presentasi permen esdm no 28 th 2009

Upload: maman-surachman

Post on 09-Jan-2016

26 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Presentasi Permen Esdm No 28 Th 2009

TRANSCRIPT

  • PERMEN ESDM NO 28 TAHUN 2009

    TENTANG

    PENYELENGGARAAN USAHA JASA

    PERTAMBANGAN

    MINERAL DAN BATUBARA

    Oleh :

    Kelompok 4

    1.Robin Pakpahan (15461015)

    2. Surahman (15461016)

    3. Tangguhana (15461017)

    4. Zainul Muttaqin (15461018)

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • PENDAHULUAN

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

    PenyelenggaraanPenguasaan Pertambangan(Mining Right)

    BANGSA INDONESIA

    NEGARA

    PEMERINTAH PROVINSITanggungjawab pengelolaan lintas

    Kabupaten dan/atau berdampak regionalPerda

    PEMERINTAH KABUPATEN / KOTATanggungjawab pengelolaan di

    Wilayah Kabupaten/KotaPerda

    PELAKU USAHA BUMN / BUMD Badan Usaha Lain

    KoperasiPerorangan

    PEMERINTAH Penetapan Kebijakan dan Pengaturan Penetapan Standar dan Pedoman Penetapan Kriteria pembagian Urusan Pusat dan Daerah Tanggungjawab pengelolaan minerba berdampak

    nasional dan lintas provinsi

    Hak Pengusahaan(Economic Right)

    Kepemilikan(Mineral Right)

    Penguasaan+

    Des

    entr

    alis

    asi

    + D

    eko

    nse

    ntr

    asi

    Un

    dan

    g-Un

    dan

    gPERTAMBANGAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NKRI

  • KETENTUAN UMUM (Pasal 1)

    1. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan

    usaha pertambangan.

    2. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan

    dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.

    3. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah usaha jasa selain usaha jasa

    pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan

    usaha pertambangan.

    4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral

    atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,

    studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

    pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • KETENTUAN UMUM (Pasal 1)

    5. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang

    diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan

    usaha jasa pertambangan.

    6. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat

    keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa

    Pertambangan Non Inti.

    7. Klasifikasi adalah penggolongan bidang usaha jasa pertambangan berdasarkan

    kategori konsultan, perencana, pelaksana dan pengujian peralatan.

    8. Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa pertambangan berdasarkan

    kemampuan jenis usaha jasa pertambangan yang dapat dikerjakan.

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • KETENTUAN UMUM (Pasal 1)

    9. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang

    didirikan berdasarkan hukum lndonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan

    Republik Indonesia.

    10. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal adalah perusahaan jasa yang berbadan hukum

    lndonesia atau bukan berbadan hukum, yang didirikan di kabupaten/kota atau provinsi, yang

    seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi dalam wilayah kabupatenlkota

    atau provinsi yang bersangkutan.

    11. Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan

    hukum lndonesia yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi di wilayah

    Republik lndonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia.

    12. Perusahaan Jasa Pertambangan Lain adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan

    hukum lndonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • KETENTUAN UMUM (Pasal 2)

    Tujuan penyelenggaraan usaha jasa pertambangan adalah :

    a) Menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;

    b) Mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dan meningkatkan

    kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

    c) mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dalam usaha pertambangan

    melalui usaha jasa pertambangan dengan mewujudkan kekuatan ekonomi potensial

    menjadi ekonomi riil.

    Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan

    ketentuan peraturan perundang-undangan Minerba yang meliputi :

    Teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, lindungan

    lingkungan pertambangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

    lainnya.

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • BENTUK, JENIS DAN BIDANGUSAHA JASA PERTAMBANGAN

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • BENTUK USAHA JASA PERTAMBANGAN (Pasal 3)

    Pelaku usaha jasa pertambangan dapat berbentuk :

    a) Badan Usaha (BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta yang berbentuk PT )

    b) Koperasi, atau

    c) Perseorangan (Orang perseorangan, Perusahaan Komanditer, Perusahaan firma)

    Berdasarkan wilayah kerjanya :

    a. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal ( BUMD, Badan Usaha Swasta yang berbentuk

    PT, Koperasi, Perusahaan Komanditer, Perusahaan firma, orang perseorangan) yang

    beroperasi di wilayah provinsi, kab/kota tersebut.

    b. Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional (BUMN, Badan Usaha Swasta yang berbentuk

    PT, Orang perseorangan)

    c. Perusahaan Jasa Pertambangan Lain.

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • JENIS DAN BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN (Pasal 4)

    Pengusahaan Jasa Pertambangan dikelompokkan atas Usaha Jasa Pertambangan dan

    Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.

    Jenis Usaha Jasa pertambangan meliputi :

    a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan dibidang penyelidikan

    umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan

    pertambangan, pascatambang dan reklamasi; dan/atau K3

    b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang penambangan atau

    pengolahan dan pemurnian.

    Bidang dan sub Bidang Usaha Jasa Pertambangan (Lampiran 1)

    Bidang Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah bidang usaha selain bidang usaha jasa

    pertambangan

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • PENGGUNAAN DAN KEGIATANJASA PERTAMBANGAN

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • PENGGUNAAN DAN KEGIATAN JASA PERTAMBANGAN (Pasal 5 - 11)

    Pemegang IUP atau IUPK dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa

    pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Menteri,

    gubernur atau bupatilwalikota sesuai dengan kewenangannya.

    Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal

    dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.

    Pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain

    Apabila :

    1. Tidak terdapat Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan Nasional

    2. Tidak ada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa

    Pertambangan Nasional yang mampu secara finansial dan/atau teknis setelah dilakukan

    pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional (dengan wajib menerapkan asas

    kepatutan, transparan dan kewajaran.)

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • PENGGUNAAN DAN KEGIATAN JASA PERTAMBANGAN (Pasal 5 - 11)

    Perusahaan Jasa Pertambangan Lain yang mendapat pekerjaan jasa pertambangan harus

    memberikan sebagian pekerjaan yang didapatkannya kepada Perusahaan Jasa

    Pertambangan Lokal sebagai sub kontraktor sesuai dengan kompetensinya.

    Pemegang IUP atau IUPK dalam menggunakan jasa pertambangan berbentuk orang

    perseorangan hanya dapat melakukan kegiatan jenis usaha jasa pertambangan konsultasi

    atau perencanaan dan/atau Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.

    Setiap pemegang IUP atau IUPK yang akan memberikan pekerjaan kepada perusahaan jasa

    pertambangan didasarkan atas kontrak kerja yang berasaskan kepatutan, transparan dan

    kewajaran.

    Pemegang IUP atau IUPK dilarang :

    1. Menerima imbalan (fee) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa

    pertambangan.

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • PENGGUNAAN DAN KEGIATAN JASA PERTAMBANGAN (Pasal 5 - 11)

    2. Melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya (yang mempunyai kepemilikan saham

    langsung dengan pemegang IUP atau UPK) dalam bidang usaha jasa pertambangan di

    wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Direktur

    Jenderal atas nama Menteri.

    Persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dilakukan

    apabila :

    a. Tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah kabupaten/kota

    dan/atau provinsi tersebut; atau

    b. Tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat atau mampu, berdasarkan

    kriteria : (memiliki investasi yang cukup, memiliki modal kerja yang cukup, dan memiliki

    tenaga kerja yang kompeten di bidang pertambangan) sesuai dengan yang

    dipersyaratkan oleh pemegang IUP atau IUPK.

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • PENGGUNAAN DAN KEGIATAN JASA PERTAMBANGAN (Pasal 5 - 11)

    Persetujuan tersebut diberikan setelah pemegang IUP atau IUPK melakukan pengumuman

    lelang jasa pertambangan ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada yang

    berminat atau mampu secara finansial dan teknis serta menjamin tidak adanya transfer

    pricing atau transfer profit dan telah dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

    Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan

    penambangan, pengolahan dan pemurnian.

    Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan penambangan

    kepada usaha jasa pertambangan, terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping)

    batuan penutup (penggalian, pemuatan dan pemindahan dengan dan/atau didahului

    peledakan), dan pengangkutan mineral atau batubara.

    Dalam penggunaan Jasa pertambangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang

    IUP atau IUPK, yang meliputi : aspek teknis pertambangan, K3 pertambangan, dan

    lindungan lingkungan pertambangan.

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • TATA CARA PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI (Pasal 12 14)

    Pelaku Usaha Jasa Pertambangan harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari

    lembaga independen yang dinyatakan dengan sertifikat.

    Apabila lembaga independen belum terbentuk, maka klasifikasi dan kualifikasi dilakukan oleh

    Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

    Klasifikasi Usaha Jasa Pertambangan terdiri atas : konsultan, perencana, pelaksana dan

    penguji peralatan, pada bidang jasa pertambangan.

    Kualifikasi usaha jasa pertambangan terdiri atas :

    a. kualifikasi besar apabila memiliki kekayaan bersih di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima

    miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

    b. kualifikasi kecil apabila memiliki kekayaan bersih paling besar sampai dengan Rp

    5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • PERIZINAN (Pasal 15 22)

    Pelaku usaha jasa pertambangan dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP

    dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

    Pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non lnti dapat melakukan kegiatannya setelah

    mendapatkan SKT dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

    kewenangannya.

    IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan atas

    permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang diajukan dalam jangka waktu paling

    lambat 1 (satu) bulan sebelum IUJP atau SKT berakhir.

    IUJP atau SKT yang telah diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan dilarang

    dipindahtangankan kepada pihak lain.

    IUJP atau SKT diberikan berdasarkan permohonan baru, perpanjangan atau perubahan.

    Permohonan perubahan diajukan apabila terjadi perubahan klasifikasi dan/atau kualifikasi.

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • PERIZINAN (Pasal 15 22)

    Permohonan IUJP dan SKT diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau

    bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan format dan persyaratan

    sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III

    Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi

    sebelum memberikan persetujuan atau penolakan lUJP atau SKT.

    Proses pemberian persetujuan atau penolakan IUJP atau SKT ditetapkan dalam jangka

    waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan dan persyaratan

    diterima dengan lengkap dan benar.

    Berdasarkan hasil evaluasi, ternyata diperlukan klarifikasi lebih lanjut, khusus untuk

    permohonan usaha jasa pertambangan dengan klasifikasi Pelaksana dan Penguji peralatan

    dapat dilakukan verikasi oleh Menteri, gubernur atau bupatilwalikota sesuai dengan

    kewenangannya.

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • PERIZINAN (Pasal 15 22)

    IUJP atau SKT berakhir apabila :

    1. Jangka waktu berlakunya telah berakhir dan tidak diajukan permohonan perpanjangan;

    2. Diserahkan kembali oleh pemegang IUJP atau SKT dengan pernyataan tertulis sebelum

    jangka waktu IUJP atau SKT berakhir;

    3. Dicabut oleh pemberi IUJP atau SKT.

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • KEWAJIBAN (Pasal 23 26)

    Pemegang IUJP atau SKT dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib :

    1. Menggunakan produk dalam negeri

    2. Menggunakan sub kontraktor lokal;

    3. Menggunakan tenaga kerja lokal;

    4. Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;

    5. Menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUP atau

    IUPK;

    6. Melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan;

    7. Mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang

    diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya.

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • KEWAJIBAN (Pasal 23 26)

    Pemegang IUJP atau SKT dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib :

    8. Melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan

    peraturan perundang-undangan;

    9. Membantu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi

    peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal.

    10. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP atau SKT

    Kewajiban penyusunan laporan berupa laporan pelaksanaan kegiatan triwulan dan tahunan

    yang meliputi : investasi, nilai kontrak, realisasi kontrak, pemberi kontrak, tenaga kerja,

    peralatan (masterlist), penerimaan negara, penerimaan daerah, pembelanjaan (lokal,

    nasional dan/atau impor), dan pengembangan masyarakat (Community Development).

    Bentuk dan tata cara laporan triwulan dan tahunan IUJP maupun SKT disusun berdasarkan

    format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • KEWAJIBAN (Pasal 23 26)

    Pelaku Usaha Jasa Pertambangan atau Usaha Jasa Pertambangan Non Inti wajib

    mempunyai penanggung jawab operasional di lapangan (Kepala Teknik Tambang) untuk

    menjamin aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan,

    lindungan lingkungan pertambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

    undangan.

    Pemegang IUJP atau SKT yang diterbitkan oleh Menteri wajib melaporkan IUJP atau

    SKTnya kepada gubernur atau bupati/walikota tempat kegiatan usahanya.

    Pemegang IUJP atau SKT yang diterbitkan oleh gubernur wajib melaporkan IUJP atau

    SKTnya kepada bupati/walikota tempat kegiatan usahanya.

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • PEMBINAAN (Pasal 27 dan 28)

    Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan

    pembinaan kepada pemegang IUJP dan SKT dilakukan dengan cara :

    1. Memberikan penyuluhan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

    jasa pertambangan;

    2. Memberikan informasi, pelatihan dan bimbingan tentang ketentuan teknis pertambangan,

    K3 pertambangan serta lindungan lingkungan pertambangan;

    3. Melakukan evaluasi untuk tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan usaha jasa

    pertambangan.

    Gubernur wajib menyampaikan laporan pembinaan penyelenggaraan jasa pertambangan di

    lingkup wilayahnya kepada Menteri.

    Bupati/walikota wajib menyampaikan laporan pembinaan penyelenggaraan jasa

    pertambangan di lingkup wilayahnya kepada Gubernur

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • PENGAWASAN (Pasal 29 dan 30)

    Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan

    Pengawasan kepada pemegang IUJP dan SKT meliputi Pengawasan administrasi dan

    pengawasan teknis

    Gubernur wajib menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan jasa pertambangan

    di lingkup wilayahnya kepada Menteri.

    Bupati/walikota wajib menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan jasa

    pertambangan di lingkup wilayahnya kepada Gubernur

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • SANKSI ADMINSTRATIF

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • SANKSI ADMINISTRATIF

    Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan

    sanksi administratif kepada pemegang IUJP atau SKT yang melakukan pelanggaran sbb:

    1. Melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan IUJP atau SKT; atau

    2. Tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan triwulan 3 (tiga) kali berturut-turut;

    3. Tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan.

    4. memberikan data yang tidak benar atau memalsukan dokumen.

    Sanksi administratif berupa :

    a. Peringatan tertulis, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu peringatan

    masing-masing paling lama I (satu) bulan.

    b. penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh bidang jasa pertambangan,

    dikenakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • SANKSI ADMINISTRATIF

    Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan

    sanksi administratif kepada pemegang IUJP atau SKT yang melakukan pelanggaran sbb:

    1. Melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan IUJP atau SKT; atau

    2. Tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan triwulan 3 (tiga) kali berturut-turut;

    3. Tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan.

    4. memberikan data yang tidak benar atau memalsukan dokumen.

    Sanksi administratif berupa :

    c. Penjabutan IUJP atau SKT oleh menteri, Gubernur atau bupati/walikota, apabila

    pemegang IUJP atau SKT tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan batas waktu yang

    ditentukan pada masa penghentian sementara serta laporan data dan informasi yang

    disampaikan oleh pemegang IUJP atau SKT dinilai tidak benar.

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

    STEM AKAMIGASCEPU - BLORA

  • SEKIAN DAN TERIMAKASIH