UNDANG UNDANG NOMOR36TAHUN 1,999TENTANGTELEKOMUNIKASl

co^

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBUKINDONESIATAHUN 1,945

PERMOHONAN U, IMATERllL

Kepada YthKetua Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesiaor ,akarta

Kantorllmk"byLawO"ice*

A1amat:

11. K. lapa Sawit it No. 5, RT OtO/RWO, OKel. Utan Keyu Selatan, Kec. MatramanIak. rt. Timut 13.20, IndonesiaTIPS 021-8566057, HP:08,291299922e-mail:satri^dhawantara, 13@ginail. coin

Dengan Hormat,Saya yang bertanda-tangan di bawariini,

TERHADAP

BudiSatria Dewantoro, S. H. , warg? negara Indonesia, Profesi Advokat

Dari Kantor Hukum/Law Office Budi Satria Dewantoro & Partners berkedudukan diJl. Kelapa Sawit 11 No. 5, RT 01.01RW 01.0, Kel. Utan Kayu Selatan, Kee. Matraman,Jakarta Timur-DKIJakarta 131.20, Telp. 021-8566057/081,291.299922 yang beadasarkanSurat Kuasa Khusus tertangga1 22 Desember 2016 bertindak sendiri untuk dan atasnama, masing-masing:

Nama

KewarganegaraanPekerjaanA1amat

Untuk selanjutnya disebut Pemohon I

REGISTRASl

PUU - KM. /20.1^

Se\^3'0,

I^0^.. I\u@.^\ ?_011\10-^0\A1\^

: Rusdi

Indonesia

Swasta/SopirAngkutan Urnum11. Kampung Pabuaran, RT 0021RW 008, Kel, Pabuaran.Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor-, awa Barat

Nama

KewarganegaraanPekerjaanA1amat

Untuk selanjutnya disebut Pemohon 11

: Arifin Nur Cahyono:Indonesia

: Swasta

:Jl. Gandaria 111, RT 01.21RW 002, Ke!. Pekayon,Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur-DKIJakarta

Halaman I. dan ,. 9

)

I)

, .,

*,

.

Dengan ini Para Pemohon bermaksud mengajuakan Permohonan Uji Materii! atas :

Pasa1 38 juristo Pasa1 55 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1,999 TentangTelekemunikasi(untuk selanjutnya disebut UU Telekemunikasi);Penjelasan Pasa! 38 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1,999 TentangTelekomunikasi

Terhadap Pasal I ayat (3) dan Pasa1 280 ayat (L) Undang-Undang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1,945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1,945) dengan alasan-alasansebagai berikut :

I. PENBAHULUAN: KEPASTIAN HUKUM UNTUK MEMBUAT HUKUM TIDAK

SEKEDAR F1KSl

I, Bahwa Konstitusi negara Republik Indonesia dengan tegas menyatakanbahwa, Negara Indonesi adalah Negara Hukum". Bahwa gagasan Negarahukum tersebut erat kajtannya dengan konsep 'rechtsstoot' dan konsep "the'rule oilowt,

2. ' Bahwa dengan demikiqn negara harus berdiri diatas hukum yang menjaminkeadilan bagi' setiap warganegaranya dan menjamin penghormatan,perlindungan dan pemenuhan hak asasi inariusia;

3. Bahwa hukum (termasuk. undang-undang) yang dirumuskan haruslahmencerminkan rasa keadialan dan kepastian hukum, sehingga keadilan dan

kepastian hukum itu bukan sen'Iata menurut yang memerintah saia;4. 'Bahwa sekalipun warga masyarakat tidak mengetahui hukum (undang-

undang), dirinya harus dianggap tahu akan 'undang-undang tersebut, atauYang dikenal dengan asas Fiksi hukum;

~5, I^ahwa asa$ fi!;si ada!ah as^s yang menganggaP semL!a Qra!ing tab!! huk!!in(presumptio lures de lure), Namun sayangnya minimnya SOSialisasi danedukasi kepada masyarakat mengenai hukum (undang-undang Yang bellaku)meinbuat hukum bagi merek;^ ac!a!ah Fiksi;

6. Bahwa selain warga masyarakat tidak mengetahui mengenairagam undang-

undang Yang berlaku, hak-hak konstitusional mereka j^!ga terancam dilanggardengan banyak undang-undang dengan rumusan materi yang tidakmengandung kepastian hukum;

7. Bahwa sehingga dengan kondisi dimana hukum bagi masyarakat adalah suatuyang fiksi, undang-undang yang tida mencerminkan kepastian hukum jugamerupakan ancainan terhadap tujuan pembangunan riasional untukmewujudkan masyarakat yang adjl dan inakinur;

\I

>

>

>

I)

>

>

>

I)

>

?

>

I>

>

?

)\

Halaman 2 dan ,. 9

II

,"

.

,

.

>

>

?

>

I>

-\

>

I)

\

>

)

?

>

I>

,

)

?

:)

:)

8. Bahwa salah satu peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkankepastian hukum adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1,999 yangmenjadiobjek dan uji materii1 o1eh Para Pemohon;

9. Bahwa ketentuan pidana yang diatur didalam Undang-Undang~ Nomor 36Tahun 3,999 telah mengabaikan atau malanggar asas-asas pokok hukumpidana, diantaranya adalah asas legalitas yang menjadi salah satu hak asasiyang notabenejuga adalah hak konstitusional;

11. TENTANGKEWENANGANMAHKAMAHKONSTITUSl

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi daiam memeriksa pengujian Undang-undang Terhadap Undang Undang Dasar1,945 diatur daiam :

I. . Pasa124CUU01.945berbunyi:

ffMohkomoh Konstitusiberwendng mengodilipodo tingkotpertomo don terokhiryongputusonnyo bersjfotjinoluntuk mengujiundong-undong terhodop Undong-undong DOSoy;meinutus sengketo kewenongon Iembogo negoro yongkewenongoniiyo diberikon o1eh Undong-undong DOSor} meinutus pembuboronportoipolitik don meinutusperselisihon tentong hosilPemilu".

2. Pasal to ayat (L) huruf a Undan'g-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 20, .,. tentang perubahanatas UU Nomor 24Tahun 2003 tentang Mahkamah Konst;tusi(untuk Seianjutnyadisebut UU MK), yang menentukan sebagai berikut:'?Inahkomoh Konstitusiberwenong mengodilipodo tingkotpertomo don terakhiryong putusonnyo bersjfot finol untuk: 0. menguji undong-undong terhodopUndong-Undong DOSorNegoro Republiklndonesi0 7'0hun 1945;"

I

3. Pasa1 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman berbunyi:

"Mahkomoh Konstitusi berm, enong mengodilipodo tingkot pertaino don terokhiryong putusonnyo bersjfot fino! untuk: 0. menguji undong-undong terhodopUndong-Undong. DOSorNegoro Repubffklndonesio Tohun 1945;"

Pasa1 9 ayat (1) UU Nomor L2 Tahun ZOOT Tentang Pembentukan PeraturanPerundang~undangan berbunyi:

ffDolom holsuotu Undong-Undong didugobertentongon dengon Undong-UndongDOSor Negor@ Republik Indonesio Tohun 2945, pengc!noriny@ di/okukon o1ehMohkomoh Konstitusi. "

4.

\

Halaman 3 dan 1.9

I

>

.

I

,

,I

.

,

)

>

5, Bahwa objek Permohonan Pengujian Undang;-Undang pengujian Materiil) iniadalah Pasa1 38juncto Pasa1 55 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1,999 TentangTelekomunikasi, (Bukti P2 dan BuktiP2A)

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, inakaMahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

1/1,

\I

T!:!, TANG KEPUPUKAN DAN KEPENTIN^AN HUKUM P^MQHQN ILEGALSTANDING).

j

>

>

I)

}

).

>

>

:)

?

>

?

I)

^. ^ahwg p^^^1'51 ay^t I^) Undang-Undang Ngm9! 24 T^bun ;^99^sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011tentang perubahan atas UU Nomor 24- Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi, menentukan bahwa !VPemohon odoloh pmok'yong hok don otoukewenongon konstitusionolnyo, ternh dirugikon Dieh berlokunyoundong-undong", yaitu:

Indonesia (termasuk kelompok orenga. perorangan warga negara

yang meinpunyai kepientingan sama);

sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanNegara Republik Indonesia yang diaturdalam undang-undang;

c. badan hukum publik'atau privat; ataud. Iembaga negara.

Seianjutnya Penjelasah Pasa1 51 ayat '!I) UU 'MK menyatakan, "Yqngdimoksuddengon fibok konstitusionol" odoloh hok-hok yong diotur doloinUndong-Undong 0050rNegoro Republiklndonesio Tohun 1945. ;

2. Bahwa seiak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0061PUU-1/1/2005 hinggasaat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapatdikatakan adakerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalsebagaimana dimaksuddalam Pasa! 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi^yarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yangdiberikan o1eh UUD 3,945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telahdirugikan o1eh berlakunya Undang-Undangyang dimohonkan pengujian;

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut barusbersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yangmenurut penalaran Yang wajar dapat dipastikan akan teng^j;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang ina^in hid\!P d;^D

>

.>

)

>

I

-\.,.

\

Halaman 4 dan ,. 9

, ,,.I

\

)

)

>

)

\

,

d. adanya hubungan sebab-akibat ICOusol verbond) antara kerugiandimaksuddengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkanpengujian;

e. adanya kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonaninaka kerugian konstitusionaltersebuttidak akan atau tidak lagiterjadi.

3. Berdasarkan ketentuan di atas, inaka terdapat dua sYarat yang harusdipenuhiuntuk menguji apakah Pemohon meinilikilegol stonding daiamperkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertaina adalah kualifikasi untukbertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasa1 51 ayat (1)UU MK*Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenaiigan konstitusionalPemohontersebut dirugikan o1eh berlakunya suatu Undang-Undang;

4. Bahwa~ berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan

hukumPara Pemohon dalam--perkarao quo, dikualifikasikan sebagaiperorangan warga negara Indonesia sebagaimana Yang dim;;k^L!d ^^!!^inPasa1 51 ayat (1) UU MK. 01eh karena itu, Pemohon mein punyai kualifikasisebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang. (Bukti P"6A dan Bukti P7Aj

5. Bahwa Pemohon I adalah berprofesisebagai Supir yang dapat dimungkinkanmengalami kerugian patensial dengan diberlakukannya Pasa1 38 Undang-Undang Nom'or36 Tahun 1,999 Tentang Telekomunikasi, mengingattuntutanpekerjaannya Pemohon I sewaktu-waktu disaat mengemudikan kendaraan(angkot)"bisa .saia mengalami kecelakaan dengan menabrak danIT, engakibatkan rusaknyafisik ianngan telekomunikasi. Adapun fisik jaringantelekomunikasi. dimaksud, misalnya ruinah kabel, tiang telepon, ataupuntower, sehingga menyebabkan putusnya jaringan dilokaSi tertentu tanpadisen~gaja, IB. ukti P-6B dan Bukti P-6C)

6. Bahwa Pemohon 11 seiain sebagai pekerja swasta juga aktif diorganisasikernasyarakatan di Kota Depok. Dengan aktifitasnya tersebut Pemohon 11yang biasa menggunakan kendaraan sepeda motor, sewaktu-waktu dapatjuga mengalami kecelakaan dengan 'menabrak jaringan telekomunikasi

\

\

I

.\

I

\

I

)

,.

>

>

>

>

,

I)

I)

?

I>

I)

.j

)

I

I)

IBuktiP-7B)7. . Bahwa Para Pemohon Yang senngkali berada dijalanan balk untok mencari

nafkah atau untuk meIaktikan aktifitas lainnya, ringkasnya merupakanentitas yang rentan mengalami kecelakaan khususnya kecelakaan (ketidaksengajaan) yang mengakibatkan rusaknya Ianiigan telekomunikasi yangdapat mengganggu penyelenggaraa telekomunikasi sebagaimana ketentuanpidana yang diatur dalam Pasa1 381uncto Pasa1 55 UU Telekomunikasi.

8- !^ahw^ par^ Fernghon mensetahui anc^inari pidana yang be rat baik pidgn^!penjara dan atau denda yang diterapkan o1eh UU o quo. Sehingga ParaPemohon 'meresa khawatir, jika sewaktu-waktu dapat dikenakan sanksitersebut.

9. Bahwa berdasarkan uraian chatas menunjukan bahwa Pemohon me inpunyaikedudukan hukum Ilegalstanding) untuk bertindak sebagai Pemohon dalamPermohonan pengujian undang-undang ini, baik sebagai perorangan warga

Halaman 5 dan 1.9

sehingga mengakibatkan kerusakan pada ianngan t^!^kgm!!njka^i t^rS^but:

^

~\

I ,,

,

)

negara Indonesia, inaupun sebagai warga negara Yang hak konstitusinyasetidak-tidaknya secara potensial dapat dirugikan o1eh berlakunya daiam halini Pasa1 38 Undang-Undang Nomor 36Tahun 1999 TentangTelekomunikasi.

IV. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN

,. 999TENTANGTELEKOMUNIKASl

A. RUANG LINGKUP PERMOHONAN PASAL 38 IUNCTO PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR36TAHUN 1.99TENTANGTELEKOMUNIKASl

>

I. .. Bahwa Pasa1 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 3,999 TentangTelekomunikasi berbunyi:(Bukti P-21

"Setiop orcng. dil@r@rig melok"kan perb"@ton y@rig dopotmenimb"Ika". gangg""n fistk don elekt, Dinggnetik techad@ppenyelengg@rann telekomunik@si".

2, ' Bahwa Iebih Ianjut Penjelasan Pasa1 38 UU 36Tahun 1999 menyatakan:- .~*..,.." .~-... .~.. -.. . ~.. -.-.--.... ..~~. -* - ~ -~ . -...,." ~~~~ """

Perb"@ton .yang drip@t menimbulkon gongg"on terhod"ppenyelenggor@an telekom"nikosid@potberupo:o1 tind@kan 775ik yang menimbulk@n kerusok@n 5.10tu ionngon

telekomunik@SI sehingg@ ionng@n tersebut tidok drip@t bedungsisebagoiman@ seinestinya;

b) tind"kgnjisikyong mengakib@tk@n hubungon telekom"nik@sitid@kbellolan seb@galmono mestiny";

gi pengg!!rigg!! 919t. t^!ek9m!!nikg^i ygng tidgk sg^^!91 !!^'99/1persyoroton teknisyongberloku;

d) pengggunodon Dint telekomunikosi yong bekeno dengon gemmbogrodio yang tidok sebogoimono mestinyo sehinggo menimbulkongongguon terhodoppenyelenggoroon telekomunikosiloinnyo; atou

ej penggunoon o10t bukon telekomumkosi yong tidok sebogoimonomestinyo sehinggo menimbulkon pengoruh teknis yong tidokdikehendokisuotupenyelenggoroon telekomunikosi. (BuktiP-2A)

3. Bahwa ketentuan-Pasa1 55 UU 36 .Tahun 1999 menyatakan:

Barring slopo yong melonggor ketentuon sebogoim@rig dim@ksud dojomPusa138, dipid@rig dengonpid@napenj@ropoling lom@ 6fen@init@bun dollateu deride paling bonyakRp. 600,000,000 lendm rufusjut@ r"pigh).(videBukti P-21

4. Bahwa dalam ruinusan pasa1 38 UU o quo teTdapat tiga unsur pokok,meliputi:(,.) unsur setiap Drang (unsur subyektif);(2) unsur meIakukan perbuatan yang berakibat terhadap timbulnya

gangguan penyelenggaraan telekomunikasi(obyektif); dan

\

I

>

.\

I

>

)

>

)

,

17

>

>

,

.)

I)

)

,)

\

\

Halaman 6 dan 1.9

\

I

,

.

\,

.

(3) unsur menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadappenyelenggaraan telekomunikasi(obyektif);

5. Bahwa unsur yang sama juga terdapat dalam Pasa1 55 UU o quo Isekalipundaiam Pasa1 55 UU g quo tersebut menggunakan frasa jibarang siapa!! yangme in punyai konotasi yang sama dengan frasa "setiap Drang" pada Pasa1 38UU o quo yang amnya untuk menunjuk pada suatu pertanggungjawabandari subyek hukum), karena merupakan norma Yang mengatur mengenaiancainan pidana untuk perbuatan-perbuatan yang di!are rig daiam Pasa1 38UU oquo;

6. Bahwa terkait unsur "setiap orang" atau "bareng siapa" Pada Pasa1 38Iuncto Pasa1 55 UU aquo juga tidak memberi pemisahan unsur-unsursubyektif dari perbuatan pidana (delik) Yang dapat dikualifikasi sebagai delikkesengajaan (dojus/002et) dan delik kealpaan (CUIvo/schuld).

7. Bh n'diermasalahankemudianadalahfrasd7. Bahwa unsur yang juga menjadi permasalahan kernudian adalah frasa"perbuoton 'yang dopot menimbulkon gongguon fistk. .. terhodoppenyelenggoroon telekomunikost" yang terdapat daiam Pasa1 38 juncto Pasal55 UU o quo, meruinuskan perbuatan pidana (delik) dengan tidakjelas/sama'r-samar dan Iuas.

8. Bahwa dalam penjelasan Pasa1 38 UU a quo menje!askan, 'Perbuoton yongdai>at menimbulkan gonggudn techodop penyelenggoraan komunik@sidepotberupo:by Tindokon jisik 'yong menimbulkon kerusokon suotu ionngon

telekomunikosi sehinggo ionngon .tersebut tidok dopot bedungsisebogoimonosemestinyo;

by Tindokon'fistk yong mengokibotkon hubungon telekomunikosi tidokbellolon sebogoimonosemestinyo.

9. Bahwa'Iebih Ianjut perilelasan Pasa1 38 UU o quo juga tidak menjelaskandengah te'rang apakah yang dimaksud dengan frase !!tidek dopat bed"rigsiseb@gaim@n@ seinestiny@" dan frase "tid@k be, 10/@n seb@goiman@

hanya sementaraseinestfu, y@" itu belsifat permanen atau

(temporer/sesaat), apakah itu rusak be rat atau rusak ringan*1.0. -Bahwa penjelasan ketentuan yang demikian itu dapat ditafsirkan dengan

bebas dan terbuka o1eh penguasa dan penyelenggara telekomunikasi, untukmengadilimasyarakat dengan sewenang~wenang.

1.1. . Bahwa permasalahan selanjutnya dan Pasa1 38juncto Pasa1 55 UU o quoadalah ketentuan tentsng penetapan sanksi pidana pokek Yang bisadiberlakukan secara kumulatif, yaitu pidana perilara dan pidana denda,karena penggunaan kata "dan atou".

\

)

>

I

>

-.~

I

>

>

.)

>

?

I)

)

>

}

)

-)

)

}

:)\

Halaman 7 dan 3.9

,

.I

.

)

B. PASAL38 JUNCTO PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1,999

TENTANG TELEKOMUNIKASI BERTENTANGAN DENGAN DENGAN PASAL I.

AYATj3) UNDANG-UNDANG DASARTAHUN L945

,

I. Bahwa pada Pasal ^ ayat (3) UndangUndang Dasar 1945, menyatakan,"Negoro Indonesia odoloh negoro hukum". IBukti P-,.)

2. Bahwa meIalui ketentuan Pasal ^ ayat (3) Undang-Undang Dasar L945 (untukselanjutnya disebut dengan UUD ,. 945) tersebut konsepsi Negara Hukumatau "Rechtsstoot" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasanseianjutnya dirumuskan dengan tegas pada batang tubuh UUD 1.945.

3* Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie; SH, dalam konsep Negara Hukumitu, diidealkan bahwa Yang harus dijadikan panglima daiam dinamikakehidupan kenegaraan ada!ah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.Karena itu, jargon yang biasa digunakan daiam bahasa Inggeris untukmenyebut prinsip Negara Hukum adalah 'the rule oilow, not of mon'. Yangdisebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukanDrang per orang yang hanya bertindak sebagai'wayang' dan skenario sistemYang mengaturnya. Makalah, "Gagasan Negara Hukum Indonesia, Prof, Dr.Jimly Asshiddiqie, S. H, (Bukti P-8, halaman ^)

4. ' Bahwa Iebih Ianjut menurut Pref. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. , Gagasan NegaraHukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat-hukum itu sendirisebagaisuatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan denganmenata supra struktur dan 'infra struktur kelembagaan PCIitik, ekonomi dansocial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan me in bangun budaya dankesadaran .hukum yang .rasional dan impersonal dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan be megara. Untuk itu, sistem hukum itu perludibangun (low trioking). dan ditegakkan (low enforcing) sebagaimanamestinya, dimulai dehgan konstitusi sebagai hukum 'yang paling tinggikedudukannya. (wide Bukti P-81

5. Bahwa menurutJulius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya denganistilah rechtsstoot itu mencakup empat elemen penting, yaitu: I.perlindungan hak asasi inariusia; 2. pembagian kekuasaan; pemerintahanberdasarkan undang-undang; peradilan tata usaha negara; IBukti P-92.. .. .. .. ... .... .... ..

halaman 1,2516. Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr. ,jinly Asshiddiqie, SH. , ada dua belas

prinsip pokek Negara Hukum (Rechsst@@t) yang beFlaku di zaman sekarang.Hal inaria kedua be!as prinsip pokok itu .meI'upakan pilar-pilar Utama Yangmenyangga beadiritegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebutsebagai Negara Hukum (The Rule OILow, ataupun rechtsstqot) dalam artiyang sebenamya, Adapun kedua belas prtnsip pokok Negara Hukum tersebut:I. Supremasi hukum tsupremocy QjLow); 2. Persamaan ^alam huk!, in(Equolity before the low); 3. Asas Legalitas (Due Process of Low); 4.Pembatasan Kekuasaan; 5. Organ-organ eksekutif independen; 6. Peradilanbebas dan tidak meinihak; 7. Peradilan tata usaha negara; 8. Peradila!I TataNegara (Constitutiono1 Court); 9, Perlindungan Hak Asasi Manusia; ,. 0.

Halaman ^ qari, .9

\

I

>

\I

-\

I,

>

?

>

J

J

11

>

>

I)

J

)

)

\I

,\

\I

\

I

\

.

. ,

,

.

.

.

I

Bersifat demokratis toemocrotische Rechtsstoot); It. Beof ungsi sebagaisarana mewujudkan tujuan bemegara (Weir'ore Rechtsstoot); dan 1.2.Tranparansi dan kontrolsosial. IVide Buk. i P-9, halaman 1.26-,. 3. .)

7. Bahwa baik Julius Stahl dan Pref. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. , berpendapatpenghormatan dan perlindungan hak asasi inariusia merupakan salah satu ciridart negara hukum. Halini selaras dengan prinsip-prtnsip yang dianggapsebagai ciri penting Negara Hukum menurut 'The Internosionol Commissionoiluris^'itu adalah sebagai berikut: I. Negara harus tunduk pada hukum; 2.Pemerintah menghormati hak-hak individu; 3. Peradilan Yang bebas dan tidakmeinihak.

8. Bahwa sebagai wujud pengakuan negara Indonesia terhadap perlindunganhak asasi inariusia Pasa1 281 ayat (4) UUD- 1945 menegaskan bahwaperlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi inariusiaadalah tanggungjawab negara, terutama daiam halini adalah pemerintah.

9. Bahwa Iebih Ianjut negara meIaiui konstitusitelah menjamin dengan terangdan tegas sebagaimana dinyatakan dalam Pasa1 281 ayat (5) bahwa "Untukmenegokkon donmelindungihokososimonusio sesuoidengonprinsip negoroht, kum yong demokrotis, inoko peloksonoon hok o50si monusio djjomin,dio. turdon dituongkon doloinperoturonperundong-undongon".

1.0. Bahwa .untuk meIindungi hak asasi inariusia dimaksud dan men^bendungkekuasaan negara untuk meIakukan tindakan Yang sewenang-wenangtechadap raSa keadilan masyarakat inaka dalam konsep negara hukum,negara harus memberikan jaminan kepastian hukum.

I. ,.. Bahwa kepastian hukum tersebutjuga dibutuhkan masyarakat demitegaknyaketertiban dan keadilan.

1.2. Bahwa sebagaimana dikutip o1eh B. Anef Sidhar. a, dalam inakalah, "GagasanNegara Hukurrilndonesia, Prof, Dr. Jimly Asshiddiq;e, S. H, halaman 5,56heltema merumuskan padangannya tentang unsur-unsur dan asas-asasNegara Hukum itu secara baru, antara lain berlakunya kepastian hukum.Daiam pengertian tersebut, Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwakepastian hukum tenNujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untukmewujudkan kepastian hukum dan predikbilitas yang tinggi, sehinggadinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "predictoble" (vide.... .-.. ... ., .... .. ..

Bukri P-8)1.3. Bahwa Iebih Ianjut Scheltema menerangkan asas-asas yang terkandung

dalam atau terkait dengan kepastian hukum iru adalah:

a. Asas legalitasj konstitusioanalitas, dan supremasi hukurti;b. Asas-asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan

tentang cara pemerintah dan para pejabatnya meIakukan tindakanpemerintahan;

c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-

unddng harus Iebih dulu diundangkan dan diumumkan secara lavak;- ,.~,., ..-, ~~ ,--... ~~.,. ...-...-.,.~. ..-... ..~... ........~.....-.. ,~-.. ~

,

\

,

)

\

I

I

>

)

>

,

L

\

..~

I

-)

)

>

\

,

J

)

)

)

I)

)

J

-)

.)

.,

\

Halaman 9 dari1.9

I

I

. .

.

,

.

,

d. Asas peradilan bebas, independent, imparsial, dan objektif, rasional, adjldan inariusiawi;

e. Asas non-/Iquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasanundang-undangnya tidak ada atau tidakjelas;

f. Hak asasi inariusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya

dalam undangundang atau UUD. (vide Bukri P-81,. 4. Bahwa asas legalitas ini menjadi dasar bahwa setiap tindakan pemerintah

harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan agar meniam!nperlindungan kepada masyarakat dari kernungkinan abuse of power.

1.5. Bahwa menurut Moeljatno, ada tig;* pengertian Yang terkandung dalam asas.. ..... .... .. ... ..

\

I

>

b

\

legalitas. Pertom@, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam denganpidana kalau halitu tenebih dahulu belum dinyatakan daiam suatu aturanundang-undang. Keduo, dalam menentukan adan a 'erbuatan idanatidakboleh di uriakan analo i. Ketig@, aturan-aturun hukum pidana tidak berlakusurut. (Butti P-to, halam. an 761

1.6. Bahwa pengertian yang kedua itu juga sama pengertiannya dengan jaranganuntuk menerapkan ketentuan pidana secara analogis (nu"urn crimen sinelege stricto: tiodo-ketentuon pidono tentecuoli dirumuskon secorosempi^il"ketot' dido10m peroturon perundong-undongon). IBukti P-,. I,:Ialaman 3591

1.7. :Bahwa' Dalam konteks pengertian Yang kedua itu, asas legalitas tersebutberkaitan erat dengan kepastian hukum Yang dilihat dan sisi kepastiandaiam hukum yang dimaknai, bahwa setiap norma hukum itu harusdirumuskan dengan kalimat-kalimat yang didalamnya tidak mengandungpenafsiran yang berbeda-beda. Hal dimaksud agar menjamin hak-hakmasyarakat untuk tidak dikenakan norma atau ketentuan pidana yangditerapkan terhadap perbuatan yang sebenarnya tidak dimaksudkan o1ehnorma atau ketentuan pidana yang bersan^kutan.

1.8. Bahwa ruinusan delik pemidanaan sebagaimana diatur daiam ketentuan

Pasa1 38 Iuncto Pasa1 55 UU o quo adalah rumusan yang tidak jelas danmudah dipahami. Karena tidak menerangkan kesengajaan (dojus) atauketidak sengajaan (CUIvo). Kernudian ketentuan o quo juga tidak dapatmemberikan pemisahan terhadap akibat, apakah kerusakan itu pel. inanenatau sementara SIfatnya.

1.9. Bahwa ketidakjelasan rumusan pada Pasa1 38 UU o quo, tentang ketentuan

I

I

)

>

>

>

,

)

I)

>

.}

I)

J

.,)

),\

pada .frasa 'setiop orcng dil@rang melokukon perbu@ton yang dqpgtHalaman 1.0 dan ,. 9

\I

I

I

,

, ,

.

,,

.

,

fisik. ., tech@drip penyelengg@roanmenimb"Iko" gongg"an

telekomunik@si", terang dan nyata telah mengabaikan prinsip kepastian

hukum sebagaisalah satu ciri dan Negara Hukum atau sekurang-kurangnyg..-..-... --~~ - --.-.. ---~ -... ~-.. ..- -.- ..-..-... ---- --..-.-.

telah bertentangan dengan asas legalitas dan prediktibilitas.

20. Bahwa Iebih Ianjut, Iika merujuk pada Pasa1 5 Undang-Undang RI Nomor 1.2--. --.....~ .--... .~.. --. ..... ...-. ~ .... .~~- - ,.,~. - -..,.,... - ..~.... .-

Tahun 201.1 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal

38 I'uricto Pasa1 55 UU o quo telah mengabaikan dan menyalahi asas-asas

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang inaria

mewajibkan tegaknya asas kejelasan ruinusan. Maksud dari"asas kejelasan

ruinusan" sebagaimana duelaskan di dalam penjelasan Pasa1 5 huruf f UU 1.2

Tahun 201.1 adalah "bohwo setiop Peroturon Perundong-undongon horus

memenuhipersyoroton teknis penyusunon Peruturon Perundong-undongon,

SIStemotiko, pinhon koto otou 1stnoh, serto bohoso hukum yong leios don

muddh dimengertisehinggo tidokmenimbukon berbogoimocom interpretosi

doloin peloksonoonnyq. (Bukti P-31

21. . Bahwa UU 12 Tahun 201.1 meSkipun dalam hierarki formal peraturan

perundang-undangan termasuk daiam kategori Undang-Undang Yang

kedudukannya setara dengan UU a quo, namun daiam pengertian substantif

merupakan perpanjangan dari ketentuan Pasa1 22A UUD 1945, Yang

menyebutkan, "Ketentuon Iebih 10njut tentong coro pembentukon undong-

undgng ^figt!Ifd^rigon gndong-undong".

22. Bahwa jika Iebih Ianjut dikaitkan pula dengan asas-asas terkait materi suatu

peraturan perundang-undangan, inaka Pasa1 38 Iuncto Pasa1 55 UU a quo

telah menyalahi dan Inelanggar asas-asas sebagaimana diatur daiam Pasa1 6

ayat (1) huruf i UU 1.2 Tahuii 20, .,., yaitu asas ketertiban dan kepastian

hukum. Adapun yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian

hukum" sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasa1 6 ayat (1) huruf i

UU 1.2 Tahun 201.1 adalah "bohwo setiop MaterI Muoton Peruturon

Perundong-undongon horus dopot mewujudkon ketertibon dojom

inOSyorokotmeloluijominon kepostion hukum. "(vide Bukti P-3)

Halaman 1.1. dari .. 9

\I

>

,

?

>

>

-\

,

)

.)

>

,

)

)

?

)

)\

r

. .

.

I.

)

23. Bahwa jika dikaitkan dengan hak asasi inariusia setiap warga negara,

sebagaimana dengan tegas dinyatakan datam Pasa1 3 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: "Setiop- .~-.. ..-...-. -- .-..-.. ---- . -..--.. ..-.. ..---. ...-..-~.- -

orong berhok otospengokuon, joininon, perlindungon don perlokuon hukum

yong odil serto mendopot kep@stion h"k"in don perlokuon yong suing

didepon hukum, " inaka ruinusan Pasa1 38 Iuncto Pasa1 55 UU a quo

dirumuskan dengan mengabaikan hak-hak asasitersebut. !Bukti P4)

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, rumusan Pasa1 38 juncto Pasa1 55

UU a quo sepanjang frasa "perbuoton yong dopot menimbulkon gongguon

fistk. .. terhodop penyelenggoroon telekomunikost" secara terang dan nyata

telgh me!angg^r Prinsip Negara Hukum Itherule gf^gw!, kgre!!9;

a. Melanggar prinsip kepastian hukum karena bertentangan dengan asas

legalit as dan prediktibilitas;

b. Melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang

baik;

c. Melanggar asas-asas mengenai inuatan materi perundang-undangan;

dan

d, Melanggar 11ak Asasi Manusia, khususnya hak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan dan perlakuan hukum Yang adjl serta mendapat kepastian

hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.

\,

\I

>

)

,

>

I)

I)

>

17

)

I)

>

J

I)

?

)

C. PASAL 38JUNCTO PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1,999

TENTANG TELEKOMUNIKASI BEMENTANGAN DENGAN. 280 ayat (t)UNDANG-UNDANGDASARkit945

I, Bahwa Pasa1 280 ayat !^) UUD ^945, menYatakan:"Setiop orong herhok otospengokuon, joiningn, perl^^dungon, don kepostion hukum yong odil sertoperlokuon yongsomo dihodopon hukum".(Vide BuktiP-,. I

2. Bahwa dalam ketentuan Pasa1 38 Undang-Undang a quo mengandung tigaUnsur, Yaitu:

\

L) unsursetiap orang (subyektif);2) unsur meIakukan perbuatan yang berekibat terhadap timbulnya

gangguan penyelenggaraan telekomunikasi(obyektif); danHalaman a. 2 dan 3.9

,

. .

,

,

\

,

)

3) unsur menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadappenyelenggaraan telekomunikasi Obyektif);

Bahwa unsur yang sama juga terdapat daiam pasa1 55 Und^rig. Und:;rig--...-- -..--. -.. --...- - - --.-~ -- --.-... ---. -- -..

o quo, karena Pasa1 55 merupakan ketentuan yang mengatur ancainanpidana atas perbuatan sebagaimana yang dilarang dalam Pasa1 38 0 quo;Bahwa menurut Drs, P. A. F. Lainintang. , S. H. , yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektfy'itu adalah unsur-unsur yang meIekat pada diri si pelaku atauyang berhubungan dengan din si pelaku, dan termasuk ke daiamnya yaitusegala sesuatu yang terkandung did alam hatinya. Sedangkan yang dimaksuddengan unsur obi'ektfy"itu adalah unsur-unsur Yang ada hubungannya dengankeadaan-k^ad^an inaria, ygitu didalam keadaan-k^adaan inaria tindakan-tindakan dan si pelaku itu harus dilakukan.Unsur-unsur su^Iektfy"dari suatu tindak pidana itu adalah:

I) .kesengajaan atau ketidak sengajaan (doJus atau CUIvo);2) inaksud atau voornomen pada suatu percobaan atau poging seperti

yang dimaksud did alam Pasa1 53 ayat ,. KUHP;3) macam-macam in aksud atau o09merkseperti Yang terdapat misalnya

of dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan,-' pemalsuan dan lain-lain;

-. 4) merencanakan terlebih dahulu atau voorbedochtb rood seperti yang' misalnya .yang terdapat di daiam kejahatan pembunuhan menurut

Pasa1 340 KUHP;5) perasaan takut atau vress .seperti. yang antara lain .terdapat dalam

-rumusan tindak pidana menurut Pasa1308 KUHP.

Unsur-unsur objektfy'dan suatu tindak pidana itu adalah:^) ^if^t in^!^rigg:^r ^!!k^!in at^!; wederr^^htt^:!iikhe!d;2)' kualitas dqri SI pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai

negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasa1 4, .5 KUHP atau.!!keadaan sebagai pengurus atau komisaris dan suatu perseroantechatas" di dalam kejahatan menurut Pasa1 398 KUHP'

3) kausalitas, yakni hubungan antara suatu tmdakan sebagai penyebabdengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. (Bukti P-,. 21

Bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum,sebagaimana dengan tegas dinyatakan daiam Pasal I ayat (3) UUD ^945.Bahwa salah satu ciri dari negara hukum yaitu adanya kepastian hukum danperlakuan Yang sama di inuka hukum, sebagaimana diakui dan dijamindalarri Pasa1 280 ayat (^) UUD 1945 yang menyatakan, !!setiap grang berhokotos pengokuon, joiningn, perlindungon, don kepostion hukum yong odilseitoper/okuonyongsomodihodopon hukum";Bahwa Pasa1 38 dan Pasa1 55 Undang-Undang o quo merupakan ketentuanyang mengatur perbuatan pidana di sektor penyelenggaraan telekomunikasi*01eh karenanya kepastian hukum daiam konteks hukum pidana tidak dapatdilepaskan dari asas legalitas yang diterapkan secara ketat.

Ha!am an 1.3 dBri 1.9

\

3*

J

>

>

)

)

)

)

)

>

4.

5.

6.

7.

\

.

. .

,

,,

\I

r

.

)

\

>

>

I

)

I)

>

>

>

>

?

)

?

>

>

>

)

?

)

8. Bahwa terdapat empat syarat asas legalitas, yaitu: pertaina, tidak adaperbuatan pidana dan pidana tanpa undang-undang sebelumnya Iasasnu"urn crimen, noelo poeno sine lege proviol). Kedua, tidak ada perbuatanpidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis (asas nuffum Grimen,noelo poeno sine legelege scripto). Ketiga, tidak ada perbuatan pidana, tidakada pidana tanpa aturan undang-undang yangjelas (asas nullum crime, nullopoeno sine lege certo). Keempat, tidak ada perbuatan pidana, tindak pidanatanpa undang-undangyang katat(asas nu"urn crimen, noelo poenosine lege:Strictg), I^!!ktj p-^3, .halaman 61

9, Bahwa terkait asas Iex certo atau dikenal juga dengan namaBestimmth, itsebot menurut Jan Reinellink perumusan ketentuan pidanayang tidak jelas atau:tenalu rumit hanya kan meinuriculkan ketidak pastianhukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karenawarga seialu akan dapat meinbela diri bahwa ketentuan-ketentuan sepertiitu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. (Bukti P-,.,., halaman 3581

1.0. Bahwa ruinusan unsur"setiap orang" atau "barang siapa" dalam Pasa1 38 UUTelekomunikasi merupakan kriteria urnum tanpa terkecuali, .Yang berertibahwa "Setiap oreng Yang dianggap meIakukan tindakan yang dapat

fisik dan elektromagnetik terhadapmenimbulkan gangguan

penyetenggaraan telekemunikasi dapat dipidana!!. Ketentuan ini adalahmultitafsir, subjektif dan sangat tergantung interpretasi dari penyelenggaratelekomunikasi inaupun .aparatur penegak hukum, dengan kata lainberpotensi untuk disalahgunakan.

1.1. Bahwa unsur "setiap crong" dalam Pasa1 38 UU Telekomunikasi tersebuttidak memisahkan pidana karena kesengajaan atau pidana karena kelalaian,sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum'.-

1.2. Bahwa Pasa1 38 UU Nomor 36 Tahun 1.999 dirumuskan secara samar-samar,

tidak jelas dan rinei tentang perbuatan -inaria yang dikualifikasi sebagaitindak pidana, serta pengertiannya terlalu Iuas dan rumit, khususnya frasa"melokukon perbuoton yong dopotmenimbulkon gongguonjisik. .. techodoppelenyelenggoroon telekomunikost". Sehingga berpotensi disalahgunakano1eh penyelenggara telekomunikasi in aupun aparatur penegak hukum. 01ehkarenanya ketentuan o quo menimbulkan ketidak pastian hukum danmelanggar hak konstitusi Para Pemohon.

13. Bahwa ketentuan Pasa1 38 juncto Pasa1 55 Undang-Undang o quo jelasbertentangaia dengan asas Iex certo, karena unsur-unsurnya tidakdirumuskan secara terang, jelas dan tegas serta tidak' dirumuskan dandisebutkan batas-batas atau inaksud perbuatan inaria yang dilarang.

1.4. Bahwa dengan ketidak jelasan batasan dan matsud perbuatan inaria yangdilarang o1eh Pasa1 38 juristo Pasa1 55 Undang-Undang aquo dapatmenyebabkan ketidakpastian hukum dalam implementasi penegakkannya,..... -......... ... .. ...... .... ^

i, s. Bahwa asas Iex certo menghendaki rumusan hukum/undang-undang Yangjelas dan pasti sehingga setiap individu me in peroleh kepastian hukum, dantidak terancam o1eh pasal-pasal yang multi tafsir, sebagaimana apa yangdikemukakan Boot, "prtnsip nu"urn crimen, nullo poeno sine lege certo.

Halaman 1.4 dan 1.9

I

\

\

)

,

. .

.

,,

.

>

Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi seianjutnya dan inakna ini adalah bahwarumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multitafsir

- yang dapat meinbahayakan bagi kepastian hukum. Demikian pula dalam I^alpenuntutan, dengan ruinusan yang jelas penuntut urnum akan denganmudah menentukan inaria perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikansebagai perbuatan pidana dan inaria yang bukan. (Vide Buk. i P-1.0, halaman79)

16, Bahwa masih menurut Boot, hal yang berkaitan dengan asas legalitas adalah"prinsip nullum crimen, nullo poeno sine lege stricto. Artinya, tidak adaperbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang Yang ketat.Konsekuensi dari inakna ini seeara implisit tidak meritperbolehkan analogi.

ketat sehingga tidakKetentuan pidana harus ditafsirkan secara

menimbulkan perbuatan pidana baru".(unde Bukti P-,. 0, halaman 7911.7. Bahwa selanjutnya tentang sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasa1 55

UU o quo Yang menyebutkan, "borong siopo yong melonggor ketentuonsebogoimono dimoksud POS01 38, dipidono dengon pidono periloro punngloin0 6 Ienom) tohun don otou dendo paling bonyok Rp. 600,000,000,00Ienom rotusjuto rupioh)'I adalah ketentuan yang tidak jelas, berlebihan dantidak adjl.

Pertaina, ketentuan mengenai sanksi pada Pasa1 55 UU a quo tidek jelasmenentukan pertanggungjawaban pidana tersebut untukjenistindak pidanayang dikualifikasi sebagai delik doIus atau delik CUIvo sebagaimanadibandingkan dengan ketentuan Pasa1 408 dan Pasa1 409 KUHP yang denganjelas mengkualifikasi inaria tindak pidana yang dikualifikasi sebagai delikdoJus dan delik CUIvo. (Bukti P-51Kedua, karena froso don otou dendo -pollng bonyok Rp. '600,000,000,00fengm Fetusjuta rupiah) bisa diberlakukan o1eh penguasa atau hakim seearakumulatif sebagai sanksi pidana pokok. Iika dibandingkan dengan Pasa! 408dan Pasa1 409 KUHP inaka untuk delik dojus dikenakan sanksi pidana perilarapaling lama empat tahun, sedangkan untuk sanksi delik CUIvo dikenakansanksi pidana secara alternatif yaitu kurungan paling lama satu bulan ataupidana denda paling banyak senbu Iima ratus rupiah. (vide Bukti KUHP)Ketiga, bahwa pidana meiniliki sisilemah yang hanya menguntungkan bagiorang-orang yang meiniliki kernampuan finansiallebih. Sehingga ketentuaninj meneermjnkan pembedaan- kedudukan dan perlakuan, ketjdak adjlanserta bersifat diskriminatif.

Keempat, individu yang dijatuhkan' sanksi pidana .tersebut, o1ehPenye!enggara Telekomunikasi yang menjadi korban atau setidak-tidaknyamengalami kerugian dapat pula dituntut mengganti kerugian yangditimbu!kan meIalui sengketa_keperdataan. Sehingga dengan demikianpenerapan pidana denda tersebut adalah tidak tepat, karena pidana dendahanya menguntungkan negara, (Bukti P-,. 4A dan Bukti P-,. 4Bj

\I

)

)

>

>

>

>

>

>

>

>

)

>

>

I)

)

>

:)

)\

Halaman 1.5 dari 1.9

,.

*

,a

,

)

18. Bahwa pada praktiknya, daiam penuntutan terhadap tindak pidana yangdapat dikualifisir sebagai"perbuoton yang dopot menimbulkon gongguonitsIk, .. terhodop penyelenggoroon telekomunikosf' negara Ida!am halinipenuntut urnum) tidak seeara in aksimal memberIakukan ketentuan Pasa1 38juncto Pasa1 55 UU a quo. Sebagai contoh, misalnya dalam perkaraPencurian Kabel telpon inilik penyelenggara telekomunikasi tvang bisadikategori menimbu!kan gangguan fisik terhadap penyelenggaraantelekomunikasi) Yang di. Iakukan dengan sengaja dan melawan hukum antaralain:

a. Perkara Nomor 2811Pid. B/2004/PN-Sit, dengan putusan hakim yangmeinvonis terdakwa SURYANTO alias SUR Bin NETO telah terbukti

secara sah dan meYakinkan ber^alah. meIakukan tindak pidana"pencurian dalam keadaan memberatkan, ' sebagaimana dakwaanTunggal Penuntut Urnum. Dan o1eh karenanya kernudian dijatuhkanatasnya pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;(Bukti P-,. 5A)

b. Perkara dengan Nomor: DIPid. BIZOL4/PN, Ta, dengan putusan hakimyang meinvonisterdakwa AsTRIPUTRA HERMAWAN BIN MUHAMMADASRl telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah meIakukantindak pidana "Pencurio, , DOJOm Kegda@n Member@than". Dan o1ehkarenanya kernudian doratuhkan atasnya pidana penjara selama 1.0(sepuluh) bulan. IBukti P-L5B)

1.9. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasa1 381uncto Pasa1 55 UU o quo Yangmengatur suatu ketentuan pidana, dalam rumusannya telah melanggar asaslegalitas yang menyebabkan ketidak pastian hukum, perbedaan perlakuanatau diskriminatif dan tidak adjl dan berpotensi direrapkan secarasewenang-wenang kepada masyarakat, khususnya termasuk juga daiam haljin Para Pemohon. Sehingga dengan demikian hak-hak Para Pemohons^b^g^jin^rig dongm;!! ^^n drumdgng! ^^!^!I! p^s^! ^^^> ^v^t (^) Uup ^945dilanggar o1eh Pasa1 38juncto Pasa1 55 UU o quo.

\I

>

>

>

>

>

>

?

>

)

>

>

}

>

>

I)

)

Dengan uraian sebagaimana diterangkan diatas, jelas dan nyata bahwa hakkonstitusional Para Pemohon setidak-tidaknya dapat dirugikan (secara potensia1) o1ehpemberlakuan ketentuan o quo, Bahwa dan uraian dalli Para Pemohon diatas, Ielasjika peFmohonan ini dapat dikabulkan inaka sekurang*kurangnya kerugian petensialatas hak-hak yang dapat ditimbulkan dari Undang"Undang o quo tidak tenadi ataudengan kata lain hak-hak konstitusinal Para Feinohon dapat toriindungi.

V. PROVISl

I. Bahwa Pasa1 58 UU MK menyatakan, "Undong-undong yong dinji o1ehMohkomoh Konstitusitetop bermku, sebelum odo putuson yong menyotokonbehwa undang-undang tersebut bertentong@n dengon Undong-Undong DasorNegoro Republik Indonesio Tohun Z945", daiam pengertian dimeksud inaka

\

Halaman 1.6 dari 1.9

)

>

)

>

I)

>

)

>

\

>

"

,

o..

.

Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku kedepan (prospektjf) dan tidak berlakusurut (retrooktjf).

2. Bahwa untuk mencegah tenadinyg pelanggaran terhadap hak konstjtusionalPara Pemohon, inohon agar Malelis Hakim Konstitusi menerbitkan putusan seiaYang memerintahkan kepada Presiden Repubiik Indonesi dan DewanPerwakilan Rakyat untuk menghentikan proses revisi UU Telekomunikasitermasuk Peraturan Perundang-Undangan dibawahnya, sampai dengan adanyaputusan Mahkamah Kontitusi daiam perkara a quo.

3. 'Bahwa UU MK meinarig tidak mengatur secara spesifik mengenai putusanProvisi, namun menurut pendapat Para Pemohon, hakim dapat berkreasi untukmengisi kekosongan hukum sebagaimana dimndungi dengan ketentuan Pasa1 5ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanYang menyatakan, "Hokim don hokim konstitusiwojib menggol^ mengikutj donmemohominiloi-niloihukum don roso keodilon yong hidup doom inOSyorokot".

4. Bahwa -mengenai putusan provisi untuk menghentikan sementara suatupelaksanaan .tindakan hukum terkait dengan perkara yang sedang diuji, secarakhusus'berlaku untuk perkara' Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yangKewenangatinya diberikan o1eh Undang-Undang Dasar, se'bagaima diatur daamPasa1 63 UU MK, yang menyebutkan: "MDhkomoh Konstitusi dopotmengeluorkon .penetopon yong memerintdhkon podo pemohon don/otoutermohon untuk menghentikon sementoro peloksonoon kewenongon yongdipersengketokon sompoiodoputuson Mobkomoh Konstitusi. '!

5. Bahwa Pasa1 55 .UU MK, juga mehgatur mekanisme perishentian sementarapengujian peraturan Perundang-Undangan dibawah undang-undang yangdilakukan o1eh Mahkamah Agung Iika menggunakan alat uji undang-undangyang sedang diujidi Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa Pasa1 00 ayat (1) huruf d UU 12 'Tahun 2011 menyebutkan, "MotoriMugton yong horus diotur dengon Undong-Undong berisi tindok 10njut otosputuson mobkomoh konstitusi.

7. Bahwa Iebih .Ianjut Pasal To ayat (2), menyatakan, "finchk 10njut otos putusonMobkomoh Konst^^usisebogoimono dimdksuo'podo oyot (Z) hurl!Id di70kukonoreh DPR otou Pres^den.

,

8. Bahwa dengan pertimbangan untuk menj^!ga keutuhan sistem hukum dalam-. --....- -.-,. -.. -. ,., ,-..,.. ... ,.,.,-.., ..,~.. ~ ~ ..~~,-...-.. ~.-,.... ,.~....... ,.-.,....

negara dan daiam rangka menjamin kepastian hukum yang adjl sebagai hakkonstitusional warga Negara, Mahkamah Kontitusi kiranya dapat meinbukaruang untuk menambah kewenangan memerintahkan pengheritian sementara

\

Halaman 1.7 dari 1.9

.

.

*

,I,

\

I

wattu tindakan hukum terkait perkara yang diuji tidak sebatas sepertiketentuan yang telah diatur saat ini,

Vl. PETITUM

\I

Berdasarkan hal-hal Yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan iniPara Pemohon memohon kiranya Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi YangTerhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Calam Provisi

I)

\

>

)

)

>

)

)

>

Menghentikan untuk sementara segala upaya revisi terhadap peraturan Perundang-Undangan dibawah Undahg-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 1.999 Tentang Telekomunikasi hingga adanya putusan dari MahkamahKonstitusi.

Dalam Pokok Perkara

I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhny:!;

2. Menyatakan ketentuan Pasa1 38 juncto Pasa1 55 Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal I ayat (3) dan Pasal280 ayat (L) UUD 1945.

3. Menyatakan ketentuan. Pasa1'38 juristo Pasa1 55 Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 1,999 tidak meinpunyai kekuatan hukum mengikatdengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan penjelasan Pasa1 38 Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 36Tahun 1,999 sepanjang frasa:o. tindokonjisikyongmenimbulkonkerusokonsuotujoringon telekomunikosi

sehinggojoringon tersebuttidokdopotbedungsisebogoimonosemestinyo;b. tindokonfisikyong mengokibotkon hubungon telekomunikositidok bedolon

sebogoimono mestinyo.

tidokmempunyoikekuoton hukum mengikotdengonsegolo okibothukumnyq;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini da!am Benta Negara Republik Indonesiasebagaimana mestinya.

Dalam Provisidan Dalam FDkok Perkara

Apabila Maielis Hakim Konstitusi berpendapat lain, inohon putusan yang seadiladjlnya (ex oequo etbono)

..

Halaman 1.8 dan 1.9

,

I

IIt

Vll. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji MaterillJudiciol Review) ini kami sampaikan, atasperhatian dan kearifan Maielis Hakim yang inulia kami sampaikan tenma kasih.Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, kamilampirkan bukti-bukti dan daftarsementara ahli.

f

>

)

>

\

\

).

>

\

Jakarta, 29 Desember 201.6

HDrmat kami,

KUASAHUKUM PARAPEMOHON

BD

BUDISATRIADEWANTORO, S. H.

~.,,

J

)

.\

Halaman ,. 9 dari 1.9