

    Kolaborasi Perbaikan (Improvement Collaborative) PONEK di 4 rumah sakit (RSUD Tangerang,RSUD Serang, RSUD Cilegon, dan RSUP Fatmawati) pada tahun 2009-2010 telah berhasil menurunkan AKI dan AKN di tingkat rumah sakit dengan kisaran 30-60% dan 35-50%.

    Monitoring dan Evaluasai Program PONEK di RS yang telah mengikuti workshop dari tahun 2007-2010 sebanyak 78 RS (32,5%) dari 240 RS yang telah di latih.

    28

  • Definisi Akreditasi (Kementerian Kesehatan ) Akreditasi RS adalah suatu pengakuan yang diberikan

    oleh pemerintah pada RS karena telah memenuhi

    AKREDITASI RUMAH SAKIT

    oleh pemerintah pada RS karena telah memenuhistandar yang ditentukan.

    Tujuan Akreditasi Rumah Sakit

    Pada dasarnya tujuan utama akreditasi RS adalah agar KUALITAS diintegrasikan dan dibudayakan ke KUALITAS diintegrasikan dan dibudayakan ke

    dalam sistem pelayanan di RS

    * Struktur Proses Hasil (Outcome) *

  • Rumah

    Konsep Dasar Akreditasi Rumah Sakit

    RumahSakit

    Standar

    InstrumenAkreditasi

    (Standar PelayananRumah Sakit)

    Akreditasi

  • RSA

    STANDAR MUTU100%

    STANDAR AKREDITASI MUTU

    StrukturProses

    OutcomeA

    RSA

    (Peer)

    Outcome

    31

    AKREDITASI : Menilai pemenuhan RS terhadap standar, mengunakan instrumen

    INSTRUMEN

    SA Survei

    (Periodik3 th / 1 X)

    (Peer)

  • Kecenderungan Akreditasi

    Sistem Akreditasi RS terlaksana dalam kondisi lingkungan yang hampir selalu berubah

    Sehingga fokus akreditasi juga mengalami perubahan : Sehingga fokus akreditasi juga mengalami perubahan : Dari pola memotret bergeser kepada pola video perjalanan yg

    berkesinambungan Dari memandang survei sebagai suatu ujian, menjadi suatu bentuk validasi

    terhadap proses pelayanan yang kontinu, dan memakai rekomendasi surveioruntuk perbaikan dan peningkatan mutu

    Dari pola persiapan menghadapi ujian menjadi penerapan standar yang kontinu untuk mencapai dan memelihara sistem layanan berkesinambungankontinu untuk mencapai dan memelihara sistem layanan berkesinambungan(continuum of care)

    Dari memandang survei hanya fokus pada struktur, proses, menjadi polapenilaian pelayanan penerapan dan pengembangan indikator mutu dankeselamatan pelayanan RS

  • Berbagai kegiatan dan dana yang telah diinvestasikan oleh Kementerian Kesehatan untuk program PONEK, baru memenuhi persyaratan awal dan Kesehatan untuk program PONEK, baru memenuhi persyaratan awal dan masih berproses untuk sampai pada tahap ideal dan menghasilkan.

    Pelatihan dilakukan untuk standardisasi pelayanan, peralatan diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan, dan supervisi fasilitatif dilakukan untuk membantu rumah sakit dapat menerapkan hasil pelatihan dan menyelenggarakan pelayanan berkualitas.

    Inventasi pelatihan dan penyediaan sarana-prasarana, baru dapat Inventasi pelatihan dan penyediaan sarana-prasarana, baru dapat menggerakkan sebagian mesin produksi PONEK

    Kordinasi antar pengampu di tingkat pusat, dapat mengarahkan para pelaksana program untuk melakukan kordinasi dan mengajak para pengampu di tingkat kabupaten/kota memperoleh hasil terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat

    34

  • Program pemerintah pusat, tidak akan memberikan hasil yang memuaskan apabila tidak ada patisipasi dari pemerintah daerah.

    Lanjutan

    memuaskan apabila tidak ada patisipasi dari pemerintah daerah.

    Hasil kajian dan analisis kegiatan PONEK yang dilakukan sejak tahun 2007 hingga 2010 mengungkapkan bahwa kondisi RS PONEK tidak banyak berubah jika pemerintah daerah menganggap bahwa PONEK adalah program dan milik pemerintah pusat.

    Standar input hanya meningkat bermakna apabila Kementerian Kesehatan mengirimkan peralatan, tetapi demikian apabila pengadaannya diserahkan pada pihak rumah sakit.diserahkan pada pihak rumah sakit.

    Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana IGD juga amatlah penting dalam menunjang terlaksananya Program PONEK dan RS secara keseluruhan

    35