daftar isi halaman metodologi 2 analisa media...

1 | P a g e F I S I P , U n i v e r s i t a s M u h a m m a d i y a h J a k a r t a

DAFTAR ISI

Halaman

Metodologi 2

- Penjelasan 2

- Pembatasan Penelitian 2-3

Analisa Media 4

- Executive Summary 4-7

- Analisa Hasil Media Monitoring 8-12

Ringkasan

- Kompas

- Koran Sindo

- Republika

- Detik.com

- Rakyat Merdeka Online

Lampiran-lampiran

- Kliping-kliping


Metodologi

Penjelasan

Penelitian analisis media tentang Wajib Belajar 12 tahun (Wajar 12 Tahun) menggunakan

metodologi kualitatif dengan pendekatan framing analysis. Jenis analisis ini merupakan upaya

untuk membedah cara-cara ideologi media yang mengkontruksi opini khalayak terhadap artikel

menyangkut program Wajib Belajar 12 tahun yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia mewakili pemerintah.

Sebagai referensi, Redi Panuju menyatakan bahwa frame analysis adalah analisis untuk

membongkar ideologi di balik penulisan informasi. Analisis ini mampu membawa strategi

seleksi, penonjolan yang terjadi pada faktanya dalam berita makna yang lebih agar mampu

menarik dan lebih diingat oleh para khalayak. Sehingga mampu menggiring interpretasi sesuai

perspektifnya. Sedangkan framing media menurut Tuchman adalah berita yang

mengorganisasikan realitas setiap hari. Digunakan sebagai media kerja jurnalis yang

mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi secara tepat dan cepat sehingga mampu

menyampaikan kepada para pembaca. Penyajian beritanya mampu memberikan pengaruh yang

sistematis agar penerima berita dapat mengerti.

Model proses framing yang akan digunakan dari penelitian analisis media tentang Wajib Belajar

12 tahun yakni Frame Setting. Salah satu aspek untuk pengkondisian agenda yang lebih menitik

beratkan pada isu yang lebih penting. Agenda setting pertama yaitu isu tentang Wajar 12 tahun

dan yang kedua transmisi atribut menyangkut isu pendidikan lainnya yang memperoleh perhatian

khusus dalam agenda setting media massa yang diteliti.

Pembatasan Penelitian

Dalam analisis media isu Wajib Belajar 12 tahun, jangka waktu penelitian dilakukan sejak bulan

Juli 2015 hingga Desember 2015. Sedangkan pengambilan data penelitian bersumber pada 5

media cetak nasional (koran dan majalah) serta 4 media online. Adapun media-media tersebut

terdiri dari:

Media Cetak Media Online

Kompas

Koran Sindo,

Republika,

Majalah Tempo dan

Gatra

Detik.com,

Viva.com,

Okezone dan

Rakyat Merdeka Online

Peneliti melakukan media monitoring harian terhadap ke sembilan media di atas. Hasil pencarian

dari media monitoring menyangkut artikel yang secara langsung maupun tidak langsung

menyinggung soal Wajib Belajar 12 tahun. Sebagai pembanding, peneliti juga mengumpulkan

artikel lain seputar dunia pendidikan yang mendapatkan perhatian besar dari media. Semua


materi tersebut kemudian dikliping menjadi sumber primer dan sekunder untuk di analisa. Dari

segi waktu, media monitoring dilakukan dalam rentang waktu setiap tanggal 26 dalam bulan

berjalan hingga 26 bulan berikutnya. Hal ini karena, hasil dari penelitian ini akan diserahkan

kepada user (pengguna) setiap tanggal 27.

Pembatasan penelitian terhadap media-media yang terpilih berdasarkan atas perbedaan

kepemilikan dari setiap media massa di atas. Sehingga pemerataan berdasarkan kepemilikan bisa

mendorong obyektifitas hasil penelitian lebih akurat dan terjaga. Pemilihan media di atas telah

disetujui dan sesuai dengan kontrak kerjasama yang disepakati oleh Fakultas Ilmu Sosial Ilmu

Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta dan New Indonesia.


Analisa Media

Juli 2015

Executive Summary

Pemberitaan isu pendidikan selama bulan Juli 2015 tergolong minim. Dari 9 media massa

(Kompas, Koran Sindo, Republika, Majalah Tempo, Gatra, Detik.com, Viva.com, Okezone dan

Rakyat Merdeka Online) yang menjadi sumber data penelitian, ternyata tidak semua

memberikan perhatian yang besar terhadap permasalahan pendidikan nasional. Agenda setting

dari pemberitaan yang terjadi selama bulan Juli 2015 secara langsung berpengaruh pada

pemberitaan isu Wajib Belajar 12 tahun (Wajar 12 tahun). Dalam kurun 30 hari, tidak satupun

artikel terkait Wajar 12 Tahun menjadi headline di masing-masing media yang menjadi sumber

penelitian. Kenyataan ini membuktikan bahwa leading sector (Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan) dirasakan sangat kurang melakukan diseminasi informasi secara merata dan intens

khususnya pada media cetak dan online.

Terbatasnya isu pendidikan nasional, termasuk Wajar 12 tahun selama bulan Juli 2015

dipengaruhi oleh konstelasi politik dan ekonomi Indonesia yang tengah gaduh. Ada dua isu

utama yang berkembang dan menjadi perhatian media massa nasional yaitu Reshuffle Kabinet

Kerja Jokowi dan memburuknya kondisi makro ekonomi nasional yang terjadi. Kedua isu

tersebut menjadi headline dari strategi agenda setting berbagai media massa tanah air.

Kegaduhan politik dan ekonomi menyebabkan desakan dari berbagai pihak terhadap langkah

konkret yang harus diambil Pemerintah.

Terlepas dari kondisi nasional tersebut, isu pendidikan yang diangkat sebagai pemberitaan oleh

media massa yang diteliti juga tidak banyak selama periode Juli 2015. Berdasarkan hasil media

monitoring yang dilakukan, Kompas tetap menjadi media cetak yang paling banyak menulis

artikel Wajar 12 tahun. Bahkan selama kurun Juli 2015, Kompas satu-satunya media cetak yang

mengupas isu Wajar 12 tahun. Salah satu pendorongnya karena Kompas merupakan media cetak

yang memiliki kolom khusus “Pendidikan dan Kebudayaan” yang setiap hari memuat informasi

terkini menyangkut dua isu di bidang pendidikan dan kebudayaan tanah air. Sedangkan Koran

Sindo, Republika, Gatra dan Majalah Tempo tidak memiliki rubrik menyangkut isu pendidikan

secara regular.

Adapun komposisi dari jumlah artikel yang mengulas isu Wajar 12 tahun dan isu pendidikan

lainnya sebagai berikut:

Tabel 1.

Artikel

Jumlah

Wajib Belajar 12 Tahun

6

Pendidikan lainnya

15


Diagram 1

Sementara itu komposisi media yang menulis artikel Wajib Belajar 12 tahun selama periode Juli

2015 berdasarkan media yang diteliti sebagai berikut:

Tabel 2

Media Jumlah

Kompas 6

Koran Sindo 0

Republika 0

Gatra 0

Majalah Tempo 0

Detik.com 0

Viva.com 0

Okezone.com 0

Rakyat Merdeka

Online.com

0

Wajib Belajar 12 tahun

29%Pendidikan lainnya

71%

Jumlah Artikel

Wajib Belajar 12 tahun Pendidikan lainnya

0 1 2 3 4 5 6 7

Kompas

Republika

Majalah Tempo

Viva.com

Rakyat Merdeka Online.com

Jumlah


Jika dilihat dari isi berita, artikel penelitian tentang Wajib Belajar 12 tahun dimasukkan ke dalam

3 kategori tone yaitu positif, netral dan negatif. Selama periode bulan Juli 2015, table berikut

menjelaskan tentang tone setiap pemberitaan yaitu:

Tabel 3

Tone Jumlah

Positif 5

Netral -

Negatif 1

Diagram 3

Sedangkan pada media online yang diteliti, perhatian terhadap isu Wajar 12 tahun sangat

memprihatinkan. Dari media monitoring yang dihasilkan, hanya ada 5 artikel terkait isu

Pendidikan Nasional, dan tidak ada sama sekali yang mengulas Wajar 12 tahun. Hanya ada 2

media online yang menulis yaitu Detik.com (4 artikel) dan Rakyat Merdeka Online (1 artikel)

Beberapa isu pendidikan yang diangkat Detik.com yaitu:

1. Kementerian Pendidikan telah meresmikan Program Penumbuhan Budi Pekerti (PBP)

setelah keluarnya Peraturan Menteri no 23 tahun 2015). Program segera dilaksanakan

pada ajaran baru, Senin tanggal 27 Juli 2015.

2. Cara Positif MOS di Sekolah Muhammadiyah melalui materi soal profil, aturan dan program

sekolah. Siswa juga diajak untuk berbagi dengan sesama.

3. Kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan maskapai Garuda Indonesia

yang memberikan harga khusus bagi guru seluruh Indonesia yang akan bepergian

5

0 1

Positif Netral Negatif

Jumlah


menggunakan airline tersebut

Seperti halnya media cetak yang diteliti, minimnya pemberitaan menyangkut isu pendidikan

disebabkan ada dua isu utama yang berkembang dan menjadi perhatian media online pada

periode Juli 2015. Dua isu tersebut yaitu Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi dan memburuknya

kondisi makro ekonomi nasional yang dirasakan rakyat.

Kedua isu tersebut menjadi headline yang menjadi strategi agenda setting berbagai media online

yang diteliti. Agenda setting dari media online dapat diukur dari kecepatan informasi yang

disampaikan dan peletakan artikel dalam portal. Bila artikel diunggah dengan cepat dan masuk

dalam front page, maka media tersebut menjadikan isu tersebut sebagai isu utama. Dengan

minimnya isu Wajar 12 tahun, memberikan gambaran bahwa Kemendikbud memiliki pekerjaan

rumah yang besar dalam mengajak media online untuk mendukung kebijakan pemerintah dengan

memberitakan lebih sering soal Wajar 12 tahun.


Analisa Hasil Media Monitoring

I. Kompas

Selama periode Juli 2015, Kompas mengupas isu Wajib Belajar secara khusus sebanyak 6

artikel di tanggal yang berbeda. Masing-masing artikel ada yang memang khusus mengupas

aspek program Wajar 12 tahun sebagai bahasan utama maupun sekunder.

Adapun artikel yang menyangkut isu Wajar 12 tahun sebagai bahasan utama antara lain:

1. Judul: Pembangunan SMA Gencar

Ringkasan:

Pemerintah berencana membangun 900 sekolah menengah atas dan sekolah menengah

kejuruan baru sepanjang 2016. Hal tersebut diharapkan supaya pertambahan jumlah

sekolah dapat menarik 500.000 anak untuk mengambil pendidikan menengah dan program

Wajib Belajar 12 tahun dapat terlaksana.

Pemerintah menargetkan angka partisipasi kasar untuk SMA, SMK dan madrasah Aliyah

negeri (MAN) meningkat 13 persen, yaitu dari 10,5 juta orang menjadi 12,5 juta orang

pada 2019. Diharapkan saat itu 93 peren remaja Indonesia bias mengakses pendidikan

menengah.

2. Judul: Ketersediaan Guru Cukup. Untuk Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Andalkan

Guru Serumpun

Ringkasan:

Rencana pemerintah membangun 900 SMA sederajat pada 2016 diikuti munculnya

kebutuhan setidaknya 21.600 guru SMA. Bagi pemerintah ketersediaan guru bukan

masalah karena jumlah lulusan lembaga tenaga kependidikan melebihi jumlah kebutuhan

guru.

Sumarna Surapranata, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud,

mengatakan yang menjadi tantangan yaitu memenuhi kebutuhan guru produktif untuk

SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Oleh sebab itu Kemdikbud menggunakan strategi

mendidik guru serumpun untuk mengambil sertifikasi guru produktif. Sebagai contoh,

guru fisika bisa dilatih untuk menjadi guru otomotif. Guru bahasa Inggris bisa dilatih

untuk menjadi guru kepariwisataan.

3. Judul: Libatkan Pendidikan Nonformal Standar Nasional Pendidikan Tetap Mesti

Dipenuhi

Ringkasan:

Pelaksanaan program Wajib Belajar 12 tahun harus melibatkan pendidikan nonformal

mulai dari pendidikan kesetaraan, kursus, hingga sekolah rumah. Setiap anak Indonesia


berhak mendapat pendidikan sesuai minat dan bakatnya, sepanjang pendidikan yang

mereka terima sesuai dengan standar pendidikan nasional.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad

mengungkapkan, pendidikan nonformal mencakup 5 persen dari total angka partisipasi

kasar pendidikan di Indonesia. Pendidikan nonformal juga bisa mengurai kepadatan

persaingan penerimaan peserta didik baru di sekolah-sekolah formal serta memberi lebih

banyak pilihan kepada masyarakat.

4. Data Perlu Dimutakhirkan. Anggaran Wajib Belajar Difokuskan untuk Bangun

Infrastruktur

Ringkasan:

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kemdikbud agar memutakhirkan data

penerima bantuan operasional sekolah serta Kartu Indonesia Pintar. Pemutakhiran data itu

untuk pengefisiensian anggaran Negara dalam memastikan kelancaran Wajib Belajar 12

Tahun.

Anggota Komisi X dari Fraksi Golkar, Ferdiansyah mengungkapkan masih terjadi

permasalahan terkait pengucuran dana yang tidak tepat sasaran serta dana-dana bantuan

yang dipotong oleh oknum guru ataupun pegawai dinas pendidikan lokal.

Dijen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad, menjelaskan

untuk tahun 2015 tersedia anggaran pendidikan Rp 31 triliun untuk SD hingga SMA

sederajat. Dana tersebut mencakup BOS sebanyak Rp 10,3 triliun dan Program Indonesia

Pintar sebanyak Rp 10 triliun. Sisanya dibagi untuk infrastruktur, kurikulum serta lomba-

loba di SD hingga SMA.

5. Semangat Kebangsaan Dibangkitkan di Sekolah

Ringkasan

Penanaman semangat kebangsaan dan pemahaman akan kebhinekaan digiatkan di sekolah.

Salah satunya, dengan penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Harapannya, selama berjalannya Wajib

Belajar 12 tahun, anak-anak Indonesia tumbuh dengan mental nasionalisme yang kuat.

Contoh kegiatan yang diajurkan ialah setiap memulai hari pembelajaran, guru dan peserta

didik menyanyikan lagu kebangsaan “Ïndonesia Raya”, upacara bendera setiap hari Senin,

pengajaran lagu-lagu nasional dan daerah kepada para murid.

Sementara artikel yang menyinggung tema Pendidikan Nasional yaitu:

6. Judul: Pendidikan Islam Andalkan Masyarakat. Guru Honorer Madrasah Bergantung pada

Kemampuan Yayasan


Ringkasan:

Pendidikan Islam, termasuk jenjang pendidikan dasar yang merupakan program wajib

belajar, sangat mengandalkan peran masyarakat. Lebih dari 91 persen madrsah yang setara

SD, SMP dan SMA dikelola swasta. Peran pemerintah dalam memajukan pendidikan Islan

diharapkan lebih besar lagi. Ketua Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Guru Madrasah

Indonesia, Tahif Abd Manan, mengatakan kondisi madrasah belum seperti diharapkan.

Madrasah swasta mengandalkan dana dari pendiri dan iuran masyarakat.

Dari 4 artikel di atas, dapat diketahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam

menyukseskan program Wajib Belajar 12 tahun. Persoalan sarana dan pra sarana mendapatkan

perhatian khusus dari pemerintah mulai dari pertambahan jumlah sekolah, ketersediaan guru,

harmonisasi dengan pendidikan non formal dan pemutakhiran data penerimaan murid baru.

Persoalan teknis tersebut dinilai dapat mempermudah pencapaian target yang ingin dicapai

pemerintah dalam program Wajib Belajar 12 tahun.

Sedangkan artikel lainnya berisi tentang aspek intrinsik pendidikan berupa Penumbuhan Budi

Pekerti. Dengan hadirnya elemen ini, pemerintah meyakini anak-anak Indonesia dapat tumbuh

dengan mental nasionalisme yang kuat di bawah program Wajib Belajar 12 tahun. Sedangkan

artikel lainnya menyinggung tentang pendidikan Islam yang harus diperhatikan pemerintah.

Pendidikan Islam harus menjadi salah-satu jenjang pendidikan dasar yang masuk ke dalam

program wajib belajar yang saat ini digalakkan pemerintah.

Untuk mengukur value dari setiap artikel tentang Wajib Belajar 12 tahun, digunakan indikator

Public Relation (PR) Value. Dengan menggunakan PR Value, pihak pengguna dapat mengetahui

seberapa besar nilai setiap artikel dilihat dari perspektif PR. Formula pengukuran PR Value yang

selama ini digunakan yaitu:

Halaman Depan: Ukuran artikel x rate iklan x 8 (tanpa foto/x 10 dengan foto) + 10% PPN.

Halaman Dalam: Ukuran artikel x rate iklan x 3 (tanpa foto/x 5 dengan foto) + 10% PPN

Adapun PR Value dari 6 artikel Wajib Belajar 12 tahun di Kompas sebesar Rp 170.016.000

dengan rincian sebagai berikut:

Artikel Value

Artikel 1 34,650,000

Artikel 2 28,875,000

Artikel 3 28,875,000

Artikel 4 28,875,000


Artikel 5 17,325,000

Artikel 6 31,416,000

Total

170,016,000

Sedangkan tulisan lain yang diulas oleh Kompas yaitu perihal isu pendidikan nasional lainnya

berasal dari kolom opini sebanyak 3 artikel dan kolom rubrik pendidikan 8 artikel. Dalam kolom

opini, artikel yang ditulis menyangkut pendapat personal dari masing-masing penulis

menyangkut Mendidik Kejujuran, Merevitalisasi Pendidikan Keluarga dan Aku Merdeka. Ketiga

tulisan tersebut cukup menarik dan dapat digunakan sebagai referensi dalam menilai

perkembangan sektor pendidikan negeri ini.

Sayangnya artikel lain yang ditulis menyangkut isu pendidikan nasional bersifat negatif karena

menyangkut berbagai permasalahan sektor pendidikan yang mencerminkan kualitas pendidikan

yang masih rendah. Artikel miring tersebut mengupas tentang rendahnya kualitas guru karena

minimnya program pengembangan hingga minimnya jumlah sekolah yang tidak seimbang

dengan rasio pertambahan jumlah penduduk yang pesat.

Jika diklasifikasikan ke dalam 3 tone (positif, negatif dan netral), komposisi artikel yang ada

sebagai berikut

Tabel 4

Tone Jumlah

Positif 3

Netral 3

Negatif 4

Diagram IV

Positif30%

Netral30%

Negatif40%

JUMLAH


II. Media Lainnya

Sementara itu media lain yang mengangkat isu pendidikan nasional secara umum yaitu Koran

Sindo dan Republika pada periode Juli 2015. Masing-masing memiliki kesamaan isu terkait

kualitas pendidikan, sekolah dan guru.

Koran Sindo secara khusus menurunkan 3 artikel yang berisi:

1. Jumlah anak putus sekolah dan tercatat sebagai pengangguran di Banten masih sangat

tinggi yakni sekitar 361.000 orang. Mereka ini paling banyak terdapat di Kabupaten

Pandeglang, Lebak dan Kota Serang. Plt Gubernur Banten Rano Karno mengatakan

pihaknya terus berusaha memaksimalkan anggaran untuk mendorong agar anak-anak usia

sekolah yang berada di lingkungan kerja informal bisa menikmati pendidikan.

2. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo sangat

prihatin atas penundaan seleksi CPNS yang diumumkan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi 30 Juni lalu.

Keprihatinan PGRI mengingat kekurangan guru terutama guru SD sangat besar. Saat ini

banyak SD dengan guru PNS rata-rata tinggal 3 orang, padahal jumlah kelasnya 6.

3. Pendidikan di Indonesia dinilai masih jauh tertinggal dibandingkan Negara lain. Karena

itu, perlu dukungan semua pihak agar lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren,

terus tumbuh sehingga bisa meningkatkan pendidikan masyarakat.

Terakhir, Koran Republika menulis artikel terkait dengan:

1. Himbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan kepada

orang-tua untuk tidak memaksakan anak-anak bersekolah di sekolah unggulan.

Menurutnya, orang tua harus mendorong mereka untuk belajar dimanapun mereka

bersekolah.

2. Mendikbud meminta masyarakat dan semua pihak melapor ke Kemendikbud ihwal Masa

Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB). Terutama, segala perilaku kekerasan yang

terjadi pada kegiatan tersebut.

Kesamaan isu tesebut menggambarkan bahwa permasalahan umum potret dunia pendidikan

Indonesia masih menyangkut permasalahan pendidikan, sekolah dan guru yang sebenarnya

bukan berita baru lagi. Sayangnya, permasalahan pendidikan ini belum serius diperhatikan oleh

setiap rejim pemerintahan yang berkuasa. Padahal bila ingin bangsa ini besar, berkemajuan dan

bersaing dengan dunia internasional, maka peran pendidikan sangat besar. Apabila kita tidak

segera memulai melakukan tindakan konkret, maka dapat dipastikan kualitas SDM Indonesia

akan jauh tertinggal oleh negara lain.

daftar isi halaman metodologi 2 analisa media...

Documents