i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI .................................................................................................. i

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A. Latar Belakang ......................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan .................................................................. 4

C. Acuan Peraturan Perundang-undangan ..................................... 4

D. Ruang Lingkup Studi ................................................................ 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. 6

A. Landasan Pemikiran ................................................................. 6

B. Pola Pikir Penyusunan Tatralok Kabupaten

Kabupaten Majene ..................................................................... 11

BAB III METODOLOGI STUDI ............................................................. 15

A. Konsep dan Model Pengembangan Jaringan Transportasi ....... 15

B. Metodologi Studi ...................................................................... 19

BAB IV KONDISI WILAYAH DAN JARINGAN TRANSPORTASI

SAAT INI ..................................................................................... 23

A. Kabupaten Majene ..................................................................... 23

BAB V PERKIRAAN KONDISI YANG AKAN DATANG

KABUPATEN MAJENE ............................................................ 40

A. Kabupaten Majene ..................................................................... 40

BAB VI ARAH PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ....................... 45

A. Arahan Pengembangan Sistem Transportasi Provinsi

Sulawesi Barat .......................................................................... 45

B. Kebijakan, Strategi, dan Program Pengembangan Jaringan

Transportasi Provinsi Sulawesi Barat ....................................... 50

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi.

Karenanya sistem transportasi nasional (Sistranas) diharapkan mampu

menghasilkan jasa transportasi yang berkemampuan tinggi dan

diselenggarakan secara efisien dan efektif dalam menunjang dan sekaligus

menggerakkan dinamika pembangunan; mendukung mobilitas manusia

dan barang serta jasa; mendukung pola distribusi nasional serta

mendukung pengembangan wilayah, peningkatan hubungan nasional dan

internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan

berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(MP3EI) merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun

terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

dan melengkapi dokumen perencanaan.

Di sisi lain, tantangan ke depan pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah

mudah untuk diselesaikan. Dinamika ekonomi domestik dan global

mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Keberadaan

Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia

Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri

lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan

hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata

oleh seluruh masyarakat.

Pembangunan Indonesia tidak lepas dari posisi Indonesia dalam dinamika

regional dan global. Secara geografis Indonesia terletak di jantung

pertumbuhan ekonomi dunia. Kawasan Timur Asia memiliki tingkat

pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata kawasan lain di dunia.

Indonesia sebagai pusat gravitasi perekonomian global, Kawasan Asia

(termasuk Asia Tenggara) memiliki jumlah penduduk sekitar 50 persen

dari penduduk dunia. Cina memiliki sekitar 1,3 miliar penduduk,

sementara India menyumbang sekitar 1,2 miliar, dan ASEAN dihuni oleh

sekitar 600 juta jiwa. Secara geografis, kedudukan Indonesia berada di

tengah-tengah Kawasan Timur Asia yang mempunyai potensi ekonomi

sangat besar.

Dalam aspek perdagangan global, dewasa ini perdagangan South to South,

termasuk transaksi antara India-Cina-Indonesia, menunjukkan

peningkatan yang cepat. Sejak 2008, pertumbuhan ekspor negara

2

berkembang yang didorong oleh permintaan negara berkembang lainnya

meningkat secara signifikan (kontribusinya mencapai 54 persen). Hal ini

berbeda jauh dengan kondisi tahun 1998 yang kontribusinya hanya 12

persen. Pertumbuhan yang kuat dari Cina, baik ekspor maupun impor

memberikan dampak yang sangat penting bagi perkembangan

perdagangan regional dan global. Impor Cina meningkat tajam selama

dan setelah krisis ekonomi global 2008. Di samping itu, konsumsi Cina

yang besar dapat menyerap ekspor yang besar dari negara-negara di

sekitarnya termasuk Indonesia. Selaras dengan visi pembangunan

nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-

2025, maka visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat IndonesIa yang Mandiri,

Maju, Adil, dan Makmur”.

Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan

ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun

2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250-

USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD

4,0-4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi

riil sebesar 6,4-7,5 persen pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0-9,0

persen pada periode 2015-2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan

dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode

2011-2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan

inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju.

Sebagai unsur pendorong, Tatralok berfungsi sebagai pedoman dalam

penataan dan pengembangan sistem transportasi di Kabupaten Majene

yang efektif untuk menghubungkan daerah terisolasi dengan daerah

berkembang yang berada di luar wilayahnya, sehingga terjadi

pertumbuhan perekonomian yang sinergis.

Sistranas pada hakekatnya merupakan suatu konsep pembinaan

transportasi dalam pendekatan kesisteman yang mengintegrasikan sumber

daya dan memfasilitasi upaya-upaya untuk mencapai tujuan nasional.

Dalam hal ini adalah penting untuk secara berkelanjutan memperkuat

keterkaitan fungsi atau keterkaitan aktivitas satu sama lainnya baik

langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan transportasi

baik pada tataran nasional maupun tataran wilayah.

Terkait dengan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 Tentang

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembanguan Ekonomi Indonesia

2011-2025, Undang-undang (UU) yang baru Tata Ruang UU No. 26

Tahun 2007 dan UU di Bidang Transportasi, UU No. 23 Tahun 2007, UU

No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No. 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan, dan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Dalam kaitan hal tersebut Sistranas diwujudkan dalam

Tatranas dibuat oleh pemerintah, Tatrawil dibuat oleh pemerintah provinsi

3

dan Tatralok dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota. Keterkaitan ketiga

tataran tersebut tidak dapat dipisahkan yang pada akhirnya akan menjadi

acuan bagi semua pihak terkait dalam penyelenggaraan transportasi untuk

perwujudan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien baik pada

tatanan lokal, wilayah maupun nasional.

Penyusunan Tatralok ini dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan

transportasi baik keandalan maupun kelaikan sarana dan prasarana

transportasi, serta peningkatan keterpaduan antar dan intramoda

transportasi, disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat

kemajuan teknologi, kebijakan tata ruang, dan lingkungan.

Beberapa hal pokok yang menjadi isu yang melatarbelakangi kegiatan ini

adalah:

1. Sistranas harus mampu menghasilkan jasa transportasi yang

berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara efisien dan efektif

dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika

pembangunan baik di tingkat Nasional, provinsi maupun

kabupaten/kota.

2. Sistem transportasi nasional dan lokal juga harus mampu mendukung

sebagai berikut:

a. mobilitas manusia dan barang serta jasa;

b. pola distribusi nasional

c. pengembangan wilayah

d. peningkatan hubungan nasional dan internasional

3. Berdasarkan dokumen MP3EI telah diidentifikasi lokasi kawasan

Perhatian Investasi (KPI) oleh KP3EI terkait dengan wilayah

kabupaten/kota.

4. Suksesnya pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan

ekonomi Indonesia sangat tergantung pada kuatnya derajat

konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah) maupun

konektivitas ekonomi internasional Indonesia dengan pasar dunia.

5. Konektivitas Nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat) elemen

kebijakan nasional yang terdiri dari sistem logistik nasional

(Sislognas), Sistranas, Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN),

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT).

6. Pentingnya suatu kelanjutan untuk memperkuat keterkaitan fungsi

atau keterkaitan aktivitas satu sama lainnya baik langsung maupun

tidak langsung dengan penyelenggaraan transportasi baik pada

Tatranas, Tatrawil, maupun Tatralok.

4

7. Unsur pendorong dalam pengembangan transportasi berfungsi

menyediakan jasa transportasi yang efektif untuk menghubungkan

daerah terisolasi, tertinggal dan perbatasan dengan daerah

berkembang yang berada di luar wilayahnya, sehingga terjadi

pertumbuhan perekonomian yang sinergis.

8. Dalam rangka perwujudan sistranas dalam mendukung MP3EI perlu

disusun jaringan transportasi pada tataran nasional, provinsi dan lokal

kabupaten/kota agar tercipta harmonisasi dan sinkronisasi

penyelenggaraan transportasi.

Pada akhirnya yang menjadi isu pokok yang melatarbelakangi kegiatan ini

adalah agar diperoleh arah pembangunan jaringan pelayanan dan jaringan

prasarana yang dapat berperan dalam mendukung perekonomian wilayah

(MP3EI) dan mendorong pertumbuhan wilayah yang belum berkembang

baik pada tataran lokal, provinsi hingga nasional/internasional sehingga

perlu disusun Tatralok untuk mendukung prioritas pembangunan

sentra produksi di koridor ekonomi Sulawesi pada Kabupaten Majene.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari studi ini adalah menyusun, mengevaluasi dan meninjau

ulang sistem transportasi lokal sejalan dengan dinamika

perkembangan ekonomi wilayah di masa mendatang, sebagai

pedoman pengaturan dan pembangunan sistem transportasi di

wilayah Kabupaten Majene.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari studi ini adalah agar rencana dan program

pengembangan transportasi di wilayah Kabupaten Majene ,yang

efektif dan efisien sesuai dengan MP3EI dan rencana

pengembanganan sistem jaringan transportasi pada Tatranas dan

Tatrawil.

C. Acuan Peraturan Perundang-undangan

Menurut pemahaman konsultan, beberapa hal yang menjadi alasan

kegiatan ini adalah adanya peraturan perundang-undangan yang terbaru

sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan

Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(MP3EI) 2011-2025

2. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang

3. Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

4. Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

5

5. Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

6. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan

Jalan.

D. Ruang Lingkup Studi

Lingkup kegiatan penyusunan kajian studi sistranas pada Tatralok

Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat ini mencakup:

1. Identifikasi permasalahan yang ada pada sistem transportasi lokal;

2. Evaluasi pelayanan, jaringan pelayanan dan jaringan prasarana

transportasi secara terpadu;

3. Analisis permintaan transportasi lokal terkait dengan rencana tata

ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana pembangunan dalam

MP3EI, dan Tatrawil, Tatranas;

4. Pengkajian model pengembangan jaringan transportasi wilayah

kabupaten/kota;

5. Merumuskan alternatif pengembangan jaringan transportasi;

6. Menetapkan prioritas dan tahapan pengembangan jaringan

transportasi lokal dalam kurun waktu 2014, 2019, 2025, dan 2030;

7. Merumuskan kebijakan pelayanan jaringan transportasi lokal;

8. Menyusun rancangan peraturan bupati/walikota tentang Sistranas

pada Tatralok;

9. Mengadakan focus discussion group (FGD) di Ibukota

Kabupaten/Kota untuk mendapatkan masukan alternatif

pengembangan jaringan transportasi lokal;

10. Menyelenggarakan seminar penyempurnaan laporan akhir dan

legalitas Tatralok di Ibukota Provinsi.

Dari keseluruhan lingkup tersebut diharapkan tersedianya dokumen

tatralok dan konsep penetapannya disesuaikan dengan MP3EI 2011-

2025 dan Sistranas pada Tatranas dan Tatrawil.

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Pemikiran

Sistem transportasi wilayah dalam konteks kewilayahan provinsi di

Indonesia harus dibangun dalam konteks yang luas, yang melibatkan

serangkaian pertimbangan teknis dari sisi besaran perencanaan dan

pertimbangan konseptual sesuai dengan perangkat kebijakan yang ada.

Disamping itu, karena transportasi merupakan prasarana dasar (basic

infrastructure) bagi kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, maka dalam

perencanaannya tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana pola kegiatan

masyarakat yang dilayaninya tersebut akan dikembangkan.

Dalam menyusun sistem transportasi yang handal dan berkemampuan

tinggi, diharapkan berbagai tantangan, peluang dan kendala akibat

perubahan lingkungan akan menjadi dinamis. Perubahan lingkungan ini

meliputi otonomi daerah, globalisasi ekonomi, perubahan perilaku

permintaan jasa transportasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan

keterbatasan sumber daya baik alam maupun manusia. Dalam usaha untuk

mengantisipasi kondisi tersebut, sistem transportasi perlu ditata dan

disempurnakan dengan didukung peningkatan kualitas sumberdaya,

sehingga terwujud keandalan pelayanan dan keterpaduan antar dan intra

moda transportasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi,

tingkat kemajuan teknologi, kebijakan tata ruang, pelestarian lingkungan

dan kebijakan energi nasional. Sehingga, selalu memenuhi kebutuhan

pembangunan dan tuntutan masyarakat serta kebutuhan perdagangan

nasional dan internasional dengan memperhatikan kehandalan serta

kelaikan sarana dan prasarana transportasi. Secara umum konteks pola

pikir sistem transportasi dapat dilihat pada visualisasi Gambar 2.1. Pola

pikir tersebut meliputi moda (sarana) transportasi, jaringan transportasi,

penyelenggaraan transportasi, landasan pemikiran, Trigatra, lingkungan

stategis, lingkungan masyarakat, visi dan misi, kebijakan, pelayanan,

kepuasan pengguna jasa dan ketahanan nasional.

Perencanaan transportasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

perencanaan tata ruang. Perencanaan transportasi tanpa

mempertimbangkan pola tata ruang akan menimbulkan permasalahan lalu

lintas. Selain kesesuaian dengan rencana tata guna lahan harus

memperhatikan landasan pengembangan kawasan dengan perkiraan

traffic generate/attractive yang ditimbulkan.

Urutan pertama konsep yang dapat menyatukan hubungan dasar antar

ketiga sistem tersebut di atas adalah aksesibilitas atau daya hubung.

Aksesibilitas akan memberikan pengaruh pada beberapa lokasi kegiatan

7

atau tata guna lahan. Lokasi kegiatan juga memberikan pengaruh pada

pola perjalanan sehari-hari. Pola perjalanan ini mempengaruhi jaringan

transportasi dan sistem transportasi secara keseluruhan. Perubahan tata

guna lahan akibat pertumbuhan ekonomi harus didukung dengan

peningkatan jaringan dan sistem transportasi.

1. Otonomi daerah sebagai outstanding issues

Tantangan pertama adalah perbedaan interpretasi terhadap Undang-

undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah

direvisi pada Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang

telah ditetapkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005). Dalam

amandemen kedua UUD 1945 prinsip desentralisasi lebih ditegaskan

melalui perubahan pasal 18 UUD 1945 yang memberikan jaminan

bahwa pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan

pemerintah kotamadya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Walaupun otonomi

dijalankan seluas-luasnya perlu diingat, bahwa UUD 1945 tetap

mengamanatkan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk

Republik. Dengan adanya Otonomi Daerah maka sistem

pemerintahan yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi.

Dengan diberlakukannya kebijakan Otonomi Daerah, maka daerah

otonom (dalam hal ini dapat berupa provinsi ataupun kabupaten/kota)

dapat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi kebijakan dalam

rangka meningkatkan kemampuan daerah secara mandiri untuk

berkembang. Dalam hal perencanaan sistem transportasi, daerah dapat

membuatnya sendiri (tentu saja tetap dalam kerangka Sistem

Transportasi Nasional) sesuai dengan pola perkembangan wilayah

yang ingin dituju dan strategi pengembangan ekonomi setempat. Ini

merupakan tantangan baru bagi Pemerintah Daerah untuk lebih

matang menyiapkan infrastruktur daerahnya.

8

Gambar 2.1 Pola Pikir Konsepsi SISTRANAS

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2005

INTERNASIONAL

REGIONAL

NASIONAL

INPUT TRANSPORTASI IPTEK SUMBER

DAYA MANUSIA

ENERGI MANAJMEN DANA ADM.

NEGARA

MODA TRANSPORTASI JALAN KERETA API SUNGAI &

DANAU PENYEBERANGA

N LAUT UDARA PIPA

JARINGAN PRASARAN

A PELAYANAN

PENYELENGGARAAN (OPERATOR) UPT –

PEMERINTAH BUMN BUMD BUMS KOPERASI PERORANGAN

REGULATOR VISI & MISI JAKSTRA KEBIJAKAN STRATEGI UPAYA

PELAYANAN TRANSPORTASI EFEKTIF EFISIEN

PENGGUNA JASA (USER)

TANNAS TANGGUH

INSTRUMENTAL INPUT:

PANCASILA

UUD 45

WAWASAN NUSANTARA

TANNAS

(GBHN)

UU TERKAIT

TRI GATRA

GEOGRAFI

DEMOGRAFI

SUMBER DAYA ALAM

ENVIRONMENTAL INPUT

PELUANG DAN KENDALA

LINGKUNGAN MASYARAKAT

UMPAN BALIK

SASARAN SISTRANAS

Terciptanya penyelenggaraan TRANSPORTASI yang:

EFEKTIF dalam arti: selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, dan polusi rendah.

EFISIEN dalam arti: beban publik rendah dan utilitas tinggi.

9

2. Kebijakan tata ruang

RTRWN merupakan pedoman perumusan kebijaksanaan pokok

pemanfaatan ruang di wilayah nasional yang menjabarkan bahwa

struktur dan pola ruang nasional harus mewujudkan keterpaduan,

keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta

keserasian antar sektor . RTRWN ini diharapkan menjadi payung

dan acuan bagi setiap Provinsi dalam mengembangkan tata ruang

dalam skala ruangnya yakni Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

(RTRWP). Selanjutnya, RTRWP menjadi acuan bagi rencana tata

ruang di kabupaten atau kota (RTRWK), kemudian RTRWK

menjadi acuan bagi rencana tata ruang kawasan yang lebih kecil.

.

3. Hubungan Sistem Transportasi dan Tata Ruang

Transportasi merupakan kebutuhan turunan yang diakibatkan oleh

tersebarnya pola tata ruang (spasial separation) di mana kebutuhan

manusia dan proses produksi (dari penyediaan bahan mentah

sampai dengan pemasaran) tidak dapat dilakukan hanya pada satu

lokasi saja. Dengan kata lain selalu dibutuhkan proses perpindahan

yang dalam kajian transportasi disebut dengan perjalanan. Setiap

pengembangan tata ruang akan selalu membutuhkan dukungan dari

penyediaan sarana dan prasarana transportasi, demikian juga

sebaliknya setiap pengembangan sistem transportasi akan

mempengaruhi pola dan perkembangan tata ruang di sekitarnya.

Interaksi timbal balik antara sistem transportasi dan tata ruang

dapat dijelaskan melalui Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Keterkaitan antara Sistem Transportasi dan Tata Ruang

10

Dalam memahami interaksi yang terjadi dalam sistem transportasi

dan kaitannya dengan tata ruang, Tamin (1992) memberikan

konsepsi mengenai sistem transportasi makro seperti yang

diperlihatkan pada Gambar 2.3. Sistem transportasi makro tersebut

terdiri dari beberapa sub sistem yang masing- masing saling terkait

dan saling mempengaruhi. Sub sistem itu terdiri dari sistem

kegiatan, sistem jaringan prasarana transportasi, sistem pergerakan

lalu lintas, dan sistem kelembagaan.

Di Indonesia, sistem kelembagaan yang berkaitan dengan masalah

transportasi secara umum adalah sebagai berikut:

a. Sistem kegiatan, dalam hal ini melibatkan Bappenas, Bappeda

Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota, yang sangat penting

dalam penentuan kebijakan baik yang berskala wilayah,

regional, maupun sektoral melalui perencanaan tata ruang dan

perencanaan pembangunan lainnya.

b. Sistem jaringan, dalam hal ini melibatkan Departemen

Perhubungan dan dinasnya di daerah, Departemen Pekerjaan

Umum dan dinasnya di daerah sebagai lembaga yang

menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai

pengembangan dan penyelenggaraan sistem jaringan

transportasi secara nasional maupun wilayah/daerah.

c. Sistem pergerakan, dalam hal ini melibatkan Departemen dan

Dinas Perhubungan, Organda, Polantas, masyarakat yang

berkaitan dengan teknis operasional penyelenggaraan

transportasi di lapangan.

Gambar 2.3 Sistem Transportasi Makro

Sumber: Tamin (1992)

11

4. Konsepsi sistem transportasi dalam kaitannya dengan

kebijakan tata ruang

Dalam merencanakan sistem transportasi di suatu wilayah

diperlukan adanya analisis mengenai pola dan intensitas kegiatan di

pusat-pusat kegiatan sebagai lokasi yang membangkitkan dan/atau

menarik perjalanan. Dalam Sistranas rencana pusat kegiatan

nasional diakomodir sebagai masukan dalam merencanakan

jaringan transportasi nasional secara multimoda dimana penyediaan

sarana dan prasarana transportasi diharapkan mampu mendorong

perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah- wilayah unggulan.

Dalam sistem transportasi regional kabupaten/kota tersebut

menjadi acuan bagi sistem yang lebih kecil yaitu sistem transportasi

kawasan yang juga diharuskan mengacu pada rencana tata ruang

kawasan. Secara umum keterkaitan antaran RTRW dan Sistem

Transportasi disajikan pada Gambar 2.4. Secara terstruktur

kerangka pikir penyusunan sistem transportasi wilayah diharapkan

memberikan gambaran mengenai rencana sistem transportasi dalam

skala wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota) yang mampu

mencerminkan keterpaduan antara berbagai rencana pengembangan

wilayah dengan kebutuhan dan penyediaan pelayanan transportasi

di wilayah yang bersangkutan.

Gambar 2.4 Keterkaitan RTRW dan Sistem Transportasi pada

Berbagai Tingkatan Wilayah

(Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen

Perhubungan, 2004)

B. Pola Pikir Penyusunan Tatralok Kabupaten Mamuju

Tatanan transportasi lokal (Tatralok) Kabupaten Mamuju dalam

konteks kewilayahan di Indonesia harus dibangun dalam konteks yang

luas, yang melibatkan serangkaian pertimbangan teknis dari sisi besaran

12

perencanaan dan pertimbangan konseptual sesuai dengan perangkat

kebijakan yang ada.

Adanya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI) sebagai dokumen kerja, memberikan arahan

mengenai pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih

spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi

perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu

dilakukan maupun pemberlakuan peraturan-perundangan baru yang

diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi.

Secara umum konteks pola pikir dalam penyusunan Tataran

Transportasi Lokal ini dapat divisualisasikan melalui Gambar 2.5

berikut.

Gambar 2.5 Pola Pikir Penyusunan Tatralok Kabupaten Mamuju

1. Kebijakan pembangunan jangka panjang RPJP-nasional 2005-

2025 sebagai pendukung MP3EI

Dalam rangka memberikan arahan dan pedoman pembangunan

jangka panjang di seluruh wilayah Indonesia Pemerintah telah

menetapkan Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025. Dalam

RPJP Nasional tersebut di dalamnya berisi arahan pembangunan

KONDISI DAN PERKEMBANGAN

PRASARANA TRANSPORTASI SAAT INI

RTRWN

RTRWP

SISTRANAS

TATRANAS

RTRWK

TATRALOK

TATRALOK KABUPATEN

MAMUJU

RENCANA STRATEGIS SISTEM TRANSPORTASI KABUPATEN MAMUJU:

▪ PREDIKSI DEMAND

▪ IDENTIFIKASI MASALAH

▪ KEBIJAKAN STRATEGI PENGEMBANGAN

▪ INDIKASI PROGRAM

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN

PERLUASAN PEMBANGUNAN

EKONOMI INDONESIA (MP3EI)

KONDISI DAN PERKEMBANGAN KONDISI LALU LINTAS

(PENUMPANG DAN BARANG) SAAT INI

KONDISI DAN PERKEMBANGAN TATA GUNA LAHAN SAAT INI

KONDISI DAN PERKEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI SAAT INI

RPJMN

RPJPN

13

Jangka Panjang tahun 2005-2005 yang didalamnya antara lain

memberikan guidance guna mewujudkan Pembangunan yang Lebih

Merata dan Berkeadilan.

2. Overview koridor ekonomi Sulawesi

Gambar 2.6 Pemetaan Investasi Berdasarkan Lokus Industri di

Koridor Ekonomi Sulawesi

Sumber: MP3EI

Koridor Ekonomi Sulawesi mempunyai tema Pusat Produksi dan

Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan

Pertambangan Nikel Nasional. Koridor ini diharapkan menjadi garis

depan ekonomi nasional terhadap pasar Asia Timur, Australia, dan

Amerika. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki potensi tinggi di

bidang ekonomi dan sosial dengan kegiatan-kegiatan unggulannya;

antara lain :

14

a. Pertanian pangan.

b. Kakao.

c. Perikanan.

d. Nikel.

e. Minyak dan gas bumi.

15

BAB III

METODOLOGI STUDI

A. Konsep dan Model Pengembangan Jaringan Transportasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa transportasi

mempunyai dua fungsi utama dikaitkan dengan potensi ekonomi

wilayah yaitu fungsi pelayanan (servicing function) pada wilayah yang

telah berkembang dan fungsi promosi (promoting function) pada

wilayah yang belum berkembang. Dalam kaitan tersebut proses

pengembangan jaringan transportasi wilayah perlu mempertimbangkan

kondisi potensi daerah yang berada dalam cakupan Sistranas pada

Tatralok.

Pada daerah yang belum berkembang biasanya sangat sulit

memperkirakan permintaan Transportasi dengan teknik-teknik atau

model proyeksi karena selain kesulitan dalam perolehan data juga

memiliki banyak faktor-faktor yang sulit dihitung secara matematis.

Oleh karenanya pada daerah demikian pengembangan jaringan

transportasi sebaiknya tidak semata-mata didasarkan pada proyeksi

matematis akan tetapi juga perlu dikombinasikan dengan skenario

pengembangannya. Skenario pengambangan yang dipilih merupakan

kesepakatan barsama yang perlu ditindaklanjuti oleh semua pihak

terkait.

Hasil proyeksi matematis terhadap permintaan transportasi akan

dimodifikasi berdasarkan analisis skenario yang dilakukan melalui

beberapa tahap proses iterasi sebagai berikut:

Tahap 1 : Menganalisis keputusan dan strategi jangka Menengah &

panjang.

Tahap 2 : Mengidentifikasi faktor utama yang menemukan

keberhasilan dan keputusan serta strategi yang telah

ditentukam.

Tahap 3 : Mengindentifikasi faktor lingkungan yang mempengaruhi

seperti: sosial, ekonomi, politik dan teknologi.

Tahap 4 : Menganalisis kekuatan faktor lingkungan strategis seperti:

kecenderungan, tingkat ketidakpastian, hubungannya

dengan faktor-faktor lain.

Tahap 5 : Mendefinisikan skenario-skenario logis dengan

memperhatikan kondisi dan tingkat ketidakpastian hasil

analisis pada tahap 4.

Tahap 6 : Menjabarkan skenario-skenario dengan memperhatikan

kemungkinan-kemungkinan yang jelas akan terjadi.

16

Tahap 7 : Menganalisis implikasi dari setiap skenario terhadap faktor-

faktor mana yang telah diidentifikasi pada lahap 2.

Tahap 8 : Menganalisis implikasi dari setiap skenario terhadap

keputusan dan strategi jangka panjang.

Proses pengembangan jaringan transportasi lokal secara keseluruhan

dapat dijelaskan sesuai Gambar 3.1, 3.2, dan 3.3 berikut.

17

Gambar 3.1 Konsep Pengembangan Jaringan Transportasi Lokal (Tatralok)

Kab. Majene

Tatrawil Provinsi Sulawesi Barat

RTRW Provinsi Sulawesi Barat

TATRANAS (Kebijakan Sistem Transportasi

Nasional)

MP3EI

RTRW dan TATRALOK Kab. yang Berbatasan

Kabupaten Majene

KABUPATEN MAJENE

18

Gambar 3.2 Proses Pengembangan Jaringan Transportasi Lokal (Tatralok)

Tatrawil Provinsi Sulawesi Barat

RTRW Provinsi Sulawesi Barat TATRANAS (Kebijakan Sistem Transportasi

Nasional)

MP3EI

Kebijakan Rencana pembangunan Daerah

(RPJMD dan RPJPD) RTRW dan TATRALOK Kab. yang

Berbatasan

RTRW

KAB. MAJENE

Sistem Jaringan Transportasi yang Ada

SISTEM ANGKUTAN

ORANG

PERKIRAAN BANGKITAN

PERJALANAN ORANG

PERKIRAAN ASAL TUJUAN

PERJALANAN ORANG

PEMILIHAN

MODA TRANSPORTASI

PERENCANAAN TRAYEK/

RUTE OPERASI SARANA

PERKIRAAN LALU LINTAS

SARANA PADA PRASARANA

RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN

TRANSPORTASI

- RUAS LALU LINTAS (WAYS)

- SIMPUL (TERMINAL)

SISTEM ANGKUTAN

BARANG

PERKIRAAN BANGKITAN

PERGERAKAN BARANG

PERKIRAAN ASAL TUJUAN

PERGERAKAN BARANG

PEMILIHAN

MODA TRANSPORTASI

PERENCANAAN TRAYEK/

RUTE OPERASI SARANA

RENCANA JARINGAN

PELAYANAN TRANSPORTASI

RENCANA PELAYANAN

TRANSPORTASI

POTENSI DAERAH

19

Gambar 3.3 Konsep Pengembangan Sistem Transportasi Kabupaten

Majene

B. Metodologi Studi

Secara umum, metodologi yang dimaksud disampaikan pada Gambar

3.4.

20

Gambar 3.4 Pentahapan Kegiatan Studi Sistranas pada Tataran

Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam

Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi

Sulawesi

LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP KEGIATAN

PEMANTAPAN METODOLOGI DAN PENGUMPULAN DATA

TATRAWIL PROVINSI SULAWESI BARAT

KONDISI WILAYAH DAN TRANSPORTASI KAB.

MAJENE

MP3EI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN

TRANSPORTASI

POLA DISTRIBUSI PENUMPANG DAN

BARANG

EVALUASI DAN RUMUSAN

PERMASALAHAN

KONDISI TRANSPORTASI IDEAL (YANG DIHARAPKAN)

KAB. MAJENE

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENGEMBANGAN

TRANSPORTASI LOKAL KAB. MAJENE

ANALISIS PRIORITAS

PEMODELAN LALU LINTAS

(4 STEPS MODEL) + PERAMALAN DEMAND

PRIORITAS PENGEMBANGAN

TRANSPORTASI

PEMERIKSAAN KINERJA TRANSPORTASI DAN DAMPAK

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM/ RENCANA AKSI

DRAFT PERATURAN BUPATI MAJENE

PENDAHULUAN

ANTARA

KONSEP LAPORAN AKHIR

FINALISASI

21

Pada pentahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan peraturan perundang-undangan.

2. Pengumpulan data sekunder dan primer.

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari

pengamatan dan survai-survai lapangan, sedangkan data sekunder

merupakan data yang didapatkan melalui literatur dan data yang

berasal dari pihak terkait.

3. Penentapan zona studi.

Zona studi dalam hal ini merupakan zona lalu lintas yang memiliki

pengertian bagian-bagian studi terkecil dimana karakteristik

permintaan dan pasokan transportasi bagian daerah tersebut dapat

terwakili.

4. Matrik asal-tujuan.

Matrik asal-tujuan dilakukan guna mengetahui perjalanan antar

zona studi internal-eksternal dan eksternal yang melewati batas

wilayah studi.

5. Pemodelan transportasi empat tahap.

a. Bangkitan perjalanan.

b. Penyebaran perjalanan.

c. Pemilihan moda.

d. Pembebanan perjalanan.

6. Kajian tata ruang.

Menurut Wicaksono, A.D. (2004), lalu lintas merupakan

konsekuen bersama antara tingkat aktivitas guna lahan dan

kemampuan transportasi. Lahan merupakan ruang (space) dengan

kegiatan diatasnya. Guna lahan diartikan sebagai kegiatan yang

dominan ada di suatu lahan. Contoh guna lahan adalah perumahan,

perdagangan, perkantoran, industri. Antar space dihubungkan oleh

channel, yang dalam hal antara lahan dihubungkan oleh jalan raya.

Hubungan antar guna lahan yang lewat channel ini berupa lalu

lintas (traffic). Pada tata guna lahan adapun yang perlu ditinjau

adalah mengenai kategori intensitas tata guna lahan serta kapasitas

tata guna lahan suatu zona.

7. Kajian sistem transportasi eksisting.

Menganalisis kondisi transportasi eksisting pada sisi sarana dan

prasarananya ditinjau dari pelayanannya, keselamatannya,

kapasitasnya dan ketersediaannya.

22

8. Optimalisasi jaringan pelayanan sarana dan prasarana

transportasi.

Dari kajian kondisi eksisting dan hasil analisis pergerakan pada

masa mendatang dari pemodelan empat tahap maka dilakukan

analisis terhadap kondisi jaringan transportasi yang ada sebelum

dilakukan pengembangan dilakukan optimalisasi terlebih dahulu

pada jaringan pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Kabupaten Majene.

9. Pengembangan jaringan pelayanan sarana dan prasarana

transportasi.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui

kebutuhan jaringan pelayanan sarana dan prasarana transportasi

sehingga dapat diketahui rencana pengembangannya.

10. Penyusunan kebijakan, strategi dan program transportasi.

Penyusunan program sebagai perwujudan dari tujuan dan sasaran

pengembangan transportasi. Program dibagi menjadi tiga tahapan

yang masing-masing berupa program jangka pendek, menengah

dan panjang. Ketiga tahapan program tersebut disusun berdasarkan

tingkat prioritas pengembangan transportasi.

11. Focus Group Discussion

Dan agar program-program aksi tersebut lebih diperkaya maka

perlu dilakukan kegiatan FGD untuk mendapatkan aspirasi dari

daerah tentang sistem transportasi yang ada.

Secara teknis metodologi yang dikembangkan akan mengaitkan antara

variabel sistem transportasi dan tata ruang wilayah ke dalam bentuk

model. Model yang digunakan adalah model perencanaan transportasi

empat tahap. Kalibrasi model dilakukan dengan menggunakan data

kondisi jaringan transportasi, sosio-ekonomi dan kependudukan, serta

pola tata ruang eksisting. Dari hasil kalibrasi diperoleh beberapa model

yang diperlukan untuk prediksi permintaan perjalanan dan kinerja

sistem transportasi di masa datang.

23

BAB IV

KONDISI WILAYAH DAN JARINGAN TRANSPORTASI

SAAT INI

A. Kabupaten Majene

1. Keadaan geografis

Kabupaten Majene yang beribukota di Kecamatan Banggae terletak

antara 20

38’ 45” - 30

38’ 15” Lintang Selatan dan antara 1180 45’

00” - 1190 4’ 45” Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kabupaten

Mamuju di sebelah utara dan Kabupaten Polewali Mandar di

sebelah timur, Batas sebelah selatan dan barat masing-masing Teluk

Majene dan Selat Makassar. Berdasarkan catatan Stasiun

Meteorologi, rata-rata temperatur di Kabupaten Majene dan

sekitarnya sepanjang tahun 2009 sekitar 27,48 0C, dengan suhu

minimum 22,00 0C dan suhu maksimum 34,80

0C. Luas wilayah

Kabupaten Majene tercatat 947,84 km2 yang meliputi 8 kecamatan

dan 40 desa/kelurahan.

24

Gambar 4.1 Kabupaten Majene

2. Kependudukan

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, penduduk Majene pada

tahun 2011 sebesar 153.869 jiwa. Jumlah penduduk terbesar

terdapat di dua kecamatan yaitu Kecamatan Banggae dengan

penduduk sebesar 38.015 jiwa (24,71%) dan Kecamatan Banggae

Timur dengan penduduk sebesar 29.071 jiwa (18,89%). Menurut

jenis kelamin, tercatat penduduk laki-laki sebesar 75.020 jiwa (

48,76%) sedangkan penduduk perempuan sebesar 78.849 jiwa (

51,24%).

Angka Sex Ratio penduduk di setiap kecamatan dapat dilihat pada

Tabel 4.1.

25

Tabel 4.1 Banyaknya Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di

Kabupaten Majene Tahun 2011

KECAMATAN

PENDUDUK (Jiwa) RASIO

JENIS

KELAMIN LAKI-

LAKI

PEREM-

PUAN JUMLAH

BANGGAE 18.697 19.318 38.015 96,79

BANGGAE TIMUR 13.954 15.117 29.071 92,31

PAMBOANG 10.238 10.943 21.181 93,56

SENDANA 9.960 10.787 20.747 92,33

TAMMERODO 5.281 5.497 10.778 96,07

TUBO SENDANA 4.102 4.262 8.364 96,25

MALUNDA 8.554 8.742 17.296 97,85

ULUMANDA 4.234 4.183 8.417 101,22

TAHUN 2011 75.020 78.849 153.869 95,14

2010 73.674 77.433 151.107 95,15

Sumber: Kab. Majene Dalam Angka, 2012

Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Majene Tahun 2011

KECAMATAN LUAS

(km2)

JUMLAH

PENDUDUK

(Jiwa)

KEPADATAN

(jiwa/km2)

BANGGAE 25,15 38.015 1.512

BANGGAE TIMUR 30,04 29.071 968

PAMBOANG 70,19 21.181 302

SENDANA 82,24 20.747 252

TAMMERODO 55,40 10.778 195

TUBO SENDANA 41,17 8.364 203

MALUNDA 187,65 17.296 92

ULUMANDA 456,00 8.417 18

TAHUN 2011 947,84 153.869 162

2010 947,84 151.107 157

Sumber: Kab. Majene Dalam Angka, 2012 3. PDRB

PDRB Majene atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar

1.507.556,78 juta Rupiah dengan kontribusi terbesar diberikan oleh

26

sektor pertanian yakni sebesar 50,01 persen dan disusul sektor jasa-

jasa sebesar 15,48 persen.

PDRB Majene atas dasar harga konstan 2000 untuk tahun 2011

sebesar 657.603,19 juta rupiah atau meningkat sebesar 7,52 persen

dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan

Usaha Kabupaten Majene Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun

2007 – 2009 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA TAHUN

2009 2010 2011

1. Pertanian 270.979,08 288.886,91 306.300,15

2. Pertambangan Dan Penggalian 3.210,28 3.927,79 4.448,83

3. Industri Pengolahan 24.483,74 28.614,25 30.119,68

4. Listrik, Gas Dan Air 3.645,91 4.657,89 5.780,99

5. Bangunan 28.966,84 36.340,52 41.568,71

6. Perdagangan, Hotel Dan Rest. 65.667,79 72.927,80 78.669,88

7. Angkutan Dan Komunikasi 28.144,42 29.860,45 33.538,78

8. Bank Dan Lembaga Keuangan 55.093,67 69.994,13 70.642,89

9. Jasa-Jasa 76.407,69 76.378,67 86.533,28

PDRB 556.599,42 611.588,41 657.603,19

Sumber: Kab. Majene Dalam Angka, 2012

Tabel 4.4 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan

Usaha Kabupaten Majene Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007 –

2009

(Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA TAHUN

2009 2010 2011

1. Pertanian 543.415,16 685.673,71 753.951,29

2. Pertambangan Dan Penggalian 8.392,00 10.770,36 13.528,07

3. Industri Pengolahan 41.354,20 42.863,56 46.988,26

4. Listrik, Gas Dan Air 7.537,20 9.771,64 12.284,20

5. Bangunan 51.615,14 74.105,59 84.944,93

6. Perdagangan, Hotel Dan Rest. 126.622,73 142.343,04 170.032,29

7. Angkutan Dan Komunikasi 55.693,75 43.193,00 49.505,58

8. Bank Dan Lembaga Keuangan 94.791,63 131.840,73 142.894,52

9. Jasa-Jasa 192.485,96 199.628,66 233.427,65

PDRB 1.121.907,77 1.356.275,61 1.507.556,79

Sumber: Kab. Majene Dalam Angka, 2012

27

4. Kemiskinan

Berdasarkan hasil PPLS 2011, jumlah rumah tangga menengah ke

bawah di Kabupaten Majene sebanyak 19.231 RT dengan

klasifikasi 1.933 RT sangat miskin, 2.139 RT miskin, 4.667 RT

hampir miskin, dan 10.492 RT rumah tangga menengah layak.

Gambar 4.2 Jumlah Rumah Tangga Menengah Ke bawah Hasil PPLS

2011

rinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Majene

5. Potensi unggulan daerah

a. Potensi pertanian (tanaman pangan)

Produksi padi sawah pada tahun 2011 mengalami penurunan

bila dibandingkan pada tahun 2010. Sedangkan padi ladang

mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan.

Produksi padi sawah dan padi ladang pada tahun 2011

masing-masing sebesar 8.654 Ton dan 1.947 Ton.

b. Potensi perkebunan

Pada tahun 2011 komoditi andalan Kabupaten Majene

seperti kopi, cengkeh, kemiri, dan kakao mengalami

peningkatan produksi bila dibandingkan tahun sebelumnya.

28

Komoditi kakao mengalami peningkatan produksi yang

paling tinggi dibandingkan komoditi yang lain. Sedangkan

kelapa dalam mengalami penurunan produksi pada tahun

2011. Produksi kopi, cengkeh, kemiri, kakao, dan kelapa

dalam pada tahun 2011 adalah masing-masing sebesar 264

Ton, 288 Ton, 2.014 Ton, 9.024 Ton, dan 10.118 Ton.

c. Potensi kehutanan

Kawasan Hutan di Kabupaten Majene pada tahun 2011

seluas 45.036,76 Ha terdiri dari Hutan Lindung seluas

6.918,54 Ha dan Hutan produksi Terbatas seluas 51.955,3

Ha.

Sumber daya alam sektor kehutanan yang menonjol dan sangat

prioritas untuk dikembangkan adalah Rotan. Luas lahan rotan

diperkirakan sekitar 10.000 Ha yang berada Kecamatan

Sendana, Malunda dan Ulumanda dengan perkiraan produksi

sebesar 2.352,8 ton pertahun. Pengolahan rotan ini hanya

sampai penggorengan dan sampai saat ini belum ada

pengolahan yang serius.

Sumber daya alam yang kedua yang perlu dikembangkan

adalah Kemiri yang tersebar di semua kecamatan dengan luas

lahan sebesar 2.025, 56 Ha dan diperkirakan produksi pertahun

sebesar 1.782,67 ton. Juga pada produksi ini belum ada

pengolahan yang professional dan selama ini hanyalah dikelola

secara rumah tangga. Sumber daya kehutanan yang ketiga perlu

dikembangkan adalah jati lokal dengan luas lahan 1.000 Ha,

dengan produksi 3.114,25 Ton/Tahun.

29

d. Potensi perikanan

Kabupaten Majene dengan mempunyai sumber daya kelautan

yang melimpah karena didukung oleh kondisi alam yaitu berada

di daerah pesisir dengan panjang, dan luas perairan mencapai

1.000 km2, dengan tambak yang dikelolah 450 Ha, dengan

jumlah produksi 178,9 ton/tahun. Jenis peralatan yang

dipergunakan sifatnya masih tradisionil yaitu perahu sandeq

dan kapal motor nelayan dengan jenis alat tangkap yaitu

Payang, Pukat dan Pancing. Pemrosesan masih bersifat

tradisionil yaitu pembekuan, pengeringan biasa dan

pengasapan. Kondisi pasar masih masih lokal dan semi ekspor,

yaitu lewat eksportir Makassar. Jumlah armada perikanan

sebanyak 4.61 unit, dengan alat tangkap 10.477 unit. Potensi

perikanan laut di Kabupaten Majene sangat dimungkinkan

untuk pengembangan dengan skala besar untuk orientasi

ekspor, dengan penyediaan fasilitas penangkapan, sumber

manusia dan processing.

e. Potensi peternakan

Pendapatan tambahan oleh masyarakat Kabupaten penduduk

memiliki ternak keluarga yang dikelola secara tradisionil,

namun hasilnya sangat memuaskan dan bisa untuk

dikembangkan. Dari jumlah hewan peliharaan, maka ternak

sapi dan ternak kambing yang mengalami peringkat teratas dari

jumlah ternak yang dihasilkan setiap tahun mendominasi

populasi ternak Kabupaten Majene. Sejak beberapa tahun

terakhir Kabupaten Majene menjadi pusat peternakan kambing

di Sulawesi Barat. Salah satu jenis kambing yang

dikembangkan saat ini adalah kambing peranakan Ettawa.

30

Dengan bahasa lokal juga disebut BEKE singkatan dari Bibit

Ettawa Kualitas Ekspor.

f. Potensi pariwisata

Objek wisata di Kabupaten Majene meliputi objek wisata alam,

wisata budaya, maupun objek wisata buatan.. Untuk

pengembangan kegiatan wisata di Kabupaten Majene, maka

beberapa obyek wisata yang dapat dikembangkan adalah

sebagai berikut.

Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri atas:

1) Kawasan Museum Mandar terletak di Kelurahan Pangali

Ali Kecamatan Banggae;

2) Kawasan Mesjid Tua Salabose di Puncak Salabose

Kelutahan Pangali – Ali Kecamatan Banggae;

3) Kawasan Mesjid Raya/Mesjid Tua di Lingkungan Saleppa

Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae;

4) Kawasan Upacara Maulid Nabi Muhammad SAW di

Puncak Salabose Kelurahan Pangali – Ali Kecamatan

Banggae;

5) Kawasan Upacara Pa’bandangan Manu – Manu di

Pettaweang Desa Kayuanging Kecamtan Malunda;

6) Kawasan Makam Raja-Raja Banggae di Ondongan

Lingkungan Pa’leo Tobandq Kelurahan Pangali Ali

Kecamatan Banggae;

7) Kawasan Makam Syekh Abdul Mannan di Lingkungan

Salabose Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;

8) Kawasan Benteng Ammana Wewang di Desa Betteng

Kecamatan Pamboang;

9) Kawasan Makam Raja-Raja Pamboang di Lingkungan

Kopel Desa Lalampanua Kecamatan Pamboang;

31

10) Kawasan Makam Imannang di Lingkungan Pamboborang

Kelurahan Baru Kecamatan Banggae;

11) Kawasan Makam Tabulese di Lingkungan Camba Utara

Kecamatan Banggae;

12) Kawasan Makam Lombeng Susu dan Puang Rambang di

Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur;

13) Kawasan Makam Nenenk Ular, Makam Reso dan Makam

Pappesse Bassi yang terletak di Lingkungan Segeri

Kelurahan Baruga dan Kecamatan Banggae Timur; dan

14) Kawasan Makam Mara’dia Parappe di Lingkungan

Tangnga-Tangnga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae

Timur.

Kawasan peruntukan pariwisata alam, terdiri atas:

1) Wisata Puncak Salabose Kelurahan Pangali – Ali

Kecamatan Banggae;

2) Wisata Puncak Pohon Pinus di Segeri Kelurahan Baruga

Dhua Kecamatan Banggae Timur;

3) Wisata Agro Wisata Bambangan di Bambangan Desa

Bambangan Kecamatan Malunda;

4) Wisata Takkesi di Bambangan Desa Bambangan

Kecamatan Malunda;

5) Wisata Terumbu Karang Pantai Pacitan Kelurahan Pangali

Ali Kecamatan Banggae;

6) Wisata Terumbu Karang Pantai Rangas di Lingkungan

Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae;

7) Wisata Pantai Pasir Putih dan Terumbu Karang Pantai

Leppe, Barane, Tamo dan Pangale di Kelurahan Baurung

Kecamatan Banggae Timur;

8) Pantai Luaor dan Pantai Pasir Putih soreang di Kelurahan

Totoli Kecamatan Banggae;

32

9) Pantai Rewataa di Kecamatan Pamboang;

10) Pulau Pantai Maluno, Pulau Idaman Tai Manu, dan Pantai

Pasir Putih Bonde-Bonde serta Pulau Lere-Lerekang yang

terletak di Kecamatan Sendana;

11) Permandian Sungai Teppo di Kelurahan Baru Kecamatan

Banggae;

12) Air Terjun Orongan Puawang di Lingkungan Puawang

Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur;

13) Permandian Udhuhun Pokki di Galung Kecamatan

Pamboang;

14) Permandian Sungai Tubo di Kecamatan Tubo Sendana;

15) Permandian Air Panas di Limboro dan Makula serta Wisata

Wai Makula Tinggas di Kecamatan Sendana; dan

16) Air Terjun Mario dan Takkulilia di Kecamatan Malunda.

17) Terumbu Karang Pantai Pacitan Kelurahan Pangali Ali

Kecamatan Banggae;

18) Terumbu Karang Pantai Rangas di Lingkungan Rangas

Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae; dan

19) Terumbu Karang Pantai Bautapa di Lingkungan Baurung

Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur;

Kawasan peruntukan pariwisata buatan, yaitu Kolam Renang

Tirta di Deteng – Deteng kelurahan Totoli Kecamatan Banggae.

g. Potensi perindustrian

Ada berapa jenis industri yang sangat prospek untuk

dikembangkan yaitu sebagai berikut:

1) Industri pembuatan kapal/perahu

2) Industri kerajinan batang kelapa

3) Industri pertenunan sutera

4) Industri minyak goreng

33

5) Industri arang tempurung

6) Industri gula merah

7) Industri batu merah

h. Potensi pertambangan.

Potensi pertambangan di Kabupaten Majene adalah sebagai

berikut:

Tabel 4.5 Potensi Pertambangan Kabupaten Majene

JENIS BAHAN GALIAN LOKASI SUMBER DAYA

Batu Gamping

Kec.Banggae/B.Timur 162.844.100 m³

Kec.Pamboang 21.590.000 m³

Kec.Tubo Sendana 1.232.000.000 m³

Kec. Malunda 1.141.396.000 m³

Batupasir

Kec.Malunda 6.307.840.000 m³

Kec.Sendana 86.640.000 m³

Kec.Pamboang 84.225.000 m³

Lempung Kec.Banggae Timur 2.129.000 m³

Kec.Malunda 60.000 m³

Andesit Kec.Malunda 2.509.000 m³

Basal Kec.Malunda 1.914.000 m³

Konglomerat Kec.Malunda 13.000.800 m³

Napal Kec. Banggae 10.000.000 m³

Dasit Kec. Pamboang 851.491.000 m³

Batu Bara

Kec. Sendana

Belum Diketahui Kec. Malunda

Kec. Tammero'do Sendana

Pasir Besi Kec. Tammero'do Sendana Belum Diketahui

Emas Kec. Pamboang

Belum Diketahui Kec. Malunda

Zeolit Kec. Tammero'do Sendana Belum Diketahui

Migas Blok Mandar

Blok Mandar Selatan

Blok Malunda

Blok Karana

Belum Diketahui

Belum Diketahui

34

6. Kondisi pola aktivitas

Pola aktifitas kegiatan di Kabupaten Majene didasarkan pada

pergerakan masyarakat yang selanjutnya membentuk struktur ruang

dengan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan

(urban system) terhadap fungsi-fungsi utama pelayanan perkotaan,

hubungan antar pusat permukiman perkotaan dan orientasi

pergerakan barang dan penumpang.

a. Orientasi pergerakan barang dan penumpang.

Penataan hubungan antar pusat-pusat permukiman perkotaan

dan dengan outlet-outlet utama kegiatan transportasi wilayah

merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan

arus pergerakan barang dan penumpang yang efisien, efektif

dan menerus dari kawasan-kawasan produksi ke lokasi-lokasi

pasar di dalam wilayah maupun di luar wilayah (dan

sebaliknya). Penataan hubungan tersebut dilakukan melalui

pengembangan sistem dan fasilitas kegiatan transportasi secara

terpadu inter dan intra moda (udara, laut dan udara) sehingga

mampu menghasilkan layanan angkutan yang cepat, aman dan

berbiaya murah.

Dengan memperhatikan faktor-faktor aglomerasi pusat-pusat

permukiman perkotaan, sebaran wilayah hinterland, serta

jaringan prasarana dan fasilitas kegiatan transportasi darat,

sungai, penyeberangan, laut dan udara yang sudah ada maupun

yang direncanakan untuk dikembangkan, dapat diarahkan

hubungan antar pusat dan orientasi pergerakan barang dan

penumpang di wilayah Kabupaten Majene. Dapat dikemukakan

bahwa arahan dan orientasi pergerakan ini bersifat agak

disederhanakan dan ideal, mengingat dalam kenyataannya

orientasi pergerakan barang dan penumpang sangat kompleks

dapat berasal dan menuju ke segala arah sesuai dengan lokasi

35

supply dan demand yang sepenuhnya mengikuti mekanisme

pasar.

Dengan memperhatikan hirarki sistem perkotaan yang ada di

Kabupaten Majene, maka dapat diperoleh gambaran pergerakan

barang dan penumpang secara sederhana:

b. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

PKW mempunyai skala pelayanan seluruh Kabupaten Majene

diarahkan pada:

1) Pemantapan keterkaitan antar wilayah dengan kota-kota

utama di Provinsi Sulbar terutama kota-kota dengan hirarki

yang sama dan yang ada diatasnya, dengan meningkatkan

sarana dan prasarana perhubungannya.

2) Penyediaan sarana perkotaan sesuai dengan fungsi kota

dengan pendekatan Program Pembangunan Prasarana Kota

Terpadu (P3KT), yang mencakup penyediaan bagi

kecukupan air bersih, jalan kota, sistem jaringan drainase,

sistem jaringan air limbah buangan, persampahan, serta

perbaikan kawasan pemukiman.

3) Peningkatan peran serta investasi swasta dalam pengadaan

dan pembangunan sarana dan prasarana kota.

4) Pengembangan kegiatan ekonomi kota (jasa dan

perdagangan) dalam rangka memacu pertumbuhan dan

perkembangan daerah serta memperluas kesempatan kerja.

5) Penataan ruang kota melalui perencanaan detail tata ruang

kota , yaitu RDTRK dan RTRK, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang kota secara terpadu.

Adapun wilayah yang menjadi PKW di Kabupaten Majene

adalah meliputi Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae

Timur.

36

c. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP).

PKLP mempunyai skala pelayanan sebagian wilayah

Kabupaten Majene dalam klaster ruang di sekitarnya dan

diarahkan pada:

1) Penyediaan sarana perkotaan sesuai dengan fungsi kota,

serta peningkataan ketersediaan sarana dan prasarana

produksi bagi kawasan pertambangan, pertanian,

perkebunan, dan industri.

2) Peningkatan sarana komunikasi antar wilayah

pengembangan yang ada di Kabupaten Majene.

3) Peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang yang

dilayaninya melalui pengembangan sistem transportasi

yang memadai.

4) Peningkatan fungsi kota sebagai penyangga fungsi ibukota

kabupaten.

Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) di Kabupaten Majene

diarahkan pada Kecamatan Malunda, Kecamatan Pamboang,

dan Kecamatan Sendana.

d. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

PPK mempunyai skala pelayanan di wilayah sekitarnya, dan

diarahkan pada:

1) Peningkatan aksesibilitas ke wilayah PKLp dan Ibukota

Kabupaten (PKW).

2) Peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang yang

dilayaninya melalui pengembangan jaringan jalan.

3) Peningkataan ketersediaan sarana dan prasarana produksi

bagi kawasan pertambangan, pertanian, perkebunan, dan

perikanan.

37

4) Peningkatan prasarana komunikasi antar sentra produksi.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) diarahkan di Tammero’do di

Kecamatan Tammerodo Sendana; Tubo di Kecamatan Tubo

Sendana; dan Ulumanda di Kecamatan Ulumanda.

e. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani

kegiatan skala antar desa. PPL tersebut, meliputi:

1) Kelurahan Baruga di Kecamatan Banggae Timur;

2) Kelurahan Sirindu di Kecamatan Pamboang;

3) Kelurahan Tallubanua di Kecamatan Sendana;

4) Desa Ulidang di Kecamatan Tammero’do Sendana; dan

5) Desa Maliaya di Kecamatan Malunda.

38

Gambar 4.3 Fungsi Pusat Kegiatan Kota di Kabupaten Majene

7. Kondisi transportasi wilayah saat ini

Uraian mengenai kondisi transportasi membahas tentang jaringan

prasarana, jaringan pelayanan, dan kinerja pelayanan. Penjelasan

tersebut adalah sebagai berikut.

a. Jaringan jalan dan jembatan

PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW):

mempunyai skala pelayanan seluruh Kabupaten Majene

KECAMATAN

BANGGAE

PUSAT KEGIATAN LOKAL PROMOSI (PKLp):

mempunyai skala pelayanan sebagian wilayah

Kabupaten Majene dalam klaster ruang di sekitarnya dan diarahkan pada Kecamatan

Malunda, Kecamatan Pamboang, dan

Kecamatan Sendana

MALUNDA

PAMBOANG

TAMMERO’DO DI KECAMATAN

TAMMERODO

SENDANA; TUBO DI

KECAMATAN

TUBO SENDANA; DAN

ULUMANDA DI

KECAMATAN ULUMANDA

PUSAT PELAYANAN KAWASAN (PPK):

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya

disebut PPK adalah kawasan perkotaan di Kabupaten Majene yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala kecamatan atau

beberapa desa

KECAMATAN

BANGGAE

TIMUR

SENDANA

PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN (PPL):

pusat permukiman yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala antar desa

KELURAHAN BARUGA DI

KECAMATAN BANGGAE

TIMUR; KELURAHAN SIRINDU DI

KECAMATAN PAMBOANG;

KELURAHAN TALLUBANUA DI KECAMATAN SENDANA;

DESA ULIDANG DI

KECAMATAN TAMMERO’DO SENDANA; DAN

DESA MALIAYA DI

KECAMATAN MALUNDA.

39

Panjang jalan di Kabupaten Majene pada tahun 2011 dirinci

menurut permukaan jalan yaitu jalan Aspal, Kerikil, Tanah,

Tidak dirinci, dan Beton masing-masing adalah 296,31 km,

32,32 km, 66,07 km, 193,18 km, 29,92 km. Kondisi Jalan pada

tahun 2011 Baik: 419,46 km; Sedang: 75,30 km; Rusak: 21,22

km; dan Rusak Berat: 102,22 km.

Tabel 4.6 Panjang Jalan Daerah Dirinci Menurut Kondisi Jalan Di

Kabupaten Majene Tahun 2007 - 2011

KONDISI JALAN TAHUN

2007 2008 2009 2010 2011

1. BAIK 321,41 331,87 385,09 406,88 419,46

2. SEDANG 55,23 53,45 66,38 75,55 75,3

3. RUSAK 42,9 40,5 31,38 29,25 21,22

4. RUSAK BERAT 198,4 196,12 129,91 105,76 102,22

JUMLAH 617,94 621,94 612,76 617,44 618,2

Sumber: Kab. Majene Dalam Angka, 2012

Tabel 4.7 Panjang Jalan Daerah Dirinci Menurut Permukaan Jalan

Kabupaten Majene Tahun 2005 -2009

JENIS PERMUKAAN TAHUN

2007 2008 2009 2010 2011

1. ASPAL 338,82 313,46 310,08 296,31 296,31

2. KERIKIL 63,52 46,55 36,92 35,23 32,32

3. TANAH 25,40 65,81 68,44 66,07 66,07

4. TIDAK DIRINCI 190,20 196,12 197,32 193,89 193,18

5. BETON 25,94 29,92

KAB. MAJENE 617,94 621,94 612,76 617,44 618,20

Sumber: Kab. Majene Dalam Angka, 2012

40

BAB V

PERKIRAAN KONDISI MENDATANG

A. Kabupaten Majene

1. Rencana struktur ruang

a. Umum

Rencana tata ruang merupakan suatu sistem keruangan yang

dibentuk oleh berbagai elemen, yaitu sistem pusat

pengembangan, sistem hirarki kota, dan sistem pusat pelayanan

dengan masing-masing skala pelayanannya yang

menggambarkan susunan unsur-unsur pembentuk rona

lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan

yang berurutan secara hirarkis dan berhubungan satu sama lain

dalam membentuk struktur ruang. Sedangkan struktur ruang

adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis

memiliki hubungan fungsional. Kemudian rencana struktur

ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang

wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat

kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan

oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama

jaringan transportasi. Dalam hal ini, pusat kegiatan di wilayah

kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya,

ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah

kabupaten.

Agar interkoneksitas antar pusat kegiatan, serta pelayanan

prasarana wilayah efisien dan efektif maka perlu diwujudkan

sistem interkoneksitas antar kawasan perkotaan dan perdesaan

yang berdaya guna besar. Sistem perkotaan Kabupaten Majene

dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti Pusat

Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten harus

menggambarkan rencana struktur ruang wilayah nasional dan

wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten dan harus

berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta

saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten.

b. Dasar pertimbangan pengembangan pusat-pusat kegiatan

Prinsip dasar pertimbangan dalam pengembangan sistem kota-

kota atau pusat permukiman meliputi :

41

1) Pembatasan limpahan perkembangan perkotaan dari daerah

hinterland;

2) Pengembangan sistem transportasi yang mendukung

struktur ruang pada sistem perkotaan;

3) Menjaga keberadaan kawasan lindung;

4) Pengintegrasian fungsi dan sistem kota-kota atau pusat

permukiman;

5) Antisipasi terhadap perkembangan kegiatan di masa

mendatang.

2. Rencana pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan

Rencana pengembangan sistem perkotaan di wilayah kabupaten

Rencana pengembangan sistem kota-kota secara umum diarahkan

untuk mencapai keseimbangan perkembangan ruang antara pusat-

pusat pemukiman dan/atau pusat pertumbuhan. Adanya

peningkatan hirarki serta pengembangan fungsi memberikan

implikasi terhadap kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana

perkotaan yang mendukungnya.

Mengingat dalam konsep wilayah ini tidak terikat batas-batas

administrasi pemerintahan, maka keserasian antar wilayah

kecamatan menjadi sangat penting manakala kepentingan

pembangunan wilayah bersentuhan. Untuk ini, proses kerjasama

(joint efforts), koordinasi antar wilayah kecamatan, dan temu

konsultatif perencanaan, dan sebagainya merupakan bentuk-bentuk

interaksi yang perlu dilakukan di bawah koordinasi Pemerintah

Kabupaten.

Rencana pengembangan sistem kota-kota di Kabupaten Majene

diarahkan untuk mencapai keseimbangan perkembangan ruang

antara pusat-pusat pemukiman dan/atau pusat pertumbuhan.

Adanya peningkatan hierarki serta pengembangan fungsi

memberikan implikasi terhadap kebutuhan penyediaan sarana dan

prasarana perkotaan yang mendukungnya.

a. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

PKW mempunyai skala pelayanan seluruh Kabupaten Majene

diarahkan pada:

1) Pemantapan keterkaitan antar wilayah dengan kota-kota

utama di Provinsi Sulbar terutama kota-kota dengan hirarki

yang sama dan yang ada diatasnya, dengan meningkatkan

sarana dan prasarana perhubungannya.

2) Penyediaan sarana perkotaan sesuai dengan fungsi kota

dengan pendekatan Program Pembangunan Prasarana Kota

42

Terpadu (P3KT), yang mencakup penyediaan bagi

kecukupan air bersih, jalan kota, sistem jaringan drainase,

sistem jaringan air limbah buangan, persampahan, serta

perbaikan kawasan pemukiman.

3) Peningkatan peran serta investasi swasta dalam pengadaan

dan pembangunan sarana dan prasarana kota.

4) Pengembangan kegiatan ekonomi kota (jasa dan

perdagangan) dalam rangka memacu pertumbuhan dan

perkembangan daerah serta memperluas kesempatan kerja.

5) Penataan ruang kota melalui perencanaan detail tata ruang

kota (RDTRK dan RTRK), pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang kota secara terpadu.

Adapun wilayah yang menjadi PKW di Kabupaten Majene

adalah meliputi Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae

Timur.

b. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

PKLp mempunyai skala pelayanan sebagian wilayah

Kabupaten Majene dalam klaster ruang di sekitarnya dan

diarahkan pada:

1) Penyediaan sarana perkotaan sesuai dengan fungsi kota,

serta peningkataan ketersediaan sarana dan prasarana

produksi bagi kawasan pertambangan, pertanian,

perkebunan, dan industri.

2) Peningkatan sarana komunikasi antar wilayah

pengembangan yang ada di Kabupaten Majene.

3) Peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang yang

dilayaninya melalui pengembangan sistem transportasi

yang memadai.

4) Peningkatan fungsi kota sebagai penyangga fungsi ibukota

kabupaten.

Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) di Kabupaten Majene

diarahkan pada Kecamatan Malunda, Kecamatan Pamboang,

dan Kecamatan Sendana.

c. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

PPK mempunyai skala pelayanan di wilayah sekitarnya, dan

diarahkan pada:

1) Peningkatan aksesibilitas ke wilayah PKLp dan Ibukota

Kabupaten (PKW).

43

2) Peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang yang

dilayaninya melalui pengembangan jaringan jalan.

3) Peningkataan ketersediaan sarana dan prasarana produksi

bagi kawasan pertambangan, pertanian, perkebunan, dan

perikanan.

4) Peningkatan prasarana komunikasi antar sentra produksi.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) diarahkan di Tammero’do di

Kecamatan Tammerodo Sendana; Tubo di Kecamatan Tubo

Sendana; dan Ulumanda di Kecamatan Ulumanda.

d. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani

kegiatan skala antar desa. PPL tersebut, meliputi :

1) Kelurahan Baruga di Kecamatan Banggae Timur;

2) Kelurahan Sirindu di Kecamatan Pamboang;

3) Kelurahan Tallubanua di Kecamatan Sendana;

4) Desa Ulidang di Kecamatan Tammero’do Sendana; dan

5) Desa Maliaya di Kecamatan Malunda.

44

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

Gambar 5.1 Rencana Struktur Ruang

45

BAB VI

ARAH PENGEMBANGAN JARINGAN

A. Arahan Pengembangan Sistem Transportasi di Kabupaten Majene

Seperti halnya Kabupaten Mamuju, visi, misi, dan kebijakan

pengembangan sistem transportasi di Kabupaten Majene mengacu pada

visi, misi, dan kebijakan pengembangan sistem transportasi Provinsi

Sulawesi Barat yang pada intinya diarahkan untuk mengatasi

permasalahan transportasi yang ada saat ini dan masa yang akan datang

serta mendukung strategi pembangunan daerah Kabupaten Majene

dalam rangka mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di

Kabupaten Majene.

Visi:

Terwujudnya transportasi yang berwawasan lingkungan,

mengharmoniskan keunggulan masing-masing kawasan untuk

mendukung sektor pertanian, industri, perdagangan, pertambangan,

pariwisata, dan pendidikan serta mendukung pengembangan wilayah

yang diselenggarakan secara efisien dan berbudaya sehingga terwujud

masyarakat madani yang sejahtera, mandiri, dan berkualitas.

Misi:

1. Meningkatkan tingkat aksesibilitas antar kawasan kecamatan;

2. Memperlancar perhubungan antar ibukota kecamatan dan dengan

ibukota Kabupaten Majene dan kabupaten sekitarnya serta ibukota

provinsi;

3. Memadukan pengembangan transportasi dengan

pengembangan/penataan tata ruang;

4. Memperkuat simpul (terminal) dan mengembangkan fasilitas

pelabuhan;

5. Mengembangkan integrasi layanan berbagai moda transportasi;

6. Menciptakan layanan transportasi yang bermutu untuk mendukung

sektor industri, pertanian, perdagangan, peternakan, pertambangan,

perikanan, pariwisata, dan pendidikan;

7. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum;

8. Mengharmonisasikan sistem transportasi kawasan perkotaaan

dengan kawasan perdesaan;

9. Menciptakan citra sistem transportasi yang berteknologi tepat guna,

rendah biaya dengan tingkat keselamatan tinggi serta ramah

lingkungan.

46

Sesuai hasil kajian tata guna lahan, potensi sumberdaya alam,

pariwisata, pola arus lalulintas serta ketersediaan sarana dan prasarana

yang ada dan permasalahan transportasi yang dihadapi saat ini dan masa

yang akan datang, maka perlu disusun rencana pengembangan sistem

transportasi di wilayah Kabupaten Majene. Adapun beberapa tujuan

dari rencana pengembangan transportasi yang dimaksud adalah:

1. Memacu perkembangan wilayah dengan memperhatikan fungsi dan

peranan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan;

2. Meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah yang dilalui;

3. Meningkatkan aksesibiltas ke semua wilayah di Kabupaten Majene;

4. Mengurangi disparitas pertumbuhan antar wilayah di Kabupaten

Majene

5. Memperkuat keterkaitan antar wilayah kecamatan dan ibukota

kabupaten melalui sistem jaringan transportasi yang efektif, efisien

agar dapat mengembangkan perekonomian di seluruh wilayah

Kabupaten Majene;

6. Mengembangkan keterkaitan antar wilayah yang berbatasan dengan

wilayah Kabupaten Majene melalui perencanaan sistem jaringan

transportasi yang terpadu, efektif, dan efisien dalam satu sistem

transportasi Provinsi Sulawesi Barat;

7. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang handal untuk

mendukung pengembangan kawasan pertambangan, pariwisata,

pertanian, perikanan, peternakan, dan industri di Kabupaten Majene

yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi di Provinsi

Sulawesi Barat;

8. Mengembangkan serta mensinergikan layanan transportasi darat

dan laut sebagai pendukung transportasi wilayah

1. Arahan pengembangan sistem jaringan jalan di Kabupaten

Majene

Pengembangan transportasi di Kabupaten Majene menitikberatkan

kepada sistem jaringan jalan, termasuk pelayanan angkutan umum

dan tidak terlepas dari jaringan transportasi laut walaupun saat ini

Pelabuhan Palipi belum dimanfaatkan secara maksimal.

Permasalahan yang dialami Kabupaten Majene tidak jauh berbeda

dengan Kabupaten Mamuju, yaitu jaringan jalan dan lalu lintas

antar kecamatan belum menunjukkan pelayanan yang memuaskan,

masih terdapat permasalahan seperti terbatasnya daya dukung dan

kondisi permukaan jalan dan jembatan, selain itu permasalahan

yang terlihat secara jelas yaitu untuk jaringan jalan lokal hanya 21

47

% ruas jalan yang memenuhi standar minimal kriteria teknis jalan

sedangkan beberapa ruas jalan seperti Majene-Galung, Galung –

Simullu, P Simullu-Puawang, Tanate-Tande, Tande-Galung

Lombok, Lutang-Tande, Tanete-Puawang, Buttu Samang-Kaloli,

Tunda-Lembang, Majene-Pasangrahan, Tanete-Galung, Camba-

Teppo masih belum sesuai ketentuan Peraturan Menteri PU No.

19/PRT/M/.

Berdasarkan kondisi permasalahan sistem transportasi jalan raya

dan hasil analisa untuk infrastruktur transportasi jalan maka untuk

pengembangan sistem jaringan jalan di Kabupaten Majene perlu

dilakukan beberapa upaya, yaitu:

a. Melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa

transportasi sebagai kebutuhan yang fundamental;

b. Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas di kabupaten

perlu mendapatkan perhatian;

c. Mendorong kelancaran mobilitas orang dan barang serta

informasi baik dari Kabupaten Majene maupun ke Kabupaten

sekitar di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat khususnya; dan

d. Mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di wilayah

provinsi Sulawesi Barat sehingga dapat dinikmati oleh seluruh

lapisan masyarakat antar kabupaten, antar kecamatan, antar

desa dan kelurahan.

2. Arahan pengembangan sistem angkutan umum dan terminal di

Kabupaten Majene

Pergerakan yang dilakukan masyarakat Kabupaten Majene saat ini

sebagian menggunakan layanan moda angkutan umum. Penyediaan

moda angkutan umum tersebut sudah cukup baik melayani

pergerakan masyarakat setempat khususnya pergerakan antar

kabupaten dan pergerakan antar provinsi pada umumnya.

Secara garis besar, moda angkutan umum di Kabupaten Majene

dapat dibagi menjadi moda angkutan antar provinsi (AKAP), antar

kota dalam provinsi (AKDP), dan angkutan perdesaan. Adapun

terminal yang merupakan simpul dari pergerakan penumpang

dengan moda jaringan jalan khususnya angkutan umum yang

berfungsi sebagai tempat persinggahan kendaraan/angkutan umum

dan juga berfungsi mengatur pergerakan orang dan barang di

Kabupaten Majene hingga tahun 2013 hanya terdapat 1 unit

terminal tipe B di Jl. Sultan Hasanuddin dengan permasalahan yang

dihadapi saat ini yaitu jalan di dalam lokasi terminal sebagai jalan

utama dalam terminal tidak layak dilalui kendaraan bus kecil

maupun bus besar selain itu tanahnya kurang padat. Permasalahan

48

lainnya yaitu adanya terminal bayangan yang berlokasi di Jl.

Ammana Wewang akibat jauhnya lokasi terminal tipe B dari pusat

kegiatan masyarakat sehingga tidak bisa memenuhi fungsi utama

terminal.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, maka konsep

pengembangan sistem angkutan umum dan terminal di Kabupaten

Majene dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Semua kecamatan sebaiknya dilayani trayek angkudes, dimana

jumlah armada disesuaikan dengan besarnya demand angkutan

umum;

b. Meningkatkan pelayanan angkutan umum di kawasan

perkotaan (angkutan kota) dan kawasan perdesaan (angkudes);

c. Angkutan umum yang boleh beroperasi dalam pusat kota hanya

angkutan kota sedangkan angkudes dilarang masuk kota hanya

menyisir pinggiran kota, khusus angkutan barang terdapat

pengecualian pada jam-jam tertentu

d. Perlunya pembangunan atau penyesuaian tipe terminal yang

ada menjadi terminal tipe A dengan mengacu pada konsep DM,

yaitu terminal terpadu yang berwawasan bisnis dan lingkungan;

e. Pada setiap kecamatan sebaiknya direncanakan ada terminal

penumpang tipe C yang lokasinya berjarak ± < 100 m

berdekatan dengan pasar kecamatan yang dirancang dengan

memperhatikan pola pergerakan arus lalu lintas di ruas jalan

utama dan geometrik akses terminal sehingga

kegiatan/keberadaan terminal tidak memberikan dampak yang

besar terhadap pergerakan arus lalu lintas di kawasan sekitar

terminal;

f. Memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terminal di Jl.

Sultan Hasanuddin, dan terminal bayangan di Ammana

Wewang;

g. Peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal

yang memadai, memperbaiki trayek angkutan yang dalam

kondisi buruk, serta memanajemen pengaturan operasional

angkutan.

Berdasarkan konsep yang ada, maka dalam wilayah Kabupaten

Majene seharusnya terlayani oleh angkutan umum, namun

demikian mengingat tidak adanya subsidi pemerintah daerah

kepada operator angkutan umum, maka pelayanan angkutan

umum sebaiknya dikaitkan dengan besaran demand angkutan

umum yang ada di masing-masing kawasan di Kabupaten

Majene.

49

Kebijakan untuk meningkatkan kinerja sistem angkutan umum

tetap harus berpijak pada kerangka keseimbangan dalam

mengakomodir kepentingan setiap stakeholders, dealer, maupun

regulator/administrator (pemerintah). Sehingga diharapkan untuk

setiap stakeholders dapat melaksanakan fungsi, hak, dan tugasnya

dengan baik.

Operator adalah pihak yang berkonsentrasi dalam operasi sistem

angkutan umumdan melaksanakan keputusan sehari-hari yang

berkaitan dengan kondisi spesifik karakteristik pelayanan seperti

penjadwalan, penentuan plafon operasi, dan perawatan armada.

Pengguna adalah pihak yang sebenarnya membuat keputusan

perjalanan di dalam suatu sistem angkutan yang dipengaruhi oleh

besarnya biaya yang harus mereka keluarkan untyuk melakukan

suatu perjalanan (ongkos) dan biaya lain (intangibles) yang tidak

terukur melalui nilai uang, seperti: waktu menunggu, jarak dan

lama perjalanan.

Regulator adalah pihak yang mengontrol interaksi antara operator

dan pengguna. Regulator yang mengkaji performansi sistem baik

dari segi teknik operasional maupun ekonomi finansial dan

memberikan spesifikasi bagi penyediaan dan operasi sistem

transportasi umum. Kebijakan regulator inilah yang menjadi tolok

ukur bagi tingkat pelayanan suplai transportasi umum yang

disediakan.

Kepentingan dari ketiga faktor yang terlibat dalam interaksi pada

sistem transportasi umum memiliki sudut pandang yang berbeda,

sehingga dalam penyusunan alternatif penanganan maka indikator

kepentingan tersebut dapat diakomodir dengan penjelasan

mengenai kriteria dan ukurannya secara kualitatif dan kuantitatif.

3. Arahan pengembangan angkutan laut di Kabupaten Majene

Pelabuhan regional yang melayani kapal-kapal antar provinsi dan

kabupaten di Kabupaten Majene adalah Pelabuhan Majene dan

Pelabuhan Palipi sementara pelabuhan-pelabuhan lokal hanya

bersifat feeder yaitu Pelabuhan Pamboang dan Malunda.

Permasalahan yang dihadapi untuk angkutan laut saat ini yaitu

pelabuhan yang ada pada Kabupaten Majene belum tertata secara

baik dan belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya

sosialisasi untuk itu perlu penataan dan pengembangan pelabuhan

yang ada. Berdasarkan permasalahan yang ada, arahan

pengembangan angkutan laut di Kabupaten Majene, yaitu:

a. Mengembangkan pelabuhan barang dengan menyusun

masterplan;

50

b. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dengan Pemerintah

Daerah Kabupaten Majene agar menarik investor untuk

berinvestasi dalam pengembangan pertanian, perdagangan,

perkebunan, dan kawasan industri;

B. Kebijakan, Strategi, dan Program Pengembangan Jaringan

Transportasi di Kabupaten Majene

Rencana dan program pengembangan jaringan transportasi di

Kabupaten mamuju terdiri dari tiga periode, yaitu program jangka

pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang.

1. Program jangka pendek

a. Jaringan jalan

Beberapa rencana penanganan jaringan jalan yang akan

dilakukan pada program jangka pendek (2014-2018), adalah

sebagai berikut:

1) Tahun 2014, Peningkatan aksesibilitas dengan

menyesuaikan kondisi lebar jalan minimum 5,5 m di ruas

jalan Maliaya-Rui, Mekkatta-Aholeang, Mekkatta-

Bambangan, Tanisi-Sirupe, dst dapat dilihat pada

Lampiran, Peningkatan aksesibilitas ke pusat-pusat

pemerintahan, kawasan industri, perkebunan, dan pertanian

seperti di Kecamatan Banggai Timur, Peningkatan

kapasitas jalan dan persimpangan baik peningkatan kualitas

konstruksi maupun kapasitas jalan sesuai dengan kebutuhan

perkembangan arus lalulintas, Optimalisasi dan

peningkatan unjuk kerja ruas jalan, persimpangan, dan

jaringan jalan dengan manajemen dan rekayasa lalulintas

pada segmen ataupun area/kawasan dalam wilayah kota

yang intensitas penggunaan ruang jalan dan persimpangan

tinggi disertai hambatan dan tundaan lalulintas yang

berpotensi terjadi konflik lalulintas yang relatif tinggi,

Pemeliharaan ruas jalan di seluruh wilayah Kabupaten, dan

Sosialisasi pentingnya kesadaran dan keselamatan

berlalulintas untuk siswa SMP dan SMA.

2) Tahun 2015, Peningkatan aksesibilitas dengan

menyesuaikan kondisi lebar jalan minimum 5,5 m di ruas

jalan Maliaya-Rui, Mekkatta-Aholeang, Mekkatta-

Bambangan, Tanisi-Sirupe, dst dapat dilihat pada

Lampiran, Peningkatan aksesibilitas ke pusat-pusat

pemerintahan, kawasan industri, perkebunan, dan pertanian

seperti di Kecamatan Banggai Timur, Peningkatan jaringan

jalan untuk menunjang aksesibilitas ke kawasan pariwisata

seperti ke Pantai Dato, Pantai Pacitan, Permandian Air

51

Panas Limboro, Kolam renang Lambe-Lambe, pantai

Baruno, dsb, Optimalisasi dan peningkatan unjuk kerja ruas

jalan, persimpangan dan jaringan jalan dengan manajemen

dan rekayasa lalulintas pada segmen ataupun area/kawasan

dalam wilayah kota yang intensitas penggunaan ruang jalan

dan persimpangan tinggi disertai hambatan dan tundaan

lalulintas yang berpotensi terjadi konflik lalulintas yang

relatif tinggi, Pemeliharaan ruas jalan di seluruh wilayah

Kabupaten, dan Sosialisasi pentingnya kesadaran dan

keselamatan berlalulintas untuk siswa SMP dan SMA.

3) Tahun 2016, Peningkatan aksesibilitas antar kawasan

kecamatan dengan menyesuaikan kondisi lebar jalan

minimum 5,5 m seperti di ruas jalan Maliaya-Rui,

Mekkatta-Aholeang, Mekkatta-Bambangan, Tanisi-Sirupe,

dst dapat dilihat pada Lampiran, Peningkatan aksesibilitas

ke pusat-pusat pemerintahan, kawasan industri,

perkebunan, dan pertanian.

4) Tahun 2017, Peningkatan aksesibilitas antar kawasan

kecamatan dengan menyesuaikan kondisi lebar jalan

minimum 5,5 m seperti di ruas jalan Maliaya-Rui,

Mekkatta-Aholeang, Mekkatta-Bambangan, Tanisi-Sirupe,

dst dapat dilihat pada Lampiran, Peningkatan jaringan jalan

untuk menunjang aksesibilitas ke kawasan pariwisata,

Peningkatan kualitas jalan yang dilalui angkutan barang ke

outlet seperti pelabuhan laut dan penyeberangan,

Optimalisasi dan peningkatan unjuk kerja ruas jalan,

persimpangan dan jaringan jalan dengan manajemen dan

rekayasa lalulintas pada segmen ataupun area/kawasan

dalam wilayah kota yang intensitas penggunaan ruang jalan

dan persimpangan tinggi disertai hambatan dan tundaan

lalulintas yang berpotensi terjadi konflik lalulintas yang

relatif tinggi, Pemeliharaan ruas jalan di seluruh wilayah

Kabupaten, Sosialisasi pentingnya kesadaran dan

keselamatan berlalulintas untuk siswa SMP dan SMA, dan

dan Pembangunan dan pengembangan jalan lingkar luar di

bagian timur dan utara Kota Mamuju.

5) Tahun 2018, Peningkatan aksesibilitas antar kawasan

kecamatan dengan menyesuaikan kondisi lebar jalan

minimum 5,5 m seperti di ruas jalan Maliaya-Rui,

Mekkatta-Aholeang, Mekkatta-Bambangan, Tanisi-Sirupe,

dst dapat dilihat pada Lampiran, Peningkatan jaringan jalan

untuk menunjang aksesibilitas ke kawasan pariwisata yaitu,

Peningkatan kualitas jalan yang dilalui angkutan barang ke

outlet seperti pelabuhan laut dan penyeberangan,

52

Optimalisasi dan peningkatan unjuk kerja ruas jalan,

persimpangan dan jaringan jalan dengan manajemen dan

rekayasa lalulintas pada segmen ataupun area/kawasan

dalam wilayah kota yang intensitas penggunaan ruang jalan

dan persimpangan tinggi disertai hambatan dan tundaan

lalulintas yang berpotensi terjadi konflik lalulintas yang

relatif tinggi, Pemeliharaan ruas jalan di seluruh wilayah

Kabupaten, dan Sosialisasi pentingnya kesadaran dan

keselamatan berlalulintas untuk siswa SMP dan SMA.

b. Angkutan umum dan terminal

Program pengembangan angkutan umum dan terminal

ditekankan pada hal berikut, yaitu:

1) Tahun 2014, Penyusunan masterplan angkutan umum,

Penyusunan studi angkutan pelajar, Penyusunan studi

angkutan pariwisata, Optimalisasi rute angkutan antar kota

dalam provinsi, Peningkatan keselamatan lalulintas dan

angkutan jalan, Pembangunan Terminal Tipe A di Kota

Majene yang berlokasi dekat dengan pasar induk,

Peningkatan/pengembangan sarana prasarana terminal B di

Jl. Sultan Hasanuddin, dan Pembangunan Terminal Tipe C

Pembangunan Terminal Tipe C di Kec. Banggae, Kec.

Pamboang, Kec. Sendana, Kec. Tammerodo, Kec. Tubo

Sendana, Kec. Malunda, dan Kec Ulumanda.

2) Tahun 2015, rangkaian penyusunan masterplan angkutan

umum, Pengaturan arus lalu lintas dengan traffic

management, Pengusulan pengadaan angkutan pelajar,

Pengusulan pengadaan angkutan pariwisata, Optimalisasi

rute angkutan antar kota dalam provinsi, Peningkatan

keselamatan lalulintas dan angkutan jalan, rangkaian

pembangunan Terminal Tipe A di Kota Majene yang

berlokasi dekat dengan pasar induk, rangkaian

Peningkatan/pengembangan sarana prasarana terminal B di

Jl. Sultan Hasanuddin, dan rangkaian pembangunan

Terminal Tipe C di Pembangunan Terminal Tipe C di Kec.

Banggae, Kec. Pamboang, Kec. Sendana, Kec. Tammerodo,

Kec. Tubo Sendana, Kec. Malunda, dan Kec Ulumanda.

3) Tahun 2016, rangkaian penyusunan masterplan angkutan

umum, Pengaturan arus lalu lintas dengan traffic

management, Pengusulan pengadaan angkutan pelajar,

Pengusulan pengadaan angkutan pariwisata, Pengembangan

angkutan perintis untuk menghubungkan pusat kegiatan

dengan daerah pedalaman, Peningkatan keselamatan

lalulintas dan angkutan jalan, Pembangunan Terminal Tipe

53

A di Kota Majene yang berlokasi dekat dengan pasar induk,

Peningkatan/pengembangan sarana prasarana terminal B di

Jl. Sultan Hasanuddin, dan Pembangunan Terminal Tipe C

di Pembangunan Terminal Tipe C di Kec. Banggae, Kec.

Pamboang, Kec. Sendana, Kec. Tammerodo, Kec. Tubo

Sendana, Kec. Malunda, dan Kec Ulumanda.

4) Tahun 2017, rangkaian penyusunan masterplan angkutan

umum, Pengaturan arus lalu lintas dengan traffic

management, Pengusulan pengadaan angkutan pelajar,

Pengusulan pengadaan angkutan pariwisata, Pengembangan

angkutan perintis untuk menghubungkan pusat kegiatan

dengan daerah pedalaman, Peningkatan keselamatan

lalulintas dan angkutan jalan, rangkaian Pembangunan

Terminal Tipe A di Kota Majene yang berlokasi dekat

dengan pasar induk, Peningkatan/pengembangan sarana

prasarana terminal B di Jl. Sultan Hasanuddin, dan

rangkaian Pembangunan Terminal Tipe C di Pembangunan

Terminal Tipe C di Kec. Banggae, Kec. Pamboang, Kec.

Sendana, Kec. Tammerodo, Kec.

Tubo Sendana, Kec. Malunda, dan Kec

Ulumanda.

5) Tahun 2018, rangkaian penyusunan masterplan angkutan

umum, Pengaturan arus lalu lintas dengan traffic

management, Pengembangan angkutan perintis untuk

menghubungkan pusat kegiatan dengan daerah pedalaman,

Peningkatan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan,

rangkaian Pembangunan Terminal Tipe A di Kota Majene

yang berlokasi dekat dengan pasar induk,

Peningkatan/pengembangan sarana prasarana terminal B di

Jl. Sultan Hasanuddin, dan rangkaian Pembangunan

Terminal Tipe C di Pembangunan Terminal Tipe C di Kec.

Banggae, Kec. Pamboang, Kec. Sendana,

Kec. Tammerodo, Kec. Tubo Sendana, Kec. Malunda, dan

Kec Ulumanda.

c. Angkutan laut

Program pengembangan laut ditekankan pada Penataan dan

pengembangan Pelabuhan Majene dan Pelabuhan Palipi dan

Pembangunan terminal barang di kawasan pelabuhan.

54

2. Program jangka menengah

a. Keterpaduan moda

Beberapa rencana penanganan moda yang akan dilakukan pada

program jangka menengah (2019-2025), adalah Pengembangan

layanan antar moda jalan dengan pelabuhan laut

b. Jaringan jalan

Program pengembangan jaringan jalan pada jangka menengah,

meliputi:

1) Optimalisasi dan peningkatan unjuk kerja ruas jalan,

persimpangan dan jaringan jalan dengan manajemen dan

rekayasa lalulintas pada segmen ataupun area/kawasan

dalam wilayah kota yang intensitas penggunaan ruang jalan

dan persimpangan tinggi disertai hambatan dan tundaan

lalulintas yang berpotensi terjadi konflik lalulintas yang

relatif tinggi;

2) Pengembangan jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di

wilayah Kota Majene;

3) Peningkatan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan;

4) Pemeliharaan ruas jalan di seluruh wilayah Kabupaten;

5) Pengembangan dan peningkatan prasarana jalan di luar

Kota Majene yang terdiri dari pembangunan jalan baru dan

peningkatan status dan fungsinya baik dalam sistem

jaringan jalan primer maupun sekunder terutama yang

dilalui kendaraan barang;

c. Angkutan umum dan terminal

Program pengembangan angkutan umum dan terminal pada

jangka menengah, sebagai berikut:

1) Rangkaian penyusunan masterplan angkutan angkutan

umum;

2) Penyusunan masterplan angkutan barang;

3) Penetapan dan implementasi lintas angkutan barang;

4) Pengembangan angkutan perintis untuk menghubungkan

pusat kegiatan dengan daerah pedalaman;

5) Rangkaian pembangunan Terminal Tipe C di Kec.

Banggae, Kec. Pamboang, Kec. Sendana, Kec.

Tammerodo, Kec. Tubo Sendana, Kec. Malunda, dan Kec

Ulumanda.

55

d. Angkutan Laut

Program pengembangan angkutan laut pada jangka menengah

lebih ditekankan pada rangkaian pembangunan terminal barang

di kawasan pelabuhan.

3. Program jangka panjang

a. Keterpaduan moda

Rencana penanganan moda yang akan dilakukan pada program

jangka panjang (2025-2030), adalah peningkatan keterpaduan

moda jalan dengan pelabuhan laut.

b. Jaringan jalan

Program jangka panjang untuk jaringan jalan merupakan

lanjutan dari program jangka pendek dan menengah, yaitu

pemeliharaan ruas jalan di seluruh wilayah Kabupaten.

c. Kereta Api

Program jangka panjang untuk angkutan kereta api ditekankan

pada pembangunan jaringan lintasan kereta api beserta fasilitas

pendukung disesuaikan dengan Rencana Induk Perkeretaapian

Nasional.