buletin kawasan edisi 24-2009

b u l l e t i n P u b l i k a s iD I R E K T O R A T K A W A S A NK H U S U S D A N D A E R A HT E R T I N G G A LD E P U T I P E N G E M B A N G A NR E G I O N A L D A N O T O N O M ID A E R A HB A P P E N A S

ISSN 1693-6957E D I S I 24 • 2 0 0 9

KAWASAN STRATEGIS EKONOMIINDONESIA

frem

antle

port

s.com

.au

Bagaimana Mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas di Indonesia?

Zona Ekonomi Khusus, Strategi China Memanfaatkan ModalGlobal

PELINDUNG : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas, Max H.Pohan;PENANGGUNG JAWAB DAN PEMIMPIN REDAKSI : Direktur Kawasan Khusus danDaerah Tertinggal, Suprayoga Hadi; DEWAN REDAKSI : Rohmad Supriyadi, Samsul Widodo,Sutiman, Kuswiyanto, Hermani Wahab, Moris Nuaimi, Diah Lenggogeni, Rayi Paramita,Aruminingsih; REDAKTUR : Pringgadi Kridiarto, Rahmi Utamisari, Yelda Rugesty, Yuliawati;KONTRIBUTOR REGULER : Sasli Rais, Putri Ade Gogani, Rudi Pakpahan; KESEKRETARIATANDAN DISTRIBUSI : Ratri, M. Fadholi, Budi.

Redaksi menerima tulisan dari pembaca. Untuk tulisan, panjang tulisan maksimal 5 halaman pada kertas ukuran A-4.Redaksi berhak mengubah maupun mengedit tulisan.

ALAMAT REDAKSI Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310.Telp. (021) 3926249, 3101984. Faks. (021) 3926249. Situs : http://kawasan.bappenas.go.id

D A R I R E D A K S IFokus• Kebijakan Pengembangan Kawasan

Strategis Ekonomi Indonesia — 1• Pengembangan Kawasan Ekonomi

Khusus di Negara China dan India — 4

Opini• Bagaimana Mengelola Kawasan

Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas di Indonesia? — 12

Daerah• Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Sabang, Potensi danPermasalahannya — 17

Agenda• Workshop Finalisasi Manual Monitoring

dan Evaluasi Program PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal —24

• Rapat Koordinasi PendahuluanPemantauan dan EvaluasiPelaksanaan Rencana IndukRehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS — 25

• Focus Group Discussion PelaksanaanKebijakan Pembangunan DaerahTertinggal — 26

Pustaka• Zona Ekonomi Khusus, Strategi China

Memanfaatkan Modal Global — 27

Galeri Kawasan — 30

D A F T A R I S I

b u l l e t i n

Kawasan Strategis Nasional, sebagaimana yang tertuang dalamUndang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karenamempunyai pengaruh sangat penting terhadap secara nasionalterhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara,ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Atas dasar inilah,maka Bulletin Kawasan edisi ini mengangkat tema pengembanganKawasan Strategis Ekonomi di Indonesia, yang lebih difokuskan padaKawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan KawasanEkonomi Khusus (KEK).

Pada rubrik Fokus, kami mengulas secara umum ketiga kawasantersebut dalam kerangka kebijakan di Indonesia. Masih dalam rubrikFokus, kami mengangkat bahasan tentang pengembangan KEK dinegara China dan India, sebagai best practices bagi pengembanganKEK di Indonesia. Untuk Opini, kami sajikan tulisan tentangbagaimana mengelola KPBPB di Indonesia, ditinjau dari peranandan permasalahan, serta tantangan yang harus dihadapi. Kemudianuntuk rubrik daerah, kami memilih mengangkat KPBPB Sabang yangsejarah perkembangannya telah dirintis sejak tahun 1881 dan telahdikenal luas oleh mancanegara. Melengkapi pengetahuan tentangpengembangan KEK, maka kami membedah buku “Zona EkonomiKhusus, Strategi China Memanfaatkan Modal Global” karya BangkitA. Wiryawan dalam rubrik Pustaka. Melalui buku ini, banyak informasiyang disampaikan hal-hal keberhasilan China dalampengembangan KEK, sebagai salah satu pendorong keberhasilanperekonomian China di tingkat internasional.

Pembaca yang budiman, Bulletin Kawasan kali ini diharapkandapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat, bahwa investasiasing perlu dimanfaatkan untuk menggenjot pembangunanperekonomian namun dengan kehati-hatian. Selamat membaca!

http://kawasan.bappenas.go.id/

E D I S I N O M O R 2 4 T A H U N 2 0 0 9 B U L L E T I N K A W A S A N 1

F O K U S

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASANSTRATEGIS EKONOMI INDONESIA

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan KawasanStrategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangatpenting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Lebin lanjut, yang termasukdalam kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi antara lain Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu(KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).Kawasan Pengembangan EkonomiTerpadu (KAPET)Dasar Kebijakan

Pembangunan yang tidak merata danmunculnya kesenjangan antarwila-yah,khususnya di KTI, mendorong Pemerintahuntuk mengembangkan KAPET.Pembentukan KAPET bermula dariKeputusan Presiden No. 120 Tahun 1993tentang Dewan Pengembangan KawasanTimur Indonesia. Dewan ini bertugasmenggagas dan merumuskan konsepsipengembangan KTI, termasuk kebijakanyang diperlukan untuk mendu-kungnya.Sebagai wujudnya, tersusun KeputusanPresiden No. 89 Tahun 1996 yang kemudiandisempurnakan dengan Keputusan PresidenNo. 9 Tahun 1998 tentang KAPET.Berdasarkan keputusan itu, yang dimaksuddengan KAPET adalah wilayah geografisdengan batas-batas tertentu yang memenuhipersyaratan sebagai berikut : (1) Memilikipotensi untuk cepat tumbuh, (2) Mempunyaisektor unggulan yang dapat menggerakkanpertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya,dan/atau (3) Memiliki potensi pengembalianinvestasi yang besar. Berdasarkan keputusanitu pula, lahirlah Keputusan Presiden lainnyatentang penetapan lokasi KAPET, yaitusejumlah 13 KAPET. Seiring denganperkembangan otonomi daerah, padaakhirnya kebijakan KAPET disempurnakankembali melalui Keputusan Presiden No. 150Tahun 2000.

Adapun tujuan dari pembentukanKAPET adalah pemerataan pembangunandan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indo-nesia dengan memberikan peluang kepadadunia usaha agar mampu berperan sertadalam kegiatan pembangunan di KTI yang

relatif tertinggal dan beberapa lainnya di KBI.Inti dari pendekatan KAPET adalah men-dorong terbentuknya suatu kawasan yangberperan sebagai penggerak utama (primemover) pengembangan wilayah. Pemilahankawasan-kawasan pembangunan denganmenentukan prioritas atas suatu kawasanmerupakan strategi agar percepatanpembangunan dapat dilakukan.

Fasilitas dan KemudahanBerdasarkan Keppres 9/1998, kepada

pengusaha yang melakukan kegiatan usahadi dalam KAPET diberikan peralukan dibidang Pajak Penghasilan, berupa :a. Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal

22 atas impor barang modal, bahan ba-ku, dan peralatan lain, yang berhubunganlangsung dengan kegiatan produksi.

b. Pilihan untuk menerapkan penyusutandan/atau amortisasi yang dipercepat dibidang Pajak Penghasilan.

c. Kompensasi kerugian, mulai tahun beri-kutnya berturut-turut sampai paling lama10 tahun.

d. Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal26 atas Dividen, sebesar 50% darijumlah yang harus seharusnya dibayar.

e. Pengurangan biaya sebagai berikut :- Berupa natura yang diperoleh

karyawan, dan tidak diperhitungkansebagai penghasilan karyawan.

- Biaya pembangunan danpengembangan daerah setempat,yang mempunyai hubunganlangsung dengan kegiatan usahayang fungsinya dapat dinikmatiumum.

Selain perlakuan perpajakan, denganmemperhatikan kondisi masing-masingKAPET, kepada pengusaha KAPET dapatdiberikan perlakuan perpajakan tambahanberupa tidak dipungutnya Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah, atas :a. Pembelian dalam negeri dan/atau impor

barang modal dan peralatan lain olehpengusaha di KAPET, yang berhubung-an langsung dengan kegiatan produksi.

b. Impor Barang Kena Pajak oleh pengu-saha di KAPET, untuk diolah lebih lanjut.

c. Penyerahan Barang Kena Pajak olehpengusaha di luar KAPET kepada peng-usaha di KAPET, untuk diolah lebih lanjut.

d. Penyerahan Barang Kena Pajak untukdiolah lebih lanjut, antarpengusaha didalam KAPET yang sama atau olehpengusaha di KAPET lain kepadapengusaha di KAPET.

e. Penyerahan Barang Kena Pajak untukdiolah lebih lanjut, oleh pengusaha diKAPET kepada pengusaha di Kawasan

Tabel 1 Penetapan Lokasi KAPETNO KEBIJAKAN NAMA KAPET

1 Keppres No. 10 Tahun 1996 joKeppres No. 90 Tahun 1996

KAPET Biak

2 Keppres No. 11 Tahun 1998 KAPET Batulicin3 Keppres No. 12 Tahun 1998 KAPET Sasamba4 Keppres No. 13 Tahun 1998 KAPET Sanggau5 Keppres No. 14 Tahun 1998 KAPET Manado Bitung6 Keppres No. 15 Tahun 1998 KAPET Mbay7 Keppres No. 164 Tahun 1998 KAPET Parepare8 Keppres No. 165 Tahun 1998 KAPET Seram9 Keppres No. 166 Tahun 1998 KAPET Bima10 Keppres No. 167 Tahun 1998 KAPET Batui11 Keppres No. 168 Tahun 1998 KAPET Bukari12 Keppres No. 170 Tahun 1998 KAPET DAS Kakab13 Keppres No. 171 Tahun 1998 KAPET Sabang

E D I S I N O M O R 2 4 T A H U N 2 0 0 9 B U L L E T I N K A W A S A N2

F O K U S

Berikat atau oleh pengusaha di KAPETkepada pengusaha di daerah pabeanlainnya, dan hasil pekerjaan tersebutdiserahkan kembali kepada pengusahadi KAPET.

f. Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh peng-usaha di luar KAPET kepada atau antarpengusaha di KAPET, sepanjang JasaKena Pajak tersebut mempunyai hu-bungan langsung dengan kegiatan usahayang dilakukan di KAPET.

g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidakberwujud dari luar daerah pabean mau-pun dalam daerah pabean oleh pengu-saha di KAPET, sepanjang Barang KenaPajak tidak berwujud tersebut mem-punyai hubungan langsung dengan kegi-atan usaha yang dilakukan KAPET.

h. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luardaerah pabean oleh pengusaha diKAPET, sepanjang Jasa Kena Pajaktersebut mempunyai hubungan langsungdengan kegiatan usaha dilakukan diKAPET.

KelembagaanKelembagaan di pusat berbentuk Badan

Pengembangan (Bapeng) KAPET, yang di-ketuai oleh Menko Perekonomian denganWakil Ketua adalah Menteri Kimpraswil, sertaSekretaris adalah Menteri Bappenas. AnggotaBapeng KAPET adalah Kementerian/Lem-baga terkait, yaitu Menteri Keuangan, MenteriPertanian dan Kehutanan, Menteri Perindag,Menteri Perhubtel, Menteri Kelautan danPerikanan, Menteri ESDM, Menteri DalamNegeri dan Otda, Menteri Budpar, MenteriMuda Urusan PPKTI, dan Kepada BPN.Tugas Bapeng KAPET adalah :a. Memberikan usulan ke Presiden untuk

kawasan yang akan ditetapkan sebagaiKAPET setelah memperhatikan usulandari Gubernur yang bersangkutan.

b. Merumuskan dan menetapkan kebi-jakan dan strategi nasional untuk mem-percepat pembangunan KAPET.

c. Merumuskan kebijakan untuk mendo-rong dan mempercepat masuknyainvestasi dunia usaha di KAPET.

d. Mengkoordinasikan penyusunan danpelaksanaan rencana pembangunanKAPET.

e. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatanpembangunan KAPET.Sementara untuk di tingkat daerah,

kelembagaan KAPET adalah Badan Penge-lola (BP) KAPET. Ketua BP KAPET adalahGubernur dan anggotanya meliputi tenaga ahliprofesional. Tugasnya adalah membantuPemerintah Daerah dalam memberikanpertimbangan teknis bagi permohonanperizinan kegiatan investasi pada KAPET.

Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas (KPBPB)Dasar Kebijakan

Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas adalah suatu kawasanyang berada dalam wilayah hukum NegaraKesatuan Republik Indonesia yang terpisahdari daerah paben sehingga bebas daripengenaan bea masuk, pajak pertambahannilai, pajak penjualan atas barang mewah dancukai. Konsep KPBPB ini sebetulnya sudahlama dikembangkan di Indonesia. Sejak tahun1963, Pelabuhan Sabang telah ditetapkansebagai pelabuhan bebas dan perdaganganbebas. Puluhan tahun kemudian, kedudukanPelabuhan Sabang kini dikukuhkan melaluiUndang-Undang No. 37 Tahun 2000 tentangKawasan Perdagangan Bebas dan Pela-buhan Bebas Sabang. Hingga kini, terdapatempat kawasan yang ditetapkan sebagai

KPBPB, yaitu Sabang, Batam, Bintan, danKarimun. Untuk Batam, Bintan, dan Karimun,ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No.44 Tahun 2007 dan produk turunannya, yaituPeraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 ten-tang KPBPB Batam, Peraturan PemerintahNo. 47 Tahun 2007 tentang KPBPB Bintan,dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2007tentang KPBPB Karimun.

Fasilitas dan KemudahanPengusaha yang melakukan kegiatan

dalam KPBPB bebas dari pengenaan beamasuk, PPN, PPnBM, dan cukai (terpisahdari daerah pabean), yang meliputi :

Pemasukan dan pengeluaran barang kedan dari KPBPB melalui pelabuhan danbandar udara yang ditunjuk dan beradadi bawah pengawasan pabean diberikanpembebasan bea masuk, PPN,PPnBM, dan Cukai sebagaimana yangditerangkan di dalam PP Pengganti UU1/2000 Pasal 11, ayat (4).

Pemasukan barang konsumsi dari luarDaerah Pabean untuk kebutuhanpenduduk di KPBPB diberikanpembebasan bea masuk, PPN,PPnBM, dan cukai sebagaimana yangditerangkan di dalam PP Pengganti UU1/2000 Pasal 11 ayat (6).

Tabel 2 Lokasi dan Fungsi KPBPBNO NAMA

KPBPB LINGKUP WILAYAH LINGKUP KEGIATAN

1 Sabang Kota Saban g (Pulau Weh, PulauKlah, Pulau Rubiah, Pula u Seulako,Pulau Rond o), Pulau Breuh, PulauNasi, Pulau Teunom, serta pula u-pulau kecil di sekit arnya yangterdapat di dalam batas-bataskoordinat tertentu.

Fungsi KPBPB Sabang adalah seb ag ai tempat untukmengembangkan usaha-usaha di bidang perdaganga n, jasa,industri , pert ambngan dan energi, transportasi, maritim da nperikanan, p os dan telekomunikasi, perbankan, asuransi,periwisata. Fungsi tersebut meliputi : (1) Kegiatan ma nufaktur,rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksanaanawal, pem eriksaan akhir, pengepakan, pengepakan ulang atasbarang dan bah an baku d ar i dalam dan luar negeri , pelayananperbaikan at au rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu, (2)Penyediaan dan pengem ba ngan prasara na dan sarana air dansumber air, perhubungan, termasuk pelabuhan laut dan bandarudara, banguna n dan jaring an listrik, pos, dan telekomunikasi,serta prasarana dan sarana lainnya.

2 Batam Pulau Batam, Pulau Tonton, PulauSetokok, Pulau Nipah, PulauRempang,Pulau Galan g dan Pulau Galang Baru

Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuh anBebas Batam dilakukan kegiatan-kegiata n di bidangekonomi, seperti sektor perdaga ngan, mari tim, ind ustr i,perhubungan, p erbankan, pariwisata dan bidang lainnya.

3 Bintan (1) Sebagian dari wilayahKabupaten Bintan sertaseluruh Kawasan IndustriGalang Batang, KawasanIndustri Maritim, dan PulauLobam ;

(2) Sebagian dari wilayah KotaTanjun g Pinang yang melipu tiKawasan Industri Senggarangdan Kawasan Industri D ompakDarat;

Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuh anBebas Bintan dilakuka n kegiatan-kegiatan di bidangekonomi, seperti sektor perdaga ngan, mari tim, ind ustr i,perhubungan, p erbankan, pariwisata dan bidang lainnya.

4 Karimun Sebagian dari w ilayah Pulau Karimundan seluruh Pulau Karimun Anak

Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuh anBebas Karimun dilakukan kegiat an-kegiatan di bidangekonomi, seperti sektor perdaga ngan, mari tim, ind ustr i,perhubungan, p erbankan, pariwisata dan bidang lainnya.


F O K U S

KelembagaanPresiden menetapkan Dewan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebasdi daerah. Ketua dan anggota Dewan KPBPBditetapkan oleh Presiden atas usul Gubernurbersama-sama DPRD. Selanjutnya, DewanKPBPB membentuk Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pela-buhan Bebas, baik Kepala maupun AnggotaBadang Pengusahaan KPBPB ditetapkanoleh Dewan Kawasan, sehingga BadanPengusahaan KPBPB bertanggung jawablangsung kepada Dewan KPBPB. Pasal 8Ayat (1) menegaskan, Dewan KPBPBmempunyai tugas dan wewenang menetap-kan kebijaksanaan umum, membina, menga-wasi, dan mengkoordinasi kegiatan BadanPengusahaan KPBPB. Sementara di Ayat(2), Kepala Badan Pengusahaan mempunyaitugas dan wewenang melaksanakan pengelo-laan, pengembangan, dan pembangunanKPBPB sesuai dengan fungsi-fungsi KPBPB.Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaantersebut, Badan Pengusahaan KPBPBmempunyai wewenang untuk membuat ke-tentuan sendiri sepanjang tidak bertentangandengan ketentuan yang ada.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Dasar Kebijakan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)adalah wujud pengembangan kawasanstrategis ekonomi yang baru dikembangkandi Indonesia. Dasar kebijakannya sendiri baruterbit pada tahun 2009, yaitu Undang-UndangNo. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan EkonomiKhusus (KEK). Berdasarkan UU tersebut,yang dimaksud dengan KEK adalah kawasandengan batas tertentu dalam wilayah hukumNegara Kesatuan Republik Indonesia yangditetapkan untuk menyelenggarakan fungsiperekonomian dan memperoleh fasilitastertentu. KEK dikembangkan melalui peny-iapan kawasan yang memiliki keunggulangeoekonomi dan geostrategi, serta berfungsiuntuk menampung kegiatan industri, ekspor,impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memi-liki nilai ekonomi tinggi dan daya sainginternasional. Untuk itu, dalam KEK terdiri darisatu atau beberapa zona, yaitu pengolahanekspor, logistik, industri, pengembanganteknologi, pariwisata, energi, dan ekonomilainnya. Dalam menunjang fungsi KEK

tersebut, maka di dalam KEK dapat dibangunfasilitas pendukung dan perumahan bagipekerja, serta disediakan lokasi untuk usahamikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Saat ini, Pemerintah belum menetapkandaerah yang dijadikan sebagai KEK. Namunbegitu, berdasarkan UU, lokasi yang dijadikanKEK harus sesuai dengan Rencana TataRuang Wilayah dan tidak berpotensi meng-ganggu kawasan lindung; terletak pada posisiyang strategis, dalam arti dekat dengan jalurperdagangan atau pelayaran internasionalatau terletak pada wilayah yang memilikipotensi sumber daya unggulan; mempunyaibatas yang jelas; dan yang tidak kalah pentingadalah adanya dukungan penuh dari peme-rintah daerah setempat, baik provinsi maupunkabupaten/kota.

Fasilitas dan KemudahanKEK dikembangkan dengan tujuan me-

narik investasi sebesar-besarnya. Untuk itu,fasilitas dan kemudahannya pun dibuat mena-rik bagi investor. Dalam Pasal 30 UU 39/2009,setiap wajib pajak yang melakukan kegiatanusaha di KEK diberikan fasilitas Pajak Peng-hasilan (PPh). Fasilitas perpajakan juga dapatdiberikan dalam waktu tertentu kepada pena-nam modal berupa pengurangan Pajak Bumidan Bangunan sesuai ketentuan. Fasilitaslainnya dalam KEK dapat dilihat pada Tabel 3.

Selain pemberian fasilitas dan kemu-dahan seperti yang tercantum pada Tabel 3,dalam KEK juga dapat diberikan fasilitas dan

(***)

Tabel 3 Fasilitas dan Kemudahan KEKPERIHAL KETERANGAN

Imporbarang keKEK

a. Penangguhan bea masukb. Pembebasan cukai, sepanjang

barang tersebut merupakan bahanbaku atau bahan penolongproduksi

c. Tidak dipungut Pajak PertambahanNilai (PPN) dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah (PPnBM)untuk barang kena pajak

d. Tidak dipngut PPh imporPajak danRetribusiDaerah

Setiap wajib pajak yang melakukanusaha di KEK

a. Pembebasan atau keringananpajak daerah dan retribusi daerah

b. Kemudahan lain dari pemerintahdaerah

Pertanahan Kemudahan memperoleh hak atastanah

Perizinan Kemudahan dan keringanan di bidangperizinan usaha, kegiatan usaha,perindustrian, perdagangan,kepelabuhan, dan keimigrasian bagiorang asing pelaku bisnis, sertadiberikan fasilitas kemanan

Tabel4Kelembagaan KEKASPEK DEWAN NASIONAL DEWAN KAWASANKetua Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang

perekonomianGubernur di setiap provinsi yang sebagian wilayahnyaditetapkan sebagai KEK ditetapkan sebagai ketua,Bupati/Walikota sebagai wakil ketua

Anggota Menteri dan kepala lembaga pemerintahnonkementerian Unsur pemerintah di provinsi, unsur pemerintah provinsi, danunsur pemerintah kabupaten/kota

Tugas a. Menyusun Rencana Induk Nasional KEKb. Menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk

mempercepat pembentukan dan pengembangan KEKc. Menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal

KEKd. Melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk

dijadikan KEKe. Memberikan rekomendasi pembentukan KEKf. Mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan

di wilayah yang potensinya belum berkembangg. Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan,

pengelolaan, dan pengembangan KEKh. Memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta

merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasikepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutanstatus KEK

a. Melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkanoleh Dewan Nasional untuk mengelola danmengembangkan KEK di wilayah kerjanya

b. Membentuk administrator KEK di setiap KEKc. Mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas administrator KEKdalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satupintu dan operasionalisasi KEK

d. Menetapkan langkah strategis penyelesaianpermasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK diwilayah kerjanya

e. Menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada DewanNasional setiap akhir tahun

f. Menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapatpermasalahan strategis kepada Dewan Nasional

kemudahan lain berdasarkan kewenanganinstansi terkait sesuai dengan peraturan yangberlaku.

KelembagaanBerdasarkan UU 39/2009, dalam

menyelenggarakan pengembangan KEKdibentuk Dewan Nasional dan DewanKawasan. Adapun keanggotaan dan tugas darimasing-masing Dewan dapat dilihat padaTabel 4.


F O K U S

Gambar 1 Peta Beberapa Lokasi SEZ di Cina

PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUSDI NEGARA CHINA DAN INDIA

Berkembangnya industri di negara-negara maju mendorong industri tersebut untuk melakukan ekspansi kenegara lain, dalam hal ini tentu negara tujuan ekspansi tersebut harus kondusif dan efisien dalam berproduksi,sebagai agen eksportir produk industri tersebut untuk selanjutnya dipasarkan ke berbagai negara di dunia. Di sisilain, bagi negara yang sedang berkembang, kebutuhan investasi asing sangat diperlukan untuk menggerakkanpertumbuhan industri berorientasi ekspor dan peningkatan lapangan pekerjaan. Gayungpun bersambut, kebutuhanekspansi industri dijawab dengan kebutuhan investasi oleh negara berkembang. Hal inilah yang melatarbelakangimunculnya konsep pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di banyak negara, terutama di China danIndia yang termasuk negara yang berhasil mengembangan KEK.

Untuk itu, keberhasilan pengembangan KEK di negara China dan India patut diangkat sebagai pembelajarandalam pengembangan KEK di Indonesia, diantaranya dalam hal luasan, jenis aktivitas bisnis, fasilitas yangdisediakan, kelembagaan, dan kebijakan yang diterapkan.

PENGEMBANGAN KEK DI NEGARACHINAKriteria dan Lokasi

Special Economic Zone (SEZ)pertama kali dikembangkan di NegaraChina dibawah pemerintahan DengXiaoping. Pada tahun 1979-1980dibentuk empat SEZ yang berlokasi diGuangdong dan Fujian. Sukses empatSEZ ini akhirnya memicu pembentukanpuluhan SEZ lainnya.

Adapun tujuanChina mengembang-kan SEZ adalah untukmempercepat per-tumbuhan ekonomimelalui fokus pencip-taan pertumbuhanekspor yang cepat dantinggi, mendorongpenciptaan lapangankerja dalam jumlahbesar, meningkatkaninvestasi dari luarnegeri, meningkatkanpendapatan devisa,serta mendapatkanpengembangan teknologi modern dariperusahaan asing dan menyebarluas-kan manfaatnya. Bagi negara China,yang dimaksud dengan SEZ adalahkawasan dengan batasan sebagaiberikut :

Bebas pajak impor atas barangmodal dan bahan baku untukindustri eksporBebas mengakses nilai tukarluar negeriPenyederhanaan perijinan (onestop service)Kesepekatan khusus di bidangkeringanan pajak pada tahun-tahun awal

Peraturan tentang ketenaga-kerjaan yang fleksibleAdanya batasan padaperdagangan di dalam negeriKetersediaan infrastruktursangat memadai (khususnyalistrik, transportasi, komunikasi)

Shenzen adalah contoh SEZ yangpaling berhasil dikembangkan olehChina. Shenzen terletak di kawasanmarit im sub tropis, kawasan pegu-nungan yang subur dengan lahan perta-nian. Setelah ditetapkan sebagai SEZTahun 1979, pemanfaatan lahannyaberkembang dan berubah bentukmenjadi kawasan permukiman kotayang banyak kedatangan emigran dari

daratan China. Padaakhirnya, kawasanShenzen mampum e n g e mb a n g k a nwilayah peri-perinya.

Pusat kegiatanekonomi SEZ Shen-zen adalah Luohuyakni pusat perda-gangan dan finansialseluas 78,89 km2.Futian sebagai pusatpemerintahan tepat ditengah kota SEZseluas 78,04 km2.Setelah itu Nanshansebagai pusat industri

berteknologi tinggi terletak di bagianbarat SEZ Shenzen. Di luar kawasanSEZ seperti Bao’an seluas 712 km2,Longgang seluas 844,07 km2 terletak dibagian Barat Laut dan Timur Laut dariShenzen, dan Yantian seluas 75,68 km2


F O K U S

Tabel 1 Lokasi dan Jenis Aktifitas Binis di SEZ ChinaNo Nama

Lokasi SEZLuas

Kawasan J enis Produk

1 SEZ Pudong(Shanghai) 55.600 ha Litbang, industri man ufaktur, bio farmasi, perdag angan dan

keuangan

2 SEZShe nze n 39.580 ha Te knologi informasi, elektronik (komputer, microchips, listrik)

3 SEZ Hainan 3.392.000 ha Industri (petrokimia, otomotif, tekstil, mesin, elektron ik, meta lurgi d anfarm asi)

4 SEZ Zh uhai 1.560 ha Industri (u ltrasonik, kerajinan tangan, tekstil, kimia, p engolahanmakanan, te lemedia, sirkuit elektronik, komponen otomotif)

5 SEZ Shantou 23.400 ha Industri (u ltrasonik, kerajinan tangan, tekstil, kimia, p engolahanmakanan, te lemedia, sirkuit elektronik, komponen otomotif)

6 SEZ Xiamen 1.560 ha Industri (u ltrasonik, kerajinan tangan, tekstil, kimia, p engolahanmakanan, te lemedia, sirkuit elektronik, komponen otomotif)

Tabel 2 Peran Pemerintah dan Badan Pengusahaan Kawasan dalamPengelolaan SEZ di China

Stakeholder Peran

PemerintahPusat

Pemerintah Pusat (Komite Kawasan) berperan sebagai pembuat regulasi SEZ di tingkat nasional :1. Menentukan kawasan yang layak bagi pengembangan investasi (terutama PMA) diantaranya :

menentukan letak infrastruktur, perlengkapan pelayanan investasi, pemberian pinjaman lunak,mengidentifikasi isu penting SEZ untuk segera ditangani/diselesaikan.

2. Membuat kekhususan regulas i, aturan dan kebijakan SEZ dibandingkan rutinitas perencanaan danpembangunan nasional diantaranya :a. Membuat aturan untuk pengembangan kerjasama pemerintah dengan swastab. Membuat kebijakan insentif khusus di bidang bea cukai dan perpajakanc. Memberikan kejelasan ijin tentang kebebasan bagi perusahaan di KEK dalam pengembangan

perdagangan internasionald. Membuat aturan pengembangan lembaga finansial pendukung SEZe. Menyediakan regulasi paket insentif yang menarik seperti pembebasan dan pengurangan

pajak, pembebasan bebas bea masuk bagi perusahaan yang mengimpor barang modal ataubahan baku yang dibutuhkan untuk diolah di daerah industr i dalam kawasan SEZ

f. Membuat pedoman regionalisasi SEZ pada tataran lokal yang akan menjadi tugas daerahdalam penyediaan :

Sistem pelayanan perijinan yang terintegrasi di lokasi SEZKoordinasi dan sinkronisasi “blue print” SEZ dengan perencanaan tata ruang pembangunanyang ada di daerahMembuat regulasi kemudahan berinvestasi dimana semua per ij inan diputuskan secar alangsung di tempat (OSS) dan meskipun bebas bea namun tetap ada pemeriksaan barangdilakukan oleh aparat bea cukai di tempat

3. Memberikan kuasa/kewenangan kepada pemerintah provins i dan badan pengusahaan kawasandalam hal pengelolaan di kawasan misalnya membuat pedoman k erangka organisasi danadministr asi pengelola kawasan (OSS), termasuk memberikan kewenangan perijinan investasi.

4. Menyediakan peraturan ketenaga-kerjaan yang fleksible untuk kesepakatan kontr ak selama masatertentu.

5. Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan badan pengusahaan khusus kawasan dalam urusanmenyediakan pengembangan infrastruktur dengan kerjasama dengan swasta asing.

6. Koordinasi dan sinkronisas i “blue print” SEZ dengan perencanaan tata ruang pembangunan yangada di daer ah.

7. Pembangunan infrastruktur, pemerintah memberikan fokus utama pada pembangunan infrastruktur.

PemerintahProvinsi

1. Melakuk an beberapa studi diantaranya pengujian efektifitas alternatif s trategi pertumbuhan eksporber basis pasar seperti di negara-negar a Asia Timur

2. Membuat peraturan daerah terkait dengan penyediaan :a. Sistem pelayanan administrasi dan perijinan yang terintegrasi di lokasi SEZb. Koordinasi dan sinkronisasi “blue print” SEZ dengan perencanaan tata ruang pembangunan

yang ada di daerahc. Pelayanan investasi dimana semua per ij inan diputuskan secara langsung di tempat (OSS)

3. Memberikan kewenangan k epada Badan Pengusahaan SEZ dalam bidang administras i pelayananbisnis di SEZ.

Bad anPengusahaanKawasan

Melaksanakan pengelolaan bisnis di SEZ

dikenal sebagai kawasan logistik.Pelabuhan Yantian merupakanpelabuhan terminal kontainer yangmemiliki kedalaman laut terbesar keduadi China dan terbesar keempat di dunia.SEZ muncul menjadi suatu modelpenerapan kapital di dalam karakteristikChina yang sosialis. Shenzen menjadikota terbesar di kawasan Delta SungaiPearl, menjadi satu kekuatan ekonomiChina sebaik industri manufakturterbesar di dunia.

Pengelolaan dan Fasilitas SEZSecara umum, pengelolaan SEZ di

negara China dilakukan oleh pemerin-tah pusat sebagai komite kawasan,pemerintah provinsi, dan badan pelak-sana pengusahaan kawasan. Badan iniberbeda pada masing-masing kawasan,disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ada badan pengusahaan yangditangani sendiri oleh pemerintah, adapula yang dilakukan bersama-samamitra swasta. Namun itu semua tetapberpedoman pada aturan yang telahditetapkan pemerintah serta berkoor-dinasi dengan pemerintah pusat, peme-rintah provinsi, dan pemerintah kabupa-ten/kota. Peran masing-masing dalampengelolaan SEZ dapat dilihat padaTabel 2.

Penyediaan infrastruktur menjadisalah satu fokus perhatian yang dilaku-kan oleh pemerintah pusat dan daerahdalam rangka menarik investor asing.

Berikut adalah beberapa infrastrukturyang dikembangkan di SEZ Shenzen :

Sarana transportasi Shenzensangat memadai yang meng-hubungkan Shenzen dengan

Hongkong. Terdapat 6 t itikl intasan yang salingterhubungkan di perbatasanShenzen dengan Hongkong,yang dikembangkan secarabertahap sejak Juli – Agustus2007.Tersedia pelabuhan di sekitarDelta Sungai Pearl di Shenzenmenuju Hongkong, dengangaris pantai 260 km2 yangterdiri atas tiga bagianpelabuhan. Batas kawasanpelabuhan sebelah baratShenzen menuju timurLingdingyang dengan keda-laman air pelabuhan yangalami. Sekitar 20 mil dariHongkong menuju selatan dan


F O K U S

60 mil dari Guangzhou.Dengan adanya pembagiansistem jalur pelayaran disepanjang sungai Pearl makakawasan pelabuhan sebelahbarat terhubungkan dengankota-kota dan perkampungandi delta sungai Pearl, yakniterhubungkan dengan jalursungai See Dun, ini memper-luas koneksi antara dalamnegeri dengan luar negeri.Kawasan pelabuhan sebelahtimur berada di utara DapengBay sebagai pelabuhan yanglebar, tenang, diperlakukansecara khusus sebagaipelabuhan alami terbaik diselatan China.Dalam menangani pelabuhanpetikemas tahun 2005, tercatatsebagai pelabuhan tersibukkeempat di dunia, setelahmeningkatkan perdagangankapasitas muatan kapalbarang melalui bagian selatanKota China. Perusahaan perda-gangan Hutchison WhampoaLtd dan lainnya mengoperasi-kan penanganan pelabuhan16,2 juta standar 20 kaki (6,1m) container.Operator pelabuhan terbesar didunia adalah Hong Kong basedHutchison, dan perusahaaninilah sebagai mitra utamadaratan China untuk menam-bah 6 dermaga pelabuhan diYantian sehingga akan menjadi15 dermaga pelabuhan.

OutputSeperti yang diharapkan, pengem-

bangan SEZ di China berdampak positifterhadap perekonomian China. Sebagaicontoh, berikut adalah perkembanganperekonomian yang terjadi sebagaioutput SEZ di Shenzen :

Total GDP Shenzen 676,54milyar yuan tahun 2007, naik14,7 % dari tahun sebelumnya.

Shenzen adalah peringkatteratas diantara kota dataranChina dalam konteks kekuatanekonomi. Tahun 2001, Shen-zen menduduki peringkat ke-empat kontribusi terhadapGDP China dan peringkatteratas dalam GDP per kapitatahun 2001, dan peringkatketiga dalam penggunaandana asing (PMA).

Perekonomian Shenzen tum-buh dari 16,3 % dari tahun2001 – 2005.

Tahun 2001, jumlah pekerjameningkat menjadi 3,3 jutaorang dibanding tahunsebelumnya.

Kontribusi sektor industri sekun-der Shenzen merupakan jum-lah kontribusi terbesar se -China mulai tahun 2001sebesar 1,85 juta yuanmeningkat 5,5%, dan di sektorindustri tersier yang tumbuhcepat sebesar US$ 1,44 jutatahun 2001 meningkat 11,6%.Namun, di sisi lain kontribusiindustri primer terhadap GDPShenzen turun 17,3 %sedangkan kontribusi industritersier meningkat 15 %.

Dalam Bursa Saham Shenzenterdapat 35 juta investor yangteregistrasi. Sejak tahun 1990Bursa saham Shenzentumbuh menjadi pasar modalsekitar 1 Trilyun yuan (US $122 milyar). Terkait denganprinsip-prinsip regulasi, inova-si, pengusahaan, dan pela-yanan, Bursa saham Shenzentelah fokus pada pengem-bangan usaha kecil meneng-ah ketika mencari strata pasaryang tidak terhubungkandengan UKM.

Dukungan SDM tenaga kerja,terdapat 20 % para PhD Chinabekerja di Shenzen (Tahun2007).

Shenzen merupakan markasbeberapa perusahaan bertek-nologi t inggi tersukses diChina, seperti Huawei,Tencent, ZTE. Perusahaanterbesar Taiwan seperti HonHai Group memiliki lahan in-dustri manufaktur/elektronik diShenzen. Banyak perusahaanasing berteknologi tinggimemiliki kawasan teknologidan iptek di Nanshan Districatau di luar distrik utamadimana upah tenaga kerja danlahan lebih murah.

Dalam sektor perbankan, bankyang terbesar di China jugaterdapat di Shenzen.

Saat ini Shenzen memper-lihatkan perkembangan popu-lasi (9 juta penduduk) dan per-kembangan aktif itas pem-bangunan tercepat selama 30tahun setelah dibentuk SEZ.Kawasan permukiman untukpekerja cukup jauh sehinggapekerja umumnya pulangpergi sebagai komuter karenabanyak yang berasal dariDongguan.

Shenzen merupakan pusatgedung-gedung tertinggi kesembilan di dunia. Terdapat 23gedung dengan ketinggiandiatas 200 m di Luohu danFutian. Shenzen sebagaipusat perbelanjaan dan bisnis(seperti SEG Plaza). Shenzenmemiliki ketinggian gedung356 m dengan 292 lantaimerupakan gedung tertinggike dua di dunia. Shenzenmemiliki banyak proyek-proyekfasilitasi publik terbesar diChina, seperti InternasionalTrade Centre yang dibanguntahun 1985. Dan sekarangsedang dibangun menaraKingkey finance setinggi 439m yang akan rampung tahun2010.


F O K U S

Mekanisme perintah pembe-lian dan penjualan produktelah direncanakan sejalandengan program pekan rayapasar terbuka melalui sistemotomatis, untuk membuatpeluang harga terbaikberdasarkan harga berlaku,dan di sini ketahanan volumeperdagangan sudah sangatkuat.

Diakui bahwa, pengembangan SEZmemberikan pertumbuhan ekonomiyang cepat bagi China, pembukaanlapangan kerja, peningkatan penda-patan/devisa, pengembangan teknologimodern, seperti yang telah dijelaskan diatas. Pengembangan SEZ di Shenzenyang menitikberatkan pada pengem-bangan industri, juga turut mengem-bangkan sektor lainnya, yaitu jasa perda-gangan, property, dan wisata. Namundibalik itu semua, pengembangan SEZdi China juga membentuk masalah baruyang tidak kalah penting dibandingkanpengembangan ekonomi, yaitulingkungan dan sosial.1. Terjadinya peningkatan konversi

lahan pertanian atau perdesaanmenjadi kawasan industri sepertidi SEZ Shenzen (Guangdong) yangmemperlihatkan keajaiban ekono-mi China menghasilkan pertum-buhan ekonomi meningkat 28 %selama 25 tahun. Namun di sisilain terdapat banyak masalah :a. Shenzen saat ini harus mem-

bayar mahal atas terjadinyakerusakan lingkungan, tingkatkejahatan yang melonjak tinggidibandingkan dengan Shang-hai, eksploitasi kelas buruhterutama buruh pendatangdimana tingkat upah hanya US$ 80 per bulan.

b. Investor yang dibujuk denganharga lahan yang murah, me-menuhi peraturan ketenaga-kerjaan dan kelemahan atauketidakefektifan peraturanlingkungan.

c. Kurangnya pertimbangandalam mengejar pertumbuhan,menuju model input yang tinggi,konsumsi yang tinggi dan outputyang rendah sangat berdampakpada lingkungan. Tahun 2004,China menghabiskan 4,3 kalibatu bara dan listrik seperti ASdan 11,5 kali Jepang untukmendorong setiap peningkatanUS $ 1 nilai GNP. Selain itu 20% penduduk tinggal di area yangtingkat polusinya tinggi.

d. Menurut Bank Dunia, masalahlingkungan adalah penyebabkematian 300.000 orang setiaptahun. Pemerintah Chinamengakui bahwa biaya polusidi nagaranya sangat mengejut-kan sekitar US $ 200 trilyun pertahun atau sekitar 10 % dariGDP China.

2. Tidak terkendalinya peningkatanjumlah penduduk, sehinga terjadipeningkatan 70% jumlah perumah-an tidak permanen. Karena hampirsemua masyarakat lokal Shenzenmerasa bahwa jika membuatrumah di perkotaan mereka tidakdapat bersaing dengan pendudukkota China lainnya, dengan alasankarena upah buruh di Shenzenlebih rendah daripada di upahburuh di Hongkong. Rata-ratapenduduk Shenzen berumurkurang dari 30 tahun, yaitu 8,49%berumur 0-14 tahun, 88,41%berumur 15-59 tahun, 1,5%berumur 20-24 tahun, dan 1,22%berumur di atas 65 tahun.

PENGEMBANGAN KEK DI NEGARAINDIAKriteria dan Lokasi

Tujuan pengembangan SEZ diIndia tidak jauh berbeda dengan China,yaitu untuk percepatan pertumbuhanekonomi, penciptaan lapangan kerjaskala besar, peningkatan investasi luarnegeri, peningkatan pendapatan devisa,serta pengembangan teknologi modern

yang berasal dari perusahaan asing.Namun dari sisi kriteria, India berbedadengan China. Di India, SEZ adalahsuatu kawasan khusus dengan batasanyang jelas, memproduksi barang-barangdi dalam dua atau beberapa sektor untukdiperdagangkan, bebas bea cukai dantarif, dan bersifat enclave. Kriterianyasebagai berikut :

Secara geografis, memiliki sek-tor yang khusus, artinya terda-pat perbedaan aturan yangdisediakan oleh negara untuktujuan khusus bagi fasilitasipeningkatan investasi danproduk-produk ekonomi tinggisuatu sektor atau beberapasektor jasa.SEZ terletak di dalam kawasanpelabuhan laut atau pelabuhanudara.Tipe produk SEZ umumnyabergerak di bidang IT dan elek-tronik, petroleum, farmasi,bioteknologi, tekstil, industriagro, pengolahan makanan,dimana ada SEZ denganproduk khusus dan ada SEZdengan multi produk dan multijasa pelayanan (sepertipelabuhan).Lokasi area sudah sesuaidengan tujuan khusus dandisertai dengan ketersediaaninfrastrukturLetaknya terdekat dengan pela-buhan laut, pelabuhan udara,kereta, dan jalan-jalan utama.Pelaku usaha mendapatkanfasilitas pembebasan biayainvestasi, listrik, dan pajak pen-jualan listrik, biaya kelangsung-an proyek.Dalam pengusulan kawasan,sudah terdapat rincian tentangforeign equity, ijin pembangkit,transmisi dan deviden, jika adadistribusi kekuasaan di dalamSEZ, dan terdapat gambaranjenis kekhususan aktif i tasbisnis di SEZ.


F O K U S

G a m ba r 2 Lok a s i S EZ di In dia

Tabel 3 Beberapa Lokasi dan Jenis Aktivitas SEZ di IndiaNo Nama Lokasi SEZ Luas Kawasan Jenis Produk

1 SEZ electronic at Kalamasse ry (ErnakulumDistric)

30 acres = 12,14 ha elektronik

2 SEZ food processing at Kakanchery(Malappuram Distric)

30 acres = 12,14 ha Industri makanan

3 SEZ Animation and gaming (Trivandum Distric) 25 acres = 10, 11 ha Taman hiburan danperjudian (gaming)

4 SEZ Infopark (Ernakulum Distric) Informasi untuk menjadiSmart City

5 SEZ technopa rk (Trivandum Distric) 100 acres = 40,46 ha Pe layanan IT6 SEZ-SEZ baru yang sedang dalam proses

pengusulan ada sekitar 200 d ianta ranya :SEZ health care (Trivandum Dist ric)SEZ textiles at Cherthala, (Alappuzhadistrict)SEZ petrokimia (Kasargod Distric)

100 acres = 40,46 ha250 acres = 101,17ha1000 acres = 414,69 ha

Produk kesehatan, p roduktekstil, dan petrokimia

Bebas pajak penjualan, pajakindustri, dan bebas kewajibanbea cukai atas barang-baranginput yang masuk ke SEZ.

Pengembangan SEZ di Indiaberawal dari pengembangan kawasan

pengolahan ekspor (EPZ) di tahun 1965,kemudian berkembang menjadikawasan bebas khusus pengolahanekspor (SEEPZ) di tahun 1972. Evaluasiimplementasi di beberapa lokasi SEEPZmenunjukkan bahwa kawasan SEEPZ

memberikan dampak positif yang sangatterbatas, yaitu persetujuan perijinankurang dari 40%, memperkerjakanhanya 0,01% dari angkatan kerja, PMAhanya kurang 20 % dari total investasi,ekspor sekitar 4%, nilai ekspor bersihrendah dibandingkan sebagaimanaimpor melebihi 60% dari ekspor. Selainitu masih banyaknya permasalahanseperti kekurangan infrastruktur, keter-batasan kebijakan, prosedur berbelit-belit (belum satu pintu), lokasi tidakmenguntungkan, peraturan ketenaga-kerjaan yang kaku. Hasil evaluasitersebut akhirnya mendorong Indiadalam membentuk SEZ. Hingga tahun2006 sebanyak 237 SEZ yang diusulkante-lah disahkan. Jenis aktivitas bisnisSEZ pada umumnya di bidang IT, tekstil,farmasi, multiproduk, bioteknologi,multijasa, dan lainnya.

Pengelolaan dan Fasilitas SEZDi India, SEZ dapat direncanakan

oleh perusahaan apapun, masyarakat,kerja-sama antarsektor pemerintah, ataumelalui suatu badan khusus, meskipunsecara substansi tidak sebaik perusa-haan-perusahaan asing. Berikut adalahmekanisme pendirian SEZ di India :1. Pendirian SEZ dimulai dari

mengidentifikasi UU SEZ, bentukkerjasama yang ada di SEZ, peru-sahaan apapun dapat membuatproposal yang langsung ditujukanke pemerintah daerah dan peme-rintah pusat, untuk tujuan peren-canaan produksi barang-barangsebagai kontribusi pelayanan SEZatau sebagai kawasan bebas seba-gaimana kawasan pergudangan.

2. Pendirian SEZ jika dikabulkan olehpemerintah pusat yang berlaku 3tahun yang mana bisa sajadikembangkan hanya untukperiode maksimal 2 tahun.

3. Pemerintah pusat memberikankejelasan sistem yang akandiberikan untuk para pelamar SEZ,seperti persyaratan pengawasanminimum untuk persetujuan dari


F O K U S

Tabel 4 Peran Pemerintah dalam Pengembangan SEZ di IndiaPemerintah Peran

Pemerintah Pusat 1. Membuat kebijakan tentang jenis produk dan luas area di SEZ :a. SEZ ber sifat multipr oduk, tersedia area 1000 ha, namun pembangunannya dimulai dari 200 ha. Untuk pengembangan ar ea pengolahan produk minimal 35 %

dari luas area atau 25 % seperti rekomnedasi pemerintah pusat.b. SEZ one produk (spesifik) misalnya electronic hardware, IT, bio tecnology, solar energi, atau beberapa jasa pelayanan di dalam pelabuhan laut atau bandar

udara. Tersedia lahan sekitar 100 ha atau lebih, dimana luas area khus us elektronic hardware atau bio tech minimum 10 ha, k husus untuk bio tech nonkonvensional produksi energi minimun 40.000 m2, khusus untuk produk perhiasan permata minimum 50.000 m2.

c. SEZ untuk zona perdagangan bebas dan pergudangan minimum 40 ha, yang terdiri dar i dua jenis seperti : ( a) zona khusus per dagangan bebas danpergudangan minimal 50 % luas area, (b) zona per dagangan bebas dan per gudangan yang dirancang sebagai bagian dari SEZ multipr oduk, (c ) ZonaPerdagangan bebas dan pergudangan untuk spesifik produk dan luas zona tersebut tidak boleh melebihi 20 % dari luas SEZ.

d. Mengij inkan investor asing untuk mengembangkan sektor industri manufaktur di SEZ kecuali : industri senjata, amonisi, atom, narkotika, bahan k imia ber bahaya,penyulingan dan pembuatan minuman alkohol, rokok, atau pengganti tembakau.

e. Menciptakan atur an tentang mekanisme oper asional penyederhaan pros edur dan pengadaan paket insentif yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :

memberikan kemudahan pr oses per ij inan yang otomatispenyederhanaan prosedur cukaiunit-unit pelaku usaha dapat memproduksi barang untuk unit-unit SSI dalam pasar domestik100 % investasi PMA untuk industri (manufaktur)pengembalian keuntungan secara penuhkebebasan bagi sub kontraktor 100 % bebas pajak IT selama 5 tahun, dan pembebasan bea cukai pemerintah pusat terhadap barang modal, bahan baku,atau cadangan konsumsi untuk dalam negeripenukaran pembayaran CST pada sistem pembelian domestik .

2. Menentukan pr asyar at SEZPenambahan lahan oleh pihak pengembang ( developer) harus memenuhi syarat sbb :a. Legal kepemilikan dan hak untuk mengembangkan ar ea tidak dapat dibatalkan tetap pada developer.b. Lahan bebas dari masalahc. Jika pihak pengembang ingin menyewa lahan pada ar ea yang sudah ditentukan, sebaiknya jangka waktu kontrak sewa lahan lebih dari 20 tahun.d. Lahan sebaiknya berdekatan, kosong, tidak di jalan utamae. Tidak ada penutupan PMA selama tersedia lahan yang dicadangkan.

3. Menciptakan kebijakan insentif fiskal yang diberikan sejak Tahun 2005, yang diberikan terdir i dari untuk perusahaan pengelola kawasab dan untuk usaha-usaha diSEZ :a. Perlakuan kebijakan untuk pengembang (developer ) di SEZ :

PMA diij inkan 100 % untuk membangun fasili tas townships di wilayah pemukiman, sarana pendidikan, tempat rekreasi, cabang untuk pelayanantelekomunikasi di SEZ.Fasil itas pajak pendapatan dibawah 80 IA untuk beberapa pengembang di beberapa blok selama 10 sampai 15 tahun.Bebas bea masuk impor bahan baku, maupun untuk operasional dan pemeliharaan.Bebas dari pajak pelayanan (CST)Bebas pajak pendapatan dari investas i infrastrukturPenanaman modal oleh perusahaan di suatu SEZ memenuhi syarat untuk pembebasan u/s 88 dalam UU tentang IT .Pengembangan diijinkan untuk memindahkan sarana prasar ana atau fasili tas operasional dan pemeliharaan.Dii jinkan untuk membangun pembangkit listrik , melakukan transmisi dan distribusi l istrik di SEZPengembangan bebas untuk mengalokasikan ruang di SEZ untuk pembangunan unit-unit usaha bisnisBerwenang menyediakan pelayanan pemeliharaan misalnya air, listrik, keamanan, restauran, tempat r ekr easi di jalur bisnis yang telah dii jinkan.

b. Perlakuan kebijakan untuk unit-unit usaha di SEZ :Pajak dan bea cukai :

Pelaku usaha dibebaskan dari bea masuk dan pajak bahan baku/barang baik yang diimpor maupun yang diperoleh dar i dalam negeri untuk pr oduksi usahadi SEZ, dan tanpa l isensi/persetujuan khusus dar i pemerintah.Pembebasan bea masuk dan pajak terhadap bahan baku tersebut berlaku selama 5 tahun.Pemasaran domestik oleh pelaku usaha di SEZ mendapatkan pembebasan SAD.Pemasaran produk akhir di pasar domestik dapat dikenakan bea. Penjualan produk sisa/apkir di dalam negeri dikenakan bea.

Pajak Pendapatan :Pelaku usaha mendapat manfaat fasili tas fis ik eksporBebas pajak IT 100 % selama 5 tahun pertama dan 50 % selama 2 tahun berikutnyaPelaku usaha dii jinkan melakukan r einvestas i untuk perluasan usaha 50 % keuntungan laba penginvestas ian.Pelaku usaha mendapat kompensasi kerugian.

Pajak penjualan : bebas untuk menjual barang yang berasal dari wilayah domestik yang kena tarif ke area SEZKemudahan pelayanan pajak : pelaku usaha di SEZ bebas dari pajak pelayananMember ikan beberapa i jin bagi perusahaan di SEZ dalam hal :

Mengijinkan perbankan internasional masuk ke area SEZDibebaskan pajak laba 100 % selama 3 tahun dan 50 % untuk 2 tahun berikutnyaPinjaman modal usaha oleh pelaku usaha di atas US $ 500 juta per tahun, diij inkan dan tidak pembatasan waktu pinjamanBebas membawa barang dalam prosesing ekspor tanpa ada batas waktuFleksibel menjaga 100 % proses ekspor dalam rekening EEFC. Bebas membuat investasi ke luar negeri dar i rekening tersebut.Mengijinkan adanya str ategi per lindungan terhadap produkBebas dari biay a tambahan dalam keuangan imporPelaku usaha di SEZ dii jinkan untuk tidak mencatat rekening ekspor yang belum ter ealisasi.Tidak menginjinkan SEZ untuk membuang limbah industri di dalam kawasan IT dan fas il itas i seperti lapangan golf, bangunan desalinasi, hotel-hotel danpelayanan limbah industri di wilayah pesisir

PemerintahProvinsi/Kab upaten/ Kota

1. Mengkoordinasikan dan membina Pengelola Kawasan (perusahaan developer) melaksanakan terwujudnya operasional penyeder haan prosedur dan pengadaanpaket insentif, dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :a. Memberikan kemudahan proses perijinan yang otomatisb. Penyederhanaan prosedur cukaic . Unit-unit pelaku usaha dapat memproduksi barang untuk unit- unit SSI dalam pasar domestikd. 100 % investasi PMA untuk industri (manufaktur)e. Pengembalian keuntungan secara penuhf. Pebebasan bagi sub kontraktor 100 % bebas pajak IT selama 5 tahun dan pembebasan bea cukai pemerintah pusat terhadap barang modal, bahan baku, atau

cadangan konsumsi untuk dalam negerig. Penukar an pembayaran CST pada sistem pembelian domestik.

2 . Membentuk Badan Pengelola Perijinan untuk setiap kawasan menyediakan s ingle window atau pelayanan satu pintu dalam semua urusan.


F O K U S

unit registrasi pajak penjualan,persetujuan dari pengawas pabrik,penguatan aplikasi perijinan, keje-lasan pengawasan pencemaranlingkungan.

4. Badan Pengembangan SEZ Pusatmenerima dari perusahaan ataupemerintah daerah tentang :

Proposal penelitian perencana-an unit-unit usaha di SEZ danmemastikan tempat sebelumzona-zona tersebut sebagaipertimbangan bagi BadanPengembanganDokumen perijinan tahunansub-kontraktorKode ijin eksportir – importirDokumen ijin lahan atau gu-dang industri yang telah diten-tukan sesuai dengan peren-canaan di dalam area SEZKetersediaan instalasi air bersihRegistratsi sertifikat keanggo-taan (dari asosiasi perusahaan)Registrasi industri skala kecilRegistrasi pusat pengawasanpencemaran lingkungan.

5. Pemerintah pusat (Badan Pengem-bangan yang melibatkan antarsektor) dan daerah menyediakanjaminan hukum bagi pelaku-pelakuusaha di SEZ, terkait denganadanya perselisihan antara UUperindustrian dengan peraturanterkait lainnya.

6. Setelah disetujui, Badan Pengusa-haan Kawasan (PerusahaanDeveloper) bisa mengajukan fakta/keterangan persyaratan SEZkepada pemerintah pusat,diantaranya bukti keterangan lahan,dan bukti lainnya yang disahkanoleh pemerintah daerah atau badanyang berwenang.

7. Pihak yang bermaksud merancangBadan Pengelola Khusus SEZ bisamendapat bantuan dana, setelahmengidentif ikasi area yangdisetujui, dapat mengajukan kepemerintah daerah yang mendapatpersetujuan dari pemerintah pusat

untuk tujuan merencanakanjangka waktu sebagaimana yangtelah ditentukan.

8. Badan Pengembangan pusatmenyatukan komitmen UU ketena-gakerjaan yang akan diberikan kepemerintah daerah sebagaipelayan kebutuhan publik dalamperdagangan.

9. Persyaratan lainnya yang ditentu-kan oleh Badan Pengembanganadalah memenuhi hal-hal khususdalam : jaringan pembangkit listrikyang dinyatakan sebagai bagiandari SEZ, rencana ijin bangunan,dimana semua peraturan yangberfungsi di dalam seluruh SEZdikontrol oleh pemerintah. Peme-rintah pusat juga melakukan peng-awasan terhadap pelaksanaan danpemeliharaan seluruh SEZ.Pemerintah pusat memegang

peranan penting bagi pengembanganSEZ di India. Sebagai regulator,pemerintah pusat banyak membuatkebijakan terkait dengan jenis danproduk di SEZ, penentuan prasyaratSEZ, insentif fiskal, dan perpajakan.Sementara pemerintah daerah, lebihpada koordinasi dan pembinaan padapengelola kawasan.

Sama halnya dengan SEZ di China,infrastruktur menjadi salah satu fokusdaya tarik investor asing bagi SEZ di India.a. Salah satu SEZ di India yang memiliki

fasilitas kelas dunia/internasionaladalah SEZ AMRL yaitu suatu SEZyang dibangun dengan standar kelasdunia untuk mempercepat perkem-bangan bisnis secara pesat. AMRLSEZ adalah SEZ pertama yangmenerapkan multiproduk di Indiaatas kerjasama perusahaan AMRLinternasional Tech City limited odAMRL group dengan Tamil NaduIndustrial development coorporation.

b. Lokasi SEZ AMRL berbatasandengan jalan tol nasional, luasnya2.500 acres (1 acre = 4.046,8 m2,atau setara dengan 1.011,7 ha.

c. Keterkaitan aksessibilitas :SEZ AMRL memiliki aksessangat memadai terhadap 7pusat bisnis utama di India,jalan tol nasional 7 (NH-7) yangterletak di batas timur menghu-bungkan SEZ dengan semuasemua pusat kota utama.Cabang dari jalan tol nasionalNH 7 (NH–7 A) terhubungkandengan bandar udara danpelabuhan Tuticorin (termasuk10 pelabuhan utama di India)


dimana jarak SEZ AMRL kepalabuhan Tuticorin 82 km).Akses ke jalur kereta api : terda-pat jalur kereta api dari utara keselatan memotong batassebelah timur dekat SEZ yangtersambungkan dengan semuapusat kota utama, dan dekatdengan gudang container danpelabuhan utama negara.Akses ke pelabuhan laut : posisistrategis yakni sangat dekatdengan jalur pelayaran interna-sional East–West, 35 feetdraught, pelabuhan ini menda-pat penghargaan ISO 9001 :2000 dan ISO 14001 : 2004,memiliki akses memadai terha-dap jalur kereta api dan jalanmenuju kota-kota utama,kedalam pelabuhan 14 mts,kapasitas pelabuhan 20,55 jutaton, container terminal opera-ted of Singapore Authority,hanya di selatan India yanglangsung menawarkan pelaya-nan petikemas mingguanuntuk USA, Eropa, laut merah,dan lain-lain, petikemas setiaphari memberikan pelayananuntuk Colombo.

Akses ke bandar udara : lokasiSEZ AMRL sangar dekatdengan beberapa bandarudara seperti Tuticorin sekitar74 km, bandar udara Maduraisekitar 180 km, bandar udarainternasional trivandum sekitar3 jam via jalan tol NH-7 atausekitar 650 km, dan bandarudara internasional Chennai viajalan tol NH-7 dan NH 45.

d. Jaringan telekomunikasi kelas duniadengan kecepatan besar danvolumen data transfer 13 tbpsbandwith tersedia melalui 2 kabelbawah laut, dan serat jaringan nilaitambah layanan komunikasi tersediapada 7 penyedia layanan.

e. Listrik dan air : ketersediaan listrikdan air sangat terjamin dari berbagaisumber pengairan, sementarakapasitas listrik tersedia lebih dari13.500 MW.

f. Akses terhadap lahan dan tenagakerja : SEZ menyediakan tenagakerja cukup murah dan sewa / hargalahan yang murah.

g. Pusat kesehatan : tersedia 22 rumahsakit, 17 lembaga medis, dan sistemyang sangat baik dalam pelayanankesehatan.

OutputDampak positif pengembangan

SEZ di India dapat dil ihat daripertumbuhan ekspor yang sangatsignifikan dari tahun ke tahun, sepertiyang ditampilkan pada Tabel 5.

Tujuh SEZ yang dikembangkanoleh pemerintah terdiri dari 862perusahaan. Dari sekian perusahaantersebut dapat menyerap tenaga kerjasebanyak 158.197 orang, investasipemerintah sebesar Rs 527,77 crores(keterangan 1 crore = 10 juta rupees),dan PMA sebesar Rs 2823,08 crores.Sementara, sebanyak 12 SEZ diinisiasiswasta. Total perusahaan yang adadalam SEZ tersebut adalah 154perusahaan yang menyerap tenaga kerjasebanyak 20.566 orang.

KESIMPULANSecara umum, latar belakang

pengembangan SEZ di beberapanegara adalah sama, yaitu menarikinvestasi asing skala besar demipeningkatan pendapatan, penyerapantenaga kerja, dan transfer teknologi.Namun pengembangannya berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisidaerah dan tujuan pembentukan SEZ.Dari keberhasilan yang telah dicapaioleh China dan India dalampengembangan SEZ, perlu diwaspadaidan dikaji mendalam dampak sosial danlingkungan yang diciptakannya, agarpengembangan SEZ tersebut dapatberkelanjutan.

Sumber :Diolah dari berbagai sumber di internet.

F O K U S

(***)


O P I N I

BAGAIMANA MENGELOLA KAWASAN PERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DI INDONESIA?

Oleh :Yelda Rugesty, SP

Pemerhati Pengembangan Kawasan

Mengapa FTZ atau KPBPB MenjadiPenting Bagi Negara-NegaraIndustri Maju?

Liberalisasi perdagangan barang,jasa, transportasi dan informasi, sertaberkembangnya teknologi komunikasi(ICT) telah menciptakan peluang bisnisyang belum pernah terjadi dalam bidangperdagangan dan industri transportasisebelumnya. Kenaikan tingkat persaing-an dalam sektor publik dan sektor swastamembutuhkan pergerakan dari strategibisnis nasional, menuju regional danakhirnya berkembang hingga bisnisglobal yang sarat dengan persainganantar perusahaan di dunia dalam pasarglobal.

Perusahaan akan memenangkanpersaingan di pasar global apabila efi-sien berproduksi atau mampu meng-urangi biaya-biaya produksi, biaya pe-meliharaan, dan mampu mengembang-kan kualitas produk sesuai permintaankonsumen pasar global. Strategi yangdilakukan oleh perusahaan-perusahaanindustri di negara-negara maju adalahmelakukan strategi pengurangan biayabahan baku, berproduksi dengan lebihcepat, berorientasi pada selera konsu-men dan meningkatkan nilai tambahpelayanan pada industri logistik. Untukitu, peningkatan pelayanan industrilogistik di sekitar pelabuhan menjadisuatu sasaran utama bagi pelaku-pelakuusaha.

Tidak cukup hanya itu, agar produklebih kompetitif, tampaknya harus adapeningkatan pengelolaan tarif maupunnon tarif di bidang perdagangan, didalamnya termasuk penyederhanaan

prosedur bea cukai, penyederhaaan pro-ses investasi, yang sebelumnya cende-rung dilakukan melalui hubungan atauperjanjian bilateral, sub regional danperjanjian multilateral yang pada akhir-nya memang beberapa negara tersebutmeraih keuntungan besar dalam pening-katan ekspor dan penyerapan investasiasing. Hal inilah yang membuat banyaknegara di Asia turut membangun kawa-san kawasan yang bernilai tambah khu-sus di sekitar kawasan pelabuhan ataudi kawasan kawasan hinterland pela-buhan, dengan harapan yang sangattinggi yakni untuk mendapatkan manfaatperubahan yang besar dalam pereko-nomian negaranya.

Konsep pendekatan Free TradeZone (FTZ) atau Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)dan cara pengembangannya relatif ber-beda antar satu negara dengan negarayang lain, dan hanya beberapa negarasaja yang berhasil. Contoh negara yangpaling berhasil dengan FTZ adalahSingapura. Singapura mendirikan FTZTahun 1969 dilatarbelakangi oleh kepen-tingan untuk menyediakan tempat pen-distribusian barang dalam perdaganganyang dibebaskan dari pabean. Padaakhirnya, Singapura berhasil mengem-bangkan modal dan teknologi asingsecara simultan dan berkembang pesatdi dalam iklim pasar bebas seperti yangdiperkenalkan oleh WTO dan sejumlahpersetujuan perdagangan bebas bila-teral lainnya.

Keberhasilan Singapura dalampengembangan FTZ tersebut disebab-kan oleh dukungan dan fokus Peme-

rintah dalam mengimplementasikankonsep kebijakan FTZ. FTZ dijadikansebagai strategi pengembangan per-ekonomian jangka panjang nasionaldalam rangka menarik investasi asing(FDI), menggerakkan pertumbuhan fak-tor input produksi, serta mengembang-kan inovasi teknologi. Untuk meningkat-kan efisiensi FTZ, Pemerintah Singa-pura mengintegrasikan dan menginter-koneksikan FTZ dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang serupa dalamrangka menarik investasi asing (FDI).Salah satunya adalah mendorong per-tumbuhan sektor industri logistik untukmeningkatkan kemampuan FTZ dalammenggerakkan sekaligus meresponpermintaan pasar global. Dengan demi-kian FTZ di Singapura mampu berfungsisebagai sebuah kawasan khusus yangmemiliki nilai tambah tinggi untuk me-wujudkan produk-produk yang kompetitifdi pasar global karena tidak ada lagihambatan-hambatan perdaganganuntuk kegiatan ekspor dan impor.

Apa Batasan dan Karakteristik SuatuFTZ atau KPBPB ?

Defenisi KPBPB atau FTZ pertamakali terkait dengan karakteristikpengembangan kawasan perdaganganbeserta pengembangan hinterland pela-buhan. Selanjutnya, Kyoto Conventionmenggunakan istilah Kawasan Bebas(Free Zone) untuk suatu FTZ, yangdidefinisikan sebagai “a part of theterritory of a contracting party where anygoods introduced are generallyregarded, insofar as import duties andtaxes are concerned, as being outside


O P I N I

the custom territory” yang artinya adalahbagian dari wilayah suatu negara dima-na setiap barang yang masuk bebas darikewajiban pabean. Artinya batasansuatu KPBPB adalah suatu kawasankhusus yang berada di luar wilayahpabean atau terpisah dari pabean(dibebaskan dari kewajiban bea masuk,PPN, PPnBm), yang ditetapkan denganUndang undang. Di Singapura, FTZdisebut dikenal sebagai tempat utamapendistribusian barang.

Suatu FTZ atau KPBPB didasarioleh beberapa karakteristik antara lain :1. Kawasan industri yang mencakup

industri pengolahan dan industrilogistik di sekitar pelabuhan denganbatasan yang jelas atau biasadisebut “enclave”

2. Produk yang dihasilkan oleh pelakuusaha di dalam industri pengolahantersebut berientasi ekspor

3. Secara geografis, pusat kegiatannyaterletak di lokasi strategis (artinyadekat atau memiliki akses terhadapjalur perdagangan internasional)sehingga lebih efisien dalam biayatransportasi dan pendistribusian,yang biasanya FTZ atau KPBPB initerletak di sekitar wilayah pantai/pesisir

4. Tersedia paket insentif yang mena-rik, yang dikenal dengan penyediaanpaket regulasi dan kebijakan yangmemberikan iklim kondusif bagipengembangan investasi secarabesar-besaran dengan cara pem-berian insentif fiskal berupa bebasbea seperti bebas dari bea imporbahan baku, bahan baku antara, danbarang barang modal yang digu-nakan di dalam produksi untuk eks-por, pengurangan pajak eskpor pro-duksi barang dan jasa atau penju-alan barang dan jasa yang merekahasilkan, pengurangan pajak pen-dapatan perusahaan dari kinerjaekspor perusahaan atau pajak eks-por dalam total produksi. Kawasanini juga tersedia insentif non fiskalberupa infrastruktur transportasi,energi, dan telekomunikasi yang

memenuhi standar pelayanan untukkegiatan industri pengolahan danindustri logistik di sekitar pelabuhantersebut. Selain itu juga didukungoleh infrastruktur pendukung bisnisyang mampu melayani kebutuhanaktifitas bisnis skala internasional,dan tersedianya kemudahan, kece-patan, transparansi dalam pelayan-an perijinan investasi, pelayananbisnis. Tidak kalah penting jugatersedia insentif lahan.

5. Biasanya pengembangan FTZ atauKPBPB ini didominasi oleh investasiasing.Negara yang paling banyak mene-

rapkan KPBPB ini adalah Amerika Latindan Karibia yakni sekitar 48% dari FTZdi dunia, sementara di Asia yang mene-rapkan KPBPB sebanyak 42%. Jikaditelusuri jumlah investor FTZ umumnyaberasal dari sebagian kecil negara yaituJepang dan Amerika.

Apakah Tepat Bagi IndonesiaMenerapkan FTZ atau KPBPB ?

Jika menyimak keberhasilan bebe-rapa negara yang secara geografissangat dekat dengan Indonesia danrelatif jumlah sumberdayanya pun tidakjauh berbeda dengan Indonesia, bahkanIndonesia “berlebih”, meski ada perbe-daan karakter sosial-budaya, makapenulis berpendapat bahwa pendirianFTZ ini adalah tepat karena memangsulit menghindari era globalisasi saat ini,dengan catatan harus ekstra hati-hati.

Singapura dan China mendirikanFTZ dilatarbelakangi oleh adanyakepentingan perusahaan-perusahaandalam suatu negara untuk memenang-kan persaingan pasar global melaluiliberalisasi perdagangan yang kemu-dian bergeser pada kebutuhan untukmenarik investasi asing sebanyakbanyaknya yang pada akhirnya menjadipintu keluar bagi penyelesaian masalahpeningkatan lapangan kerja. Implikasi-nya, jika Indonesia ingin memenangkanpersaingan dalam pasar global, danmenjadi sasaran masuknya investasiasing sebanyak banyaknya yang pada

akhirnya membuka peningkatan la-pangan kerja seluas-luasnya khususnyabagi masyarakat Indonesia, maka pelak-sanaan kebijakan FTZ atau KPBPB diIndonesia dirasa cukup relevan asalkandapat dimodifikasi. Artinya jika melihatkarakter sosial-budaya di Indonesia,maka konsep kebijakan FTZ atauKPBPB ini perlu dimodifikasi sesuaidengan karakter sosial-budaya diIndonesia supaya dalam implementasipengembangannya di lapangan betul-betul tidak mendapat hambatan darisegenap lapisan masyarakat Indonesia.

Apakah Indonesia harus Mene-rapkan FTZ atau KPBPB sesuaiKonsep Aslinya ?

Banyak negara yang terinspirasidengan kesuksesan konsep FTZ ini,sehingga lahirlah konsep konsep baruyang dikembangkan oleh berbagainegara di dunia, seperti konsep EksporProcessing Zone (EPZ), Free ProcessingZone (FPZ), dan Special Economic Zone(SEZ), seperti yang terjadi di China.

Konsep kebijakan FTZ atau KPBPBini perlu dimodifikasi sesuai dengankarakter sosial-budaya di Indonesiasupaya dalam implementasi pengem-bangannya di lapangan betul-betul tidakmendapat hambatan dari segenaplapisan masyarakat Indonesia. Dari limakarakteristik FTZ atau KPBPB yangdisebutkan di atas, karakteristik yangperlu disesuaikan dengan kondisi sosialbudaya Indonesia adalah karakteristikbatasan wilayah (enclave) dan dominasiinvestasi asing.

Karakteristik batasan wilayah(enclave) perlu diadaptasikan dengankondisi Indonesia misalnya dalam aspeksubstansi pola industri pengolahannya.Biasanya di dalam suatu FTZ bahanbakunya diimpor dari negara lain laludiolah untuk kembali dieskpor. Untuk diIndonesia, FTZ harus dibuat sebaliknyayaitu bahan baku impor untuk industripengolahan yang berasal dari luarnegeri diminimalkan, dialihkan kepenggunaan bahan baku berdasarkansumberdaya Indonesia, misalnya bahan


O P I N I

baku yang berasal dari hasil produkperkebunan, perikanan, peternakan, dansumberdaya alam lain. Keberlanjutanmata rantai keterkaitan pola produksiindustri hulu sampai industri hilir di FTZini memang harus direncanakan terle-bih dahulu dalam suatu grand designFTZ, termasuk kemampuan inovasiteknologi. Apabila suatu saat FTZ sudahberkembang, tidak hanya fokus padaindustri logistik dan industri pengolahan,tetapi lebih jauh lagi dengan mengem-bangkan industri yang spesifik bernilaitambah lebih tinggi sehingga memerlu-kan pengembangan zona-zona pendu-kung seperti zona riset, zona pariwisata,dan sebagainya, maka inilah yang dise-but dengan bentuk perkembangan kom-pleks FTZ yang dikenal dengan istilahKawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kalau hal ini diterapkan denganbenar, maka perkembangan FTZ diIndonesia otomatis akan memberikandampak yang lebih sistemik padapemberdayaan fundamental ekonomirakyat Indonesia. Artinya pengembanganFTZ di Indonesia perlu memiliki indi-kator evaluasi yang tidak hanya padaangka-angka pertumbuhan investasi,pertumbuhan GNP atau ekspor, pertum-buhan PDRB, tetapi juga indikator ten-tang kemampuan FTZ dalam menyerapjumlah tenaga kerja lokal, jumlah ataupersentase bahan baku lokal yang digu-nakan, dan jumlah UMKM yang dilibat-kan, dan multiplier bagi pengembanganwilayah lain di sekitarnya.

Setelah nuansa penerapan FTZIndonesia yang berani tampil beda inicukup menampakkan hasil yang meng-gembirakan, langkah selanjutnya yangharus diwaspadai adalah bagaimanamengantisipasi persaingan yang tidaksehat di pasar global, khususnya baginegara-negara yang melindungi produk-nya dengan menggunakan dalih isu-isuseputar lingkungan dan kesehatanterhadap negara pesaingnya. Disinilahperan keprofesionalismean pelaku usa-ha dan pemerintah dalam bernegosiasidan betul-betul meneliti tingkah lakukonsumen di pasar global.

Sebenarnya tidak sulit bagi Indo-nesia untuk menawarkan produknya danbersaing di pasar global karena tujuandan segmentasi pasarnya sudah jelas.Apalagi Indonesia memang sudah ter-masuk salah satu negara pengeksporsumber bahan baku bagi industri pangan/makanan terbesar di dunia dan memilikipotensi besar yang belum tergarapsehingga masih berpeluang besar untukmeningkatkan kapasitas produksiproduk-produk tersebut bagi bahan bakuindustri pengolahan di kawasan industridi FTZ Indonesia. Dalam Buku World inFigures edisi 2003 yang diterbitkan olehmajalah The Economist, disebutkan fak-ta posisi terhormat Indonesia di bidangpertanian. Indonesia adalah penghasilbiji-bijian terbesar keenam di dunia;penghasil beras ketiga di dunia setelahChina dan India; penghasil teh terbesarkeenam di dunia; penghasil kopi terbe-sar keempat di dunia; penghasil cokelatterbesar ketiga setelah Ghana danPantai Gading; penghasil minyak sawitkedua setelah Malaysia (kini menjadipertama); penghasil karet alam keduasetelah Thailand; penghasil cengkeh,pala, puli dan lada putih terbesar di dunia.Selain itu penduduk dunia kian bertam-bah. Setiap 15 tahun penduduk duniabertambah 1 miliar jiwa. Di sisi lain,kemunculan era baru dengan hargapangan meningkat tinggi perlu diman-faatkan untuk mendorong sektor perta-nian sebagai motor kebangkitan ekono-mi nasional. Indonesia perlu memanfa-atkan peningkatan kebutuhan duniaakan beras, jagung, tebu, CPO, kedele,karet, teh, coklat, kopi, dan produk perta-nian tropis lainnya, melalui peningkatanproduksi. Indonesia bukan hanya berpo-tensi swasembada, tetapi juga menjadieksportir produk-produk pertaniantropis, sekaligus dengan agroindustrinya.Indonesia berpotensi menjadi peng-eskpor utama produk-produk pertaniantropis, seperti beras, kopi, coklat, jambumete, gula tebu, jagung, karet, kacangtanah, kacang hijau, ubi kayu, lada putih,lada hitam, pala, minyak sawit, cengkeh,teh, minyak atsiri, buah-buahan tropis

(durian, manggis, belimbing, nenas, pi-sang, rambutan, kelengkeng, duku) danlain-lain dengan produk-produk turun-annya. Atas dasar inilah seharusnyaindustri pengolahan dan industri logistikdi FTZ kita kembangkan.

Mesin penggerak FTZ atau KPBPBitu sebenarnya terletak pada dua halyaitu kecepatan/ritme dan kapasitasindustri pengolahan dan industri logistik(termasuk di dalamnya kecanggihanpelayanan pelabuhan). Agar tetap berge-rak dan putarannya semakin cepat,industri pengolahan dan industri logistikharus berstandar “tinggi” dibandingkandengan kapasitas industri lain padaumumnya. Hal ini disebabkan pasokanproduk industri tersebut harus mampumelayani kebutuhan pasar internasional(baik kualitas kuantitas dan kontinui-tasnya) sehingga kecanggihan dalamsistem pengelolaan dan sistem inovasiteknologi untuk meningkatkan dayasaing produk-produk di KPBPB tersebutsudah barang tentu perlu menjadi halyang “dibiasakan”. Bagi Indonesia,bukan tidak mungkin hal itu terwujud.Hanya saja dalam tubuh pelaku terkaitmasih terdapat ketidaksamaan pandangdan ketidakseriusan untuk mengupa-yakan kecanggihan sistem inovasiteknologi industri pengolahan danindustri logistik di KPBPB salah satunyakarena memerlukan investasi cukupbesar. Disinilah Indonesia perlu untukmelakukan berbagai terobosan.

Ada dua opsi. Opsi pertama, melaluicara “instan”, yaitu dengan mengundanginvestor asing kelas internasional untukmencapai output yang besar dengankonsekuensi sebagai “footlose indus-trial”. Opsi kedua, dengan cara seriusbekerja keras dan cerdas untuk menca-pai output dan dampak yang besar danlebih dirasakan secara sistemik di dalamfundamental ekonomi rakyat Indonesia.

Apabila kemampuan investor dalamnegeri termasuk investor asal Indonesiayang berinvestasi di luar negeri diasumsi-kan cukup memenuhi kebutuhan, se-baiknya investor dalam negeri yangdiprioritaskan. Meski investor dalam


O P I N I

negeri dinilai kurang mampu oleh seba-gian kalangan untuk melaksanakanpekerjaan atau bidang tertentu, tapi bagipenulis hal ini tetap harus diberi peluangoleh Pemerintah melalui pembinaansesuai standar internasional dan kemu-dahan berbagai insentif fiskal dan nonfiskal. Namun apabila kemampuaninvestasi di dalam negeri diasumsikantidak mencukupi kebutuhan pengem-bangan KPBPB, maka investasi asingdapat diundang. Kendala yang ditemuisoal pengembangan investasi asingumumnya berupa tekanan terhadapsejumlah kebijakan di dalam negeri teru-tama masalah proyek-proyek strategis,keamanan, dan ketenagakerjaan. Biasa-nya investor asing ingin mengelolapenuh zona-zona strategis dan produk-produk strategis. Disinilah dituntutkebijakan Pemerintah, mana yang akan“dimenangkan”, sebab pilihan yang sa-lah akan berdampak pada penderitaanmasyarakat 70 tahun.

Mengapa FTZ atau KPBPB diIndonesia Belum Maju?

Salah satu penyebabnya adalahbelum berkembangnya sektor industripengolahan dan industri logistik di FTZ.Padahal kawasan industri akan banyakmemberikan pengaruh positif, antaralain peningkatan pertumbuhan ekonomi,penyediaan sarana infrastruktur, penge-lolaan lingkungan yang lebih mudah ka-rena terintegrasi di dalam suatu kawa-san, terbukanya lapangan pekerjaanbaru baik dari sektor industri pengolahandan industri logistik maupun sektor infor-mal yang tumbuh di sekitarnya, serta pe-ningkatan pendapatan daerah melaluipajak dan berkurangnya arus urbanisasi.

Sementara itu, belum berkembang-nya sektor industri pengolahan danindustri logistik di FTZ salah satunyadisebabkan oleh masalah iklim inves-tasi. Disadari bahwa iklim investasi diIndonesia secara umum masih terham-bat oleh sederet persoalan, termasukmasalah ketenagakerjaan. Indonesiamemiliki karakter ketenagakerjaan yangcukup “keras” terhadap pengusaha baik

dalam negeri maupun asing, terlepasdari sejumlah kebenaran yang merekayakini. Hal ini terjadi mungkin karenaIndonesia memiliki serikat buruh yangkuat dan setiap saat dapat saja meng-ekspresikan aspirasinya karena UUD1945 memang memberi ruang seluas-luasnya untuk itu. Tetapi lain halnya darisudut pandang para pengusaha, tuntut-an para tenaga kerja seringkali dianggap“memberatkan pengusaha”, meski hak-hak dan kewajiban kedua belah pihaksudah diatur oleh UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, namun seper-tinya belum ada suatu kesepakatan yangnyata hingga saat ini. Mengutip perka-taan Kris Kanter, Wakil Ketua UmumKadin Bidang Investasi, yang mengusul-kan Pemerintah untuk merevisi UUNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketena-gakerjaan, bahkan bila perlu dihilang-kan, karena jika UU Nomor 13 Tahun2003 tetap diberlakukan seperti biasa,maka industri domestik akan terpukuldan tidak akan bersaing misalnya dalamACFTA.

Disinilah perlu kepemimpinan dankeberpihakan pemerintahan yang mam-pu menyelesaikan masalah ketenaga-kerjaan dengan pihak investor. Salahsolusinya adalah Pemerintah perlumengakomodir masukan dari pihakpengusaha atas beberapa pasal yangmemberatkan pihak pengusaha (misal-nya masalah pesangon, status buruh,tingkat upah minimum, ijin cuti) dengancara mengalihkannya atau mengkom-pensasi ke dalam bentuk pemberiantunjangan kesejahteraan buruh olehPemerintah seperti pemberian subsidiJamsostek yang dikelola lebih profe-sional transparan dan akuntabel bukanseperti biasanya. Hal ini sangat pentingsebagai “jalan tengah” solusi konflikburuh dengan pengusaha. Sementaradi sisi Jamsostek, pekerjaan rumah yangperlu dilakukan adalah mengelola terse-lenggaranya penyediaan tunjangankesehatan keluarga buruh, pendidikangratis 9 tahun, penyediaan sarana trans-portasi/bus gratis antar jemput dari danke lokasi industri tempat buruh bekerja,

penyediaan koperasi sembako murah,dan tunjangan hari raya). Pekerjaanseperti ini tidak bisa kita serahkan padapengusaha/investor, karena ini adalahbentuk kepedulian pemerintah yangseharusnya terus mencarikan solusisehingga konflik buruh dengan pengu-saha tidak berlarut-larut. Darimanasemua sumber pembiayaan tersebutdidapat? Sebenarnya hal itu mudah sajadidapat asalkan Pemerintah dapatmenyisihkan sebagian program sekto-ralnya untuk hal ini. Bisa pula dialokasi-kan seperti Program Nasional Pember-dayaan Masyarakat (PNPM), anggapsaja bantuan kompensasi untuk tenagakerja ini adalah bagian dari programPNPM itu, karena bertujuan sama, yaituuntuk kesehjahteraan masyarakat. Pem-berian bantuan kompensasi untuk buruhini tidak akan terbebani lagi apabila ki-nerja industri dan ekspor di FTZ sema-kin meningkat dan berdampak multiplier.

Selain masalah ketenagakerjaan,belum berkembangnya iklim investasiyang menjadi pemicu tidak berkem-bangnya sektor industri pengolahan danindustri logistik di FTZ, juga disebabkanoleh ketidaksiapan bersaing denganproduk dari negara lain. Ketidaksiapanbersaing ini sebagai akibat dari masalahbiaya produksi yang terlalu tinggi diIndonesia dibanding dengan negara-negara lain. Seperti yang diungkapkanoleh Wakil Ketua Umum Kadin BidangInvestasi, ketika menghadapi ACFTA,harus terus diingat bahwa biaya produksiIndonesia jauh lebih tinggi dari negaraChina.

Ekonomi biaya tinggi adalah proseskegiatan ekonomi di suatu daerah ataunegara yang memerlukan atau menge-luarkan biaya yang lebih tinggi dari seha-rusnya. Faktor-faktor penyebab ekonomibiaya tinggi antara lain : (1) Tingkat sukubunga kredit perbankan yang masih diatas 10 persen, yang mestinya lebih ren-dah dari 10 persen, (2) Pemberlakuantarif yang lebih tinggi atau banyaknyapungutan-pungutan liar yang seharusnyatidak ada, serta adanya budaya korupsiyang dilakukan oleh oknum-oknum yang


O P I N I

berhubungan dalam proses ekonomitersebut, (3) Alur birokrasi yang panjangdan berbelit-belit sehingga membutuh-kan biaya yang lebih besar, (4) Ketidak-pastian kewenangan dalam memberi-kan keputusan, perijinan, serta kepas-tian hukum, (5) Masih adanya peraturan-peraturan daerah yang mempersulitpihak-pihak yang ingin berinvestasi dankurangnya pengawasan di lapangan,serta (6) Kerugian akibat kerusakan/penurunan mutu produk dan atau kelam-batan pendistribusian produk akibat sa-rana prasarana transportasi yang tidakmemadai dari sumber bahan baku kelokasi FTZ (pelabuhan).

Investor akan berminat berinvestasidi FTZ, terutama di kawasan industripengolahan dan industri logistik, apabilamasalah ekonomi biaya tinggi dapatdiatasi. Untuk itu Pemerintah harus gen-car melakukan kebijakan : (1) Penurun-an tingkat suku bunga kredit usaha, (2)Pemberantasan pungutan-pungutan liardan korupsi yang ada di lingkungan apa-ratur perijinan, perpajakan, dan lokasiinvestasi FTZ, (3) Memangkas birokrasiperizinan dengan memberlakukan per-izinan elektronik satu atap untuk dapatmemberikan pelayanan perijinan danpelayanan bisnis lebih cepat, murah,efisien dan transparan, (4) Kepastian hu-kum yang berlaku di FTZ agar pengu-saha/investor merasa aman berusahadan menanamkan modalnya, (5) Mere-visi peraturan-peraturan daerah yangmempersulit pihak-pihak yang inginberinvestasi dan selanjutnya mengawasihingga kebijakan betul-betul berjalansesuai dengan yang diharapkan, dan (6)Memangkas kerugian akibat kerusakanproduk dan atau kelambatan pendis-tribusian produk dari sumber bahanbaku ke lokasi FTZ (pelabuhan) denganmembangun jalan tol (untuk lokasidaratan) dan memperbanyak cargo ship(untuk lokasi kepulauan/antar pulau).

Tantangan bagi Indonesia untukMenyukseskan FTZ atau KPBPB

Keberhasilan pembangunan suatuFTZ ataupun FTZ yang diarahkan peng-

embangannya menjadi sebuah Kawa-san Ekonomi Khusus (KEK) yang dileng-kapi oleh Zona Pengolahan Ekspor,Zona Logistik, Zona Industri, ZonaPengembangan Teknologi, dan zonaekonomi lainnya, sangat ditentukan olehkemampuan Pemerintah dan pihaklainnya dalam mengatasi sejumlah tan-tangan yang akan muncul dalampengembangan FTZ seperti : (1) Lalulintas kegiatan perdagangan akansemakin mudah masuk maupun keluarkarena akan dibebaskan dari bea masukdan cukai sehingga memerlukan peng-awasan yang kuat, (2) Mengentaskanmasalah ekonomi biaya tinggi sebagai-mana yang diuraikan sebelumnya, (3)Proses percepatan industrialisasi yangdibutuhkan bukanlah pembentukan FTZsebanyak mungkin, tetapi yang strategisadalah memikirkan bagaimana mere-strukturisasi pola industri nasional kearah resource-based industri denganketergantungan minimal dari komponenluar negeri, dan meningkatkan secaramaksimal penggunaan komponen da-lam negeri menuju self-reliance agarperekonomian berakar di dalam negeri,sehingga akan memperkokoh daya-belidan pasar dalam-negeri, (4) FTZ memi-liki tata ruang yang khusus yang tidakmengganggu hutan lindung, tidak terlaludekat dengan kawasan permukiman, (5)Status penggunaan lahan FTZ tidakmenimbulkan konflik diantara pengusa-ha dengan pemilik tanah, (6) Ada perjan-jian dan komitmen khusus antara penge-lola kawasan/pihak industri untuk meng-olah limbah sehingga tidak merusaklingkungan hidup, (7) Aktifitas usahanyatidak hanya menguntungkan investoratau pemodal besar baik pemodal da-lam negeri maupun luar ngeri tetapi jugamenguntungkan pemodal kecil dan me-nengah (artinya semua aktiiftas industridi dalam FTZ sejak awalnya harus su-dah dirancang tentang pola industri/kegiatan bisnis pendukung dan keterka-itannya dengan industri kecil dan me-nengah), sebab inilah FTZ yang diadap-tasikan dengan karakteristik sosial buda-ya Indonesia, (8) Kegiatan usahanya ti-

dak hanya mengeksploitasi sumberda-ya alam namun beralih ke pengembang-an industri hulu hingga hilir denganmengoptimalkan bahan baku lokal atausumberdaya alam Indonesia, sedang-kan bahan baku impor diposisikan seba-gai pelengkap/penunjang, (9) Tidakberpotensi menghancurkan industrinasional (FTZ sedapat mungkin tidakberbentuk industri rakitan karenakomponennya sebagian besar adalahimpor, atau tidak berbentuk industri re-ekspor yang hanya sekedar menggantilabel barang impor negara lain denganlabel Indonesia, sebab dapat memati-kan industri dalam negeri yang sejenis),(10) Dalam pembangunan infrastruktur,pinjaman luar negeri dijadikan alternatifterakhir dengan perhitungan yang tepatdan kembali dalam jangka waktu yangtidak terlalu lama. Hal ini dilakukan agartidak membebani anggaran Pemerintah,(11) FTZ tidak hanya mengutamakanindustri padat modal tetapi juga padatkarya agar dapat mengurangi pengang-guran secara signifikan, (12) Dalamperhitungan rugi laba, jumlah penerima-an atau manfaat bagi negara harus lebihbesar dibandingkan dengan jumlahfasilitas fiskal dan fasilitas non fiskal yangakan diberikan. Untuk itu, sebelum diber-lakukan insentif harus dihitung dengansuatu simulasi minimal dalam waktu 10tahun, (13) Berjalannya beberapa indi-kator kinerja utama FTZ, seperti mening-katnya jumlah investasi, meningkatnyakinerja ekspor, meningkatnya jumlah pe-nyerapan tenaga kerja dalam negeri,meningkatnya pendapatan perkapita,dan peningkatan pendapatan daerah(PDRB) yang didapat dari dampakmultiplier. (RH)

Pustaka :Siswono Yudohusodo dalam Seminar SinarHarapan-Agrina tentang Krisis Pangan, 6 Mei2008 dalam www.sinarharapan.co.idhttp://inilah.com/news/ekonomi/2010/01/14

(***)

http://www.sinarharapan.co.id/

http://inilah.com/news/ekonomi/2010/01/14


KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHANBEBAS SABANG

POTENSI DAN PERMASALAHANNYA

DAERAH

SEJARAHPERKEMBANGAN

Kawasan Sabangsejak dahulu telah dija-dikan sebagai pusat lalulintas perdagangan inter-nasional di masa kejaya-an Sultan Iskandar Mudadan pendudukan HindiaBelanda. Kawasan Sa-bang telah dijadikan se-bagai pintu gerbang pela-yaran dan perdaganganinternasional. Tahun1881, Sabang sudah ter-kenal dengan pelabuhanalamnya, yaitu dengandidirikannya Kolen Station olehPemerintah Hindia Belanda. Tahun 1887Firma De Lange membangun saranapenunjang untuk fasilitas pelabuhan,sehingga Tahun 1895 dibuka Pela-buhan Bebas yang dikelola oleh SabangMactscappij. Tahun 1942 Sabang didu-duki oleh Jepang sampai pelabuhanSabang mengalami kehancuran fisikdan akhirnya Sabang sebagai Pela-buhan Bebas pun ditutup. Tahun 1950Sabang dijadikan sebagai BasisPertahanan Maritim Republik Indonesia.Mengingat lokasinya yang strategis,Pemerintah Indonesia menetapkanSabang sebagai pelabuhan bebas danperdagangan bebas pada Tahun 1963melalui PP 10/1963. Kotapraja Sabangdibentuk Tahuan 1965 melalui UU 10/1965. Kedudukan Sabang sebagaikawasan perdagangan bebas danpelabuhan bebas diperkuat kembalidengan UU 4/1970 tentang PelabuhanBebas dan Perdagangan BebasSabang. Namun, setelah UU ini berjalan15 tahun, Pemerintah Pusat menutup

kawasan ini dengan mencabut statusSabang sebagai Kawasan PelabuhanBebas dan Perdagangan Bebas melaluiUU 10/1985.

Dengan dibentuknya KerjasamaEkonomi Regional Indonesia – Malaysia– Thailand Growth Triangle (IMT-GT),Tahun 1993 posisi Sabang diperhi-tungkan kembali. Tahun 1998 KotaSabang dan Kecamatan Pulo Aceh dija-dikan sebagai Kawasan Pengembang-an Ekonomi Terpadu (KAPET) yangbersama-sama KAPET lainnya, dires-mikan oleh Presiden BJ Habibie denganKeppres No. 171 Tanggal 26 September1998. Namun demikian, kawasanSabang pun masih belum berjalan seba-gaimana yang diharapkan hinggastatusnya sebagai Kawasan PelabuhanBebas dan Perdagangan Bebas Sabangdihidupkan kembali dengan Perpu No.2 Tahun 2000 yang kemudian diku-kuhkan menjadi UU No. 37 Tahun 2000tentang Penetapan Peraturan Pemerin-tah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perda-

gangan Bebas dan Pe-labuhan Bebas Sabangmenjadi Undang-Un-dang yang mulai efektifberlaku sejak tanggal 1September 2000. Pe-netapan ini bertujuanuntuk mendorong pem-bangunan Provinsi NADdan daerah lain di Indo-nesia.

Demikian juga ditingkat daerah, peng-embangan kawasanSabang sudah didu-kung oleh berbagai per-aturan untuk mening-

katkan operasional di lapangan, seperti: Keputusan Gubernur Provinsi Nang-groe Aceh Darussalam selaku KetuaDewan Kawasan Sabang No. 193/034Januari 2001 tentang PembentukanBadan Pengusahaan Kawasan Perda-gangan Bebas dan Pelabuhan BebasSabang; Keputusan Gubernur ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam selakuKetua Dewan Kawasan Sabang No. 193/326/04 Tanggal 8 Juli 2004 TentangPengangkatan Sekretaris, Deputi BPKS;Keputusan Presiden No. 191/M Tahun2005 Tanggal 22 Desember 2005Tentang Pengangkatan Dr. Ir. MustafaAbubakar, M.Si, sebagai pejabatGubernur Provinsi Nanggroe AcehDarussalam selaku ExOfficio menjadiKetua Dewan Kawasan Sabang;Keputusan Gubernur Provinsi NanggroeAceh Darussalam selaku Ketua DewanKawasan Sabang No : 193/338 A/05Tanggal 24 Oktober 2005 TentangPengangkatan Kepala BPKS;Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe


DAERAH

Aceh Darussalam selaku Ketua DewanKawasan Sabang No : 193/119/2006Tanggal 7 Pebruari 2006 Tentang Peng-angkatan Wakil Kepala dan DeputiBPKS; Keputusan Gubernur ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam selakuKetua Dewan Kawasan Sabang No :193/057/2006 Tanggal 19 April 2006Tentang Pengangkatan DeputiHubungan Antar Lembaga Pada BadanPengusahaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;dan Peraturan Gubernur NanggroeAceh Darussalam, No. 25 Tahun 2006Tanggal 20 Juni 2006 Tentang StrukturOrganisasi dan Job Discription BPKS.

Kedudukan Kawasan Sabang terusdiperkuat dengan terbitnya UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yangisinya menyatakan Kawasan Perda-gangan Bebas dan Pelabuhan BebasSabang adalah kawasan yang beradadalam wilayah hukum Negara KesatuanRI yang terpisah dari daerah pabeansehingga bebas dari : tata niaga, penge-naan bea masuk, pajak pertambahannilai dan pajak penjualan atas barangmewah (pasal 167). Pemerintah pusatbersama Pemerintah Aceh mengem-bangkan Kawasan Perdagangan BebasSabang sebagai pertumbuhan regionalmelalui kegiatan di bidang perda-gangan, jasa, industri, pertambangandan energi, transportasi maritim, pos dantelekomunikasi, peternakan, asuransi,pariwisata, pengolahan, pengepakan,gudang dan hasil pertanian, perkebun-an, perikanan dan industri dari kawasansekitarnya (Pasal 169 ayat 1) dan Kawa-san Sabang diarahkan untuk kegiatandan investasi serta kelacaran arusbarang dan jasa kecuali barang dan jasayang secara tegas dilarang oleh UU(Pasal 169 ayat 2). Untuk memperlancarkegiatan pengembangan kawasanSabang Pemerintah melimpahkankewenangan di bidang perizinan dankewenangan lain yang diperlukankepada Dewan Kawasan Sabang palinglambat 6 bulan (Pasal 170) setelah UUdikeluarkan, dan Dewan Kawasan

Sabang juga menerima pendelegasiankewenangan di bidang perizinan dankewenangan lain yang diperlukan untukpengembangan kawasan Sabang dariPermerintah Aceh, Pemerintah Kabu-paten Aceh Bebas dan Pemerintah KotaSabang, paling lambat 1 tahun setelahUU dikeluarkan.

Beberapa tahun terakhir BPKS telahmenyusun Masterplan Kawasan Sabang2007 – 2021 yang disusun Tahun 2005dan ditetapkan dengan SK GubernurNAD selaku ketua DKS No. 510/438/2006. Namun Master Plan tersebut ma-sih mengacu kepada UU No 24 Tahun1992 tentang Penataan Ruang yang saatini telah mengalami perubahan menjadiUU No. 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang, sehingga MasterplanKawasan Sabang 2007 – 2021 harusdireview sesuai UU 26/2007 dan PP 26/2008 tentang Rencana Tata RuangWilayah Nasional (RTRWN). Dalam UU26/2007 tentang Penataan Ruang danPP 26/2008 tentang RTRWN disebutkanbahwa salah satu kawasan strategisnasional dari sudut kepentinganpertumbuhan ekonomi adalah KawasanPerdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Sabang. Menurut UU 37 Tahun2000 tentang Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Sabangdikembangkan sebagai pusat pertum-buhan ekonomi regional dengan pene-kanan pada pembangunan pelabuhanutama (hub-port) yang fungsinya sebagaipelabuhan impor-ekspor (internasional)dan juga sebagai pelabuhan alih kapal(transhipment) nasional. Fungsi utamapenetapan kawasan tersebut adalahuntuk mengejar pembangunan danpengembangan di Provinsi NAD sehing-ga dapat mendorong bagi pembangun-an daerah lainnya di Indonesia. PP 26/2008 menyebutkan kebijakan pengem-bangan kawasan strategis nasional darisudut pertumbuhan ekonomi meliputipengembangan dan peningkatan fungsikawasan dalam pengembangan pereko-nomian nasional yang produktif, efisien,dan mampu bersaing dalam perekono-

mian internasional. Terkait dengan upa-ya mendorong percepatan implemen-tasi pengembangan kawasan Sabangsecara nyata, Pasal 123 ayat (3) PP 26/2008 mengamanatkan perlunya ren-cana tata ruang rinci (RTR KSN) untuksetiap kawasan strategis nasionaltermasuk Sabang yang penetapannyamenjadi kewenangan Pemerintah pusatsebagaimana dinyatakan dalam UU 26/2007 pasal 8 ayat 3 (a) yaitu ditetapkandengan Peraturan Presiden.

POTENSI DAN KENDALAPeluang pengembangan Kawasan

Sabang didukung oleh letak Sabang dipersimpangan perdagangan dunia ataujalur lalu lintas pelayaran (InternationalShipping Line) dan penerbangan inter-nasional sehingga menjadikan posisinyasebagai pintu gerbang arus masukinvestasi, barang dan jasa dari dalamdan luar negeri Indonesia. Jika pengem-bangan Sabang sebagai kawasan pela-buhan bebas dan perdagangan bebasyang apabila serius dikembangkan,maka efek positifnya diharapkan dapatmerambat ke wilayah-wilayah sekitarSabang, dan akan sangat membantumempercepat pemulihan Aceh pascabencana tsunami. Hal ini dimulai darimenggerakkan pertumbuhan ekonomidi Kawasan Sabang mulai dari pengem-bangan wilayah Kota Sabang (PulauWeh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, PulauSeulako dan Pulau Rondo) dan Keca-matan Pulo Aceh (Pulau Breuh, PulauNasi dan Pulau Teunom) KabupatenAceh Besar serta pulau-pulau kecil dise-kitarnya, yang memiliki luas wilayah Ka-wasan Sabang 393,1 km2 yaitu Kota Sa-bang 153 km2 dan Pulo Aceh 240.1 km2.

Namun, perkembangan perekono-mian di kawasan Sabang dirasakan olehmasyarakat masih belum optimal, meskiPemerintah telah memberikan dukung-an pendanaan setiap tahunnya. MenurutUU 33/2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah, dan PP 55/2005tentang Dana Perimbangan yang terdiri


DAERAH

dari : dana bagi hasil (DBH); dana alo-kasi umum (DAU); dan dana alokasi khu-sus (DAK), sumber Pendapatan DaerahKota Sabang masih sangat tergantungpada sumber Dana Perimbangan yaitudiatas 90 persen terhadap totalpendapatan Kota Sabang seperti yangterjadi dalam tahun 2001-2008 yangditunjukkan oleh Tabel 1.

Sementara itu perkembangan DanaPerimbangan dari DAU untuk Penda-patan Kota Sabang pada Tahun 2006-2007 mengalami peningkatan dari tahun2006 ke 2007 sebesar 14,72 % dan turun7,43 % pada Tahun 2008, sebagaimanayang terlihat pada Tabel 2. SementaraDana Alokasi Khusus (DAK) dalamPendapatan Kota Sabang tahun 2006-2008 terus mengalami peningkatanseperti Tabel 3.

Untuk mengetahui bentuk dukung-an Pemerintah yang telah direalisasikandi Kawasan Sabang, dapat dilihat darialokasi APBN. Realisasi Anggaran APBNuntuk Program Pengembangan Daerah

Khusus (Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Sabang) tahun2003-2005 cenderung menurun daritahun ke tahun, namun tahun 2006-2008terus mengalami peningkatan, sepertiyang terlihat pada Tabel 4. Pos peng-gunaan dana APBN yang menempatiurutan terbesar dikeluarkan untuk sektorjasa dan kepelabuhanan, selanjutnyauntuk kelembagaan, kemudian untukinfrastruktur, dan terkahir untuk sektorindustri dan perdagangan, pariwisata,dan perikanan.

Sementara itu jumlah PAD KotaSabang sendiri sangat kecil berkisar dari354,6 juta pada tahun 2000 kemudianmeningkat menjadi 9,1 Milyar padaTahun 2003, kemudian merosotkembali pada tahun 2004-2005 sebesar7,3 milyar, dan meningkatkan kembalipada Tahun 2007 sebesar 8,3 milyar.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat padaTabel 5.

Tingkat pertumbuhan ekonomiKota Sabang relatif masih rendah

berkisar antara 2,65 % hingga 4,21 %dari tahun 2001 hingga 2007.Pertumbuhan ekonomi Kota Sabangtahun 2002-2006, setiap tahunnyahanya tumbuh 0,11 0,12 %. Bila dilihattingkat pertumbuhan hingga tahun 2006,kenaikan tertinggi terjadi pada tahun2002 terjadi pada sektor perdagangan,hotel dan restoran. Tahun 2007,perekonomian Kota Sabang mengalamipertumbuhan negatif 0,54 persen diban-dingkan tahun 2006. Kondisi tersebutdipengaruhi oleh rendahnya realisasiinvestasi publik dan sektor swasta,rendahnya konsumsi masyarakat dankonsumsi pemerintah, serta tingginyaharga barang. Agar dapat mencapaipertumbuhan ekonomi sebesar 6,2persen pada tahun 2009, menurutPemko Sabang dibutuhkan investasi Rp1.410,6 tri liun melalui peran sertamasyarakat, swasta dan pemerintah.

Hasil estimasi indikasi programstrategis dalam Review MasterplanKPBPB Sabang Tahun 2005 (Sumber :

Tabel 1 Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendaptan Daerah Kota Sabang Tahun 2001-2008TAHUN TOTAL PENDAPATAN (RUPIAH) DANA PERIMBANGAN (RUPIAH) RASIO KENAIKAN

2001 126.780.022.430,33 122.973.7203989,09 96,27%2002 130.096.365.410,72 117.928.337.049,09 90,13% 3,64%2003 147.758.487.284,13 128.942.797.250,23 90,23% 9,91%2004 137.644.853.576,13 126.838.407.665,00 93,89% -1,63%2005 148.773.812.904,00 153.123.203.458,00 96,07% 20,72%2006 229.692.415.202,00 235.202.956.484,00 96,52% 53,60%2007 265.664.798.235,36 246.980.035.797,00 91,87% 5,01%2008 275.220.042.176,64 256.660.016.776,00 93,26% 3,92%

Sumber : Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Sabang 2009

Tabel 2 Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Sabang Tahun 2006-2008TAHUN DAU (RUPIAH) KENAIKAN

2006 149.841.000.000,002007 171.898.000.000,00 14,72%2008 184.666.360.000,00 7,43%


Tabel 3 Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Sabang Tahun 2006-2008TAHUN DAU (RUPIAH) KENAIKAN

2006 27.490.000.000,002007 31.220.000.000,00 13,57%2008 39.542.000.000,00 26,66%



DAERAH

BPKS Sabang, 2005), diketahui totalinvestasi yang diperlukan untukpengembangan KPBPB Sabang 20tahun ke depan adalah Rp 11,043 trilyun.Dana ini untuk pembangunan prasaranasarana yang mendukung kegiatan se-suai dengan fokus sektor. Adapun sektoryang menjadi fokus pengembanganadalah sektor jasa kepelabuhanan,sektor industri dan perdagangan, sektorkepariwisataan, dan sektor perikanan.Untuk itu, dalam mengembangkan ka-wasan pelabuhan bebas Sabang masihdiperlukan dana yang cukup besar sebe-sar Rp 3,7 trilyun, untuk pengembanganindustri dan perdagangan bebas dikawasan Sabang diperlukan danasebesar Rp 1,07 trilyun, sedangkan untukpengembangan kepariwisataan diperlu-kan dana sebesar Rp 327,6 Milyar. Sela-in itu, hasil estimasi indikasi programstrategis dalam Review MasterplanKPBPB Sabang Tahun 2005 tersebut

menghendaki Pemerintah daerah perlumenyediakan kebutuhan lahan untukpengembangan Kawasan sabang dalam20 tahun ke depan, yaitu : untuk kawasanpelabuhan laut sebesar 121,87 ha; untukkawasan pelabuhan udara sebesar109,2 ha; untuk kawasan industri danperdagangan sebesar 711,84 ha; untukkawasan pariwisata sebesar 550 ha,untuk kawasan militer sebesar 45 ha.

Dari penjelasan di atas dapatdisimpulkan bahwa meskipun dukunganregulasi dari pemerintah pusat dandaerah sudah diterbitkan, ternyata tidakserta merta mampu mengoptimalkanpengembangan Kawasan Sabangsesuai dengan statusnya sebagaiKawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas. Hal ini disebabkanmasih adanya sejumlah kendalanyamasih belum teratasi, khususnya dalambeberapa aspek sebagai berikut :

1. Terbatasnya daya dukungkawasan (lahan). Dengan luas 153km2, Pulau Weh sebagian besarmerupakan daerah pegunungan(48%), perbukitan (39%), dan berge-lombang (10%) dengan pantai yangtinggi dan curam. Sementara data-ran rendahnya hanya 3,11% (445ha). Artinya Kawasan Sabang yangmemiliki topografi yang datarsangat terbatas hanya di sekitarpantai sehingga secara fisik upayauntuk membangun infrastrukturwilayah menjadi relatif sulit danmemerlukan biaya investasi yangtinggi. Penggunaan lahan di KotaSabang masih didominasi olehhutan (53,8%) terdiri dari hutanlindung, hutan produksi dan cagaralam. Sisanya 37% diusahakandalam bentuk perkebunan, sawahdan ladang, 6,7% permukiman,

Tabel 4 Jumlah APBN untuk Program Pengembangan Daerah Khusus/KPBPB Sabang Tahun 2003

NO KEGIATAN2003 2004 2005 2006

USULAN REALISASI USULAN REALISASI USULAN REALISASI USULAN REALISASI

1 Sektor Jasa danKepelabuhan 13,073,700,000 12,986,433,000 37,059,048,700 15,323,035,624 6,044,737,000 5,419,676,050 45,899,433,300 45,287,178,865

2 Sektor Industri danPerdagangan 600,000,000 598,785,000 14,819,410,500 3,904,153,400 1,200,000,000 1,190,090,000 19,117,924,000 19,113,555,550

3 Sektor Pariwisata 1,706,725,000 1,696,399,475 18,447,000 10,417,000 - - 1,068,445,000 767,855,950

4 Sektor Perikanan 483,200,000 481,719,000 550,000,000 542,927,000 1,398,751,000 1,169,415,349 1,097,959,000 1,096,157,150

5 Kelembagaan 11,699,743,000 11,500,178,630 10,235,938,800 4,718,146,396 8,806,442,000 8,198,885,267 17,431,818,700 16,142,966,147

6 Infrastruktur - - 5,284,859,500 1,037,828,100 7,038,178,000 5,983,747,386 12,633,067,000 12,583,597,425TOTAL 27,563,368,000 27,263,515,105 67,967,704,500 25,536,507,520 24,488,108,000 21,961,814,052 97,248,647,000 94,991,311,087

Sumber : DIPA Kota Sabang, Tahun 2003-2009 (Data Diolah)

Tabel 5 Realiasi Pendapatan Asli Daerah Kota Sabang Tahun 2000-2007

TAHUN TARGETREALISASI

PERTUMBUHAN / TAHUNRp %

2000 354.682.500,00 520.566.430,00 146,77 -2001 1.105.836.000,00 1.580.774.421,00 142,95 187,262002 3.066.256.000,00 3.463.044.940.,05 112,94 111,802003 9.100.126.650,00 8.763.217.719.,63 96,30 183,012004 7.300.954.485,00 5.449.013.023,17 74,63 -39,232005 6.092.235.183,00 3.461.039.694,92 56,81 -35,882006 6.418.419.513,00 8.321.031.216,10 129,64 152,042007 8.339.545.072,36 10.319.022.509,66 123,74 59,85

Sumber : Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Sa bang 2009


DAERAH

sementara itu lahan untuk kawasankhusus (pelabuhan dan bandarudara) 0,7 %.

2. Keterbatasan kapasitas industridaerah.Industri-industri di Sabang umum-nya berskala kecil dan memilikikapasitas produksi yang masihrendah. Hal ini terutama disebabkanoleh pengelolaan yang masih ber-sifat tradisional akibat terbatasnyakepemilikan aset-aset produksiseperti : kendala permodalan usa-ha, sarana dan alat produksi, danteknologi. Di samping itu, minimnyaaksesibilitas produsen ke konsu-men dan pasar sebagai akibat darirendahnya kualitas ketersediaaninfrastruktur (prasarana) dan saranatransportasi baik darat maupun laut,prasarana pergudangan sehinggatidak mampu menjamin penyim-panan produksi barang untuk eks-por. Produksi hutan tidak berjalansecara intensif, karena di Sabangtidak terdapat pengusahaan hutansecara komersial, arealnya relatifcuram dan lebih berfungsi sebagaiuntuk konservasi, dan adanya poten-si kerusakan ekosistem kawasanSabang yang berada di tengahSamudera, seperti erosi, longsor,keringnya mata air alami, dangangguan biota hutan. Berdasarkankondisi topografi, peran hidrologis

hutan, maka potensi hutan diKawasan Sabang sebaiknya diper-tahankan sebagai hutan yangdiarahkan untuk fungsi konservasilahan, penyangga hidroorologi,ecotourism, dan perlindungankawasan wisata di bawahnya,demikian halnya dengan kondisieksisting potensi produk unggulanlainnya di Sabang.

3. Keterbatasan infrastruktur dansarana pendukung pengem-bangan kawasan perdagangan danperlabuhan bebas.a. Belum memadainya kondisi

pelabuhan laut di Sabang.Kondisi pelabuhannya kiniadalah sebagai berikut :

Pelabuhan nasional : be-lum memadai dari aspekpertumbuhan ekspor-im-por, bongkar muat barang,jumlah penumpang, posisidan perannya dalamRTRWN, peran dalampengembangan regional.Yang baru terpenuhi ada-lah dari sisi posisi geo-grafis, kondisi fisik alam,teknis fasilitas pelabuhan,potensi hinterland danforeland, posisi dan perandalam RTRWP danRTRW Sabang, dukunganpolitik dalam negeri.

Pelabuhan internasional :belum memadai dari as-pek potensi hinterland, per-tumbuhan ekspor-impor,bongkar muat barang,jumlah penumpang, posisidan perannya dalamRTRWN, peran dalampengembangan regional,peran pelayaran internasi-onal, peran dalam wilayahregional, nasional daninternasional. Yang baruterpenuhi adalah dari sisiposisi geografis, kondisifisik alam, pengembanganteknis fasil itas kepela-buhan.Pelabuhan internasionalhub : sangat tidak mema-dai dari aspek potensihinterland, pertumbuhanekspor-impor, bongkarmuat barang, jumlahpenumpang, posisi danperannya dalam RTRWN,peran dalam pengem-bangan regional, peranpelayaran internasional,peran dalam wilayah regio-nal, nasional dan internasi-onal). Yang baru terpenuhiadalah dari aspek posisigeografis, kondisi fisik a-lam, pengembangan teknisfasilitas kepelabuhanan.

b. Tidak terdapat angkutanumum transit atau rute tetap,melainkan lebih ke angkutanpratransit atau mobil sewaan,dan banyak mobil mewah eks-Singapura dengan hargamurah hingga ke pelosokSabang.

c. Sebagian besar jalan dikawasan Sabang berada padakondisi rusak (49 %) baik rusaksedang maupun berat, namununtuk jalan provinsi yang rusakhanya 6 %. Yang cukup baikkondisi jalannya seperti dari

Jumlah APBN untuk Program Pengembangan Daerah Khusus/KPBPB Sabang Tahun 2003-20082006 2007 2008 2009

USULAN REALISASI USULAN REALISASI USULAN REALISASI USULAN

45,899,433,300 45,287,178,865 140,909,557,000 136,296,475,578 331,473,258,000 259,556,346,677 495,282,000,000

19,117,924,000 19,113,555,550 17,065,206,000 15,949,393,200 17,831,050,000 2,683,374,800 17,462,000,000

1,068,445,000 767,855,950 1,271,732,000 123,426,700 2,869,974,500 738,587,450 6,433,362,000

1,097,959,000 1,096,157,150 6,341,569,000 618,079,000 8,508,836,000 1,761,514,600 19,030,000,000

17,431,818,700 16,142,966,147 42,966,673,000 31,434,112,768 36,318,891,500 10,325,943,434 60,934,638,000

12,633,067,000 12,583,597,425 4,478,263,000 3,505,288,000 42,202,843,000 12,467,674,820 195,508,000,00097,248,647,000 94,991,311,087 213,033,000,000 187,926,775,246 439,204,853,000 287,533,441,781 794,650,000,000


DA E R A H

pusat kota Sabang ke daerahwisata namun berada di lerengbukit yang apabila hujan jalanlicin dan berpotensi longsor.Akibatnya belum semua produkpotensial di Sabang memilikiakses jalan yang terhubungkandengan kawasan di sekitarnya.

d. Terbatasnya ketersediaan lis-trik, dan air baku khususnya ba-gi pemenuhan perkembangankebutuhan industri di masamendatang

4. Ketertinggalan di bidang inves-tasi khususnya di sektor riel semakintertekan sejak terjadinya bencanatsunami dan gempa.

5. Rencana Tata Ruang (RTR)Kawasan Sabang sebagaiKawasan Strategis Nasional(KSN) belum disusun, sehinggaPerpres-nya hingga saat ini belumdiproses. Padahal penyusunanRTR KSN Sabang merupakankewenangan pemerintah pusat yanghasilnya akan menjadi landasandalam penyusunan Master Pan,Action Plan, dan Business Planpengembangan Kawasan Sabang,sebagaimana UU No. 26 Tahun2007 menyebutkan bahwa setiapKSN perlu disusun RTR yangditetapkan dengan PeraturanPresiden.

6. Kurangnya kemampuan kelem-bagaan pengelola di pusat dan didaerah dalam mendampingi imple-mentasi kegiatan pengembangankawasana. Pemerintah belum melimpah-

kan kewenangan di bidang peri-zinan kepada Dewan KawasanSabang (dalam bentuk PP atauaturan operasional). Kewe-nangan perizinan tersebut akandilaksanakan oleh BadanPengusahaan Kawasan Sa-bang diantaranya berbentukpengeluaran izin usaha, izininvestasi dan izin lainnya yangdiperlukan oleh pengusaha,

sebagaimana yang diamanat-kan oleh UU 11/2006 tentangPemerintahan Aceh dan UU 37/2000 yang menyebutkan bahwakewenangan Badan Pengusa-haan Kawasan Sabang dalammekanisme perizinan Satu Atapsalah satunya adalah memberi-kan izin usaha industri dan izinusaha lainnya bagi pengusahayang ingin mengembangkanusahanya di Kawasan Sabangsetelah adanya pelimpahanwewenang.

b. Kurang optimalnya pelaksana-an peran dan fungsi BadanPengusahaan Kawasan Sa-bang dalam mendorong, mem-fasilitasi, dan menciptakan kre-atifitas kerjasama untuk peng-embangan usaha/bisnis sektor/produk unggulan kawasansehingga keberadaan potensisumberdaya lokal belum opti-mal termanfaatkan untukmenggerakan pertumbuhandan pemerataan ekonomi diSabang dan wilayah sekitarnya.

c. Kurangnya dukungan koordina-si dalam keterpaduan program/kegiatan lintas sektor yang dibu-tuhkan untuk pengembangankawasan Sabang sebagaikawasan perdagangan bebasdan pelabuhan. Selama iniprogram masih bersifat sektoralsehingga tidak memiliki dayapengukit yang besar merubahkondisi Kawasan Sabang.

SOLUSI KEBIJAKANMengingat masih banyak permasa-

lahan yang harus diselesaikan oleh kitasemua dalam pengembangan KawasanSabang, seyogyanya semua stakehol-ders serius mendorong dunia usahauntuk menggerakkan pertumbuhanekonomi di Sabang, dengan dukungankonkrit terutama di t ingkat daerah.Terkait dengan hal itu beberapa hal yangmenjadi pandangan adalah :

1. Melihat potensi yang paling mung-kin untuk dikembangkan di Kawa-san Sabang adalah industri peri-kanan laut, pariwisata, perdagang-an, dan jasa, maka Pemerintahseharusnya mendukung pemerintahdaerah dan BPKS untuk mening-katkan pengembangan kualitaskawasan Sabang sebagai kawasanperdagangan bebas dan pelabuhanbebas, dengan cara : (a) menjalan-kan komitmen pusat dan daerahuntuk mewujudkan keterpaduanlintas sektor terkait pusat dan daerahdalam pengembangan fungsipelabuhan, pengembangan industriperikanan, jasa perdagangan, danpariwisata, disamping mengopti-malkan pengelolaan dana otonomikhusus; (b) melimpahkan kewe-nangan perijinan investasi kepadaPemda (Dewan Kawasan Sabang)yang secara operasional akan dilak-sanakan oleh Badan PengusahaanKawasan Sabang (BPKS) sebagai-mana amanat UU 11/2006 tentangPemerintahan Aceh bahwa “kewe-nangan Badan Pengusahaan Kawa-san Sabang dalam mekanismeperizinan Satu Atap salah satunyaadalah memberikan izin usahaindustri dan izin usaha lainnya bagipengusaha yang ingin mengem-bangkan usahanya di KawasanSabang setelah adanya pelimpahanwewenang”; (c) mengatasi masalahperaturan/perundang-undanganyang saling tidak mendukung baikdi tingkat pusat maupun daerahkhususnya tentang ketenagaker-jaan, kepastian lahan, insentif fiskal,jaminan lingkungan kondusif dankeamanan investasi; (d) mening-katkan pembinaan dan pendam-pingan bagi daerah agar konsistenmelaksanakan dan menegakkanregulasi lingkungan kondusif bagiinvestasi tersebut di atas sebagai-mana yang telah dilakukan olehnegara-negara lain; (e) memper-jelas mekanisme hubungan kelem-


DA E R A H

bagaan (Dewan Nasional, DewanKawasan, BPKS) dengan instansi sek-toral di pusat dan di daerah; (f) refor-masi kelembagaan disesuaikandengan tuntuntan persaingan globa-lisasi, good governance, dan pember-dayaan SDM sektor riil di kawasanuntuk mendorong percepatanpelaksanaan business plan BPKS, (g)meningkatkan pengelolaan KawasanSabang secara sistemik bukan parsialyang meliputi perumusan tentangkejelasan kewenangan, pedomankelembagaan Badan Pengusahaan,yang ditetapkan dengan KeputusanMenko Perekonomian selaku KetuaDewan Nasional KPBPB, personil,keuangan, pengawasan, dan fasilitasinsentif bagi Kawasan PBPB.

2. Karena daya dukung lahan terbatasdi Pulau Weh, maka tahap pengem-bangan kawasan Sabang berikutnyadiarahkan ke Pulo Aceh. Untuk ituPemerintah pusat dan daerah seyog-yanya mendukung pembangunanjalur transportasi antara Kota Sabangdengan Pulo Aceh tersebut, danpemerintah daerah perlu melakukankegiatan pengembangan kerjasamadengan wilayah sekitarnya dalampenyediaan lahan.

3. Untuk mengatasi masalah keterba-tasan kapasitas industri daerah,Dewan Nasional perlu melaksanakanpembinaan dan pendampingan yangprofesional secara intensif bagidaerah dalam pengembangan skala

usaha industri-industri yang ada,dengan fokus kegiatan : (a) pening-katan profesionalisme, kerjasamapemerintah-swasta dalampengelo-laan usaha, (b)meningkatkan akses dankepemilikan terhadap faktor-faktorpendukung produksi (permo-dalanusaha, sarana dan alat produk-si,teknologi, informasi pasar, danperlindungan terhadap pelakuusaha lokal), (c) meningkatkanaksesibilitas dan distribusi produkunggulan melalui peningkatanketersediaan infrastruktur(prasarana) dan sarana yangmemadai di bidang transpor-tasidarat, laut, dan udara, penga-daanoutlet atau unit kontrol kualitasstandardisasi produk, pergu-dangan, terminal dan pelabuhanpetikemas, dan sebagainya.

4. Untuk mengatasi masalah keterba-tasan kapasitas produksi produkprimer unggulan sebagai bahanbaku industri, pemerintah daerahperlu melaksanakan kegiatan : (a)menyediakan fasilitas aksesibilitasdan insentif bagi pengusaha ekono-mi skala kecil dan menengah; (b)menetapkan fokus sektor dan pro-duk unggulan yang dapat menjadipenggerak pembangunan ekono-mi daerah, (c) peningkatan profe-sionalisme pelaku-pelaku usaha dikawasan dan sekitarnya dalampengelolaan produk unggulan, (d)memperbesar skala produksi pro-

duk primer di sektor perkebuhan,peternakan, dan perikanan melaluipeningkatan kerjasama antarkabupaten/kota di wilayah sekitar-nya dan atau dengan wilayah lainpenghasil produk primer terkait.

5. Untuk mengatasi keterbatasaninfrastruktur dan sarana ekonomi,pemerintah pusat dan daerah perlumelaksanakan kegiatan : (a) opti-malisasi pengelolaan dan realiasidana otonomi khusus NAD, pening-katan sinkronisasi dan keterpaduanprogram/kegiatan l intas sektorterkait pembangunan infrastruktur diSabang misalnya melalui meka-nisme Musrenbang, (b) mengopti-malkan kerjasama antar wilayahkabupaten/kota dalam pemanfaat-an dan pengembangan infrastruk-tur dan sarana ekonomi, (c) otima-lisasi kerjasama pemerintah dae-rah dengan pihak swasta untukmendukung pembangunan infra-struktur dan penyediaan saranaekonomi melalui pembuatan danpelaksanaan regulasi/peraturanpemberian insentif dan dukunganfasilitas bagi investor di KawasanSabang.

6. Untuk mengatasi masalah belumadanya Perpres tentang RTR KSNSabang (kewenangan pusat) seba-gai pedoman bagai daerah dalammelaksanakan penyusunan Master-plan, Action Plan dan Business Plankawasan Sabang, maka instansiterkait seyogyanya segera meng-koordinasikan dan melaksanakan-nya bersama Dewan KawasanSabang dan BPKS. (RH)

PustakaDIPA Kota Sabang, Tahun 2003-2009http://www.bpks.go.id, 2009Kebijakan Umum Anggaran (KUA) KotaSabang 2009Review Materplan KawasanPerdagangan dan Pelabuhan BebasSabang, 2005

(***)

http://www.bpks.go.id/


A G E N D A

WORKSHOP FINALISASI MANUAL MONITORING DANEVALUASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL

Dalam rangka menilai kinerjapelaksanaan Program PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal danKhusus (P2DTK) di tingkat nasionalmaupun P2DTK NAD-Nias, diselengga-rakan workshop untuk finalisasi penyu-sunan manual monitoring dan evaluasiProgram P2DTK. Sebelum workshopfinalisasi in i, telah dilakukan serialWorkshop Terbatas I dan II. WorkshopTerbatas I bertujuan untuk menjaringmasukan atas kerangka sistem monito-ring dan evaluasi yang telah dirancang,serta melakukan sinkronisasi dan tabula-si atas sistem aplikasi monitoring padatahapan implementasi yang terlebihdahulu dikembangkan oleh NMC/PIU.Sebagai tindak lanjut Workshop TerbatasI telah dilakukan serangkaian FGD danuji lapangan terhadap draft instrumenmanual monitoring dan evaluasi yangdiadakan di 10 kabupaten – 8 provinsilokasi Program P2DTK. Dalam kegiatantersebut terkumpul data untuk pena-jaman draft instrumen manual monito-ring dan evaluasi integratif. Hasil Work-shop I ini kemudian menjadi bahanpelaksanaan Workshop Terbatas II yang

bertujuan untuk melakukan penajamandraft instrumen manual monitoring danevaluasi integratif. Sebagai keluaran uta-ma pada kegiatan Workshop TerbatasII ini adalah final draft instrumen manualmonitoring dan evaluasi ProgramP2DTK. Hasil Workshop Terbatas IIkemudian ditindaklanjuti oleh TimBantuan Teknis dengan memfinalkanDraft Manual Monioring dan Evaluasidalam Workshop Finalisasi ManualMonev.

Workshop Finalisasi Manual MonevP2DTK berlokasi di Garden PermataHotel, Kota Bandung. Para peserta, yangterdiri dari : (1) National ManagementConsultant Program P2DTK, (2) ProjectImplementing Unit Program P2DTKKPDT, (3) Project Management Unit(PMU) P2DTK Bappenas, (4) ProjectManagement Unit (PMU) Bappenas-TimGrant Monev TF090666 IND, (5) perwa-kilan Tim Teknis P2DTK Bank Dunia,(6) perwakilan mitra pelaksanaankegiatan Pengembangan Sektor Swasta(PSS), (7) perwakilan mitra pelaksanaankegiatan mediasi dan penguatan hukummasyarakat, (8) Direktorat Penang-

gulangan Kemiskinan Bappenas, (9)Tim Sekretariat PNPM Mandiri Men-kokesra, serta (10) Tim Monev PNPMMandiri Perdesaan, Perkotaan, PISEW,dan PPIP, melakukan FGD yang mem-bahas panduan dan manual monevuntuk setiap bidang terkait dalam lingkupProgram P2DTK. Bidang-bidang terse-but diantaranya : (a) Bidang peningkatankapasitas, (b) Bidang infrastruktur, (c)Bidang kesehatan, (d) Bidang pen-didikan, (e) Bidang pengembangan sek-tor swasta, (f) Bidang mediasi penguatanhukum masyarakat dan handlingcomplain unit, (g) Bidang pemuda, dan(h) Bidang manajemen proyek.

Mengingat padatnya materi yangmenjadi pokok bahasan, maka wokshopini berlangsung selama tiga hari, yaitutanggal 7 hingga 9 Oktober 2009. Padahari pertama, acara workshop dibukadengan sambutan dari Direktur Kawa-san Khusus dan Daerah Tertinggal Bap-penas, Bapak Suprayoga Hadi, disusuldengan laporan kegiatan penyusunanManual Monitoring dan Evaluasi Pro-gram P2DTK serta paparan hasil semen-tara. Agenda hari kedua adalah masukpada acara inti, yaitu pembahasan bukupanduan dan manual di masing-masingbidang. Pada hari terakhir, workshop diisidengan paparan sistem monev danpaparan manual monev P2DTK sebagaihasil diskusi di hari kedua.

Diharapkan, melalui workshop initercipta penyamaan persepsi tujuanProgram P2DTK, khususnya pelaku dipusat, juga penyamaan persepsi terha-dap pengertian Konsep Akhir ManualMonitoring dan Evaluasi ProgramP2DTK. Sebagai hasil akhir workshop,saat ini telah tersusun Manual Monito-ring dan Evaluasi Program P2DTK yangsiap untuk diimplementasikan. (RH)


A G E N D A

RAPAT KOORDINASI PENDAHULUAN PEMANTAUANDAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA INDUK

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSINAD-NIAS

Sebagaimana diamanatkan dalamPerpres No. 47 Tahun 2009 jo. PerpresNo. 30 Tahun 2005, sertamemperhatikan PP No. 39 Tahun 2006,Bappenas bertanggung jawab dalammelakukan pemantauan dan evaluasiterhadap program dan kegiatanrehabili tasi dan rekonstruksi sertapembangunan di Provinsi NAD danKepulauan Nias-Provinsi SumateraUtara pasca bencana gempa dantsunami. Sehubungan dengan haltersebut, serta sebagai tindak lanjutKeputusan Menteri Bappenas No.KEP.04/M.PPN/Hk/01/2009 tentangPembentukan Tim KoordinasiPenyelesaian dan KeberlanjutanRehabiltasi dan Rekonstruksi di ProvinsiNAD dan Kepulauan Nias ProvinsiSumatera Utara (Tim KPKRR NAD-Nias), maka pada 9 September 2009dilaksanakan Rapat KoordinasiPendahuluan Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana IndukRehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Niasdi Hotel JW Marriot Medan, SumateraUtara.

Adapun tujuan dilaksanakan rapatkoordinasi adalah melakukankonsolidasi dengan stakeholder terkaitmengenai pelaksanaan pemantauandan evaluasi terhadap Rencana IndukRehabili tasi dan RekonstruksiRekonstruksi di NAD-Nias Tahun 2009,memperoleh masukan danrekomendasi bagi kerangka acuanpelaksanaan pemantauan dan evaluasiterhadap Rencana Induk Rehabilitasidan Rekonstruksi di NAD-Nias tahun2009, serta mendapatkan tanggapanterhadap agenda pemantauan danevaluasi pelaksanaan Rencana IndukRehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Niastahun 2009. Selain Bappenas, pesertalain yang hadir Pemda Provinsi NAD,Pemda Kepulauan Nias, serta NGO

terkait, diantaranya UNDP, ILP, UNESCO,UNICEF, Save The Children, dan PMI.

Rapat dibuka oleh sambutanBappeda Provinsi NAD, dilanjutkandengan pemaparan dari BapakSuprayoga Hadi selaku DirektoratKawasan Khusus dan DaerahTertinggal, Bappenanas, dan diakhiridengan diskusi dan pembahasan.Dalam paparannya, Bapak SuprayogaHadi mengungkapkan bahwa untukmonev tahun 2009 akan memantaupelaksanaan rehabil itasi danrekonstruksi yang dilaksanakan Pemdadan K/L, serta memberi masukan untukRenaksi Kesinambungan Rekonstruksi2010-2012. Monev 2009 jugamenyesuaikan dengan kevaliditasan isuyang berkembang. Berkenaan denganhal ini, maka Tim Likuidasi BRR NAD-Nias akan menjadi salah satunarasumber dalam kegiatan rehabiltiasidan rekonstruksi yang masih harusdituntaskan.

Sekitar pukul tiga sore, rapat ditutupdengan pembacaan kesimpulan danrencana tindak lanjut. Direncanakanpada Bulan November 2009 akandikeluarkan Surat Edaran dari DitjenImigrasi, Departemen Hukum dan HAMdan Bappenas, yang akanmengklarifikasi tentang keberlanjutantenaga ahli asing yang masih on goingcontract pasca 2009. Pemda KepulauanNias sendiri berharap laporan monevBappenas dapat lebih berbobot secarakualitatif dan kuantitatif, khususnyadalam memotret kinerja BRR selamaempat tahun terkahir, termasuk kinerjaBKRN dan donor/NGO dari segi positifdan negatifnya. (RH)


AG ENDA

FOCUS GROUP DISCUSSION PELAKSANAANKEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Dalam rangka pelaksanaan kajianDirektorat Kawasan Khusus dan DaerahTertinggal tahun 2009 yang bertajuk“Keserasian dan KeterpaduanPengelolaan Pembangunan DaerahTertinggal, serta Uji Coba IndikatorKinerja Pembangunan DaerahTertinggal”, maka pada minggu keduabulan Agustus, tepatnya 10 hingga 15Agustus 2009, Direktorat KawasanKhusus dan Daerah Tertinggal,Bappenas, melakukan Focus GroupDiscussion (FGD) mengenaiimplementasi kebijakan pembangunandaerah tertinggal. FGD dilakukanserentak di empat provinsi dan empatkabupaten yang menjadi daerah studi,yaitu Provinsi Lampung–KabupatenLampung Selatan, Provinsi KalimantanBarat–Kabupaten Landak, ProvinsiGorontalo–Kabupaten Gorontalo, dan

Provinsi Maluku–Kabupaten SeramBagian Barat.

Sebanyak sepuluh orang yangterlibat dalam penyusunan kajiandibagi menjadi empat kelompok untukbertanggungjawab di satu daerahstudi, yaitu : (1) Kelompok ProvinsiLampung-Kabupaten LampungSelatan : Bapak Achmad Baehaqiedan Wisynu, (2) Kelompok ProvinsiKalimantan Barat-Kabupaten Landak: Bapak Sutiman, Pringgadi Kridiarto,dan Yuliawati, (3) Kelompok ProvinsiGorontalo-Kabupaten Gorontalo :Bapak Moris Nuaimi, DiahLenggogeni, dan M. Yogi, dan (4)Kelompok Provinsi Maluku-KabupatenSeram Bagian Barat : Yelda Rugestydan Sahlul.

Pelaksanaan FGD dimaksudkanuntuk mengetahui sejauhmana

kebijakan pembangunan daerahtertinggal, dalam hal ini adalah RencanaAksi Daerah Percepatan PembangunanDaerah Tertinggal (RAD PPDT) disusundan dilaksanakan di tingkat provinsi dankabupaten. Lebih lanjut, pelaksanaanFGD juga dimaksudkan untuk mengetahuikendala-kendala apa saja yang ditemuidalam proses penyusunan danpelaksanaan RAD PPDT. Untuk itu, FGDini dihadiri oleh Bappeda dan SKPD terkaitdengan pembangunan daerah tertinggal,seperti Dinas Pertanian, Dinas Kelautandan Perikanan, Dinas Perindustri, DinasTenaga Kerja, dan lain-lain.

Hasil FGD di empat daerah ini akandirumuskan sebagai bahan analisis kajian.Diharapkan, nantinya bisa merumuskansuatu masukan bagi pembangunandaerah tertinggal ke depannya. (RH)


PUSTAKA

ZONA EKONOMI KHUSUSSTRATEGI CHINA MEMANFAATKAN MODAL GLOBAL

Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Pepatah lama itu kiranya pantas disematkan dalam buku karya BangkitA. Wiryawan, buku warna merah bernuansa oriental. Buku yang berjudul “Zona Ekonomi Khusus, StrategiChina Memanfaatkan Modal Global”, dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kawasan strategisekonomi di Indonesia.

Pepatah yang mengatakantuntutlah ilmu ke negeri China, memangtepat adanya. Sejarah dunia mencatat,China mempunyai kekuatan dankekayaan yang luar biasa dalammenguasai dunia, dimulai dari seni,budaya, hingga kini perekonomiannya.Ketika seluruh Asia Timur tertegunakibat krisis keuangan di tahun 1997,China justru menderu, mempercepatlangkah pembangunan perekonomianhingga tumbuh rata-rata 9% per tahunselama tiga dekade terakhir.

Keberhasilan perekonomian initentu disebabkan oleh banyak faktor,salah satunya adalah pengembanganzona ekonomi khusus (ZEK) yangdilakukan oleh China pada tahun 1979-1980. Bersama dengan Taiwan, KoreaSelatan, dan Singapura, mereka dijuluki“macan Asia” karena dianggap suksesmembangun perekonomian merekadengan memanfaatkan pembagiankerja internasional baru (NewInternational Division of Labor, NIDL)yang muncul pada tahun 1970-an.

Ketika diputuskan untukmembangun ZEK, China seperti jugaTaiwan dan Korea Selatan, t idakmemiliki pengalaman dalam menarikinvestasi asing. Strategi pembangunanyang diterapkan sebelumnya mengikutimodel substitusi impor yang bersifatprotektif dan menarik diri dari ekonomiglobal. Hal ini lah yang memicuterjadinya stagnasi ekonomi danpertumbuhan yang sangat rendah,bahkan defisit. Untuk mengatasipersoalan ini, negara harus merubahstrategi dari yang bersifat protektif dantertutup menjadi lebih terbuka, salahsatunya dengan menyertakan peraninvestor asing dalam pembangunan.Merubah strategi yang lebih terbukapada investor asing, sungguh bukanpekerjaan mudah bagi suatu negara.Perlu diingat, perusahaan asing tidaktertarik untuk menunjang pembangunansuatu negara. Mereka hanya fokus padamaksimalisasi keuntungan dari setiapsen modal yang mereka tanamkan.Untuk itulah, pengembangan ZEK

menjadi salah satu solusi untuk menarikinvestasi asing dengan filter yang jelas.Dengan pendekatan ini, negara dapatmembuka diri terhadap perusahaanasing demi meningkatkan ekspor. Padasaat yang sama, negara juga melakukanproteksi ekonomi domestik denganmengisolasi praktik ekonomiperusahaan asing sehingga mencegahakses perusahaan asing tersebutterhadap pasar dalam negeri. Denganbegitu, pengembangan ZEK juga bisadianggap sebagai alat eksperimenterhadap masuknya investasi asing. Jikaeksperimen ini gagal, kerusakan yangditimbulkannya dapat cepat ditanganitanpa banyak mempengaruhi kinerjaekonomi pada tingkat nasional.Sebaliknya, jika berhasil, maka negaradapat mengaplikasikannya bagipengembangan ekonomi nasional lebihlanjut.

Walaupun secara umumpengembangan ZEK di China hampirsama dengan negara lain, namun adatiga hal yang menjadi karakteristiknya.

Judul Buku : Zona Ekonomi Khusus, Strategi China Memanfaatkan Modal GlobalPenulis : Bangkit A. WiryawanEditor : Natalia Subagjo, Prof. Gondomono, I. Wibowo, Poltak HotraderoPenerbit : CCS, JakartaEdisi : Pertama, 2008Tebal : 114 halaman + xiv


PUSTAKA

Pertama, inisiator pengembangan ZEKtidak selalu dari pemerintah pusat danbahkan pengembangan ZEK pertamakali diusulkan oleh pemerintah ProvinsiGuangdong. Latar belakang munculnyainisiasi pemerintah daerah inilah yangmenjadi daya tarik dalam buku ini.Bangkit A. Wiryawan memperkayawawasan kita dengan menyajikansejarah dan dinamika pemerintahanChina. Sungguh bukan hal yang mudahdan sebentar bagi negara China yangmenganut ideologi komunis untukmemberikan kewenangan lebih bagipemerintah daerah. Gelombangdesentralisasi pasca tahun 1978memperkuat kewenangan daerah danmemicu lahirnya inisiasi daerah dalampengembangan ZEK. Puncaknya padareformasi fiskal pada tahun 1992 yangmemberikan tanggung jawab ekonomikepada daerah. Dari masa inilah,muncul subur usulan ZEK dari daerahhingga lahir beragam jenis ZEK sesuaidengan kebutuhan daerah. Hal inimenjadi karakteristik kedua yangmembedakan pengembangan ZEK diChina dengan negara lain. Terdapatdelapan jenis KEK yang berkembang diChina, seperti yang dipaparkan padaTabel 1.

Karakteristik ketiga dari ZEK diChina adalah pola pengembangnyayang bertahap. Pada awalnya, statusZEK hanya diberikan kepada empatwilayah di Provinsi Guangdong danFujian. Ada tiga alasan kuat yangmendasari pemilihan Shenzhen,Zhuhai, Shantou, dan Xiamen sebagailokasi percobaan ZEK. Pertama ,keempat wi layah tersebut memilikisejarah sebagai pintu gerbang Chinaterhadap dunia luar, dalam arti keempatwilayah ini merupakan daerah-daerahpelabuhan yang cukup terkenal sejakaban ke-18. Kedua, baik ProvinsiGuangdong maupun Provinsi Fujianadalah provinsi yang tidak memilikikontribusi signifikan dalam pendatapannasional. Bila penerapan kebijakankhusus di kedua provinsi tersebut gagal,

maka tidak akan berpengaruh signifikanterhadap kebijakan nasional. Alasanketiga, keempat wilayah tersebut beradapersis berseberangan dengan overseasChinese, yaitu Taiwan, Hong Kong, danMacao, yang merupakan macan Asia.Dengan berkembangnya ZEK di empatwilayah tersebut beserta dampakpositifnya, pengembangan ZEKkemudian diteruskan pada daerah-daerah pesisir pantai. Hingga sekarang,pengembangan ZEK mulai mencakupwilayah Barat dan pedalaman.

Keberhasilan pengembanganZEK, tentu tidak hanya didasarkan atasfaktor lokasi. Bangkit A. Wiryawan jugamengulas kebijakan khusus yangditerapkan dalam ZEK. Di China, insentifpajak yang diberikan pada tiap-tiap jeniszona berbeda-beda. Untuk mengaturbesar insentif pajak yang dikenakan tiapzona, pemerintah pusat mengeluarkanKebijakan Regional Khusus. Adanyaperbedaan insentif di tiap jenis zonadidasarkan atas tujuan utamakeberadaan zona itu sendiri. Sebagaicontoh, pada jenis zona pengolahanekspor atau zona ekonomi khusus, fokusutama adalah pengembangan industriyang berorientasi ekspor, oleh karena ituberbagai insentif yang diberikanutamanya menyangkut keleluasaan bagiinvestor asing untuk melakukan ekspor.Dalam kebijakan buruh, sejak tahun1978 pemerintah China telahmengeluarkan beberapa peraturanketenagakerjaan yang memudahkanbagi perusahaan-perusahaan asing,misalnya peraturan tentang BuruhKontrak pada tahun 1986. Di sisi lain,agar tetap menarik penduduk China yangberjumlah sangat besar bekerja diwilayah zona ekonomi khusus,pemerintah menetapkan tingkat upayayang jauh lebih tinggi, sekitar 120-150%,dibanding wilayah lain di luar zonakhusus. Namun, untuk tetap menjagakeunggulan komperatif, besar upahburuh di zona khusus ditetapkan lebihrendah dibanding upah buruh di HongKong. Sementara dalam kebijakan

penggunaan lahan, juga terdapatfleksibil itas penetapan besar sewalahan, tergantung pada tujuanpenggunaan, lokasi lahan, dan lamanyamasa sewa. Penggunaan lahan untukpendidikan, pengembangan teknologi,kesehatan, dan fasil i tas publik,mendapatkan keistimewaan tersendiri.Bahkan bila digunakan untuk proyekberteknologi tinggi atau proyek nirlaba,bisa bebas kewajiban atas sewa lahan.

Besaran FDI yang diterima Chinamenandakan keberhasilannya dalammengembangkan ZEK. Tahun 2005,besar FDI yang masuk ke Asia Timursebesar US$ 118,2 miliar, dan lebih darisetengahnya sebesar US$ 72,4 miliarmasuk ke China. Tahun berikutnya,China menjadi negara penerima FDIkedua terbesar di dunia setelah AmerikaSerikat dan menggeser Inggris di urutanketiga. Besaran realisasi FDI di tahun2006 adalah US$ 69,47 miliar. Secarakeseluruhan, sejak masuknya FDIpertama kali di tahun 1980 hingga tahun2006, negara China telah memperolehFDI sebesar US$ 685,4 miliar denganmelibatkan 594.415 perusahaan asing.

Tentu, dibalik keberhasilan Chinadalam mengembangkan ZEK, jugatersimpan segudang permasalahanyang harus diselesaikan. Kesenjanganpembangunan antarwilayah, kurangnyakesejahteraan buruh, lonjakan pen-duduk perkotaan yang tidak terkontrol,dan pencemaran lingkungan adalahdampak negatif pengembangan ZEKyang tidak kalah besarnya dengandampak positifnya. Sayangnya, hal iniyang kurang diungkap dalam buku ini.Padahal hal ini penting sebagaipembelajaran bagi Indonesia dalammengembangan kawasan strategisekonomi agar dampak negatif tersebutbisa diminimalkan atau bahkan dihilang-kan. Namun secara keseluruhan, bukuini banyak memberikan informasi danpengetahun pengembangan ZEK diChina yang tentu bermanfaat untukpengembangan kawasan strategisekonomi di Indonesia. (RH)


PUSTAKA

Tabel 1 Jenis ZEK di ChinaNO JENIS SEZ LOKASI TINGKAT NASIONAL

1 Special Economis Zones(SEZs)

Shenzhen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen

2 Economic andTechnological DevelopmentZones (ETDZs)

Dalian, Tantai, Lianyungang, Shanghai Caohejing, Guangzhou, Kunshan, Fuqing Rongqiao, Harbin, Wuhan,Guangzhou Nansha, Beijing, Zhengzhou, Kunming, Nanchang, Qinhuangdao, Qingdao, Shanghai Minhang,Ningbo, Zhanjiang, Yingkau, Dongshan, Changchun, Chongqing, Dayawan, Urumchi, Xian, Changsha, Shihezi,Tianjin, Nantong, Shanghai Hongqiao, Fuzhou, Wenzhou, Weihai, Shenyang, Hangzhou, Wuhu, Xiaoshan, Hefei,Chengdu, Guiyang, Huhhot, Lanzhou, Nanjing, Nanning, Lhasa, Taiyuan, Xining, Xiamen Haicang, ShanghaiJinqiao, Yinchuan, Suzhou, Shanghai Pudong, Shanghai Lujiazui, Hainan Yangpu, dan Ningbo Daxiedao

3 Pudong New Area Pudong-Shanghai4 High Technology Industrial

Development Zones (HIDZs)Zhongguancun, Shenzen, Guilin, Chengdu, Kunming, Urumchi, Jilin, Anshan, Shijiazuang, Jinan, Zibo, Luoyang,Wuhan Donghu, Haikou, Hangzhou, Nanchang, Nanjing, Huizhou Zhongkai, Zhangjiang, Xi an, Zhuhai,Chongqing, Zhuzhou, Baotou, Chanchun, Dalian, Baoding, Weihai, Qingdao, Yangling, Xiangfan, Foshan,Fuzhou, Changzhou, Suzhou, Lanzhou, Huangzhou, Harbin, Xiamen Huoju, Mianyang, Changsha, Daqing,Tianjin, Taiyuan, Weifang, Zhengzou, Baoji, Hefei, Nanning, Guiyang, Zhongshan, dan Wuxi

5 Export Processing Zones(EPZs)

Yantai EPZ, Suzhou EPZ, Xiamen Xinglin, Chengdu EPZ, Dalian EPZ, Weihei EPZ, Shanghai Songjiang,Guangzhou EPZ, Shenzen EPZ, T ianjin EPZ, Kunshan EPZ, Hangzhou EPZ, Wuhan EPZ, Huichun EPZ, danBeijing Tianzhu

6 Free Trade Zones (FTZs) Shantou FTZ, Dalian FTZ, Shanghai FTZ, Shanghai Waigaoqiao FTZ, Zhuhai, Xiaomen Xiangyu FTZ, QingdaoFTZ, Ningbo FTZ, Tianjin FTZ, Haikou FTZ, Zhangjiagang FTZ, Fuzhou FTZ, dan Shenzhen FTZ

7 Bounded Zones Shanghai Waigaoqiao, Tianjin Port, Guangzhou, Shantou, Xiaomen Xiangyu, Qingdao, Ningbo, ShenzhenFutian, Haikou, Zhangjiagang, Fuzhou, Shenzhen Shatoujiao

8 Bounded EconomicCooperative Zones (BECZs)

Heihe, Dandong, Bole, Ruili, Erlianhaote, Huichun, Tining, Pingxiang, Wanting, Suifenhe, Manzhouli, Tacheng,Dongxing, dan Hekou


GALERI KAWASANGALERI KAWASAN


buletin kawasan edisi 24-2009

Documents