1. Peraturan Bersama Menteri Tenaga I(erja dan Transmigrasi,\Ienteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan MenteriPerdagangan Nomor PER-21/MEN/XI/2008, Nomor 53/2OO8,l{omor 9744-IND / ll / 2OO8, Nomor 48/M-DAG/PER/1 1/2008tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor16/MEN/X/2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.1/M-IND/|0/2008, dan Nomor 39/M-DAG/PER/I 0/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan EkonomiNasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global .

Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Perempuan,Menteri Tenaga I(erja dan Transmigrasi, dan Menteri I(esehatanNomor 48/Men.PP /XII/20O8, Nomor PER-27iMEN/XII/2008, Nomorll7 7 lNlenkes/PB/XII/2 008tentang Peningkatan Pemberian Air Susu lbu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja

Peraturan Menteri Tenaga I(erja dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor P er-24 /MEN/XII/2008tentang Metode Penghitungan Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja

Peraturan Menteri Tenaga I(erja dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor Per-25[MEN/XII/2008tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan PenyakitAkibat Ke1ja

5. I(eputusaan Menteri Tenaga I(erja dan Transmigrasi Nomor I(EP-200/MENAX/2008tentang Penunjukan Pejabat Penerbitan Surat lzin Pengerahan

6. I(eputusan Menteri Tenaga I(erja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/MEN/rX/2008tentang Penunjukan Pejabat Penerbitan Persetujuan Penempatan Tbnaga KerjaIndonesia'di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri

7. Keputusan Dirjen Binapenta Nomor KEP-186/PPTK/VII2b08tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja IndonesiaPenata Laksana Rumah Tangga, Perawat Bayi, dan Perawat Orang Tua/Jompo,Unptk Negara Tuiuan Hong Kong

BIRO'HUKUM

.,

3.

4.

DEPARTEMEN TENAGJ, KERJA DAN TRANSMIGRASI RIJl. Gatot Subroto Kav. 5l Jakarta Selatan

Tahun 2009

I

il

t-'

ff:Mffis

ffiffi

ffiffiH

**

fly ned!+1i , ',Peygarah : Sunarno, SH, MH; Ketua ; Sahat Sinarat, SH, IdH; Sekrenris : Sutarwan, SE; Editor :Akhyar HZ, SH; Sumondang, SII; Budiman, SH; Suhermon, SH; Palcsi Sao, SH, M.Eum; Entry Data : Bu;di Satoto, SE,Kafino BS; Penyiap Bahan ;

.Yati Noviati,B.Sc; Sugeng Proyitno; Distribusi : AliAffi Dadng Mugana; Euls Aprtyanti,

Sekretariat : Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja clan Trawmigrasi,.hlu-W fu &hao Kov. Sl, Telepon :5252676 Fax : 5274929 - Jakarta Selataq(12950).

t

ta

KATA PENGANTAR

Salah satu aktivitas di bidang peraturan perundang-undangan adalah pelaksanaan JaringanDokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sehingga melalui jaringan tersebut, penyebaraninformasi hukum dapat mencapai tujuan dan sasarannya, serta sebagai sarana untukmeningkatkan kerjasama pertukaran informasi peraturan perundang-undangan denganinstansi lain baik di pusat maupun daerah sebagai pihak yang membutuhkan, baik duniausaha maupun dunia kerja.

Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai unit yang menanganiperaturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dan sebagai wujudpelaksanaan JDIH secara teratur dan berkelanjutan Biro Hukum menerbitkan WartaInformasi Peraturan Perundang-undangan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian(WIRATA), secara triwulan.

WIRATA Edisi Nomor 68 Tahun XVIII Triwulan I, 2009, merupakan edisi perdana tahun2009, memuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peningkatan kualitassumber daya manusia khususnya di sektor ketenagakerjaan, maka Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan MenteriPendayagunaan Perempuan, telah membuat Peraturan Bersama mengenai peningkatanpemberian ASI bagi anak pekerja selama waktu kerja di tempat kerja; pengaturan mengenaimetode penghitungan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja; pengaturan mengenaipedoman diagnosis dan penilaian cacat yang disebabkan oleh kecelakaan kerja dan penyakitakibat kerja; pengaturan mengenai penunjukan pejabat surat ijin pengerahan; danpengaturan mengenai penunjukan pejabat penerbitan persetujuan pendmpatan tenaga kerjaIndonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Dengan diterbitkannya WIRATA ini, dih'arapkan dapat membantu memenuhi kebutuhanakan informasi peraturan perundang-undangan, khususnya bidang ketenagakerjaan danketransmigrasian.

Kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan buku ini. Selamat membaca,semoga bermanfaat

epala Biro Hukumaga Kerja dan Transmigrasi,

YY,#wQ-oieWIRATA No. 68 Tahun Ke-XVlllTriwulan 12009

l.')

3.

4.

DAFTAR ISI

Daftar Katalog Subjek Peraturan Perundang-undanganAQstrak Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri,Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor PER-21/MEN/XV2008,Nomor 53/2008, Nomor 9744-IND/i 1/2008, Nomor 48/M-DAG/PER/I l/2008tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomorl6/MENDV2008, Nomor 4912008, Nomor 922.1/I\4-INDll0l2008, dan Nomor 3944-DAG/PER/10/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan EkonomiNasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global,..

- Peraturan Bersama MenteriNegara Pendayagunaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48AvIen.PP/XII/2008, Nomor PER-27A4EN/XM008, Nomor I177lMenkes/PB/XIV20O8 tentang PeningkatanPemberian Air Susu lbu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja .

Halaman

ll

- Peraturan Menteri24lMEN/XIV2OO8

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor pER-tentang Metode Penghitungan Persediaan dan Kebutuhan Tenaga

Kerja,

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-25/MEN/XIU2008 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat KarenaKecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja .

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomortentang Penunjukan Pejabat Penerbitan Surat Izin Pengerahan

KEP-200/\4EN/X/2008l0

5.

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/MEN/DV2008tentang Penunjukan Pejabat Penerbitan Persetujuan Penempatan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri

Peraturan Bersama Menteri Tergga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, MenteriPerindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor PER-2IAv1EN/XV2008, Nomor 5312008,Nomor 97lM-tND/l l/2008, Nomor 4844-DAG/PER/I112008 tentang Perubahan AtasPeraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, MenteriPerindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor 16ll\4EN/X/2008, Nomor 4912008, Nomor922.1A4-IND|l0l2008, dan Nomor 39IM-DAG/PER/10/2008 tentang PemeliharaanMomentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi PerkembanganPerekonomian Global...

Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XIV2008, Nomor PER-27A4ENlXIll2008, Nomor I I 77lMenke slPBlXIll2}O8 tentang Pehingkatan Pemberian AirSusu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja .

6-

12

'16

MRATA NO.68 TAHUN KE.Wil TRIWUI/.N IzN!'

.t

7 ' Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor per-24lMEN/XIll2008 tentang Metode Penghitungan Fersediaan dan Kebutuh"n trnulu Kerja...

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi $epublik Indonesia Nomor per-25/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Diagnosis dan Peniiaian Cacat Karena Kecelakaan dan

22

55

9.

8.

10.

Kep.utusan Menteri Teriaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-200/MEN/IX/200g tentangPenunjukan Pejabat Penerbitan Surat Izin Pengerahan.

Penyakit Akibat Kerja

Keputusan Menteri Tenaga Keda dan Transmigrasi Nomor KEP-2014,{EN/1X/200g tentangPenunjukan Pejabat Penerbitan Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di LuarNegeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri

ll. Keputusan Dirjen Binapenta Nomor KEP-186/PPTK/VI/2008 tentang Komponen DanBesarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga,Perawat Bayi, dan Perawat orang Tua/Jompo, untuk Negara Tujuan Hong Kong

140

iqz

145

MRATA NO. il TAHUN KE.NN THWU|.,il I 2N9

DAFTAR KATALOGSUBYEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Departemen Tenaga Kerja dan Tiansmigrasi R.I.[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Bersama Menakertrans, Mendagri, Menprin, dan Mendag Nomor pER-2|/MEN/XI/2008, Nomor 5312008, Nomor 9744-IND/11/2008, Nomor 481N4-DAG/PER/I l/200gtanggal 27 November 2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri perdaganganNomor l6/MEN/X/2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.1/M-IND/rc/2008, dan Nomor 3glM-DAG/PER/10/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam

LL. DEPNAKERTRANS I

l

:

4 HAL. i lj

PERBER.MOMENTUM _ EKONOMI GLOBAL

DEPNAKERTRANS,DEPDAGRI, DEPERIN,

DEPDAG.

-Indonesia, Departemen Tenaga Kerja dan Transmftrasi R.I.[Peraturan Perundang-undangan] E

Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor PER-48/IvIen.PPD(II/2008, Nomor pER-2 7A{EN/XIL| 2008, dan Nomor 1 I 7 7/I4enkesiPB/XIIl2 00 8,tanggal 22 Desember 2008, tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu

_ .l1re4a di Jempat Eetj_q Jq!art9,,2QQ. ,r LL. DEPNAKERTRANS ! 6 HAL.

MENEG PP,DEPNAKERTRANS,

DEPKES.!

MR,AIA NO.68 TAHUN KE.NIN Trur//,U/./.N I2M9

PERBER

TENAGAKERJA- ASI-2008 :,,:,

PERBER MENEG PP, MENAKERTRANS DAN MENKES NOMOR: PER.48/]VIEN.PPDilU2008, NOMOR PER-27/1UENDilI/2008 DAN 1177llVIENKES/pBDilr/2008- LL.DEPNAKERTRANS 6 HAL.

PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN MENTERI KESEHATANR.I. NOMOR: PER-48/1vIEN.PPDilll2008, NOMOR PER-27/MENDilI/2008 DANI|77IMENKES/PBD(III2OO$ TENTANG PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBUSELAMA WAKTU KERJA DI TEMPAT KERJA.

ABSTRAK : - setiap ibu berkewajiban memberikan air susu ibu kepada anaknya;- setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik,

mental spiritual maupun kecerdasan untuk mewujudkan kehidupan terbaikbagi anak;

- 80% (delapan puluh persen) perkembangan otak anak dimulai sejak dalamkandungan sampai usia 3 (tiga) tahun (periode emas), sehingga diperlukanpemberian air susu ibu eksklusif 6 (enam) bulan dan diteruskan sampai anakberusia 2 (dua) tahun;

- belum optimalnya pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender danperlindungan fungsi reproduksi (maternal) mengakibatkan perempuanbekerja mengalami kesulitan dalam pemberian air susu ibu;

- karena masa istirahat sebelum dan sesudah melfihirkan hanya ditentukanselama 3 (tiga) bulan, maka pekerjaiburuh perempuan setelah melahirkananak harus diberi kesempatan sepatutnya untuk memberikan air susu ibukepada anaknya atau memerah air susu ibu selama waktu kerja di tempatkerja;

Dasar Hukum Peraturan Bersama ini adalah :

UU. No. 1 Tah*rn 1970, UU. No. 23 Tahun 1992, UU. No. 23 Tahun 2002, UU.No. 13 Tahun 2003, UU. No. 32 Tahun 2004, Perpres No. 9 Tahun 2005Keppres No. 36 Tahun 1990, Kepmenkes No. 450/Menkes/SI?M2004.

Dalam Peraturan Bersama ini mengatur tentang :1. Ketentuan Umum;2. Tujuan;3. Tugas dan Tanggung Jawab;4. Pembinaan;5. Ketentuan Penutup.

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tangg al22 Desember 2008.

WIRATA NO,68 TAHUN KE.NIil TR'WUL,'N I2N9

a

CATATAN :

PERMEN

pERSEDT.IAN DAr{ KEBUTUHAN TK- METoDE piNgtlruNGAN - 2008

PERMENAKERTRANS NOMOR PER-24/MEN/)il I2OO8 - LL.DEPNAKERTRANS, 34HAL.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER-24lMENDilI/2008 TENTANG METODE PENGHITUNGAN PERSEDIAAN DANKEBUTUHAN TENAGA KERJA.

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayal (4) Peraturan PemerintahNomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh InformasiKetenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan TenagaKerja;

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU. No. 13 Tahun 2003, PP. No. 15 Tahun 2007, Keppres No. 187/M Tahun

mengatur tentang :

a

CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2008.

2004 jo Keppres No. 3llP Tahun 2007, Permentkertrans No. PER-r4a4ENA/IIV2008.

Dalam Peraturan Menteri ini

l. Pengertian;'12. Metodepenghitungan;3. Penutup.

MRAIA NO. ffi TAHUN KE,0IIil IRIWUI,,'N I2OO9

PERMEN

DHGNOSIS - MENILAIAN CACAT _ 2()(}8

PERMENAKERTRANS NOMOR PER-25/I!{EN/)ilI I2OO8 _ LL.DEPNAKERTRANS, 65HAL.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER-25/]VIENDilI/2008 TENTANG PEDOMAN DIAGNOSIS DAN PENILAIAN CACATKARENA KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.

ABSTRAK : penggunaan peralatan kerja, mesin dan bahan kimia berbahaya dalam prosesproduksi dapat menyebabkan tenaga kerja menderita kecelakaan danpenyakit akibat kerja;

untuk menetapkan kompensasi bagi tenaga kerja yang menderita karenakecelakaan dan penyakit akibat kerja, perlu dilakukan diagnosis danpenilaian serta penetap an tingkat kecac atannya;

dengan berkembangnya ilmu .pengetahuan dan teknologi di bidangkedokteran yang berpengaruh terhadap penilaian cacat akibat kecelakaankerja dan penyakit akibat kerja sebagaimana diatur dalam KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.79/MENI2003 tentangPedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat karena Kecelakaan dan penyakitAkibat Kerja, perlu dilakukan penyempumaan; ri

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

uu. No. 3 Tahun 1951, UU. No. I Tahun 1970, UU. No. 3 Tahun 1992, KeppresNo. 22 Tahrin 1993, Keppres No. 187/\4 Tahun 2004 jo Keppres No. 31/pTahun 2007, Permenakertrans No. PER-02A4EN/1980, Permenakertrans No.PER-O I /MEN/.I98 1, Permenakertrans No. 03AvIENl I 982.

Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang :

l Pengertian;2. Diagnosis Penilaian Cacat;3. Penutup.

CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2008.

et

MRATA NO. 68 TAHUN KE.NflI TR]WULAN I 2OO9

KEPMEN

," ,,i"..

SURAT IZIN'PINGERAHAN - PENUNJUKAN PEJABAT PENERBITAN- 2(}O8

KEPMENAKERTRANS R.I. NOMOR : KEP-200/]VIEN/DV2008 - LL. DEPNAKERTRANS 2HAL.

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I. NOMOR KEP.2OOIIVIEN/I)V2OO8 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERBITAN SURAT IZINPENGERAHAN.

ABSTRAK : - sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigras i Nomor PER- I 8/IvIEN/DV200 7 tentan g Pe I aksanaan Penempatandan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah : '

UU. No. 39 Tahun 2004, Permenakertrans No.PER.05/NIEN/IV/2007, Permenakertrans

No. PER-I 8/MEN/IX/2007.

Dalam Keputusan Menteri ini mengatur tentang :'t

l. Penunjukan Dirjen Binapenta sebagai Pejabat yang berwenang untuk menerbitkansurat Izin Pengerahan (SIP);

Z. Pendelegasian wewenang kepada Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;3. Ketentuan Penutup.

CATATAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 25 Sqptember 2008.

WRATA NO.68 TAHUN KE.Nil' IRIWULAN I2Mg 10

KEPMENAKERTRANS

...

PERSETUJUAN PENEMPATAI\ TKI DI LUAR NEGERI - KEPENTINGAI\ PERUSAHAANSENDIRI_Pf,NUNJUKAN PEJABAT PENERBITAN - 2()()8

KEPMENAKERTRANS R.I. NOMOR : KEP-201/}IENDV2008 - LL.DEPNAKERTRANS 3IIAL.

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I. NOMOR KEP-2OTIVIEN/I)V2OO8 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERBITANPERSETUJUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERIUNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI.

ABSTRAK - penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaansendiri yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD atau perusahaan swasta bukanPPTKIS wajib mendapat persetujuan dari Menteri;

- guna memperlancar pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeriperlu ditunjuk pejabat untuk menerbitkan persetujuan penempatan tenaga kerjaIndonesia ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Dasar Hukum X"p,rt,r."o Menteri ini adalah

UU. No. 39 Tahun 2004, Permenakertrans No.PER.05/MEN/IV/2007, PermenakertransNo. PER- I 8/I\4EN/IX/2007.

a

Dalam Keputusan Menteri ini mengatur tentang :

l. Penunjukan Dirjen Binapenta sebagai Pejabat yang berwenang untuk menerbitkanpersetujuan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentinganperusahaan sendiri;

2. Pendelegasian wewenang kepada Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;3. Ketentuan Penutup.

CATATAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2008.

ll WRATA NO. 68 TAHUN KE.ruil TRIWUII,N I 2OO9

PERATURAN BERSAMA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI'

MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR PER. 2ll}IEN/)fl DAOSNOMOR 53/2008NOMOR 97lM-INDll1na08NOMOR 48nVI-DAG/PER/1 1/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN' DAN

MENTERI pnnU.q.CA.NGAN NOMOR PER. 16/MENDV2008' NOMOR 4912008,

NOMOR 922.1M-IND/10/2008' DANNOMOR 39/M.DAG IPF/F\I IO I2OO8 TENTANG PEMELIHARAAN

MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASIPERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, ' '

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI'MENTERIDALAMNEGERI,MENTERIPERINDUSTRIAN

DAN MENTERI PERDAGANGAN'

: a. bahwa dalam upaya penyamaan persepsi mengenai makna danpenetapal upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan

nersama'Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam

Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan NomorpER.t6IMEN/)V2008, Nomor 4912008, Nomor 922.llM-IND/10/2008, dan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2008 perlumelakukan perubahan atas Peraturan Bersama tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu melakukan perubahan yang ditetapkan denganPeraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan MenteriPerdagangan;

Menimbang

WRATA NO, 68 TAHUN KE-XVIII TRIWULAN I 2OOS l2

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar perusahaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgg2 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 321a.);

Undang-undang Nomor 5'Tahun 1984 tentang perindustrian (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2,Tambahan Lembaran.Negara Republik Indonesia Nomor 327 $;

Undang-undang Nomor i3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang No. 12 Tahun2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g No. 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g44);

undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecildan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200gNomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4866);

Peraturan Bersama Menteri renaga Kerja dan Transmigrasi, MenteriDalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri perdagangan NomorPER. 1 6A4ENDV2008, Nomor 49 12009, Nomor 922. I /M-rNb / t0 tzoog,dan Nomor 3 9/\4-DAG IPERI l0 1200 8 tentang pfmehharaan MomentumPertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi perkembanganPerekonomian Global;

. MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGAKERJA DAi.{ TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI,MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGANNOMOR PER.16nVIENDV2008, NOMOR 4gt2008, NOMOR 922.uvr-IND/10/2008, DAN NOMOR 39/IVI.DAG/PER/10/2008 TENTANGPEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMINASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGANPEREKONOMIAN GLOBAL.

2.

3.

4.

5.

6.

Menetapkan

l3 WIRATA NO. 68 TAHUN KE-XVIil TRIWUI.r',N I 2OOS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, MenteriDalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdpgangan Nomor PER.16iMENDV2008,Nomor 4912008, Nomor 922.1/M-INDll0l2008, dan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2008 TentangPemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam MengantisipasiPerkembangan Perekonomian Global, diubah sebagai berikut:

l. Mengubah ketentuan Pasal 2 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal2

Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan :- Konsolidasi unsur pekerja/buruh dan pengusaha melalui forum Lembaga Kerja

Sama (LKS) Tripartit Nasional dan Daerah serta Dewan Pengupahan Nasionaldan Daerah agar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaansenantiasa mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja, denganmemperhatikan kemampuan dunia usaha khususnya usaha padat karya;

- Upaya mendorong komunikasi bipartit yang efektif antar unsur pekerja/buruh danpengusaha di perusahaan;

- Upaya meningkatkan efektivitas mediasi penyelesaian perselisihan hubunganindustrial secara cepat dan berkeadilan serta pencegahan terjadinya pemutusanhubungan kerja.

b. Menteri Dalam Negeri melakukan : ,'- Upaya agar Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menetapkan segala kebijakan

ketenagakerjaan di wilayahnya senantiasa mendukung kelangsungan berusahadan ketenangan bekerj a, tarpa meninggalkan usaha untuk kenaikan pendapatanpekerja/buruh menuju pemenuhan kebutuhan hidup layak denganmempertimbangkan tingkat inflasi, dengan cara meningkatkan komunikasi yangefektif dalam Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah, dan Dewan PengupahanDaerah;

- Upaya agar Gubernuq dalam menetapkan upah minimum dan segala kebijakanketenagakerjaan di wilayahnya senantiasa mendukung kelangsungan berusaha'dan ketenangan bekerja dengan memperhatikan kemampuan dunia usahakhususnya usaha padat karya;

- Upaya agar Gubernur dan BupatiiWalikota senantiasa mengoptimalkan peran,fungsi dan pelaksanaan tugas pejabat fungsional ketenagakerjaan dan lembaga-lembaga ketenagakerj aan lainnya.

c. Menteri Perindustrian melakukan :- Upaya peningkatan efisiensi proses produksi, optimalisasi kapasitas produksi dan

daya saing produk industri;

WRATA NO, 68 IAHUN KE.Wil TRIWULAN I 2OO9 14

- Penyusunan kebijakan penggunaan produksi dalam negeri dan melaksanakanmonitoring pelaksanaannya.

d. Menteri Perdagangan melakukan : " .q- Upaya peningkatan pencegahan dan penangkalan penyelundupan barang-barang

dari luar negeri;- Upaya untuk memperkuat pasar dalam negeri dan promosi penggunaan produk

dalam negeri;- Upaya untuk mendorong ekspor hasil industri padat karya.

2. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Gubernur dalam menetapkan upah minimum, mempertimbangkan rekomendasi DewanPengupahan Daerah dan atau Bupati/Walikota dengan memperhatikan kebutuhan hidup layakpara pekerj a/buruh, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah/wilayah.

Pasal II

Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 27 November 2008

MENTERI TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI,

ttd

ERMAN SUPARNO

t

MENTERI PERINDUSTRIAN,

nd

FAHMI IDRIS

MENTERI DALAM NEGERI,

nd

H. MARDIYANTO

MENTERI PERDAGANGAN,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

l5

,I

MRATA NO.68 TAHUN KE.WN TR'WUL,.N '

2UN

PERATURAN BERSAMAMENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN'MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI'

DAFI MEI.{TERI KESEHATAN

NOMOR : 48/lVIen.PPDgU2008NOMOR : PER-27/NIEN/ XII 12008NOMOR z ll7 7 lMenkeslPB/KV20O8

TENTANG

PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU SELAMA WAKTU KERJADI TEMPAT KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI IIEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, MENTERI TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI KESEHATAI\'

: a. bahwa setiap ibu berkewajiban memberikan airususu ibu kepadaanaknya;

Menimbang

b. bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara. optimal baik fisik, mental spiritual maupun kecerdasan untuk

mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak;

c. bahwa 80% (delapan puluh persen) perkembangan otak anak dimulaisejak dalam kandungan sampai usia 3 (tiga) tahun (periode emas)',Jhitrggu dfuerlukan pemberian air susu ibu eksklusif 6 (enam) bulan

dan diteruskan sampai anak berusia 2 (dua) tahun;

d. bahwa belum optimalnya pelaksanaan kesetaraan dan keadilan genderdan perlindungan fungsi reproduksi (matemal) mengakibatkanp"r"-p,r* bekerja mengalami kesulitan dalam pemberian air susu ibu;

e bahwa karena masa istirahat sebelum dan sesudah melahirkan hanyaditentukan selama 3 (tiga) bulan, maka pekerja/buruh perempuansetelah melahirkan anak harus diberi kesempatan sepatutnya untuk

memberikan air susu ibu kepada anaknya atau memerah air susu ibu

selama waktu kerja di temPat kerja;

WR,ATA NO, il TAHUN KE.Nfl' TRIWUL"AN I2OO9 16

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan PeraturanBersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan tentang PeningkatanPemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;

Undang-Undang Nomor I tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBil;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomorl25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Orgafiisasi, dan Tata KerjaKementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 62 Tahun 2005;

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang PengesahanKonvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights Of TheChtld) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun1990),'

8. Kepuhrsan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SIVIV/2004Tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif Pada Bayi diIndonesia;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAANPEREMPUAN, MENTERI TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI, DAN MENTERI KESEHATAN TENTANGPENINGKATAN PEMBERIAII AIR SUSU IBU SELAMA WAKTUKERJA DI TEMPAT KERJA.

1.

2.

aJ,

4.

5.

6.

7.

Menetapkan

t7 yMR,ATA NO.68 TAHUN KE.)OflII TRIWUI/.N ' 2$9

BAB 1. KETENTUANUMUM

Pasal l

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksudkan dengan:

1. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darahputih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang

diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

2. Peningkatan Pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja adalah program nasional untuk -tercapainya pemberian ASI ekslusif 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampaianak berumur 2 (dua) tahun.

3. Memerah ASI adalah upaya mengeluarkan ASI dari payudara ibu secara manual atau. denganmenggunakan alat khusus.

4. ASI perah adalah ASI yang telah dikeluarkan dari payudara ibu baik secara manual ataupundengan menggunakan alat khusus.

5. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimanatenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat

sumber atau sumber-sumber bahaya.

6. pengurus adalah ora4g yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja ataubagiannya yang berdiri sendiri.

7. Pengusahaadalah:a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan

milik sendiri;b. .brang perseorangan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan

perusahaan bukan miliknYa;c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia yang

-.*utitl p.*ruhu* iebagaimana dimaksud huruf a dan b yang berkedudukan di luarwilayah Indonesia.

g. pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekeda dengan menerima upah atau imbalan dalambentuk lain.

g. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untukpekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka

mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi

hak dan kepentingan pekerj a/buruh.

W'RATA NO. 68 IAHUN KE-XVI|/I TRIWUI/.N I 2OO9 l8

10. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuatsyarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

I l. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yahg qrerupakan hasil perundingan antara serikatpekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansiyang bertanggungfawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, aiau beberapa pengusahaatau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban rcau;Uetafrpihak.

12. Petugas terlatih adalah petugas yang telah mengikuti pelatihan tentang laktasi.

BAB IITUJUAN

d

Pasal2Tujuan Peraturan Bersama ini adalah:

a. memberi kesempatan kepada pekerja/buruh perempuan untuk memberikan atau memerah ASIselama waktu kerja dan menyimpan ASI perah untuk diberikan kepada anaknya;

b. memenuhi hak pekerja/buruh perempuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anaknya;c. memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI guna meningkatkan gizi dankekebalan anak; dand. meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. r"i

BAB IIITUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

'r Pasal3

(1) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan bertugas dan bertanggungjawab:

a. pemberian pengetahuan dan pemahaman pada pekerja/buruh perempuan tentang pentingnyaASI bagi tumbuh kembang anak serta kesehatan pekerja/buruh perempuan;

b. memberikan pemahaman dan kesadaran pengusaha/pengurus di tempat kerja tentangpemberian kesempatan kepada pekerja/bunrh perempuan untuk memerah ASI selamawaktu kerja di tempat kerja.

(2) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas dan bertanggungjawab:

l9 WIRATA NO. 68 TAHUN KE-NU TRIM]LAN I zmg

a. mendorong pengusaha/pengurus, serikat pekerja/serikat buruh agar mengatur tata carapelaksanaan pemberian ASI dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian KerjaBersama dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undanganKetenagakerjaan;

b. mengkoordinasikan pemasyarakatan pemberian ASI di tempat kerja.

(3) Menteri Kesehatan bertugas dan bertanggungjawab :

a. melakukan pelatihan dan menyediakan petugas terlatih pemberian ASI;

b. menyediakan, menyebarluaskan bahan-bahan komunikasi, informasi dan edukasitentang peningkatan pemberian ASI.

BAB IVPEMBINAAN

Pasal 4

(1) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Tenaga Keda danTransmigrasi, dan Departemen Kesehatan dalam upaya melaksanakan peningkatanpemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja, melakukan pembinaan secara bersama-sama.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi advokasi, qosialisasi, pelatihan,pemantauan dan evaluasi.

(3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan masukanbagi pelaksanaan Program Peningkatan Pemberian ASI.

Pasal 5

(l) Pembinaan sebagaimana dimakbud dalam Pasal 4 dilakukan oleh kelompok kerja.

(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil dari KementerianPemberdayaan Perempuan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan DepartemenKesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Pasal6

Biaya pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan kepadaanggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, dan Departemen Kesehatan sesuai bidang tugas masing-masing

uRATA No. 68 TAHUN KE-wtil TRIyyrJLAN t zns 20

BAB VIKETENTUAN PEI\ruTUP

*"tdPerafira Bersarna ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENTERIMGARA

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 22 Desember 2008

YAA}.I PEREMPUA}.{,

ttd

MENTERI TENAGA KERIADAN TRANISMIGRASI,

trd

ERT,IAN SUPARNO

MENTERI KESEHATAN,

"1,ttd

SITI FADILAH SUPARI

I,a

TE-I.rIIA FIATTA SWASONO

21 ]r4&4rA ryo. 0c IAfit t KE)om trwAtt/.u r 2me

f*"

Menimbang

rENAG o *r*i[H*tlt*o* r*t" * r,REPUBLIK INDONESIA

PERATURANMENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIANOMOR PER.24IIVIEN/ XII/2008

TENTANGMETODE PENGHITUNGAN PERSEDIAAN DAN

KEBUTUHAN TENAGA KERJA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA'

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 15 Tahun 2AA7 rcntang Tata Qarc MemperolehInformasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Sefta PelaksanaanPerencanaan Tenaga Kerja, perlu menetapkan Pera$uan Menteri tentang

Metodc Penghitungan Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indoneeia Nomsr 4279)l

Peratruarl Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata earaMemperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan SertaPelaksanaan Pereneanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2Q07 Nsmor 34, Tambahan tembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4701);

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P

Tahun 2007t

Mengtngat : 1,

,t

3.

vflR f N0, n IAHUN,G.XWi [R|WUI/,N I 2000 'r?)

Menetapkan

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorPER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Keda DepartemenTenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana telah diubah, terakhirdengan Peraturan Menteri.Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorPER. 1 4/MENA/III/2008 ;

MEMUTUSKAN;

I PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DANTRANSMIGIIASI TENTANG ME,TODE PE,NGHITUNGANPERSE,DIAAN DAN KE,BUTUHAN TENAGA KERJA. .' ,

Pasal I

Dalam Pcraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan Tenaga Kerja, yang selanjutnya disingkat PTK, adalah proses penyusunanrencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalampenyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaanyang berkesinambungan,

2, Persediaan tenaga kerja, adalah angkatan kerja yang tersedia, dengan berbagaikarakteristiknya.

3, Kebutuhan tenaga kerja, adalah angkatan kerja yang diperlukan ugtuk mengisi kesempatankerja yang tersedia, dengan berbagai karakteristiknya.

4. Neraca tenaga kerja, adalah keseimbangan atau kesenjangan antara persediaan tenaga kerja. "

dengan kebutuhan tenaga kerja, dengan berbagai karakteristiknya.

5. Metode penghitungan persediaan tenaga kerja, adalah cara memperkirakan jumlah angkatankerja secara statistika.

."

6. Metode penghitungan kebutuhan tenaga kerja, adalah cara memperkirakan jumlahkesempatan kerj a secara statistika.

7. Penduduk Usia Kerja, yeng selanjutnya disingkat PUK, adalah penduduk yang berumur 15(lima belas) tahun dan lebih atau disebut tenaga kerja.

8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, yang selanjutnya disingkat TPAK, adalah rasio antaraangkatan kerja dengan penduduk usia kerja.

23 MRATA NO.68 TAHUN Kg'oI//II TRIWULAN I2N9

9.

10.

t 1.

12.

14.

15.

Angkatan Kerja, yang selanjutnya disingkat AK, adalah penduduk usia kerja yang bekerja,atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran yang akftif mencaripekerjaan.

Bekerja," adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksudmemperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, sekurang-kurangnya1 (satu) jam tidak terputus dalam seminggu.

Penganggur Terbuka, adalah mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha,yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan sertayang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Penganggur Terbuka, yang selanjutnya disingkat TPT, adalah rasio antarabanyaknya penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja.

13. Kesempatan kerja, adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja, dan pekerjayang sudah ada.

Produk Domestik Regional Bruto, yang selanjutnya disingkat PDRB, adalah jumlah nilaitambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatudaerah dalam jangka waktu tertentu.

Produktivitas Tenaga Kerja, adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa, dengantenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu,yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentufan nilai tambah suatuproduk, pada proses kegiatan ekonomi.

16. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.-"i

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dipergunakdn sebagai acuan bagiDepartemen, dan pemerintah daerah dalam melakukan

tenaga kerja.

Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonpenghitungan persediaan dan kebutuhan

Pasal 3

Metode penghitungan persediaan, dan metode penghitungan kebutuhan tenaga kerja,sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan contoh penghitungan persediaan dan kebutuhanTenaga Kerja tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, dan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

WIRATA NO. 68 TAHUN KE-WIII TRIWIJLAN I2OOg 24

; 'p5341i4: .

Menteri ini mulai berlaku pada taogga!.ditetapkan.

nt t"pk*? Jakafiapadatanggal l8 Desember 200g

MENTERITENAGA KER.TA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ffd

Dr.Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

25 WRArA M} A TA'IUN XE.NN INWI'LNI I 2(M

s.

LAMPIRAN I

PERATURANMENTERI TE,NAGA KNRJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONA,SIANOMOR PER.24MENDilI/2008

TENTANGME,TODE PENGHITUNGAN PERSEDIAAN DAN

KEBUTUHAN TENAGA KERJA

BAB IPENDAHULUAN

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa, ini masih menghadapi berbagai

permasalahun *t*Jluin iing?inya tinikat pengangg:1'an, terbatasnya penciptaan dan perluasan

kesempatan kerja, ;;;;h"ffpioa*tiuit;;.?ttfi'buruh' Salah satu upava untuk mengatasi

permasalahan tersebut dipeilukan suatu peren canaan tenaga kerja yang sistematis yang memuat

pendayagunaan tenaga kerja secaru opii*ul,.dan produktif guna mendukung pembangunan

ekonomi atau sosiJ ,."*u nasional, daerah, maupun- sektoral sehingga dapat membuka

kesempatan kerja seluas-luasnya, *."ingtutttutt produktivitas kerja dan meningkatkan

kesej ahteraan Pekerj a/buruh'

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 7

mengamanatkan bahw:a dalam penyusunan kebijakan, strategi' dan pelaksanaan program

pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan' Pemeiintah dan pemerintah daerah

'hu*, be-rpedoman pada rencana tenaga kerja' L.

RencanaTenagaKerjamemuatpersediaantenagakerja'kebutuhantenagakerja'nelacatenaga kerja dan *uf, t"ui3ut *: ,irutrgi dan pfogram pembangunan

ketenagakerjaan yang

dirinci menurut berbagai karakteristil

BAB IIMETODE PENGHITUNGAN PERSEDIAAN TENAGA KERJA

Penghitungan persediaan tenaga kerja menggunakan p.nj.kurun TPAK dan pendekatan Kohort.

A. Pendekatan TPAK1. Penghitungan persediaan tenaga kerja dengan pendekatan TPAK menggunakan data dan

informasi antara lain:a. PUK menurut Jenis Kelamin, Golongan Umur, dan Tingkat Pendidikan;b. TPAK menurut Jenis Kelamin, Golongan Umur, dan Tingkat Pendidikan yang sudah

ada; ,c. AK menurut Jenis Kelamin, Golongan lJmur, dan Tingkat Pendidikan.

2. Metode penghitungan

a. Proyeksi PendudukData proyeksi penduduk diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenangmemproyeksikan penduduk.

b. Proyeksi PUK.Proyeksi PUK merupakan selisih antara hasil proyeksi penduduk dengan pendudukyang berumur kurang dari 15 tahun. Cara menghitungnya menggunakan rumus:

PU&'=P-P

PUKr : Proyeksi PUK tahun tPUK' : Data dasar proyeksi PUKr : Laju pertumbuhan PUKt - Jarak (selisih) tahun proyek;i (tn) dengan tahun data dasar (to)

Untuk menentukan laju pertumbuhan PUK menggunakan nrmus:

( rPU,(.. it ' jr':.1 I 'l -l}.rl00{.\PUi'"1 )

Keterangan:r : Laju pertumbuhan PUKPUK. : Data PUK tahun akhirPUK" : Data PUK tahun awalt : Jarak (selisih) tahun proyeksi (tn) dengan tahun data dasar.(to)

2) Apabila jumlahnya tidak sama dengan hasil proyeksi PUK menurut golonganumur, maka perlu mengalikan hasil proporsi penghitungan pada huruf a denganjumlah proyeksi PUK menurut golongan umur.

c. Proyeksi TPAK.Proyeksi TPAK dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:Regresi Linear Sederhana F = c + br

Keterangan:

Y : Proyeksi TPAKa : Konstantab : Parameterx :Tahun

"!

Dalam memproyeksikan TPAK setiap kelompok dilakukan penghitungan tersendiri.Untuk menghitung TPAK dalam kelompok jumlah tidak menggunakan rumus diatastetapi dengari membandingkan proyeksi jumlah angkatan kerja dengan proyeksijumlah PUK.

d. Proyeksi AK.

Untuk memproyeksikan AK diperoleh dengan mengkalikan antara proyeksi PUKdengan proyeksi TPAK dengan karakteristik dan tahun yang sama.

Dengan rumus :

lff =PUtrrfP*ff

W'RATA NO. 68 TAHUN KE-Wil TRIWUIJ,.N I 2OO9 28

B. Pendekatan Kohort

Pendekatan kohort dipergunakan untuk memperkirakan jumlah angkatan kerja pada kurunwaktu tertentu dengan melihat keluaran pada tiap tiggkat pendidikan yang akan masuk pasarkerja.Penghitungannya dengan menggunakan rumus:J{ti = puj{rs * pu.tiss + pufis}tTp = puNSIvf r.4 * puffoip + puri.Sl

Keterangan:

AK : Angkatan KerjaPUKTS = PUK Tidak Sekolah yang diperkirakan masuk pasar kerja.PUK SD : PUK SD yang keluar (drop out) dan lulus tetapi tidak melanjutkan dan

diperkirakan masuk pasar kerja.PUK SMTP : PUK SMTP yang keluar (drop out) dan lulus tetapi tidak melanjutkan

dan diperkirakan masuk pasar kerjaPUK SMTA : PUK SMTA yang keluar (drop out) dan lulus tetapi tidak melanjutkan

dan diperkirakan masuk pasar kerja.PUK Dip = PUK Dip yang keluar (drop or.rr), lulus dan diperkirakan masuk pasar

kerja.PUK 51 = PUK S1 yang keluar (drop ozrr), lulus dan diperkirakan masuk pasar

kerja.

BAB IIIMETODE PENGHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGAJ

Keterangan:Ptt = ProYeksi PDRB sektor - i;Poi = Data dasar PDRB sektor - i;ri = Perkiraan petrumbuhan€koqsmi (PDRB) sektor: i;t = Jarak (selisih) tahun proyeksi (tu) dengan tahun data dasar (tu)

B. Penghltungan Kesempatan Kerja1. Data dan Informasi yang dibutuhkan:

a. Penduduk yang bekerja menurut karakteristiknya.b, PDRB berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha.c. Perkiraan pertumbuhan ekonomi atau PDRB, menurut lapangan usaha.

2. Pendekatan" tPenghitungan kesempatan kerja dapat menggunakan pendekatan Inp{t-Output,Ekonometrik, atau Elastisitas.a. Pendekatan InPut-OutPut.

Dasar pemikiran penggunaan pendekatan input-outpuf dalam perencanankebutuhan tenaga kerja adalah bahwa permintaan akhir efektif mempunyaipengaruh terhadap penciptaan kesempatan kerja di berbagai sektor produksi.Penciptaan kesempatan kerja tersebut bersifat langsung terhadap sektor-sektoryang mendukung peningkatan produksi pada sektor pertama. Persamaannyadirumuskan:

,r = {r _ 4*1-r g'a

Keterangan

X : Matriks vektor output(I-Ao) -t : Matriks leontiefFd : Matriks vektor permintaan akhir

u'n b. Pendekatan Ekonometrik.

Pendekatan ekonometrik adalah untuk menjelaskan keterkaitan dan hubungankuantitatif antar4 peubah (variable) makro ekonomi suatu daerah denganpenyerapan tenaga keda, khususnya menurut lapanga usaha, denganmemperhatikan:1) PDRB;2) Nilai Tambah Bruto setiap lapangan usaha;3) Nilai eksPor barang dan jasa;4) Stok kapital;5) Investasi fisik/pembentukan modal tetap bruto;6) Penyerapan tenaga kerja di setiap sektor;7) Total penyerapan tenaga kerja;8) Faktor lainnYa.

WIRATA NO,68 TAHUN KE.NII' TR'WUUN I2OO9 30

c. Pendekatan Elastisitas.

Elastisitas tenaga -k.rju merupakan rasio antara perubahan atau pertumbuhankesempatan kerja dengan pertumbuhan pDRB menggunak* *'nur,

rl,f'. = --:. rJ"r

.

,,,= [(*)" -,Jx,oof 7!1,.rr' )r)',=it,-j -rJ rroo

Keterangan:E; : Elastisitas tenaga kerja sektor -irli : Laju perfumbuhan penduduk yang bekerja sektor -i pertahun (%)ryi : Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) -i penahun (%)Li : Jumlah penduduk yang bekerja sektor - iYi : Jumlah PDRB sektor - in : Data tahun akhiro : Data tahun awalt - Jarak (selisih) tahun proyeksi (tn) dengan tahun data dasar (to)

Proyeksi kesempatan kerja dengan pendekatan elastisitas dilakukan dengantahapan:

1) Mentabulasi data historis penduduk yang beker:u aJn PDRB berdasarkanharga konstan tahun yang sama, menurut lapangan usaha.

2) Menghitung laju pertumbuhan penduduk yang bekerja dan laju pertumbuhanPDRB setiap lapangan usaha menggunakan rumus:

"',= {(*)','-r}' roo

r1,.=ffI")"'-rlrroo[ \r."/ )

3) Menghitung elastisitas setiap lapangan usaha menggunakan rumus:rl.

F : *!-: r),,

3l MNAIANO.6S TAHUN KE-Nflil TRIWU,',.N I2N9

4)

Keteranean:a. Jika elastisitas lebih besar dari 1

kesempatan kerja sangat besaroproduktivitas minus. a

(satu), maka laju pertumbuhansebaliknya laju pertumbuhan

b. Jika elastisitas kurang dari 0 (nol) atau minus, maka laju pertumbuhan.kesempatan kerja minus, sebaliknya laju pertumbuhan produktivitassangat besar.

c. Jika elastisitas antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu), maka lajupertumbuhan kesempatan kerja positif dan laju pertumbuhanproduktivitas j uga positif.

Menghitung laju pertumbuhan kesempatan kerja menurut lapangan usahasampai dengan tahun proyeksi, yaitu mengalikan antara elastisitasperubahan dengan perkiraan ekonomi menurut lapangan usahamenggunakan rumus:

fl..=Eolrr)r'cr

Keterangan:rlai : Laju pertumbuhan kesempatan kerja baru sektor - iEai : Elastisitas perubahanryai = Perkiraan laju pertumbuhan ekonomi sektor - i

Menghitung proyeksi kesempatan kerja menurut lapangan usaha, sampaidengan tahun proyeksi menggunakan rumus:

ffK.o = 'YXr,{1 * rlo, }'

Keterangan:KKti : Proyeksi kesempatan kerja sektor -iKIGi :' Data dasar penduduk yang bekerja sektor -irlai = Laju pertumbuhan kesempatan kerja sektor -it : Jprak (selisih) tatrun proyeksi (tn) dengan tahun data dasar (to)

Menghitung proyeksi tambahan kesempatan kerja menurut lapangan usaha

menggunakan rumus:

Iffft'.:PKK.+Pl/Bi

Keterangan:TKKi : Tambahan kesempatan kerja sektor -iPKKi : Proyeksi kesempatan kerja sektor iPYBi : Penduduk yang bekerja sektor -i

s)

6)

WRATA NO. 8 fAtTUN 'G.NN

TRilIUl/,N I 2U'9 32

7) Proyeksi kesempatan kerja menurut karakteristik selain lapangan usahadilakukan melalui beberapa tahap:

a. Memproyeksikan kesempatan*kerja dengan menggunakan rumus linearsederhana (}J : a -t b:r) atau rumus pertumbuhangeometrik IiIi = I(:&-*{1 -: rl. Jr

Keterangan:Y : Hasil proyeksi kesempatan kerjaa = Konstanta rb : Parameterx : TahunKK1 : Proyeksi kesempatan kerja tahun tKIG : Data dasar proyeksi kesempatan kerjarli : Laju pertumbuhan penduduk yang bekerjat - Jarak (selisih) tahun proyeksi (t") dengan tahun data. dasar (to)

Untuk menentukan laju pertumbuhan penduduk yang bekerjamenggunakan rumus:

Keterangan:rli : Laju pertumbuhan penduduk yang bekerja sektor-i pertahun (%)L; : Jumlah penduduk yang bekerja sektor - i *n : Data tahun akhiro : Data tahun awalt - Jarak (selisih) tahun proyeksi (tn) dengan tahun data dasar (to)

b. Apabila jumlahnya tidak sama dengan hasil proyeksi kesempatan kerjamenurut lapangan usaha, maka perlu mengalikan hasil proporsipenghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan iumlahiroyeksi kesempatan kerja menurut lapangan usaha.

C. Metode Penghitungan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Data dan Informasi yang dibutuhkana. Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha.b. PDRB berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha.c. Proyeksi kesempatan kerja menurut lapangan usaha.d. Proyeksi PDRB menurut lapangan usaha.

2. Tahapan PerhitunganTahapan untuk menghitung produktivitas tenaga kerja dilakukan melalui :

'i,: {{*)"'-r}' roo

JJ WRATA NO. 68 TAHUN KE.Wil TRIWULAN I 2OO9

a. Mentabulasi data historis PDRB dengan harga konstan dan proyeksi PDRBmenurut lapangan usaha.

b. Mentabulasi data historis penduduk yang bekerja dan proyeksi kesempatan kerjamenurut lapangan usaha. n

c. Menghitung pioduktivitas tenaga ked'a dengan membandingkan antara PDRBdengan penduduk yang bekerja atav kesempatan kerja menggunakan rumus:

PDFFProd.:

-

f{Jf t

BAB IVKETENTUAN LAIN - LAIN

Untuk mengetahui keseimbangan/kesenjangan antara persediaan tenaga kerja dengan kebutuhantenaga kerja diperlukan neraca tenaga kerja yaitu pengurangan antara proyeksi AK denganproyeksi kesempatan kerja berbagai karakteristik dengan menggunakan rumus:

iVIff=P&K-PKK

Keterangan:NTK : Neraca tenaga kerjaPAK : Proyeksi angkatan kerjaPKK : Proyeksi kesempatan kerja

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

,iMitode penghitungan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja untuk memberikan kemudahan dankeseragaman penyusunan rencana tenaga kerja bagi Pemerintah dan pemerintah daerah.

Di tetapkan di Jakartapada tanggal 18 Desember 2008

MENTERITENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr.Ir. ERMAN SU"ARNO, MBA., M.Si.

W'RATA NO. 68 TAHUN KE.ruil TRIWUIj,N I 20,/9 34

LAMPIRAN IIPERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIAN OMOR PER.2 4iTvIF4{Dgri2 00 8

TENTANGMETODE PENGHITUNGAN PERSEDIAAN DAN

. KEBUTUHAN TENAGA KERJA

CONTOH PENGHITUNGAN

A- Metode Penghitungan Persediaan Tenaga Kerja.

l. Proyeksi Penduduk.Data proyeksi penduduk diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenangmemproyeksikan penduduk.

Tabel IProyeksi Penduduk Menurut Golongan Umur

Provinsi/Kab/Kot X, Tahun 2008 - 2012 (dlm ribu)

Gol. Umur 2008 2009 2010 2011 2012

0-4 204.2 207.3 2I0,4 213,6 216.85-9 r90.2 t87.2 184,2 l8l .2 179,3

l0 t4 214.8 208,9 203.2 197.6 192,1l5 t9 260,1 254,0 2{8,0 242.1 236,420 -24 332,0 330,7 329,5 329,2 327,025 -29 368.3 378,9 389,9 40t.2 412,830-34 314.0 326,0 338,4 351.3 364,735 39 )s) ) 253,8 255.4 257,7 258.740-44 243,3 246,5 249.7 252,9 256.245-49 225,9 232,8 240,0 247,5 255"150-54 .190,3 I98,2 206,4 2r4,9 223,855-59 147,1 150,9 154,9 159,0 163.160+ 437,8 443,8 449.8 456,0 462.2

Jumlah 3.380,2 3.419,0 3.459,7 3.502,5 3.547,2

2. Proyeksi PUK.

Proyeksi PUK merupakan selisih antara hasil proyeksi penduduk dengan penduduk yangberumur kurang dari 15 tahun. Cara menghitungnya menggunakan nrmus:

PUlti*F-F{15

35 MRATA NO.68 TAHUN KE-Wfi TR//WULAN I2N9

Hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2Proyeksi Penduduk Usia KerjqMenurut Golongan Umur

Provinsi/Kab/Kot X Tahun 2008 - 2012 (dalam ribu)

Proyeksi PUK menurut karakteristik selain golongan umur dilakukan melalui beberapatahap:

Contoh PUK menurut Tingkat Pendidikan

a. Mengumpulkan, dan mentabulasikan data masa lalu (historis)

Tabel 3Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Prov/KabA(ot X Tahun 2003 - 2007

TingkatPendidikan

!

2003 2004 2005 2006 2007

Maksimum SD L085 1.098 1.095 1.084 t.079SLTP s22 523 s36 574 624SMTA 729 685 7t3 720 747Dl -D3 76 97 9l 89 109Universitas 87 r28 r37 t96 167

Jumlah 2.499 2.531 2573 2.663 2.726

Sumber: -

tl

GolonganUmur

2008 2009 2010 20tl 2012

t5-19 260 254 248 242 n620 -24 332 331 329 328 32725 -29 368 379 390 401 41330-34 314 326 338 3sl 36535 -39 252 254 255 257 25940-44 243 246 250 253 25645-49 226 233 240 247 25550-54 r90 198 206 2ts 22455-59 t47 ls1 155 159 16360+ 438 444 450 456 462

Jumlah 2.771 2,816 2.862 2.9r0 2.960

WNATAM)6E TAHUN KE.NU TRWULAN I2OO9 36

s

b. Memproyeksikan

Memproyeksikan PUK dengan menggunakan rumus linear sederhanatq

l'=a*Sr

Dimana :

$=n.Er:. -Et"E:,n.I r: - (I r)'

a: F- b*'

lrtf_--}

n

tr I-r/[-re

?t

Untuk memproyeksikan PUK menurut pendidikan, khusus yang berpendidikanmaksimum SD, memerlukan tabel bantu sebagai berikut:

5.10909179 - 1oCI25.5441s:5.20100135 - {10035): = -?,6

_ 5441n=T=1088'?

Tahun (x) v x2 xy

2003 108s 4012009 21732552004 1098 4016016 2200392200s 1095 402002s 2t954752006 1084 4024036 2t745042007 t079 4028049 2165553

10025 "

544r 2010013s 109091791

37 MRATA NO. A8 TAHUTI KE.xydi/I TRIWUI/|N I 2NE

_ 100:5l]-

-=:0055

n : 1088,2 - [-2,6.?005]: 5301,2

!'= 630t,3 - l.6x

Proyeksi PUK yang berpendidikan maksimum SD, Tahun 2008 - 2012 sebagaiberikut:

l'3008 : 6301,3 - 2,6.2008 = 1080f2009 = 6301,? - ?,6.20G9 = 1078f?010 = 63S1,3 - 3,6.301.0 = 1075f2011 = 6301,3 - ?"6.?011 = 1073Y}OL?,= 6301,3 - ?,6.?01? = 1G70

Untuk proyeksi PUK yang berpendidikan secara keseluruhan dilakukan setiap tingkat

pendidikan, Tahun 2008 - 2012 sebagai berikut:

Tabel 4

Proyeksi Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

ProvinsiA(ablkot X Tahun 2003 -2007r,

TingkatPendidikan

2008 2009 2010 201 I 2012

Maksimum SD 1,080 1.078 1,075 1.073 1.070

SLTP 632 658 683 709 734

SMTA 740 747 754 761 768

DI -D3 110 116 t2l 127 133Universitas 2tl 234 257 280 303

Jumlah 2,774 2,833 2,891 2,950 3,008

c. Mensinkronkan

Jurnlah proyeksi PUK menurut Tingkat Pendidikan tersebut diatas jumlahnya tidak

sama dengan proyeksi PUK menurut Golongan Umur, maka perlu mengalikan hasil

proporsi penghitungan dengan jumlah proyeksi PUK menurut golongan umur.

vffiAfA ifi. il t,luil KE-nm fwwur,,|J t 2u9 38

Tabel 5Proporsi Proyeksi Penduduk usia Kerja Menurut Tingkat pendidikan

Prov/Kab/Kota X Tahun 2008 -2012 (%)i!

Tabel 6Proyeksi Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Prov/Kab/Kot X Tahun 2003 - 2007 (dalam ribu)

Untuk memproyeksikan PUK karakteristik lainnya dapat menggunakan rumus diatas.

3. Proyeksi TPAK.

Proyeksi TPAK dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:Regresi Linear Sederhana (i/ x c + &x );Proyeksi TPAK menurut karakteristiknya dilakukan melalui beberapa tahap:Contoh TPAK menurut Tingkat Pendidikan :

a. Mengumpulkan, dan menstabulasikan data masa lalu (historis)

TingkatPendidikan

2008 2009 2010 20tl 2012Maksimum SD 38.95 38.05 37.19 36.36 35.57SLTP 22.79 23.22 23.63 24.03 24.41SMTA 26.68 26.38 26.09 25.81 25.55DI.D3 3.96 4.08 4.20 4.3r 4.42Universitas 7.62 8,27 8.89 9.49 10.06

Jumlah 100 100 r00 100 100

TingkatPendidikan

2008 2009 20t0 20tl 2012

SD 1.079 1,071 1.064 1.058 1,053

SLTP 632 654 676 699 722

SMTA 739 743 747 751 756DI -D3 110 115 t20 t2s 131Universitas 211 233 254 276 298

Jumlah 2,771 2,816 2,962 2,9r0 2,960

39 MRATA NO.68 IAHUN KE.WIIITRMUI,,.N Izmg

b.

Tabel TTingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut

Golongan Umur Provilkb/Kab X Tahun 2003 -2007 (%)

Memproyeksikan

Untuk memproyeksikan TPAK menurut Golongan Umur, khusus yang berumur 2529 Tahun, memerlukan tabel bantu sebagai berikut:

i

5,79781? - 180?5"39?,9'lh:-:0.196- 5.20r00135 - (r00?5)-397.q1P- " =79.582-510025

,:t-= T=-'005

GolonganUmur

2003 2004 2005 2006 2007

15- 19 25,68 n.ta 24,25 26.49 25.7020 -24 49,93 50,40 53,14 51,44 61,1225 -29 76,62 81,88 81,37 79,00 79,0430-34 83,50 85.67 86.90 81.43 84.843s-39 86.25 91.65 87.29 87.28 86.9040-44 89,69 9r,75 88.53 87.95 89,4145-49 89.24 89,14 97,16 91,52 87,5150-54 87,r7 84.37 91.50 87.2t 86,2855-59 84,44 83.23 86"43 81,73 86.4360+ 62,55 74,49 60,14 58,62 57.94

Jumlah 70,30 71,73 71,95 70,30 71,69

Sumber:

Tahun (x) v x2 xy

2003 76.62 4012009 153470

2004 81.88 4016016 164088

2005 81.37 402402s t63t47

2006 79.00 4024036 t58474

2001 79.04 4028049 I 58633

10025 397.91 20100135 797812

WRATA NO. il TAHUN KE.Nil' TRIWIJL,.N I 2N9 40

a=79,587-('0,196,:005)-*313,398 : .,Y= -313,398-0,196r'

Proyeksi TPAK menurut Golongan Umur, khrsus yang berumur pUK zs *29 Tahun, Tahun 2008 - 2012 sebagai berikut:y?008 = -$13.398 * 0,196,2006 = 80,r7Y?00q = *] I3,398 * 0,1T6,?009 = 80,37y3010 = -313.398 + 0,196.?010 = 80,56Y?011 = -313,398 * 0,196,?0lt = 80,76Y20LZ = *J13,398 . 0,196.201? = 80.95

Untuk proyeksi TPAK menurut Golongan Umur secara keseluruhan dilakukan setiapgolongan umur, Tahun 2008 - 2012 sebagai berikut:

Tabel 8Proyeksi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut

Golongan Umur Prov/Kab/kab X Tahun 2008 - 2012 (%)

GolonganUmur

2008 2009 2010 201 I 2012

l5 l9 26.93 26.81 26.70 26.58 26.4620 -24 60.23 59.34 58.46 57.57 56.6825 -29 80.17 80.37 80.56 80.?6 80.9530-34 84.00 83.84 83.69 83.s3 83.3835 39 86.9s 86.65 86.34 86.03 85.7340-44 88.1 6 88.71 88.06 88.22 88.3745-49 86.41 87.30 86.76 84.98 85.1 850-54 83.1 I 84.72 84.1 8 83.64 84.1 855 59 8s.20 8s.44 85.69 85.20 86.4960+ 57.26 56.58 55.90 55.22 54.54

Jumlah 71.89 72.t7 72;07 71.90 72.07

Dalam memproyeksikan TPAK agar tidak memproyeksikan jumlahnya bersamaandengan yang lain. Proyeksi TPAK dilakukan tersendiri dengan membandingkanproyeksi jumlah angkatan kerja dengan proyeksi jumlah PUK. Untukmemproyeksikan TPAK dengan karakteristik lainnya dapat menggunakan rumusdiatas.

4t W'RATA NO. 68 TAHUN KE.Wil TRIWULAN I ^OOC

4. Proyeksl Angkatan Kerja.

Untuk memproyeksikan AK diperoleh dengan mengkalikan antara proyeksi PUK denganproyeksi TPAK dengan karakteristik dan tahun ya!]g sama.

q

Dengan rumus :

Cl{ * PUJf .t fFc,\'Sebagai contoh proyeksi AK Golongan Umur 25 - 29 Tahurr adalah sebagai berikut:

AKaoor * 368 x 8A,17%=295AKeooc * 379 x80,37% * 305AKzoro= 390x 80,56%= 314AKzort = 401 x 80,76Vo-* 324AKzorz= 413 x 80,95% =334

Untuk Proyeksi AK Golongan Umur secara keseluruhan, dihitung setiap golongan umur,seperti sebahgai berikut :

Tabel9Proyeksi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur

Prov/Kab/kot X Tahun 2008 * 2012 (dalam ribu)

GolonganUmw 2008 2009 20ta 2011 2012

15 19 70 68 66 64 6320 -24 200 196 193 189 18525 -29 295 305 3t4 324 33430-34 264 273 283 293 3043s-39 219 220 221 221 22240-44 215 219 220 223 22645-49 195 203 208 210 21750-54 158 168 174 180 r8855-59 125 r29 133 135 t4t

60+ 251 251 251 252 252

Jumlah r,992 2,032 2,063 2,092 2,133

Untuk memproyeksikan AK dengan karakteristik lainnya dapat menggunakan rumusdiatas.

B. Proyeksi PDRB

Proyeksi PDRB menurut karakteristiknya dilakukan melalui beberapa tahap:

W'NATA NO. 8 TAHUN XE.NN IMWULAN I 2W9 42

l. Mengumpulkan, dan menstabulasikan data masa lalu (historis)

Tabel l0Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha

Dengan hargakonstan 2000. Prov/Kab/Kot X Tahun 2003 -2007(dalam milyard rupiah)

Sumber:

Data perkiraan laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari lembaga atau instansi yangberwenang memproyeksikan perkiraan laj u pertumbuhan ekonomi.

Tabel 11 r;Perkiraan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Lapangan Usaha Prov/Kab/Kot X Tahun 2008 -2012

LapanganUsaha 2003 2004 2005 2006 2007

Pertanian 2.947.35 3.054.43 3.185,77 3.306.93 3.406.65

Pertambangan r19.43 120,44 122.33 126.14 t32.05

Industri 2.325,24 2.394,34 2.463,23 2.48t.17 2.510.23

Listrik.gas dan air 135,40 144,85 t53.29 152,47 163,24

Bangunan 1.178,02 1.284,47 1.395,08 1.580,31 1.708,30

Perdagangan 3.099,80 3.285.59 3.444,83 3.569,62 3.769,02

Anskutan 1.437,07 r.582,19 1.673.35 t.76t.67 1.868.57Keuansan 1.408.89 1.507,89 t.623.21 I .591,89 t.666,95

Jasa 2.710,09 2.775,86 2.849,96 2.965,16 3.046,78

Jumlah 15.361,29 16.150,06 16.91 1,05 17.535,36 18.271,79

Lapangan UsahaPertumbuhan PDRB

2008 2009 20t0 20tl 2012

Pertanian 3,00 3.50 3,60 3,60 4.00

Pertambangan 3,00 4,00 4,20 4.30 4,30

Industri 4,00' 4,00 4.10 5,00 5.20

Listrik.eas dan air 5.00 5,00 5,20 5,50 5.70

Bangunan 8,00 7,50 7.50 7.30 7,50

Perdagangan 6,00 6.50 6.50 6,70 7.00

Angkutan 7,00 7.10 7.10 7,30 7,50

Keuangan 5,00 5,20 5,20 s,50 6,00

Jasa 3,00 3,20 3.20 3,50 3,50

Jumlah 4,83 5,08 5,J4 5,40 5,68

43 MRATA NO.68 TAHUN KE.XII'I' TRIWUr;,.}I I2OO9

2. Menghitung Proyeksi PDRB menurut lapangan usaha, sampai dengan tahun proyeksi,

dengan rumus :

2012 adalah sebagai

Untuk proyeksi PDRB menurut Lapangan Usaha secara keseluruhan dilakukan setiaplapangan usaha, Tahun 2008 - 2012 sebagai berikut:

Tabel 12Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Menurut

Lapangan Usaha, Kabupaten X Tahun 2008 - 2012 (dlm milyard)

Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011! 20t2

Pertanian 3.508,85 3.63t-66 3.762.40 3.897,85 4.053.76Pertambangan 136,01 141,45 147.39 153.73 160.34

Industri 2.610.64 2.715.06 2.826.38 2.967.70 3.122,02

Listrik.eas dan air t71.40 r79.97 189.33 t99.74 ztt.l3Bansunan t.844.96 1.983.34 2.132-09 2.287.73 2.459,31

Perdagangan 3.995,16 4.2s4.85 4.531,41 4.835.02 5.173.47

Angkutan 1.999.37 2.141,33 2.293.36 2.460.7'l 2.645.33

Keuangan 1.750.30 I .841 .3 I t.937.06 2.043,64 2.166.22

Jasa 3.138,18 3.23 8.61 3.342,24 3.459.22 3.s 80.29

Jumlah 19.154,88 20.127,57 2l.161,66 22.305,36 23.571,87

C. Metode Penghitungan Kebutuhan Tenaga Kerja

Inti penghitungan kebutuhan tenaga kerja, adalah proyeksi kesempatan kerja menurutkarakteristiknya yang dilakukan melalui beberapa tahap:

Pt, = Po,(t * r, )t

Sebagai contoh Proyeksi PDRBberikut :

Ptzoos = 2510,23 x (1 + 4,00/100)rPtzoos :2610,64 x (1 + 4,00/100)tPtzoro :27!5,06x (l + 4,10/100)tPtzor r : 2826,38x (1 + 5,00/100)tPtzorz:2967,70 x (l + 5,20i 100)t

Sektor Industri, tahun 2008 -

= 2610,64:2715,06= 2826,38:2967,70= 3122,02

i

WRAIA NO. 68 TAHUN KE.WII TN|,//,tIr,,.N '

2@9 44

1. Mengumpulkan, dan menstabulasikan datamasa lalu (historis)

Tabel 13Penduduk Yang Bekerj a".PDRB Menurut

Lapangan Usaha ProvA(abll(ot X Tahun 2003 -2007

Menghitung laju pertumbuhan penduduk yang bekerja dan PDRB menurut lapanganusaha, dengan rumus elastisitas :

rl.E,=-' f -ts, &..

'u,={e)"'-r}xroof),i={ff)"-r}"oo

Sebagai contoh laju pertumbuhan penduduk yang bekerja dan PDRB dan elastisitassektor industri adalah sebagai berikut :Penduduk yang bekerja :

f z 250.91'1''d )'1,=t(ffiJ -tj'1oo:4'06PDRB:

f 1 2510,2311'{ )rr'. ='l {

-l

- 1l.rl00=1,93ri [\2325,24i ]

Lapangan UsahaKK PDRB (dlm milyard)

2003 2007 2003 2007Pertanian 650.83 588.97 2.947.35 3.406.6sPertambangan 9.89 35.55 119,43 132.05Industri 213,96 250,91 2.325.24 2.5t0.23Listrik.sas dan air 0.79 3,52 135.40 163,24Bangunan 123.67 178,35 1.178.02 1.708.30Perdagangan 367.39 402.t1 3.099.80 3.769.02Angkutan 40.17 57,16 t.437 .07 1.868,57Keuangan 14.11 4t.32 1.408.89 1.666.95Jasa 237.29 277.65 2.710,09 3.046.78

Jumlah L658,10 1.835,54 15.361,29 18.271,79

45 W,RATA NO.68 IAHUN KE-WUITRIWULAN,20/,9

+,04E =tE =:'lo

Untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk'yar.€ bekerja, PDRB, elastisitas danperubahan elastisitas seluruh lapangan usaha adalah sebagai berikut :

Tabel 14Laju Pertumbuhan KK, PDRB dan Elastisitas TK

Menurut Lapangan Usaha Prov/Kab/Kot X

Lapangan UsahaLaju Pertumbuhan Elastisitas Elastisitas

KK PDRB Perubahan

Pertanian -2.47 3,69 -0.67 -0.15

Pertambangan 37.70 2.54 t4,82 0.s0Industri 4.06 1.93 2.t0 0,75Listrik.eas dan air 45,06 4.79 9.42 0,80Bangunan 9,58 9,74 0.98 0.70Perdagangan 2.28 5.01 0.46 0.40Anekutan 9.22 6,78 1,36 0.80Keuangan 30,82 4.29 7,18 0,80Jasa 4.01 2.97 1.35 0.90

Jumlah 2,57 4,43 0,58

$

3. Menghitung laju pertumbuhan kesempatan kerja menurut lapangan usaha sampai dengantahun proyeksi, yaitu mengalikan antara elastisitas perubahan (Tabel 14) denganpgrkiraan ekonomi menurut lapangan usaha (Tabel 11) menggunakan rumus:

rl", = Fo, -r r-lto,

Sebagai contoh menghitung lanr pertumbuhan kesempatan kerja sektor industri adalahsebagai berikut :

rlzoos : 0,75 x 4.00: 3,00rlzoos :0,75 x 4.00:3,00rlzoro : 0,75 x 4'10 : 3,08rlzorr : 0,75 x 5.00 : 3,75tlzorz :0,75 x 5.20:3,90

Untuk menghitung laju pertumbuhan kesempatan kerja seluruh lapangan usaha adalahsebagai berikut :

UNAIA NO. il TAHUN KE.Nil TRIMII/N I 2N9

Tabel 15Perkiraan Laju Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Menurut Lapangan Usaha Prov/Kab/Kot X Tahun 2009 -2012

Lapangan UsahaPertumbuhan Kesempatan Kerj a

2008 2009 2010 20tl 2012

Pertanian -0,45 -0,53 -0,54 -0,54 -0,60

Pertambangan 1,50 2,00 2,10 2,15 2,r5

Industri 3,00 3,00 3,09 3,75 3,90

Listrik,gas dan air 4,00 4,00 4,16 4,40 4,56

Bangunan 5,60 5,25 5,25 5,11 5,25

Perdagangan 2,40 2,60 2,60 2,68 2,80

Angkutan 5,60 5,68 5,68 5,84 6,00

Keuangan 4,00 4,16 4,16 4,40 4,80

Jasa 2,70 2,88 2,89 3,15 3,15

4- Menghitung proyeksi kesempatan kerja menurut lapangan usaha, sampai dengan tahunproyeksi menggunakan rumus:

K4, * trK",{t + rln. )r

Sebagai contoh proyeksi kesempatan kerja sektor industri, tahun 2008 - 2012 adalahsebagai berikut :

KK26es :250,91x (l + 3,00/100)r :258,44

KK2see :258,44 x (1 + 4,00/100)t :266,19

KKzoro :266,19 x (1 + 4,10/100)t :274,78

KK2s1 t :274,78 x (1 + 5,00/100)t :290,72

KKzorz :290,72 x (1 + 5,201100)t : 303,81

Untuk proyeksi kesempatan kerja menurut lapanagn usaha secara keseluruhan dilakukansetiap lapangan usaha, Tahun 2008 - 2012 sebagai berikut:

47 MRATANO.6s TAHUN KE.x'y//I' TRI]//IILNI I2OO9

Tabel l6Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut

Lapangan Usaha Prov/Kab/Kot X Tahun 2008 - 2012 (dlm ribu)

Lapangan UsahaProyeksikesempatan Kerja

2008 2009 2010 201 I 2012

Pertanian 585,32 582,80 579,48 576,35 571,51

Pertambangan 36,08 35,99 37,84 38,71 39,54

Industri 258,44 266,19 274,78 290,72 303,81

Listrik,gas dan air 3,66 3,80 3,97 4,18 4,39

Bangunan 188,34 197,57 207,94 211,69 230,35

Perdagangan 411,76 423,29 434,29 446,98 461,64

Angkutan 60,36 63,84 67,46 71,73 " 76,49

Keuangan 42,98 44,83 46,70 49,09 52,24

Jasa 285, I 5 293,88 302,34 314,32 324,23

Jumlah 1.873,08 1.913,19 L954,80 2.009,77 2.064,20

Menghitung proyeksi tambahan kesempatan kerja menurut lapangan usaha menggunakan

rumus:

fffff. = PKq * PYBi &

Sebagai contoh proyeksi tambahan kesempatan kerja Sektor Industri, tahun 2008 - 2012adalah sebagai berikut :

KKzoos : 258,44 -=250,91 : 7,53KKzooq =266,19 -258,44 : 7,'75KKzoro:274,78 -266,19 : 8,59KKzor t:290,72 '274,78 : 15,94KK2s12:303,81 '290,72 : 13,09

Untuk proyeksi tambahan kesempatan kerja menurut lapangan usaha secara keseluruhan

dilakukan setiap lapangan usaha, Tahun 2008 - 2012 sebagai berikut:

5.

I

MRAIANO.6S TAHUN KE.Wil TRIWUI/.N I2N9 48

Tabel 17Tambahan Kesempatan Kerja Menurut

Lapangan Usaha prov/kab/kot X Tahun 2008 - 2012 (dlm ribu)

Lapangan UsahaProyeRti Kesempatan Kerj a

2008 2009 2010 20ll 2012Pertanian Q.6s\ (3.52) (3.32\ (3. 1 3) (4.84)Pertambangan 0.53 0.90 0.8s 0.87 0,83Industri 7,53 7,75 8,59 15.94 13.09Listrik.eas dan air 0.14 0.15 0"17 0,20 0.22Bangunan 9.99 9.23 10.37 9,75 12,65Perdagangan 9,65 I 1.53 11.01 12,69 t4.67Angkutan 3.20 3.48 3.63 4,26 4.76Keuangan 1.65 1,86 r,87 2,39 3.15Jasa 7,50 8.73 8,46 11.99 9,90Jumlah 37,54 40,11 4r,62 54,97 54,43

6. Proyeksi kesempatan kerja menurut karakteristik selain lapangan usaha dilakukan melaluibeberapa tahap:

Memproyeksikan kesempatan kerja dengan menggunakan nrmus linear sederhana(f * * - l:r) atau rumus pertumbuhan geometrikffff, * trtr"t'1 * r"l, ]t

Contoh proyeksi kesempatan kerja menurut golongan umur :

A.; Mengumpulkan, dan menstabulasikan data masa lalu (historisf

Tabel 18

Goronganu,",n"ff*X1*Jtr"1?T;ffi"Yr"fiil90r2(drmribu)

GolonganUmur

' 2003 2044 200s 2006 2007

t5-19 -, 48.46 55.s6 54.1 0 54.48 58.2120 -24 r40.78 140.8s 137.89 130.00 157.8725 -29 182.32 168.44 230.s\ 230.04 235. l 830-34 217.97 1 89.1 8 229.02 2r7.66 238.7435 39 209.02 208.71 212.48 218.06 215.3640-44 188.30 2t5.s6 201.41 209.08 213.7845-49 166.6s t74.74 181.53 188.29 184.0950-54 141.50 147.90 147.23 143.60 150.7055 59 1 1 1.58 106.51 113.36 1r2.00 r23.5360+ 25r.s2 294.37 250.t9 25t.73 258.r1

Jumlah 1,658.10 1,701.90 r,757.70 1,754.95 1,835.54

\

49 WRATA NO.68 TAHUN KE./'J/IIITRIWUI:/.N I2N9

t,

b. Memproyeksikan.

Memproyeksikan kesempatan kerja menurut golongan umur dengan menggunakanrumus linear sederhana ' ,q

V=a-b.t

Dimana , /

. n.I .rl' - I ".I .r'o =

---------:-

n.E x: - {I,rl'v,.d &'rflFr;ta -'-n

d = Y - b.fUntuk memproyeksikan kesempatan kerja menurut golongan urnur, khusus yangberumur 25 - 29 Tahun, memerlukan tabel bantu sebagai berikut:

s.2098350 * 1oCI?5.10+6fi:5.20100135 - [1oCI?5]: =L71046y--=?09

510025F-

-=20055

a : J09 - {1?.2005J = *3334St/=-33340+17x

Proyeksi kesempatan kerja golongan umur 24 - 29 tahun, Tahun 2008 - 2012sebagai berikut:

Tahun (x) v x2 xy

2003 t82 4012009 3651792004 168 4016016 3375462005 231 402002s 462t652006 230 4024036 4614602007 235 4028049 472000

10025 t046 20100135 2098350

WRATA NO. 6E rAHUN KE-XV'il TRIWI//r,.N I z0[/C

}:ccs = *33340 = 17.2008 = 259,*9l!oa* = -333{0 -- 17.3009 =276,23liorc = -333*0 * 17.3010 = 392,96Eorr = *333.10 -: 17.30I1 : 309.ti9lisr: = -33340 * 17,?01? : 3-?6,4J

/Ullut pro.yeksi kgsg.mnatgn. kerja- g-olongan umur secara keseluruhan dilak/ansetiap tingkat pendidikan, Tahun206g -zdtz sebagai d;ik"t,

--- srrqv

Tabel l9Proyeksi Kesempatan Kerja Menurut

Golongan umur prov/KabA(ot X Tahun 200g - 2012 (dlm ribu)

Golongan Umur 2008 2009 2010 2011 201215-19 57.67 58.50 59.33 60.17 61.0020-24 185.74 183.40 l8 t .06 178.72 176.3825 -29 259.49 276.23 292.96 309.69 326.4230-34 239.s2 255.94 2s8.89 267.49 277.1735 -39 2t2.65 216.68 215.95 215.21 214.4840-44 210.53 210.77 2t5.16 214.61 214.8645-49 193.59 198.43 203.28 208.12 212.9650-54 157.80 164.91 167.71 174.82 179.775s-59 122.21 127.99 13t.66 133.89 136.9160+ 252.34 246.58 249.81 247.10 243.42

Jumlah I,891.55 1.939.42 1.975.80 2.009.81 2.043.38

c. Mensinkronkan.

Golonsan Umur 2008 2009 2010 20tl 20 2l5 l9 3:05 3.02 3.00 2.99 2.9920 -24 9.82 9.46 9.t6 8.89 8.63,q-ro t3.72 14.24 14.83 15.4t 5.9730-34 t2.66 t3.20 13.10 13.3 1 3.5635 39 lr.24 tl.t7 10.93 10.71 0.5040-44 I l.13 10.87 10.89 10.68 0.s245-49 10.23 10.23 10.29 10.36 0.4250-54 8.34 8.50 8.49 8.70 8.8055-59 6.46 6.60 6.66 6.66 6.7060+ 13.34 12.71 t2.64 t2.29 I t.9r

Jumlah 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Frnl+ proy-eksi kesempatan kerja menurut golongan urnurc tersebut diatasjumlahnya tidak sama dengan.proyeksi.kesemp?t; kerja menurut lapangan usaha,n*lf:11,_mengalikan hasil- prbporsi penghitungan' dil*lffiilii prJv"r.rikesempatan kerja menurut lapangan usaha.

Tabel 20Proporsi Proyeksi Kesempatan Kerja Menurut

Golongan Umur ProvAfubA(ot X Tahun 2009 - 2012 (dlm ribu)

5l WIRATA NO. 68 IAI{UN KE.NN' TRIUTIILAN I 2N9

Tabel 2lProyeksi Kesempatan Kerja Menurut

Golongan Umur Prov/Kab/Kot X Tahun 2008 - 2012 (dlm ribu)

Golongan Umur 2008rt

2009 2010 201 I 2012

l5-- 19 57.10 57.7r s8.70 60.17 6t.62

2A -24 r 83.92 180.91 179.13 178.71 178.17

2s -29 256.96 272.49 289.84 309.68 329.75

30-34 237.18 252.48 256.14 267.48 i 280.0035 -39 210.58 213.75 2t3.65 215.2V 216.67

40-44 208.48 207.9r 2t2.88 21461 217.0545-49 191.70 195.75 20t.12 208.1l 215.13s0-54 1s6.26 162.67 165.93 174.81 181.6055 -59 12t.02 126.26 130.26 133.89 138.31

60+ 249.88 243.24 247.15 247.09 245.90

Jumlah 1,873.08 1,913.19 1,954.80 2,009.7i 2,064.20

Untuk memproyeksikan PUK karakteristik lainnya dapat menggunakan rumusdiatas.

D. Proyeksi Produktivitas Tenaga Kerja.

proyeksi produktivitas tenaga kerja menurut lapangan usaha dilakukan denganmembandingkan antara proyeksi PDRB (Tabel 12 ) dengan penduduk yang bekerja ataukesempatan kerja (Tabel 16 ) menggunakan rumus: e

pCIR8Pr*d, = -Fl:

t*

Sebagai contoh proy'eksi produktivitas tenaga kerja sektor industri, tahun 2008 - 2012adalah sebagai'berikut :

z6LO,64 -Prod.r6g = Z66fr- = 10,10 itltk

Prod.oae = m= 10.20 it/tk2826,38

Prod^oro = ffi= 10,29 it[tk2967J0

Prod.nr, = -ffi = 10,21 it/tk

MRATA NO. g8 TAHUN KE.Nil' TRIWUI,,.N I 2@9 \)

3112.02Prod-.,- = --=-- = 10.?8 irlrk303,8r

Untuk proyeksi produktivitas tenaga kerja menurut lapangan usaha secara keseluruhandilakukan setiap lapangan usaha, Tahun 2008 - 2012 sebagai berikut:

Tabel22Proyeksi Produktivitas Tenaga Keda Menurut

Lapangan Usaha, Prov/Ikb/I(ot X Tahun 2008 - 2012 (JutaRp/TK)

Lapangan Usaha 2008 2009 2010 20tt - 20t2Pertanian 5.98 6.23 6.49 6.76 7.09Pertambangan 3.77 3.82 3.90 3.97 4.06Industri 10.10 t0.20 t0.29 10.21 10.28Listrik.eas dan air 46.87 47.32 47,65 47.82 48.05Bangunan 9.80 10.04 10.25 10.51 10.68Perdagangan 9.70 10.05 10.43 10.82 n.2lAngkutan 33.12 33.54 33.99 34.31 34.58Keuangan 40.73 41.07 41.48 41'63 41.47Jasa 1 1.01 11.02 l 1.05 11.01 11.04

Jumlah 10.23 10.52 10.83 1 1.10 tt.42

E. Keseimbangan Tenaga Kerja

Untuk mengetahui keseimbanganlkesenjangan arrtara persediaan tenaga kerja dengankebutuhan tenaga kerja diperlukan neraca tenaga kerja yaitu pengurangan antara proyeksiAK dengan proyeksi kesempatan kerja berbagai karakteristik dengan menggunakan rumus:

ff]|tf =P..{ff-Pffif

Perkiraan kelebihan angkatan kerja (penganggur terbuka) dan kekurangam angkatan kerjauntuk golongan urnur, khusus golongan umur 25 - 29 tahun, Tahun 2008 - 2012 sebagaiberikut:

J$fff*oo* = 295,2+ - 256,96 = 38,38Jrffff?rct = 304,53-389,8*= 3],04.fffjfxslo * 3L4,12* 289,84 *24,27J$fff3n'1 = 3X4,00 * 309,68 = 14,3?lfffft*:3 = 534,19 - 3?9,?5 = {4*

53 MRATA NO. ffiTAHUN KE-NMTHWUI/.N I2OO9

Perkiraan kelebihan angkatan kerja (penganggur terbuka) dan kekurangam angkatan kerja

untuk golongan umur J".uru teseturufrai aiiatcut

il{enimbang :

l.

MENTERI. TENAGAKERJADANTRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURANMENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIANOMOR PER.25IIVIENDilI/2OO8

TENTANGPEDOMAN DIAGNOSIS DAN PENILAIAN CACAT

KARENA KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIAO

a. bahwa penggunaan peralatan kerja, mesin dan bahan kimia berbahaya dalamproses produksi dapat menyebabkan tenaga kerja menderita kecelakaan danpenyakit akibat kerja;

bahwa untuk menetapkan kompensasi bagi tenaga kerja yang menderitakarena kecelakaan dan penyakit akibat kerja, perlf dilakukan diagnosis danpenilaian serta penetapan tingkat kecacatannya;

bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangkedokteran yang berpengaruh terhadap penilaian cacat akibat kecelakaankerja dan.penyakit akibat kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.79/N4EN/2003 tentangPedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat karena Kecelakaan dan PenyakitAkibat Kerja, perlu dilakukan penyempurnaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karenakecelakaan dan penyakit akibat kerja;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pemyataan BerlakunyaUndang-Undang Pengawasan Perbumhan Tahun 1948 Nomor 23 dari RepublikIndonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 1951);

b.

c.

d.

Mengingat

55 WIRATA NO.68 TAHUN KE.Wil TRIWUI/.N I2N9

3,

2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun' 1992 Nomor 14, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang TimbulKarena Hubungan Kerja;

...-Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang PembentukanKabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 31/P Tahun 20071,

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.O2/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja DalamPenyeleng g ar aarL Ke selamatan Kerj a;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER'03 A{EN/ 1 9 82 tentang Pelayanan Kesehatan Kerj a;

MEMUTUSKAN:

Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat

Kerja sebagaimaira tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagaiacuan untuk menetapkan diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan danpenyakit akibat kerja guna menghitung kompensasi yang menjadi hak tenagakerja.

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Nomor KEP. 79/MEN/2003 tentang Pedoman Diagnosis danPenilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja, dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

4.

),

7.

8.

I

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

WRAIA NO.68 TAHUN KE-XVIII TRIWUIJ.N I2OO9 56

KEEMFAT : Peraturan Menteri ini mulai belaku pada tanggal ditetapkan.I

pitetapkan di Jakartapa&tanggal l8 Desember 2008

MENTERITENAGA KER.IA DAI\ TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

t.a

Dn Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si

ral

G

57 tnR rA ilo- ffi TAHUil KE-Wil fF{,AJtAil I Un

LAMPIRANPERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIANOMOR PER. 2SIVIENTXII{20O8

TENTANG

PEDOMAN DIAGNOSIS DAN PENILAIAN CACATKARENA KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

BIDANG PENYAKIT KULIT

I. BATASAN

Penyakit kulit akibat kerja, ialah setiap penyakit kulit yang disebabkan oleh pekerjaan ataulingkungan kerja yang berupa faktor risiko mekanik, fisik, kimia, biologik dan psikologik.Kelainan yang terjadi dapat berupa :

- Dermatitis kontakDermatitis kontak fotoAcneInfeksi kulit (bakteri, virus, jamur, infestasi parasit)Neoplasi kulitKelainan pigmentasi kulit. $

II. DIAGNOSIS

Sot fuft identifikasi dan assesment potensial hazards di tempat kerja, maka data pemeriksaanpenderita dapat dievaluasi kemungkinannya berupa penyakit akibat kerja.

A. Anamnesis.

1. Keluhan

2. Riwayat pekerjaan sekarangsudah berapa lama bekerja di perusahaan ?riwayat pekerjaan dalam perusahaan (pernah dibagian mana saja ?)

3. Riwayat pekerjaan sebelumnya.perusahaan apa saja ?

berapa lama?

MRATA NO.68 TAHUN KE-XUI'TRIWU/./.N I2N9 58

Dibandingkan catatan medik sebelum bekerja di perusahaan ("pre-employmentmedical check up").

4. Riwayat penyakit keluarga

5. Riwayat perjalanan penyakitWaktu kejadian ?Rasa gatal ?Perbaikan selama cuti ?Pengobatan yang pernah/telah didapat ?

B. Pemeriksaaan Fisik

l. InspeksiPemeriksaan seluruh badan termasuk lipatan kulit, misal lipat paha, celah,antar jari.Kondisi higiene umumLokasi kelainan

2. Palpasi

3. Pemeriksaaan dengan kaca pembesar

C. Pemeriksaaan penunjang

l. Pemeriksaaan Laboratorium *1.1' Pemeriksaan hasil kerokan kulit dengan KOH 20Yo @temeriksaan jamur).

. I.2. Tes serologi untuk sifilis :' ' VDRL < Il4 bukan sifilis, bukan pada pasien berisiko tinggi.

VDRL > 1/4'kemungkinan sifilis (perlu dirujuk ke spesialis kulit dan kelamin.

1.3. Kelainan kulit karena HIV :Western Blot, atauElisa 3x dengan metoda berbeda.Bagi yang tidak punya fasilitas Western Blot dapat dikirim sample darahnya kelaboratorium rujukan

2. Pemeriksaan dengan Lampu Wood :

2.1. Untuk perubahan warna kulit berupa hipo atau hiper pigmentasi tanpa disertairadang.

2.2. Untuk pemeriksaan psoriasis versicolor (panu)

59 WRATA N0.68 TAHUN KE.NM TR'WJLAN I2Of/9

aJ.

4.

Histopatologi.Khususnya untuk neoplasma pada kulit.

Uji tempel. e'

Ada2 (dua) cara :.

4.1. Uji tempel teibuka.Terutama untuk bahan yang bersifat iritan (biasanya bahan mudah menguap, bahanyang dicurigai sebagai iritan dioleskan dibelakang telinga dan dievaluasi 24 jamkemudian).

4.2. Uji tempel tertutupDilakukan baik dengan alergen standar ataupunpengenceran 1/1000 - 1/100.Lokasi penempelan di punggung atau lengan atas bagianalergen dioleskan pada unit uji tempel dan setelah 48terbuka 15 menit kemudian dievaluasi.

III.URAIAN PENILAIAN CACAT

bukan standar/

lateral atau pung(ung,jam dibuka, setelah

dengary

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, cacat bidang penyakit kulit sulitdiperhitungkan terhadap penurunan kemampuan kerja dan tidak tercakup dalam lampiranPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 yang telah disempurnakan dengan PeraturanPemerintah Nomor 64 Tahun 2005.

BIDANG NEUROLOGI

,BATASAN

Penyakit akibat kerja bidang neurologi adalah penyakit yang mengenai sistem syaraf pusatdan perifer yang penyebabnya arfian lain adalah trauma, gangguan vaskuler, infeksi,degenerasi, keganasan, gangguan metabolisme, dan intoksikasi yang bermanifestasi berupakeluhan-keluhan subjektif seperti nyeri, rasa berputar, kehilangan keseimbangan,penglihatan kabur/double, gangguan kognitif (atensi, bahasa, kalkulasi, memory) dangangguan emosi. Dan keluhan objektif berupa gangguan fungsi sistem motorik, sistemsensorik, sistem autonom.

II. DIAGNOSIS

Diagnosis ditegakkan berdasarkan :

MRATA NO.68 TAHUN KE-Wfi TRIWULAN I2OOS 60

l. Anamnesis.

2. Pemeriksaan fisik :

UmumPemeriksaan NeurologiPemeriksaan neurologis harus meliputi riwayat pekerjaan dan medis yang akuratmengenai fungsi saraf, hal..:hal berikut perlu dievaluasi, status mental, sarafkranial, sistem motorik dan sensorik, refleks, koordinasi, gaya berjalan dan posturtubuh. Evaluasi sistem saraf otonom (refleks eahaya pupil dan fungsi kelenjarlakrimal, ludah, dan pencernaan, kencing dan seksual) harus dilakukan.Pemeriksaan refleks tendon dalam dan kekuatan otot di anjurkan diperiksa danevaluasi dengan teliti.

i3. Pemeriksaan Penunjang Neurologi :

a. Pengukuran sensitivitas getaranPengukuran sensitivitas getaran memberi informasi tentang informasi serabutsaraf yang membawa sensasi dalam, dan dianggap sebagai sarana yang baik untukmenilai ganggguan sensorik. Uji ini termasuk pemeriksaan garpu tala (antara 128- 256 Hz) pada suatu tonjolan tulang. Akhir-akhir ini ada kecenderungan untukmenghitung sensitivitas vibrasi dengan getaran yang ditimbulkan secaraelektromagnetik atau elektrik.

b. Uji neurofisiologisElektromiografi dapat membantu mendeteksi denervasi - serat otot akibatdegenerasi ukton. Setain itu dapat pula mendemonstrasikan p6tensial llistrik padaotot yang sedang istirahat, menurunnya rekruitmen unit motorik saat kontraksiotot, dan variasi parameter unit motorik. Elektroneurografi memungkinkan

. pengukuran kecepatan konduksi impuls serabut motorik maupun sensorik.

c. ElektroensefalografiElektroensefalografi tidak dapat dianjurkan sebagai uji deteksi dini gangguanfungsional siStem saraf pusat. Demikian pula teknik-teknik baru seperti analisisfrekuensi elektroensefdlografi dan potensial yang dibangkitkan otak.

d. Uji psikologis (neuro behavior).Para pekerja yang berisiko tinggi terpapar zat neurotoksik hendaknya menjalanipemeriksaan psikologis secaxa berkala untuk mencegah terjadinya kemunduranfungsi yang irreversible pada sistem saraf yang lebih tinggi. Kalau mungkin,hendaknya didapat suatu profil dasar sebelum paparan, guna rujukan untukpemeriksaan selanjutnya. Uji profil dasar dan pengendalian lebih lanjuthendaknya meliputi :

a.

b.

61 WR,ATA NO.68 TAHUN KE.XyIII TRIWUI/.N I2OO9

Pengukuran dinamisme intelektual (mis., tes RavenPM3S). uji daya ingat, meliputi komponen mekanis, visual dan logis (mis., uji daya

ingat Wechsler). skrining kepribadian ufituk.melihat kemungkinan ciri-ciri kepribadian seperti

neurotiko waktu reaksi.

Perhatian khusus hendaknya diberikan pada laporan subjektiftentang kegelisahanemosional dan mental. Perasaan-perasaan ini seringkali merupakan satu-satunyabukti dini dari gangguan fungsi saraf yang lebih tinggi. Bila gejala-gejala tersebutmemberi kesan keterlibatan sistem saraf pusat yang lebih berat, pemeriksaanpsikodiagnostik yang seksama hendaknya dilaksanakan untuk menggali integritasfungsi sistem saraf pusat termasuk : dinamisme mental dalam hubungannyadengan kapasitas intelektual budaya, daya ingat jangka pendek dan panjang,kemampuan menahan, menyimpan, mereproduksi informasi, kemampuanpsikomotor, dan perubahan kepribadian yang mempengaruhi individu tersebutdan lingkungan sosial yang ada. iUji psikologis dianggap dengan indikator yang sensitif untuk gungJuun mentaldan emosional dini. Akan tetapi seringkali sulit membedakunf g*ggrranpsikogenik fungsional dari proses-proses kemunduran organik. Dalam hal ini,profil dasar individual tentu saja merupakan bantuan yang besar untuk diagnosis.Tetapi jika profil dasar tidak ada, hal-hal berikut hendaknya dipertimbangkandalam diagnosis :

. gangguan fungsional bersifat kurang spesifik dibandingkan tanda-tanda proseskemunduran organik

. gangguan fungsional mempunyai pengaruh yeng lebih besar pada kepribadiandaripada fungsi mental

o gangguan fungsional berubah sesuai dengan waktu dan dapat pulih.

Dengan mempertimbangkan fasilitas yang terbatas untuk pemeriksaan psikologisyang seksama di banyak negara, maka sulit untuk menganjurkan selang waktuyang dapat diterapkan pada semua situasi. Akan tetapi, selang waktu yang pantasmungkin sekitar 2 tahun.

Bilamana mungkin, subjek-subjek dengan gangguan kondisi emosional ataumental hendaknya tidak ditempatkan pada pekerjaan yang melibatkan paparanterhadap agen-agen neurotoksis.

Pemeriksaan Radiologi dengan CT Scan dan MRIPemeriksaan penunjangLumbal' punctie/cairan otakElektro Fisiologi