Pendahuluan

1. Definisi

Bencana adalah peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau

faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis dan di luar

kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya

Menurut UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah Peristiwa

atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengga nggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ at au faktor non alam maupun faktor

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkun gan,

kerugian harta benda, dan dampak psikologis

Pengertian bencana menurut International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)

adalah Suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga

menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi , ekonomi atau

lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi

dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri

Banjir Banjir merupakan kondisi dimana sebagian besar air menggenangi permukaan

tanah yang biasanya kering. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi.

2. Penyebab

Penyebab banjir antara lain :

Hujan dalam waktu panjang dan deras selama berhari-hari

Penanganan sampah yang buruk

Perencanaan tata kota yang tidak ditepati/menyimpang, biasanya karena makin

sempitnya daerah resapan air atau jalur hijau yang terdesak pemukiman atau industri

Berkurangnya tumbuh-tumbuhan/pohon yang semakin sedikit sehingga semakin

sedikit pula daerah resapan air

3. Gejala yang muncul

Yang harus diwaspadai saat bencana banjir adalah munculnya wabah penyakit :

Penyakit diare, yang biasanya disebabkan oleh air dan makanan yang tidak higienis

Penyakit yang disebabkan karena nyamuk, karena genangan air mempercepat

penyebarluasan jentik-jentik nyamuk dan serangga

4. Penanganan bencana

Kata kunci penanggulangan bencana yaitu serangkaian upaya komprehensif dalam

pra-bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Kegiatan dalam Pra Bencana ditujukan untuk mengurangi resiko bencana, bersifat preventif

seperti:

Pencegahan

Mitigasi atau penjinakan

Kesiapsiagaan meliputi peringatan dini dan perencanaan

Saat Bencana (tanggap darurat):

Peringatan atau tanda bahaya

Pengkajian darurat

Rencana operasi

Tanggap darurat

Setelah bencana:

Rehabilitasi

Rekonstruksi

Penanggulangan bencana tidak hanya bersifat reaktif: baru melakukan setelah terjadi

bencana. Tetapi penanggulangan bencana juga bisa bersifat antisipatif, melakukan pengkajian

dan tindakan pencegahan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana. b. Bencana

menimbulkan berbagai kerusakan dan kehilangan. Hal ini akan menyebabkan angka

kemiskinan di suatu wilayah yang terkena bencana akan meningkat. Hal inilah yang coba

diantisipasi oleh PNPMMP dengan materi penanggulangan bencana

. Informasi yang bermanfaat bagi penanggulangan bencana tidak hanya berupa peta

atau kondisi geografis yang rentan terkena bencana alam, tetapi juga potensi non-fisik seperti

kesenjangan komunikasi antar kelompok masyarakat. Data-data dan hasil penerapan siklus

sebenarnya berisi potensi-potensi lokal yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi bencana,

misalnya pengetahuan tentang sistem informasi dan komunikasi, yang bisa digunakan untuk

secara cepat menginformasikan terjadinya bencana, atau berdirinya BKM/LKM sebagai salah

satu lembaga lokal yang bisa berperan dalam pengkoordinasian tindakan tanggap darurat

bencana

Dalam melakukan manajemen bencana khususnya terhadap bantuan darurat dikenal

ada dua model pendekatan yaitu “konvensional” dan “pemberdayaan”. (Anderson &

Woodrow, 1989). Perbedaan kedua pendekatan tersebut terutama terletak kepada cara

“melihat” : (1) kondisi korban, (2) taksiran kebutuhan, (3) kecepatan dan ketepatan, (4) fokus

yang dibantukan; (5) target akhir.

Konvensional Pemberdayaan

- Korban adalah tidak berdaya dan

membutuhkan barang yang harus kita

berikan

-

- Harus melakukan taksiran kebutuhan

yang cepat / kilat

- Kebutuhan begitu mendesak sehingga

kecepatan dan efiensi adalah prioritas;

tidak ada waktu untuk konsultasi

dengan melibatkan masyarakat

setempat

- Korban adalah manusia yang aktif

dengan berbagai kemampuan dan

kapasitas

- Taksiran kebutuhan dilakukan dengan

seksama dengan memperhatikan

kapasitas yang ada

- Sejak awal harus mempertimbangkan

dampak jangka panjang dari bantuan

luar dan perlu menghormati gagasan

dan kapasitas yang ada pada

masyarakat setempat

- Fokus utama adalah benda fisik dan

material

- Tujuannya adalah agar keadaan

kembali normal

- Walaupun kita memberikan benda-

benda fisik dan material yang

dibutuhkan, kita harus mendukung

kapasitas dan sisi sosial/kelembagaan

serta sisi sikap/motivasi

- Tujuannya adalah mengurangi

kerentanan dalam jangka panjang dan

untuk mendukung peningkatan

kapasitas

(sumber : Managemen Bencana Berbasis Komunitas Seperti Apa?, ET Paripurno)

Pada intinya paradigma konvensional menempatkan masyarakat sebagai korban dan

penerima bantuan sehingga menimbulkan ketidakberdayaan dan ketergantungan yang

akhirnya tanpa disadari akan memperlambat proses pemulihan karena tidak ada

keswadayaan. Sehingga pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah menempatkan

masyarakat sebagai pusat penanggulangan bencana, tidak hanya menjadi obyek, tapi juga

subyek.

5. Penangganan Rencana menghadapi banjir

a. Gambaran umum

Ditinjau dari karakteristik geografis dan geologis wilayah, Indonesia adalah salah satu

kawasan rawan bencana banjir. Sekitar 30% dari 500 sungai yang ada di Indonesia

melintasi wilayah penduduk padat. Lebih dari 220 juta penduduk, sebagian adalah

miskin dan tinggal di daerah rawan banjir. Pada umumnya bencana banjir tersebut

terjadi di wilayah Indonesia bagian barat yang menerima curah hujan lebih tinggi

dibandingkan dengan di bagian Timur.

Berdasarkan kondisi morfologis, penyebab banjir adalah karena relief bentang alam

Indonesia yang sangat bervariasi dan banyaknya sungai yang mengalir diantaranya.

Daerah rawan banjir tersebut diperburuk dengan penggundulan hutan atau perubahan

tata-guna lahan yang tidak memperhatikan daerah resapan air. Perubahan tata- guna

lahan yang kemudian berakibat menimbulkan bencana banjir, dapat dibuktikan antara

lain di daerah perkotaan sepanjang pantai terutama yang dialiri oleh sungai.

Penebangan hutan secara tidak terkontrol juga menyebabkan peningkatan aliran air

(run off) pemukiman yang tinggi dan tidak terkendali, sehingga menimbukan banjir

bandang dan kerusakan lingkungan di daerah satuan wilayah sungai.

Dari data kejadian bencana selama tahun 2003-2005, bencana hidrometeorologi

menempati urutan terbesar (53,3%) dari total kejadian bencana di Indonesia. Dari

total bencana hidrometeorologi tersebut, 34,1%-nya adalah bencana banjir.

b. Kebijakan dan strategi

Kebijakan

1) Penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Masyarakat

dengan memberdayakan komponen dan potensi masyarakat secara maksimal.

2) Penanggulangan bencana tetap memperhatikan kearifan lokal dan

mempertimbangkan aturan/norma yang berlaku secara universal.

3) Penanggulangan bencana dilakukan sejak dini untuk mencegah meluasnya

dampak bencana, terutama korban manusia.

4) Penanganan bencana dilakukan dengan memprioritaskan keselamatan jiwa

manusia, dan target utama kelompok rentan.

5) Penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota koordinasikan oleh dan menjadi

tanggungjawab Bupati/ Walikota selaku Ketua SATLAK PB. Di tingkat Provinsi,

dikoordinasikan oleh dan menjadi tanggungjawab Gubernur selaku Ketua

SATKORLAK PB.

6) Penanggulangan bencana lintas-Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh dan

menjadi tanggungjawab Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PB.

7) Penanggulangan bencana lintas-Provinsi dilakukan oleh Pemerintah cq. Lakhar

BAKORNAS PB.

Strategi

1) Mengaktifkan POSKO untuk memantau dan mengendalikan operasi penanganan

bencana/kedaruratan.

2) Mengerahkan semua sumber-daya dengan mengutamakan sumber-daya dan

potensi lokal.

3) Mengerahkan unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan operasi

tanggap darurat.

4) Menurunkan TRC dan melakukan penilaian kerusakan serta taksiran kebutuhan

dan prediksi perkembangan kejadian untuk tanggap darurat, pemulihan darurat,

rehabilitasi dan rekonstruksi.

5) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan penanganan

bencana.

c. Pola penangganan

a. Umum

Pola penanganan bencana banjir dilakukan dengan mengutamakan upaya

kesiapsiagaan dan kecepatan bertindak sejak kesiapsiagaan tanggap darurat

hingga pemulihan darurat.

b. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah cq SATLAK PB dan

SATKORLAK PB. Sedangkan Pemerintah pusat yang dikoordinasikan

BAKORNAS PB sebagai unsur pendukung. • Adapun Kegiatan yang dilakukan

antara lain:

1) Pemantauan cuaca

2) Pemantauan debit air sungai

3) Pengamatan peringatan dini

4) Penyebaran informasi

5) Inventarisasi kesiapsiagaan

6) Penyiapan peta rawan banjir

7) Penyiapan sumberdaya untuk tanggap darurat

8) Penyiapan alat-alat berat dan bahan banjiran

9) Penyiapan pompa air, mobil tangki air dan mobil tinja.

10) Penyiapan tenaga medis dan para-medis dan ambulance

11) Penyiapan jalur evakuasi dan lokasi penampungan sementara

12) Penyiapan keamanan

c. Tanggap darurat dengan kegiatan

1. Pendirian POSKO

2. Pengerahan personil (Tim Reaksi Cepat)

Mengerahkan kekuatan personil dari berbagai unsur operasi (pemerintah dan

non-pemerintah) terutama untuk penyelamatan dan perlindungan (SAR)

dengan membentuk TRC untuk memberikan pertolongan/ penyelamatan dan

inventarisasi kerusakan.

3. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam penampungan sementara.

Distribusi bantuan (hunian sementara, pangan dan sandang) Pada tahap awal,

bantuan pangan berupa makanan siap-santap serta pendirian dapur umum.

4. Pemberian layanan air bersih, jamban dan sanitasi lainnya.

5. Pemberian layanan kesehatan, perawatan dan rujukan.

6. Pengoperasian peralatan

Mengoperasikan peralatan sesuai kebutuhan di lapangan, termasuk alat-alat

berat.

7. Pengerahan sarana transportasi udara/laut

Dilakukan pada situasi/kondisi tertentu yang memerlukan kecepatan untuk

penyelamatan korban bencana dan distribusi bantuan kepada

masyarakat/korban bencana terisolasi.

8. Koordinasi dan Komando

Setiap kejadian penting dilaporkan kepada POSKO, SATLAK PB/

SATKORLAK PB/BAKORNAS PB. Komando dilakukan oleh

penanggungjawab (Incident Commander). Di tingkat nasional

penanggungjawab adalah Kalakhar BAKORNAS PB, di tingkat Provinsi

adalah Danrem dan di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dandim. Penyampaian

laporan perkembangan penanganan bencana ke media massa melalui POSKO

SATLAK PB dan SATKORLAK PB.

d. Pemulihan darurat dengan bencana

1. Mengembalikan sarana/prasarana vital dapat berfungsi normal agar

masyarakat dapat beraktivitas kembali.

2. Evaluasi penanganan darurat dan pernyataan tanggap darurat selesai.

Kegiatan, pelaku dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam kedaruratan.

6. Proyeksi kebutuhan dan sumberdaya

a. Kebutuhan sumberdaya

Kebutuhan sumber daya untuk menangulangi bencana banjir

b. Pengerahan sumberdaya sektoral

Masing-masing instansi penanggung jawab sektor mengerahkan sumbersaya

yang ada di bawah lingkup kewenangannya, baik sumber daya yang dimiliki

pemerintah maupun non-pemerintah. Pengerahan dilakukan sejak tahap

kesiapsiagaan sampai dengan pemulihan darurat.

c. Dukungan BAKORNAS PB

Untuk mendukung pengerahan sumberdaya tersebut, BAKORNAS PB akan

memback-up instansi / penanggung jawab sektor dalam penanganan bencana,

termasuk pendanaan sejak tahap kesiapsiagaan sampai dengan pemulihan

darurat. Tanggung jawab pasca-bencana (setelah pemulihan darurat),

dikembalikan kepada masing-masing instansi sektor terkait.

d. Rencana Biaya

Harus menentukan rencana biaya sesuai kebutuhan daerah bencana.sebagai

contoh untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana banjir tahun 2008,

diperlukan dana sebesar Rp 150.000.000.000,- yang akan diupayakan melalui

APBN tahun 2007-2008 dengan peruntukan kesiapsiagaan, dukungan

operasional tanggap darurat dan Kesekretariatan Posko, dengan peruntukan: •

Kesiapsiagaan yaitu POSKO, Tanggap Darurat dan Pemulihan Darurat

7. KOORDINASI DAN RENCANA PELAKSANAAN

a. Tingkat Pusat

1) BAKORNAS PB

Memobilisasi sumber daya nasional untuk penangulangan

bencana/kedaruratan sejak kesiapsiagaan hingga penanganan darurat selesai.

2) Departemen PU

Menyediakan peta lokasi rawan banjir bekerjasama dengan

BAKOSURTANAL. Menyediakan sarana dan prasarana pada tahap

kesiapsiagaan dan penanganan bencana/kedaruratan hingga pemulihan

darurat.

3) Departemen Perhubungan

Memantau jalur-jalur transportasi yang terhambat akibat banjir dan

melaksanakan upaya-upaya alternatif transportasi. Melaporkan dan

memberikan informasi kondisi cuaca secara berkala/terus-menerus.

Menyediakan sarana perhubungan guna membantu upaya penanganan

bencana/kedaruratan.

4) Departemen Kesehatan

Memberikan supervisi, bantuan teknis dan administrasi tentang penanganan

kesehatan di lokasi bencana. Mencatat jumlah masyarakat/korban meninggal,

luka-luka dan korban terserang penyakit akibat bencana. Melakukan upaya

penanganan krisis kesehatan yang meliputi : pelayanan kesehatan di Pos

Kesehatan, Puskesmas, Pustu, RS rujukan. dll.

5) Departemen Sosial

Menyiapkan bahan kebutuhan pokok sejak tahap kesiapsiagaan hingga

tanggap darurat selesai. Mendistribusikan bahan kebutuhan pokok bagi

korban bencana/pengungsi sampai dengan tanggap darurat selesai.

Mengupayakan tersedianya bahan kebutuhan pokok dari berbagai sumber.

6) Departemen Dalam Negeri

Mengkoordinasikan Pemerintah Daerah untuk upaya pengendalian bencana

banjir sejak kesiapsiagaan sampai dengan tanggap darurat selesai.

Menjembatani tugas Instansi teknis Pusat, Instansi teknis Pusat yang ada di

Daerah dan Instansi Daerah.

7) Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)

Menyediakan informasi dan prakiraan cuaca dan iklim yang berkaitan

dengan banjir .

8) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Mengembangkan teknologi Peringatan Dini.

9) Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)

Menyediakan peta-peta daerah rawan bencana banjir. Lembaga Penerbangan

dan Antariksa Nasional (LAPAN). Melakukan kajian dari citra satelit dan

analisis tentang prediksi kondisi cuaca berdasarkan data dari citra satelit.

Tentara Nasional Indonesia. Mengerahkan potensi sumberdaya (peralatan

dan personil) TNI untuk melakukan penanganan bencana banjir, termasuk

kemungkinan penggunaan helicopter untuk evakuasi dan distribusi bantuan,

jika diperlukan. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengendalikan

situasi keamanan sejak kesiapsiagaan hingga tanggap darurat selesai.

10) Badan SAR Nasional (BASARNAS)

Melakukan kegiatan pencarian dan penyelamatan/evakuasi korban bencana

b. Tingkat Provinsi

1) Gubernur selaku Ketua Satkorlak PB menunjuk Komandan Penanganan

Darurat (Incident Commander) untuk mengendalikan operasi lintas

Kabupaten/Kota.

2) Komandan Penanganan Darurat

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengendalian bencana banjir.

Menyusun perencanaan dan kesiapsiagaan daerah berdasarkan tingkat

kerawanan bencana. Membuka POSKO di lapangan dan mengaktifkan

Ruang POSKO Crisis Centre. Memberlakukan Rencana Operasi sebagai

Perintah Operasi Tanggap Darurat dalam rangka penanggulangan bencana.

Melaporkan tindakan yang telah diambil serta saran-saran kepada Gubernur

serta Ketua BAKORNAS PB Cq Kalakhar BAKORNAS PB melalui

POSKO Crisis Centre.

3) Unsur Teknis dari Dinas atau Badan terkait. Dalam pelaksanaan tugas

SATKORLAK PB didukung oleh instansi Teknis/Dinas/lembaga tingkat

Provinsi antara lain yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas

Perhubungan, Dinas Kebersihan, Badan Kesbang Linmas / lembaga terkait.

4) Instansi Teknis Pusat yang berada di Provinsi Pelaksanaan tugas Satkorlak

PB berserta unsur teknis dalam penanganan bencana banjir juga didukung

oleh Instansi Teknis Pusat yaitu BMG, TNI (Kodam / Korem), Kepolisian

(POLDA), BASARNAS (SAR)

5) Unsur Masyarakat

Unsur masyarakat yang dapat berperan-serta dalam upaya penanggulangan

bencana banjir sejak kesiapsiagaan sampai dengan tanggap darurat selesai,

antara lain Palang Merah Indonesia, Pramuka, Lembaga Swadaya

Masyarakat, Unsur-unsur lain.

c. Tingkat Kabupaten/Kota

1) Bupati/Walikota selaku Ketua SATLAK PB menunjuk Komandan

Penanganan Darurat (Incident Commander) untuk mengendalikan operasi.

2) Komandan Penanganan Darurat mempunyai tugas Mengendalikan

pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir. Menyusun

perencanaan dan kesiapsiagaan daerah berdasarkan tingkat kerawanan

bencana. Membuka POSKO di lapangan dan mengaktifkan Ruang Posko

Crisis Centre. Memberlakukan Rencana Operasi menjadi Perintah Operasi

Tanggap Darurat. Melaporkan tindakan yang telah diambil dan upaya serta

saran-saran kepada Ketua SATLAK PB yang tembusannya disampaikan

kepada Ketua SATKORLAK PB dan Ketua BAKORNAS PB Cq Kalakhar

BAKORNAS PB melalui Posko Crisis Centre.

3) Unsur Teknis dari Dinas atau Badan terkait Dalam pelaksanaan tugas Satlak

PB didukung oleh instansi Teknis/Dinas/lembaga tingkat Kabupaten/ Kota

antara lain : Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas Kebersihan -

Badan Kesbang Linmas/lembaga terkait.

4) Instansi Teknis Pusat di Kabupaten/ Kota Pelaksanaan tugas SATLAK PB

berserta unsur teknis dalam penanggulangan banjir juga didukung oleh

Instansi Teknis Pusat antara lain : BMG, TNI (KODIM), Kepolisian

(POLRES), BASARNAS (SAR)

5) Unsur Masyarakat Unsur masyarakat yang dapat berperan serta dalam upaya

penggulangan banjir sejak kesiapsiagaan sampai tanggap darurat selesai,

antara lain : PMI, Pramuka, Lembaga Swadaya Masyarakat , RAPI, ORARI,

Organisasi/pihak-pihak lain.

8. Proyeksi kebutuhan dalam menghadapi banjir

1) Ambulance (merk Mts L-200)

2) Mobil Operasional (merk Mits L-200)

3) Mobil Klinik (merk Toyota Dyna

4) Perahu karet

5) Motor tempel (merk Yamaha 25 PK

6) Life Jacket

7) Water purifier (with RO)

8) Oksigen concentrator medical P-6000 SM

9) Tabung oksigen 5000 ml GEA type 6-M

10) Sunction pump "Cheiron type Victoria"

11) Anesthesy mesin dan ventilator "JB Tech"

12) Autoclaye sterilisator kering

13) ECG monitor "GE Health-care mac 500"

14) Vacum ekstrator "Fazzini F-90"

15) Laryngoscope set adult +m

16) Tenda Komando

17) Electro surgery "Tekno medical tom 401"

18) Orthopedik set "Tekno medical"

19) Minor surgery "Weinmann"

20) Ventilator anak "Weinmann WM 8215"

21) .Ventilator dewasa "Weinmann

22) Bateray prtable X-ray

23) Emergency kits "Akma Am 5001"

24) Obat obatan

25) Tandu

9. Tips Menghadapi Banjir

Pada saat banjir kita harus sesegera mungkin mengamankan barang-barang berharga

ke tempat yang lebih tinggi.

Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran

listrik di wilayah yang terkena banjir.

Mencoba mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan masih

memungkinkan untuk di seberangi.

Hindari berjalan didekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.

Jika air terus meninggi hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana

seperti Kantor kepala desa, Lurah maupun Camat

Menyelamatkan orang lain:

Selamatkan orang terdekat dengan membawa mereka ke tempat yang aman. � Lakukan koordinasi dengan orang lain yang selamat.

Berbagi informasi dan berbagi tugas dalam penyelamatan korban, mencari bantuan

dan pengamanan. � Identifikasi korban mulai dari kerabat terdekat, pilih lokasi pengungsian yang aman.

Identifikasi kebutuhan yang mendesak. � Lakukan penyelamatan dengan mengirimkan orang (sukarelawan, petugas medis)

Berikan pertolongan pertama pada korban. � Selamatkan dokumen penting dan harta benda yang bisa dibawa.

(Dikutip dari: Dhani Armanto, et.al, Mengelola Bencana, Buku Bantu Pendidikan

Pengelolaan Bencana untuk Anak Usia Sekolah Dasar, WALHI, 2006).