buku pegangan perencanaan pembangunan daerah … · italia, spanyol dan yunani, diproyeksi tumbuh...

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012-2013

MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN

DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Agustus 2012

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012-2013: Memperkuat

Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat

© Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Republik Indonesia

Foto cover : Pras Widjojo

Desain cover : Ivan W. Sjafary

Diterbitkan oleh:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional

KATA SAMBUTAN

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan terbitnya Buku

Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk tahun 2012-2013. Buku pegangan ini

mengambil tema mengenai: Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan

Perluasan Kesejahteraan Rakyat, sebagai rujukan dalam merencanakan berbagai strategi,

program, dan kegiatan pembangunan di seluruh Wilayah Nusantara.

Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat

terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan

persoalan lingkungan. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, pelaksanaan

pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu

pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor)

dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment).

Di tengah kondisi persaingan ekonomi global yang masih tidak menentu, penguatan ekonomi

domestik menjadi syarat mutlak agar Indonesia dapat tetap menjaga pertumbuhan yang

berkualitas. Sinergi antara pusat dan daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan

ekonomi dan meningkatkan kualitas pertumbuhan merupakan aspek prioritas yang perlu kita

lakukan bersama-sama. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan agregasi dari

keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan ekonomi nasional adalah

hasil akumulasi dari penguatan ekonomi di daerah. Dengan demikian, komunikasi, koordinasi

dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus dipertahankan untuk menjaga

momentum pembangunan. Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai jika

dijembatani oleh sinergi pusat-daerah oleh berbagai pemangku kepentingan. Gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah memiliki tugas dan fungsi yang penting untuk

mengkoordinasikan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya dan menjaga

konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah.

Saya berharap, buku ini dapat menjadi pegangan bagi segenap aparatur pemerintah dalam

proses perencanaan dan penyusunan strategi pembangunan di daerah. Melalui pemahaman

2 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013

konsep dan faktor-faktor penentu penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan

perluasan kesejahteraan rakyat, segenap jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah serta

pemangku kepentingan lainnya dapat bersama-sama menyamakan langkah untuk menyusun

strategi yang terintegrasi dalam mendorong dan menjaga ekonomi domestik yang lebih

berdaya tahan tinggi.

Dengan terbitnya Buku Pegangan Tahun 2012-2013 ini, saya menyampaikan terima kasih dan

penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Bappenas yang telah bekerja dengan itikad dan dedikasi yang baik

dalam menyusunnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dan bimbingan Nya

dalam setiap upaya untuk menguatkan perekonomian nasional, agar pembangunan ekonomi

Indonesia dapat lebih cepat dan lebih luas demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Terima Kasih.

Jakarta, 6 Agustus 2012

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana

Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Buku Pegangan (Handbook) Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan

untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya peran perencanaan dan strategi

pembangunan daerah untuk mendukung penguatan perekonomian domestik bagi

peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, serta memberikan panduan bagi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2012 – 2013 dalam

menentukan strategi-strategi yang dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan

ekonomi domestik.

Kondisi ekonomi global di tahun 2012 diperkirakan masih belum membaik, karena masih

rentannya proses pemulihan negara-negara Eropa yang terlilit krisis utang dan terjadinya

perlambatan ekonomi negara-negara maju dan emerging market. Krisis yang dialami negara-

negara Eropa terkait utang dan defisit fiskal masih belum teratasi dengan baik sehingga kondisi

ekonomi global akan masih diliputi oleh ketidakpastian, sementara pemulihan ekonomi AS

masih rentan terhadap guncangan.

Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat menjadi 3,5 persen pada tahun 2012 dan

3,9 persen pada tahun 2013 (IMF, World Economic Outlook, Juli 2012) disebabkan oleh proses

pemulihan AS yang rentan, keberlanjutan krisis keuangan Eropa, serta kemampuan ekonomi

Asia yang menurun. Negara maju diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1,4 persen pada tahun

2012 dan 1,9 persen pada tahun 2013. Bahkan ekonomi di beberapa negara Eropa, seperti:

Italia, Spanyol dan Yunani, diproyeksi tumbuh negatif pada tahun 2012.

Sementara itu, negara berkembang Asia akan menjadi penopang pertumbuhan dunia ditengah

krisis global, yang diperkirakan tumbuh mencapai 7,1 persen pada tahun 2012. China dan India

sebagai negara emerging diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 8,0 persen dan 6,1

persen pada tahun 2012. ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina)

diproyeksi mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada tahun 2012.

ii Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013

Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, perekonomian domestik harus tetap

terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik.

Kondisi ini tentunya akan menjadi suatu keharusan bagi Indonesia dan masing-masing daerah

untuk terus bekerja keras dan bersaing dengan negara lain. Langkah ini dapat dilakukan

dengan meningkatkan daya saing bangsa, memperbaiki kinerja ekonomi nasional yang

didukung struktur ekonomi yang kuat, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang

tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meningkatkan pembangunan wilayah tertinggal

dan wilayah perbatasan.









Dengan berbagai tantangan yang ada, sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 adalah

sebesar 6,5 persen. Sementara itu, pada tahun 2013, diharapkan perekonomian dapat lebih

baik lagi dengan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 7,0 persen. Investasi dan konsumsi

masyarakat pada tahun 2012 dan 2013 diharapkan akan menjadi sumber pertumbuhan

ekonomi, dengan target pertumbuhan untuk investasi adalah sebesar 10,9 persen pada tahun

2012 dan 12,1 persen pada tahun 2013.

Pemerintah melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun langkah-langkah

pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik yang sedang berjalan yaitu RKP

2012 maupun perencanaan tahun depan dalam RKP 2013. Hal ini demi mencapai sasaran

pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMN 2010-2014 yaitu “Mewujudkan Indonesia yang

Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan”. Adapun tema dari RKP, ditunjukkan pada Gambar

berikut.

Tema Pembangunan Yang Tertuang Dalam RKP

2010 •Pemulihan Perekonomian Nasional Dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat

2011

•Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Oleh Pemantapan Tatakelola Dan Sinergi Pusat Dan Daerah

2012

•Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

2013

•MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


iii

Kebijakan pemerintah dalam rangka perkuatan ekonomi domestik yang pada RKP 2013

difokuskan pada empat aspek, yang merupakan komponen penting untuk mendukung

penguatan ekonomi domestik, seperti yang tercantum dalam gambar berikut.

Faktor Pendukung Penguatan Ekonomi Domestik

Peningkatan daya saing untuk mendukung penguatan ekonomi domestik akan dititikberatkan

kepada isu strategis: Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha, Percepatan Pembangunan

Infrastruktur, Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomi dan

Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda. Adapun Peningkatan Daya

Tahan Ekonomi akan dititikberatkan pada isu strategis: Peningkatan Ketahanan Pangan

Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta Ton dan Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan

Konversi Energi. Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat akan dititikberatkan pada

isu strategis: Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pengurangan

Kemiskinan – Sinergi Klaster 1-4. Sedangkan, Pemantapan Stabilitas Sosial Politik akan

dititikberatkan pada isu strategis: Persiapan Pemilu 2014, Perbaikan Kinerja Birokrasi dan

Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force.

Masing-masing faktor pendukung penguatan ekonomi tersebut memiliki kerangka dan jalur

keterkaitan yang berbeda-beda untuk menghasilkan ekonomi domestik yang lebih berdaya

saing dan lebih berdaya tahan. Untuk itu, kerangka keterkaitan isu strategis dengan

penguatan ekonomi domestik telah dijabarkan secara rinci di dalam Bab IV dan dapat

dijadikan sebagai referensi dalam memahami arti pentingnya isu strategis terhadap

pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Dengan memahami kerangka keterkaitan

ini, diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki pemahaman yang sama,

PENGUATAN EKONOMI DOMESTIK

Peningkatan Daya Saing

Peningkatan Daya Tahan

Ekonomi

Pemantapan Stabilitas Politik

Peningkatan dan Perluasan

Kesejahteraan Rakyat

iv Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013

sehingga dapat secara bersama-sama mensinergikan pembangunan di pusat dan di daerah

dalam rangka memperkuat ekonomi domestik di tengah-tengah kondisi global yang masih

belum menentu.

Kemudian, di dalam Bab V telah dijabarkan secara rinci strategi yang perlu dilakukan dalam

setiap isu strategis serta peran Pemerintah Daerah yang perlu dilaksanakan, agar proses dan

upaya penguatan perekonomian domestik serta peningkatan dan perluasan kesejahteraan

rakyat di pusat dan di daerah dapat lebih sinergi sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih

maksimal. Sebagai contoh, dalam upaya meningkatkan daya saing nasional diperlukan

langkah-langkah konkrit untuk melakukan harmonisasi kebijakan dan peraturan di tingkat

pusat dan daerah, serta melakukan sinergi peraturan dan kebijakan antara pusat dan daerah.

Untuk itu diperlukan upaya di setiap kementerian/lembaga dan daerah untuk dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan melakukan koordinasi dengan berbagai

pemangku kepentingan.

Sementara itu, sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah dan antar daerah,

khususnya dalam kerangka perencanaan kebijakan dapat dilakukan melalui:

1. Memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah;

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar

ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan; serta

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan.

Sedangkan upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan

antara lain:

1. Sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan (RPJPN dan RPJPD, RPJM dan

RPJMD, RKP dan RKPD);

2. Sinergi dalam penetapan target pembangunan;

3. Standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan

satuan perangkat kerja daerah;

4. Pengembangan database dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan

akurat;

5. Sinergi dalam kebijakan perijinan investasi di daerah; dan

6. Sinergi dalam kebijakan pengendalian tingkat inflasi.

Isu strategis lainnya yang menjadi fokus perhatian setiap Pemerintah Daerah adalah

pembangunan infrastruktur, dimana infrastruktur menjadi bagian penting untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik karena dapat menekan ekonomi biaya tinggi,

menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Namun demikian, adanya


v

keterbatasan dana yang dimiliki menjadikan peran bersama antara pemerintah pusat,

pemerintah daerah dan swasta perlu disinergikan dengan baik. Koordinasi dan sinergi yang

dilaksanakan dalam keterhubungan antar wilayah (domestic connectivity) mencakup

pembagian peran dan kewenangan, pengembangan kerangka kerja bersama dan pembagian

tugas dan tanggungjawab termasuk pembiayaan.

Di sisi peningkatan daya tahan ekonomi, masyarakat dan pemerintah daerah memiliki

peranan penting dalam membangun ketahanan pangan dimulai dari proses produksi,

distribusi, pengolahan pangan dan pemasaran. Sementara peran pemerintah juga sangat

penting dalam pemberian insentif untuk tetap menjaga ketahanan pangan melalui regulasi,

penciptaan iklim investasi dan pembangunan fasilitas/prasarana publik. Untuk itu,

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memiliki strategi bersama, dengan

memainkan peran masing-masing dalam menjalankan strategi tersebut. Sebagai contoh,

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama memiliki peran untuk

peningkatan perluasan areal tanam, kemudian peran Pemerintah Daerah dan Petani sangat

diperlukan dalam menerapkan System of Rice Intensification, menjalankan Gerakan

Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi secara intensifikasi, pengamanan pasca

panen, penguatan penyuluhan dan lain-lain.

Pengembangan SDM menjadi salah satu isu sentral pembangunan daerah untuk mendukung

upaya meningkatkan dan memperluas kesejahteraan rakyat, dimana pemerintah pusat dan

pemerintah daerah harus memastikan bahwa layanan pendidikan tersedia secara memadai

dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan

dasar sampai pendidikan tinggi harus dapat mengakomodasi setiap anak usia sekolah yang

memerlukan layanan pendidikan. Bahkan, layanan pendidikan harus dapat menjangkau

seluruh lapisan masyarakat, yang bermukim di daerah tertinggal, kepulauan, terpencil dan

perbatasan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membangun infrastruktur

pendidikan untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan yang bermutu bagi

masyarakat di wilayah tersebut. Untuk itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi dalam memberikan layanan pendidikan agar

kinerja pendidikan di setiap daerah makin meningkat.

Untuk meningkatkan efektivitas upaya percepatan pengurangan kemiskinan dalam kerangka

penguatan perekonomian domestik juga diperlukan sinergi antara pusat dan daerah. Secara

makro, peran pemerintah pusat lebih dititikberatkan kepada upaya untuk mewujudkan

tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan melalui pelaksanaan rencana

investasi dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sementara, pemerintah

daerah diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan seluruh kegiatan investasi di koridor-

koridor ekonomi yang berada di daerahnya masing-masing. Dengan sinergi yang tepat dan

koordinasi yang intensif diharapkan pelaksanaan rencana investasi MP3EI akan mampu

menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dan

vi Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013

memperluas kesempatan kerja secara nasional. Selanjutnya, secara makro pemerintah pusat

dan pemerintah daerah berperan dalam menjaga agar tingkat konsumsi masyarakat tidak

jatuh melalui upaya mempertahankan kestabilan harga bahan pangan pokok. Harga bahan

pangan pokok yang stabil merupakan kunci dalam pengendalian tingkat inflasi. Oleh karena

itu diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

dalam upaya menjaga dan mengamankan ketersediaan stok bahan pangan pokok serta

pengamanan distribusi bahan pangan pokok.

Dalam rangka pemantapan stabilitas politik, langkah utama yang diperlukan dan sangat

mendesak dilakukan adalah memberikan fasilitasi dan dukungan sepenuhnya kepada

Penyelenggaraan Pemilu dalam melaksanakan amanat perundang-undangan untuk

menyelenggarakan Pemilu 2014. Hal ini dengan mengingat amanat Pasal 126 UU No 15 Tahun

2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

memberikan bantuan dan fasilitas kepada Penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Sementara itu, perbaikan kinerja birokrasi dan

pemberantasan korupsi merupakan hal penting yang juga perlu mendapatkan perhatian

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang salah satunya adalah melalui penerapan e-

procurement atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh instansi

pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Strategi perencanaan dan penganggaran untuk menguatkan perekonomian domestik dapat

dicapai dengan adanya sinergi antar pusat-daerah yang baik. Sinergi dalam kerangka

kebijakan pembangunan Pusat-Daerah dan antar daerah diperlukan untuk menjamin: (1)

koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah; (2) terciptanya integrasi,

sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah

maupun antara Pusat dan Daerah; (3) keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) optimalnya partisipasi masyarakat di semua

tingkatan pemerintahan; dan (5) tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

Langkah-langkah yang diperlukan pemerintah daerah melalui sinergi pusat-daerah adalah: (i)

melakukan sinkronisasi RPJMD dan RKPD dengan prioritas nasional yang tercantum dalam

RPJMN 2010 – 2014 dan RKP; (ii) menitikberatkan penganggaran pada peningkatan belanja

modal, terutama untuk meningkatkan daya saing daerah; dan (iii) memonitor pelaksanaan

rencana pembangunan dan realisasi anggaran, terutama yang terkait dengan upaya untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menjaga iklim investasi, meningkatkan hubungan

kerjasama antar daerah dan kemitraan pemerintah-swasta, serta meningkatkan akses

terhadap sarana dan prasarana fisik pendukung ekonomi daerah.

Untuk itu, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi daerah dalam menentukan

strateginya dalam rangka memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan

perluasan kesejahteraan rakyat.

Foto: Humas Bappenas Foto: Humas Bappenas

Foto: Humas Bappenas


ix

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................ i

DAFTAR ISI ................................................................................................................................. viii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................. 2

1.1 Latar Belakang 2

1.1.1 Perkembangan Kondisi Ekonomi Global 2

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Regional 3

1.1.3 Perkembangan Ekonomi Nasional dan Pentingnya Peningkatan Ekonomi

Domestik Untuk Meredam Dampak Krisis Global 4

1.2 Maksud dan Tujuan 5

BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013 ..................................................... 8

2.1 Target Pertumbuhan Ekonomi 8

2.2 Tujuh Arahan Presiden 9

2.3 Tema dan Prioritas RKP 2013 9

2.4 Isu Strategis 2013 11

BAB III KONDISI TERKINI DAERAH ............................................................................................. 22

3.1 Kondisi Ekonomi Nasional 22

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 22

3.1.2 Tingkat Kemiskinan 23

3.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka 26

3.2 Kondisi Ekonomi Daerah 27

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Daerah 27

3.2.2 Tingkat Kemiskinan Per Provinsi 28

3.2.3 Tingkat Pengangguran Per Provinsi 30

3.3 Kondisi Daya Beli Masyarakat 32

3.3.1 Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat 32

3.3.2 Peran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah 33

x Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013

3.4 Kondisi Perdagangan dan Investasi 34

3.4.1 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional 34

3.4.2 Investasi (PMTB) Per Provinsi 35

3.5 Kondisi Infrastruktur Daerah 37

3.5.1 Infrastruktur Jalan 37

3.5.2 Infrastruktur Udara 40

3.5.3 Infrastruktur Laut 41

3.5.4 Infrastruktur Listrik 45

3.5.5 Infrastruktur Telekomunikasi 46

3.6 Kondisi Produksi dan Konsumsi Beras 47

3.7 Kondisi Sumber Daya Manusia 50

3.7.1 Pendidikan 50

3.7.2 Kesehatan 55

3.8 Kondisi Ketenagakerjaan 61

3.8.1 Tenaga Kerja Per Provinsi 61

3.8.2 Upah Minimum Regional Per Provinsi 63

3.8.3 Produktivitas Tenaga Kerja 65

3.9 Perkembangan Reformasi Birokrasi dan Politik 67

3.9.1 Kualitas SDM Aparatur 68

3.9.2 LPSE dan E-Procurement 69

3.9.3 Opini LKPD 71

3.9.4 Implementasi SAKIP 72

3.9.5 Perkembangan Politik 74

3.10 Pelaksanaan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI) 82

3.10.1 Pelaksanaan MP3EI Tahun 2011 dan 2012 82

3.10.2 Rencana MP3EI Tahun 2013 84

3.11 Postur Pendapatan dan Belanja Daerah 87

3.11.1 Postur Pendapatan Daerah 87

3.11.2 Postur Belanja Daerah 90


xi

BAB IV KERANGKA PENGUATAN PEREKONOMIAN DOMESTIK SERTA PENINGKATAN DAN

PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT .......................................................................... 96

4.1 Pengantar Penguatan Ekonomi Domestik 96

4.2 Aspek Peningkatan Daya Saing 97

4.2.1 Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha 97

4.2.2 Percepatan Pembangunan Infrastruktur 99

4.2.3 Peningkatan Pembangunan Industri di 6 Koridor Ekonomi 101

4.3 Aspek Peningkatan Daya Tahan Ekonomi (Food Security dan Energy Security) 105

4.3.1 Peningkatan Ketahanan Pangan 105

4.3.2 Peningkatan Rasio Elektrifikasi Dan Konversi Energi 109

4.4 Aspek Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 110

4.4.1 Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia 110

4.4.2 Percepatan Pengurangan Kemiskinan 111

4.5 Aspek Pemantapan Stabilitas Politik 113

4.5.1 Persiapan Pemilu 2014 113

4.5.2 Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi 114

BAB V LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN EKONOMI DOMESTIK SERTA PENINGKATAN DAN

PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ......................................................................... 120

5.1 Peningkatan Daya Saing 120

5.1.1 Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha 121

5.1.2 Percepatan Pembangunan Infrastruktur 127

5.1.3 Peningkatan Pembangunan Industri di 6 Koridor Ekonomi 132

5.1.4 Penciptaan Kesempatan Kerja Khususnya Tenaga Kerja Muda 134

5.2 Peningkatan Daya Tahan Ekonomi 137

5.2.1 Peningkatan Ketahanan Pangan 137

5.2.2 Peningkatan Rasio Elektifikasi dan Konversi Energi 142

5.3 Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 143

5.3.1 Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia 143

5.3.2 Percepatan Pengurangan Kemiskinan 145

xii Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013

5.4 Pemantapan Stabilitas Politik 147

5.4.1 Persiapan Pemilu 2014 dan Pilkada 147

5.4.2 Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi 148

5.5 Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI) 154

5.5.1 Regulasi 154

5.5.2 Konektivitas 155

5.5.3 Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 156

5.6 Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Penguatan

Ekonomi Domestik 158

BAB VI PENUTUP ..................................................................................................................... 176

DAFTAR PUSTAKA …………........................................................................................................ 178


xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 – 2013 8

Tabel 2.2 Sasaran Pokok Isu Strategis Peningkatan Daya Saing 13

Tabel 2.3 Sasaran Pokok Isu Strategis Peningkatan Daya Tahan Ekonomi 14

Tabel 2.4 Sasaran Pokok Isu Strategis Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 15

Tabel 2.5 Sasaran Pokok Isu Strategis Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik 17

Tabel 3.1 Gambaran Ekonomi Makro Tahun 2010 – 2012 23

Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kawasan 24

Tabel 3.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Maret 2012) 25

Tabel 3.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Menurut Kawasan 26

Tabel 3.5 Kabupaten/Kota Dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi dan

Terendah Per Provinsi Tahun 2010 29

Tabel 3.6 Kondisi Mantap Jalan Tahun 2010 37

Tabel 3.7 Kondisi Jalan Nasional Pada Tahun 2005 dan 2011 38

Tabel 3.8 Kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2010 39

Tabel 3.9 Jumlah Bandara Per Provinsi Tahun 2010 40

Tabel 3.10 Jumlah Pelabuhan di Indonesia Berdasarkan Jenisnya Tahun 2004 41

Tabel 3.11 Pertumbuhan Produksi Padi Menurut Kawasan (Ribu Ton) Tahun 2009-2011 47

Tabel 3.12 Pertumbuhan Produksi Beras Menurut Kawasan (Ribu Ton) Tahun 2009-2011 47

Tabel 3.13 Alasan Tidak/Belum Bersekolah Tahun 2010 53

Tabel 3.14 Peringkat Indonesia Dalam Pilar Daya Saing Efisiensi Pasar Tenaga Kerja

(Dari 142 Negara) Tahun 2008 – 2011 63

Tabel 3.15 Persentase Perubahan UMP Dibandingkan Dengan Laju Inflasi di Provinsi

Unggulan Industri Tahun 2000 – 2012 63

Tabel 3.16 Peta Sebaran Daerah Dengan LPSE Tahun 2012 69

Tabel 3.17 Peta Sebaran Daerah Yang Sudah Menerapkan E-Proc Tahun 2012 70

Tabel 3.18 Pengkategorian Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 73

Tabel 3.19 Pencapaian Skor LAKIP di Level Provinsi Tahun 2011 74

Tabel 3.20 Rekapitulasi Kegiatan MP3EI Yang Telah Groundbreaking (Sampai Akhir

Desember 2011) 82

Tabel 3.21 Status Penyempurnaan Regulasi (per April 2012) 84

Tabel 3.22 Alokasi dan Kebutuhan Tambahan Konektivitas Tahun 2013 (Miliar Rupiah) 85

Tabel 3.23 Daerah Dengan Postur APBD Yang Baik 93

Tabel 5.1 Pemetaan Untuk Kegiatan-Kegiatan Ekonomi Utama Dari

Masing-Masing Koridor 132

Tabel 5.2 Capaian dan Target Produksi Padi Tahun 2010 -2014 138

Tabel 5.3 Sasaran Produksi Padi Tahun 2012-2013 Menurut Provinsi 140

xiv Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tema Pembangunan Yang Tertuang Dalam RKP 10

Gambar 2.2 Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 11

Gambar 2.3 Isu Strategis Pembangunan Nasional Dalam RKP 2013 12

Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Tahun 2006 - 2012 24

Gambar 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2008 – 2012 26

Gambar 3.3 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 27

Gambar 3.4 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Per Provinsi

Tahun 2011 28

Gambar 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Per Provinsi (%) Tahun 2010 - 2011 30

Gambar 3.6 Jumlah Penganggur Berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan (Ribu Orang) 31

Gambar 3.7 Pertumbuhan Konsumsi dan Konsumsi per Kapita Menurut Provinsi

Tahun 2009 32

Gambar 3.8 Rata-rata Peran Konsumsi Rumah Tangga Dalam Sumber Pertumbuhan

PDRB Tahun 2006 - 2009 33

Gambar 3.9 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional Tahun 2011 34

Gambar 3.10 PMTB dan Jumlah Penduduk Tahun 2005 – 2009 35

Gambar 3.11 PMTB dan Kepadatan Penduduk Tahun 2005 – 2009 35

Gambar 3.12 Share Industri Pengolahan Dalam PDRB 36

Gambar 3.13 Rasio Kerapatan Jalan (km/km2) Tahun 2011 37

Gambar 3.14 Rasio Kapasitas Jalan (km/unit) Tahun 2011 38

Gambar 3.15 Perbandingan Kondisi Jalan Nasional dan Daerah (%) 39

Gambar 3.16 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Per Provinsi Tahun 2010 41

Gambar 3.17 Persentase Tingkat Utiliasi Penggunaan Dermaga Pelabuhan

Tahun 2010 dan 2011 42

Gambar 3.18 Persentase Tingkat Utiliasi Penggunaan Gudang Pelabuhan

Tahun 2010 dan 2011 44

Gambar 3.19 Persentase Tingkat Utiliasi Penggunaan Lapangan Penumpukan

Pelabuhan Tahun 2010 dan 2011 45

Gambar 3.20 Rasio Elektrifikasi Tahun 2011 46

Gambar 3.21 Persentase Kota/Kabupaten yang Dijangkau Layanan Broadband

Tahun 2011 46

Gambar 3.22 Kontribusi Kawasan Per Pulau Terhadap Total Produksi Beras Tahun 2011 48

Gambar 3.23 Produksi Padi di Indonesia Tahun 2009 – 2011 48

Gambar 3.24 Konsumsi Beras Langsung di Rumah Tangga (Kg/Kapita/Tahun)

Pada Tahun 2008-2010 49

Gambar 3.25 Produksi dan Kebutuhan Beras (Ribu Ton) Tahun 2011 50


xv

Gambar 3.26 Rata-Rata Lama Sekolah (Usia Penduduk >15 Tahun) Tahun 2010 51

Gambar 3.27 Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Sekolah Tahun 2010 52

Gambar 3.28 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Oleh Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Tahun 2010 52

Gambar 3.29 Angka Melek Aksara Penduduk (Berusia > 15 Tahun) Tahun 2010 54

Gambar 3.30 Persentase Guru Belum Berkualifikasi S1/D4 Tahun 2011 55

Gambar 3.31 Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih

Menurut Provinsi Tahun 2010 56

Gambar 3.32 Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Tahun 2010 57

Gambar 3.33 Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap

Tahun 2010 58

Gambar 3.34 Persentase Bayi Yang Melakukan Kunjungan Neonatus 6-48 Jam (KN1)

Tahun 2010 58

Gambar 3.35 Prevalensi Pendek (TB/U) Pada Anak 0-59 Bulan Tahun 2010 59

Gambar 3.36 Keragaman Angka Kejadian Malaria Tahun 2010 60

Gambar 3.37 Perkembangan Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non-Perawatan

Tahun 2010 61

Gambar 3.38 Perkembangan Rasio Tempat Tidur RS per 100.000 Penduduk

Tahun 2010 61

Gambar 3.39 Persentase Serta Pertumbuhan Pekerja Sektor Formal dan Informal

Tahun 2005 – 2011 62

Gambar 3.40 Komposisi Pekerja Formal dan Informal di Setiap Provinsi

Tahun 2008 dan 2011 62

Gambar 3.41 UMP Wilayah Sumatera 64

Gambar 3.42 UMP Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara 64

Gambar 3.43 UMP Wilayah Kalimantan dan Sulawesi 64

Gambar 3.44 UMP Wilayah Gorontalo-Maluku-Papua 64

Gambar 3.45 Pertumbuhan Produktivitas Untuk Tiga Sektor Tahun 2006 – 2011 65

Gambar 3.46 Produktivitas per Tenaga Kerja Tahun 2005 dan 2010 (Menurut

Harga Konstan 2000) 66

Gambar 3.47 Persentase Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011 67

Gambar 3.48 Persentase Pekerja Profesional/Semi Skill Terhadap Jumlah Pekerja

Tahun 2011 67

Gambar 3.49 Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan

(per Januari 2012) 68

Gambar 3.50 Peta Kepatuhan Penyampaian LKPD Tahun 2010 71

Gambar 3.51 Pencapaian Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012 72

Gambar 3.52 Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2009 dan 2010 74

Gambar 3.53 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2010 75

Gambar 3.54 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Kepulauan Tahun 2010 76

xvi Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013

Gambar 3.55 Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah Pemilih Pada Pemilu

Anggota DPR, DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 77

Gambar 3.56 Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu Tahun 1971 – 2009 78

Gambar 3.57 Tingkat Partisipasi Politik Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 79

Gambar 3.58 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilpres di Berbagai Wilayah Tahun 2009 80

Gambar 3.59 Tingkat Partisipasi Politik pada Pemilukada Tahun 2010-2011 81

Gambar 3.60 Jumlah dan Nilai Program Bidang SDM di setiap Koridor Ekonomi

Tahun 2012 83

Gambar 3.61 Jumlah dan Nilai Program Bidang IPTEK di setiap Koridor Ekonomi 83

Gambar 3.62 Rekapitulasi Alokasi Indikatif Kegiatan Konektivitas Tahun 2013

Menurut Kementerian/Lembaga (Miliar Rupiah) 85

Gambar 3.63 Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2007 – 2011 88

Gambar 3.64 Rasio Pendapatan Daerah Menurut Wilayah Tahun 2011 88

Gambar 3.65 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Kabupaten Dan Kota Se-Provinsi

Tahun 2011 89

Gambar 3.66 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Provinsi Tahun 2011 89

Gambar 3.67 Komposisi Belanja Daerah Tahun 2007 – 2011 90

Gambar 3.68 Rasio Belanja Daerah Menurut Wilayah Tahun 2011 90

Gambar 3.69 Rasio Belanja Pegawai Kabupaten/Kota Terhadap Total Belanja

Menurut Provinsi Tahun 2008 dan 2011 91

Gambar 3.70 Rasio Belanja Pegawai Provinsi Terhadap Total Belanja

Tahun 2008 dan 2011 91

Gambar 3.71 Komposisi Belanja Kabupaten/Kota Menurut Fungsi dan Provinsi 92

Gambar 3.72 Komposisi Belanja Provinsi Menurut Fungsi 92

Gambar 4.1 Faktor Pendukung Penguatan Ekonomi Domestik 96

Gambar 4.2 Kerangka Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha dalam Rangka

Peningkatan Ekonomi Domestik 98

Gambar 4.3 Kerangka Pembangunan Infrastruktur dalam Rangka

Peningkatan Ekonomi Domestik 99

Gambar 4.4 Kerangka Pengembangan Koridor Ekonomi 102

Gambar 4.5 Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia 104

Gambar 4.6 Sistem Ketahanan Pangan 106

Gambar 4.7 Skema Pencapaian Surplus Beras 10 Juta Ton 108

Gambar 4.8 Kerangka Pembangunan Ketenagalistrikan Terhadap Peningkatan

Perekonomian Domestik 109

Gambar 4.9 Kerangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Yang

Berkualitas 111

Gambar 4.10 Kerangka Penguatan Ekonomi Domestik Melalui Upaya Percepatan

Pengurangan Kemiskinan 112


xvii

Gambar 4.11 Skema Pencapaian Stabilitas Politik 114

Gambar 4.12 Kerangka Peningkatan Kinerja Birokrasi Terhadap Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat 115

Gambar 5.1 Peran Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 122

Gambar 5.2 Mekanisme Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Melalui Skema

Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) 128

Gambar 5.3 Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Tahun 2014 148

Gambar 5.4 Faktor Pendukung Daya Saing Daerah 158

BAB I PENDAHULUAN


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Perkembangan Kondisi Ekonomi Global

Kondisi ekonomi global di tahun 2012 diperkirakan masih belum membaik, karena masih

rentannya proses pemulihan negara-negara Eropa yang terlilit krisis utang dan terjadinya

perlambatan ekonomi negara-negara maju dan emerging market. Krisis yang dialami negara-

negara Eropa terkait utang dan defisit fiskal masih belum teratasi dengan baik sehingga kondisi

ekonomi global akan masih diliputi oleh ketidakpastian. Sementara itu, pemulihan ekonomi AS

masih rentan terhadap guncangan. Spanyol yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar

keempat di Eropa diprediksi akan menjadi anggota keempat Uni Eropa yang membutuhkan

dana talangan. Utang negara Spanyol mencapai €709 miliar atau sekitar 2 kali jumlah utang

gabungan tiga negara yang mendapat dana talangan sebelumnya (Yunani, Irlandia dan

Portugal), sehingga dana talangan untuk menyelamatkan perekonomian Spanyol akan menjadi

beban yang berat bagi zona Eropa. Namun demikian, dampak krisis Eropa maupun AS

terhadap ekonomi Indonesia ini secara keseluruhan relatif terkendali hingga saat ini.

Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat menjadi 3,5 persen pada tahun 2012 dan

3,9 persen pada tahun 2013 (IMF, World Economic Outlook, Juli 2012) disebabkan oleh proses

pemulihan AS yang rentan, keberlanjutan krisis keuangan Eropa, serta kemampuan ekonomi

Asia yang menurun. Negara maju diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1,4 persen pada tahun

2012 dan 1,9 persen pada tahun 2013. Bahkan ekonomi di beberapa negara Eropa, seperti:

Italia, Spanyol dan Yunani, diproyeksi tumbuh negatif pada tahun 2012.

Sementara itu, negara berkembang Asia akan menjadi penopang pertumbuhan dunia ditengah

krisis global, yang diperkirakan tumbuh mencapai 7,1 persen pada tahun 2012. China dan India

sebagai negara emerging diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 8,0 persen dan 6,1

persen pada tahun 2012. ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina)

diproyeksi mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada tahun 2012.

Sisi permintaan yang menurun di Kawasan Eropa dan Amerika Serikat telah menyebabkan

volume perdagangan dunia cenderung tumbuh melambat. Akibatnya, aktivitas ekonomi

negara-negara berkembang dan emerging market cenderung menurun, karena sebagian

negara berkembang merupakan pemasok utama pasar Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini

kemudian berdampak terhadap menurunnya harga komoditas global non-energi terutama

komoditas yang digunakan sebagai bahan baku untuk industri.


3

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Regional

Pergeseran geopolitik dan geoekonomi dunia yang ditandai dengan menguatnya peran Asia

sebagai pusat kekuatan ekonomi global telah terjadi dalam satu dekade terakhir. Beberapa

negara di Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, telah lebih dulu maju dengan mengandalkan

perkembangan sektor industrinya. Selanjutnya, China dan India menyusul sebagai penggerak

pertumbuhan ekonomi regional dengan statusnya sebagai negara emerging dengan populasi

terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara itu, Indonesia dan negara anggota

ASEAN lainnya yang memiliki total jumlah penduduk sekitar 598 juta jiwa dan nilai PDB

mencapai US$ 1,85 triliun atau sekitar tiga persen dari PDB dunia menjadi kawasan strategis

dalam tatanan ekonomi global.

Dalam rangka mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang stabil, makmur, serta memiliki daya

saing yang ditandai dengan kemampuan menjalankan perdagangan barang, jasa, investasi dan

modal yang bebas, para kepala negara ASEAN telah mencanangkan ASEAN VISION 2020.

Sasaran akhir ASEAN VISION 2020 adalah kerjasama dalam bidang politik dan keamanan,

ekonomi, serta sosial budaya yang tertuang dalam perwujudan Masyarakat ASEAN tahun

2020 dengan berlandaskan pada tiga pilar yaitu: (i) Masyarakat Keamanan ASEAN (ASEAN

Security Community); (ii) Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community); dan (iii)

Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community). Pada Pertemuan 12th

ASEAN Summit di Cebu, Filipina, bulan Januari 2007 dideklarasikan Percepatan untuk

Membangun Masyarakat Bersama ASEAN (ASEAN Community) dari tahun 2020 menjadi tahun

2015 (Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina), 2020 (Kamboja, Laos, Myanmar dan

Vietnam) dan 2010 (Singapura dan Brunei Darussalam). Kemudian pada Pertemuan 13th

ASEAN Summit di Singapura bulan November 2007 ditandatangani ASEAN Charter dan Cetak

Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC Blueprint) yang

merupakan momentum perkuatan komitmen bersama dari negara-negara ASEAN yang

mengikat secara hukum bagi terwujudnya AEC. Dalam perkembangannya, pelaksanaan AEC

berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan

sosial budaya.

Pembentukan AEC 2015 menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan arus barang, jasa,

investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas, mempunyai daya saing tinggi,

dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta terintegrasi dalam ekonomi global.

Pembentukan AEC 2015 menimbulkan tantangan bagi Indonesia berupa keharusan untuk

meningkatkan pemahaman publik dalam negeri mengenai ASEAN baik bagi kalangan

Pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah; serta

meningkatkan daya saing nasional. Disamping itu, pembentukan AEC akan memberikan

peluang bagi Indonesia dengan terbukanya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja

terampil dan arus modal di kawasan ASEAN. Dalam menghadapi AEC 2015, bangsa Indonesia

harus bekerja keras untuk memperkuat ketahanan nasional sebagai prasyarat untuk dapat

bersaing dengan bangsa lain. Langkah ini hanya dapat dilakukan dengan memperbaiki kinerja


ekonomi nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat, pelaku ekonomi yang berdaya

saing tinggi, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh Wilayah

Nusantara dan meratanya pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Dengan

demikian, diharapkan Indonesia akan dapat menarik manfaat dari integrasi ekonomi kawasan

yang berdaya saing tinggi dan terintegrasi dalam ekonomi global, sehingga pada gilirannya

akan memberikan manfaat ekonomi secara luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.1.3 Perkembangan Ekonomi Nasional dan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Domestik Untuk Meredam Dampak Krisis Global

Saat ini, tingkat persaingan di antara negara-negara berkembang semakin tinggi. Era

globalisasi dan kesepakatan perdagangan bebas telah menyebabkan tipisnya batas antar

negara, rendahnya hambatan perdagangan barang dan jasa, serta semakin mudahnya arus

masuk dan keluar investasi dari suatu negara. Globalisasi telah mendorong semangat

persaingan antar negara, sehingga setiap negara dituntut untuk meningkatkan daya saingnya

dengan cara lebih produktif dan efisien. Hal ini menyebabkan produk barang dan jasa

domestik akan mengalami tingkat persaingan yang cenderung semakin tinggi, baik di pasar

global maupun di pasar domestik. Persaingan yang semakin ketat ini tidak hanya dirasakan di

tingkat nasional, tetapi juga akan sangat terasa di tingkat daerah.

Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, perekonomian domestik harus tetap

terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik.

Kondisi ini tentunya akan menjadi suatu keharusan bagi Indonesia dan masing-masing daerah

untuk terus bekerja keras dan bersaing dengan negara lain. Langkah ini dapat dilakukan

dengan meningkatkan daya saing bangsa, memperbaiki kinerja ekonomi nasional yang

didukung struktur ekonomi yang kuat, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang

tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meningkatkan pembangunan wilayah tertinggal

dan wilayah perbatasan.









Perekonomian domestik yang kuat, berdaya saing, berdaya tahan, menyejahterakan rakyat

serta stabil secara keseluruhan akan bergantung kepada daerah, terutama karena era otonomi

daerah. Dengan kata lain, tingginya daya saing daerah di Indonesia secara keseluruhan akan


5

menjadi ujung tombak daya saing nasional, yang akan menjadi faktor terpenting untuk

Indonesia dalam bersaing di tingkat global (PPSK Bank Indonesia dan LP3E FE-UNPAD, 2008).

Peningkatan daya tahan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat serta pemantapan

stabilitas sosial politik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga

menjadi tanggung jawab daerah.

Peningkatan perekonomian domestik, baik oleh daerah dan nasional akan menjadi modal

utama untuk menjaga momentum pembangunan dan melakukan percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi untuk menuju ke arah transformasi ekonomi menjadi negara maju

dan berdaya saing. Oleh sebab itu, peran daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya

akan sangat bergantung kepada kemampuan daerah untuk melakukan identifikasi faktor

penentu daya saing dan strategi untuk meningkatkan daya saing.

Sementara itu untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi, Pemerintah

telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendorong implementasi dari Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Keberhasilan

pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh peran aktif Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, bersama-sama dengan Pemerintah Pusat. Oleh

sebab itu, penguatan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi sangat penting untuk mendorong peningkatan daya

saing dan penguatan ekonomi domestik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Buku Pegangan (Handbook) Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah ini

dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya peran perencanaan daerah

untuk mendukung penguatan perekonomian domestik, serta memberikan panduan bagi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2012 – 2013 dalam

menentukan strategi-strategi yang dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan

perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.

Secara rinci, tujuan penyusunan Buku Pegangan (Handbook) Perencanaan Pemerintahan dan

Pembangunan Daerah Tahun 2012 – 2013 adalah sebagai berikut:

1. Membangun kesepahaman tentang pentingnya dukungan daerah dalam mendorong

dan meningkatkan penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan

perluasan kesejahteraan rakyat;

2. Menjelaskan langkah-langkah perencanaan dan strategi yang perlu dilakukan oleh

pemerintah daerah dalam rangka mendukung penguatan perekonomian domestik

bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat di daerah.

BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013


BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013

2.1 Target Pertumbuhan Ekonomi

Dengan berbagai tantangan yang ada, sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 adalah

sekitar 6,5 persen. Sementara itu, pada tahun 2013, diharapkan perekonomian dapat lebih

baik lagi dengan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 - 7,2 persen. Investasi dan

konsumsi masyarakat pada tahun 2012 dan 2013 diharapkan akan menjadi sumber

pertumbuhan ekonomi, dengan target pertumbuhan untuk investasi adalah sebesar 10,9

persen pada tahun 2012 dan 11,9 - 12,3 persen pada tahun 2013.

Tabel 2.1 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 – 2013

2012 2013

PERTUMBUHAN EKONOMI ( persen) 6,5 6,8 - 7,2 Sisi Pengeluaran

Konsumsi Masyarakat 4,9 4,8 - 5,2 Konsumsi Pemerintah 6,8 6,7 - 7,1 PMTB 10,9 11,9 - 12,3 Ekspor Barang dan Jasa 9,9 11,7 - 12,1 Impor Barang dan Jasa 11,4 13,5 - 13,9

Sisi Produksi Pertanian 3,5 3,7 - 4,1 Pertambangan 2,0 2,8 - 3,2 Industri Pengolahan 6,1 6,5 - 6,9 Listrik, Gas dan Air Bersih 6,2 6,6 - 7,0 Bangunan 7,0 7,5 - 7,9 Perdagangan, Hotel dan Restoran 8,9 8,9 - 9,3 Pengangkutan dan Komunikasi 11,2 12,1 - 12,5 Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha 6,3 6,1 - 6,5 Jasa-jasa 6,2 6,0 - 6,4

LAJU INFLASI ( persen) 6,8 4,5 - 5,5 PENGANGGURAN TERBUKA ( persen) 6,4-6,6 5,8 - 6,1 PENDUDUK MISKIN ( persen) 10,5-11,5 9,5 - 10,5

Sumber: Bappenas (RKP 2013 )

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 didorong dengan upaya meningkatkan investasi,

menjaga ekspor nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan

negara dengan mempertajam belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter dan

sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Sementara itu, daya beli masyarakat perlu dijaga untuk dapat tetap menjaga peran konsumsi

masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi

dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka akan menurun menjadi

5,8 - 6,1 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi 9,5 – 10,5 persen

pada tahun 2013.


9

2.2 Tujuh Arahan Presiden

Dalam mencapai sasaran pembangunan nasional yang tinggi, ditengah berbagai tantangan

yang ada, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya khusus. Untuk itu pada Sidang Kabinet

Paripurna 24 April 2012, Presiden memberikan 7 (tujuh) arahan pokok dalam upaya

mencapai target pertumbuhan ekonomi 2012 sebesar 6,5 persen. Adapun arahan tersebut

adalah:

1. Mendorong percepatan belanja pemerintah sehingga dapat menstimulasi

pertumbuhan ekonomi, termasuk didalamnya menyelesaikan perubahan Peraturan

Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa -

Pemerintah;

2. Menjaga tingkat daya beli masyarakat dengan menjaga laju inflasi pada tingkat yang

rendah;

3. Mengoptimalkan program perlindungan sosial antara lain Jamkesmas, Program

Keluarga Harapan, PNPM, BOS dan Raskin;

4. Menerbitkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan investasi;

5. Peningkatan daya saing ekspor, terutama produk ekspor non migas melalui

diversifikasi tujuan ekspor dengan meningkatkan keberagaman dan kualitas produk;

6. Penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran

barang serta menciptakan iklim usaha yang sehat;

7. Mengendalikan impor produk-produk yang berpotensi menurunkan daya saing

produk domestik di pasar dalam negeri.

2.3 Tema dan Prioritas RKP 2013

Dengan berbagai kondisi perkembangan ekonomi terkini tersebut, pemerintah melalui

mekanisme perencanaannya telah menyusun langkah-langkah pembangunan dalam Rencana

Kerja Pemerintah (RKP), baik yang sedang berjalan yaitu RKP 2012 maupun perencanaan

tahun depan dalam RKP 2013. Hal ini demi mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun

dalam RPJMN 2010-2014 yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan

Berkeadilan”. Adapun tema dari RKP, ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Pada tahun 2012, tema pembangunan nasional adalah: “Percepatan dan Perluasan

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat”. Indonesia harus siap menghadapi situasi yang dinamis dan penuh

tantangan tersebut, menjaga momentum pertumbuhan yang telah dicapai, bahkan

mempercepat dan memperluas pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif serta

berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi tersebut pada gilirannya harus dapat menciptakan


lapangan kerja yang lebih banyak dan pada gilirannya mempercepat pengurangan

kemiskinan.

Gambar 2.1 Tema Pembangunan Yang Tertuang Dalam RKP

Pada tahun 2013, tema pembangunan yang dituangkan dalam RKP adalah: “Memperkuat

Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi, perlu didorong dengan kemampuan

pemerataan pembangunan yang lebih luas. Dalam kaitan dengan itu, potensi perekonomian

domestik yang besar akan ditumbuhkembangkan guna menghadapi berbagai tantangan

eksternal perlambatan perekonomian dunia. Daya tahan perekonomian terus diperkuat,

dengan peningkatan daya saing nasional terutama di sektor-sektor produksi, yaitu industri,

pertanian dan pariwisata. Semua ini perlu didorong dengan pembangunan infrastruktur,

penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyelesaian

berbagai hambatan perekenomian terutama melalui reformasi birokrasi dan pemberantasan

korupsi.

Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, pembangunan nasional dalam RKP 2012 dan RKP 2013

dituangkan ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, termasuk di dalamnya

prakarsa-prakarsa baru yang terintegrasi dengan RPJMN dan RKP untuk menanggapi situasi

kekinian dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan

selama ini. Prakarsa-prakarsa baru tersebut menunjukkan bahwa Indonesia selalu siap dalam

mengantisipasi dan merespon berbagai perkembangan yang terjadi serta melakukan

perubahan untuk mencapai kemajuan dan hasil pembangunan yang lebih baik. Selanjutnya,

11 Proritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya ditunjukkan pada Gambar 2.2.

2010 •Pemulihan Perekonomian Nasional Dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat

2011

•Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Oleh Pemantapan Tatakelola Dan Sinergi Pusat Dan Daerah

2012

•Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

2013

•MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Sumber: RKP 2013, Bappenas


11

Gambar 2.2 Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014


2.4 Isu Strategis 2013

Dalam tahun 2013, perekonomian domestik akan lebih ditingkatkan guna menghadapi

perekonomian dunia yang masih beresiko dan persaingan yang semakin ketat. Potensi

perekonomian domestik yang besar akan lebih didorong untuk berkembang. Investasi akan

terus didorong, baik investasi yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang akan

didukung oleh pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi. Pembangunan

infrastruktur dibangun untuk memperkuat national connectivity dan ketahanan energi,

melalui pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan kerjasama pemerintah dan swasta. Untuk

itu hambatan perekonomian, terutama inefisiensi/hambatan-hambatan birokrasi, korupsi dan

pelayanan perijinan akan ditangani secara serius agar tercipta iklim investasi dan usaha yang

lebih baik. Pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta peningkatan

kesehatan dan pendidikan sangat penting untuk mendorong produktivitas ekonomi.

Kebijakan pemerintah dalam perkuatan ekonomi domestik telah dituangkan pada RKP 2013,

dimana terdapat empat isu strategis yang menjadi fokus pemerintah. Isu strategis tersebut

adalah peningkatan daya saing nasional, peningkatan daya tahan ekonomi, peningkatan dan

perluasan kesejahteraan rakyat dan pemantapan stabilitas sosial politik. Isu strategis yang

menjadi fokus pemerintah pada tahun 2013 ditunjukkan pada Gambar 2.3.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pendidikan

Kesehatan

Penanggulangan Kemiskinan

Ketahanan Pangan

Infrastruktur

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Energi

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Bidang Perekonomian

Bidang Kesejahteraan Rakyat


Gambar 2.3 Isu Strategis Pembangunan Nasional Dalam RKP 2013

Sumber: RKP 2013 (diolah)


Peningkatan daya saing nasional perlu ditingkatkan pada sektor-sektor produksi, utamanya

industri, pertanian dan pariwisata. Pembangunan industri didorong untuk meningkatkan nilai

tambah berbagai komoditi unggulan di berbagai Wilayah Indonesia, khususnya koridor-

koridor ekonomi dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Namun demikian, daya saing nasional dapat meningkat, jika daya saing daerah lebih baik.

Peningkatan daya saing nasional tidak dapat lepas dari kemampuan daerah untuk

meningkatkan daya saingnya. Oleh sebab itu, peningkatan daya saing nasional perlu dilakukan

melalui peningkatan daya saing daerah secara merata dan terintegrasi.

Dalam rangka peningkatan daya saing, iklim investasi akan terus diperbaiki, dengan indikator

pencapaiannya adalah target pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap

Bruto/PMTB) sebesar 10,9 persen pada tahun 2012 dan 12,1 persen pada tahun 2013. Selain

itu, untuk peningkatan daya saing nasional akan dilakukan juga peningkatan iklim usaha,

dimana sasarannya adalah membaiknya indikator-indikator kemudahan berusaha yang ada

pada Ease of Doing Business. Target perbaikan iklim usaha pada tahun 2013 adalah: (1) waktu

memulai usaha turun menjadi 20 hari; (2) waktu perijinan mendirikan bangunan yang turun

menjadi 137 hari; (3) waktu perolehan akses listrik menjadi 90 hari; serta (4) waktu

pendaftaran properti menjadi 20 hari.

Sementara itu, langkah-langkah pemerintah untuk mencapai hal tersebut dituangkan pada

Prioritas Nasional 7, dengan upaya yang difokuskan pada: (1) penyederhanaan prosedur

investasi dan prosedur berusaha; (2) peningkatan efisiensi logistik nasional; (3)


•Peningkatan Iklim Investasi

dan Usaha;

•Percepatan Pembangunan

Infrastruktur;

•Peningkatan Pembangunan

Industri di Berbagai Koridor

Ekonomi;

•Penciptaan Kesempatan

Kerja khususnya Tenaga

Kerja Muda;


Ekonomi

•Peningkatan Ketahanan

Pangan: Menuju

Pencapaian Surplus Beras

10 juta ton;

•Peningkatan Rasio

Elektrifikasi dan Konversi

Energi;

Peningkatan Dan

Perluasan Kesejahteraan

Rakyat

•Peningkatan Pembangunan

Sumber Daya Manusia;

•Percepatan Pengurangan

Kemiskinan: Sinergi Klaster

1-4;

Pemantapan Stabilitas

Sospol

•Persiapan Pemilu 2014;

•Perbaikan Kinerja Birokrasi

dan Pemberantasan

Korupsi;

•Percepatan Pembangunan

Minimum Essential Force.


13

pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK); dan (4) harmonisasi kebijakan

ketenagakerjaan.

Percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung penguatan konektivitas

di dalam wilayah maupun antar wilayah. Selama ini telah diketahui bahwa arus barang di

Indonesia harus mengeluarkan biaya transportasi yang relatif tinggi sehingga tidak mampu

bersaing dengan komoditas impor. Melalui penguataan konektivitas antar wilayah dan di

dalam wilayah itu sendiri diharapkan akan menurunkan biaya transportasi barang dan jasa

khususnya ke daerah-daerah yang berada jauh dari lokus produksi barang yang nantinya akan

menguntungkan para pelaku usaha (produsen), masyarakat (konsumen) dan pemerintah.

Sasaran yang akan dicapai dalam percepatan pembangunan infrastruktur adalah kondisi

mantap jalan nasional yang mencapai 92,5 persen pada tahun 2013 dan pangsa angkutan laut

ekspor impor yang mencapai 12 persen.

Tabel 2.2 Sasaran Pokok Isu Strategis Peningkatan Daya Saing

ISU STRATEGIS 2011 2012 2013

1. Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha a. Peningkatan Investasi (%) 8,8 10,9 11,1 b. Tingkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business)1:

Waktu untuk memulai usaha (hari) 45 36 20

Perijinan mendirikan bangunan (hari) 158 145 137

Perolehan akses listrik (hari) 108 108 90

Pendaftaran properti (hari) 22 22 20

2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur: Domestic Connectivity a. Kondisi Mantap Jalan Nasional (%) 88,50 90,50 92,50 b. Pangsa Angkutan Laut Ekspor Impor (%) 11 11,5 12 c. Pangsa Angkutan KA Barang (%) 1 2 3 d. Pangsa Angkutan KA Penumpang terhadap Total Angkutan

Umum (%) 6 8 10

e. Pertumbuhan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri (%/tahun)

9,78 10,50 11,50

f. Pertumbuhan Penumpang Angkutan Udara Luar Negeri (%/tahun)

12,30 12,50 13,00

g. Ibukota Babupaten/Kota yang dilayani Jaringan Broadband (%)

66 76 83

3. Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomi

a. Peningkatan Industri Pengolahan (%) 6,2 6,1 6,7 b. Peningkatan Industri Pengolahan Nonmigas (%) 6,8 6,6 7,2

4. Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda — Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,6 6,4-6,6 6,0-6,4

Peningkatan Keahlian untuk Bekerja (orang) 449.099 395.434 502.880

Peningkatan Kualitas Pemagangan Berdasarkan Kebutuhan Industri (orang)

34.150 58.500 34.750

Peningkatan Akses Berusaha dan Berwirausaha bagi Tenaga Kerja Muda (orang)

40.367 32.530 52.080


1Data pencapaian target kemudahan berusaha tahun ke-n akan diperoleh di awal tahun ke-n+1.


Peningkatan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi pada tahun 2013 akan

dilakukan dengan sasaran peningkatan industri pengolahan sebesar 6,7 persen dan

peningkatan industri pengolahan non migas sebesar 7,2 persen. Selain itu, peningkatan daya

saing ditargetkan pula dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,0-6,4

persen pada tahun 2013.

Peningkatan Daya Tahan Ekonomi

Kebutuhan penyediaan pangan terus meningkat baik jumlah maupun kualitasnya seiring

dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahun dan peningkatan pendapatan

masyarakat. Penyediaan pangan pokok seperti beras tidak bisa mengandalkan dari luar

negeri, oleh karena itu produksi dalam negeri harus ditingkatkan. Ketahanan pangan yang

kuat akan menjadi salah satu pendorong dalam menciptakan perekonomian yang berdaya

tahan. Dalam hal ini, beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah yang dimasukkan

dalam isu strategis ketahanan pangan adalah: (1) peningkatan produksi pangan, termasuk

upaya menuju surplus beras 10 juta ton per tahun mulai tahun 2014 serta pencapaian

produksi perikanan 22,39 juta ton pada tahun 2014; (2) pengembangan diversifikasi pangan;

(3) stabilisasi harga bahan pangan dalam negeri; dan (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Selain itu, tersedianya energi juga merupakan salah satu faktor pendukung daya tahan

ekonomi nasional. Ketersediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia merupakan suatu

keharusan, untuk itu pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi (RE) sebesar 77,6 persen.

Konversi energi dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, mengurangi

subsidi energi, meningkatkan aksesibilitas terhadap infrastruktur energi dan meningkatkan

pasokan energi domestik juga menjadi fokus pemerintah. Dalam kaitan itu, pemerintah akan

terus melanjutkan pembangunan infrastruktur energi dalam bentuk gas serta jaringan

distribusinya.

Tabel 2.3 Sasaran Pokok Isu Strategis Peningkatan Daya Tahan Ekonomi


1. Peningkatan Ketahanan Pangan: Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton

a. Produksi Padi (juta ton GKG) 65,7 67,8 72,1 b. PenurunanKonsumsi Beras (%/tahun) 1,5 1,5 1,5 c. Pencetakan Sawah Baru (ribu ha) 62,1 100 100

2. Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Konversi Energi

Peningkatan Rasio Elektrifikasi

a. Rasio Elektrifikasi (%) 72,95 73,60 77,60

b. Rasio Desa Berlistrik (%) 96,02 96,70 97,80 c. Kapasitas Pembangkit (MW) 37.353 43.653 48.555

Pelaksanaan Konversi Gas

a. Pembangunan Jaringan Distribusi Gas untuk Rumah Tangga (kota)

5 5 4

b. Sambungan Gas ke Rumah Tangga 17.939 16.000 16.000



15

Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat

Perekonomian domestik yang kuat tentunya ditujukan untuk peningkatan dan perluasan

kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini perlu didorong dengan sumber daya manusia (SDM) yang

berkualitas, yaitu berpendidikan dan sehat. Layanan pendidikan yang berkualitas, terjangkau,

relevan dan efisien menjadi kebutuhan mendasar dalam menciptakan SDM yang cerdas,

terampil, produktif, mandiri, berbudi pekerti luhur, serta memiliki karakter bangsa yang kuat.

Isu strategis pendidikan diarahkan untuk pemenuhan layanan pendidikan dasar, menengah,

tinggi yang berkualitas, berdaya saing dan selaras dengan kebutuhan pembangunan.

Sementara itu, peningkatan kualitas SDM yang sehat juga perlu diraih dengan peningkatan

akses dan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau dan terlindungi bagi

penduduk Indonesia. Antara lain dengan: (1) peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi

yang berkualitas bagi ibu dan anak; (2) peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak

menular serta penyehatan lingkungan; (3) peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan

tenaga kesehatan yang merata; (4) peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; (5)

peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat

dan mutu obat, alat kesehatan dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri; (6)

peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata.

Peningkatan dan perluasan kesejahteraan masyarakat perlu didukung dengan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan. Saat ini pemerintah sedang menyusun dokumen Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2011-2025. MP3KI

diarahkan untuk mendorong perwujudan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan,

khususnya bagi masyarakat miskin dan marjinal sehingga dapat terlibat langsung dan

menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. MP3KI merupakan kebijakan

afirmatif dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang pro-growth, pro-poor, pro-

job dan pro-environment.

Tabel 2.4 Sasaran Pokok Isu Strategis Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat


1. Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pendidikan a. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke

Atas (tahun) 7,75 7,85 8,25

b. Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%) 5,17 4,8 4,40 c. APM SD/SDLB/MI/Paket A (%) 95,3 95,7 95,80 d. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%) 74,7 75,4 76,00 e. APK SD/SDLB/MI/Paket A (%) 117,6 118,2 118,6 f. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%) 101,5 103,9 106,8 g. APK SMA/SMK/MA/Paket C (%) 76,0 79,0 82,0 h. APK PT usia 19-23 Tahun (%) 26,1 27,4 28,24 i. APS Penduduk Usia 7-12 Tahun (%) 98,1 98,7 99,0 j. APS Penduduk Usia 13-15 Tahun (%) 90,3 93,6 95,0



Kesehatan a. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan dan Gizi yang Berkualitas

bagi Ibu dan Anak

Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (cakupan PN)

86,3 88 89

Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap

84,7 85 88

Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) 71,4 75 80

Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan

8.608 9.236 9.323

b. Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Penyehatan Lingkungan

Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA positif) yang Disembuhkan

86,2 87 87

Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk 1,75 1,5 1,25

Persentase Provinsi yang memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

63,6 80 90

Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

6.235 11.000 16.000

c. Peningkatan Profesionalisme dan PendayagunaanTenaga Kesehatan yang Merata

Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Aparatur (PNS dan PTT)

62,2 80 85

Jumlah Tenaga Kesehatan yang Didayagunakan dan Diberi Insentif di DTPK dan di DBK

1.376 3.820 5.320

d. Peningkatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan

Jumlah TT Kelas III RS yang Digunakan untuk Pelayanan Kesehatan (new initiave)

- - 9.600

Jumlah Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Penduduk Miskin

9.125 9.236 9.323

e. Peningkatan Ketersediaan, Pemerataan, Keterjangkauan, Jaminan Keamanan, Khasiat/Manfaat dan Mutu Obat, Alat Kesehatan dan Makanan, serta Daya Saing Produk Dalam Negeri

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin 87 90 95

f. Peningkatan Akses Pelayanan KB Berkualitas yang Merata

Jumlah Peserta KB baru dari Keluarga Miskin (KPS dan KS-I) yang Mendapatkan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (juta akseptor)

4,29 3,89 3,97

Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta yang Mendapatkan Dukungan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB

4.700 4.700 4.700

Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta yang Mendapat Dukungan Penggerakan Pelayanan KB

23.500 23.500 23.500

Persentase Komplikasi Berat dan Kegagalan KB yang Dilayani 0,11 0,11 0,11

Jumlah PPLKB, PLKB/PKB dan IMP yang Mendapatkan Dukungan Operasional dan Mekanisme Operasional Lapangan

- 501.593 745.491

Jumlah Peserta KB yang Berasal dari Anggota Kelompok BKB yang Mendapatkan Penggerakan Rintisan BKB dan Penguatan Kelembagaan BKB (New Inisiative)

- -

- Kelompok Rintisan 702 - Kelompok Paripurna 444

Jumlah provinsi sebagai model manajemen pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (program KB Kencana) (New Inisiative)

- - 4


17


2. Percepatan Pengurangan Kemiskinan: Sinergi klaster 1-4 a. Penurunan Angka Kemiskinan (%) 12,5 10,5-11,5 9,5-10,5

Klaster I

- PKH (juta RTSM) 1,116 1,516 2,4 - Raskin (juta RTS) 17,5 17,5 17,52

15,53 - Jamkesmas (juta RTS) 8,61 9,24 9,33 - Beasiswa Miskin

i. SD/MI s/d SMA/MA/SMK (ribu siswa) 4.950,5 7.698,6 14.068,0 ii. PT Umum dan Islam (ribu mahasiswa) 239,5 303,9 186,0

Klaster II

- PNPM Perdesaan (Kecamatan) 5.020 5.100 5.230 - PNPM Perkotaan (Desa/Kelurahan) 10.948 10.948 10.922

Klaster III

- Perluasan Kredit Usaha Rakyat i. Jumlah Provinsi 33 33 33 ii. Jumlah UMKM 27.520 27.520

Klaster IV

- Pembangunan Perumahan Swadaya/Rumah Sangat Murah (ribu unit)

60 298,25


Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik

Perekonomian domestik yang kuat perlu didukung oleh kemantapan stabilitas sosial dan

politik. Dalam rangka hal tersebut, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan perlu

terus ditingkatkan baik di pusat dan daerah. Reformasi birokrasi di daerah harus sejalan

dengan pemantapan penataan otonomi daerah agar kapasitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah makin meningkat, khususnya dalam pengelolaan pemerintahan dan

pembangunan.

Sementara itu, kondisi sosial dan politik menuju pemilu 2014 juga perlu terus dijaga.

Tantangan penyelenggaraan pemilu sangat besar dan masyarakat menaruh harapan luar biasa

pada penyelenggaraan pemilu agar dapat berlangsung secara jujur, adil, demokratis dan

aman.

Tabel 2.5 Sasaran Pokok Isu Strategis Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik


1. Persiapan Pemilu 2014 — Tingkat Partisipasi Politik Tahun 2014 (%) 751)

2. Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi a. Indeks Persepsi Korupsi 3,0 3,2 4,0 b. Opini WTP atas Laporan Keuangan (%)

Kementerian/Lembaga 63 80 100

Provinsi 18 40 60

Kabupaten/Kota 8,5 20 40

2 Jan-Jun, PPLS 2008 3 Jul-Des, PPLS 2011



c. Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,07 7,25 7,5 d. Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,00 6,5 7,0 e. Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah (%) 85 90 100 f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%)

Kementerian/Lembaga 21 80 100

Provinsi - 100 100

Kabupaten/Kota - 15 40

g. Instansi Pemerintah yang Akuntabel (%)

Kementerian/Lembaga 82,93 85 90

Provinsi 63,33 65 70

Kabupaten/Kota 12,78 30 50

3. Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force Peningkatan Alutsista (%) a. Matra Darat 17 30 37 b. Matra Laut 15 19 21 c. Matra Udara 22 24 31


BAB III KONDISI TERKINI DAERAH


BAB III

KONDISI TERKINI DAERAH

3.1 Kondisi Ekonomi Nasional

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2011, kinerja ekonomi Indonesia sangat baik dengan pertumbuhan ekonomi yang

mencapai 6,5 persen, atau lebih tinggi dari tahun 2010 yang tumbuh 6,2 persen. Sementara

itu, inflasi bisa ditekan hingga 3,8 persen, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,0

persen. Tingkat pengangguran terbuka serta penduduk miskin juga menurun hingga mencapai

masing-masing sebesar 6,6 persen dan 12,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 terutama ditopang oleh ketahanan domestik berupa

investasi yang meningkat dan daya beli masyarakat yang terjaga serta ekspor barang dan jasa

yang tetap tumbuh. Stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2011 masih terjaga di tengah

berbagai krisis eksternal.

Di sisi pengeluaran, investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun

2011 meningkat dengan pertumbuhan sebesar 8,8 persen. Pengeluaran pemerintah juga

meningkat sebesar 3,2 persen. Sementara itu, konsumsi masyarakat tetap tumbuh sebesar

4,7 persen, sama dengan tahun sebelumnya. Di lain pihak, ekspor dan impor tumbuh

melambat karena dampak dari krisis global, dimana pertumbuhannya masing-masing sebesar

13,6 persen dan 13,3 persen.

Di sisi produksi, sektor pertanian tumbuh 3,0 persen dan sektor industri pengolahan

diperkirakan tumbuh 6,2 persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas dan air bersih;

konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan,

real estat dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa tumbuh masing-masing sebesar 4,8 persen; 6,7

persen; 9,2 persen; 10,7 persen; 6,8 persen; serta 6,7 persen.

Kemudian pada Triwulan I tahun 2012, perekonomian Indonesia tetap tumbuh baik dengan

laju sebesar 6,3 persen. Konsumsi masyarakat dan investasi menjadi pendorong utama

pertumbuhan ekonomi di sisi pengeluaran, dimana kontribusi keduanya terhadap

pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,1 persen. Di sisi produksi, sektor yang memberikan

sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan

Restoran; Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi.

Pada tahun 2012 ini, sasaran pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 6,5 persen. Tingkat

pertumbuhan ini diperkirakan dikontribusikan oleh antara lain pertumbuhan konsumsi

masyarakat sebesar 4,9 persen, konsumsi pemerintah sebesar 6,8 persen dan PMTB sebesar

10,9 persen. Sementara itu ekspor dan impor diperkirakan hanya tumbuh sebesar 9,9 persen


23

dan 11,4 persen dikarenakan kondisi ekonomi dunia yang masih belum pulih.

Tabel 3.1 Gambaran Ekonomi Makro Tahun 2010 – 2012

2010 2011 2012 (Sasaran)

PERTUMBUHAN EKONOMI ( persen) 6,2 6,5 6,5 Sisi Pengeluaran

Konsumsi Masyarakat 4,7 4,7 4,9 Konsumsi Pemerintah 0,3 3,2 6,8 PMTB 8,5 8,8 10,9 Ekspor Barang dan Jasa 15,3 13,6 9,9 Impor Barang dan Jasa 17,3 13,3 11,4

Sisi Produksi Pertanian 3,0 3,0 3,5 Pertambangan 3,6 1,4 2,0 Industri Pengolahan 4,7 6,2 6,1 Listrik, Gas dan Air Bersih 5,3 4,8 6,2 Bangunan 7,0 6,7 7,0 Perdagangan, Hotel dan Restoran 8,7 9,2 8,9 Pengangkutan dan Komunikasi 13,4 10,7 11,2 Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha 5,7 6,8 6,3 Jasa-jasa 6,0 6,7 6,2

LAJU INFLASI ( persen) 7,0 3,8 6,8 PENGANGGURAN TERBUKA ( persen) 7,1 6,6 6,4-6,6 PENDUDUK MISKIN ( persen) 13,3 12,5 10,5-11,5

Sumber: Bappenas (RKP 2013)

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diperkirakan dikontribusikan oleh

antara lain pertumbuhan sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan masing-

masing sebesar 3,5 persen, 2,0 persen dan 6,1 persen. Sementara itu sektor listrik, gas dan air

bersih; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi;

keuangan, real estat dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa masing-masing diperkirakan tumbuh

sebesar 6,2 persen; 7,0 persen; 8,9 persen; 11,2 persen; 6,3 persen dan 6,2 persen.

3.1.2 Tingkat Kemiskinan

Secara nasional, jumlah penduduk miskin selama periode 2006-2012 mengalami penurunan

yang signifikan, dari 39,3 juta jiwa pada 2006 menjadi 29,13 juta jiwa pada 2012 sehingga

selama periode tersebut jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 10,17 juta jiwa atau

secara rata-rata sebesar 1,45 juta jiwa per tahun (Gambar 3.1). Tren yang serupa juga terjadi

dalam perkembangan persentase penduduk miskin dalam periode yang sama, dimana terjadi

penurunan yang tajam dari sekitar 17,75 persen pada 2006 menjadi sekitar 11,96 persen pada

2012. Dengan demikian, selama periode 2006-2012 terjadi penurunan persentase penduduk

miskin sekitar 32,6 persen atau secara rata-rata sekitar 4,65 persen per tahun.


Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2006 - 2012

Dengan menggunakan data kemiskinan yang mutakhir (Susenas, Maret 2012), jumlah

penduduk miskin di Indonesia pada Maret tahun 2012 sebesar 29,13 juta orang (11,96

persen). Apabila dibandingkan dengan perhitungan jumlah penduduk miskin berdasarkan

Susenas Maret 2011 yang berjumlah 30,02 juta (12,49 persen) maka terjadi penurunan

jumlah penduduk miskin sebesar 0,13 juta orang selama periode Maret 2011 – Maret 2012.

Selama periode tersebut, jumlah penduduk miskin menurut kawasan baik perkotaan maupun

perdesaan masing-masing turun menjadi 3,61 persen dan 2,6 persen. Jumlah penduduk

miskin di perkotaan berkurang sebesar 0,40 juta orang, sementara di perdesaan berkurang

sebesar 0,49 juta orang (Tabel 3.2). Selama periode tersebut, persentase penduduk miskin di

perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah.

Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kawasan

Kawasan Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Persentase Penduduk Miskin (%)

Perkotaan Maret 2011 11,05 9,23 September 2011 Maret 2012

10,95 10,65

9,09 8,78

Perdesaan Maret 2011 18,97 15,72 September 2011 Maret 2012

18,94 18,48

15,59 15,12

Perkotaan+Perdesaan Maret 2011 30,02 12,49 September 2011 Maret 2012

29,89 29,13

12,36 11,96

Sumber: BPS

39,3 37,17

34,96 32,53

31,02 30,02 29,13

17,75 16,58 15,42 14,15 13,33 12,49 11,96

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%)

Sumber: BPS


25

Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode tersebut disebabkan oleh

beberapa faktor, antara lain: (1) inflasi umum yang relatif rendah, (2) penurunan harga eceran

beberapa komoditas bahan pokok, (3) perbaikan penghasilan petani yang ditunjukkan dengan

naiknya nilai tukar petani, (4) terjaganya kinerja pertumbuhan ekonomi nasional sampai

dengan triwulan III dan (5) penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan wilayah, persentase penduduk miskin terbesar di Wilayah Maluku dan Papua,

yaitu sebesar 24,77 persen, sementara persentase penduduk miskin terkecil di Wilayah

Kalimantan, yaitu sebesar 6,69 persen. Namun demikian, apabila dilihat dari jumlah penduduk

maka sebagian besar penduduk miskin terkonsentrasi di Wilayah Jawa, yaitu sebesar 16,11

juta orang, sementara jumlah penduduk miskin terkecil berada di Wilayah Kalimantan, yaitu

sebesar 0,95 juta orang (Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Maret 2012)

Pulau Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%)

Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa

Sumatera 2.075,54 4.225,33 6.300,87 10,15 13,30 12,07

Jawa 7.209,94 8.897,26 16.107,20 8,84 15,46 11,57

Bali dan Nusa Tenggara 640,23 1.393,71 2.033,94 12,13 17,03 15,11

Kalimantan 266,15 688,42 954,57 4,41 8,37 6,69

Sulawesi 341,04 1.756,20 2.097,24 5,70 14,86 11,78

Maluku dan Papua 114,33 1.524,27 1.638,60 5,88 32,64 24,77

Indonesia 10.647,23 18.485,19 29.132,42 8,78 15,12 11,96

Sumber: BPS

Pada periode Maret 2011–Maret 2012 secara umum terjadi perbaikan kondisi penduduk

miskin yang ditunjukkan adanya penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2). Nilai P1 turun dari 2,08 pada Maret 2011 menjadi 1,88 pada

Maret 2012, sementara nilai P2 turun dari 0,55 menjadi 0,47 pada periode yang sama (Tabel

3.4). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran

penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan serta berkurangnya

ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Berdasarkan kawasan, nilai P1 dan P2 di

perdesaan masih tetap lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada Maret 2012, nilai P1 untuk

perkotaan hanya 1,40 sementara di perdesaan mencapai 2,36. Selanjutnya, nilai P2 untuk

perkotaan hanya 0,36 sementara di perdesaan mencapai 0,59. Dari sini dapat disimpulkan

bahwa tingkat kemiskinan di perdesaan lebih buruk daripada di perkotaan.


Tabel 3.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Menurut Kawasan Indeks Kota Desa Kota+Desa

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Maret 2011 1,52 2,63 2,08 September 2011 Maret 2012

1,48 1,40

2,61 2,36

2,05 1,88

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Maret 2011 0,39 0,70 0,55 September 2011 Maret 2012

0,39 0,36

0,68 0,59

0,53 0,47

Sumber: BPS

3.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara nasional, tingkat pengangguran terbuka (TPT) cenderung terus menurun selama lima

tahun terakhir. Pada bulan Februari 2012 TPT nasional telah mencapai 6,32 persen, menurun

cukup tinggi dari TPT pada tahun 2008 yang masih sebesar 8,46 persen. Antara 2011 – 2012,

jumlah angkatan kerja bertambah 1,01 juta orang menjadi sebesar 120,41 juta. Dalam kurun

waktu tersebut jumlah kesempatan kerja baru yang tercipta sebesar 1,52 juta orang, sehingga

dengan demikian jumlah penganggur menurun sekitar 500 ribu orang.

Gambar 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2008 – 2012

8,46% 8,14% 7,41%

6,80% 6,32%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

20

40

60

80

100

120

140

2008 2009 2010 2011 2012

Juta

Ora

ng

Angkatan Kerja Bekerja Penganggur Terbuka TPT

Sumber: Sakernas, BPS


27

3.2 Kondisi Ekonomi Daerah

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Daerah

Ukuran pasar domestik di dalam perekonomian daerah tergambar dari besarnya nilai Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk. Pasar yang besar memiliki daya tarik

yang lebih tinggi bagi investor karena menawarkan beberapa keuntungan (agglomeration

economies). Pertama, pasar yang besar memfasilitasi para pelaku usaha untuk berproduksi

pada skala ekonomi yang optimal. Kondisi ini akan meningkatkan daya saing perusahaan-

perusahaan di daerah tersebut karena mampu berproduksi secara lebih efisien. Kedua,

semakin besar ukuran pasar semakin besar pula kemungkinan terjadinya linkages atau

keterkaitan, baik keterkaitan ke belakang maupun keterkaitan ke depan. Di perekonomian

yang besar, para pelaku usaha akan lebih mudah menemukan pembeli, penyuplai bahan

baku, maupun industri pengguna produknya untuk diolah lebih lanjut. Ketiga, daerah-daerah

dengan populasi besar juga memfasilitasi berfungsinya pasar tenaga kerja secara lebih efisien.

Dalam hal ini pengusaha akan lebih mudah menemukan tenaga kerja dengan spesialisasi yang

sesuai dengan kebutuhan di daerah padat penduduk dibandingkan dengan di daerah

berpenduduk sedikit. Bagi pekerja kondisi ini juga memberikan manfaat bagi peningkatan

spesialisasi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan produktivitas dalam perekonomian.

Keuntungan aglomerasi yang terakhir adalah adanya eksternalitas positif dari

terkonsentrasinya industri dan investasi di suatu lokasi, berupa limpahan (spillover) informasi

dan pengetahuan.

Gambar 3.3 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010

(4)

-

4

8

12

-

300

600

900

NA

D

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a B

arat

Ria

u

Jam

bi

Sum

ater

a S

elat

an

Ben

gkul

u

Lam

pung

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Kep

. Ria

u

DK

I Jak

arta

Jaw

a B

arat

Jaw

a T

enga

h

DI.

Yog

yaka

rta

Jaw

a T

imur

Ban

ten

Bal

i

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Kal

iman

tan

Bar

at

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sul

awes

i Uta

ra

Sul

awes

i Ten

gah

Sul

awes

i Sel

atan

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Gor

onta

lo

Sul

awes

i Bar

at

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Pap

ua B

arat

Pap

ua

Per

sen

Rp

Tri

liun

PDRB ADHB Th. 2010 (Rp Trilyun) Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi 2005-2010

Sumber: BPS


Pola di atas juga nampak dalam kinerja perekonomian daerah (provinsi) di Indonesia. PDRB

provinsi-provinsi di Jawa mendominasi PDRB provinsi-provinsi lainnya dalam hal peran PDRB

terhadap perekonomian nasional. DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat adalah tiga provinsi

dengan PDRB terbesar, masing-masing berperan sebesar 16,4 persen, 14,8 persen dan 14,7

persen terhadap perekonomian nasional (total PDRB 33 provinsi). Sementara itu Maluku

Utara, Gorontalo dan Maluku merupakan tiga provinsi dengan PDRB terkecil secara nasional

dengan peran masing-masing kurang dari 0,2 persen.

Provinsi-provinsi di Jawa juga masih merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Wilayah lain yang memiliki kinerja pertumbuhan baik adalah Sulawesi. Bahkan dalam lima

tahun terakhir kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sulawesi termasuk yang

paling tinggi di antara provinsi-provinsi lainnya. Bila kecenderungan ini terus berlanjut maka

peran Wilayah Sulawesi yang saat ini relatif kecil akan semakin meningkat dan semakin

penting sebagai pendorong pertumbuhan Wilayah Kawasan Timur Indonesia.

3.2.2 Tingkat Kemiskinan Per Provinsi

Secara geografis, konsentrasi penduduk miskin pada tahun 2011 masih berada di Wilayah

Jawa, terutama di Jawa Barat (4,7 juta jiwa), Jawa Tengah (5,1 juta jiwa) dan Jawa Timur (5,4

juta jiwa). Diluar ketiga provinsi tersebut masih terdapat provinsi-provinsi lain dengan jumlah

penduduk miskin lebih dari 1 juta orang, yaitu Sumatera Utara (1,4 juta jiwa), Sumatera

Selatan (1,07 juta jiwa), Lampung (1,2 juta jiwa) dan Nusa Tenggara Timur (1,01 juta jiwa).

Secara nasional, Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, sedangkan Papua

memiliki persentase penduduk miskin terbesar (Gambar 3.4).

Gambar 3.4 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Per Provinsi Tahun 2011

0

5

10

15

20

25

30

35

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

NA

D

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a B

arat

Ria

u

Jam

bi

Sum

ater

a S

elat

an

Ben

gkul

u

Lam

pung

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Kep

. Ria

u

DK

I Jak

arta

Jaw

a B

arat

Jaw

a T

enga

h

DI Y

ogya

kart

a

Jaw

a T

imur

Ban

ten

Bal

i

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Kal

iman

tan

Bar

at

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

sela

tan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sul

awes

i Uta

ra

Sul

awes

i Ten

gah

Sul

awes

i Sel

atan

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Gor

onta

lo

Sul

awes

i Bar

at

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Pap

ua B

arat

Pap

ua

Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%)

Sumber: BPS


29

Dalam publikasi yang berjudul Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi

Indonesia, 2012, Badan Pusat Statistik (BPS) telah memetakan kabupaten/kota di masing-

masing provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi dan terendah pada 2010.

Dari pemetaan tersebut tercatat bahwa kabupaten Deyai di provinsi Papua memiliki

persentase penduduk miskin tertinggi secara nasional, yaitu sekitar 49,58 persen, sedangkan

kota Tangerang Selatan memiliki persentase penduduk miskin terendah, yaitu sekitar 1,67

persen.

Tabel 3.5 Kabupaten/Kota Dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi dan Terendah

Per Provinsi Tahun 2010 Provinsi Kabupaten/Kota Tertinggi

% Kabupaten/Kota Terendah

%

NAD Kab. Bener Meriah 26,23 Kota Banda Aceh 9,19

Sumatera Utara Kota Gunungsitoli 33,87 Kab. Deli Serdang 5,34

Sumatera Barat Kab. Kepulauan Mentawai 19,77 Kota Sawahlunto 2,48

Riau Kab. Kepulauan Meranti 42,57 Kota Pekan Baru 4,20 Kepulauan Riau Kab. Lingga 15,83 Kab. Kepulauan Anambas 4,80 Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur 12,41 Kota Sungai Penuh 3,64

Sumatera Selatan Kab. Musi Banyuasin 20,06 Kab. OKU Timur 9,81

Kep. Bangka Belitung Kab. Belitung Timur 10,36 Kab. Bangka Barat 5,25 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan 22,64 Bengkulu Tengah 6,43

Lampung Kab. Lampung Utara 28,19 Kab. Tulangbawang Barat 7,63

DKI Jakarta Kab. Kepulauan Seribu 13,07 Kota Jakarta Timur 3,40

Jawa Barat Kota Tasikmalaya 20,71 Kota Depok 2,84

Banten Kab. Pandeglang 11,14 Kota Tangerang Selatan 1,67

Jawa Tengah Kab. Purbalingga 24,58 Kota Semarang 5,12

DI Yogyakarta Kab. Kulon Progo 23,15 Kota Yogyakarta 9,75

Jawa Timur Kab. Sampang 32,47 Kota Batu 5,11

Bali Kab. Jembrana 8,11 Kota Denpasar 2,21

Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Utara 43,14 Kota Bima 12,80

Nusa Tenggara Timur Kab. Sabu Raijua 41,16 Kab. Flores Timur 9,61

Kalimantan Barat Kab. Landak 14,06 Kab. Sanggau 5,02

Kalimantan Tengah Kab. Barito Timur 10,51 Kota Palangka Raya 5,31

Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Utara 7,76 Kab. Banjar 3,34

Kalimantan Timur Kab. Malinau 15,31 Kota Balikpapan 4,07

Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Selatan

18,84 Kota Manado 6,51

Gorontalo Kab. Boalemo 19,84 Kota Gorontalo 5,49

Sulawesi Tengah Kab. Tojo Una Una 24,07 Kota Palu 9,98

Sulawesi Selatan Kab. Pangkajene Kepulauan 19,26 Kota Makassar 5,86 Sulawesi Barat Kab. Polewali Mamasa 21,24 Kab. Mamuju Utara 6,20

Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Utara 20,06 Kota Kendari 8,02

Maluku Kab. Maluku Barat Daya 39,28 Kota Ambon 7,67

Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah 24,57 Kota Ternate 4,53

Papua Kab. Deiyai 49,58 Kab. Merauke 14,54

Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 47,62 Kota Sorong 14,03

Sumber : BPS


Dari data tersebut terlihat pula bahwa terdapat 5 (lima) provinsi yang memiliki

kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi diatas 40 persen, yaitu Riau,

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat. Selanjutnya, nilai

terendah persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat sekitar 14

persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan nilai persentase penduduk

miskin kabupaten/kota baik nilai tertinggi maupun terendah, tingkat kemiskinan di Wilayah

Indonesia Timur sangat serius sehingga memerlukan perhatian yang khusus baik dari

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

3.2.3 Tingkat Pengangguran Per Provinsi

Distribusi Regional

Berdasarkan Sakernas Agustus 2011, jumlah tenaga kerja yang berstatus penganggur di

Indonesia adalah sebanyak 7,7 juta orang, yang merupakan 6,56 persen dari keseluruhan

angkatan kerja yang berjumlah sekitar 117,37 juta orang. Distribusi jumlah penganggur

menurut masing-masing provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Per Provinsi (%) Tahun 2010 - 2011

Konsentrasi penganggur di Indonesia berada di Wilayah Indonesia Barat. Mayoritas

penganggur yang berada di Pulau Jawa dan Bali berjumlah 5,08 juta orang atau sekitar 64,0

persen dari total penganggur Indonesia. Sementara itu penganggur di Pulau Sumatera

3,06

3,25

3,34

3,55

4,14

4,25

4,59

4,61

4,61

4,62

5,16

5,25

5,29

5,39

5,57

5,63

5,69

6,03

6,21

6,65

6,90

6,95

7,14

7,43

7,68

8,37

8,37

8,72

9,61

9,97

10,1

0

10,3

3

11,0

5

13,6

8

2,86

2,70

2,67

3,72

3,66

4,18

3,41

4,27

4,34

4,99

4,61

5,62

5,35

3,85

5,24

3,25

5,47

5,62

6,07

6,07

7,04

7,14

6,56

7,18

8,28

8,27

6,69

7,17

9,19

7,72

10,2

1

9,84

10,8

3

13,5

0

Bal

i

Sul

awes

i Bar

at

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Pap

ua

Kal

iman

tan

Ten

gah

Jaw

a T

imur

Ben

gkul

u

Sul

awes

i Ten

gah

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Kal

iman

tan

Bar

at

Gor

onta

lo

Kal

iman

tan

Sel

atan

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Jam

bi

Lam

pung

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

DI Y

ogya

kart

a

Mal

uku

Uta

ra

Jaw

a T

enga

h

Sum

ater

a S

elat

an

Kep

. Ria

u

Sum

ater

a B

arat

IND

ON

ES

IA

Sum

ater

a U

tara

Pap

ua B

arat

NA

D

Sul

awes

i Sel

atan

Ria

u

Sul

awes

i Uta

ra

Mal

uku

Kal

iman

tan

Tim

ur

Jaw

a B

arat

DK

I Jak

arta

Ban

ten

TPT 2010 TPT 2011



31

berjumlah sekitar 1,44 juta orang, atau sekitar 18,5 persen dari total penganggur Indonesia.

Dua bagian kawasan barat Indonesia ini telah menampung sekitar 85,0 persen total

penganggur Indonesia atau 6,52 juta. Provinsi dengan jumlah penganggur terbesar adalah

Jawa Barat (1,9 juta orang), diikuti oleh Jawa Tengah (1,0 juta orang) dan juga Jawa Timur

(821,6 ribu orang). Tiga provinsi ini memberikan kontribusi hampir sekitar 50 persen

penganggur yang ada di Indonesia.

Distribusi Pengangguran Kota-Desa

Berdasarkan distribusi pengangguran kota-desa di setiap provinsi, konsentrasi pengangguran

di daerah perkotaan secara umum terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah

perdesaan. Tingkat pengangguran di daerah perkotaan secara nasional adalah 8,22 persen

sementara di daerah perdesaan adalah 4,96 persen. Kecuali provinsi Jambi dan NAD, yang

memiliki tingkat penganggurannya lebih tinggi di daerah perdesaan.

Gambar 3.6 Jumlah Penganggur Berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan (Ribu Orang)

1282,109

555,408

504,551

493,452

417,037

267,133

122,953

118,159

109,156

101,115

80,075

77,168

59,473

58,318

57,258

53,544

48,884

40,785

40,54

37,192

31,739

26,461

24,825

19,602

15,617

14,094

13,975

13,767

11,398

10,235

8,502

7,564

4,122

619,734

187,112

404,509

134,992

50,740

99,410

104,609

135,811

56,147

65,620

14,844

7,855

36,225

47,211

61,658

11,599

46,083

111,594

28,762

25,320

33,174

13,429

37,064

18,357

46,194

8,297

17,488

15,499

11,315

13,651

11,461

1.000,000 500,000 0,000 500,000 1.000,000 1.500,000

Jawa Barat

DKI Jakarta

Jawa Tengah

Banten

Jawa Timur

Sumatera Utara

Kalimantan Timur

Sumatera Selatan

Lampung

Sulawesi Selatan

Riau

Sumatera Barat

DI Yogyakarta

Kep. Riau

Sulawesi Utara

Kalimantan Selatan

Nusa Tenggara Barat

Bali

Kalimanta Barat

NAD

Papua

Maluku

Nusa Tenggara Timur

Papua Barat

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Jambi

Kep. Bangka Belitung

Kalimantan Tengah

Maluku Utara

Gorontalo

Bengkulu

Sulawesi Barat

Perdesaan Perkotaan



Untuk daerah-daerah tertentu, seperti provinsi Papua Barat, Banten, Lampung, Sulawesi

Utara, Kalimantan Timur, Maluku, DKI Jakarta dan Jawa Barat, tingkat penganggurannya

diatas 10,0 persen. Sementara daerah yang tingkat penganggurannya dibawah 5,0 persen

adalah DI Yogyakarta, Kep. Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Jambi, Kalimantan

Tengah, Bali dan Bengkulu.

Provinsi Banten, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat memiliki tingkat pengangguran yang

hampir sama antara di kota dan desa. Gambaran daerah lainnya, seperti Papua, Lampung,

Sumatera utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara,

merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran antara kota dan desa yang perbedaannya

sangat besar.

3.3 Kondisi Daya Beli Masyarakat

3.3.1 Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat

Konsumsi masyarakat mengalami pertumbuhan positif di semua provinsi selama periode

2006-2009, namun dengan kisaran yang cukup lebar. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga

tertinggi terjadi di provinsi Kepulauan Riau dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 14,2

persen, sedangkan pertumbuhan konsumsi terendah terjadi di NAD sebesar 0,82 persen.

Sebanyak dua belas provinsi mengalami pertumbuhan konsumsi cukup tinggi di atas 7 persen,

sebagian besar di Wilayah luar Jawa. Hal ini menandakan meningkatnya daya beli masyarakat

secara riil di wilayah-wilayah tersebut.

Gambar 3.7 Pertumbuhan Konsumsi dan Konsumsi per Kapita Menurut Provinsi Tahun 2009

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ace

h

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a B

arat

Ria

u

Jam

bi

Sum

ater

a S

elat

an

Ben

gkul

u

Lam

pung

Kep

ulau

an B

angk

a B

elitu

ng

Kep

ulau

an R

iau

DK

I Jak

arta

Jaw

a B

arat

Jaw

a T

enga

h

DI Y

ogya

kart

a

Jaw

a T

imur

Ban

ten

Bal

i

Kal

iman

tan

Bar

at

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sul

awes

i Uta

ra

Sul

awes

i Ten

gah

Sul

awes

i Sel

atan

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Gor

onta

lo

Sul

awes

i Bar

at

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Pap

ua B

arat

Pap

ua

Juta

Rp

Per

sen

Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (ADHB) Tahun 2009 (Juta Rp) Rata-rata pertumbuhan konsumsi 2006-2009 (%) - sisi kiri

Sumber : BPS diolah


33

Sementara itu enam provinsi mengalami pertumbuhan konsumsi relatif rendah, kurang dari 4

persen per tahun dan lima belas provinsi sisanya mengalami pertumbuhan konsumsi relatif

moderat antara 4 sampai 7 persen. Bila kinerja pertumbuhan ini dikaitkan dengan tingkat

konsumsi per kapita maka terlihat kecenderungan pemerataan daya beli masyarakat. Hal ini

ditunjukkan oleh relatif tingginya pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada provinsi-

provinsi dengan tingkat konsumsi per kapita relatif rendah, khususnya di Wilayah Indonesia

Timur. Namun demikian di daerah-daerah tersebut investasi dan perdagangan perlu tumbuh

lebih tinggi agar pertumbuhan konsumsi ini berkelanjutan.

3.3.2 Peran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Peran konsumsi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari

pangsanya dalam PDRB dan laju pertumbuhannya. Pangsa konsumsi rumah tangga dalam

PDRB bervariasi antar provinsi, dari yang terkecil 15,8 persen di Kalimantan Timur hingga yang

terbesar 86,4 persen di Nusa Tenggara Timur. Pangsa konsumsi yang rendah di Kalimantan

Timur disebabkan oleh tingginya pangsa ekspor sumber daya alam dalam PDRB. Kondisi

serupa ditemui di Provinsi NAD dan Riau. Sementara itu tingginya pangsa konsumsi rumah

tangga dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur menggambarkan relatif belum

berkembangnya kegiatan investasi dan kegiatan produktif yang menghasilkan komoditi

ekspor daerah. Hal serupa juga terjadi di Provinsi Maluku Utara, Maluku dan Sulawesi Barat.

Gambar 3.8 Rata-rata Peran Konsumsi Rumah Tangga Dalam Sumber Pertumbuhan PDRB

Tahun 2006 - 2009

Selama periode 2006-2009 peran konsumsi rumah tangga dalam sumber pertumbuhan

daerah sangat bervariasi antar provinsi. Namun demikian di sebagian besar provinsi, konsumsi

0

20

40

60

80

100

120

NA

D

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a B

arat

Ria

u

Jam

bi

Sum

ater

a S

elat

an

Ben

gkul

u

Lam

pung

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Kep

. Ria

u

DK

I Jak

arta

Jaw

a B

arat

Jaw

a T

enga

h

DI Y

ogya

kart

a

Jaw

a T

imur

Ban

ten

Bal

i

Kal

iman

tan

Bar

at

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sul

awes

i Uta

ra

Sul

awes

i Ten

gah

Sul

awes

i Sel

atan

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Gor

onta

lo

Sul

awes

i Bar

at

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Pap

ua B

arat

Pap

ua

Per

sen

Rata-Rata Peran Konsumsi dalam Sumber Pertumbuhan PDRB (persen)

Sumber: BPS diolah


rumah tangga berperan besar dalam mendorong perekonomian daerah. Pada 24 provinsi,

lebih dari 50 persen pertumbuhan ekonomi daerah bersumber dari pertumbuhan konsumsi

rumah tangga. Bahkan di tiga provinsi, yakni Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan

Kepulauan Riau, peran konsumsi rumah tangga dalam sumber pertumbuhan daerah melebihi

100 persen. Sementara itu di provinsi NAD dan Papua yang mengalami pertumbuhan rata-

rata negatif pada periode tersebut, pertumbuhan konsumsi berperan sangat besar dalam

mencegah perekonomian berkontraksi lebih parah. Hal ini menandakan pentingnya peran

konsumsi masyarakat dalam menyangga kinerja perekonomian domestik. Implikasi kebijakan

yang bisa dipetik adalah pentingnya mempertahankan dan meningkatkan daya beli

masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi dan pertumbuhan sektor riil perlu

terus digalakkan di daerah.

3.4 Kondisi Perdagangan dan Investasi

3.4.1 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional

Pada tahun 2011, ekspor nasional mencapai 203,5 miliar USD. Provinsi yang memberikan

kontribusi terbesar dalam ekspor adalah Kalimantan Timur, Jawa Barat dan Riau dengan

kontribusi masing-masing sebesar 18,8 persen, 13,4 persen dan 10,4 persen. Ketiga provinsi

tersebut menyumbang ekspor nasional mencapai 42,5 persen.

Adapun ekspor Kalimantan Timur, Riau dan beberapa provinsi lainnya melakukan sebagian

besar ekspornya di pelabuhan muat provinsi asal. Sementara Jawa Barat dan Banten

merupakan daerah yang sebagian besar ekspornya dimuat di pelabuhan provinsi lain.

Gambar 3.9 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional Tahun 2011

0,7

5,6

1,2

10,4

6,8

2,3 2,5 1,5

0,2 1,6

5,4

13,4

5,0

2,6

0,1

8,7

0,3 0,6 0,0 1,0 0,7

4,8

18,8

0,5 - 0,2 1,0

- 0,5 0,1 0,3 1,8 1,5

-

4,0

8,0

12,0

16,0

20,0

NA

D

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a B

arat

Ria

u

Kep

. Ria

u

Jam

bi

Sum

ater

a S

elat

an

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Ben

gkul

u

Lam

pung

DK

I Jak

arta

Jaw

a B

arat

Ban

ten

Jaw

a T

enga

h

Di Y

ogya

kart

a

Jaw

a T

imur

Bal

i

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Kal

iman

tan

Bar

at

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sul

awes

i Uta

ra

Gor

onta

lo

Sul

awes

i Ten

gah

Sul

awes

i Sel

atan

Sul

awes

i Bar

at

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Pap

ua

Pap

ua B

arat

Pelabuhan Muat Prov. Asal Pelabuhan Muat Prov. Lain Ekspor Berdasarkan Provinsi

Sumber: BPS


35

3.4.2 Investasi (PMTB) Per Provinsi

Daerah-daerah dengan populasi besar dan kepadatan tinggi serta memiliki kinerja

pertumbuhan tinggi mampu menarik investasi relatif besar dibandingkan daerah lain. Hal ini

tampak dari distribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menurut provinsi, di mana

secara rata-rata antara tahun 2005-2009 DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan

tiga provinsi penyerap investasi terbesar dengan pangsa sebesar 26,9 persen, 12,1 persen dan

11,4 persen.

Gambar 3.10 PMTB dan Jumlah Penduduk Tahun 2005 – 2009

Gambar 3.11

PMTB dan Kepadatan Penduduk Tahun 2005 – 2009

-

10

20

30

40

50

-

60

120

180

240

300

NA

D

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a B

arat

Ria

u

Jam

bi

Sum

ater

a S

elat

an

Ben

gkul

u

Lam

pung

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Kep

. Ria

u

DK

I Jak

arta

Jaw

a B

arat

Jaw

a T

enga

h

DI.

Yog

yaka

rta

Jaw

a T

imur

Ban

ten

Bal

i

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Kal

iman

tan

Bar

at

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sul

awes

i Uta

ra

Sul

awes

i Ten

gah

Sul

awes

i Sel

atan

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Gor

onta

lo

Sul

awes

i Bar

at

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Pap

ua B

arat

Pap

ua

Juta

Jiw

a

Tri

liun

Rp

Pembentukan Modal Tetap Bruto Th. 2009 Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)

-

2

4

6

8

10

-

60

120

180

240

300

NA

D

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a B

arat

Ria

u

Jam

bi

Sum

ater

a S

elat

an

Ben

gkul

u

Lam

pung

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Kep

. Ria

u

DK

I Jak

arta

Jaw

a B

arat

Jaw

a T

enga

h

DI.

Yog

yaka

rta

Jaw

a T

imur

Ban

ten

Bal

i

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Kal

iman

tan

Bar

at

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sul

awes

i Uta

ra

Sul

awes

i Ten

gah

Sul

awes

i Sel

atan

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Gor

onta

lo

Sul

awes

i Bar

at

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Pap

ua B

arat

Pap

ua

Lo

g K

epad

atan

Pen

du

du

k

Tri

liun

Rp

Pembentukan Modal Tetap Bruto Th. 2009 (Trilyun Rp) Log Kepadatan Penduduk (Jiwa/km persegi)

Sumber: BPS

Sumber: BPS


Provinsi-provinsi lainnya yang memiliki peranan investasi relatif besar adalah Riau, Sumatera

Utara dan Sumatera Selatan di Kawasan Barat Indonesia, serta Kalimantan Timur dan Sulawesi

Selatan di Kawasan Timur Indonesia.

Kinerja perekonomian daerah juga tampak dari pangsa industri pengolahan dalam PDRB yang

menggambarkan tingkat industrialisasi daerah. Secara umum provinsi-provinsi di Wilayah

Jawa memiliki pangsa industri pengolahan relatif tinggi yang menggambarkan perannya

sebagai pusat industri nasional. Pangsa industri pengolahan di DKI Jakarta terlihat cukup

rendah, namun hal ini lebih karena struktur perekonomian Jakarta lebih didominasi sektor-

sektor jasa, khususnya keuangan dan perdagangan. Di samping itu, perkembangan kawasan

perkotaan Jakarta yang semakin padat membuat kawasan industri menyebar di kota-kota di

sekitar Jakarta dan membentuk kawasan metropolitan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, Bekasi).

Gambar 3.12 Share Industri Pengolahan Dalam PDRB

Beberapa daerah di luar Jawa yang memiliki pangsa industri pengolahan cukup tinggi adalah

Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan potensi

pengembangan industri pengolahan di daerah-daerah tersebut cukup besar. Beberapa daerah

seperti Kalimantan Timur dan Papua Barat juga memiliki pangsa industri pengolahan cukup

tinggi, namun hal itu karena besarnya kegiatan industri pengolahan migas.

-

10

20

30

40

50

NA

D

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a B

arat

Ria

u

Jam

bi

Sum

ater

a S

elat

an

Ben

gkul

u

Lam

pung

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Kep

. Ria

u

DK

I Jak

arta

Jaw

a B

arat

Jaw

a T

enga

h

DI.

Yog

yaka

rta

Jaw

a T

imur

Ban

ten

Bal

i

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Kal

iman

tan

Bar

at

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sul

awes

i Uta

ra

Sul

awes

i Ten

gah

Sul

awes

i Sel

atan

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Gor

onta

lo

Sul

awes

i Bar

at

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Pap

ua B

arat

Pap

ua

Share Industri Pengolahan dalam PDRB (%)

Sumber: BPS


37

3.5 Kondisi Infrastruktur Daerah

3.5.1 Infrastruktur Jalan

Panjang Jalan di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 458.828,07 km yang terdiri dari jalan

tol 761,45 km, jalan nasional sepanjang 38.569,84 km, jalan provinsi sepanjang 49.280,93 km

dan jalan kabupaten/kota sepanjang 370.215,85 km. Dari total panjang jalan yang ada, 50,8

persen dalam kondisi tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat).

Tabel 3.6 Kondisi Mantap Jalan Tahun 2010

Jalan Panjang Total (km) Kondisi Mantap Kondisi Tidak Mantap

Jalan Tol 761,45 761,45 100,0% - 0,0%

Jalan Nasional 38.569,84 33.833,78 87,7% 4.736,06 12,3%

Jalan Provinsi 49.280,93 19.742,31 40,1% 29.538,62 59,9%

Jalan Kabupaten/Kota 370.215,85 171.361,68 46,3% 198.854,17 53,7%

TOTAL 458.828,07 225.699,21 49,2% 233.128,85 50,8%

Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan dan Maluku menghadapi

keterbatasan prasarana dan sarana transportasi terutama jalan. Rasio kerapatan jalan (rasio

panjang jalan dan luas wilayah daratan) di Wilayah Papua, Maluku dan Kalimantan relatif

rendah sehingga perlu percepatan pembangunan jalan. Sementara, rasio kapasitas jalan (rasio

panjang jalan dan jumlah unit kendaraan roda 4) di Wilayah Jawa-Bali relatif rendah sehingga

perlu pengembangan transportasi masal untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.

Gambar 3.13 Rasio Kerapatan Jalan (km/km

2) Tahun 2011

1,52

0,42

0,06

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

DI Y

ogya

kart

a

Bal

i

Jaw

a T

enga

h

Jaw

a T

imur

Ban

ten

Jaw

a B

arat

Sul

awes

i Uta

ra

Kep

ulau

an R

iau

Sul

awes

i Sel

atan

Sum

ater

a U

tara

Lam

pung

Sum

ater

a B

arat

Gor

onta

lo

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Ben

gkul

u

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

NA

D

Kal

iman

tan

Sel

atan

Ria

u

Sua

lwes

i Ten

gah

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Jam

bi

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Sum

ater

a S

elat

an

Mal

uku

Uta

ra

Mal

uku

Kal

iman

tan

Bar

at

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Tim

ur

Pap

ua

Sumber: Direktorat Bina Program, Kementerian PU, 2011



Gambar 3.14 Rasio Kapasitas Jalan (km/unit) Tahun 2011

Berdasarkan kondisi kualitas jalan nasional, sebagian besar kondisi mantap jalan telah

mengalami peningkatan dengan rata-rata di atas 86 persen, walaupun selama periode 2005-

2011 kondisi jalan tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat) cenderung meningkat. Kondisi

tersebut akibat adanya penambahan panjang jalan nasional sepanjang 5.439,63 km, baik

karena pembangunan baru, juga adanya perubahan status jalan provinsi menjadi jalan

nasional. Namun secara umum kondisi kemantapan jalan nasional sangat memadai.

Tabel 3.7 Kondisi Jalan Nasional Pada Tahun 2005 dan 2011

Pulau Panjang Jalan (km)

Jalan Tidak Mantap Tahun 2005

Jalan Tidak Mantap Tahun 2011

2005 2011 Km % Km %

Sumatera 10.429,8 11.568,1 724,85 6,9 1.370,17 11,8

Jawa+Bali 5.389,5 6.146,2 341,86 6,3 386,54 6,3

Nusa Tenggara 1.795,8 2.038,9 118,52 6,6 114,89 5,6

Kalimantan 5.538,2 6.363,6 609,83 11,0 657,90 10,3

Sulawesi 6.844,8 7.799,8 175,75 2,6 936,51 12,0

Maluku 1.255,5 1.578,6 68 5,4 267,81 17,0

Papua 1.876,5 3,074,7 260,26 13,9 1.002,28 32,60

Nasional 33.130,2 38.659,8 2.299,07 6,9 4.736,10 12,3


Kondisi sebaliknya terjadi pada kualitas jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dimana

seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, jalan tersebut menjadi kewenangan pemerintah

daerah untuk pelaksanan pemeliharaan dan pembangunannya. Berdasarkan data kondisi

175,64

18,38 0,45

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Jam

bi

Sum

ater

a S

elat

an

Jaw

a B

arat

Jaw

a T

enga

h

Bal

i

Jaw

a T

imur

DI Y

ogya

kart

a

Kal

iman

tan

Ten

gah

Ria

u

Kep

ulau

an R

iau

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sul

awes

i Uta

ra

Ban

ten

Sum

ater

a U

tara

Ben

gkul

u

Nus

a T

engg

ara

Bar

at'

Lam

pung

Mal

uku

Sum

ater

a B

arat

Sul

awes

i Sel

atan

NA

D

Kal

iman

tan

Bar

at

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Kal

iman

tan

Sel

atan

Pap

ua

Gor

onta

lo

Sul

awes

i Ten

gah

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Mal

uku

Uta

ra



39

kualitas jalan, jalan provinsi dengan total panjang jalan mencapai 49.280,93 km memiliki rata-

rata kondisi jalan tidak mantap 40,1 persen dan jalan kabupaten/kota dengan total panjang

jalan mencapai 370.215,85 km memiliki rata-rata kondisi jalan tidak mantap 46,3 persen.

Berdasarkan perbandingan jalan tidak mantap antar wilayah, jalan tidak mantap baik jalan

provinsi maupun jalan kabupaten/kota, tertinggi terdapat di Wilayah Papua, Maluku dan

Sulawesi dengan kondisi jalan tidak mantap rata-rata di atas 55 persen. Kondisi akan sangat

menghambat mobilitas barang dan penumpang dan berdampak terhadap kinerja

perekonomian daerah.

Tabel 3.8 Kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2010

Pulau Panjang Jalan Provinsi

Jalan Tidak Mantap 2010

% Panjang Jalan Kabupaten/Kota

Jalan Tidak Mantap 2010

%

Sumatera 16.046,07 7.189,51 44,8 134.097,0 65.163,31 48,6

Jawa 9.521,81 1.148,21 12,1 83.999,1 28.586,76 34,0

Kalimantan 6.888,13 2.997,30 43,5 40.929,4 18.674,02 45,6

Sulawesi 6.274,65 3.246,65 51,7 57.611,7 30.345,79 52,7

Bali-NT 4.462,77 1.615,04 36,2 26.602,5 12.622,17 47,4

Maluku 2.766,80 1.976,21 71,4 8.853,3 4.461,86 50,4

Papua 3.320,70 1.569,39 47,3 18.123,0 11.507,78 63,5

TOTAL 49.280,93 19.742,31 40,1 370.215,85 171.361,68 46,3

Sumber: Direktorat Bina Program, Kemen PU, 2010

Gambar 3.15 Perbandingan Kondisi Jalan Nasional dan Daerah (%)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Sumatera Jawa Bali-NusaTenggara

Kalimantan Sulawesi Maluku Papua

Jalan Nasional Kondisi Mantap Jalan Daerah Kondisi Mantap

Sumber: Kementerian PU


Panjang jalan nasional yang hanya 8,4 persen dari total panjang jalan yang ada, memiliki

kondisi mantap mencapai 87,7 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi jalan daerah

(jalan provnsi dan jalan kabupaten/kota), dengan panjang total mencapai 419.496,78 km

(91,4 persen dari total panjang jalan yang ada), kondisi kemantapan jalan hanya mencapai

54,4 persen. Kondisi tersebut mengakibatkan kurang efektif dan efisiennya distribusi barang

dan orang serta sistem logistik di daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi

di deerah. Sementara perbandingan kondisi jalan nasional dan daerah ditunjukkan pada

Gambar 3.15.

3.5.2 Infrastruktur Udara

Jumlah bandar udara di Indonesia adalah sebanyak 514 bandara, dimana jumlah bandara

terbesar terdapat di Provinsi Papua yang mencapai 202 bandara termasuk bandara perintis

dan Papua Barat sebanyak 36 bandara. Moda transportasi udara merupakan alat transportasi

utama untuk daerah dengan kondisi alam pegunungan dan kepulauan seperti Kalimantan

Barat, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat. Tabel 3.9 menerangkan jumlah bandara di

Indonesia berdasarkan per provinsi.

Tabel 3.9 Jumlah Bandara Per Provinsi Tahun 2010

Provinsi Jumlah Bandara Provinsi Jumlah Bandara

NAD 14 Nusa Tenggara Barat 5 Sumatera Utara 10 Nusa Tenggara Timus 15 Sumatera Barat 5 Kalimantan Barat 52 Riau 7 Kalimantan Tengah 14 Jambi 3 Kalimantan Timur 46 Sumatera Selatan 5 Sulawesi Utara 5 Bengkulu 2 Sulawesi Tengah 8 Lampung 5 Sulawesi Selatan 8 Kep. Bangka Belitung 2 Sulawesi Tenggara 5 Kep. Riau 7 Gorontalo 1 DKI Jakarta 1 Sulawesi Barat 1 Jawa Barat 13 Maluku 12 Jawa Tengah 5 Maluku Utara 11 DI Yogyakarta 2 Papua Barat 36 Jawa Timur 7 Papua 202 Banten 3 Total 514 Bali 2

Sumber: Ditjen Perhubungan Udara, Kemenhub, 2010


41

Jumlah penumpang angkutan udara terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penerbangan yang menerapkan Low Cost Carrier (LCC). Jumlah penumpang domestik dan internasional pada tahun 2010 di Indonesia sebesar 108 juta penumpang. Bandara Soekarno-Hatta di Provinsi Banten menempati posisi teratas sebesar 41 persen dengan jumlah penumpang sebesar 43,9 juta penumpang. Hal ini disebabkan bahwa Bandara Soekarno-Hatta terletak dekat dengan ibukota negara dan juga merupakan hub Internasional maupun domestik. Penumpang tersebut berasal dari Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Gambar 3.16 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Per Provinsi

Tahun 2010

Posisi kedua ditempati oleh Bandara Ngurah Rai di provinsi Bali sebesar 11 persen, kemudian

diikuti oleh Jawa timur 7 persen dan Sumatera Utara 6 persen. Jumlah penumpang yang besar

di Bandara Ngurah Rai, yaitu sebesar 11,3 juta penumpang, disebabkan oleh pesatnya

kemajuan industri pariwisata di Bali dengan banyaknya wisatawan Nusantara dan wisatawan

mancanegara.

3.5.3 Infrastruktur Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 17 tahun 2004, total jumlah pelabuhan

yang diusahakan berjumlah 725 pelabuhan. Terdapat 2 pelabuhan hub (pengumpul)

Internasional yaitu Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan

Internasional berjumlah 18, pelabuhan nasional sebagai feeder (pengumpan) antar provinsi

berjumlah 245, pelabuhan regional sebagai penghubung antar kabupaten berjumlah 139

pelabuhan dan pelabuhan lokal setempat berjumlah 321 pelabuhan.

Tabel 3.10 Jumlah Pelabuhan di Indonesia Berdasarkan Jenisnya Tahun 2004

Provinsi Int'l Hub Port Int' Port National Port Regional Port Local Port

NAD - - 10 4 3

Sumatera Utara - 1 13 10 30

Riau - 1 44 4 20

Sumatera Barat - 1 3 5 3

Jambi - - 4 4 6

Bengkulu - - 1 2 1

Kep. Bangka Belitung - - 6 8 0

Sumatra Utara 6%

Sumatra Selatan

2%

Banten 41%

Jawa Tengah 2%

DI Yogyakarta 3%

Jawa Timur 7%

Bali 11%

Sulawesi Selatan

2%

Bandara Lainnya

26%

Sumber: Ditjen Perhubungan Udara, Kemenhub, 2010


Provinsi Int'l Hub Port Int' Port National Port Regional Port Local Port

Sumatera Selatan - 1 1 2 0

Lampung - 1 2 11 5

Jawa Barat - 1 1 7 1

Banten - 1 2 2 2

DKI Jakarta 1 - 5 1 0

Jawa Tengah - 2 1 6 3

Jawa Timur 1 - 11 7 7

Bali - 1 3 3 4

Nusa Tenggara Barat - - 6 5 5

Nusa Tenggara Timur - 1 9 12 21

Kalimantan Barat - 1 8 1 1

Kalimantan Tengah - - 6 5 1

Kalimantan Selatan - 2 5 2 0

Kalimantan Timur - 1 14 3 1

Sulawesi Utara - 1 9 1 18

Gorontalo - - 3 1 9

Sulawesi Tengah - - 12 6 9

Sulawesi Selatan - 1 15 6 21

Sulawesi Tenggara - - 6 3 25

Maluku Utara - - 3 10 9

Maluku - - 15 7 26

Papua - 1 27 1 90

Sumber : Keputusan Menteri no. 17 tahun 2004

Terdapat 3 indikator kinerja pelabuhan Indonesia berdaraskan Tingkat Penggunaan Dermaga

(BOR), Tingkat penggunaan gudang (SOR) dan Tingkat Penggunaan Lapangan Penumpukan

(YOR) untuk pelabuhan Internasional hub, pelabuhan Internasional dan pelabuhan nasional.

Gambar 3.17 Persentase Tingkat Utiliasi Penggunaan Dermaga Pelabuhan Tahun 2010 dan 2011

Sumber Data: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Utilisasi BOR 2010 Standar BOR % Utilisasi BOR 2011


43

Persentase tingkat utilisasi penggunaan dermaga pada tahun 2010 di pelabuhan Belawan,

Panjang, Kupang dan Samarinda telah melewati batas standar BOR yaitu 70% (Gambar 3.17).

Namun pada tahun 2011 utilisasi BOR di keempat pelabuhan ini menurun, artinya sudah ada

perbaikan dan penambahan fasilitas baru untuk memperlancar bongkar muat di pelabuhan

tersebut. Pada tahun 2011 Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Dumai mengalami kenaikan

utilisasi BOR cukup tinggi, yaitu sebesar 12%, dimana artinya terjadi tingkat keterlambatan

kegiatan bongkar muat di pelabuhan tersebut dan perlu penambahan fasilitas pelabuhan.

Boks 3.1

Perhitungan Indikator Kinerja Pelabuhan

Berth Occupancy Ratio (BOR) atau atau tingkat penggunaan dermaga 2010 - 2011

Berdasarkan Kep. Dirjen Perhubungan Laut No. UM.002/38/18/DJPL-II tanggal 5 Desember 2011.

Tingkat Penggunaan Dermaga (BOR) merupakan perbandingan antara waktu penggunaan dermaga

dengan waktu yang tersedia (dermaga siap operasi) dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam

persentase. Dalam Keputusan tersebut standarisasi BOR = 70%. Artinya, < 70 = baik, 70 sampai

dengan 77 % = cukup baik dan >78% = kurang baik.

BOR = ∑( )

Shed Occupancy Ratio (SOR) atau tingkat penggunaan gudang 2010 – 2011

Tingkat penggunaan gudang (Shed Occupancy Ratio/ SOR) merupakan perbandingan antara jumlah

pengguna ruang penumpukan dengan ruang penumpukan yang tersedia yang dihitung dalam

satuan ton hari/ satuan hari.

SOR =

Berdasarkan Kep. Dirjen Perhubungan Lautb No. UM.002/38/18/DJPL-II tanggal 5 Desember 2011.

Dalam Keputusan tersebut standarisasi SOR = 65%. Artinya, < 65 = baik, 65 sampai dengan 72 % =

cukup baik dan >72% = kurang baik.

Yard Occupancy Ratio (YOR) atau tingkat penggunaan lapangan penumpukan atau Kesiapan

operasi peralatan 2010 – 2011

Tingkat Penggunaan Lapangan Penumpukan (YOR) merupakan perbandingan antara jumlah

penggunaan ruang penumpukan dengan ruang penumupukan yang tersedia (siap operasi) yang

dihitung dalam satuan ton hari. Berdasarkan Kep. Dirjen Perhubungan Laut No.

UM.002/38/18/DJPL-II tanggal 5 Desember 2011. Dalam Keputusan tersebut standarisasi YOR =

50%. Artinya, < 50 = baik, 50 sampai dengan 55 % = cukup baik dan >55% = kurang baik.


Berikutnya untuk persentase tingkat utilisiasi penggunaan gudang pelabuhan tahun 2010 dan

2011 di indonesia, kondisinya masih dalam taraf baik (Gambar 3.18). Artinya utilisasi

penggunaan gudang pelabuhan masih memadai. Pada tahun 2011 Pelabuhan Belawan

mengalami kenaikan utilisasi penggunaan gudang yang tinggi, yaitu sekitar 60%. Terdapat tiga

faktor yang mempengaruhi kenaikan tersebut yaitu karena peningkatan jumlah tonase kargo

curah, dwelling time (masa proses/ waktu tunggu) di pelabuhan dan kapasitas efektif di

pelabuhan. Pelabuhan lainnya yang mengalami kenaikan tingkat utilisasi pada tahun 2011

adalah Pelabuhan Tanjung Priok, Palembang, Pontianak, Benoa, Kupang, Makassar, Ambon,

Jayapura, Tanjung Intan, Samarinda dan Dumai.

Gambar 3.18 Persentase Tingkat Utiliasi Penggunaan Gudang Pelabuhan Tahun 2010 dan 2011


Kemudian Gambar 3.19 menunjukkan persentase tingkat utilisasi penggunaan lapangan

penumpukan di pelabuhan tahun 2010 dan 2011 yang didominasi oleh kontainer dan

kendaraan. Terdapat beberapa pelabuhan yang perlu penambahan fasilitas dan perluasan

lapangan penumpukan diantaranya pelabuhan Pontianak, Benoa, Balikpapan, Ambon,

Jayapura dan Samarinda. Tahun 2011 Pelabuhan Palembang, Pontianak dan Banjarmasin

mengalami kenaikan tingkat utilisasi lapangan penumpukan cukup tinggi. Artinya pelabuhan

tersebut mengalami kenaikan jumlah arus kontainer/kendaraan yang tinggi pada tahun

tersebut.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Utilisasi SOR 2010 Standar SOR % Utiliasi SOR 2011


45

Gambar 3.19 Persentase Tingkat Utiliasi Penggunaan Lapangan Penumpukan Pelabuhan

Tahun 2010 dan 2011


3.5.4 Infrastruktur Listrik

Salah satu indikator daya saing di sektor ketenagalistrikan adalah rasio elektrifikasi. Rasio

elektrifikasi menunjukkan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang memperoleh

sambungan listrik terhadap total penduduk di wilayah itu. Rasio elektrifikasi sangat

berhubungan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Peningkatan elektrifikasi

merupakan salah satu prioritas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia 2011-2025, dengan pembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi yang

dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara serta swasta.

Sesuai data BPS hingga tahun 2011, rasio elektrifikasi Indonesia adalah sebesar 72,95 persen,

artinya 27,05 persen penduduk Indonesia belum memperoleh sambungan listrik. Beberapa

penyebabnya adalah kondisi daerah yang terisolasi serta kurangnya fasilitas transmisi dan

distribusi yang membuat transfer kelebihan daya menjadi sangat mahal. Sementara itu,

provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua merupakan provinsi dengan rasio elektrifikasi

terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya, yang masing-masing sebesar 39,9 persen dan

29,3 persen.

0

20

40

60

80

100

120

140

Utilisasi YOR 2010 Standar YOR % Utiliasi YOR 2011


Gambar 3.20 Rasio Elektrifikasi Tahun 2011

3.5.5 Infrastruktur Telekomunikasi

Salah satu indikator daya saing di sektor komunikasi dan informatika adalah ketersediaan

jaringan broadband. Berbagai literatur internasional menunjukkan korelasi positif antara

jaringan broadband dan pertumbuhan ekonomi. Di negara berkembang, kenaikan 10 persen

tingkat penetrasi broadband akan memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38 persen. Angka

ini lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan 10 persen tingkat penetrasi fixed line, seluler

dan internet yang masing-masing hanya memicu kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar

0,73 persen, 0,81 persen dan 1,12 persen.

Gambar 3.21 Persentase Kota/Kabupaten yang Dijangkau Layanan Broadband Tahun 2011

39,92 29,25

0102030405060708090

100

NA

D

Sum

ater

a U

tara

Ria

u

Kep

. Ria

u

Sum

ater

a B

arat

Jam

bi

Ben

gkul

u

Sum

ater

a S

elat

an

Lam

pung

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Ban

ten

Jaw

a B

arat

DK

I Jak

arta

Jaw

a T

enga

h

DI Y

ogya

kart

a

Jaw

a T

imur

Bal

i

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Kal

iman

tan

Bar

at

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sul

awes

i Bar

at

Sul

awes

i Sel

atan

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Sul

awes

i Ten

gah

Gor

onta

lo

Sul

awes

i Uta

ra

Mal

uku

Uta

ra

Mal

uku

Pap

ua

Pap

ua B

arat

Dal

am %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali Nusra Maluku Papua

70%

98%

60% 66%

23%

0% 0%

70%

98%

60% 66% 65%

0% 0%

2010 2011

Sumber: Capaian KESDM Tahun 2011

Sumber: PT Telkom dan Kominfo, 2011 (diolah)


47

Dengan memperhatikan masih sangat terbatasnya jaringan broadband nasional, percepatan

pembangunan jaringan broadband menjadi salah satu agenda utama sektor komunikasi dan

informatika, serta menjadi salah satu prioritas Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Pembangunan jaringan broadband dilakukan

baik berbentuk jaringan backbone untuk menghubungkan antar pulau (antar koridor),

jaringan ekstension hingga ke ibukota kabupaten/kota (dalam koridor), maupun jaringan

homepass hingga ke rumah tangga.

Hingga tahun 2010, pembangunan jaringan broadband sudah menjangkau 311

kabupaten/kota atau sekitar 63 persen dari total 497 kabupaten/kota dengan sebagian besar

lokasi terdapat di bagian barat Indonesia. Adapun jangkauan jaringan broadband pada tahun

2011 mencapai 328 kabupaten/kota atau 66 persen dari total kabupaten/kota. Pembangunan

di Wilayah Timur Indonesia akan dimulai pada tahun 2012. Hingga tahun 2014 diperkirakan 88

persen kabupaten/kota di Indonesia sudah dijangkau oleh jaringan broadband.

3.6 Kondisi Produksi dan Konsumsi Beras

Dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dan peningkatan produksi pangan

terutama padi, serta seiring dengan peningkatan penduduk dan pendapatan masyarakat,

diperlukan jumlah penyediaan pangan (terutama padi) yang mencukupi di setiap tahunnya.

Kondisi produksi padi menurut kawasan pada tahun 2009-2011 ditunjukkan dalam Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Pertumbuhan Produksi Padi Menurut Kawasan (Ribu Ton) Tahun 2009-2011

No. Kawasan 2009 2010 2011*

1 Sumatera 14.696,2 15.200,0 15.664,1 2 Jawa dan Bali 35.758,7 37.243,8 35.262,6 3 Kalimantan 4.392,1 4.425,2 4.577,3 4 Sulawesi 6.801,5 6.994,6 7.277,2 5 Maluku , Nusa Tenggara dan Papua 2.749,7 2.605,3 2.959,5

Total 64.398,2 66.469,4 65.740,9

Sumber : BPS (diolah) , Keterangan:*) Angka Sementara

Tabel 3.12 Pertumbuhan Produksi Beras Menurut Kawasan (Ribu Ton) Tahun 2009-2011

No. Kawasan 2009 2010 2011

1 Sumatera 8.262,2 8.545,4 8.806,3

2 Jawa dan Bali 20.103,5 20.938,4 19.824,6

3 Kalimantan 2.469,2 2.487,9 2.573,3

4 Sulawesi 3.823,8 3.932,4 4.091,2

5 Maluku , Nusa Tenggara dan Papua 1.545,9 1.464,7 1.663,8

Total 36.204,5 37.368,8 36.959,2

Sumber : BPS (diolah )


Pada Tabel 3.12 terlihat bahwa total produksi beras4 pada tahun 2011 mengalami penurunan

sebesar 409,6 ribu ton atau turun sekitar 1,1 persen. Dimana, penurunan produksi beras ini

berasal dari penurunan produksi beras di Kawasan Jawa dan Bali dari 20,9 juta ton pada

Tahun 2010 menjadi 19,8 juta ton pada Tahun 2011; atau turun sebesar 5,3 persen.

Gambar 3.22 Kontribusi Kawasan Per Pulau Terhadap Total Produksi Beras Tahun 2011

Sebagian besar produksi beras berasal dari Wilayah Jawa dan Bali, atau mencapai 54 persen;

kemudian disusul dengan Wilayah Sumatera sebesar 24 persen dan Wilayah Sulawesi sebesar

11 persen (Gambar 3.22).

Gambar 3.23 Produksi Padi di Indonesia Tahun 2009 – 2011

Sumber : BPS diolah ; *) Keterangan: Angka Sementara

4 Konversi padi ke beras adalah dengan mengalikan produksi padi dengan 0,562

24%

54%

7% 11%

5% Sumatera

Jawa & Bali

Kalimantan

Sulawesi

Maluku, Nusa Tenggara danPapua

64.389,9

66.469,4

65.740,9 6,80%

3,20%

-1,10%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

63000

63500

64000

64500

65000

65500

66000

66500

67000

2009 2010 2011*

Produksi Pertumbuhan

Sumber: BPS (diolah)


49

Untuk memperkuat perekonomian nasional daerah serta meningkatkan ketahanan pangan

nasional dan daerah, total produksi beras maupun padi harus selalu dijaga dan meningkat

setiap tahunnya guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan mendukung pencapaian

Surplus Beras 10 juta ton di mulai pada tahun 2014. Perkembangan pertumbuhan produksi

padi tahun 2009-2011 ditunjukkan pada Gambar 3.23.

Pertumbuhan produksi padi pada tahun 2009 dan 2010 mengalami peningkatan masing-

masing sebesar 6,8 persen dan 3,2 persen. Pada tahun 2011 produksi padi mengalami

penurunan sebesar 1,1 persen. Penurunan produksi padi tersebut lebih disebabkan karena

penurunan luas panen dan produktivitas akibat terjadinya kekeringan, banjir serta serangan

hama penyakit. Penurunan produksi padi tersebut terjadi terutama di Wilayah Jawa. Pada

tahun 2012 produksi padi diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 4,3 persen atau

produksi mencapai 68.594,90 juta ton (ARAM I, 2012 ).

Berdasarkan data Susenas (Gambar 3.24), konsumsi beras langsung di rumah tangga pada

tahun 2008 sebesar 104,85 kg/kapita/tahun, tahun 2009 102,22 kg/kapita/tahun dan pada

tahun 2010 sebesar 100,76 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2011 turun menjadi 100,69

kg/kapita/tahun. Adapun kebutuhan beras total per kapita (yaitu: konsumsi beras langsung di

rumah tangga ditambah dengan konsumsi beras diluar rumah tangga) adalah sebesar 139,15

kg/kapita/tahun pada tahun 2010 dan 137,06 kg/kapita/tahun pada tahun 2011. Dengan

demikian, total kebutuhan beras nasional pada tahun 2010 dan 2011 adalah sebesar 33,06

juta ton pada tahun 2010 dan 33,05 juta ton pada tahun 20115.

Gambar 3.24 Konsumsi Beras Langsung di Rumah Tangga (Kg/Kapita/Tahun) Pada Tahun 2008-2010

5 Dihitung dengan asumsi jumlah penduduk pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebanyak 237.641.326

jiwa dan 241.182.182 jiwa

2008 2009 2010 2011 2012

Beras 104,85 102,22 100,76 102,82 98,57

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

Kg/

Kap

ita/

Th

Sumber: Susenas BPS


Gambar 3.25 menunjukkan produksi dan kebutuhan beras di masing-masing provinsi pada

tahun 2011. Provinsi yang memiliki surplus beras cukup besar adalah Sulawesi Selatan,

Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Kemudian, terdapat 15

provinsi yang jumlah produksi berasnya lebih kecil dari jumlah kebutuhannya. Perhitungan

kebutuhan beras menggunakan asumsi konsumsi per kapita rata-rata sebesar 137,06 kg.

Gambar 3.25 Produksi dan Kebutuhan Beras (Ribu Ton) Tahun 2011

3.7 Kondisi Sumber Daya Manusia

3.7.1 Pendidikan

Kualitas SDM merupakan faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah

dan keunggulan daya saing lokal. Ketersediaan SDM bermutu sangat menentukan

kemampuan suatu daerah dalam memasuki era ekonomi pasar bebas, yang menuntut

kemampuan daya saing tinggi. Untuk itu, peran pendidikan sangat penting dan strategis

dalam upaya melahirkan SDM berkualitas, yang ditandai oleh penguasaan ilmu pengetahuan

dan teknologi (IPTEK) serta memiliki keterampilan teknikal memadai. Pendidikan terutama

pada jenjang menengah dan tinggi mutlak diperlukan untuk mendukung pengembangan SDM

dan tenaga kerja yang berdaya saing tangguh dalam menghadapi kompetisi yang ketat baik di

tingkat lokal, nasional, maupun global. Terkait dengan kualitas pendidikan, beberapa indikator

penting perlu dilihat yaitu: (1) rata-rata lama sekolah, (2) jenjang pendidikan tertinggi yang

ditamatkan penduduk, (3) tingkat keberaksaraan dan (4) jumlah dan kualifikasi guru.

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

NA

D

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a B

arat

Ria

u

Kep

. Ria

u

Jam

bi

Sum

ater

a S

elat

an

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Ben

gkul

u

Lam

pung

DK

I Jak

arta

Jaw

a B

arat

Ban

ten

Jaw

a T

enga

h

DI Y

ogya

kart

a

Jaw

a T

imur

Bal

i

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Kal

iman

tan

Bar

at

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sul

awes

i Uta

ra

Gor

onta

lo

Sul

awes

i Ten

gah

Sul

awes

i Sel

atan

Sul

awes

i Bar

at

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Pap

ua

Pap

ua B

arat

Produksi konsumsi



51

Rata-rata Lama Sekolah

Indikator pertama kualitas pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (average years of

schooling). Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif bersekolah

yang dicapai penduduk berusia 15 tahun ke atas. Pembangunan bidang pendidikan telah

berhasil meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia, yang antara lain ditandai

dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas dari 7,09

tahun pada tahun 2003 menjadi 7,92 tahun pada tahun 2010. Hal ini menandakan rata-rata

tingkat pendidikan penduduk adalah pada jenjang SMP/sederajat kelas 2. Data persebaran

angka rata-rata lama sekolah menurut provinsi menunjukkan bahwa capaian rata-rata lama

sekolah penduduk di Indonesia masih cukup bervariasi. Pada tahun 2010, rata-rata lama

sekolah penduduk di 19 provinsi sudah berada di atas rata-rata nasional atau lebih dari 7,92

tahun. Data yang sama juga menunjukkan bahwa penduduk di Provinsi DKI Jakarta telah

mencapai rata-rata lama sekolah paling tinggi yakni 10,41 tahun atau setingkat dengan

jenjang SMA/sederajat kelas 1. Sebaliknya, rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Papua

masih berada di tingkat terendah yaitu 6,27 tahun (Gambar 3.26).

Gambar 3.26 Rata-Rata Lama Sekolah (Usia Penduduk >15 Tahun) Tahun 2010

6,27 6,62

6,82 6,99 7,11 7,24 7,24 7,38 7,45

7,65 7,75 7,82 7,84 7,84 7,92 7,96 8,00 8,02 8,11 8,21 8,25 8,32 8,36 8,48 8,58

8,81 8,83 8,85 8,89 9,02 9,07 9,16

9,59 10,41

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

PapuaNusa Tenggara Barat

Kalimantan BaratNusa Tenggara Timur

Sulawesi BaratJawa Timur

Jawa TengahGorontalo

Bangka BelitungKalimantan Selatan

LampungSumatera Selatan

JambiSulawesi Selatan

INDONESIAKalimantan Tengah

Sulawesi TengahJawa Barat

Sulawesi TenggaraBali

BengkuluBanten

Maluku UtaraSumatera Barat

RiauAceh

Kalimantan TimurSumatera UtaraSulawesi Utara

MalukuDI Yogyakarta

Papua BaratKepulauan Riau

DKI Jakarta

Tahun

Sumber: Susenas, BPS, 2010


Gambar 3.27 Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Sekolah Tahun 2010

Gambar 3.28

Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Oleh Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Tahun 2010

Tidak/Belum Sekolah

6%

Belum Tamat SD

19%

SD/Sederajat 31%

SMP/Sederajat 18%

SMA/Sederajat 20%

PT 6%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Nusa Tenggara Timur

Sulawesi Barat

Kalimantan Barat

Nusa Tenggara Barat

Jawa Tengah

Lampung

Papua

Jawa Timur

Gorontalo

Kalimantan Tengah


Kalimantan Selatan

Sulawesi Tengah

Sumatera Selatan

Jambi

Jawa Barat

INDONESIA

Maluku Utara

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

Bengkulu

Riau

Sumatera Barat

Banten

Aceh

Sumatera Utara

Maluku

Sulawesi Utara

Bali

Kalimantan Timur

Papua Barat

DI Yogyakarta

Kep. Riau

DKI Jakarta

Tidak/ Belum sekolah Belum Tamat SD SD-SMP/ sederajat SM - PT/ sederajat

Sumber: Susenas 2010



53

Bila diuraikan menurut provinsi, pendidikan tertingggi yang ditamatkan penduduk di sebagian

besar provinsi relatif masih rendah yakni setingkat SD/SMP. Namun, beberapa provinsi seperti

Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, DKI dan DIY sudah memiliki persentase

penduduk 10 tahun ke atas dengan pendidikan terakhir sekolah menengah (SM) ke atas yang

cukup baik dan sudah di atas rata-rata nasional per jenjang pendidikan (Gambar 3.28).

Data Susenas 2010 menunjukkan variasi alasan mengapa mereka tidak/belum pernah

bersekolah atau tidak bersekolah lagi yaitu: (1) tak ada biaya, (2) menikah/mengurus rumah

tangga (RT), (3) sekolah jauh, (4) malu, (5) tidak diterima, (6) cacat dan lain-lain. Alasan

ketiadaan biaya berkaitan erat dengan faktor kemiskinan (kesulitan ekonomi). Sementara

alasan sekolah jauh berkaitan dengan ketersediaan jumlah sekolah yang minim atau kondisi

geografis suatu daerah yang menyebabkan akses menjadi sulit.

Tabel 3.13 Alasan Tidak/Belum Bersekolah Tahun 2010

Alasan Tidak/Belum Pernah Bersekolah atau

Tidak Bersekolah Lagi

Perkotaan Perdesaan Total

L P L+P L P L+P L P L+P

Tidak ada biaya 52,68 6,64 54,66 53,82 56,48 55,05 53,38 56,55 54,89

Bekerja/mencari nafkah 12,94 13,45 13,19 9,09 4,96 7,18 10,57 8,52 9,59

Menikah/mengurus RT 0,30 4,57 2,43 0,30 8,12 3,92 0,30 6,63 3,32

Merasa pendidikan cukup 6,08 6,08 6,08 4,61 5,49 5,02 5,18 5,73 5,44

Malu karena ekonomi 1,58 0,94 1,26 1,55 1,20 1,39 1,56 1,09 1,34

Sekolah jauh 0,44 0,53 0,49 4,69 4,73 4,71 3,06 2,97 3,01

Cacat 3,10 1,99 2,55 2,60 2,37 2,49 2,79 2,21 2,51

Menunggu Pengumuman 3,25 4,27 3,76 0,99 1,51 1,23 1,86 2,67 2,25

Tidak Diterima 0,72 0,46 0,59 0,51 0,42 0,47 0,59 0,44 0,52

Lainnya 18,90 11,08 15,00 21,84 14,72 18,54 20,71 13,19 17,12

Jumlah 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sumber : Susenas BPS, 2010

Kemampuan Keberaksaraan Penduduk

Indikator ketiga kualitas pendidikan adalah kemampuan keberaksaraan yang ditandai oleh

kemampuan membaca dan menulis. Angka melek aksara merupakan hasil proporsi antara

jumlah penduduk usia tertentu yang bisa membaca dan menulis huruf latin dan lainnya

dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama.

Data persebaran pada tingkat wilayah menunjukkan bahwa disparitas angka melek aksara

penduduk berusia 15 tahun ke atas antar provinsi hampir tidak ditemukan. Hampir semua

provinsi telah mendekati sasaran 100 persen, kecuali Provinsi Papua. Peningkatan partisipasi

pada jenjang pendidikan dasar telah mendorong peningkatan kemampuan penduduk dalam

membaca dan menulis.


Gambar 3.29 Angka Melek Aksara Penduduk (Berusia > 15 Tahun) Tahun 2010

Jumlah dan Kualifikasi Guru

Indikator keempat kualitas pendidikan adalah guru berkualifikasi dan tersertifikasi. Undang-

Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru dari

jenjang pra-sekolah sampai dengan sekolah menengah, temasuk sekolah keagamaan, minimal

harus berpendidikan Diploma 4 atau Sarjana.

Pada tahun 2011, juga dilakukan peningkatan kualifikasi bagi 124 ribu guru yang belum

berpendidikan S1/D4. Secara nasional, jumlah guru yang telah berkualifikasi minimal S1/D4

meningkat dari 50,3 persen pada tahun 2010 menjadi 58 persen pada tahun 2011. Pada tahun

2012, upaya percepatan peningkatan profesionalisme guru akan tetap dilanjutkan dengan

melakukan sertifikasi bagi 300 ribu guru dan meningkatkan kualifikasi pendidikan minimal

S1/D4 bagi 134 ribu guru. Dengan tetap berupaya melaksanakan program peningkatan

kualifikasi dan sertifikasi guru, data yang ada menunjukkan bahwa persentase guru menurut

kualifikasi akademik bervariasi antar daerah (Gambar 3.30).

92,91

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sul

awes

i Uta

ra

DK

I Jak

arta

Ria

u

Kal

iman

tan

Ten

gah

Mal

uku

Sum

ater

a S

elat

an

Sum

ater

a U

tara

Kep

. Ria

u

Sum

ater

a B

arat

Kal

iman

tan

Tim

ur

NA

D

Ban

ten

Jaw

a B

arat

Mal

uku

Uta

ra

Sul

awes

i Ten

gah

Gor

onta

lo

Kal

iman

tan

Sel

atan

Jam

bi

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Ben

gkul

u

Pap

ua B

arat

Lam

pung

IND

ON

ES

IA

Sul

awes

i Ten

ggar

a

DI Y

ogya

kart

a

Kal

iman

tan

Bar

at

Jaw

a T

enga

h

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Sul

awes

i Bar

at

Bal

i

Jaw

a T

imur

Sul

awes

i Sel

atan

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Pap

ua B

arat



55

Gambar 3.30 Persentase Guru Belum Berkualifikasi S1/D4 Tahun 2011

3.7.2 Kesehatan

Status kesehatan dan gizi masyarakat terus menunjukkan kemajuan yang ditandai dengan

meningkatnya umur harapan hidup (UHH) menjadi 71,1 tahun (2011), menurunnya Angka

Kematian Ibu (AKI) menjadi sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007), menurunnya

Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup (2007),

40,14

46,15

49,03

51,32

53,56

53,62

53,79

57,14

57,53

57,75

59,01

60,71

61,39

61,92

62,27

62,61

65,13

65,32

66,15

66,20

66,78

67,12

68,05

68,93

69,17

69,24

69,62

69,63

70,65

72,71

74,63

74,61

77,05

0 20 40 60 80 100

DKI Jakarta

Jawa Timur

DI Yogyakarta

Bali

Banten

Jawa Barat

Jawa Tengah

Sulawesi Selatan

Kalimantan Timur

Sumatera Utara

Bengkulu

Sumatera Barat

Riau

Kep.Riau

NTB

Aceh

Sumatera Selatan

Sulawesi Utara

Gorontalo

Jambi

Papua

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Barat

Kalimantan Selatan

Sulawesi Tengah

Papua Barat

Maluku Utara

Lampung

Kalimantan Tengah

Bangka Belitung

NTT

Kalimantan Barat

Maluku

Rata-Rata Nasional 57,40 %

Sumber: Kemendikbud, 2009


menurunnya prevalensi kekurangan gizi menjadi sebesar 17,9 persen (2010) dan menurunnya

prevalensi anak balita yang pendek (stunting) menjadi sebesar 35,6 persen (2010).

Selain pembangunan kesehatan, upaya pengendalian kuantitas penduduk yang dilaksanakan

melalui Program Keluarga Berencana (KB) berkontribusi signifikan di dalam peningkatan

kualitas sumber daya manusia Indonesia. Upaya ini menjadi sangat penting mengingat jumlah

penduduk yang besar dengan kualitas rendah akan menjadi beban pembangunan, sebaliknya

penduduk besar dengan kualitas baik akan menjadi modal pembangunan. Hasil Sensus

Penduduk (SP) 2010 menunjukkan bahwa dalam periode 10 tahun (2000–2010), laju

pertumbuhan penduduk (LPP) Indonesia meningkat dari 1,45 persen menjadi 1,49 persen dan

secara absolut jumlah penduduk meningkat sebanyak 32,5 juta jiwa, yaitu dari 205,8 juta jiwa

pada tahun 2000 (SP 2000) menjadi 237,6 juta jiwa pada tahun 2010 (SP 2010).

Gambar 3.31 Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Menurut Provinsi

Tahun 2010

Sementara itu, upaya yang terbukti efektif untuk menurunkan AKI yaitu pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih terus meningkat dari 77,34 persen (2009) menjadi

82,2 persen (2010). Namun demikian, disparitas cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan masih cukup lebar. Berdasarkan data Riskesdas (2010), secara umum cakupan

pelayanan pada kawasan Indonesia bagian timur lebih rendah jika dibandingkan dengan

kawasan Indonesia bagian barat. Capaian tertinggi sebesar 98,6 persen di Provinsi DI

Yogyakarta diikuti Provinsi Bali, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta, sementara capaian terendah

sebesar 26,6 persen di Provinsi Maluku Utara (Gambar 3.31).

82,2

20

40

60

80

100

Mal

uku

Uta

ra

Mal

uku

Sul

awes

i Ten

gah

Pap

ua B

arat

Kal

iman

tan

Ten

gah

Pap

ua

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Gor

onta

lo

Jam

bi

Sul

awes

i Bar

at

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Ban

ten

Kal

iman

tan

Bar

at

Sul

awes

i Sel

atan

Jaw

a B

arat

Kal

iman

tan

Sel

atan

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Kal

iman

tan

Tim

ur

Lam

pung

Ben

gkul

u

Indo

nesi

a

Sul

awes

i Uta

ra

Sum

ater

a B

arat

Sum

ater

a S

elat

an

Ria

u

Sum

ater

a U

tara

NA

D

Jaw

a T

enga

h

Jaw

a T

imur

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

DK

I Jak

arta

Kep

ulau

an R

iau

Bal

i

DI.

Yog

yaka

rta

Sumber: Riskesdas, 2010


57

Gambar 3.32 Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Tahun 2010

Pelayanan antenatal (antenatal care) juga penting untuk memastikan kesehatan ibu selama

kehamilan dan menjamin ibu melakukan persalinan ditolong tenaga kesehatan. Kunjungan ibu

hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal pada

trimester pertama kehamilan (K1) mencapai 72,3 persen, lebih tinggi dari kunjungan keempat

yaitu sebesar 67,87 persen (Riskesdas, 2010). Cakupan pelayanan antenatal tertinggi terdapat

di Sulawesi Utara, yang mencapai 84,9 persen. Sedangkan cakupan pelayanan antenatal yang

terendah terdapat di Provinsi Papua yang hanya mencakup sebesar 31,0 persen.

Selanjutnya, upaya untuk mencapai target penurunan kematian bayi menjadi 24 per 1.000

kelahiran hidup pada tahun 2014 juga terus dilakukan melalui perbaikan status kesehatan

anak. Secara nasional, cakupan imunisasi lengkap pada anak usia 12-23 bulan terus meningkat

mencapai 53,8 persen dan yang mendapat imunisasi campak mencapai 74,4 persen

84,89

82,54

77,7

77,23

75,93

74,43

74,4

74,18

73,86

71,75

71,6

68,44

68

67,87

66,68

65,66

65,58

63,91

63,22

62,29

57,84

55,23

52,5

52,13

52,01

50,53

50,07

46,9

45,83

43,1

42,73

35,96

33,23

31

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Sulawesi Utara

Jawa Tengah

Jawa Timur

Nusa Tenggara Timur

Bali

Jawa Barat

NAD

DI Yogyakarta

Nusa Tenggara Barat

Sumatera Utara

Jambi

Sumatera Barat

Sulawesi Selatan

INDONESIA

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Lampung

Kalimantan Selatan

Sumatera Selatan

Riau

Maluku

Sulawesi Barat

Bengkulu

Kepulauan Riau

Kalimantan Barat

Banten

Kalimantan Tengah

Maluku Utara


Sulawesi Tengah

DKI Jakarta

Kalimantan Timur

Papua Barat

Papua



(Riskesdas, 2010). Sementara itu, kunjungan ke pelayanan kesehatan pada saat bayi berumur

6-48 jam (kunjungan neonatal pertama/KN1) mencapai 71,4 persen (Riskesdas, 2010).

Gambar 3.33 Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2010

Gambar 3.34

Persentase Bayi Yang Melakukan Kunjungan Neonatus 6-48 Jam (KN1) Tahun 2010

Data Riskesdas menunjukkan bahwa prevalensi kekurangan gizi pada anak balita menurun

dari 18,4 persen (2007) menjadi 17,9 persen (2010), yang terdiri dari gizi kurang sebesar 13,0

persen dan gizi buruk sebesar 4,9 persen. Kemajuan juga terjadi pada upaya penurunan

53,8

0

20

40

60

80

100

Pap

ua

Sul

awes

i Bar

at

Sum

ater

a U

tara

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Sul

awes

i Ten

gah

NA

D

Ria

u

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Pap

ua B

arat

Sum

ater

a S

elat

an

Mal

uku

Uta

ra

Ben

gkul

u

Mal

uku

Sum

ater

a B

arat

Ban

ten

Sul

awes

i Sel

atan

Kal

iman

tan

Bar

at

Jaw

a B

arat

Kal

iman

tan

Sel

atan

DK

I Jak

arta

Indo

nesi

a

Gor

onta

lo

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Jam

bi

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Kal

iman

tan

Tim

ur

Lam

pung

Sul

awes

i Uta

ra

Jaw

a T

imur

Bal

i

Jaw

a T

enga

h

Kep

ulau

an R

iau

DI Y

ogya

kart

a

71,4

0

20

40

60

80

100

120

Mal

uku

Uta

ra

Pap

ua B

arat

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Mal

uku

Uta

ra

Gor

onta

lo

Pap

ua B

arat

Kal

iman

tan

Bar

at

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Kal

iman

tan

Ten

gah

Sul

awes

i Ten

gah

Sul

awes

i Bar

at

Ban

ten

Jaw

a B

arat

Ria

u

Sul

awes

i Sel

atan

Sum

ater

a S

elat

an

IND

ON

ES

IA

Lam

pung

NA

D

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Kal

iman

tan

Tim

ur

Ben

gkul

u

Sum

ater

a B

arat

Sum

ater

a U

tara

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Kal

iman

tan

Sel

atan

Jaw

a T

imur

Jam

bi

Kep

ulau

an R

iau

Sul

awes

i Uta

ra

Jaw

a T

enga

h

DK

I Jak

arta

Bal

i

DI Y

ogya

kart

a




59

kekurangan gizi kronis yang diukur dengan prevalensi anak balita yang pendek (stunting),

menurun dari 36,8 persen (2007) menjadi 35,6 persen (2010).

Sampai dengan tahun 2011, prevalensi TB mencapai 289 per 100.000 penduduk sedangkan

persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan dan yang disembuhkan masing-

masing mencapai 75,26 persen dan 86,22 persen (Kemkes, 2011). Sementara itu, prevalensi

HIV pada populasi dewasa terus dikendalikan untuk berada di bawah 0,5 persen, yaitu

mencapai sebesar 0,3 persen (Kemkes, 2011). Angka penemuan kasus malaria yang diukur

dengan annual parasite index (API) dapat diturunkan dari 1,96 (2010) menjadi 1,75 per 1.000

penduduk (2011). Selanjutnya, terkait aspek penyehatan lingkungan, penyediaan akses air

minum dan sanitasi layak masih rendah yaitu sebesar 44,19 persen dan 55,53 persen

(Susenas, 2010).

Gambar 3.35 Prevalensi Pendek (TB/U) Pada Anak 0-59 Bulan Tahun 2010

Laporan kasus AIDS dapat disampaikan bahwa secara kumulatif sampai dengan Desember

2011 jumlah kasus AIDS sebanyak 29.879 kasus dengan AIDS case rate tertinggi adalah Papua

sedangkan AIDS case rate secara nasional adalah 12,51. Dari sisi lain, angka kumulatif kasus

per 100.000 penduduk menunjukkan keadaan yang berbeda karena sebaran jumlah penduduk

per provinsi yang sangat beragam. Dengan dipengaruhi oleh jumlah penduduk, maka karena

jumlah penduduknya yang sangat kecil, Papua menduduki urutan pertama, sedangkan DKI

Jakarta dengan angka kumulatif yang jauh lebih besar hanya pada urutan ketiga. Sementara

itu Kepulauan Riau dengan hanya 404 kasus komulatif menduduki urutan ke lima, lebih tinggi

dibanding dengan Jawa Timur dengan 4.598 kasus.

22,5

26,6

26,9

27,8

28,3

29,0

29,1

29,3

29,4

30,2

31,6

32,2

32,8

33,5

33,6

33,9

35,3

35,6

35,9

36,2

36,3

37,5

37,8

38,9

38,9

39,6

39,7

40,3

40,4

41,6

42,3

48,2

49,2

58,4

0

10

20

30

40

50

60

DI.

Yog

yaka

rta

DK

I Jak

arta

Kep

ulau

an R

iau

Sul

awes

i Uta

ra

Pap

ua

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Kal

iman

tan

Tim

ur

Bal

i

Mal

uku

Uta

ra

Jam

bi

Ben

gkul

u

Ria

u

Sum

ater

a B

arat

Ban

ten

Jaw

a B

arat

Jaw

a T

enga

h

Kal

iman

tan

Sel

atan

Indo

nesi

a

Jaw

a T

imur

Sul

awes

i Ten

gah

Lam

pung

Mal

uku

Sul

awes

i Ten

ggar

a

NA

D

Sul

awes

i Sel

atan

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Bar

at

Gor

onta

lo

Sum

ater

a S

elat

an

Sul

awes

i Bar

at

Sum

ater

a U

tara

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Pap

ua B

arat

Nus

a T

engg

ara

Tim

urSangat pendek Pendek Pendek+ Sangat pendek



Upaya pengurangan angka kejadian malaria sudah menunjukan keadaan yang positif. Terjadi

penurunan yang signifikan dari tahun 1990 sampai 2011, yaitu dari 4,68 per 1.000 penduduk

beresiko menjadi tinggal 1,75 per 1.000 penduduk saja. Namun demikian, dalam angka

mutlak cukup besar, yaitu 256.592 orang penderita dan hanya Provinsi DKI Jakarta yang tidak

ditemukan kejadiannya. Keragaman angka kejadian malaria sangat besar, namun

terkonsentrasi pada 3 provinsi endemik, yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

Angka kejadian malaria berkisar dari yang terendah (di luar DKI) yaitu Bali dengan hanya 7

kejadian dan tertinggi adalah 3 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat

dengan masing-masing 69.645, 66.577 dan 25.287 kejadian. Pada ketiga provinsi ini saja

proporsinya sudah mencakup hampir 63 persen dari seluruh kejadian pada tahun 2011.

Gambar 3.36 Keragaman Angka Kejadian Malaria Tahun 2010

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sebagai salah satu komponen

untuk perbaikan upaya kesehatan juga terus ditingkatkan. Jumlah puskesmas pada tahun

2010 mencapai 9.005 puskesmas dengan rasio sebesar 3,79 per 100.000 penduduk. Dari

jumlah tersebut, sebanyak 1.920 tergolong puskesmas perawatan dan 6.085 termasuk

puskesmas non-perawatan. Sementara itu, jumlah rumah sakit pemerintah meningkat

menjadi 794, sedangkan rumah sakit swasta meningkat menjadi 838 rumah sakit dengan rasio

tempat tidur (TT) rumah sakit terhadap penduduk sebesar 68,88 TT per 100.000 penduduk

(Profil Kesehatan, 2010). Rasio tempat tidur Rumah Sakit (per 100 ribu penduduk) yang

terbesar adalah di Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan DI Yogyakarta; sedangkan yang

terendah adalah di Provinsi Sulawesi Barat, Banten dan Nusa Tenggara Barat.

6946

5

6657

7

2528

7

8613

8613

7914

6663

6661

6356

6355

6175

5028

3744

3523

3140

3136

2667

2450

2352

2331

2247

2045

1973

1430

957

743

517

196

88

45

14

7 0

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

P a

p u

a

Pap

ua B

arat

Kal

iman

tan

Bar

at

Sul

awes

i Ten

gah

Kal

iman

tan

Sel

atan

Mal

uku

Kal

iman

tan

Ten

gah

Sum

ater

a U

tara

Ben

gkul

u

Sul

awes

i Uta

ra

J a

m b

i

Kal

iman

tan

Tim

ur

Lam

pung

Sul

awes

i Sel

atan

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Mal

uku

Uta

ra

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Kep

ulau

an R

iau

Sul

awes

i Bar

at

Gor

onta

lo

NA

D

Sum

ater

a S

elat

an

R i

a u

Sum

ater

a B

arat

Jaw

a B

arat

Jaw

a T

enga

h

Ban

ten

Jaw

a T

imur

DI Y

ogya

kart

a

B a

l i

DK

I Jak

arta

Sumber: Kemenkes, 2011


61

Gambar 3.37 Perkembangan Jumlah Puskesmas

Perawatan dan Non-Perawatan Tahun 2010

Gambar 3.38 Perkembangan Rasio Tempat Tidur RS

per 100.000 Penduduk Tahun 2010

Sumber: Profil Kesehatan, 2010

Sumber: Profil Kesehatan, 2010

3.8 Kondisi Ketenagakerjaan

3.8.1 Tenaga Kerja Per Provinsi

Pasar kerja Indonesia dapat digambarkan sebagai suatu perekonomian dualistis yang ditandai

oleh sektor modern atau formal yang relatif kecil dan sektor tradisional atau informal yang

sangat besar, yang mencerminkan ‘surplus’ tenaga kerja. Sektor formal rata-rata memberikan

upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik kepada pekerja dibandingkan dengan

sektor informal yang dipadati oleh pekerja. Pekerja di sektor formal mempunyai kesempatan

yang lebih besar untuk mendapatkan keterampilan di tempat kerja mereka (keterampilan

yang memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan di sektor formal) dan akses untuk

memperoleh pelatihan sehingga mereka mempunyai posisi yang lebih baik untuk

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Sebaliknya, sebagian besar pekerja

(tetapi tidak semua pekerja) di sektor informal merupakan kegiatan-kegiatan yang rendah

tingkat produktivitasnya dengan pendapatan pekerja informal yang umumnya rendah dan

kurang menentu. Pertumbuhan pekerja formal dan informal tahun 2006-2011 dan jumlah

pekerja formal dan informal dari waktu ke waktu dapat digambarkan pada Gambar 3.39.

Sedangkan komposisi pekerja formal dan informal untuk seluruh Provinsi digambarkan pada

Gambar 3.40.

2.07

7

2.49

7

2.68

3

2.43

8

2.70

4

2.92

0

5.59

2

5.51

8

5.55

1

6.11

0

6.03

3

6.08

5

7.669 8.015 8.234

8.548 8.737 9.005

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Puskesmas Non PerawatanPuskesmas PerawatanJumlah Puskesmas

132.

231

136.

766

138.

451

142.

707

149.

538

163.

680

166.

288

60,92 62,49 62,27 63,25 65,44

70,74 69,97

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Jumlah TT Rasio


Gambar 3.39 Persentase Serta Pertumbuhan Pekerja Sektor Formal dan Informal Tahun 2005 – 2011

Gambar 3.40 Komposisi Pekerja Formal dan Informal di Setiap Provinsi Tahun 2008 dan 2011

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

100% pertumbuhan

Persentase Pekerja Formal Persentase Pekerja Informal

Pertumbuhan Jumlah Pekerja Formal Pertumbuhan Jumlah Pekerja Informal

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bali 2011Bali 2008

Banten 2011Banten 2008

Jawa Timur 2011Jawa Timur 2008

DI Yogyakarta 2011DI Yogyakarta 2008Jawa Tengah 2011Jawa Tengah 2008

Jawa Barat 2011Jawa Barat 2008DKI Jakarta 2011DKI Jakarta 2008

Jambi 2011Jambi 2008

Sumatera Selatan 2011Sumatera Selatan 2008

Bengkulu 2011Bengkulu 2008Lampung 2011Lampung 2008

Kep. Babel 2011Kep. Babel 2008Kep. Riau 2011Kep. Riau 2008

Riau 2011Riau 2008

Sumatera Barat 2011Sumatera Barat 2008Sumatera Utara 2011Sumatera Utara 2008

NAD 2011NAD 2008

Nasional 2011Nasional 2008

Formal Informal

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Papua Barat 2011

Papua Barat 2008

Papua 2011

Papua 2008

Maluku Utara 2011

Maluku Utara 2008

Maluku 2011

Maluku 2008

Gorontalo 2011

Gorontalo 2008

Sulawesi Barat 2011

Sulawesi Barat 2008

Sulawesi Tenggara 2011

Sulawesi Tenggara 2008

Sulawesi Selatan 2011

Sulawesi Selatan 2008

Sulawesi Tengah 2011

Sulawesi Tengah 2008

Sulawesi Utara 2011

Sulawesi Utara 2008

Kalimantan Timur 2011

Kalimantan Timur 2008

Kalimantan Selatan 2011

Kalimantan Selatan 2008

Kalimantan Tengah 2011


Kalimantan Barat 2011


NTT 2011

NTT 2008

NTB 2011

NTB 2008

Nasional 2011

Nasional 2008

Formal Informal

Sumber: Sakernas

Sumber: Sakernas, BPS (diolah)


63

3.8.2 Upah Minimum Regional Per Provinsi

Salah satu ukuran tingkat daya saing Negara adalah efisiensi pasar tenaga kerja. Menurut

Indeks Daya Saing dalam Global Competitiveness Report, pasar kerja Indonesia belum cukup

efisien, karena masih ditandai oleh berbagai hal, diantaranya adalah tingginya biaya

redundansi, kekakuan pasar kerja, fleksibilitas penentuan upah dan beberapa indikator pasar

kerja lainnya.

Tabel 3.14 Peringkat Indonesia Dalam Pilar Daya Saing Efisiensi Pasar Tenaga Kerja (Dari 142 Negara)

Tahun 2008 – 2011

Tabel 3.15 Persentase Perubahan UMP Dibandingkan Dengan Laju Inflasi di Provinsi Unggulan Industri

Tahun 2000 – 2012

Sumber: BPS (diolah) Keterangan: Angka yang berwarna merah menunjukkan angka persentase perubahan UMP yang lebih rendah dari laju inflasi tahun sebelumnya. Sedangkan yang masih kosong, belum menetapkan UMP.

Pergerakan upah di Indonesia, lebih banyak ditentukan oleh aspek kenaikan tingkat harga

dibandingkan dengan kenaikan produktivitas. Produktivitas belum menjadi determinan utama

dalam penentuan upah. Sebaiknya, komponen penentuan Upah Minimum Regional (UMR)

No. Indikator Indeks Daya Saing 2008 2009 2010 2011

1 Biaya redundansi 117 119 127 131

2 Kekakuan lapangan kerja (PHK, kontrak Kerja, outsourcing) 87 82 100 104

3 Praktek penerimaan dan pemutusan kerja 19 34 38 51

4 Fleksibilitas penentuan upah 79 92 98 113

5 Kerjasama hubungan karyawan pengusaha 19 42 47 68

Tahun Jawa Timur

DKI Jakarta

Jawa Barat

Banten Jawa Tengah

DIY Sumatera Utara

Sulawesi Selatan

Laju inflasi tahun

sebelumnya

2000 22,57 23,81 10,26 10,15 20,92 49,62 20,95 35,14 2,01

2001 2,56 49,04 6,52 6,52 32,43 22,11 33,86 50,00 9,35

2002 11,36 38,71 14,60 46,94 28,37 35,47 36,47 25,00 12,55

2003 11,84 6,81 13,97 31,94 8,24 11,89 8,84 10,67 10,03

2004 13,14 6,33 14,53 8,42 7,23 1,39 6,34 9,64 5,06

2005 9,68 6,00 11,39 13,59 6,85 9,59 11,73 12,09 6,40

2006 14,71 15,07 9,65 13,10 15,38 15,00 22,97 20,00 17,11

2007 15,00 -0,37 0,00 0,00 11,11 0,00 3,15 10,00 6,60

2008 11,48 19,18 26,93 26,51 9,40 27,39 8,04 10,00 6,59

2009 14,0 10,0 10,6 9,6 5,1 19,5 10,1 22,2 11,06

2010 10,5 4,5 6,9 4,1 14,8 6,5 6,6 10,5 2,78

2011 11.90 15.38 9.01 4.68 2.27 8.36 7.31 10.00 6.96

2012 18.53 4.20 10.48 15.89 9.09 3.79

Sumber: IMD World Competitiveness Yearbook


tidak hanya melihat pada sisi kenaikan inflasi saja, tetapi perlu diimbangi dengan aspek

produktivitas dan pencapaian target pekerjaan. Berikut digambarkan persentase perubahan

UMP dibandingkan dengan laju inflasi di provinsi unggulan industri.

Gambar 3.41 UMP Wilayah Sumatera

Gambar 3.42 UMP Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara

Gambar 3.43 UMP Wilayah Kalimantan dan Sulawesi

Gambar 3.44 UMP Wilayah Gorontalo-Maluku-Papua

Tiap-tiap daerah memiliki tingkat upah yang tidak sama, seperti Banten dan Jawa Tengah,

dimana upah di Provinsi Banten lebih tinggi. Perbedaan tingkat upah yang cukup besar antara

Banten dan Jawa Tengah dalam jangka menengah dan panjang akan merugikan posisi Banten.

Terdapat indikasi adanya relokasi industri ke Provinsi Jawa Tengah, terutama industri yang

tergolong padat tenaga kerja. Perbedaan rata-rata upah yang cukup besar juga dialami oleh

0,0 0,5 1,0 1,5

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung


Kep. Riau

Riau

Sumatera Barat

Sumatera Utara

NAD

Juta Rupiah 2010 2011 2012

0,0 1,0 2,0

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Barat

Bali

Banten

Jawa Timur

Di Yogyakarta

Jawa Tengah

Jawa Barat

DKI Jakarta

Juta Rupiah 2010 2011 2012

0,0 0,5 1,0 1,5

Sulawesi Barat

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Utara

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

Juta Rupiah 2010 2011 2012

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Papua Barat

Papua

Maluku Utara

Maluku

Gorontalo

Juta Rupiah 2010 2011 2012

Sumber: BPS Sumber: BPS

Sumber: BPS

Sumber: BPS


65

usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar, sebagaimana digambarkan

sebelumnya. Menjadi tantangan ke depan adalah mengupayakan agar upah minimum

meningkat sebesar peningkatan inflasi dan mendorong upah individu melalui hasil negosiasi

antara serikat pekerja dan pengusaha. Berikut gambaran upah minimum provinsi yang

dikelompokkan ke dalam 4 bagian, tahun 2010, 2011 dan 2012.

3.8.3 Produktivitas Tenaga Kerja

Kemampuan tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan daya saing dalam pasar kerja salah

satunya ditunjukkan oleh meningkatnya produktivitas tenaga kerja. Secara berarti dalam lima

tahun terakhir ini, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja untuk seluruh sektor

perekonomian menunjukkan peningkatan. Terkecuali sektor pertanian di tahun 2007 dan

sektor jasa di tahun 2008. Peningkatan ini didorong oleh adanya perpindahan lapangan kerja

dari aktivitas bernilai tambah rendah ke aktivitas bernilai tambah lebih tinggi. Sektor jasa

telah memberikan kontribusi yang berarti dalam peningkatan produktivitas. Gambaran

pertumbuhan produktivitas secara nasional menurut 3 sektor utama, diikuti pula dengan

produktivitas per pekerja tahun 2005 dan 2010 untuk seluruh Provinsi di Indonesia

ditunjukkan sebagai berikut.

Gambar 3.45 Pertumbuhan Produktivitas Untuk Tiga Sektor Tahun 2006 – 2011

Perekonomian nasional akan berkembang lebih tinggi untuk memastikan bahwa penduduk

yang lebih berpendidikan dan berketerampilan memiliki akses ke pekerjaan yang baik dan

lebih produktif. Pada saat yang bersamaan terdapat keperluan untuk memastikan bahwa

2006 2007 2008 2009 2010 2011

PERTANIAN 5,37 -2,79 6,24 5,07 3,47 4,20

INDUSTRI 3,64 0,78 1,35 0,05 0,29 0,09

JASA DAN LAINNYA 6,31 4,54 -2,15 1,44 1,60 0,70

-4

-2

0

2

4

6

8

Per

sen

(%)



pekerja selain mempunyai pendidikan yang lebih tinggi juga memperoleh pelatihan yang lebih

baik. Secara nasional, sekitar 3 persen di antaranya merupakan profesional dengan tingkat

pendidikan sarjana, sedangkan sekitar 5 persen di antaranya semi-skilled worker

berpendidikan diploma dan kejuruan.

Gambar 3.46 Produktivitas per Tenaga Kerja Tahun 2005 dan 2010

(Menurut Harga Konstan 2000)

Proporsi tertinggi untuk pekerja dengan pendidikan SD/SMP terdapat di Provinsi NTT,

Kalimantan Barat dan Jateng. Sebaliknya, Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Kepulauan

Riau memiliki proporsi pekerja berpendidikan Universitas yang paling tinggi dibandingkan

dengan Provinsi lainnya.

Sementara itu, di seluruh provinsi di Indonesia mayoritas tenaga kerjanya merupakan semi-

skilled, dengan persentase lulusan SMP dan SMU yang relatif besar. Oleh sebab itu, peran

pemerintah menjadi sangat penting untuk memacu produktivitas pekerja baik secara

langsung yaitu menciptakan lingkungan kebijakan yang kondusif serta tidak langsung yaitu

meningkatkan kualitas dan keterampilan angkatan kerja.

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

NA

D

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a B

arat

Ria

u

Jam

bi

Sum

ater

a S

elat

an

Ben

gkul

u

Lam

pung

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Kep

. Ria

u

DK

I Jak

arta

Jaw

a B

arat

Jaw

a T

enga

h

DI Y

ogya

kart

a

Jaw

a T

imur

Ban

ten

Bal

i

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Kal

iman

tan

Bar

at

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sul

awes

i Uta

ra

Sul

awes

i Ten

gah

Sul

awes

i Sel

atan

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Gor

onta

lo

Sul

awes

i Bar

at

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Pap

ua B

arat

Pap

ua

IND

ON

ES

IA

PDRB/TK 2005 PDRB/TK 2010



67

Gambar 3.47 Persentase Pekerja Menurut Tingkat

Pendidikan Tahun 2011

Gambar 3.48 Persentase Pekerja Profesional/Semi Skill

Terhadap Jumlah Pekerja Tahun 2011

3.9 Perkembangan Reformasi Birokrasi dan Politik

Birokrasi memiliki peranan yang sangat strategis untuk mendukung manajemen

pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan melayani kepentingan publik. Di era

kompetisi global, peranan birokrasi menjadi lebih signifikan untuk memberikan respon berupa

formulasi dan implementasi kebijakan secara tepat; menyediakan pelayanan publik yang

berkualitas; mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif; mendukung terwujudnya

daya saing perekonomian nasional di tengah persaingan global.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NAD

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung


Kep. Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

≤ SMP SMU SMK Diploma Universitas

0 10 20 30 40 50 60

NAD

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung


Kep. Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

% Profesional Semi Skill

Sumber: Sakernas, BPS Sumber: Sakernas, BPS (diolah)


Uraian berikut ini menggambarkan peta kondisi birokrasi di daerah ditinjau dari beberapa

indikator, yakni: (1) Kualitas SDM Aparatur, khususnya dilihat dari aspek tingkat pendidikan,

diharapkan dapat mencerminkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme, (2) Penerapan

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau e-procurement, sebagai salah satu indikator

pelayanan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dilihat dari proses pengadaan

barang dan jasa, (3) Pencapaian opini BPK atas audit LKPD, yang mencerminkan kualitas

pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan upaya menuju terwujudnya birokrasi yang

bersih, (4) Implementasi SAKIP, sebagai gambaran perkembangan akuntabilitas kinerja

birokrasi dan (5) Perkembangan politik Indonesia, yang digambarkan melalui Indeks

Demokrasi Indonesia serta angka pemilih dan angka partisipasi pemilih.

3.9.1 Kualitas SDM Aparatur

Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah pengembangan

manajemen SDM Aparatur untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional. Dalam

rangka itu, penataan PNS mulai dari sistem rekruitmen, penempatan, promosi dan mutasi dan

evaluasi kinerjanya masih harus dibenahi. Sampai saat ini, masih sulit untuk menentukan

jumlah kebutuhan pegawai secara tepat pada suatu instansi, berdasarkan kebutuhan

organisasi dan kompetensi yang ada. Di sisi lain jumlah tenaga analis jabatan di K/L/pemda

masih sangat terbatas, sehingga peta jabatan dan profil kebutuhan pegawai belum tersedia

secara rinci dan valid. Berdasarkan data per 1 Januari 2012, jumlah PNS berdasarkan daerah

adalah sebanyak 4.570.818 orang. Adapun komposisi PNS per provinsi berdasarkan tingkat

pendidikan sebagaimana digambarkan dalam Gambar 3.49.

Gambar 3.49 Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan (per Januari 2012)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

NA

D

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a B

arat

Ria

u

Jam

bi

Sum

ater

a S

elat

an

Ben

gkul

u

Lam

pung

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Kep

. Ria

u

DK

I Jak

arta

Jaw

a B

arat

Jaw

a T

enga

h

DI Y

ogya

kart

a

Jaw

a T

imur

Ban

ten

Bal

i

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Kal

iman

tan

Bar

at

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sul

awes

i Uta

ra

Sul

awes

i Ten

gah

Sul

awes

i Sel

atan

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Gor

onta

lo

Sul

awes

i Bar

at

Mal

uku

Pap

ua

Mal

uku

Uta

ra

Pap

ua B

arat

SD-SMA D1-D3 S1/D4-S3

Sumber: BKN, Januari 2012


69

Melihat dari komposisi data tersebut terlihat bahwa PNS yang berpendidikan SLTA kebawah

masih menempati persentase yang tertinggi yaitu 37,68 persen dari jumlah PNS, sedangkan

PNS dengan tingkat pendidikan Diploma (1-3) sebesar 26,23 persen dan PNS dengan

pendidikan setara Sarjana ke atas sebesar 36.09 persen. Dilihat komposisi PNS yang

berpendidikan SLTA ke bawah berdasarkan provinsi, dapat diinformasikan bahwa terdapat

beberapa provinsi yang memiliki PNS berpendidikan SLTA ke bawah diatas 40 persen, yakni

Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi

Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan

provinsi yang memiliki PNS dengan pendidikan setara S1 ke atas dengan persentase di atas 40

persen, antara lain Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara,

Provinsi Jawa Timur, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bengkulu dan

Provinsi Sumatera Barat.

3.9.2 LPSE dan E-Procurement

Upaya reformasi birokrasi dilakukan di berbagai bidang, termasuk dalam bidang pengadaan

barang dan jasa. Reformasi dalam bidang pengadaan barang dan jasa, salah satunya dilakukan

melalui penerapan pelaksanaan lelang secara elektronik (e-procurement) berbasis

web/internet dengan memanfaatkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang

dikembangkan LKPP dan diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

yang ada di instansi pemerintah. Hal ini selaras dengan mandat Perpres No. 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah/Instansi Lainnya wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk

sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan, paling lambat pada tahun 2012.

Tabel 3.16 Peta Sebaran Daerah Dengan LPSE Tahun 2012

No Daerah Status LPSE No Daerah Status LPSE

Provinsi Kab/Kota(%) Provinsi Kab/Kota(%)

1 Prov. NAD sudah 43,4 18 Prov. Lampung sudah 60,0 2 Prov. Bali sudah 66,7 19 Prov. Maluku sudah 0,0 3 Prov. Bangka Belitung sudah 100,0 20 Prov. Maluku Utara sudah 33,3 4 Prov. Banten sudah 100,0 21 Prov. NTB sudah 60,0 5 Prov. Bengkulu sudah 80,0 22 Prov. NTT sudah 14,3 6 Prov. D. I. Yogyakarta sudah 100,0 23 Prov. Papua sudah 3,5 7 Prov. DKI Jakarta sudah 0,0 24 Prov. Papua Barat belum 9,1 8 Prov. Gorontalo sudah 50,0 25 Prov. Riau sudah 91,7 9 Prov. Jambi sudah 90,9 26 Prov. Sulbar sudah 60,0

10 Prov. Jawa Barat sudah 73,1 27 Prov. Sulsel sudah 41,7 11 Prov. Jawa Tengah sudah 97,1 28 Prov. Sulteng sudah 63,6 12 Prov. Jawa Timur sudah 92,1 29 Prov. Sultra sudah 41,7 13 Prov. Kalbar sudah 78,6 30 Prov. Sulut sudah 57,1 14 Prov. Kalsel sudah 100,0 31 Prov. Sumbar sudah 95,0 15 Prov. Kalteng sudah 85,7 32 Prov. Sumsel sudah 86,7 16 Prov. Kaltim sudah 92,9 33 Prov. Sumut sudah 35,3 17 Prov. Kepulauan Riau sudah 100,0 Total (Rata-rata) 97 62,8

Sumber: LKPP, Data Per April 2012


Perkembangan pembentukan LPSE di daerah memperlihatkan hasil yang cukup baik. Hingga

April 2012, hampir seluruh provinsi di Indonesia telah memiliki LPSE. Dari 33 provinsi yang

ada, 32 provinsi (97 persen) telah memiliki LPSE. Hanya 1 provinsi yang belum memiliki LPSE,

yaitu Provinsi Papua Barat. Sedangkan untuk pengimplementasian e-Procurement dalam

proses lelang (operasional lelang), dari 33 provinsi, 31 provinsi (94 persen) telah

mengimplementasikan e-procurement dalam proses lelang (operasional lelang), terdapat 2

provinsi yang belum mengimplementasikan, yaitu provinsi Papua Barat dan Maluku Utara.

Sementara itu, untuk kabupaten/kota, sebagian besar telah memiliki LPSE. Dari 497

kabupaten/kota yang ada di Indonesia, sebanyak 312 kabupaten/kota (62,78 persen) telah

memiliki LPSE. Namun, perkembangan pembentukan LPSE tersebut belum sejalan dengan

pengimplementasian e-Procurement dalam proses lelang (operasional lelang). Dari total 497

kabupaten/kota, hanya 223 kabupaten/kota (44,87 persen) yang telah mengimplementasikan

e-Procurement dalam proses lelang (operasional lelang).

Hingga saat ini, baru 2 provinsi yaitu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan DI Yogyakarta yang

seluruh kabupaten/kotanya telah memiliki LPSE dan mengimplementasikan e-Procurement

dalam proses lelang (operasional lelang). Sementara itu, terdapat 2 provinsi yaitu Provinsi DKI

Jakarta dan Provinsi Maluku yang seluruh kabupaten/kotanya belum memiliki LPSE dan belum

mengimplementasikan e-Procurement dalam proses lelang (operasional lelang).

Tabel 3.17 Peta Sebaran Daerah Yang Sudah Menerapkan E-Proc Tahun 2012

No Daerah Status E-PROC No Daerah Status E-PROC

Provinsi Kab/Kota(%) Provinsi Kab/Kota(%)

1 Prov. NAD sudah 17,4 18 Prov. Lampung sudah 42,9

2 Prov. Bali sudah 44,4 19 Prov. Maluku sudah 0,0

3 Prov. Bangka Belitung sudah 100,0 20 Prov. Maluku Utara belum 33,3

4 Prov. Banten sudah 75,0 21 Prov. NTB sudah 50,0

5 Prov. Bengkulu sudah 40,0 22 Prov. NTT sudah 9,5

6 Prov. D. I. Yogyakarta sudah 100,0 23 Prov, Papua sudah 3,5

7 Prov. DKI Jakarta sudah 0,0 24 Prov. Papua Barat belum 0,0

8 Prov. Gorontalo sudah 16,7 25 Prov. Riau sudah 58,3

9 Prov. Jambi sudah 45,5 26 Prov. Sulbar sudah 60,0

10 Prov. Jawa Barat sudah 92,3 27 Prov. Sulsel sudah 25,0

11 Prov. Jawa Tengah sudah 82,9 28 Prov. Sulteng sudah 36,4

12 Prov. Jawa Timur sudah 63,2 29 Prov. Sultra sudah 0,0

13 Prov. Kalbar sudah 50,0 30 Prov. Sulut sudah 21,4

14 Prov. Kalsel sudah 84,6 31 Prov. Sumbar sudah 95,0

15 Prov. Kalteng sudah 21,4 32 Prov. Sumsel sudah 53,3

16 Prov. Kaltim sudah 57,1 33 Prov. Sumut sudah 5,9

17 Prov. Kepulauan Riau sudah 85,7 Total (Rata-rata) 94% 44,9%

Sumber: LKPP, Data Per April 2012


71

3.9.3 Opini LKPD

Terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010, hasil pemeriksaan

BPK selama tahun 2011 atas 516 LKPD dari keseluruhan 524 pemerintah daerah di Indonesia

memperlihatkan bahwa mayoritas pemerintah daerah di Indonesia masih mendapatkan opini

WDP6, baik untuk level provinsi maupun kabupaten/kota. Dari total 516 LKPD, BPK

memberikan opini WTP atas 34 LKPD (7 persen), opini WDP atas 341 LKPD (66 persen), TW

atas 26 LKPD (5 persen) dan TMP atas 115 LKPD (22 persen). Di level provinsi, dari 33

pemprov yang menyerahkan LKPD, terdapat 18 persen yang mendapatkan opini WTP atau

sebanyak 6 provinsi, yakni Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DI Yogyakarta,

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya

terdapat 22 provinsi atau 67 persen yang mendapatkan opini WDP dan yang mendapatkan

opini TMP sebanyak 15 persen. Untuk kabupaten, terdapat 16 kabupaten atau baru sebesar 4

persen yang mendapatkan opini WTP. Sedangkan yang mendapatkan opini WDP sebanyak

252 pemda atau 65 persen. Untuk pemerintah kota, perkembangannya lebih baik

dibandingkan dengan pemerintah kabupaten, yakni terdapat 12 kota atau sebesar 13 persen

yang berhasil mendapatkan opini WTP. Selebihnya, terdapat 67 kota atau 72 persen yang

mendapatkan opini WDP.

Gambar 3.50 Peta Kepatuhan Penyampaian LKPD Tahun 2010

6 Terdapat empat kategori hasil penilaian BPK, yaitu

a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (unqualified opinion); b. Opini Wajar Dengan Pengecualian – WDP (qualified opinion); c. Opini Tidak Wajar – TW (adverse opinion); d. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat – TMP (disclaimer of opinion).

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

NA

D

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a B

arat

Ria

u

Jam

bi

Sum

ater

a S

elat

an

Ben

gkul

u

Lam

pung

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Kep

. Ria

u

DK

I Jak

arta

Jaw

a B

arat

Jaw

a T

enga

h

DI Y

ogya

kart

a

Jaw

a T

imur

Ban

ten

Bal

i

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Kal

iman

tan

Bar

at

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sul

awes

i Uta

ra

Sul

awes

i Ten

gah

Sul

awes

i Sel

atan

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Gor

onta

lo

Sul

awes

i Bar

at

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Pap

ua

Pap

ua B

arat

Jumlah Kab/Kota Jumlah LKPD

Sumber: BPK, IHPS II 2011, Maret 2012


Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2011 yang diterbitkan BPK

pada bulan maret 2012, mayoritas pemerintah daerah telah menyerahkan laporan keuangan

pemerintah daerah. Untuk level provinsi, 33 pemerintah daerah telah menyampaikan laporan

keuangannya. Hanya saja, untuk level kabupaten/kota terdapat 4 (empat) kabupaten yang

dikarenakan statusnya sebagai daerah otonom baru sehingga belum berkewajiban menyusun

dan menyampaikan laporan keuangan. Keempat daerah tersebut berada di Provinsi Papua,

yakni Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah dan

Kabupaten Puncak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh daerah telah memiliki

kepatuhan yang tinggi untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan setiap

tahunnya. Adapun rekapitulasi capaian opini atas LKPD secara rinci diilustrasikan sebagaimana

gambar di bawah ini.

Gambar 3.51 Pencapaian Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012

3.9.4 Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya untuk

memperkuat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Implementasi SAKIP dimaksudkan untuk

mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah dan

melihat komitmen penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja. Implementasi ini,

sekaligus untuk mengawal peningkatan kualitas reformasi birokrasi, khususnya birokrasi yang

berorientasi pada hasil (outcome oriented).

5 1 1 3 5

1 2 1 6

3 1 2 1 1

17

1

18 11 12

15 8

7

8 7

1

26

33

4

32

4 7 8 8

13

7

13

5 2

10

18

5 6 6 1

5 3

1

11

2

3

1

1

2 2 3

14

4 3 7

2

5

7

10 9

19

7

1

2 1

1 1

2 4 1 7

6 1

0

5

10

15

20

25

30

35

NA

D

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a B

arat

Ria

u

Jam

bi

Sum

ater

a S

elat

an

Ben

gkul

u

Lam

pung

Kep

. Ban

gka

Bel

itung

Kep

. Ria

u

DK

I Jak

arta

Jaw

a B

arat

Jaw

a T

enga

h

DI Y

ogya

kart

a

Jaw

a T

imur

Ban

ten

Bal

i

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Kal

iman

tan

Bar

at

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sul

awes

i Uta

ra

Sul

awes

i Ten

gah

Sul

awes

i Sel

atan

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Gor

onta

lo

Sul

awes

i Bar

at

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Pap

ua

Pap

ua B

arat

WTP WDP TMP TW

Sumber: BPK, IHPS II 2011, Maret 2012


73

Setiap tahun, melalui koordinasi Kementerian PAN dan RB, dilakukan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, atas penyelenggaraan manajemen kinerja pada birokrasi

pemerintah, pada seluruh instansi pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dan pemerintah

daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Evaluasi ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi

kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah

(SAKIP), (2) memberikan rekomendasi untuk peningkatan dan penguatan akuntabilitas

instansi pemerintah dan (3) menyusun peringkat hasil evaluasi guna kepentingan penetapan

kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur Negara. Adapun kategorisasi penilaian

sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.18.

Tabel 3.18 Pengkategorian Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No Predikat Nilai Absolut

Interpretasi Karakteristik Instansi

1. AA >85-100 Memuaskan Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel

2. A >75-85 Sangat Baik Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

3. B >65-75 Baik dan perlu sedikit perbaikan

Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

4. CC >50-65 Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.

5. C >30-50 Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar

Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

6. D 0-30 Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber: Kementerian PAN & RB, 2012

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2011, sebanyak 32 dari 33 provinsi

telah menyampaikan laporan. Dari jumlah itu hanya 30 provinsi yang dievaluasi dikarenakan 2

provinsi lain terlambat dalam menyampaikan laporan. Sedangkan untuk level

kabupaten/kota, sebanyak 422 dari 497 kabupaten/kota telah menyampaikan laporan dan

dari jumlah itu hanya 180 kabupaten/kota yang dinilai. Penilaian diprioritaskan bagi daerah-

daerah yang pada tahun sebelumnya belum dinilai. Adapun rincian skor LAKIP untuk masing-

masing provinsi sebagaimana Tabel 3.19.


Tabel 3.19 Pencapaian Skor LAKIP di Level Provinsi Tahun 2011

No Provinsi Predikat No Provinsi Predikat No Provinsi Predikat

1 Jateng B 11 Maluku CC 21 Banten C 2 Kaltim B 12 NTB CC 22 Bengkulu C 3 Bali CC 13 NTT CC 23 Gorontalo C 4 DIY CC 14 Riau CC 24 Jambi C 5 DKI Jakarta CC 15 Sulteng CC 25 Kalteng C 6 Jabar CC 16 Sulut CC 26 Kep. Babel C 7 Jatim CC 17 Sulbar CC 27 Lampung C 8 Kalbar CC 18 Sulsel CC 28 Papua C 9 Kalsel CC 19 Sumut CC 29 Sulbar C 10 Kep. Riau CC 20 NAD C 30 Sulsel C

Sumber: Kementerian PAN & RB, 2012

3.9.5 Perkembangan Politik

Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi di

setiap provinsi di Indonesia. Terdapat 3 aspek yang diukur, yaitu aspek kebebasan sipil, hak-

hak politik dan lembaga demokrasi.

Gambar 3.52 Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2009 dan 2010

Pada tahun 2009 tingkat kinerja demokrasi rata-rata provinsi di Indonesia mencapai 67,30

atau kategori sedang (Indeks 60<80). Namun terjadi penurunan menjadi 63,7 pada tahun

2010. Penurunan ini disebabkan turunnya Indeks Kebebasan Sipil dari 86,97 pada tahun 2009

67,30

86,97

54,60

62,72 63,17

82,53

47,87

63,11

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

IDI Kebebasan Sipil Hak Politik Lembaga Demokrasi

2009 2010

Sumber: IDI 2010, Bappenas, UNDP; IDI 2012, BPS


75

menjadi 82,53 atau kategori tinggi (Indeks >80) pada tahun 2010; dan menurunnya Indeks

Hak-hak Politik dari 54,60 atau kategori rendah (Indeks <60) pada tahun 2009 menjadi 47,87

di tahun 2010. Berbeda dengan kedua Indeks Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik, Indeks

Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan dari 62,72 tahun 2009 menjadi 63,11 (kategori

sedang) pada tahun 2010. Turunnya angka Indeks rata-rata seluruh provinsi Indonesa pada

tahun 2010 dikontribusi oleh menaiknya jumlah aksi atau tindakan kekerasan yang dilakukan

oleh aparat terhadap masyarakat dan antar kelompok masyarakat.

Berdasarkan IDI tahun 2010, sebanyak 6 provinsi memiliki indeks dengan kategori rendah

(indeks < 60) dan sebanyak 27 provinsi termasuk ke dalam kategori sedang (60< indeks <80).

Tidak ada satu pun provinsi di Indonesia memiliki indeks dengan kategori tinggi (indeks > 80).

Gambar 3.53 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2010

60,26

67,75

59,92

69,51

67,57

64,97

54,79

56,67

66,63

65,94

73,04

70,94

71,10

69,32

72,05

58,13

72,44

60,60

55,12

74,33

63,42

59,41

77,44

62,89

65,94

67,80

70,78

73,65

65,88

71,45

63,04

63,45

65,36

63,17

Papua

Papua Barat

Maluku Utara

Maluku

Sulawesi Barat

Gorontalo

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Utara

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Barat

Bali

Banten

Jawa Timur

DI. Yogyakarta

Jawa Tengah

Jawa Barat

DKI Jakarta

Kep. Riau


Lampung

Bengkulu

Sumatera Selatan

Jambi

Riau

Sumatera Barat

Sumatera Utara

NAD

NASIONAL


Sumber : BPS 2012


Pada aspek lembaga demokrasi, sebanyak 3 provinsi (9 persen) memiliki indeks kategori

tinggi, 24 provinsi (73 persen) memiliki indeks dengan kategori sedang dan 6 provinsi (9

persen) termasuk dalam kategori rendah. Pada aspek hak-hak politik, hanya 4 provinsi

memiliki indeks sedang dan sisanya 29 provinsi termasuk kedalam kategori rendah. Berbeda

dengan kedua aspek lainnya, aspek kebebasan sipil telah berkembang pesat di seluruh

provinsi di Indonesia, yang dapat mencapai rata-rata 82,53 atau kategori tinggi. Untuk

kebebasan sipil ini, sebanyak 25 provinsi berada pada peringkat tinggi, 7 provinsi termasuk

kategori sedang dan 1 provinsi yang mendapatkan indeks rendah. Dengan tingginya Indeks

Kebebasan Sipil dan rendahnya Indeks Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi menunjukkan

adanya kesenjangan antara tuntutan masyarakat dan pelayanan yang dapat diberikan oleh

penyelenggara pemerintahan daerah. Kesenjangan ini harus direspon dan diatasi agar tidak

menimbulkan ketidakpuasan masyarakat lebih lanjut dan dapat memicu timbulnya aksi

kekerasan.

Gambar 3.54 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Kepulauan Tahun 2010

Indeks Demokrasi Indonesia 2010 berdasarkan Kepulauan menunjukkan seluruh kelompok

wilayah mencapai indeks (IDI) rata-rata di atas indeks Nasional (63,17). Dari seluruh wilayah

kepulauan, angka indeks Kalimantan adalah yang tertinggi (71,10), sementara angka indeks

terendah ada di Wilayah Maluku-Papua (64,36). Demikian pula halnya dengan indeks

Kebebasan Sipil. Seluruh Wilayah Kepulauan menunjukkan angka indeks di atas rata-rata

nasional (82,53). Niilai indeks Kebebasan Sipil tertinggi adalah di Wilayah Maluku-Papua dan

terendah di Wilayah Jawa. Sementara itu, bila melihat indeks Hak-hak Politik, hanya Wilayah

Maluku-Papua yang nilai indeksnya di bawah rata-rata nasional, yakni 38,74. Pada indeks

Lembaga Demokratis, seluruh Wilayah Kepulauan menunjukkan angka indeks di atas rata-rata

nasional.

63,17 67,02 65,05 67,54

71,10 66,41 64,36

82,53 84,29 84,10 85,62 89,80

85,71

94,84

47,87 54,09

47,66 51,30

56,95 50,73

38,74

63,11 65,85

68,73 70,59 70,06 67,05 66,73

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

NASIONAL Sumatera Jawa Bali-NTB-NTT Kalimantan Sulawesi Maluku-Papua


Sumber : BPS 2012


77

Angka Pemilih Dan Partisipasi Pemilih

Salah satu indikator yang diukur dalam demokrasi adalah tingkat partisipasi politik dalam

pemilu dan pemilukada. Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009, jumlah

pemilih dalam berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) SK 164 berjumlah 171.265.442 orang

(Pemilu 2009 dalam Angka, KPU). Sedangkan jumlah pemilih tetap dalam Pemilu Umum

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 berjumlah 176.411.434 orang (Pemilu 2009 dalam

Angka, KPU). Pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2009, persentasi jumlah pemilih terbesar

berada di Jawa yang mencapai 59,8 persen. Keseluruhan provinsi yang berada di Jawa

memiliki kurang lebih total 24,9 persen jumlah kabupaten/kota.

Gambar 3.55 Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah Pemilih Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

1,8

5,4

1,8

2,0

0,7

1,2

3,0

0,7

3,1

0,5

5,0

16,9

15,3

1,6

17,2

3,8

1,6

1,8

1,6

1,8

0,9

1,4

1,4

1,0

1,0

3,3

0,4

0,9

0,4

0,6

0,4

1,2

0,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

NAD

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Kepulauan Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung


DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

D.I. Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Barat

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Kab/kota Pemilih pemilu legislatif (%) Pemilih pemilu presiden (%)

Sumber: KPU; Pemilu dalam Angka, 2010


Pada Pemilu legislatif, persentasi jumlah pemilih di Jawa tidak jauh berbeda, yaitu 60,7

persen. Dua puluh tujuh (27) provinsi lain dengan 75,1 persen jumlah kabupaten/kota di

Indonesia memiliki persentasi jumlah pemilih sebanyak 40,2 persen pada Pemilu

Presiden/Wapres dan 39,3 persen pada Pemilu Legislatif. Persentasi jumlah kabupaten/kota

dan jumlah pemilih pada masing-masing provinsi pada Pemilu Anggota Legislatif dan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden disajikan dalam Gambar 3.55.

Tingkat partisipasi politik pada pemilu legislatif tahun 2009 rata-rata seluruh Indonesia

mencapai 70,9 persen, lebih rendah dari pemilu tahun 2004 yang mencapai 77,4 persen.

Sedangkan untuk Pemilu Presiden 2009 tingkat partisipasinya mencapai 72,6 persen, juga

lebih rendah dari pemilu tahun 2004 yang mencapai 84,1 persen. Dibandingkan pelaksanaan

tahun 2004 dan 2009, tingkat partisipasi politik pada pemilu 2009 cenderung mengalami

penurunan. Agar tidak terjadi penurunan lebih lanjut pada Pemilu 2014 mendatang, upaya

keras harus dilakukan melalui pendidikan politik dengan metode yang tepat sasaran.

Gambar 3.56 Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu Tahun 1971 – 2009

Tingkat partisipasi pemilih tertinggi dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD diperoleh

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan terendah diperoleh provinsi DKI Jakarta. Sedangkan

pada Pemilu Presiden/Wapres, Provinsi Papua mencapai tingkat partisipasi pemilih tertinggi

yaitu 85 persen dan Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 61 persen.

94,0% 90,6% 91,2% 91,3% 90,9% 88,9%

93,3%

84,1%

71,0% 77,4% 72,6%

1971 1977 1982 1987 1992 1997 1999 2004 2009

Tingkat Partisipasi Pemilu Legislatif Tingkat Partisipasi Pemilu Presiden

Sumber: IDEA dan KPU, 2011


79

Gambar 3.57 Tingkat Partisipasi Politik Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden Tahun 2009

Berdasarkan wilayah, tingkat partisipasi Pilpres 2009 di Maluku dan Papua adalah sebesar 80

persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi di Sumatera 70,0 persen, Jawa

72,0 persen, Bali, NTB dan NTT 76,0 persen, Kalimantan 70,0 persen dan Sulawesi 75,0

persen. Tingkat partisipasi ini dihitung dari pemilih di DPT yang menggunakan hak pilih.

Sedangkan, persentasi jumlah pemilih di DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya di

Sumatera adalah tertinggi sebesar 30,0 persen dan di Maluku dan Papua mencapai 20,0

persen lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya.

75

66

70

68

60

75

77

75

74

70

51

73

71

73

68

72

77

75

81

73

69

71

67

79

78

73

78

75

83

81

80

90

81

0 20 40 60 80 100

NAD

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Kepulauan Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung


DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

D.I. Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Barat

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Pemilih pemilu presiden (%) Pemilih pemilu legislatif (%)

Sumber: Pemilu 2009 dalam Angka, KPU


Gambar 3.58 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilpres di Berbagai Wilayah Tahun 2009

70,0%

30,0%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Pemilih di DPT yangMenggunakan Hak Pilih

Pemilih di DPT yangTidak Menggunakan Hak

Pilih

Jumlah DPT: 35.826.186 orang

Sumatera

72,0%

28,0%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000



Pilih


Jawa

76,0%

24,0%

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000


Pemilih di DPT yang TidakMenggunakan Hak Pilih


Bali - NTT - NTB

70,0%

30,0%

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000




Kalimantan

75,0%

25,0%

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000



Pilih


Sulawesi

80,0%

20,0%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000




Maluku - Papua

Sumber: Pemilu 2009 dalam Angka, KPU


81

Pada Pemilukada yang dilaksanakan di seluruh Provinsi di Indonesia, rata-rata tingkat

partisipasi politiknya mencapai 75,6 persen. Dari seluruh provinsi tersebut, sebanyak 16

provinsi memiliki tingkat partisipasi politik di atas rata-rata 75,6 persen dan 17 provinsi di

bawah rata-rata.

Gambar 3.59 Tingkat Partisipasi Politik pada Pemilukada Tahun 2010-2011

79,7

69,5

71,6

68,3

75,1

75,7

71,7

72,3

81,9

56,5

69,8

68,7

73,9

70,7

67,3

74,8

71,5

71,4

70,2

82,0

81,7

76,0

83,6

82,4

77,0

76,7

79,9

83,1

83,3

83,0

84,0

84,7

75,6

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

NAD

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Lampung

Bengkulu


Kepualauan Riau

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI. Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kaliamantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

RATA - RATA PARTISIPASI PEMILIH

Sumber : Ditjen Otonomi Daerah-Kemdagri, 2011


3.10 Pelaksanaan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

3.10.1 Pelaksanaan MP3EI Tahun 2011 dan 2012

MP3EI berisi arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik untuk

mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Untuk

mengimplementasikannya, Pemerintah juga sudah membentuk Komite Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI). Sejak MP3EI diluncurkan sampai dengan

akhir Desember 2011, telah dilaksanakan groundbreaking proyek yang mendukung

pelaksanaan MP3EI sebanyak 94 proyek dengan total nilai investasi Rp. 499,5 Triliun.

Selengkapnya rekapitulasi kegiatan MP3EI yang telah groundbreaking hingga Desember 2011

terdapat dalam Tabel 3.20.

Tabel 3.20 Rekapitulasi Kegiatan MP3EI Yang Telah Groundbreaking (Sampai Akhir Desember 2011)

Koridor Ekonomi Jumlah Proyek Nilai Investasi Total

Infrastruktur Sektor Riil Infrastruktur

(Rp. Miliar)

Sektor Riil

(Rp. Miliar)

Proyek Investasi

(Rp. Miliar)

Sumatera 17 2 35.429 62.505 19 97.934

Jawa 8 8 64.674 71.397 16 136.071

Kalimantan 3 12 1.586 14.644 15 16.230

Sulawesi 1 26 3.000 142.267 27 145.267

Bali-NT 6 1 36.065 829 7 36.894

Papua-Kep.Maluku 3 7 1.011 66.120 10 67.131

Total 38 56 141.765 357.762 94 499.527

Proyek MP3EI tersebut tersebar di 6 (enam) koridor ekonomi yang terdiri dari investasi untuk

proyek sektor riil senilai Rp.357,8 triliun (56 proyek) dan pembangunan infrastruktur Rp.141,7

triliun (38 proyek). Proyek-proyek tersebut akan dibiayai oleh Pemerintah dengan nilai

investasi sebesar Rp.71,6 triliun (24 proyek), BUMN sebesar Rp.131 triliun (24 proyek), swasta

sebesar Rp.168,6 triliun (38 proyek) dan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS sebesar

Rp.128,3 triliun (8 proyek).

Pada tahun 2012, MP3EI melalui KP3EI juga telah merencanakan untuk melakukan

groundbreaking terhadap 84 proyek yang terdiri dari investasi sektor riil dan pembangunan

infrastruktur dengan nilai total Rp.536,3 triliun. Adapun proyek-proyek tersebut akan dibiayai

oleh Pemerintah sebesar Rp.66,2 triliun (15 proyek), BUMN sebesar Rp.90,3 triliun (20

proyek), swasta sebesar Rp.301,6 triliun (38 proyek) dan campuran sebesar Rp.78,2 triliun (11

proyek).

Sumber: Sekretariat KP3EI


83

Dalam rangka penguatan SDM dan IPTEK, pada tahun 2012 telah direncanakan program

penguatan SDM sebanyak 76 program dengan nilai total investasi Rp.580 miliar. Sedangkan

untuk program pengembangan IPTEK, direncanakan untuk melaksanakan 134 program

dengan nilai total investasi Rp.3,8 triliun. Selengkapnya jumlah dan nilai program bidang SDM

IPTEK di setiap koridor ekonomi terdapat dalam Gambar 3.60 dan Gambar 3.61.

Gambar 3.60 Jumlah dan Nilai Program Bidang SDM di setiap Koridor Ekonomi Tahun 2012

Gambar 3.61

Jumlah dan Nilai Program Bidang IPTEK di setiap Koridor Ekonomi

45

15

16

22

23

11 6

8 6 76

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Jum

lah

Pro

gra

m S

DM

Community College Politeknik Universitas

191

170

218

272

116

91 22

31 47 579

0

100

200

300

400

500

600

700

Nila

i P

rog

ram

SD

M (

IDR

Mili

ar)

Community College Politeknik Universitas

34

35

65

20

54 12

15 11

22 134

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Jum

lah

Pro

gra

m IP

TE

K

Litbang Centre of Exellence Fasilitas Riset

1053

1330

1449

498

1832 295

315 320

572 3832

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Nila

i P

rog

ram

IPT

EK

(ID

R M

iliar

)

Litbang Centre of Exellence Fasilitas Riset




Selain pembangunan infrastruktur dan penguatan SDM dan IPTEK, Pemerintah juga akan

terus melakukan sejumlah perbaikan iklim investasi, antara lain melalui debottlenecking

regulasi (deregulasi) terhadap peraturan yang dinilai menjadi penghambat bagi pelaksanaan

investasi. Sampai April 2012, Pemerintah telah selesai melakukan revisi terhadap 31 regulasi

dan sedang menyelesaikan 16 regulasi lainnya (lihat Tabel 3.21). Upaya-upaya

debottlenecking di atas tentunya tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari pemerintah

daerah terutama untuk melakukan upaya debottlenecking guna memperbaiki iklim investasi

di daerah masing-masing. Hal ini juga terkait untuk memastikan penetapan peraturan-

peraturan daerah yang dapat mendukung terciptanya iklim investasi dan kepastian berusaha.

Tabel 3.21 Status Penyempurnaan Regulasi (per April 2012)

No. Jenis Regulasi Telah Diperbaiki

Jenis Regulasi Sedang Diperbaiki

Akan Diperbaiki

1 Undang-Undang (UU) 1 Rancangan Undang-Undang (RUU)

2 2

2 Peraturan Pemerintah (PP)

6 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

4 3

3 Peraturan Presiden (Perpres)

14 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)

2 1

4 Keputusan Presiden (Keppres)

1 Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres)

0 0

5 Instruksi Presiden (Inpres)

1 Rancangan Instruksi Presiden (RInpres)

0 0

6 Peraturan Menteri/Kepala

8 Rancangan Peraturan Menteri/Kepala

0 2

TOTAL 31 TOTAL 8 8


3.10.2 Rencana MP3EI Tahun 2013

Suksesnya pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sangat

tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah)

maupun konektivitas ekonomi Internasional Indonesia dengan pasar dunia. Untuk itu,

Pemerintah akan terus melakukan upaya pembangunan infrastruktur dalam rangka

penguatan konektivitas nasional. Adapun Isu strategis terkait infrastruktur pada tahun 2013

dalam mendukung pelaksanaan MP3EI adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan konektivitas (domestic connectivity) untuk menunjang pertumbuhan

dan pemerataan;

b. Peningkatan keselamatan transportasi;

c. Pengembangan transportasi di Kota Metropolitan;

d. Penyediaan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) untuk peningkatan ketahanan dan

ketersediaan air;

e. Percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan

Swasta (KPS).


85

Dengan mempertimbangkan beberapa isu strategis dimaksud, Pemerintah akan terus

mengupayakan peningkatan rencana alokasi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pada

rencana pembangunan infrastruktur tahun 2013, Pemerintah sudah melakukan peningkatan

alokasi indikatif pembangunan infrastruktur sekitar 17,1 triliun rupiah dari TA 2012. Meskipun

demikian, kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur masih terdapat kekurangan

sekitar 12,9 triliun rupiah dari kebutuhan anggaran yang sudah diidentifikasi sampai tahun

2013 sebesar 52.5 triliun rupiah.

Untuk lebih jelasnya, rekapitulasi alokasi indikatif kegiatan konektivitas tahun 2013 menurut

kementerian/lembaga (dalam miliar rupiah) dapat dilihat pada Tabel 3.22 dan Gambar 3.62.

Tabel 3.22 Alokasi dan Kebutuhan Tambahan Konektivitas Tahun 2013 (Miliar Rupiah)

Kebutuhan Alokasi Kebutuhan Tambahan (Pagu Indikatif)

Kementerian PU 21.579,18 18.428,54 3.215,89 Ditjen Bina Marga 15.680,41 13.091,27 2.589,14 Ditjen SDA 5.700,29 5.157,29 543,00 Ditjen Cipta Karya 198,49 179,99 18,50

Kementerian Perhubungan 18.390,52 14.310,76 4.079,76 Ditjen Perkeretaapian 10.383,06 7.130,77 3.252,29 Ditjen Perhubungan Darat 660,00 454,47 205,53 Ditjen Perhubungan Laut 5.373,02 4.930,98 442,04 Ditjen Perhubungan Udara 1.974,44 1.794,54 179,90

Kementerian ESDM 11.443,01 6.819,90 4.623,11 Ditjen Ketenagalistrikan 11.443,01 6.819,90 4.623,11

Kementerian Kominfo 1.040,00 5,00 1.035,00* Ditjen Penyelenggaraan Pos Dan Informatika

1.040,00 5,00 1.035,00*

Kementerian Perdagangan 51,00 51,00 - TOTAL 52.503,71 39.615,20 12.953,76

Gambar 3.62 Rekapitulasi Alokasi Indikatif Kegiatan Konektivitas Tahun 2013

Menurut Kementerian/Lembaga (Miliar Rupiah)

Kementerian PU 18.428,54

Kementerian Perhubungan

14.310,76

Kementerian ESDM

6.819,90

Kementerian Kominfo

5,00

Kementerian Perdagangan

51.00

Sumber : Sekretariat Timja Konektivitas, 2012 Keterangan (*) : Kebutuhan tambahan akan dipenuhi dari ICT Fund.

Sumber: Sekretariat Timja Konektivitas, 2012


Untuk penguatan konektivitas di setiap koridor ekonomi, Pemerintah melalui Tim Kerja

Konektivitas telah menetapkan kebijakan untuk pengalokasian MP3EI dalam RKP 2013, yaitu:

Koridor Ekonomi Sumatera

a. Penanganan jalan wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan ekonomi

antara lain ke Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke, Dumai dan Kawasan Industri

Muara Enim;

b. Memberikan alternatif moda transportasi darat dengan pembangunan jalan kereta

api di NAD dan Sumatera Utara;

c. Memperkuat transportasi udara terutama provinsi Jambi, Sumatera Utara dan

Palembang;

d. Memperkuat transportasi moda laut melalui peningkatan kapasitas penyeberangan

Bakauheni sisi Barat.

Koridor Ekonomi Jawa

a. Penanganan moda transportasi kereta api wilayah utara Jawa antara lain dengan

pembangunan jalur ganda lintas utara Jawa dan jalur ganda di Wilayah Jabodetabek;

b. Pengembangan beberapa pelabuhan, antara lain pengembangan pelabuhan di Pulau

Madura, Pelabuhan Pamanukan dan Perluasan pelabuhan Tanjung Mas;

c. Memperkuat dan meningkatkan kualitas jalan lintas utara Jawa dengan bagian

selatan Jawa.

Koridor Ekonomi Kalimantan

a. Penanganan jalan dan jembatan di Kalimatan Barat, Kalimantan Tengah dan

Kalimantan Timur;

b. Dalam meningkatkan ekspor migas dan pertanian, penguatan kapasitas pelabuhan

menjadi prioritas, antara lain peningkatan kapasitas Pelabuhan Maloy dan

Pengembangan Pelabuhan Pontianak.

Koridor Ekonomi Sulawesi

a. Pembangunan jalan dalam memperkuat sistem distribusi komoditas dari Makasar ke

wilayah lainnya dan jalan pertambangan nikel di Wilayah Kendari;

b. Meningkatkan hubungan dari Wilayah Sulawesi ke wilayah lainnya, akan didukung

dengan pengembangan beberapa pelabuhan laut, antara lain Bitung sebagai Hub

Internasional dan pelabuhan regional lainnya.

Koridor Ekonomi Bali-NT

a. Infrastruktur jalan dalam mendukung pengembangan pariwisata dan pusat

peternakan di Sumbawa menjadi salah satu prioritas di Wilayah Nusa Tenggara;


87

b. Penguatan konektivitas dan sistem logistik di Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan

mengembangkan kapasitas pelabuhan peti kemas Tenau serta pelabuhan rakyat

Nomainsain;

c. Memperkuat pengembangan Wilayah Bali sebagai pusat pariwisata Internasional.

Koridor Ekonomi Papua - Kepulauan Maluku

a. Memperkuat kapasitas pelabuhan di Maluku Utara dan Kepulauan Maluku sebagai

tulang punggung konektivitas di kepulauan tersebut;

b. Penanganan jalan difokuskan dalam rangka mendukung pengembangan wilayah

ekonomi, antara lain Kawasan Perikanan Morotai;

c. Rehabilitasi Bandar Udara Morotai;

d. Meningkatkan konektivitas:

Antara Manokwari dan Sorong sehingga dapat meningkatkan distribusi barang dari

pusat pertumbuhan tersebut ke wilayah pedalaman;

Menuju Wilayah MIFEE maupun ke wilayah pegunungan di bagian tengah Wilayah

Papua.

Peningkatan kapasitas pelabuhan yang dapat mengurangi beban jalan dan meningkatkan

efisiensi distribusi komoditas di Wilayah Papua akan menjadi lebih efektif (short-sea shipping).

3.11 Postur Pendapatan dan Belanja Daerah

3.11.1 Postur Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meningkat dengan laju rata-rata sebesar 11,4 persen per tahun. Pada

tahun 2011 nilai total pendapatan daerah mencapai Rp 459,86 triliun, atau meningkat sebesar

18 persen dari tahun 2010 yang nilainya sebesar Rp 386,34 triliun. Sementara itu belanja

daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,8 persen per tahun. Pada tahun 2011

nilai total belanja daerah mencapai Rp 495,23 triliun, atau meningkat sebesar 17 persen dari

tahun 2010 yang nilainya sebesar Rp 426,86 triliun. Defisit anggaran cenderung menurun dan

pada tahun 2011 secara keseluruhan besarnya 1,1 persen, jauh menurun dari kondisi tahun

2010 sebesar 3,6 persen (DJPK Kemenkeu, 2011).

Berdasarkan komposisi pendapatan daerah secara agregat (provinsi dan kabupaten/kota)

selama periode 2007-2011, terlihat bahwa porsi dana perimbangan (DAU, DAK dana Bagi

Hasil) masih lebih besar dibandingkan sumber pendapatan yang lain. Hal ini menunjukkan

masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan dari pusat;

walaupun secara agregat porsi Pendapatan Asli Daerah terus meningkat.


Gambar 3.63 Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2007 – 2011

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2011

Secara kewilayahan, Jawa-Bali memiliki rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total

pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lain, khususnya Indonesia Bagian Timur.

Semakin besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan tingkat

kemandirian daerah yang semakin tinggi. Tingginya rasio PAD/total pendapatan di Wilayah

Jawa menggambarkan kapasitas daerah yang lebih baik dalam menggali sumber pendapatan

di tingkat lokal (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah). Hal ini sekaligus juga menggambarkan relatif

berkembangnya perekonomian daerah di Jawa dan Bali. Sebaliknya Wilayah Indonesia Bagian

Timur memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat.

Gambar 3.64 Rasio Pendapatan Daerah Menurut Wilayah Tahun 2011


2007 2008 2009 2010 2011

PAD 16,8 17,8 17,8 18,6 19,7

Daper 78,6 76,0 74,4 75,7 71,2

Lain2 4,6 6,2 7,8 5,8 9,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90P

erse

n

PAD/Tot Daper/Tot Trans/Tot

Sumatera 14,4 75,3 84,0

Jawa Bali 32,9 59,2 65,6

Kalimantan 14,7 80,9 83,6

Sulawesi 12,5 80,2 86,7

NT Maluku Papua 6,3 76,9 92,4

0102030405060708090

100

Per

sen


89

Gambar 3.65 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan

Kabupaten Dan Kota Se-Provinsi Tahun 2011

Gambar 3.66 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan

Provinsi Tahun 2011


Bila dianalisis lebih rinci berdasarkan APBD kabupaten/kota di setiap provinsi, maka

kabupaten/kota di Bali memiliki kemandirian fiskal tertinggi, sedangkan kabupaten/kota di

Papua dan Papua Barat memiliki kemandirian fiskal terendah. Hal ini berkaitan dengan

berkembangnya industri pariwisata di Bali yang memberikan sumber pendapatan asli daerah

yang cukup besar. Sementara itu untuk APBD provinsi, Jawa Timur memiliki kemandirian fiskal

tertinggi, diikuti provinsi-provinsi lain di Wilayah Jawa-Bali. Sebaliknya Provinsi Papua Barat

dan Papua memiliki ketergantungan fiskal yang sangat tinggi.

5,6

26,1

16,5

4,0

14,2

5,9

5,0

12,8

9,9

13,4

4,8

6,1

4,6

6,3

7,9

14,9

3,7

3,5

7,2

8,2

5,5

2,8

2,6

7,0

3,5

7,8

4,4

6,7

4,4

6,8

5,4

8,9

- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

NAD

Bali

Banten

Bengkulu

Di Yogyakarta

DKI Jakarta

Gorontalo

Jambi

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur


Kep. Riau

Lampung

Maluku

Maluku Utara

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Barat

Papua

Papua Barat

Riau

Sulawesi Selatan

Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sumatera Barat

Sumatera Selatan

Sumatera Utara

2011 2008

11,2

58,3

71,1

36,8

49,3

61,4

19,3

40,8

75,0

71,2

76,9

42,2

56,8

39,0

41,0

32,8

28,7

50,2

20,1

11,1

44,4

28,5

5,7

2,9

35,1

15,9

62,0

27,9

34,5

35,9

54,7

45,5

71,0

- 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

NAD

Bali

Banten

Bengkulu

Di Yogyakarta

DKI Jakarta

Gorontalo

Jambi

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur


Kep. Riau

Lampung

Maluku

Maluku Utara

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Barat

Papua

Papua Barat

Riau

Sulawesi Selatan

Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sumatera Barat

Sumatera Selatan

Sumatera Utara

2011 2008


3.11.2 Postur Belanja Daerah

Secara umum porsi belanja daerah terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai, diikuti

belanja modal dan belanja barang dan jasa. Selama periode 2007-2011 komposisi belanja

daerah justru semakin jauh dari ideal. Hal ini ditunjukkan dengan makin meningkatnya porsi

belanja pegawai di satu sisi dan semakin mengecilnya porsi belanja modal. Jika pada tahun

2007 rasio antara belanja pegawai dan belanja modal hanya 4:3 maka pada tahun 2011

belanja pegawai mencapai lebih dari dua kali lipat belanja modal. Peningkatan belanja

pegawai ini berjalan seiring dengan meningkatnya jumlah pegawai di daerah, khususnya di

kabupaten. Hal ini patut mendapat perhatian mengingat belanja modal merupakan kunci

daya ungkit APBD dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui pembangunan

infrastruktur publik.

Gambar 3.67 Komposisi Belanja Daerah Tahun 2007 – 2011


Gambar 3.68 Rasio Belanja Daerah Menurut Wilayah Tahun 2011

2007 2008 2009 2010 2011

Pegawai 39,9 42,0 43,1 46,5 46,3

Barang/Jasa 18,9 18,8 19,3 19,2 21,0

Modal 30,0 27,7 26,3 22,5 22,9

Lain-lain 11,2 11,5 11,3 11,7 9,8

0,05,0

10,015,020,025,030,035,040,045,050,0

Per

sen

BP/Tot BBJ/Tot BM/Tot

Sumatera 45,5 21,1 24,2

Jawa Bali 50,6 22,0 18,3

Kalimantan 37,5 21,1 32,3

Sulawesi 52,5 18,1 22,2

NT Maluku Papua 38,4 21,5 26,6

0

10

20

30

40

50

60

Per

sen



91

Secara kewilayahan, Sulawesi memiliki rasio belanja pegawai tertinggi, sebaliknya Wilayah

Kalimantan memiliki porsi belanja pegawai terendah. Hal ini berkaitan dengan rasio pegawai

terhadap penduduk, di mana di Sulawesi mencapai 1,38 persen sedangkan di Kalimantan

hanya 1,26 persen. Sementara itu Wilayah Kalimantan memiliki rasio belanja modal tertinggi

di antara wilayah-wilayah lainnya. Hal ini didukung oleh besarnya pendapatan daerah yang

berasal dari dana perimbangan, khususnya Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

Gambar 3.69 Rasio Belanja Pegawai Kabupaten/Kota

Terhadap Total Belanja Menurut Provinsi Tahun 2008 dan 2011

Gambar 3.70 Rasio Belanja Pegawai Provinsi Terhadap

Total Belanja Tahun 2008 dan 2011

Berdasarkan analisis menurut provinsi, terlihat bahwa peningkatan rasio belanja pegawai

kabupaten/kota di hampir semua provinsi antara tahun 2008 dan 2011. Hanya di Provinsi

Kepulauan Riau dan Jawa Barat yang kabupaten/kotanya relatif tidak mengalami perubahan.

- 20,0 40,0 60,0 80,0

NADBali

BantenBengkulu

Di YogyakartaDKI Jakarta

GorontaloJambi

Jawa BaratJawa Tengah

Jawa TimurKalimantan Barat

Kalimantan SelatanKalimantan Tengah

Kalimantan TimurKep. Bangka Belitung

Kep. RiauLampung

MalukuMaluku Utara

Nusa Tenggara TimurNusa Tenggara Barat

PapuaPapua Barat

RiauSulawesi Selatan

Sulawesi BaratSulawesi Tengah

Sulawesi TenggaraSulawesi UtaraSumatera Barat

Sumatera SelatanSumatera Utara

2011 2008

- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

NADBali

BantenBengkulu

Di YogyakartaDKI Jakarta

GorontaloJambi

Jawa BaratJawa Tengah

Jawa TimurKalimantan Barat

Kalimantan SelatanKalimantan Tengah

Kalimantan TimurKep. Bangka Belitung

Kep. RiauLampung

MalukuMaluku Utara

Nusa Tenggara TimurNusa Tenggara Barat

PapuaPapua Barat

RiauSulawesi Selatan

Sulawesi BaratSulawesi Tengah

Sulawesi TenggaraSulawesi UtaraSumatera Barat

Sumatera SelatanSumatera Utara

2011 2008



Pada tahun 2011 kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki rasio

belanja pegawai tertinggi, sedangkan kabupaten/kota di Papua Barat memiliki rasio terendah.

Di tingkat provinsi, rasio belanja pegawai tertinggi dimiliki Provinsi Bengkulu dan Nusa

Tenggara Timur, sedangkan rasio terendah dimiliki Provinsi Papua Barat.

Gambar 3.71 Komposisi Belanja Kabupaten/Kota

Menurut Fungsi dan Provinsi

Gambar 3.72 Komposisi Belanja Provinsi Menurut Fungsi


Sementara itu, rasio belanja modal terhadap total belanja daerah cenderung menurun di

hampir semua provinsi bila dibandingkan antara APBD tahun 2008 dan 2011. Penurunan rasio

ini terjadi baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Hal ini perlu mendapat perhatian

bila mengingat sebagain besar jaringan jalan yang mengalami kerusakan merupakan tanggung

jawab pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Pada tahun 2011 Kabupaten/kota di Provinsi

Kalimantan Timur memiliki rasio belanja modal tertinggi, sedangkan kabupaten/kota di

Provinsi DI Yogyakarta memiliki rasio terendah. Di tingkat provinsi, pada tahun 2011 Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung memiliki rasio belanja modal tertinggi, sedangkan Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki rasio terendah kurang dari 10 persen.

- 20 40 60 80 100

Bali


Banten

Bengkulu

DI Yogyakarta

DKI Jakarta

Gorontalo

Jambi

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur

Kep. Riau

Lampung

Maluku

Maluku Utara

NAD

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Papua

Papua Barat

Riau

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sumatera Barat

Sumatera Selatan

Sumatera Utara

- 20 40 60 80 100

Bali


Banten

Bengkulu

DI Yogyakarta

DKI Jakarta

Gorontalo

Jambi

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur

Kep. Riau

Lampung

Maluku

Maluku Utara

NAD

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Papua

Papua Barat

Riau

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sumatera Barat

Sumatera Selatan

Sumatera Utara

%

Pendidikan

Kesehatan

Ketertiban danKetentraman

LingkunganHidup

Pariwisata danBudaya

PelayananUmum

PerlindunganSosial

Ekonomi

Perumahan danFasilitas Umum


93

Jika belanja daerah dianalisis berdasarkan fungsi, maka secara umum alokasi belanja

pemerintah kabupaten/kota yang terbesar adalah untuk fungsi pendidikan, kemudian diikuti

alokasi fungsi pelayanan umum. Kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalokasikan 51 persen

belanjanya untuk fungsi pendidikan yang merupakan alokasi tertinggi, sedangkan

kabupaten/kota di Papua hanya mengalokasikan sebesar 17 persen untuk fungsi pendidikan.

Namun demikian kabupaten/kota di Papua mengalokasikan 43 persen belanjanya untuk

mendukung fungsi pelayanan umum. Di tingkat provinsi, hampir semua provinsi memberi

alokasi terbesar untuk fungsi pelayanan umum, dengan porsi terbesar dialokasikan Provinsi

Papua Barat yang mencapai 73 persen. Alokasi belanja untuk mendukung fungsi ekonomi

hanya berkisar antara 5-16 persen di kabupaten/kota dengan alokasi tertinggi terjadi di

Kalimantan Tengah dan berkisar antara 7-22 persen di provinsi dengan Provinsi Gorontalo

memberikan alokasi paling tinggi.

Berdasarkan analisis pendapatan dan keuangan daerah di atas, dapat diidentifikasi daerah-

daerah yang memiliki postur APBD relatif baik. Kriteria yang dipakai untuk menilai postur

APBD adalah: (1) rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, (2) rasio belanja pegawai

terhadap total belanja dan (3) rasio belanja modal terhadap total belanja. Daerah-daerah

yang memiliki postur APBD yang baik ditandai oleh ketiga rasio tersebut yang lebih baik dari

rata-rata seluruh daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan kinerja pengelolaan terbaik antar provinsi,

yakni memiliki kondisi rasio PAD dan rasio belanja modal diatas rata-rata dan rasio belanja

pegawai di bawah rata-rata seluruh provinsi. Berikutnya adalah Provinsi Sumatera Selatan

yang memiliki rasio belanja modal di atas rata-rata, rasio belanja pegawai di bawah rata-rata,

namun memiliki rasio PAD terhadap pendapatan sedikit di bawah rata-rata.

Sementara untuk perbandingan antar kabupaten/kota se-Indonesia, dengan menggunakan

kriteria yang sama terdapat 22 kabupaten/kota yang memiliki profil lebih baik dari rata-rata.

Kabupaten Sumbawa Barat dan Halmahera Timur menunjukkan rasio yang lebih baik,

khususnya pada komponen rasio belanja modal yang sudah memiliki persentase relatif tinggi.

Tabel 3.23 Daerah Dengan Postur APBD Yang Baik

Daerah Rasio PAD Terhadap

Pendapatan

Rasio Belanja Pegawai

Terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Modal Terhadap

Total Belanja

Provinsi Sumatera Utara 71 17 28

Provinsi Sumatera Selatan 46 19 29

RATA-RATA PROVINSI (33 PROVINSI) 50 25 21

Kabupaten Sumbawa Barat 19 33 40

Kabupaten Halmahera Timur 11 25 45

RATA-RATA KABUPATEN/KOTA 9 51 23

Sumber: DJPK (diolah)

BAB IV KERANGKA PENGUATAN PEREKONOMIAN DOMESTIK SERTA PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

96 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013

BAB IV

KERANGKA PENGUATAN PEREKONOMIAN DOMESTIK SERTA

PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

4.1 Pengantar Penguatan Ekonomi Domestik

Krisis utang di sejumlah negara-negara Eropa, ketegangan politik di beberapa kawasan dunia

seperti di Timur Tengah, Afrika Utara dan Semenanjung Korea, perubahan iklim dan bencana

alam, serta kecenderungan meningkatnya harga komoditas dan minyak dunia dapat

mempengaruhi stabilitas keuangan global dan pemulihan ekonomi dunia yang pada gilirannya

akan berpengaruh pada perekonomian nasional. Situasi tersebut berpotensi meningkatkan

proteksi pada banyak negara serta langkah tidak sehat untuk mempertahankan pasar

domestik dan ekspornya. Persaingan antar negara untuk memenangkan pasar perdagangan

dan investasi semakin ketat. Keseluruhan ini menuntut perekonomian domestik harus

semakin diperkuat.

Gambar 4.1 Faktor Pendukung Penguatan Ekonomi Domestik

Perekonomian domestik harus ditingkatkan dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh

dan daya saing yang lebih baik (Gambar 4.1). Momentum pertumbuhan ekonomi melalui

peningkatan daya tahan ekonomi tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat


untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terus dilaksanakan tanpa melalaikan persoalan

lingkungan. Pelaksanaan pembangunan tetap dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu

PENGUATAN EKONOMI DOMESTIK



Ekonomi

Pemantapan Stabilitas Politik

Peningkatan dan Perluasan



97



Situasi global yang tidak pasti juga tercermin dari berbagai ketegangan politik dan potensi

konflik di berbagai kawasan dunia yang dapat berpengaruh pada Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Untuk itu kemampuan pertahanan perlu ditingkatkan guna menjaga kepentingan

nasional dan keamanan regional. Stabilitas sosial politik dan keamanan terus dijaga agar

momentum pembangunan terus berkelanjutan.

Secara lebih rinci, uraian di bawah ini merupakan gambaran penguatan ekonomi domestik

yang ditunjang oleh kebijakan komprehensif yang bertujuan untuk mencapai peningkatan

daya saing, peningkatan daya tahan ekonomi, peningkatan dan perluasan kesejahteraan

rakyat, serta pemantapan stabilitas politik.

4.2 Aspek Peningkatan Daya Saing

Daya saing dapat dinilai dengan berbagai macam pendekatan dan indikator yang pada

prinsipnya menunjukkan kemampuan yang lebih unggul secara kuantitas ataupun kualitas

pada skala nasional antar daerah ataupun pada skala internasional antar negara. Sementara

itu, Abdullah, et.al (2002) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan daerah

dalam mencapai pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan tingkat kesejahteraan yang tinggi

dan berkelanjutan, sehingga mampu untuk bersaing di tingkat domestik dan internasional.

Dengan demikian, daya saing merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dimulai dari

penyusunan kebijakan, sampai dengan implementasi berupa kelembagaan dan tata kelola dan

berupa pembangunan infrastruktur. Muara dari implementasi kebijakan-kebijakan tersebut

adalah tercapainya produktivitas suatu negara/daerah sehingga akan meningkatkan

kesejahteraan rakyat pada skala perekonomian nasional/daerah. Semakin kompetitif daya

saing sebuah sistem perekonomian, maka pembangunan akan tumbuh lebih cepat.

4.2.1 Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha sangat penting untuk dapat mendorong arus

investasi masuk (baik investasi domestik maupun investasi asing) dan mendorong

berkembangnya usaha di Indonesia. Meningkatnya investasi dan berkembangnya usaha akan

sangat penting untuk mendorong aktivitas perekonomian, karena dapat menggerakkan usaha

lain yang terkait dan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Pada akhirnya, pengembangan

investasi dan usaha ini akan dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang

kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha menjadi sangat penting bagi


perekonomian daerah karena dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap

perekonomian yang cukup besar.

Gambar 4.2 Kerangka Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha dalam Rangka Peningkatan Ekonomi

Domestik

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha di daerah sebaiknya difokuskan pada: (i)

penyederhanaan dan harmonisasi berbagai regulasi yang bertujuan untuk memberikan

transparansi, kepastian dan kemudahan untuk melakukan investasi dan berusaha; (ii)

penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempercepat dan

mempermudah proses perijinan dan non perijinan untuk berinvestasi dan mengembangkan

usaha di daerah; serta (iii) kemudahan dalam proses pembebasan dan perolehan lahan.

Regulasi yang jelas dan prosedur yang lebih sederhana akan memudahkan investor dan

pengusaha dalam melaksanakan regulasi tersebut, karena tidak akan menimbulkan salah

persepsi dan dapat mengurangi biaya ekonomi tinggi. Sementara itu, penyelenggaraan PTSP

yang baik akan memberikan kepastian berusaha, memudahkan investor dan pengusaha dalam

memproses perijinan, serta meningkatkan efisiensi proses pengurusan perijinan karena

perijinan dapat diproses dengan lebih cepat dengan biaya yang lebih transparan. Hal ini

tentunya akan berdampak pada meningkatnya kenyamanan berusaha dan berinvestasi; yang

Mendorong peningkatan kesempatan kerja

dan daya beli masyarakat

Meningkatkan investasi dan usaha

Iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif

Kemudahan dan transparansi proses

perijinan di PTSP provinsi dan

kab/kota

Kepastian lahan dan

peruntukannya

Pemerintah

Investor/Pengusaha

Mendorong penguatan ekonomi domestik (melalui pertumbuhan dan dan peningkatan

kesejahteraan rakyat)


99

pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah.

4.2.2 Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor

transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang.

Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi

bangsa dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan

produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain

air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang

berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Gambar 4.3 Kerangka Pembangunan Infrastruktur dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Domestik

Selain itu, infrastruktur mempunyai peran yang tak kalah pentingnya untuk memperkokoh

persatuan dan kesatuan bangsa. Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai

Merauke serta Sangir Talaud ke Rote merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu

Sistem

Transportasi

Nasional

Sistem

Logistik

Pengembangan

Wilayah

Sistem Informasi

dan Komunikasi

Peningkatan Konektivitas

antar wilayah

Penguatan ekonomi

domestik


kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi

dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi diantaranya. Dalam konteks ini, ke depan

pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan.

Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka

isolasi wilayah. Sementara itu, ketersediaan infrastruktur pengairan merupakan prasyarat

kesuksesan pembangunan pertanian dan sektor-sektor lainnya.

Percepatan pembangunan infrastruktur memiliki empat elemen kebijakan yang terintegrasi

yaitu Sistem Logistik Nasional, Sistem Transportasi Nasional, Pengembangan Wilayah dan

Sistem Informasi dan Komunikasi dengan visi Terintegrasi secara Lokal, Terhubung Secara

Global (locally integrated, globally connected). Konektivitas nasional menghubungkan pusat

perekonomian lokal, nasional dan dunia (global) secara efektif, efisien dan terpadu.

Oleh sebab itu, percepatan pembangunan infrastruktur memegang peran penting dalam

meningkatkan daya saing perekonomian domestik terutama dengan perekonomian dunia

(global). Faktor keempat elemen tersebut merupakan rangkaian sistem kebijakan yang harus

saling terintegrasi agar dapat meningkatkan daya saing perekonomian domestik.

Infrastruktur Transportasi

Infrastruktur transportasi darat, laut dan udara menjadi sangat penting untuk disediakan

mengingat kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan dengan disparitas ekonomi daerah

Indonesia yang sangat beragam. Tersedianya infrastruktur transportasi akan memperlancar

arus barang, manusia dan jasa, serta dapat menjadi penghubung yang efisien antara sumber

bahan baku (resource), pusat produksi dan pasar.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai akan menciptakan

konektivitas antar daerah bahkan antar pulau, termasuk daerah terpencil dengan daerah

terdekat bahkan dengan pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menumbuhkan

perdagangan antar wilayah dan antar negara, perluasan usaha dan perluasan pasar. Selain itu,

ketersediaan infrastruktur akan memudahkan aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh

pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya tersedianya infrastruktur akan

banyak membawa dampak posistif bagi produktivitas industri, kesejahteraan masyarakat dan

meningkatkan daya saing.

Ketersediaan Listrik

Energi listrik merupakan unsur penting bagi pembangunan dalam segala bidang. Aktivitas

ekonomi membutuhkan listrik sebagai sumber energi gerak dan cahaya. Listrik dalam industri

dibutuhkan untuk memproduksi barang, melalui proses peningkatan nilai tambah bahan

mentah menjadi produk olahan setengah jadi atau jadi. Ketersediaan listrik yang memadai di

suatu daerah akan menjadi insentif untuk membangun industri, serta memperluas jangkauan

pemasaran dan distribusi.


101

Listrik juga berperan dalam meningkatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Berbagai informasi akan mudah dan cepat diperoleh dan disebarkan dengan bantuan media

pendidikan yang tersedia secara elektronik.

Ketersediaan Sarana Telekomunikasi

Telekomunikasi akan memudahkan arus informasi dengan lebih luas dan cepat. Daya saing

dalam bidang telekomunikasi ditentukan oleh tersedianya jaringan telepon tetap (fixed-line),

jaringan serat optik dan broadband. Ketersediaan telepon tetap memudahkan komunikasi

antar daerah dan wilayah. Sementara itu, keberadaan teknologi serat optik semakin mampu

memperluas lebar jalur (bandwidth), sehingga komunikasi data dapat dilakukan dengan

kecepatan tinggi. Ketersediaan serat optik dan broadband akan meningkatkan produktivitas

dalam berbagai bidang karena akan mempermudah penyampaian informasi dan proses data.

4.2.3 Peningkatan Pembangunan Industri di 6 Koridor Ekonomi

Indonesia adalah negara yang dikarunia dengan hampir semua prasyarat untuk mampu

menjadikan dirinya sebagai kekuatan besar perekonomian dunia. Dengan kekayaan sumber

daya alam, jumlah kelas menengah yang besar dan semakin meningkat, serta akses yang

strategis ke jaringan mobilitas global, Indonesia mempunyai aset dan akses yang mendukung

terwujudnya negara ini sebagai kekuatan yang diperhitungkan dalam tata pergaulan antar

negara. Perspektif ini didukung oleh banyak lembaga internasional yang mengatakan bahwa

Indonesia memang layak dan berkemampuan untuk menjadi big player dalam perekonomian

global.

Namun demikian, memang harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita capai selama

ini belum mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sebagai negara yang berada di tengah-

tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia menghadapi banyak tantangan ke

depan yang semakin berat. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global,

yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri

lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil

pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh

masyarakat.

Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang lebih cerdas, fokus dan sistematis dalam

perencanaan pembangunan nasional ke depan. Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang telah diluncurkan oleh Presiden hampir satu

tahun yang lalu (27 Mei 2012) diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut.

MP3EI dirumuskan dengan perubahan pola pikir (mindset) dalam pemahaman bahwa

pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat Dan


Daerah, BUMN, BUMD dan Dunia Usaha dalam semangat Indonesia Incorporated. MP3EI

dilakukan dengan pendekatan terobosan (breakthrough) bukan Business As Usual, melalui:

pertama, pihak swasta akan diberikan peran penting dalam pengembangan MP3EI,

sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari

sisi regulasi, Pemerintah Pusat dan Daerah akan melakukan deregulasi (debottlenecking)

terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi akan

diberikan oleh Pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal

dan non fiskal.

Kedua, dalam rangka penguatan kebijakan, pemerintah akan melakukan penguatan

koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga dan antara

Kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan MP3EI, dunia usaha

akan menjadi aktor utama dalam kegiatan investasi, produksi dan distribusi.

Tujuan dari pelaksanaan MP3EI adalah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan

ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang meliputi sektor industri

manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan

pengembangan kawasan strategis nasional.

Fokus dari 8 (delapan) program utama tersebut meliputi 22 (dua puluh dua) kegiatan utama

yaitu industri besi-baja, makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan,

perkayuan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, karet, kakao, peternakan, perikanan, food

estate, pariwisata, telematika, batubara, alutsista, minyak dan gas, serta pengembangan

Metropolitan Jabodetabek dan pembangunan Kawasan Selat Sunda.

Gambar 4.4 Kerangka Pengembangan Koridor Ekonomi

Sumber: MP3EI 2011 – 2015


103

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diselenggarakan berdasarkan

pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun

yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan

regional. Setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan

keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki

ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia. Secara keseluruhan, pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi tersebut akan menciptakan Koridor Ekonomi Indonesia sebagaimana

dapat dijelaskan dalam kerangka pengembangan Koridor Ekonomi pada Gambar 4.4.

Pembangunan koridor ekonomi dilakukan sebagai pengembangan wilayah untuk menciptakan

dan memberdayakan basis ekonomi terpadu dan kompetitif serta berkelanjutan.

Pembangunan Koridor Ekonomi Indonesia diharapkan akan dapat mendukung peningkatan

daya saing dalam rangka penguatan ekonomi domestik karena pembangunan Koridor

Ekonomi Indonesia memberikan penekanan baru bagi pembangunan ekonomi wilayah, antara

lain:

1. Koridor ekonomi diarahkan pada pembangunan yang menekankan pada peningkatan

produktivitas dan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam melalui perluasan dan

penciptaan rantai kegiatan dari hulu sampai hilir secara berkelanjutan.

2. Koridor ekonomi diarahkan pada pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif

dan dihubungkan dengan wilayah-wilayah lain di luar koridor ekonomi, agar semua

wilayah di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan potensi dan keunggulan

masing-masing wilayah.

3. Koridor ekonomi diarahkan pada sinergi pembangunan sektoral dan wilayah untuk

meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif secara nasional, regional

maupun global.

4. Koridor ekonomi diarahkan pada pembangunan konektivitas yang terintegrasi antara

sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi untuk membuka akses

daerah.

5. Koridor ekonomi akan didukung dengan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal,

kemudahan peraturan, perijinan dan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat

maupun Daerah untuk meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas

antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan

lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Koridor Ekonomi Indonesia akan

dilaksanakan melalui strategi utama pelaksanaan MP3EI. Strategi pelaksanaan MP3EI

dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu:

1. Mengembangkan 6 (enam) koridor ekonomi indonesia, yaitu: Koridor Sumatera,

Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali – Nusa Tenggara

dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku. Pembangunan 6 (enam) koridor ekonomi


dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor dengan

mengembangkan klaster industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berbasis

sumber daya unggulan di setiap koridor ekonomi, sebagaimana tertuang dalam

Gambar 4.5.

Gambar 4.5 Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia

2. Memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung

secara internasional (locally integrated, internationally connected). Penguatan

konektivitas nasional ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa dan

mengurangi biaya transaksi (transaction cost) logistik. Hal ini akan dilakukan melalui:

Penguatan konektivitas intra dan antar pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor

ekonomi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan;

Penguatan konektivitas antar koridor (pulau) untuk memperlancar pengumpulan

dan pendistribusian (collection and distribution) bahan baku, bahan setengah

jadi dan produk akhir dari dan keluar koridor (pulau); dan

Penguatan konektivitas internasional sebagai pintu keluar dan masuk

perdagangan dan pariwisata antar negara.

3. Mempercepat peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung

pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Elemen utama untuk

percepatan kemampuan SDM dan IPTEK meliputi:

Meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi, kejuruan dan

pelatihan terutama untuk yang terkait dengan pengembangan program utama;

Sumber: MP3EI 2011 - 2015


105

Meningkatkan kompetensi teknologi dan ketrampilan/ keahlian tenaga kerja;

Meningkatkan kegiatan dan membangun pusat-pusat pengembangan R&D di

pusat-pusat pertumbuhan (KEK dan Klaster Industri) di setiap koridor ekonomi

melalui kolaborasi antar Pemerintah, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi; dan

Mengembangkan institusi sistem inovasi nasional yang berkelanjutan.

MP3EI merupakan produk dari hasil kerjasama dan kemitraan antara pemerintah pusat,

pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta dan akademisi. Sementara itu, pendanaan

kegiatan MP3EI dilakukan melalui keterpaduan pendanaan dari APBN, APBD, BUMN, BUMD,

serta pihak swasta dan masyarakat. Pelaksanaan MP3EI ini semaksimal mungkin memberikan

peran yang besar kepada pelaku usaha domestik terutama untuk dapat meningkatkan nilai

tambah pemanfaatan sumberdaya dalam negeri. BUMN, BUMD dan swasta diharapkan dapat

menjadi pilar dan kontributor utama investasi dalam pelaksanaan MP3EI.

4.3 Aspek Peningkatan Daya Tahan Ekonomi (Food Security dan Energy Security)

4.3.1 Peningkatan Ketahanan Pangan

Salah satu langkah dalam peningkatan daya tahan ekonomi untuk memperkuat ekonomi

domestik adalah melalui peningkatan ketahanan pangan terutama yang berbasis sumber daya

lokal. Peningkatan ketahanan pangan harus terus didorong untuk mampu menggerakkan

perekonomian daerah. Ketahanan Pangan memegang peranan penting dalam perekonomian

nasional karena dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional dan juga mempengaruhi

pembangunan sektor lain. Selain itu, nilai ekonomi dari usaha tani yang cukup besar,

contohnya nilai hasil produksi padi setiap tahunnya kurang lebih sebesar 300 triliun rupiah

dan jumlah rumah tangga petani padi yang terlibat sekitar 15 juta rumah tangga, memberikan

kontribusi cukup besar dalam perekonomian nasional. Jumlah penduduk Indonesia yang

cukup besar juga menjadi tantangan berat untuk terus meningkatkan ketahanan pangan.

Pada dasarnya ketahanan pangan mencakup 4 aspek utama yang terdiri atas: (1) aspek

ketersediaan pangan; (2) aspek aksesibilitas pangan, distribusi dan stabilisasi harga pangan

yang terjangkau; (3) aspek konsumsi pangan yang memenuhi kaidah mutu, keragaman,

kandungan gizi, keamanan dan kehalalan; serta (4) aspek penanggulangan masalah pangan.

Keempat aspek tersebut akan membangun sistem ketahanan pangan seperti yang

digambarkan pada Gambar 4.7. Masyarakat dan pemerintah daerah memiliki peranan penting

dalam membangun ketahanan pangan dimulai dari proses produksi, distribusi, pengolahan

pangan dan pemasaran. Sementara peran pemerintah juga sangat penting dalam menjaga

insentif untuk tetap menjaga ketahanan pangan melalui regulasi, penciptaan iklim investasi

dan pembangunan fasilitas/prasarana publik, serta penyediaan sarana tekonologi dari

penyuluhan.


Gambar 4.6 Sistem Ketahanan Pangan

Aspek ketersediaan pangan berfungsi untuk menjamin ketersediaan pangan guna memenuhi

kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

Ketersediaan pangan tersebut terdiri atas produksi dalam negeri, cadangan dan impor. Untuk

menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan, maka produksi dalam negeri harus menjadi

sumber utama untuk ketersediaan pangan tersebut. Peningkatan produksi pangan dalam

negeri dapat dilakukan melalui: (1) Meningkatkan ketersediaan input produksi (benih/bibit,

pupuk, irigasi, pakan, obat-obatan, lahan, alat dan mesin) dengan kualitas yang baik dan

jumlah yang memadai serta tersedia setiap saat dibutuhkan serta kebijakan subsidi input yang

lebih efisien; (2) Meningkatkan dukungan penelitian, IPTEK dan penyuluhan; (3)

Meningkatkan efektifitas pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan

serta pengembangan sistem perkarantinaan, (4) Mendorong investasi di sektor pertanian

yang berbasis produk lokal; (5) Mencegah atau mengurangi alih fungsi lahan pertanian ke non

pertanian dan melakukan konservasi sumber daya lahan dan air; (6) Memperluas areal lahan

Ketahanan Pangan

Ketersediaan

Pangan (Produksi

Dalam Negeri,

Cadangan, Impor)

Distribusi Dan

Stabilisasi

Harga

Konsumsi

Pangan Dan

Gizi

Penanggulangan

Masalah Pangan

Kurang

Pangan

Lonjakan

Harga

Pendapatan

Rendah/Miskin

Bencana

Insentif Produksi :

Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

Gabah Beras

Subsidi Input: Pupuk dan Benih

Subsidi Suku Bunga KKP

RASKIN Cadangan Beras

Pemerintah


107

pertanian serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering, lahan basah dan lahan terlantar;

(7) Melakukan penataan dan harmonisasi peraturan perundangan lahan untuk menjamin

kepastian hukum lahan pertanian; (8) Mengembangkan infrastruktur pertanian; dan, (9)

Mengembangkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di sektor

pertanian.

Aspek akesibilitas pangan berfungsi untuk menjamin seluruh level masyarakat dapat

menjangkau sumber pangan yang mencukupi baik kuantitas maupun kualitasnya. Distribusi,

stabilitas harga dan pasokan merupakan indikator penting untuk menunjukkan kinerja aspek

akesibilitas pangan. Distribusi pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan ketersediaan

pangan keseluruh wilayah secara berkelanjutan. Stabilisasi harga pangan diselenggarakan

dengan tujuan untuk menyejahterakan petani dan nelayan, menghindari terjadinya gejolak

harga pangan, menghadapi keadaan darurat karena bencana atau paceklik, mencapai

swasembada pangan, memperhatikan daya beli masyarakat. Harga yang terlalu berfluktuasi

dapat merugikan petani, produsen, pengolah, pedagang hingga konsumen sehingga

berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Peningkatan efisiensi aksesibilitas pangan

dapat dilakukan melalui: (1) Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah untuk

stabilisasi harga; (2) Mengembangkan kebijakan perdagangan dan ekspor-impor yang

mendukung ketahanan pangan; (3) Meningkatkan sarana dan prasarana guna efisiensi dalam

perdagangan dan mengurangi kerusakan bahan pangan; (4) Mengembangkan kebijakan dan

peraturan daerah guna memperlancar dan mengefisienkan distribusi pangan antar daerah;

dan (5) Mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran produk pangan di perdesaan

yang berbasis bahan pangan lokal.

Aspek konsumsi pangan dan gizi berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan

pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan

kehalalan. Indikator aspek konsumsi, dapat tercermin dalam pola konsumsi masyarakat di

tingkat rumah tangga. Pola konsumsi dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh beberapa

faktor antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Pemenuhan aspek konsumsi

dapat dilakukan melalui: (1) Mengembangkan penganekaragaman (diversifikasi) pengolahan

dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; (2) Meningkatkan jumlah cadangan pangan

pemerintah; (3) Meningkatkan kemampuan masyarakat dan Pemda dalam mengembangkan

cadangan pangan; dan (4) Meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang

pangan yang bergizi dan seimbang, serta pola hidup sehat, terutama ibu hamil dan anak

balita.

Aspek penanggulangan masalah pangan berfungsi menjaga goncangan pangan akibat

ketidakmampuan memenuhi pangan karena kondisi ekonomi, bencana dan lonjakan harga,

yang disalurkan dalam bentuk bantuan beras miskin bagi keluarga miskin dan penyaluran

cadangan beras pemerintah terutama dalam mengantisipasi terjadinya bencana melalui

bantuan pangan.


Ketahanan pangan, terutama beras, ke depan masih akan dihadapkan kepada berbagai

tantangan yang terkait dengan: (1) Menjaga peningkatan produksi pangan terutama beras

seiring dengan peningkatan penduduk dan pendapatan masyarakat. Tantangan utama yang

dihadapi dalam peningkatan produksi ini adalah alih fungsi lahan dan perluasan areal

pertanian yang semakin sulit, banyaknya infrastruktur irigasi yang rusak, dukungan sarana dan

prasarana perikanan masih kurang dan menghadapi terjadinya keragaman dan perubahan

iklim; (2) Diversifikasi konsumsi pangan berbasis bahan pangan lokal relatif lambat; (3)

Menjaga stabilitas harga agar daya beli masyarakat terhadap pangan tidak terganggu; serta

(4) terjadinya perubahan iklim yang dapat menyebabkan gangguan dalam produksi, distribusi

dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan serta terjadinya kerawanan pangan di daerah.

Khusus untuk pengamanan produksi beras, pada awal tahun 2011 presiden memberikan

direktif untuk pencapaian surplus beras 10 juta ton setiap tahun mulai tahun 2014. Strategi

dalam pencapaian surplus beras 10 juta ton tersebut terutama meliputi pencapaian produksi

padi dan percepatan diversifikasi konsumsi untuk menurunkan konsumsi beras dan

peningkatan kualitas gizi masyarakat. Dalam upaya peningkatan produksi dilakukan terutama

melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, penurunan susut dan peningkatan

rendemen (Gambar 4.7).

Gambar 4.7 Skema Pencapaian Surplus Beras 10 Juta Ton

Keterangan:

SL-PTT : Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu

SRI : System of Rice Intensification

GP3K : Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi

P2KP : Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Input/ Dukungan

Pupuk, Benih, Air Irigasi

Kegiatan/ Output

SLPTT, SRI, GP3K

Cetak Sawah, Optimasi Lahan

Alat dan Mesin Pasca Panen

Revitalisasi Penggilingan

Diversifikasi (P2KP), Olahan Pangan Lokal

Indikator/ Outcome

Produktivitas

Luas Tanam

Susut

Rendemen

Konsumsi Beras Per

Kapita

Sasaran Antara

Konsumsi

Produksi

Sasaran Utama

Surplus Beras 10 Juta Ton

Per Tahun Mulai Tahun 2014

Manajemen; Penyuluhan;

Alsintan; Pengendalia

n HPT


109

Sementara itu, perikanan sebagai salah satu sumber protein hewani juga memiliki peranan

yang penting dalam ketahanan pangan dan merupakan sumber ekonomi bagi nelayan dan

pembudidaya ikan. Nelayan dan pembudidaya ikan merupakan mata pencaharian utama bagi

masyakat pesisir. Rumah tangga perikanan tangkap dan budidaya yang diperkirakan mencapai

2,6 juta pada tahun 2010 mempunyai kontribusi besar dalam perkembangan ekonomi

nasional dan daerah.

4.3.2 Peningkatan Rasio Elektrifikasi Dan Konversi Energi

Tenaga listrik merupakan kebutuhan yang mendasar untuk berbagai aktifitas masyarakat,

oleh karena itu tenaga listrik sangat penting dan strategis bagi peningkatan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk mendorong peningkatan dan penguatan

kegiatan ekonomi domestik pada khususnya. Oleh sebab itu, usaha penyediaan tenaga listrik,

pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedia tenaga listrik dalam

jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik.

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam

jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan. Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang

penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip

otonomi daerah. Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik, pemerintah dan

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan,

pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Gambar 4.8 Kerangka Pembangunan Ketenagalistrikan Terhadap Peningkatan Perekonomian Domestik

Pembangunan ketenagalistrikan dilaksanakan secara berkesinambungan dimulai dari

pembangunan pembangkit listrik, gardu dan transmisi serta penyalurannya sampai rumah

tangga. Dengan adanya listrik maka dapat mendorong investasi khususnya untuk sektor-

sektor unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah tersebut. Listrik

dapat menciptakan peningkatan produktivitas baik di sektor rumah tangga, komersial dan

industri guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari kerangka di atas dijelaskan bahwa

Pembangunan Ketenagalistrikan

Peningkatan Produktivitas

Rumah

tangga

Komersial

Industri

Pertumbuhan Ekonomi Domestik

Peningkatan

Pendapatan

Konsumsi Listrik


pembangunan ketenagalistrikan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,

yang kemudian berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta

menaikkan pendapatan per kapita masyarakat. Lemahnya ketersediaan pasokan listrik

berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut menuntut pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan

(EBT) yang potensinya relatif cukup besar seperti tenaga hidro, surya, biomassa, bayu/angin

dan samudera. Potensi energi baru terbarukan (EBT) sangat sesuai dikembangkan di

Indonesia dengan kondisi geografis yang berupa pulau-pulau dengan kondisi beban (demand)

yang tersebar, sehingga pembangunan dengan skala/kapasitas kecil-menengah akan sesuai

dengan kemampuan pembiayaan dalam negeri. Pelaksanaan kebijakan konversi energi dari

BBM ke gas di sektor tranportasi dilakukan secara bertahap dalam jangka panjang dengan

angkutan umum menjadi salah satu sasaran utama program konversi untuk mengendalikan

konsumsi BBM subsidi.

Oleh karena itu, dalam mendorong penghematan anggaran dan pembangunan energi yang

berkelanjutan maka peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat besar dalam

peningkatan penyediaan listrik dan pelaksanaan konversi energi.

4.4 Aspek Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat

4.4.1 Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan ekonomi. Penegasan bahwa

pendidikan dapat memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi berdasarkan asumsi

pendidikan akan menciptakan tenaga kerja produktif dengan kompetensi, keahlian,

pengetahuan dan keterampilan tinggi. Tenaga kerja terdidik dengan kualitas tinggi merupakan

faktor determinan bagi peningkatan kapasitas produksi, yang memberi stimulasi pada

pertumbuhan ekonomi. Nilai ekonomi pendidikan terletak pada sumbangannya dalam

memasok tenaga kerja terampil, profesional berpengetahuan dan tenaga ahli dengan

kemahiran khusus sehingga menjadi lebih produktif.

Pendidikan juga dapat mengembangkan visi dan wawasan tentang kehidupan yang maju,

serta menanamkan etos kerja tinggi, adaptif dan inovatif. Semua itu akan melahirkan energi

yang dapat mendorong dan menggerakkan kerja-kerja produktif untuk mencapai kemajuan.

Tenaga kerja terdidik akan berpengaruh lebih signifikan lagi bilamana disertai penguasaan

teknologi, untuk mencapai apa yang disebut keunggulan kompetitif (competitive advantage).

Penguasaan teknologi sangat penting karena bisa mendorong peningkatan produktivitas dan

efisiensi. Penguasaan teknologi dimungkinkan bilamana persyaratan modal manusia (SDM)

yang andal dipenuhi.


111

Kaitan antara peningkatan SDM yang berkualitas dengan pembangunan ekonomi dan

kesejahteraan dapat digambarkan dalam diagram berikut.

Gambar 4.9 Kerangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Yang Berkualitas

4.4.2 Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Upaya percepatan pengurangan kemiskinan yang dilakukan melalui strategi dan kebijakan

makro dan strategi dan kebijakan klaster diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan

produktivitas masyarakat miskin. Secara ekonomis, peningkatan kapasitas dan produktivitas

masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan penguatan ekonomi domestik di daerah

(Gambar 4.10).

Secara makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diharapkan dapat

memberikan landasan bagi penciptaan lapangan kerja baru dan perluasan kesempatan kerja

di masyarakat. Selanjutnya, pengendalian terhadap inflasi terutama inflasi dari aspek

makanan (flood inflation) diharapkan dapat mengamankan tingkat konsumsi masyarakat

miskin sehingga pada gilirannya kapasitas mereka akan semakin meningkat. Dalam konteks

penguatan ekonomi domestik diharapkan agregasi dari kedua upaya dan langkah secara

makro tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan produktivitas dan kapasitas masyarakat

Pertumbuhan Ekonomi yang

Berdampak Pada Peningkatan


Tenaga Kerja Terampil

Profesional dengan

Penguasaan IPTEK

Tenaga Ahli dengan

Kemahiran Khusus

Etos Kerja Tinggi

Adaptif - Inovatif

Keunggulan Kompetitif

Peningkatan Produktivitas

Nasional/ Daerah

Peningkatan & Penguatan Daya Saing Nasional/

Daerah


miskin di daerah sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap upaya

penguatan ekonomi di daerah.

Gambar 4.10 Kerangka Penguatan Ekonomi Domestik Melalui Upaya Percepatan Pengurangan

Kemiskinan

Secara teknis, 4 (empat) klaster program penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian

dari kebijakan afirmatif diharapkan dapat meningkatkan baik kapasitas maupun produktivitas

masyarakat miskin. Kegiatan-kegiatan pada Klaster 1 (Bantuan dan Perlindungan Sosial) dan

Klaster 4 (Program Pro-Rakyat) diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat

miskin sehingga pada gilirannya kapasitas mereka akan terus meningkat secara sosial dan

ekonomi. Sementara, kegiatan-kegiatan pada Klaster 2 (Pemberdayaan Masyarakat) dan

PENGUATAN EKONOMI

DOMESTIK DI DAERAH

STRATEGI DAN KEBIJAKAN KLASTER

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MAKRO

KLASTER 1

KLASTER 2

KLASTER 3

KLASTER 4

MENJAGA TINGKAT

PERTUMBUHAN EKONOMI

MENGENDALIKAN TINGKAT

INFLASI

PENGURANGAN

BEBAN PENGELUARAN

PENINGKATAN

PENDAPATAN

PENINGKATAN

KAPASITAS MASYARAKAT

PENINGKATAN

PRODUKTIVITAS MASYARAKAT

PENYEDIAAN LAPANGAN

KERJA

MENJAGA TINGKAT

KONSUMSI MASYARAKAT

PENINGKATAN

PRODUKTIVITAS MASYARAKAT

PENINGKATAN

KAPASITAS MASYARAKAT


113

Klaster 3 (Pemberdayaan Usaha Mikro) diharapkan dapat memberikan landasan bagi

pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin yang berorientasi

kepada peningkatan pendapatan (income generation) dalam jangka pendek dan peningkatan

produktivitas dalam jangka panjang.

4.5 Aspek Pemantapan Stabilitas Politik

4.5.1 Persiapan Pemilu 2014

Stabilitas politik dalam sebuah negara/sistem demokrasi ditentukan oleh sejumlah faktor

penting. Pembangunan politik mensyaratkan kesuksesan penyelenggaraan pemilu dalam

menghasilkan pemimpin politik yang mampu mendorong kebijakan yang efektif dan

bermanfaat untuk rakyat. Bagan di bawah menunjukkan posisi penting pemilu dalam

keseluruhan dinamika politik di Indonesia, yakni sebagai bagian dari penataan proses politik,

yang memiliki kaitan erat dengan program pembangunan pada umumnya dan arah kebijakan

lainnya. Dengan kata lain, Pemilu memang bukan segala-galanya dalam menentukan

keberhasilan konsolidasi demokrasi, tapi merupakan syarat mutlak, untuk menuju

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkepentingan pada penyelenggaraan pemilu

yang kredibel, yakni pemilu yang adil, jujur dan tunduk pada prinsip-prinsip umum sebuah

pemilu demokratis sehingga memberikan kontribusi nyata pada stabilitas politik. Hal ini

dengan mengingat, bahwa stabilitas politik adalah prasyarat mutlak bagi penguatan,

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Oleh karena itulah, maka pada semua tingkat, pemerintah perlu memberikan dukungan

optimal pada lembaga independen KPU, Bawaslu dan Panwaslu dalam melaksanakan tugas-

tugas mereka menyelenggarakan pemilu maupun pemilukada. Sehingga pada gilirannya

makin jelas kaitan antara demokrasi dengan kesejahteraan masyarakat.

Persiapan Pemilu 2014 membutuhkan suatu kerangka pendanaan yang sangat besar dan

kompleks dalam setiap pentahapannya, yang seluruhnya merupakan dana dari APBN.

Kerangka pendanaan pemilu yang begitu masif perlu memberikan dampak nyata, baik pada

stabilitas politik maupun ekonomi, sehingga memberikan kepercayaan yang lebih besar

bahwa proses politik kita terus bergerak maju menuju demokrasi yang terkonsolidasi.

Melalui proses persiapan penyelenggaraan pemilu yang matang dan akuntabel yang didukung

oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sebagai diamanatkan dalam UU No. 15 tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilu, maka pada tahun 2014 mendatang Pemilu 2014 dapat

dilaksanakan secara demokratis, jujur dan adil dan dengan tingkat partisipasi politik yang

dapat mencapai rata-rata 75 persen.


Gambar 4.11 Skema Pencapaian Stabilitas Politik

4.5.2 Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi iklim investasi dan perkembangan ekonomi

adalah situasi politik. Stabilitas politik berpengaruh besar dalam penciptaan iklim investasi

yang kondusif di suatu wilayah. Stabilitas politik ini berkaitan erat dengan kinerja

pemerintahan dalam memfasilitasi dan menciptakan aturan main dalam kerangka

governance. Kinerja pemerintahan ditentukan oleh kapasitas SDM aparatur dalam

memberikan pelayanan, baik kepada masyarakat maupun investor. Selain itu, akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah dan transparasi mekanisme pengadaan barang/jasa

(procurement) juga menjadi pertimbangan penting bagi investor yang sangat menekankan

S

T

A

B

I

L

I

T

A

S

P

O

L

I

T

I

K

Penyempurnaan

Struktur Politik

1

Penataan

Peran Negara

dan Masyarakat

2

Penataan

Proses Politik

3

Pengembangan

Budaya Politik

4

Pembangunan

Infokom

5

Kelembagaan

Demokrasi

Kemandirian

Masyarakat

Representasi

Kekuasaan

Penanaman

Nilai

Demokrasi

Akses

Terhadap

Informasi

Konstitusi/

Peraturan

Perundangan

Kebijakan

Demokrasi

Kapasitas

Lembaga

Negara/

Pemerintah

Hubungan

antar

lembaga

Desentralisasi

dan otonomi

daerah

KPU dan

Bawaslu

Kapaitas

OMS

Rekonsiliasi

Nasional

Pranata

Kemasyarakatan

Kapasitas

Parpol

Ruang

Publik

Kapasitas dan

Peran Adat

Seleksi Kepemimpinan

Nasional

Seleksi Pejabat

Publik/Politik

PEMILU dan PEMILUKADA

Nilai

Pancasila

Nilai

Demokrasi

Advokasi/Pendidikan Politik


115

pentingnya aspek kepastian hukum. Selanjutnya, hal ini harus diperkuat dengan komitmen

untuk memberantas praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam

pembangunan di suatu wilayah, yang antara lain dapat ditempuh melalui penerapan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan upaya pengelolaan dan pelaporan

keuangan negara/daerah secara akuntabel menuju tercapainya opini WTP atas audit BPK.

Secara lebih sederhana sebagaimana digambarkan dalam kerangka pikir di bawah ini.

Kapasitas SDM aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan sangat

menentukan kualitas penyelenggaraaan pelayanan publik. Kompetensi PNS perlu terus

ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang prima, baik kepada masyarakat maupun

investor. Hal ini terutama ditujukan bagi SDM pelayanan yang menjadi pintu gerbang

masuknya investasi di suatu wilayah. Untuk itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas

dan integritas SDM pelayanan harus terus dilakukan.

Gambar 4.12 Kerangka Peningkatan Kinerja Birokrasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Di samping itu, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas juga dilakukan

melalui pengembangan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement).

Dengan e-procurement maka penyelenggaraan proses pengadaan barang/jasa pemerintah

KUALITAS SDM

APARATUR

PENERAPAN E-PROCUREMENT

(LPSE)

PENERAPAN SAKIP

UPAYA PENCAPAIAN WTP ATAS AUDIT LKPD

SASARAN: TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

DAMPAK: PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS

DAYA SAING DAERAH MENINGKAT

PERTUMBUHAN DAN PERKUATAN PEREKONOMIAN

DOMESTIK

KESEJAHTERAAN RAKYAT


dapat lebih transparan, efektif, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif. Mekanisme

tersebut akan menjadi daya tarik bagi investor yang seringkali mengeluhkan proses

pengadaan barang/jasa yang berbelit-belit sehingga dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi

(high cost economy).

Aspek lain yang juga menjadi tolok ukur kapabilitas pemerintah dalam menjalankan

pembangunan di daerah adalah akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan daerah. Untuk mengukur akuntabilitas tersebut, BPK sebagai lembaga yang

berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, telah

mengeluarkan opini mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan. Beberapa aspek

yang ditekankan dalam penilaian opini BPK, diantaranya adalah kesesuaian laporan keuangan

dengan standar akuntansi pemerintahan serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan-

undangan. Selain itu, kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan BPK dapat

dijadikan tolok ukur dari komitmen pemerintah daerah akan nilai-nilai transparansi dan

kepatuhan atas peraturan perundangan.

Sejalan itu pula, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

merupakan upaya untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel dan memiliki

kinerja yang optimal. Hal ini tentunya dapat secara langsung mendukung upaya peningkatan

daya saing nasional dan daerah. Implementasi SAKIP sebagai upaya pula untuk mewujudkan

manajemen birokrasi berbasis kinerja, sehingga seluruh tahapan dalam proses kerja birokrasi,

mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, pengendalian kinerja, hingga

pelaporan dapat berjalan dengan terarah sesuai rencana dan menghasilkan kinerja yang

optimal.

Terkait dengan pemberantasan korupsi, hasil survey Transparency International Indonesia

(TII) tahun 2010 atas beberapa kota di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi menjadi

masalah utama bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha. Masalah lain yang menjadi

penghambat investasi adalah infrastruktur yang tidak memadai, birokrasi yang tidak efisien

dan situasi politik yang tidak stabil. Oleh karena itu, upaya-upaya yang mengarah pada

pencegahan dan pemberantasan KKN harus terus menerus dilakukan demi menciptakan iklim

bisnis yang kondusif dan kepastian hukum.

BAB V LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN PEREKONOMIAN DOMESTIK SERTA PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


BAB V

LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN PEREKONOMIAN DOMESTIK

SERTA PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

5.1 Peningkatan Daya Saing

Dalam upaya mencapai keunggulan daya saing nasional diperlukan langkah-langkah konkrit

untuk melakukan harmonisasi kebijakan dan peraturan di tingkat pusat dan daerah, serta

melakukan sinergi peraturan dan kebijakan antara pusat dan daerah. Untuk itu diperlukan

upaya di setiap kementerian/lembaga dan daerah untuk dapat melaksanakan tugas dan

fungsinya dengan baik dan melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Presiden telah menetapkan 9 (sembilan) direktif pada Raker III di Bogor tahun 2010 yang

mengamanatkan bahwa peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat perlu ditingkatkan

demi tercapainya sinergi pusat dan daerah serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

program dan kegiatan Kementerian/Lembaga di daerah. Selanjutnya telah dipersiapkan revisi

PP Nomor 19/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Dalam hal ini peran Gubernur dalam

menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta

fasilitasi pembangunan Kabupaten/Kota di wilayah provinsinya akan diperkuat termasuk

koordinasi perencanaan pembangunan. Selanjutnya juga telah diterbitkan Surat Edaran

Bersama (SEB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri

Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0442/M.PPN/11/2010; SE-696/MK 2010;

120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan

Kementerian/Lembaga di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil

Pemerintah Pusat.

Sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah serta antar daerah, khususnya

dalam kerangka perencanaan kebijakan diperlukan untuk:

1. Memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah;

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar

ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan; serta

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan.


121

Sedangkan upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan

antara lain:

1. Sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan (RPJPN dan RPJPD, RPJMN

dan RPJMD, RKP dan RKPD);

2. Sinergi dalam penetapan target pembangunan;

3. Standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan

satuan perangkat kerja daerah;

4. Pengembangan database dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan

akurat;

5. Sinergi dalam kebijakan perijinan investasi di daerah; dan

6. Sinergi dalam kebijakan pengendalian tingkat inflasi.

5.1.1 Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha di seluruh Wilayah Indonesia, baik

di tingkat pusat maupun daerah, perlu ditingkatkan kemudahan pelayanan perijinan dan non

perijinan yang transparan baik prosedur maupun biayanya. Untuk itu, setiap provinsi dan

kabupaten kota agar dapat segera membangun dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) yang menyediakan informasi dan pelayanan berbagai perijinan dan non

perijinan untuk kebutuhan investasi dan pengembangan usaha. PTSP diharapkan dapat

mempercepat dan mempermudah pelayanan perijinan, memudahkan dalam memonitor

kinerja pemrosesan perijinan terutama yang bersifat lintas sektor, mengantisipasi terjadinya

keterlambatan proses perijinan yang berlarut-larut dan mengurangi adanya pungutan pada

perijinan sektor tertentu.

Adapun peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PTSP dapat

terlihat dalam Gambar 5.1.

Peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota

Peran konkrit yang perlu dikoordinasikan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan

Kabupaten/Kota adalah:

1. Melakukan harmonisasi peraturan perundangan dan turunannya, baik di tingkat

pusat maupun di tingkat daerah, sehingga memudahkan berbagai stake holder

untuk melaksanakannya.

2. Mendorong terbangunnya PTSP di seluruh Indonesia dan memfungsikan peran PTSP

sebagai pusat pelayanan berbagai perijinan dan non perijinan, dalam rangka

meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha.


Gambar 5.1 Peran Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP)

Peran pemerintah pusat

Peran penting Pemerintah Pusat untuk meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha adalah:

1. Peraturan perundangan yang tumpang tindih agar segera diajukan dalam Prolegnas

untuk dibahas dan dilakukan revisi. Untuk itu, pemerintah pusat dalam hal ini

Kementerian KumHAM agar dapat menyederhanakan proses Prolegnas. Selain itu

juga diperlukan dukungan dari DPR agar menyederhanakan proses revisi terhadap

perundangan yang telah masuk dalam daftar Prolegnas.

2. Pemerintah pusat berperan untuk mendorong daerah untuk mengimplementasikan

Permendagri 24 tahun 2006 tentang PTSP.

3. Kementerian Dalam Negeri dan BKPM berperan untuk meningkatkan kualitas SDM

PTSP di seluruh Indonesia melalui pemberian pelatihan-pelatihan.

Regulasi dan perijinan

Kementerian/Lembaga


Kementerian/Lembaga


Kementerian/Lembaga

Pemerintah Provinsi:

Penyelenggaraan PTSP di 33 Provinsi

Pelimpahan wewenang penerbitan perijiinan dan

nonperijinan kepada PTSP

Penghapusan perda bermasalah di Provinsi

PTSP di kabupaten/kota

Penyelenggaraan PTSP kabupaten/kota

Pelimpahan wewenang penerbitan perijiinan dan

nonperijinan kepada PTSP

Penghapusan perda bermasalah di kabupaten/kota

KEMENKUM HAM: Penyusunan

Peraturan dan Monitoring Peraturan

KEMENDAGRI: Pembinaan

Implementasi OTDA dan Monitoring

KEMEN PAN DAN RB: Pembinaan Aparatur

dan Penyusunan Struktur Organisasi


123

4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN

dan RB) berperan untuk menerbitkan pedoman organisasi kantor PTSP di seluruh

Indonesia.

Peran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Dengan otonomi daerah yang semakin menguat, peran Pemerintah Daerah menjadi sama

pentingnya dengan Pemerintah Pusat dalam peningkatan investasi. Pemerintah Daerah

diharapkan dapat berkreasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah

masing-masing melalui berbagai kebijakan. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat

mengamati dan belajar dari Pemerintah Daerah lain dalam meningkatkan daya tarik investasi

daerah. Daerah perlu membuat kebijakan yang mampu mencegah investor berpindah ke

daerah lain, karena daerah lain tersebut memiliki daya tarik investasi yang lebih tinggi.

Investor akan memilih lokasi yang menawarkan peluang keuntungan lebih besar dengan risiko

lebih kecil. Beberapa instrumen kebijakan untuk meningkatkan investasi adalah (1) peraturan

perundangan dalam kerangka regulasi; (2) pengelolaan belanja daerah dalam kerangka

investasi dan layanan publik untuk menyediakan pelayanan terpadu.

Beberapa hal yang perlu dikembangkan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam

rangka meningkatkan investasi di daerah antara lain adalah :

1. Meningkatkan komitmen pemerintah dalam mendorong peran dunia usaha dalam

perekonomian, hal ini sangat penting karena kontribusi dunia usaha dalam

menggerakan perekonomian di daerah memiliki peran dan kontribusi yang besar

dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

2. Penguatan kelembagaan pelayanan penanaman modal antara lain melalui

peningkatkan status kelembagaan PTSP sebagai contoh penguatan bentuk

kelembagaan dari kantor menjadi badan dengan syarat disesuaikan dengan kapasitas

dan beban kerja serta tugas dan fungsi yang diembannya.

3. Penelaahan dan perubahan kebijakan dan aturan terkait PTSP. Beberapa hal penting

terkait penelaahan dan perubahan kebijakan dan aturan terkait PTSP di daerah

antara lain adalah:

Revisi Perda-perda terkait dengan retribusi perijinan yang dianggap tidak sesuai

dengan prinsip-prinsip PTSP seperti prinsip penyederhanaan, persyaratan dan

waktu pelayanan. Kegiatan ini harus dilakukan sesegera mungkin;

Telaah kebijakan dan peraturan lain dapat dilakukan secara berjenjang (satu

persatu) maupun paralel (sekaligus), tergantung prioritas dalam pembenahan

perijinan;

Penyederhanaan jumlah perijinan dengan menyatukan, atau menghapus

perijinan yang dianggap tumpang tindih dan menyulitkan pelaku usaha terutama

yang berskala menengah dan kecil;


Pembebasan biaya retribusi bagi kategori usaha tertentu misalnya pengusaha

mikro-kecil;

Penerbitan kebijakan atau peraturan untuk mencegah adanya pungutan-

pungutan di tingkat pemerintahan yang lebih rendah (kecamatan,

desa/kelurahan, RW, RT), terutama terkait dengan pemenuhan persyaratan ijin;

Memberikan input pada Kementerian teknis di tingkat pusat untuk membenahi

kebijakan perijinan.

4. Penuangan kebijakan PTSP ke dalam dokumen pembangunan jangka menengah

daerah (RPJMD) dan jangka panjang daerah (RPJPD). Mengintegrasikan kebijakan

maupun program pengembangan PTSP ke dalam Dokumen RPJMD dan RPJPD,

dengan maksud dan tujan: (1) Untuk menjamin bahwa setiap tahunnya PTSP

mendapatkan anggaran dari APBD dan (2) Untuk menjamin ketersediaan pendanaan

yang diperlukan bagi pengembangan pengelolaan PTSP secara berkelanjutan.

5. Meningkatkan promosi investasi daerah, melakukan promosi investasi baik di tingkat

nasional, regional maupun internasional dengan berbagai media (elektronik website,

maupun cetak) serta mengikuti berbagai kegiatan promosi melalui pameran dan lain-

lain;

6. Meningkatkan infrastruktur daerah. Selain menjadi kewajiban pemerintah pusat

dalam meningkatkan infrastruktur, sesuai dengan kewenangan yang telah diserahkan

kepada pemerintah daerah, maka pemda berkewajiban meningkatkan persentase

belanja modal dalam APBD khususnya untuk infrastruktur di daerah dan melalukan

kerjasama antar daerah (KAD) serta meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta

(KPS) dalam membangun infrastruktur yang memerlukan dana lebih besar lagi;

7. Meningkatkan akses lahan usaha di daerah. Pemerintah daerah juga berkewajiban

meningkatkan akses ketersedian lahan usaha di daerah sesuai pembagian

kewenangan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahi Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

penataan regulasi, koordinasi lintas sektor dan penataan kelembagaan serta

peningkatkan sumber daya aparatur yang mengelola bidang pertanahan.

8. Meningkatkan keamanan usaha, melalui peningkatan koordinasi dengan Muspida

termasuk unsur penegak hukum di daerah dalam menyelesaikan berbagai

konflik/sengketa di daerah.

9. Mendorong peran dunia usaha dalam perekonomian daerah, melalui berbagai

kebijakan pemerintah daerah yang kondusif antara lain melalui deregulasi dan

debirokrasi yang dituangkan dalam berbagai peraturan pemerintah daerah

(perda/perkada dll), sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang dalam

meningkatkan perekonomian di daerah.


125

Selain itu, pemerintah daerah perlu mengevaluasi dan menghapus perda yang cenderung

membebani pengusaha dan kurang jelas tujuan serta peruntukannya. Pemda agar tidak

menyusun perda yang hanya bertujuan untuk meningkatkan PAD.

Dalam merespon pentingnya PTSP sebagaimana Permendagri 24 tahun 2006, pemerintah

daerah perlu segera menerbitkan Perda pembangunan PTSP, mendelegasikan wewenang

perijinan ke PTSP dan membangun dan mengimplementasi PPTSP sebagai pusat pelayanan

berbagai perijinan.

Strategi Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dan iklim usaha di tingkat daerah, perlu

adanya bantuan, dukungan dan peran dari pemerintah daerah dalam meningkatkan

pelayanan perijinan dan non perijinan, melalui:

1. Mendorong Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang mengacu

kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 tahun 2006 untuk mempercepat dan

memudahkan proses perijinan dan non perijinan. Penyelenggaraan PTSP perlu

ditetapkan oleh kepala daerah sebagai unit perangkat daerah.

2. Mendorong agar seluruh proses perijinan dan non perijinan dapat dilakukan di

PTSP, termasuk PTSP-PM (Penanaman Modal) yang sering berlokasi di tempat yang

berbeda agar dapat ditempatkan di PTSP sebagai unit perangkat daerah. Hal ini

dimaksudkan agar para investor hanya perlu datang ke satu lokasi, tidak perlu

mendatangi tempat yang terpisah.

3. Mengoptimalkan penyelenggaraan dan fungsi PTSP, melalui peningkatan: (1)

SDM yang profesional dan memiliki kompetensi; (2) Sarana, prasarana dan media

informasi yang memadai; (3) Mekanisme kerja yang jelas, transparan, mudah

dipahami dan diakses; dan (4) Disediakan layanan pengaduan.

4. Menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik

(SPIPISE) di seluruh PTSP di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat

kabupaten/kota.

5. Melaksanakan harmonisasi regulasi antar daerah dan antara pusat dan daerah

yang mendukung investasi. Untuk mendukung hal ini perlu didorong langkah-

langkah: (1) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi;

(2) Pemantauan dan evaluasi atas peraturan-peraturan daerah yang menghambat

investasi dan perdagangan antar daerah (dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri

dan Kementerian Keuangan); serta (3) Mekanisme pembatalan peraturan-peraturan

daerah yang bermasalah. Sejak tahun 2002 hingga 2010, total terdapat 2.285

peraturan daerah yang dibatalkan karena dianggap bermasalah (Ditjen Keuanganan

Daerah, Kemendagri).


Strategi Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur dalam kenyataannya

memerlukan tanah, yang perolehannya dapat dilakukan melalui proses pengadaan tanah.

Untuk itu, perlu strategi pembenahan yang dapat mempercepat proses pengadaaan tanah,

antara lain:

1. Kelembagaan. Pengadaan tanah selama ini dilaksanakan oleh suatu Panitia yang

bersifat ad-hoc dan belum ada lembaga yang bertanggungjawab atas pengadaan

tanah untuk kepentingan umum secara khusus;

2. Pendanaan. Permasalahan pendanaan untuk ganti kerugian terhadap tanah yang

dijadikan sebagai lokasi pembangunan infrastruktur kadang tidak tersedia secara

optimal karena anggaran yang ada terbatas atau karena harga tanah yang tiba-tiba

melonjak tinggi akibat adanya spekulasi terhadap harga tanah;

3. Besaran dan bentuk ganti kerugian. Selama ini ganti kerugian mengacu pada Nilai

Jual Obyek Pajak (NJOP) yang seringkali tidak mencerminkan nilai tanah yang

sebenarnya dan bentuk ganti kerugian yang lebih mengutamakan dalam bentuk

uang;

4. Waktu yang diperlukan untuk pembebasan lahan perlu dipercepat. Saat ini, proses

pembebasan lahan cenderung lama dan berlarut-larut; dan

5. Perencanaan dan koordinasi antar instansi yang perlu ditingkatkan. Selama ini,

proses perencanaan dan koordinasi antar instansi dan Pemda yang terlibat dalam

pengadaan tanah untuk pembangunan masih belum baik.

Namun demikian diharapkan permasalahan proses pengadaan tanah dapat teratasi dengan

terbitnya UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum.

Strategi Peningkatan Kegiatan Pertanahan di Daerah

Salah satu bidang yang memerlukan bantuan, dukungan dan peran dari pemerintah daerah

adalah bidang pertanahan. Walaupun sebenarnya bidang pertanahan sudah merupakan

bagian dari urusan daerah, namun mengingat keterbatasan kemampuan daerah terutama

terkait sumber daya manusia (SDM) dan teknologi, sementara ini bidang pertanahan masih

merupakan urusan pusat dan dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional

(BPN). Dalam pelaksanaannya terkait dengan upaya percepatan peningkatan daya saing

daerah, bantuan pemerintah daerah untuk kegiatan bidang pertanahan sangat diperlukan.

Bentuk bantuan, dukungan dan peran dari pemerintah daerah terkait bidang pertanahan yang

diharapkan antara lain adalah:

1. Memberikan Bantuan subsidi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sejak berlakunya UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan

BPHTB merupakan kewenangan pemerintah daerah. Untuk itu dalam rangka


127

mendukung peningkatan kegiatan ekonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan

dapat mengurangi besaran BPHTB bagi pelaku usaha dan masyarakat yang ingin

berusaha di daerahnya atau bahkan membebaskan BPHTB bagi masyarakat

berpenghasilan rendah melalui pemberian subsidi;

2. Melakukan identifikasi lokasi-lokasi potensial yang menjadi obyek sertifikasi tanah.

Jaminan kepastian hukum hak atas tanah merupakan salah satu faktor penting dalam

mendukung peningkatan daya saing daerah. Dalam bidang pertanahan,

permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya bidang-bidang tanah yang

belum terdaftar (tersertifikat), sehingga menimbulkan potensi sengketa, konflik dan

perkara pertanahan. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya minat investasi di

wilayah tersebut. Pada akhirnya dapat berakibat rendahnya daya saing suatu daerah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah percepatan kegiatan pendaftaran

tanah (sertifikasi). Namun demikian, upaya ini sering terbentur dengan tidak siapnya

bidang tanah yang akan disertifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan bantuan identifikasi bidang-bidang

tanah yang sudah sesuai dengan kriteria perundang-undangan sehingga proses

sertifikasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif;

3. Memberikan dukungan dalam pengukuran dan pemetaan wilayah. Ketersediaan

peta pertanahan yang akurat dapat membantu mempercepat kegiatan sertifikasi

tanah. Dalam pembuatan peta pertanahan pemerintah daerah diharapkan

membantu BPN di daerah melalui identifikasi awal lokasi yang akan dipetakan serta

bantuan identifikasi lokasi pada pelaksanaan survei termasuk transportasi terutama

pada wilayah-wilayah terisolasi yang sulit terjangkau.

5.1.2 Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari pembangunan yang dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi domestik karena dapat menekan ekonomi biaya tinggi. Selain itu,

pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk mewujudkan pemerataan, menurunkan

tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Indonesia, sebagai negara kepulauan

yang memiliki wilayah luas yang terdiri dari 33 provinsi dan 491 kabupaten/kota dengan

potensi sumber daya alam yang berlimpah harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur

yang berkualitas, terjangkau dan ramah lingkungan untuk merekatkan seluruh wilayah dalam

satu kesatuan NKRI yang maju dan sejahtera.

Adanya keterbatasan dana yang dimiliki menjadikan peran bersama antara pemerintah pusat,

pemerintah daerah dan swasta perlu disinergikan dengan baik. Koordinasi dan sinergi yang

dilaksanakan dalam keterhubungan antar wilayah (domestic connectivity) mencakup


pembagian peran dan kewenangan, pengembangan kerangka kerja bersama dan pembagian

tugas dan tanggung jawab termasuk pembiayaan.

Gambar 5.2 Mekanisme Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Melalui Skema Kerjasama Pemerintah

Swasta (KPS)

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah

Peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah yaitu agar dapat berperan sebagai

fasilitator dalam merencanakan, membangun dan mengelola infrastruktur sebagai penggerak

pembangunan; menyusun strategi dan kebijakan sektor; memberikan dana penjaminan

(guarantee fund); mengawasi aturan main (rule of the game) untuk melindungi kepentingan

swasta dan sekaligus kepentingan masyarakat/konsumen.

Baik pemerintah pusat maupun daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan

pelayanan infrastruktur yang bersifat public goods sesuai prinsip Public Service Obligation

atau Universal Service Obligation (PSO dan USO). Pemerintah harus menyiapkan regulasi yang

kondusif bagi partisipasi swasta; menjamin keselamatan masyarakat pengguna; menetapkan

standar pelayanan dan sertifikasi; serta memberikan lisensi operator yang diperlukan

berdasarkan prinsip-prinsip yang optimal dan transparan bagi kepentingan publik dan

investor.

Pemerintah memberikan dukungan kerjasama dengan swasta (KPS) di bidang infrastruktur

dengan diterbitkannya Perpres No.13 Tahun 2010 yang merupakan penyempurnaan atas

APBN

Rupiah Pihak Swasta

PPP Book

Multilateral, Bilateral,

Development Bank

Dukungan dan

Jaminan

Pemerintah

Proyek

BUMN/DProyek KPS

Penyiapan

Proyek


129

Keputusan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

dalam Penyediaan Infrastruktur. Pembiayaan oleh swasta terus didorong pemerintah melalui

Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal.

Strategi Peningkatan Infrastruktur Transportasi

1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan

Minimal (SPM), yang dilakukan dengan upaya-upaya :

Memberikan pelayanan transportasi minimal yang memadai dan merata;

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi perdesaan;

Pemberian subsidi transportasi dan PSO angkutan;

Mengurangi backlog pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi;

Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan sesuai dengan SPM;

Meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi;

Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi;

Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan;

Pembenahan manajemen transportasi umum perkotaan;

Meningkatkan kemampuan dan kecepatan tindak awal pencarian dan penyelamatan

korban kecelakaan dan bencana.

2. Mendukung peningkatan daya saing sektor riil, yang dilakukan dengan upaya-upaya:

Pengembangan outlet-outlet pelabuhan dan sarana pendukungnya;

Pengembangan sistem informasi muatan barang (cargo information system) serta

pengembangan armada pelayaran nasional;

Pengembangan sarana dan prasarana penghubung antar pulau;

Penerapan mekanisme unbundling guna mempercepat pembangunan sarana dan

prasarana transportasi;

Mengembangkan transportasi umum massal perkotaan berbasis rel di wilayah

metropolitan dan berbasis bis di wilayah perkotaan;

Meningkatkan strategi pelayanan angkutan antar moda dan intermoda;

Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan transportasi mendukung pariwisata,

sentra-sentra produksi pertanian dan industri;

Penegakan hukum, deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan

ijin trayek;

Meningkatkan pelayanan pada koridor jenuh dan kesinambungan dengan

transportasi sungai dan danau serta antarpulau (point to point);

Memenuhi perkembangan teknologi dan ketentuan internasional.

3. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan dalam kondisi yang terbatas, termasuk

mempertahankan dan meningkatkan keselamatan pengguna jasa transportasi. Dalam


rangka keterjangkauan seluruh masyarakat untuk memanfaatkan jasa transportasi perlu

dikaji ulang untuk optimalisasi kebijakan subsidi dan PSO, terutama untuk angkutan

kereta api, angkutan laut, maupun angkutan udara.

4. Melanjutkan reformasi, restrukturisasi dan pemantapan desentralisasi sektor

transportasi, antara lain:

Pengembangan jaringan pelayanan transportasi secara antar moda dan intermodal;

Peningkatan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan

memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan

keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang

terjangkau oleh masyarakat;

Penyusunan SPM dan pelaksanaan desentraliasasi sektor transportasi; dan

Peningkatan kelembagaan, SDM dan teknologi untuk peningkatan daya saing produk

lokal/dalam negeri di sektor transportasi.

Dengan memperhatikan peta daya saing infrastruktur daerah yang ada, maka secara garis

besar kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur dalam rangka meningkatkan

kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur di daerah perlu diarahkan kepada:

1. Optimalisasi kinerja pelayanan infrastruktur yang ada (value creation) melalui

upaya debottlenecking permasalahan pelayanan infrastruktur yang telah terbangun,

baik dari aspek regulasi, kelembagaan maupun pengelolaan. Alokasi dana untuk

pemeliharaan prasarana jalan di daerah juga perlu ditingkatkan untuk mengatasi

jalan dengan kondisi tidak mantap yang rata-rata mencapai hampir separuh dari total

panjang jalan provinsi, kota dan kabupaten yang ada. Pembenahan sistem

pengelolaan dan pengoperasian serta peremajaan angkutan umum kota dapat

meningkatkan kapasitas angkut serta mobilitas orang serta mencegah maupun

mengatasi permasalahan kemacetan lalu-lintas yang dapat menurunkan daya saing

ekonomi kota. Debottlenecking juga perlu dititikberatkan pada titik-titik perpindahan

antar moda transportasi serta akses keluar masuk pelabuhan laut maupun bandara

yang ada. Pengoptimalan kinerja infrastruktur yang telah ada perlu diutamakan

dalam rangka efisiensi dalam investasi untuk pembangunan infrastruktur karena

dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan infrastruktur di daerah melalui

investasi yang relatif rendah.

2. Optimalisasi kinerja pelabuhan maupun bandara, yang dapat dilakukan melalui

integrasi dengan pergudangan dan kawasan industri di dalam hinterland-nya.

3. Peningkatan kapasitas pelayanan infrastruktur (asset creation) melalui

pembangunan baru maupun peningkatan dan perluasan cakupan infrastruktur yang

ada. Peningkatan kapasitas serta cakupan wilayah pelayanan infrastruktur di daerah

diperlukan dalam rangka meningkatkan dan memperluas pelayanan infrastruktur


131

bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun dukungan akses kepada

pusat-pusat perekonomian daerah. Dalam rangka mendukung kelancaran arus

barang, beberapa ruas jalan provinsi, kabupaten maupun kota yang menjadi bagian

dari rute utama arus barang perlu ditingkatkan dalam bentuk pelebaran serta

peningkatan kelasnya agar mampu memikul beban lalu-lintas yang ada serta

konsisten dengan kelas jalan nasional pada rute utama arus barang tersebut.

Pembangunan jalan baru yang menjadi kewenangan daerah perlu ditingkatkan,

misalnya untuk mendukung akses hasil produk pertanian daerah ke pasar. Dukungan

daerah diperlukan, termasuk dalam hal penyediaan lahan, untuk mendukung

peningkatan kapasitas maupun pembangunan jalan, pelabuhan dan bandara baru.

4. Pengembangan perkeretaapian untuk penumpang terutama di kota-kota besar,

sesuai dengan adanya kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan

perkeretaapian di provinsi, kabupaten maupun kota sesuai dengan Undang-Undang

No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. Pengembangan perkeretaapian di

perkotaan tersebut harus terintegrasi secara multimoda dan antar moda dengan

pengembangan sistem angkutan umum dan transportasi keseluruhan di daerah.

5. Peningkatan dan perluasan layanan broadband di kabupaten/kota sebagai tulang

punggung arus informasi yang berkontribusi signifikan kepada pertumbuhan dan

daya saing ekonomi daerah.

6. Peningkatan dan perluasasan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan layanan

air minum dan sanitasi, termasuk kepada masyarakat di wilayah perdesaan maupun

terpencil.

7. Peningkatan partisipasi Daerah dalam pemenuhan kebutuhan energi juga perlu

dilakukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan meningkatkan daya saing energi

daerah.

8. Peningkatan sinergi pengembangan infrastruktur antar daerah dan antara daerah

dengan pusat. Sinergi pengembangan infrastruktur antar daerah maupun antara

daerah dengan pusat akan memberikan dampak serta skala yang lebih besar dan

menguntungkan bagi daerah dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Kerjasama dan sinergi antara Pusat dan Daerah juga diperlukan dalam peningkatan

kapasitas infrastruktur seperti pelabuhan laut, bandara maupun prasarana jalan

nasional yang ada di daerah, pelayanan transportasi keperintisan, pengembangan

angkutan umum masal berbasis jalan (Bus Rapid Transit/BRT), pelaksanaan Rencana

Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) 2011-2035, pengelolaan jaringan irigasi,

penyediaan infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi dan penyediaan

infrastruktur energi dan telekomunikasi. Sinergi dan dukungan Daerah yang sangat


penting dalam pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan Pusat di daerah

adalah dalam hal penyediaan lahan.

9. Peningkatan investasi swasta dalam pengembangan infrastruktur daerah melalui

skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS). Kebutuhan pendanaan untuk

penyediaan infrastruktur yang begitu besar serta keterbatasan kemampuan investasi

pemerintah serta dalam rangka memanfaatkan efisiensi yang ditawarkan swasta,

maka perlu dirintis maupun ditingkatkan pembiayaan pembangunan infrastruktur

melalui investasi swasta melalui pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Pemerintah Daerah perlu melakukan kajian serta memberikan fasilitas dalam bentuk

penyiapan proyek KPS baik melalui anggaran daerah maupun bekerjasama dengan

Kementerian/Lembaga. Dalam rangka mendorong pelaksanaan proyek KPS yang

telah ada di dalam PPP Book, dukungan Daerah diperlukan baik dari aspek regulasi

yang dibutuhkan maupun penyediaan lahan.

5.1.3 Peningkatan Pembangunan Industri di 6 Koridor Ekonomi

Pengembangan MP3EI berfokus pada 8 program utama, yaitu: pertanian, pertambangan,

energi, industri, kelautan, pariwisata, telematika dan pengembangan kawasan strategis.

Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama yang disesuaikan

dengan potensi dan nilai strategisnya masing-masing di koridor yang bersangkutan. Kegiatan

utama di setiap koridor ditetapkan berdasarkan unggulan di masing-masing Koridor. Untuk

itu, dalam pelaksanaan MP3EI di setiap koridor ekonomi memerlukan upaya-upaya perbaikan

iklim usaha dan iklim investasi sehingga pengembangan kegiatan ekonomi utama di setiap

koridor ekonomi dapat berjalan secara optimal sesuai dengan keunggulan masing-masing

daerah. Adapun pemetaan kegiatan-kegiatan ekonomi utama di masing-masing koridor dapat

dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Pemetaan Untuk Kegiatan-Kegiatan Ekonomi Utama Dari Masing-Masing Koridor

Kegiatan Ekonomi Utama Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali – Nusa Tenggara

Papua – Kep. Maluku

Besi Baja √ √ Makanan Minuman √ Tekstil √ Peralatan Transportasi √ Perkapalan √ √ Nikel √ √ Tembaga √ Bauksit √ Kelapa Sawit √ √ Karet √ Pertanian Pangan √ √ Pariwisata √ Telematika √


133

Kegiatan Ekonomi Utama Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali – Nusa Tenggara

Papua – Kep. Maluku

Batu Bara √ √ Migas √ √ √ Jabodetabek Area √ KSN Selat Sunda √ Alutsista √ Peternakan √ Perkayuan √ Kakao √ Perikanan √ √ √

Sumber: MP3EI 2011 – 2015

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah

Untuk pelaksanaan program utama dan kegiatan utama dimaksud, maka dibutuhkan

kerjasama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha dan

iklim investasi yang baik di daerah sesuai dengan sektor unggulan di masing-masing daerah.

Peran Pemerintah Daerah khususnya dalam perbaikan iklim investasi dan iklim usaha,

diantaranya:

1. Perbaikan kepastian hukum yang dilakukan melalui reformasi regulasi secara

bertahap di daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan

untuk lebih meningkatkan kejelasan dan konsistensi dalam implementasinya;

2. Penyederhanaan prosedur dilakukan melalui Penerapan Sistem Pelayanan Informasi

dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) di 50 kabupaten/ kota dengan arah kebijakan yaitu penerapan SPIPISE di

PTSP sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas PTSP;

3. Pembatalan Perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

4. Perbaikan logistik nasional dan daerah dilakukan melalui pengembangan dan

penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan

mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi serta didukung oleh infrastruktur

yang memadai melalui skema pendanaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS);

5. Dalam mendukung pengembangan KEK yang direncanakan di 5 lokasi sampai tahun

2012;

6. Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha di daerah;

7. Dukungan pertanahan untuk mendukung iklim investasi.


5.1.4 Penciptaan Kesempatan Kerja Khususnya Tenaga Kerja Muda

Langkah-langkah utama yang diperlukan dan sangat mendesak untuk dilaksanakan adalah: (1)

Membangun infrastruktur pengembangan kompetensi kerja, sebagai tahap awal dalam

mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten agar dapat bersaing dalam pasar global.

Pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan

pelatihan (diklat) profesi, baik milik pemerintah, swasta, maupun perusahaan yang

menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi. Penyiapan sarana/prasarana, instruktur,

pembiayaan dan pengelolaan lembaga pelatihan yang memenuhi aspek standar mutu

kelembagaan menjadi prioritas; (2) Menyempurnakan mekanisme seleksi pemagangan di

perusahaan; (3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung

pengembangan usaha dan kewirausahaan serta mendorong jaringan lembaga keuangan

mikro termasuk ekonomi lokal, yang antara lain menargetkan kaum muda; dan (4)

Meningkatkan akses kepada informasi peluang kerja.

Peran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Langkah-langkah konkrit untuk peningkatan kesempatan kerja khususnya bagi tenaga kerja

muda adalah:

1. Pemerintah Pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah perlu melakukan

harmonisasi regulasi yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan, serta

standarisasi dan sertifikasi kompetensi. Harmonisasi regulasi dilakukan pada tingkat

undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan lain

yang lebih rendah, termasuk peraturan daerah.

2. Menerapkan konsep pelatihan berbasis kompetensi. Program pelatihan

dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Peningkatan kinerja lembaga

pelatihan ditujukan pada peningkatan relevansi, kualitas, efektivitas dan efisiensi

pelatihan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, program pelatihan perlu

dikembangkan secara fleksibel dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan

pasar kerja dan dunia usaha/industri. Infrastruktur pelatihan di lembaga pelatihan

diperkuat dengan mengacu pada standar program dan SKKNI.

3. Meningkatkan manajemen lembaga pelatihan agar kredibilitas dan akuntabilitasnya

terukur, di antaranya dengan menerapkan sistem manajemen mutu (total quality

management) atau standar manajemen lain yang kredibel dan akuntabel, seperti

misalnya standar manajemen ISO.

4. Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah perlu memetakan program/kegiatan

pemagangan yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga dan

pemerintah daerah di tingkat nasional dan daerah. Pemetaan ini diperlukan untuk

meningkatkan sinergi antar K/L dan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan


135

program dan memastikan ketepatan sasaran. Kerjasama antara Pemerintah dengan

perusahaan penerima pemagangan juga harus diperkuat agar pemagangan yang

difasilitasi oleh pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat bermanfaat

bagi perusahaan.

5. Meningkatkan sinergi pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang mendukung

pengembangan usaha dan kewirausahaan oleh kementerian/lembaga, pemerintah

daerah dan swasta di tingkat nasional dan daerah. Sasaran berbagai

program/kegiatan tersebut harus selaras, saling mengisi dan bidang usaha yang

dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, peserta pelatihan

kewirausahaan ini harus diseleksi dengan kriteria tertentu untuk memastikan

keberlanjutannya. Selanjutnya, wirausaha muda yang telah mendapatkan pelatihan

difasilitasi untuk memulai usahanya (inkubator bisnis), termasuk kredit usaha dan

pengembangan jaringan pasar.

6. Mengembangkan sistem informasi pasar kerja, yang berisi antara lain informasi

lowongan pekerjaan, ketersediaan suplai tenaga kerja dengan kompetensi tertentu,

informasi penyelenggaraan pelatihan dan informasi konseling, yang menghubungkan

informasi lowongan kerja di kabupaten/kota. Jangkauan layanan informasi pasar

kerja diperluas ke daerah-daerah, terutama daerah perdesaan dalam format standar

yang dapat diakses oleh pencari kerja dan calon pemberi kerja.

Peran Pemerintah Provinsi

1. Menyusun perencanaan pelatihan kerja pada tingkat provinsi. Perencanaan

pelatihan ini meliputi rencana kebutuhan pelatihan, baik bidang, jenis, kualifikasi

maupun jumlahnya, serta rencana pemenuhannya melalui optimalisasi seluruh

sumber daya pelatihan pada tingkat provinsi yang bersangkutan. Rencana pelatihan

kerja provinsi ini menjadi dasar untuk penyusunan program dan kegiatan pembinaan

lembaga pelatihan, termasuk pendirian lembaga pelatihan baru.

2. Merencanakan dan melaksanakan program fasilitasi peningkatan kinerja lembaga

pelatihan. Fasilitasi peningkatan kinerja lembaga pelatihan dilaksanakan dengan

mengacu pada pedoman pembinaan lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat, di antaranya melalui penyelenggaraan pelatihan, bimbingan dan

konsultasi penerapan pedoman, terutama kepada pembina pelatihan di tingkat

kabupaten/kota.

3. Melaksanakan fungsi pengembangan program insentif pembinaan pelatihan di

tingkat kabupaten/kota, serta program insentif bagi lembaga pelatihan.

4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program

peningkatan kinerja lembaga pelatihan di tingkat provinsi. Fungsi ini di samping

untuk keperluan pengendalian juga untuk keperluan perbaikan dan pengembangan

program fasilitasi peningkatan kinerja lembaga pelatihan tahun berikutnya.


5. Melaksanakan pelaporan kondisi pelatihan dan lembaga pelatihan di provinsi yang

bersangkutan kepada Pemerintah Pusat.

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan pengembangan kewirausahaan

dan pemagangan di tingkat kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dan

mengintegrasikan kelompok/individu sasaran pemanfaat program sesuai dengan

kebutuhan lokal.

7. Meningkatkan kualitas dan kemutakhiran data informasi pasar kerja di tingkat

provinsi.

Peran Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Menyusun perencanaan pelatihan kerja pada tingkat kabupaten/kota. Perencanaan

pelatihan ini meliputi rencana kebutuhan pelatihan, baik bidang, jenis, kualifikasi

maupun jumlahnya, serta rencana pemenuhannya melalui optimalisasi seluruh

sumber daya pelatihan pada tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan. Rencana

pelatihan kerja kabupaten/kota ini menjadi dasar untuk penyusunan program dan

kegiatan pembinaan lembaga pelatihan, termasuk pendirian lembaga pelatihan baru.

2. Melaksanakan program fasilitasi peningkatan kinerja lembaga pelatihan. Fasilitasi

peningkatan kinerja lembaga pelatihan dilaksanakan dengan mengacu pada

pedoman pembinaan lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, di

antaranya melalui penyelenggaraan pelatihan, bimbingan dan konsultasi penerapan

pedoman, terutama kepada pembina pelatihan di tingkat kabupaten/kota. Selain itu

juga melaksanakan fungsi pengembangan program insentif bagi lembaga pelatihan.

3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program

peningkatan kinerja lembaga pelatihan di tingkat kabupaten/kota. Fungsi ini di

samping untuk keperluan pengendalian juga untuk keperluan perbaikan dan

pengembangan program fasilitasi peningkatan kinerja lembaga pelatihan tahun

berikutnya.

4. Melaksanakan pelaporan kondisi pelatihan dan lembaga pelatihan di kabupaten/kota

kepada pemerintah provinsi dengan tembusan kepada Pemerintah Pusat.

5. Melakukan verifikasi kelompok sasaran pemanfaat program kewirausahaan dan

pemagangan.

6. Memutakhirkan data informasi pasar kerja di tingkat kabupaten/kota.


137

5.2 Peningkatan Daya Tahan Ekonomi

5.2.1 Peningkatan Ketahanan Pangan

Dalam Bab 4.3 telah dijelaskan bahwa ketahanan pangan memiliki 4 aspek utama sebagai

upaya membangun sistem ketahanan pangan. Masyarakat dan pemerintah daerah memiliki

peranan penting dalam membangun ketahanan pangan dimulai dari proses produksi,

distribusi, pengolahan pangan dan pemasaran. Sementara peran pemerintah juga sangat

penting dalam pemberian insentif untuk tetap menjaga ketahanan pangan melalui regulasi,

penciptaan iklim investasi dan pembangunan fasilitas/prasarana publik.

Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan

Dalam upaya mencapai 4 aspek utama ketahanan pangan, beberapa strategi dan upaya yang

perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Menjaga peningkatan produksi pangan yang dilakukan melalui: (a) Perluasan areal

dan pengelolaan lahan pertanian; (b) Pengelolaan air irigasi untuk pertanian; (c)

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya; (d) Pengelolaan dan konservasi sebanyak, serta bangunan penampung air

lainnya; (e) Pengembangan SLPTT padi; (f) Pengelolaan sistem penyediaan benih

tanaman pangan dan benih ikan; (g) Penyaluran pupuk bersubsidi; (h) Penguatan

dukungan lembaga penyuluhan bagi balai penyuluhan pertanian, tenaga penyuluh

pertanian dan perikanan dan kelembagaan petani; (i) Penyaluran bantuan sarana

penanganan pasca panen; (j) Penelitian dan pengembangan benih unggul padi

tanaman pangan lainnya; (k) Pengembangan SLPTT jagung; (l) pengadaan kapal

perikanan; (m) pengembangan kawasan perikanan budidaya yang memiliki sarana

dan prasarana memadai, antara lain saluran tambak di kawasan payau, tawar dan

laut; dan (n) Penyediaan statistik Pertanian untuk Sensus Pertanian 2013.

2. Menjaga aksesibilitas pangan yang dilakukan melalui upaya antara lain : (a)

pengembangan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara

efisien; (b) pengelolaan sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan

keamanan, mutu dan gizi pangan; (c) penjaminan keamanan distribusi pangan; (d)

memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk pangan; (e)

menyediakan sarana dan prasarana distribusi pangan, (f) pengembangan lembaga

distribusi pangan masyarakat; (g) koordinasi kebijakan dalam perdagangan dan

stabilisasi harga pangan; (h) menetapkan jenis pangan yang berdampak pada inflasi;

(i) pengaturan penyaluran cadangan pemerintah; (j) pengelolaan dan pemeliharaan

cadangan pangan pemerintah; (k) pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan; dan

(l) penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif.


3. Menjaga pemenuhan konsumsi dan kualitas pangan masyarakat yang dilakukan

melalui: (a) Pengembangan diversifikasi konsumsi pangan dan peningkatan

keamanan pangan; (b) pengembangan pangan olahan yang berbasis sumber daya

lokal; dan (c) pengembangan alternatif pangan non beras.

4. Menanggulangi permasalahan pangan yang disebabkan karena kenaikan harga

pangan, kurangnya ketersediaan pangan, kurangnya pendapatan masyarakat, serta

gangguan akan pangan di daerah-daerah terkena bencana dilakukan melalui

pemberian raskin kepada masyarakat berpendapatan rendah dan menyediakan

cadangan beras pemerintah.

Dalam rangka menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton mulai tahun 2014, target sasaran

produksi padi pada tahun 2012, 2013 dan 2014 adalah sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Capaian dan Target Produksi Padi Tahun 2010 -2014

Tahun Sasaran Produksi (juta ton) Jumlah Penduduk (juta jiwa)

Total Kebutuhan Perkapita/

Tahun

Kebutuhan Beras

(juta ton)

Surplus Beras Murni

(juta ton) GKG Peningkatan

(%) Beras

20101 66,5 3,2 37,2 237,6 139,15 33,07 4,2 20112 65,7 (1,1) 37,0 241,2 137,06 33,06 3,9 2012 67,8 3,2 38,1 244,8 135,01 33,05 5,1 2013 72,1 6,3 40,5 248,4 132,98 33,03 7,5 2014 76,6 6,3 43,0 252,1 130,99 33,02 10,0

Sumber : Kementerian Pertanian, 2012

Catatan :

- 1) Tahun 2010 merupakan Angka Tetap BPS - 2) Tahun 2011 menggunakan Angka Sementara BPS - Penurunan konsumsi perkapita 1,5%/tahun mulai 2010 - Konversi Gabah Kering Giling (GKG) ke beras tersedia untuk konsumsi : 56,22%

Meningkatnya produksi padi sebesar 6,3 persen pada tahun 2013 diharapkan mampu untuk

mendukung tercapainya surplus sebesar 7,5 juta ton pada tahun 2013 dan 10 juta ton pada

tahun 2014. Melalui kegiatan-kegiatan pendukung seperti Sekolah Lapang – Pengelolaan

Tanaman Terpadu (SLPTT), System of Rice Intensification (SRI), Gerakan Peningkatan Produksi

Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas produksi

padi. Selain itu pula diperlukan dukungan lain seperti pencetakkan sawah baru dan optimasi

lahan untuk memperluas areal tanam, penyediaan alat mesin (alsin) pasca panen guna

mengurangi nilai susut pada saat pasca panen, revitalisasi mesin penggilangan padi untuk

meningkatkan rendemen padi, serta Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

guna mengurangi konsumsi beras per kapita sehingga sasaran utama surplus beras 10 juta ton

dapat terpenuhi.


139

Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan perluasan areal tanam,

yang dilaksanakan Kementerian terkait bersama-sama dengan pemerintah daerah dan

masyarakat, meliputi antara lain:

1. Pencetakan Lahan Sawah Baru

Pencetakan sawah baru dapat dilakukan juga melalui pemanfaatan lahan terlantar

untuk peningkatan produksi pangan sesuai peraturan perundang–undangan.

Pencetakan sawah baru dikoordinasikan dan direncanakan oleh Kementerian

Pertanian, Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah. Dengan perhitungan

pencetakan sawah pada tahun 2013 seluas 100 ribu ha. Pencetakan sawah baru

tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi produksi padi pada tahun 2013

sebesar 289 ribu ton GKG.

2. Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) secara

ekstensifikasi/ food estate

Upaya perluasan areal lahan sawah baru direncanakan oleh BUMN dan pemerintah

daerah sesuai dengan amanat Inpres 5 tahun 2011. Prakiraan kontribusi produksi

pada tahun 2013 sebesar 289 ribu ton padi GKG.

3. Optimasi Lahan dan Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)

Kegiatan Optimasi lahan dikoordinasikan dan direncanakan oleh Kementerian

Pertanian dan Pemerintah Daerah. Potensi optimasi pemanfaatan lahan sawah masih

cukup tinggi mulai dari Indek Pertanaman (IP) di bawah 1 (kurang dari 1 kali tanam

dalam 1 tahun) dan di bawah 2 (dua kali tanam padi dalam 1 tahun). IP dapat

ditingkatkan dengan input kegiatan optimasi lahan seperti penyediaan paket sarana

produksi lengkap, perbaikan jaringan irigasi, pompanisasi, penggunaan alsintan

prapanen dan lain-lain. Dengan perhitungan sasaran kegiatan optimal lahan seluas

80 ribu ha, prakiraan kontribusi produksi pada tahun 2013 adalah sejumlah 87 ribu

ton GKG padi.

Target produksi padi tahun 2012 dan 2013 untuk masing-masing Provinsi dalam rangka

menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.3.

Selain meningkatkan produksi pertanian perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan

produksi perikanan, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk

meningkatkan produksi perikanan adalah: (1) pengembangan kawasan perikanan, antara lain

kawasan minapolitan, termasuk melakukan koordinasi lintas SKPD dalam aspek perencanaan

termasuk penyiapan masterplan, pelaksanaan dan penganggaran; (2) penetapan tata ruang

wilayah dan zonasi kawasan perairan serta kawasan konservasi laut; (3) peningkatan kapasitas

SDM daerah melalui pelatihan, pembinaan dan penyuluhan perikanan.


Tabel 5.3 Sasaran Produksi Padi Tahun 2012-2013 Menurut Provinsi

No. Provinsi Sasaran (Ribu Ton) No. Provinsi Sasaran (Ribu Ton)

2012 2013 2012 2013

1 NAD 1.829,16 1.943,48 18 Nusa Tenggara Barat 2.132,66 2.265,95

2 Sumatera Utara 3.721,37 3.953,95 19 Nusa Tenggara Timur 610,12 648,25

3 Sumatera Barat 2.351,69 2.498,67 20 Kalimantan Barat 1.417,76 1.506,37

4 Riau 552,78 587,33 21 Kalimantan Tengah 630,69 670,11

5 Kepulauan Riau 1,26 1,34 22 Kalimantan Selatan 2.102,92 2.234,35

6 Jambi 667,14 708,83 23 Kalimantan Timur 571,00 606,69

7 Sumatera Selatan 3.488,94 3.707 24 Sulawesi Utara 615,12 653,57

8 Kep Bangka Belitung 15,67 16,65 25 Gorontalo 282,60 300,27

9 Bengkulu 498,58 529,74 26 Sulawesi Tengah 1.071,37 1.138,34

10 Lampung 3.034,41 3.223,63 27 Sulawesi Selatan 4.654,33 4.945,22

11 DKI Jakarta 9,82 10,43 28 Sulawesi Barat 377,27 400,85

12 Jawa Barat 12.002,59 12.752,75 29 Sulawesi Tenggara 507,15 538,85

13 Banten 2011,51 2.137,23 30 Maluku 90,24 95,88

14 Jawa Tengah 9.689,65 10.295,25 31 Maluku Utara 63,38 67,34

15 DI Yogyakarta 869,65 924,01 32 Papua 126,74 134,66

16 Jawa Timur 10.911,78 11.593,77 33 Papua Barat 30,23 32,12

17 Bali 885,52 528,96 Total 67.824,69 72.063,74

Sumber : BPS (diolah )

Peran Pemerintah Daerah dan Petani

Beberapa paket teknologi dalam rangka peningkatan produktivitas yang dapat dilaksanakan

oleh pemerintah daerah bersama dengan petani, meliputi antara lain:

1. Penerapan SRI (System of Rice Intensification)

Air merupakan kunci utama dalam budidaya tanaman termasuk padi. Dengan kondisi

ketersediaan air yang mulai terbatas baik kuantitas maupun kualitas, maka sangat

diperlukan teknologi budidaya padi hemat air. Teknologi SRI salah satunya adalah

dalam rangka menerapkan hal tersebut. SRI dapat menghemat benih (5-8 kg/ha)

karena tanam 1 batang dengan umur bibit muda (kurang dari 15 hari). Kegiatan SRI

dikoordinasikan dan direncanakan oleh Kementerian Pertanian dan Pemerintah

Daerah. Sasaran luas SRI pada tahun 2013 mencapai 200.000 ha dengan prakiraan

sumbangan produksi mencapai 1,1 juta ton padi.

2. SL-PTT Padi

Menurut data BPS, produktivitas padi masih dapat ditingkatkan hingga 6 ton GKG per

Ha, maka masih terbuka peluang meningkatkan produksi melalui peningkatan

produktivitas. Untuk meningkatkan produktivitas tersebut dilakukan melalui

penerapan paket teknologi budidaya spesifik lokasi yang lebih dikenal dengan

Pengelolaan sumberdaya dan tanaman secara terpadu (PTT). Komponen PTT antara

lain: (1) penggunaan benih varietas unggul; (2) penerapan teknik budidaya jajar


141

legowo, tanam satu batang; (3) Penggunaan pupuk berimbang; (4) Penerapan

kalender tanam; (5) Pengendalian OPT; dan (6) Panen tepat waktu. Kegiatan SL-PTT


Daerah. Untuk mendukung pencapaian sasaran produksi padi tahun 2013

direncanakan SLPTT seluas 3,75 juta ha dengan prakiraan sumbangan produksi

mencapai 21,7 juta ton padi.

3. Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) secara

Intensifikasi

Berawal dari Inpres 5 tahun 2011, maka tugas Kementerian BUMN adalah (1)

Mengoptimalkan fungsi BUMN dalam penyediaan lahan pada kawasan hutan dengan

pola tumpang sari produksi untuk tanaman padi; (2) Mengoptimalkan fungsi BUMN

dalam penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan distribusi gabah/beras; dan

(3) Memperkuat fungsi BUMN dalam pengadaan dan pengelolaan cadangan

gabah/beras pemerintah dengan target GP3K untuk tahun 2013 adalah 570 ribu ha,

dengan prakiraan sumbangan produksi mencapai 3 juta ton padi. Kegiatan GP3K

dikoordinasikan dan direncanakan oleh Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian

dan Pemerintah Daerah.

4. Pengamanan Pasca Panen

Melalui penerapan penanganan pasca panen yang tepat kehilangan hasil pasca

panen dapat dikurangi. Untuk itu diperlukan pelatihan dan pengadaan sarana

penanganan pasca panen meliputi Vertical dryer, Paddy mower, Reaper, Stripper,

Sabit bergerigi, Pedal thresher, power thresher, terpal. Berdasarkan hasil survei BPS

2009 diketahui bahwa konversi GKG ke beras rata-rata adalah 62,74 persen. Hasil

kajian dan praktek perbaikan penggilingan padi yang dilakukan oleh Perpadi, mampu

meningkatkan rendemen GKG menjadi > 65 persen. Perbaikan penggilingan yang

dilakukan meliputi: (1) Mengganti alat dalam dua polisher; (2) Penambahan dua

ayakan kawat; (3) Penambahan waterpolish; dan (4) tambahan satu unit alat

pengukur kadar air (moisture tester).

5. Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan dan Penelitian dan pengembangan benih unggul sangat penting dilakukan

guna mendukung peningkatan produktivitas tanaman padi sehingga dapat

menghasilkan produksi yang maksimal. Kegiatan penelitian dan pengembangan


Daerah.

6. Penguatan Penyuluhan

Upaya pencapaian target surplus beras 10 juta ton sangat memerlukan peran serta

aktif penyuluh disetiap daerah. Sehingga sangat diperlukan usaha penguatan


penyuluh didaerah yang dikoordinasikan dan direncanakan oleh Kementerian

Pertanian dan Pemerintah Daerah.

5.2.2 Peningkatan Rasio Elektifikasi dan Konversi Energi

Sesuai dengan UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi dan UU No. 30 tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan maka Pemerintah Daerah (Pemda) ikut serta bertanggung jawab dalam

pengelolaan energi. Hal ini selanjutnya akan tertuang dalam kerangka kebijakan yang dimulai

dengan penyusunan rencana umum energi daerah (RUED).


Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan

kebijakan, pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik

yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik

Daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik,

Undang-Undang tersebut memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi dan

swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai

dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya menetapkan ijin usaha penyediaan tenaga listrik.

Selain itu, pemda juga harus ikut serta dalam upaya mengalokasikan dana guna pembangunan

infrastruktur energi di daerahnya. Namun Pemerintah Pusat harus tetap berupaya menjaga

keadilan dan pemerataan pembangunan dengan melaksanakan Dana Alokasi Khusus (DAK)

bidang listrik perdesaan/lisdes. DAK lisdes dimulai pada tahun anggaran 2011, dengan

mengupayakan pengembangan energi mikrohidro dan tenaga surya, khususnya untuk daerah

dengan kemampuan pendanaan yang rendah serta memiliki kondisi rasio elektrifikasi yang

rendah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk

meningkatkan potensi pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur energi adalah melalui

pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta/KPS (public private partnership/PPP).

Proyek pembangkit listrik yang menjadi prioritas dan potensial untuk didorong melalui skema

pendanaan KPS adalah pembangkit batubara, hidro dan mulut tambang yang dikembangkan

pada skala besar. Skema KPS pembangkit listrik skala kecil-menengah akan lebih diarahkan

untuk pengembangan pembangkit dengan energi terbarukan seperti tenaga sampah (waste to

energy), terutama untuk daerah perkotaan. Adapun untuk skala kecil, seperti untuk

pengembangan biogas, lebih baik diarahkan melalui kerjasama dengan pihak koperasi, karena


143

hal ini terkait dengan kesesuaian aspek kapasitas, kemampuan pengelolaan, finansial dan

sosial ekonomi.

Peran Pemerintah Daerah

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur energi sebagai sarana pendorong

pembangunan sosial ekonomi di daerah, maka masih diperlukan peranan Pemerintah Daerah

dalam beberapa hal, seperti: (1) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan

kelembagaan; (2) prioritasi alokasi pendanaan pembangunan di daerah termasuk efisiensi; (3)

pengembangan potensi sosial dan ekonomi sebagai fokus pengembangan industrialisasi di

daerah; dan (4) pembinaan dan pengembangan kelembagaan bisnis khususnya koperasi. Hal

ini sangat diperlukan agar infrastruktur energi yang dikembangkan tidak hanya menaikkan sisi

konsumsi semata, namun dapat memiliki nilai tambah sosial dan ekonomi.

5.3 Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat

5.3.1 Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjadikan SDM sebagai isu sentral pembangunan daerah untuk mendukung

upaya meningkatkan dan memperluas kesejahteraan rakyat, pemerintah pusat dan

pemerintah daerah harus memastikan bahwa layanan pendidikan tersedia secara memadai

dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan

dasar sampai pendidikan tinggi harus dapat mengakomodasi setiap anak usia sekolah yang

memerlukan layanan pendidikan. Bahkan layanan pendidikan harus dapat menjangkau

seluruh lapisan masyarakat, yang bermukim di daerah tertinggal, kepulauan, terpencil dan

perbatasan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membangun infrastruktur

pendidikan untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan yang bermutu bagi

masyarakat di wilayah tersebut. Untuk itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi dalam memberikan layanan pendidikan agar

kinerja pendidikan di setiap daerah makin meningkat.


Langkah-langkah kongkret untuk meningkatkan kinerja pendidikan dapat ditempuh sebagai

berikut:

1. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas

dan merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota;

2. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang berkualitas dan merata

di seluruh provinsi dan kabupaten/kota;


3. Memperjelas wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat,

provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan layanan pendidikan untuk

mendukung efektivitas pelaksanaan desentralisasi pendidikan;

4. Mengupayakan pembangunan kapasitas kelembagaan di pemerintahan lokal dan

melakukan supervisi untuk meningkatkan tata kelola satuan pendidikan di seluruh

provinsi dan kabupaten/kota, agar pelayanan pendidikan dapat berjalan efektif;

5. Meningkatkan koordinasi di antara lembaga pemerintahan pada semua tingkatan

untuk memperlancar proses pembuatan kebijakan pendidikan, yang didukung oleh

sistem informasi, kualitas dan validitas data, serta kondisi empiris di lapangan

(evidence-based decision making);

6. Menata dan memantapkan sistem pembelajaran yang efektif di setiap satuan

pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SPM), serta memperkuat

sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi satuan pendidikan untuk menjaga dan

mengendalikan mutu pendidikan;

7. Menghitung proporsi anggaran yang harus disediakan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah berdasarkan kapasitas fiskal, yang disesuaikan dengan tugas dan

tanggung jawab setiap tingkatan pemerintahan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu

menghitung kemampuan keuangannya untuk membiayai pendidikan;

8. Menyusun mekanisme yang tepat terkait penggunaan anggaran pendidikan dari

pusat dan daerah agar tidak terjadi misalokasi dan inefisiensi. Untuk itu, perlu

meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran pemerintah pusat yang

dialokasikan melalui dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan;

9. Menyediakan subsidi dan berbagai skema blockgrant untuk meningkatkan

keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh provinsi

dan kabupaten/kota;

10. Mendorong partisipasi masyarakat, para pemangku kepentingan dan dunia usaha

dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan melalui pengembangan program

kemitraan yang saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan

pendidikan.

Dengan langkah-langkah kongkret yang dapat dilaksanakan secara nyata diharapkan layanan

pendidikan yang bermutu makin meningkat, yang berkontribusi langsung pada peningkatan

kesejahteraan rakyat di seluruh daerah di Indonesia.

Peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Agar pelayanan pendidikan lebih optimal dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan lebih

efektif, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu meningkatkan kerjasama yang

harmonis dengan memperhatikan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Untuk

itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu fokus dalam hal-hal sebagai berikut:


145

1. Memperbaiki kesenjangan capaian pendidikan dan disparitas partisipasi pendidikan

antar daerah dengan memanfaatkan sumber daya potensial yang tersedia, sehingga

masing-masing daerah tetap dapat meningkatkan kemajuan pendidikannya, yang

diiringi dengan pengurangan disparitas partisipasi pendidikan;

2. Memperbaiki ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah melalui (1) penyediaan

sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu sesuai dengan standar

pelayanan minimal; (2) memperbaiki manajemen guru dengan menata persebaran

pendidik yang lebih merata di seluruh daerah, termasuk memenuhi kebutuhan guru

di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan; (3) memfasilitasi dan

memberi kemudahan perpindahan guru antar kabupaten/kota dan antar satuan

pendidikan dalam konteks penerapan best practices dan knowledge sharing dalam

upaya meningkatkan mutu pendidikan;

3. Memastikan dan memperkuat institusi-institusi penyelenggara pendidikan (Dinas

Pendidikan, Kandepag) dan satuan pendidikan agar dapat menjalankan tugas dan

fungsi pelayanan pendidikan dengan baik;

4. Menyediakan data dan informasi yang akurat untuk dijadikan dasar dan

pertimbangan dalam perumusan dan pembuatan kebijakan pembangunan

pendidikan nasional untuk dilaksanakan di daerah;

5. Menghitung kebutuhan nyata anggaran pendidikan dengan menyusun satuan biaya

pendidikan per siswa pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan SPM. Selain itu,

menghitung pula proyeksi kebutuhan anggaran per jenjang pendidikan yang disertai

dengan perhitungan proyeksi perkembangan jumlah siswa dari tahun ke tahun

berdasarkan perkembangan jumlah penduduk di setiap daerah;

6. Mendorong peningkatan peran masyarakat dalam rangka pemberian beasiswa bagi

siswa miskin dan meningkatkan kapasitas pengelolaan pemberian beasiswa dalam

hal pendataan, sasaran dan mekanisme penyaluran.

5.3.2 Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Untuk meningkatkan efektivitas upaya percepatan pengurangan kemiskinan dalam kerangka

penguatan ekonomi domestik diperlukan sinergi antara pusat dan daerah. Secara makro,

peran pemerintah pusat lebih dititikberatkan kepada upaya untuk mewujudkan tingkat

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan melalui pelaksanaan rencana investasi

dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(MP3EI) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sementara, pemerintah daerah

diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan seluruh kegiatan investasi di koridor-koridor

ekonomi yang berada di daerahnya masing-masing. Dengan sinergi yang tepat dan koordinasi

yang intensif diharapkan pelaksanaan rencana investasi MP3EI akan mampu menggerakkan

pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas

kesempatan kerja secara nasional. Selanjutnya, secara makro pemerintah pusat dan


pemerintah daerah berperan dalam menjaga agar tingkat konsumsi masyarakat tidak jatuh

melalui upaya mempertahankan kestabilan harga bahan pangan pokok. Harga bahan pangan

pokok yang stabil merupakan kunci dalam pengendalian tingkat inflasi. Oleh karena itu

diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

dalam upaya menjaga dan mengamankan ketersediaan stok bahan pangan pokok serta

pengamanan distribusi bahan pangan pokok.

Peran Pemerintah Pusat

Dalam konteks kebijakan afirmatif, pemerintah pusat berperan dalam:

1. Merumuskan strategi dan kebijakan 4 (empat) klaster Program Penanggulangan

Kemiskinan, termasuk perencanaan program dan penganggarannya.

2. Dalam konteks peningkatan kualitas implementasi program dan kegiatan di daerah,

pemerintah pusat telah memberikan perangkat (tools) yang terkait dengan sistem

perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi kemiskinan (Pro-poor

Planning, Budgeting, Monitoring and evaluation system atau P3BM) yang telah

diterapkan di 66 kabupaten/kota dan program pengembangan sistem perencanaan

partisipatif (P2SPP) atau yang dikenal dengan PNPM Mandiri Integrasi yang telah

diterapkan di 75 kabupaten/kota, serta

3. Memberikan pengembangan kapasitas (capacity building) dan penguatan

kelembagaan (institutional strengthening) bagi Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD).


Pemerintah daerah - melalui TKPKD Provinsi dan TKPKD Kabupaten/Kota - harus lebih intensif

dalam melakukan:

1. Mengintegrasikan perencanaan seluruh program penanggulangan kemiskinan ke

dalam mekanisme dan proses perencanaan reguler melalui Musrenbang;

2. Meningkatkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan

penanggulangan kemiskinan di daerah; dan

3. Meningkatkan koordinasi kelembagaan lintas SKPD serta peningkatan intensitas

peran dan fungsi TKPKD dalam mengkoordinasikan, mensikronisasikan dan

mengintegrasikan seluruh lembaga, program dan kegiatan yang terkait dengan upaya

penanggulangan kemiskinan di daerah.


147

5.4 Pemantapan Stabilitas Politik

5.4.1 Persiapan Pemilu 2014 dan Pilkada

Langkah utama yang diperlukan dan sangat mendesak dilakukan adalah memberikan

memberikan fasilitasi dan dukungan sepenuhnya kepada Penyelenggaraan Pemilu dalam

melaksanakan amanat perundang-undangan untuk menyelenggarakan Pemilu 2014. Hal ini

dengan mengingat amanat Pasal 126 UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas

kepada Penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Adapun dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas berupa:

Penugasan personel pada sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK), Panwaslu kecamatan dan Panitia Pemungutan

Suara (PPS)

Penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK), Panwaslu kecamatan dan Panitia Pemungutan

Suara (PPS);

Pelaksanaan sosialisasi;

Kelancaran transportasi pengiriman logistik;

Monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu;

Kegiatan lainnya yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada permintaan dari

Penyelenggara Pemilu.

2. Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat membantu pendanaan untuk kelancaran

penyelenggaraan pemilihan gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku.

3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah masing-masing perlu melakukan koordinasi

dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Daerah (Polda) untuk

menyiapkan pengamanan yang optimal untuk keberlangsungan pelaksanaan setiap

proses tahapan pemilu.


Gambar 5.3 Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

5.4.2 Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi

Strategi Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Optimalisasi kinerja birokrasi sangat tergantung pada kapasitas, kompetensi, integritas dan

kinerja dari SDM Aparatur, dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam rangka

memperbaiki manajemen kepegawaian negara, saat ini sedang dilakukan pembahasan antara

pemerintah dengan DPR dalam rangka penyusunan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penyusunan RUU ini untuk menggantikan UU No. 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. Sedangkan beberapa

kebijakan yang telah berhasil diterbitkan pada tahun 2011, antara lain: (1) PP 46/2011

tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS; (2) PP 44/2011 tentang Pemberhentian PNS; dan (3)

Permenpan & RB No. 63/2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai

Negeri.

Di samping itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan moratorium penerimaan PNS, yang

ditetapkan melalui Peraturan Bersama antara Menteri PAN & RB, Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Keuangan No. 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, No. 800-632 Tahun 2011, No.

141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Dalam masa penundaan tersebut, instansi pusat dan daerah diharapkan dapat melakukan

penghitungan kebutuhan jumlah PNS yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja

Sumber: KPU, 2012


149

untuk melakukan penataan organisasi (rightsijing) dan penataan PNS dalam kerangka

pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagai dasarnya, telah diterbitkan PermenPAN & RB Nomor

26 tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah kebutuhan PNS untuk Daerah. Sebagai

tindak lanjutnya, pada tahun 2012 ini akan diselenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi

4.125 tenaga Analisis Jabatan (Anjab) di K/L/Pemda yang nantinya diharapkan dapat disusun

peta jabatan dan profil kebutuhan PNS pada seluruh instansi pusat dan daerah.

Berdasarkan peta SDM Aparatur dan berbagai kebijakan yang telah diterbitkan tersebut,

maka strategi yang dapat ditempuh dalam rangka peningkatan kualitas SDM Aparatur oleh

pemerintah daerah adalah antara lain:

1. Melakukan penataan kepegawaian daerah dengan menghitung kebutuhan pegawai

sesuai dengan kebutuhan riil (right sijing);

2. Melakukan realokasi penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang

dibutuhkan;

3. Memperkuat manajemen SDM pegawai dengan membangun sistem pola karir,

sistem promosi/demosi dan mutasi, model/sistem seleksi penerimaan dan

penempatan pegawai;

4. Memperkuat manajemen pengembangan kapasitas dan profesi pegawai dengan

membangun sistem pengembangan karir dan kapasitas pegawai yang profesional;

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat pegawai, khususnya

diklat teknis terampil.

Melalui strategi tersebut, diharapkan SDM Aparatur dapat menjadi pendorong perubahan

dan peningkatan kinerja di lingkungan pemerintah daerah, sehingga secara langsung maupun

tidak langsung, turut memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing birokrasi daerah.

Strategi Perluasan Penerapan E-Procurement

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperluas penerapan e-procurement atau Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun

daerah, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Gubernur/Bupati/Walikota berkewajiban membentuk LPSE untuk memfasilitasi

ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara

elektronik;

2. K/L/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;

3. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/PerguruanTinggi/BUMN yang

tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan

menjadi pengguna dari LPSE terdekat.


Selain langkah di atas, upaya lain yang dilakukan dalam rangka perluasan penerapan e-

procurement, dilakukan melalui penetapan aksi sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 17

Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Dalam Inpres

tersebut telah dirumuskan program aksi berupa Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan

Badan Publik, dengan LKPP sebagai instansi penanggung jawab. Adapun sasaran yang ingin

dicapai adalah dalam APBN/APBD tahun 2012, sekurang-kurangnya 75 persen dari seluruh

belanja K/L dan 40 persen belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk

pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE terdekat.

Strategi Peningkatan Opini/Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN), Pemerintah telah menetapkan beberapa sasaran yang harus dicapai oleh

pemerintah daerah, antara lain meningkatnya jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) menjadi 60 persen pada akhir tahun 2014. Kebijakan ini ditetapkan melalui

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Untuk mendukung pencapaian sasaran

tersebut, pemerintah juga telah menetapkan beberapa kebijakan terkait, antara lain Inpres

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

dan Pembinaan Aset Daerah. Dengan dicapainya opini WTP, diharapkan dapat mendorong

pencapaian kinerja pemerintah darah yang lebih baik.

Berdasarkan peta pencapaian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda sampai tahun 2010,

maka strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan opini dan

kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) antara lain adalah:

1. Meningkatkan komitmen dan pemahaman dari pimpinan pemerintah daerah

(kepala daerah, DPRD, kepala SKPD) untuk mencapai kualitas terbaik laporan

keuangan pemerintah daerah (opini WTP) berikut aksi dan instruksi yang jelas atas

komitmen yang telah ditetapkan;

2. Menyusun Rencana Aksi Menuju opini WTP dengan membangun infrastruktur

pengelolaan keuangan daerah yang kuat, antara lain (minimal) terdiri dari:

perbaikan sistem, prosedur dan pelaporan pengelolaan keuangan dan barang

milik daerah (sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah);

peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah melalui

penerimaan pegawai baru dan peningkatan kualitas pelaksanaan bimtek/diklat

bagi para pengelola keuangan negara. Kegiatan bimtek/diklat bertujuan untuk

memberikan pemahanan praktis kepada para pengelola keuangan agar mampu


151

dalam menyusun neraca daerah, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas

dan catatan atas laporan keuangan;

penguatan/pengefektifan fungsi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)

dalam mengintensifkan langkah-langkah pencegahan terhadap korupsi pada

pelaksanaan/realisasi APBD;

penguatan SPIP sesuai PP 60 tahun 2008;

penguatan manajemen aset;

penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dll.

3. Melaksanakan/memperhatikan peraturan/pedoman terkait peningkatan kualitas

laporan keuangan, antara lain:

PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah;

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas

Keuangan Negara;

Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi dan Pembinaan Aset Daerah;

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Permenkeu Nomor 242 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana

Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012 (persyaratan opini WTP dan WDP untuk

mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2012);

Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-420/K/2007 tentang Pedoman Review

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Memanfaatkan kegiatan-kegiatan KL yang bertujuan memfasilitasi/membantu

pengelolaan keuangan daerah:

Asistensi yang diberikan BPKP pada pemerintah daerah untuk meningkatkan

opini laporan keuangan daerah sebagai berikut:

a. Pendampingan penyusunan laporan keuangan;

b. Pendampingan penataan aset;

c. Pendampingan penyusunan sistem akuntansi dan SOP Pengelolaan

Keuangan;

d. Bimtek Pengelolaan Keuangan;

e. Penyediaan sistem pengelolaan keuangan berbasis komputer (SIMDA

keuangan, SIMDA gaji, SIMDA BMD/aset.


BPKP bersama beberapa pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang belum

berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD, telah menandatangani nota

kesepahaman (MoU) untuk menuju opini WTP. Ruang lingkup pendampingan

dalam Mou antara lain:

a. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah;

b. Peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah; dan

c. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern

pemerintah (SPIP).

Asistensi yang diberikan Kemendagri pada pemerintah daerah untuk

meningkatkan opini laporan keuangan daerah sebagai berikut:

a. Membina Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Membina Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah;

c. Membina Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Kepala Daerah

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Membina Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Kepala Daerah

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;

e. Membina Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Kepala Daerah

tentang Kebijakan Bantuan Sosial;

f. Membina Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Membina Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD.

Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang menyusun Permendagri tentang Pedoman

Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual. Setelah ditetapkan, Permendagri ini

akan disosialisasikan secara bertahap.

Strategi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah, baik pusat

maupun daerah, dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, melalui serangkaian program

dan kegiatan yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran negara, sehingga terwujud

manajemen berbasis kinerja pada lingkungan birokrasi pemerintah. Hal inilah yang mendasari

diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi SAKIP

pada awalnya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, seiring perkembangan dan penerapan sistem

perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja pada seluruh instansi pemerintah, pusat dan

daerah, maka implementasi SAKIP harus juga merujuk pada peraturan perundang-undangan

yang ada, antara lain:


153

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN);

4. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Sebagai wujud implementasi SAKIP tersebut, maka instansi pemerintah harus menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya. LAKIP tersebut,

melalui koordinasi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dilakukan evaluasi dan

penilaian, yang dilaksanakan berdasarkan, yakni:

1. Surat Keputusan Menpan Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan

2. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011.

Oleh karena itu, strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan

akuntabilitas kinerjanya, sehingga mendapatkan predikat yang lebih baik dari hasil penilaian

LAKIP-nya, antara lain:

1. Memiliki dokumen perencanaan yang baik, antara lain Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Rencana Strategis pada setiap SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah;

2. Dokumen perencanaan tersebut, harus dimanfaatkan dengan baik sehingga

terwujud konsistensi antara rencana yang telah ditetapkan dengan

implementasinya. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah memiliki perencanaan

kinerja tahunan secara terukur dan menerapkan kontrak kinerja di setiap unit kerja

instansi pemerintah, khususnya bagi setiap pimpinan unit kerja;

3. Setiap kinerja yang dihasilkan oleh instansi, harus dapat diukur secara tepat, valid

dan sedapat mungkin dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, setiap instansi

pemerintah harus merumuskan dengan baik dan telah memiliki indikator yang tepat,

dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan dan dilakukan

pengukuran hasil kinerjanya, serta dilengkapi dengan analisis hasil pengukuran.

4. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja secara sistematis, komprehensif dan secara

tepat mampu menyajikan kinerja yang dihasilkan dengan indikator yang terukur,

dibandingkan dengan dokumen perencanaannya. Indikator-indikator kinerja yang

menjadi target setiap tahunnya, harus diungkapkan pencapaiannya dengan data dan

informasi yang jelas. Apabila terdapat data dan informasi tambahan, selain

pencapaian indikator tersebut, dapat dituangkan dalam Laporan atau lampiran

laporan, sebagai penjelasan atas kelengkapan kinerja yang telah dicapainya.


Dalam menempuh strategi peningkatan akuntabilitas kinerjanya seperti di atas, pemerintah

daerah hendaknya dapat berkonsultasi dengan beberapa instansi, yakni Kementerian PAN

dan RB, BPKP Perwakilan di setiap provinsi, LAN dan instansi lainnya yang kegiatan-

kegiatannya memiliki keterkaitan substansi dengan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.

5.5 Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

5.5.1 Regulasi

Untuk mendukung realisasi percepatan dan perluasan kegiatan ekonomi utama, selain

percepatan pembangunan dukungan infrastruktur, diperlukan dukungan non-infrastruktur

berupa pelaksanaan, penetapan atau perbaikan regulasi dan perijinan, baik di tingkat nasional

maupun daerah.

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam perbaikan regulasi dan perijinan adalah sebagai

berikut:

1. Mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang;

2. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat

dan daerah, maupun antara sektor/lembaga;

3. Merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung

strategi MP3EI (seperti Bea Keluar beberapa komoditi);

4. Memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan ekonomi utama yang sesuai dengan

strategi MP3EI;

5. Mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastian perijinan.


Upaya-upaya debottlenecking tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan

dari pemerintah daerah terutama untuk melakukan upaya debottlenecking guna memperbaiki

iklim investasi di daerah masing-masing. Untuk itu, perlu upaya bersama untuk mengatasi

permasalahan yang membutuhkan perbaikan regulasi dan perijinan, diantaranya:

1. Pembagian tanggung jawab terkait dengan regulasi/perijinan bersifat lintas

kewenangan: Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hal ini dapat

menimbulkan kerancuan dari sisi administrasi. Pemerintah daerah mengeluarkan

kebijakan mereka sendiri, struktur tarif dan waktu standar untuk ijin-ijin tertentu

yang mungkin sejalan dan tidak sejalan dengan keputusan menteri yang berlaku

untuk ijin yang sama. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antara dinasi-


155

dinas perijinan di daerah dan departemen teknis. Panduan perijinan usaha yang jelas

dan lengkap akan meniadakan inkonsistensi antara peraturan-peraturan di tingkat

pusat dan daerah dan mengurangi inefisiensi dan peluang untuk melakukan tindak

korupsi.

2. Banyaknya pungutan/retribusi yang diterapkan di daerah. Hal ini dikarenakan

kurangnya “pemahaman filosofi dan prinsip pungutan” sehingga diperlukan

kejelasan subjek dan objeknya, kejelasan hak dan kewajiban wajib

pungut/pemerintah daerah, serta koneksi antara tujuan dan isi peraturan daerah

(Perda). Semua hal ini harus berpedoman pada UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Masih banyaknya Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum merevisi RTRW sesuai

dengan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini dapat menghambat

proses pemberian ijin usaha bagi investor karena salah satu kriteria pemberian ijin

usaha adalah kesesuaian dengan tata ruang. Untuk itu, perlu adanya percepatan

penyelesaian penyusunan RTRW. Namun agar pelaksanaan pembangunan tidak

terhambat, maka daerah dapat tetap menggunakan RTRW yang berlaku, kecuali

pada kawasan yang masih konflik dengan kawasan kehutanan.

4. Terkait debottlenecking regulasi yang menghambat proses investasi di daerah, maka

perlu upaya untuk:

Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat

pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga;

Merevisi atau menerbitkan peraturan daerah yang sangat dibutuhkan untuk

mendukung percepatan pelaksanaan MP3EI;

Memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan ekonomi utama yang sesuai

dengan MP3EI;

Mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastian

perijinan.

5.5.2 Konektivitas

Percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam kerangka penguatan

konektivitas nasional telah ditetapkan menjadi salah satu strategi utama dalam pelaksanaan

MP3EI. Tujuan utama penguatan konektivitas nasional tersebut adalah (1) meningkatkan

kelancaran arus barang, jasa dan informasi; (2) menurunkan biaya logistik; (3) mengurangi

ekonomi biaya tinggi; (4) mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan

(5) mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah.



Dalam rangka mensukseskan MP3EI selain berperan dalam mensinergikan kebjiakan di daerah

dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga sangat sentral untuk:

1. Mendorong percepatan proses pembebasan lahan dalam pembangunan

infrastruktur di wilayahnya dengan berpedoman kepada UU No. 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah disahkan oleh

DPR.

2. Membangun komitmen untuk mensukseskan penyediaan infrastruktur dalam

mendukung MP3EI.

Komitmen untuk mensukseskan MP3EI bukan hanya antara Pemerintah Pusat,

BUMN dan swasta, namun Pemerintah daerah juga harus terlibat aktif sehingga

anggaran belanja modal daerah dapat dipakai untuk mendukung platform besar ini.


Untuk mempercepat pencapaian tujuan konektivitas nasional, dalam jangka pendek

Pemerintah telah memprioritaskan percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur

disetiap koridor ekonomi, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan

digunakan sebagai landasan penyusunan RAPBN. Akan tetapi, untuk mengoptimalkan

pelaksanaan MP3EI perlu upaya sinergitas nasional dan daerah dalam pembangunan

infrastruktur, diantaranya:

1. Pendanaan pembangunan infrastruktur melalui APBN sangat terbatas, sehingga

pemanfaatan infrastruktur nasional perlu disertai dan disinergikan dengan

pembangunan infrastruktur provinsi dan lokal. Dengan demikian multiplier-effects

untuk mendorong pembangunan daerah akan lebih besar (contoh sinergi antara

pembangunan jalan nasional dengan jalan provinsi dan kabupaten/kota; jaringan

irigasi primer dengan irigasi sekunder dan tersier).

2. Para Gubernur perlu mengidentifikasi pembangunan infrastruktur nasional yang

"strategis dan penting“ untuk mempercepat pembangunan daerah yang

bersangkutan (contoh Gubernur Jawa Tengah mengusulkan pengembangan

Pelabuhan Tanjung Emas, pengembangan Bandara A. Yani, pembangunan Waduk Jati

Barang, penyelesaian pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo (Ungaran-Bawean dan

Bawean-Solo); Gubernur NTB mengusulkan pembangunan Waduk Pandan Duri dan

Jalan Trans Nusa Tenggara).

5.5.3 Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi utama

pelaksanaan MP3EI. Hal ini dikarenakan pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin


157

pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk

inovasi. Dalam konteks ini, peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci

utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu,

tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut diatas

haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat

terhadap perkembangan sains dan teknologi.


Untuk itu, dalam pengembangan SDM dan IPTEK juga membutuhkan peran dari setiap

Pemerintah Daerah, diantaranya dalam:

1. Mendukung pengembangan program pendidikan vokasi.

Program pendidikan vokasi didorong untuk menghasilkan lulusan yang terampil. Oleh

karena itu, pengembangan program pendidikan vokasi harus disesuaikan dengan

potensi di masing-masing koridor ekonomi. Di setiap kabupaten/kota minimal harus

dikembangkan pendidikan tinggi setingkat akademi (community college) atau

politeknik dengan bidang-bidang yang sesuai dengan potensi di kabupaten tersebut.

Pengembangan community college, yang menyelenggarakan program diploma 1,

diploma 2 dan diploma 3, diharapkan akan menghasilkan lulusan yang langsung

dapat diserap oleh kegiatan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di setiap

koridor ekonomi. Oleh karena itu pengembangan community college dilakukan

dengan secara bersama-sama antara pemerintah, dunia usaha dan universitas

sebagai pengelola community college. Mutu community college dibina oleh

politeknik yang dikembangkan di ibukota provinsi. Politeknik tersebut dikembangkan

sesuai dengan potensi dan keunggulan setiap koridor ekonomi.

Selain pengembangan pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya manusia juga

dilakukan dengan pengembangan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),

pengembangan pelatihan kerja dan pengembangan lembaga sertifikasi.

2. Pembentukan klaster inovasi daerah untuk pemerataan pertumbuhan.

MP3EI mendorong dan memberdayakan upaya masyarakat, pelaku usaha,

pemerintah daerah yang sudah memiliki inisiatif untuk menumbuhkembangkan

potensi inovasi pada beberapa produk dan program unggulan wilayah, antara lain:

a. Model Pengembangan Kawasan Inovasi Agroindustri, di Gresik Utara Provinsi

Jawa Timur;

b. Model pengembangan kawasan industri inovasi produk-produk hilir yang

terintegrasi, untuk pengembangan kelapa sawit, kakao dan perikanan;

c. Model Pengembangan Kawasan Inovasi Energi yang berbasis non-renewable dan

renewable energy di Provinsi Kalimantan Timur.


5.6 Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Penguatan Ekonomi Domestik

Proses perencanaan dan penganggaran yang baik akan sangat berperan penting dalam

meningkatkan peran pemerintah untuk memperkuat ekonomi domestik. Mekanisme

perencanaan dan penganggaran pada umumnya menggunakan lima pendekatan dasar, yaitu:

(i) pendekatan teknokratik, (ii) pendekatan politik, (iii) pendekatan partisipatif, (iv)

pendekatan top down, serta (v) pendekatan bottom up. Pendekatan politik akan

menghasilkan rencana pembangunan sebagai hasil penjabaran visi misi presiden atau kepala

daerah yang dijabarkan dalam RPJMN atau RPJMD. Sementara yang melalui proses

teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan

kerja yang secara fungsional yang menjadi tugasnya. Pendekatan partisipatif terjadi dimana

jika perencanaan dan penganggaran melibatkan semua stakeholder, salah satunya adalah

melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Sedangkan pendekatan top down

dan bottom up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Kelima pendekatan tersebut

sangat penting digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah

khususnya digunakan untuk menyusun dan memformulasikan suatu kebijakan.

Gambar 5.4 Faktor Pendukung Daya Saing Daerah

Sumber: Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, SE, MA, Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Reformasi Birokrasi, Jakarta, 26 Juni 2012.

Strategi perencanaan dan penganggaran untuk menguatkan perekonomian domestik dapat

dicapai dengan adanya sinergi antar pusat-daerah yang baik. Sinergi dalam kerangka

kebijakan pembangunan Pusat-Daerah dan antar daerah diperlukan untuk menjamin: (1)

Sinergi Input, Output, Outcome

Berkelanjutan

Memperhatikan Kemajuan Teknologi dan Perubahan Kelembagaan

Bersaing secara nasional maupun internasional

Daya Saing Daerah


159

koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah; (2) terciptanya integrasi,

sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah

maupun antara Pusat dan Daerah; (3) keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) optimalnya partisipasi masyarakat di semua

tingkatan pemerintahan; dan (5) tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

Langkah-langkah yang diperlukan pemerintah daerah melalui sinergi pusat-daerah adalah:

1. Melakukan sinkronisasi RPJMD dan RKPD dengan prioritas nasional yang

tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014 dan RKP. Hal ini dapat dilakukan melalui: (i)

sinkronisasi tujuan, sasaran, program, kegiatan dan alokasi anggaran daerah sesuai

dengan tujuan dan sasaran RPJMN 2010 – 2014 dan RKP; dan (ii) sinkronisasi renstra

SKPD dengan renstra K/L sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMN 2010 – 2014 dan

RKP.

2. Menitikberatkan penganggaran pada peningkatan belanja modal, terutama untuk

meningkatkan daya saing daerah. Daya saing daerah adalah kemampuan untuk

mensinergikan antara input, output dan outcome yang ada di daerahnya secara

berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan perubahan teknologi dan institusi yang

ada di daerah tersebut agar dapat bersaing dengan baik di tingkat nasional maupun

internasional sehingga mampu meningkatkan standar kehidupan masyarakat.

3. Memonitor pelaksanaan rencana pembangunan dan realisasi anggaran, terutama

yang terkait dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,

menjaga iklim investasi, meningkatkan hubungan kerjasama antar daerah dan

kemitraan pemerintah-swasta, serta meningkatkan akses terhadap sarana dan

prasarana fisik pendukung ekonomi daerah.


Boks 5.1

Kinerja Daerah Dalam Kemudahan Berusaha

Peringkat daya saing Indonesia dalam Ease of Doing Business (EODB) tahunan yang dilaksanakan

oleh IFC Bank Dunia, jauh di bawah negara anggota ASEAN seperti Singapura, Thailand dan

Malaysia. Hasil survei tersebut menyatakan bahwa posisi Indonesia yang pada tahun 2011 berada

pada peringkat ke 126 menurun menjadi ke 129 pada tahun 2012. Sementara Singapura tetap

menduduki posisi pertama selama 4 tahun berturut-turut. Posisi Thailand dan Malaysia terus

menerus membaik, bahkan pada tahun 2012 telah berada pada peringkat tidak lebih dari 20. Survei

tersebut dilakukan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di kota-kota bisnis dunia.

Untuk Indonesia diwakili oleh Jakarta.

Dari hasil survei kemudahan berusaha tingkat global, daya saing berusaha di Indonesia

dibandingkan negara lain masih belum baik. Namun ternyata potret berbeda diperoleh saat survei

dilakukan di 20 kota di Indonesia dari 400 kota di dunia yang terpilih dalam survei Sub National

Doing Business (SNDB). Berdasarkan survei SNDB, kota dengan kemudahan perijinan menjadi salah

satu pertimbangan bagi para pengusaha untuk membangun atau mengembangkan usahanya.

Secara nasional, Yogyakarta adalah kota termudah dan tercepat dalam mendirikan usaha,

Balikpapan (Kalimantan Timur) merupakan kota termudah dalam mengurus ijin mendirikan

bangunan, sementara Bandung (Jawa Barat) dan DKI Jakarta adalah yang termudah dalam

mendaftarkan properti. Bahkan untuk beberapa indikator kota-kota tersebut dapat lebih cepat

dengan prosedur yang lebih pendek dibandingkan rata-rata 20 kota di Indonesia yang disurvei dan

APEC.

Balikpapan, Jambi dan Palembang dalam memberikan kemudahan mendirikan bangunan lebih

cepat dan lebih murah dari rata-rata 20 kota yang disurvei di Indonesia, bahkan dari rata-rata

anggota APEC.


161

Boks 5.1 (Lanjutan)

Kinerja Daerah Dalam Kemudahan Berusaha

Dalam memberikan kemudahan mendaftarkan properti, Bandung, Jakarta, Palembang lebih cepat

dari rata-rata 20 kota yang disurvei di Indonesia dan terhadap rata-rata negara Asia timur dan

Pasifik.

Sumber: Doing Business di Indonesia 2012, IFC Bank Dunia


Boks 5.2

Kisah Sukses Pelaksanaan PTSP di Parepare dan Sragen

Fenomena membaiknya pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir ini bisa dijumpai di

beberapa daerah yang telah membangun pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) atau yang dikenal

dengan One Stop Services (OSS) antara lain di Kota Parepare dan Kabupaten Sragen. Daerah-daerah

tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance. Dengan dicapainya ISO

9001:2000 atas kualitas manajemennya, maka kantor pelayanan perijinan Kota Parepare dan

Kabupaten Sragen merupakan sebagian contoh pelaksanaan pemberian pelayanan perijinan prima

yang berhasil disediakan pemerintah kepada masyarakat, dalam lingkup daerah yang bersangkutan.

Dengan tidak mengesampingkan prestasi dari daerah-daerah lain yang juga tengah berbenah

menuju birokrasi yang friendly, di kedua kota/kabupaten tersebut dapat memberikan pelayanan

beberapa perijinan dan non perijinan dalam waktu dan dengan biaya yang terukur jelas (lama dan

besarannya). Dengan kemajuan kualitas pelayanan dari kedua daerah tersebut telah menumbuhkan

optimisme baru terhadap kinerja birokrasi dan menyemangati adanya harapan bagi bangsa ini

untuk tampil lebih baik dan berdaya saing nantinya.

Untuk meraih status sebagai PTSP yang mampu menyediakan layanan prima, merupakan hasil kerja

yang didesain (by design) dan dilakukan terus menerus sehingga memperoleh kepercayaan

masyarakatnya. Bukan pekerjaan yang mudah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat

karena pada awalnya, masyarakat termasuk investor enggan berhubungan langsung dengan aparat,

namun dengan berdirinya PTSP yang memberlakukan kemudahan, transparansi dan keramahan

dalam pengurusan berbagai surat, pengajuan ijin usaha dan pelaporan, dengan didukung kondisi

kantor yang nyaman, petugas dengan seragam pegawai swasta yang siap melayani dengan senang

hati maka secara perlahan PTSP mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bahkan selanjutnya

kantor-kantor tersebut mendapat brand image baru yang positif.


163

Boks 5.2 (lanjutan)

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Parepare, Sulawesi Selatan

Kantor pelayanan perizinan Parepare berdiri sejak bulan Juni 2011. Di kantor tersebut dengan jelas

dipasang slogan “kawasan bebas korupsi” dan “apabila bisa dipercepat kenapa diperlambat?”.

Slogan tersebut ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas pelayanan perijinan. Waktu yang

diperlukan untuk mengurus izin atau mendapatkan surat keterangan berkisar dari 15 menit hingga

tujuh hari. Proses yang memakan waktu sampai tujuh hari biasanya hanya izin-izin yang

membutuhkan verifikasi, seperti izin tempat usaha, izin gudang, industri dan lainnya yang

memerlukan pengecekan ke lapangan untuk melihat lokasi, keterangan dari tetangga dan hal lain

yang diperlukan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku.

Beberapa contoh perijinan yang dapat diproses dengan cepat antara lain, untuk pengurusan KTP,

biasanya kurang dari satu hari atau setengah hari. Untuk NPWP, rata-rata hanya 15 menit. Akta

catatan sipil, izin trayek angkutan kota dan izin usaha angkutan hanya dua hari, sementara izin

pemasangan reklame sekitar tiga hari. Proses pembayaran dilakukan di Bank Sulawesi Selatan.

Untuk menjaga transparansi, maka pada besaran biaya dan angka dicantumkan pada bagian bawah

surat keterangan yang dikeluarkan sesuai dengan perda dan juga jumlah yang dibayarkan di bank,

sehingga tidak ada uang beredar di PTSP tersebut. Beberapa perijinan bahkan dibebaskan dari

biaya, antara lain: SIUP, TDP, TDI, ijin peruntukan penggunaan tanah, NPWP, ijin usaha

kepariwisataan, perijinan dan non perijinan di bidang penanaman modal.

Kualitas kinerja manajemen KPPT Parepare telah mencapai sertifikat ISO 9001 versi 2000 pada

tahun 2004, 2007 dan renewal and upgrade ke ISO 9001:2008 pada tahun 2011. Prestasi yang

diperoleh KPPT Parepare selain sertifikat ISO, antara lain adalah: Piala Citra Pelayanan Prima dari

Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) tahun 2002, 2006, 2009, Piagam dari

Mendagri sebagai narasumebr Permendagri No 24 tahun 2006 tentang PTSP tahun 2006, Piagam

sebagai PTSP kota terbaik dari Mendagri tahun 2007, Piagam Mendagri atas prestasi kontinuitas

konsekuensi dan komitmen pelaksanaan PTSP tahun 2009, investment award/PTSP kota terbaik dari

BKPM tahun 2011, piala otonomi award tahun 2009 sampai dengan 2011, penghargaan dari Komite

Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan penghargaan dari The Asia Foundation.

Banyaknya prestasi yang diperoleh KPPT Parepare, telah menjadikan percontohan setidaknya bagi

359 kabupaten/kota/lembaga yang datang berkunjung. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan KPPT

Parepare telah menjadikan sumber informasi tidak kurang dari 115 daerah/lembaga pada seminar

dan sosialisasi pelayanan PTSP.

Implementasi KPPT Parepare telah membantu berperan meningkatkan iklim investasi dan iklim

usaha di Kota Parepare yang tercermin dari meningkatnya jumlah perijinan yang diproses dan

berimplikasi pada peningkatan PAD yang mencapai 442,9 persen selama periode tahun 2003 sampai

dengan 2011.


Boks 5.2 (lanjutan)

Badan Pelayanan Terpadu Sragen, Jawa Tengah

Badan Palayanan Terpadu (BPT) Sragen beroperasi secara resmi pada bulan Oktober 2002 dengan

slogan: “Satu hati untuk melayani. Mudah cepat, transparan dan pasti”. Latar belakang berdirinya

BPT Sragen adalah adanya keinginan masyarakat akan kemudahan dan penyederhanaan pelayanan

pemerintah untuk mendorong laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. BPT Sragen

menerima pendelegasian kewenangan langsung dari Bupati sehingga memiliki kewenangan

menerima, memproses dan menandatangani dokumen perizinan. Penerimaan retribusi disetorkan

langsung ke kas daerah sesuai rekening dinas masing-masing.

Proses pelayanan untuk beberapa perijinan di BPT Sragen dapat dilakukan secara paralel antara

perijinan satu dengan yang lainnya dengan maksimal waktu 12 hari. Semua informasi lamanya

proses perijinan dan formulir dapat dengan mudah diakses dari website pemerintah kabupaten.

Untuk pengurusan SIUP, TDP dan TDI paling lama memakan waktu 3 hari, sementara untuk pajak

reklame hanya memerlukan 1 hari. Untuk meningkatkan kelancaran pelayanan, BPT Sragen

menerapkan sistem online yang terhubung dengan kantor-kantor kecamatan di bawahnya dan

pemohon dapat melakukan pengecekan sampai dimana berkas sudah diproses (tracking document)

melalui internet. Untuk menjaga kualitas pelayanan, BPT Sragen membuat survei kepuasan

pelanggan setiap enam bulan sekali.

Penghargaan yang diterima KPT Sragen selain sertifikat ISO 9001-2000 dari Sucofindo International

Certification Service antara lain adalah: penghargaan Satya Abdi Praja dari Gubernur Jateng, Citra

Pelayanan Prima dari Presiden, Ranking I daerah Pro Investasi di Jateng tahun 2005, investment

award/PTSP kabupaten terbaik dari BKPM tahun 2010. Selain itu, BPT Sragen juga terpilih sebagai

best practice modul oleh JICA Jepang dan dibuat film yang kemudian diedarkan ke berbagai

kabupaten/kota di Tanah Air. Bahkan, BPT Sragen direkomendasikan ADB dan IFC sebagai model

KPT di Indonesia, dengan membuat buku panduan tentang OSS yang diedarkan di seluruh

kabupaten/kota di Tanah Air.

Keberadaan BPT Sragen selama ini memberikan dampak positif bagi perkembangan dan

pembangunan Kabupaten Sragen antara lain meningkatnya jumlah pemohon, penerimaan retribusi

dan realisasi investasi sebagai berikut:

No Tahun Jumlah Pemohon Penerimaan Retribusi (Rp Juta) Realisasi Investasi (Rp Juta)

1 2003 39.582 935,2 526.000,00 2 2004 38.304 902,9 703.000,00 3 2005 48.272 1.203,4 926.000,00 4 2006 45.633 1.417,6 950.000,00 5 2007 57.380 1.628,0 1.200.000,00 6 2008 56.329 1.718,3 1.300.000,00 7 2009 53.110 1.843,8 1.200.000,00 8 2010 91.958 2.180,2 1.350.073,72

Sumber: Perijinan usaha, BPT Sragen


165

Boks 5.3

Belajar dari Jawa Barat: Pemenang Pangripta Nusantara 2012

Anugerah Pangripta Nusantara diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/BAPPENAS bertujuan untuk mendorong setiap daerah untuk menyiapkan dokumen

rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan;

serta sekaligus menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan

pembangunan yang lebih baik dan bermutu. Pemberian penghargaan ini dilakukan melalui penilaian

terhadap dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi tahun 2012.

Sumber: Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Bappenas

Berdasarkan SK Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 53/

M.PPN/HK/04/2012 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Anugerah Perencanaan Terbaik

Pangripta Nusantara Tahun 2012, tahap penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Independen yang

terdiri dari 5 orang pakar/ahli perencanaan pembangunan dan akademisi yaitu Prof. Herman

Haeruman (IPB), Prof. Bambang Bintoro Soedjito (ITB), Dr. Kodrat Wibowo (Unpad), Dr.

Wicaksono Sarosa (Partnership/Kemitraan) dan P. Agung Pambudhi (KPPOD).

Berdasarkan SK Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.

53/M.PPN/HK/04/2012 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Anugerah Perencanaan Terbaik

Pangripta Nusantara Tahun 2012, tahap penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Independen yang

terdiri dari 5 orang pakar/ahli perencanaan pembangunan dan akademisi yaitu Prof. Herman

Haeruman (IPB), Prof. Bambang Bintoro Soedjito (ITB), Dr. Kodrat Wibowo (Unpad), Dr. Wicaksono

Sarosa (Partnership/Kemitraan) dan P. Agung Pambudhi (KPPOD).


Boks 5.3 (lanjutan)


Penilaian didasarkan pada 5 (lima) kriteria, yaitu:

1. Keterkaitan dokumen RKPD 2012 dengan dokumen RPJMD Provinsi dan RKP 2012;

2. Konsistensi dokumen RKPD 2012 terutama konsistensi hasil evaluasi dengan isu strategis, isu

strategis dengan prioritas dan prioritas dengan anggaran;

3. Kedalaman dan kelengkapan dokumen RKPD 2012 dalam menyajikan kerangka ekonomi

daerah, kerangka kebijakan keuangan daerah, analisa, arah kebijakan dan prioritas

pengembangan wilayah dan strategi dan arah kebijakan pro-growth, pro-poor, pro-job, pro-

environment, serta percepatan pencapaian tujuan MDGs;

4. Keterukuran tujuan dan sasaran RKPD 2012 yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan

prakiraan maju anggaran tahun berikutnya; serta

5. Proses penyusunan dokumen RKPD 2012 yang dilihat dari tingkat intensitas konsultasi

dengan para pemangku kepentingan, kepemimpinan dan kesiapan pelaksanaan.

Pemberian trophy penghargaan Anugerah Perencanaan Terbaik Pangripta Nusantara Tahun 2012

oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada para Kepala Bappeda yang mewakili 3 provinsi

pemenang dilakukan pada saat acara penutupan Pra-Musrenbangnas tanggal 25 Mei. Ketiga

provinsi pemenang yaitu:

1. Provinsi Jawa Barat, pemenang pertama;

2. Provinsi DI Yogyakarta, pemenang kedua;

3. Provinsi Sumatera Selatan, pemenang ketiga.

Disamping itu, juga diberikan penghargaan dalam bentuk piagam kepada 3 provinsi nominasi

terbaik, yaitu: Provinsi NAD, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DKI Jakarta.

Proses Perencanaan di Jawa Barat

Tema

Paparan RKPD Prov. Jawa Barat Tahun 2012 oleh Kepala Bappeda

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Jawa Barat Tahun 2012 mengusung tema

pembangunan “Mengintegrasikan Peran Investasi

Dunia Usaha dalam Menghela Pembangunan

Sektoral dan Kewilayahan Bersifat Monumental

untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa

Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”.


167

Boks 5.3 (lanjutan)


Prioritas Pembangunan Jawa Barat

Penyusunan RKPD 2012 Provinsi Jawa Barat memperhatikan 4 Sasaran Nasional yang ditetapkan

oleh pemerintah yaitu melalui; (1) RPJMN (2010-2014); (2) 6 Indikator Pembangunan, yaitu:

Pertumbuhan Ekonomi; Kemiskinan; Pengangguran; Angka Kematian Bayi; Angka Harapan Hidup;

Angka Pendapatan per Kapita; (3) Millenium Development Goals (MDG’s); dan (4) Inpres No. 3

Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan (Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro

Environment).

Berdasarkan sasaran tersebut, Provinsi Jawa Barat menetapkan 10 (sepuluh) Prioritas

Pembangunan (Common Goals) yaitu:

1. Peningkatan kualitas pendidikan; 6. Pengembangan infrastruktur wilayah; 2. Peningkatan kualitas kesehatan; 7. Kemandirian energi dan kecukupan air baku; 3. Peningkatan daya beli masyarakat; 8. Penanganan bendana dan pengendalian lingkungan

hidup; 4. Kemandirian pangan; 9. Pembangunan perdesaan; 5. Peningkatan kinerja aparatur; 10. Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata.

Proses Penyusunan RKPD Tahun 2012

Proses penyusunan dokumen RKPD 2012 memadukan alur teknokratis, partisipatif/ bottom-up, top-

down dan juga unsur politis. Masyarakat, dunia usaha, akademisi, pemerintah daerah dan DPRD

merupakan 4 pilar utama pembangunan Jawa Barat.

Tahap Proses Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012

Sumber: Proses Penyusunan RKPD Tahun 2012 Provinsi Jawa Barat


Boks 5.3 (lanjutan)


Berpijak pada prinsip pembangunan daerah untuk rakyat (Regional Development for People),

masyarakat Jawa Barat didorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sementara itu,

pemerintah memfasilitasi agar masyarakat dapat beraktivitas dan meningkatkan kesejahteraannya.

Pemerintah provinsi Jawa Barat menerapkan satu basis data untuk kepentingan penyusunan

perencanaan dan kegiatan pembangunan. Dengan menggunakan basis data tersebut, program dan

kegiatan dalam RKPD dirancang melalui pendekatan SMART (Specific, Measurable, Achievable,

Resources availability, Timely).

Dalam konteks perencanaan spasial, Provinsi Jawa Barat membagi wilayahnya menjadi 4 (empat)

wilayah pengembangan berdasarkan karakteristik lokasi dan kegiatan tematik, yang terdiri dari

Bogor, Purwakarta, Cirebon dan Priangan.


169

Boks 5.4

Kisah Sukses Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL)

di Pacitan, Jawa Timur

Ketahanan dan kemandirian pangan nasional harus dimulai dari rumah tangga. Terkait dengan hal

ini, pemanfaatan lahan perkarangan untuk pengembangan pangan rumah tangga merupakan salah

satu alternatif untuk mewujudkan kemandirian pangan rumah tangga. Kementerian Pertanian

menyusun suatu konsep yang disebut dengan “Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (Model

KRPL)” yang merupakan himpunan dari Rumah Pangan Lestari (RPL) yaitu rumah tangga dengan

prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk pemenuhan

kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, konservasi

sumberdaya genetik terutama untuk pangan lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan

melalui kebun bibit desa, serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Program MKRPL di salah satu dusun di Desa Kayen, Kecamatan Kota Pacitan, Jawa Timur di awali

pada Februari 2011 dengan melibatkan 35 KK. Melalui berbagai tahapan mulai persiapan sampai

pelaksanaan dengan melibatkan semua pihak terkait serta pendampingan teknologi dari Badan

Litbang Pertanian, saat ini di sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Pacitan telah mengadopsi

model RPL. Sebagai gambaran, untuk desa Kayen, rumah tangga yang telah mengadopsi model RPL

sebanyak 620 KK dari 821 KK yang ada (sekitar 77%). Selain itu, di lingkungan Kantor Kodim

(Komando Distrik Militer) dan di semua Kantor Koramil (Komando Rayon Militer) di wilayah

Kabupaten Pacitan telah pula mengembangkan model RPL. Relatif cepatnya proses adopsi model

KRPL di Kabupaten Pacitan antara lain didukung oleh adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk

mewujudkan ketahanan pangan melalui pengembangan diversifikasi pangan dengan

mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan dengan menerapkan model KRPL.

Komitmen tersebut ditunjukkan dengan dikeluarkannya Instruksi Bupati Pacitan kepada masyarakat

di wilayah Pacitan untuk mengembangkan dan menerapkan model RPL serta Instruksi Kodam

Brawijaya Jawa Timur yang ditindaklanjuti oleh Kodim Pacitan kepada anggota untuk

mengembangkan RPL di lokasi kantor Kodim maupun Koramil.

Salah satu dampak positif yang dirasakan dari penerapan program KRPL di Pacitan ini adalah

berkurangnya pengeluaran rumah tangga petani berkisar Rp. 170.000 hingga Rp. 700.000 per bulan,

program ini menunjukkan kemampuannya dalam menaikkan pola pangan harapan terutama untuk

kemandiran desa dan rumah tangga.


Boks 5.5

Keberhasilan BKAD Tegalalang Dalam Memfasilitasi Pengelolaan PNPM Mandiri

Perdesaan

Keberhasilan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan seperti PNPM Mandiri Perdesaan

sangat tergantung kepada intensifnya fasilitasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan

(stakeholders) kepada masyarakat miskin di lapangan. Hal inilah yang tercermin dari keberhasilan

peran pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali.

S Suasana Rakor BKAD Fasilitasi BAKD Dalam Pengelolaan Dana Bergulir

Pada tahap perencanaan, BKAD melaksanakan tugasnya mulai dari proses sosialisasi program, yaitu

melalui rapat koordinasi (rakor) di tingkat kecamatan dengan segenap kelembagaan di kecamatan.

Selanjutnya, fasilitasi dalam tahap perencanaan dilakukan BKAD melalui proses penggalian gagasan

di dusun atau banjar, yang kemudian dilanjutkan dengan fasilitasi proses pelaksanaan musyawarah

desa sosialisasi bersama-sama dengan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya.

Pada tahap pelaksanaan, keberhasilan BKAD Tegalalang terutama pada upaya untuk mengajak

masyarakat untuk menjadi subjek pembangunan di desanya. Setelah adanya Program Paras-paros

dari Kabupaten Gianyar dan PNPM Mandiri Integrasi, BKAD Tegalalang menciptakan kerjasama yang

baik dengan desa dinas maupun Desa Adat atau Desa Pekraman. Oleh karenanya, usulan kegiatan

dalam PNPM Mandiri justru berasal dari Subak maupun Desa Pekraman.

Dalam pengelolaan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP), BKAD Tegallalang melakukan

kerjasama dengan berbagai pelaku ekonomi di wilayah kecamatan, seperti Lembaga Perkreditan

Desa, Koperasi, Bank dan beberapa pengusaha kecil di bidang kerajinan tangan dan perdangan.

BKAD Tegallalang juga telah melakukan fasilitasi dan mengakomodasikan berbagai kebutuhan

masyarakat miskin seperti pembuatan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan program

bedah rumah yang didanai dari surplus hasil pengelolaan SPP.

Secara kelembagaan, BKAD Tegallalang merupakan kepengurusan yang ideal karena berasal dari

berbagai unsur, baik pimpinan adat atau Bendesa, praktisi ekonomi, praktisi pendidikan dan unsur-

unsur yang ada di dalam masyarakat tradisional Bali. Namun demikian, dengan melihat hasil nyata

yang telah ditunjukkan dari intensitas dan keseriusan BKAD Tegallalang dalam memfasilitasi upaya

penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar maka wajar apabila pada

tahun 2012 BAKD Tegallalang dipilih dan ditetapkan sebagai BKAD terbaik nasional secara

kelembagaan.


171

Boks 5.6

Kesuksesan Pemerintah Provinsi Riau Menerapkan E-Procurement

Implementasi e-Procurement atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menjadi upaya

strategis untuk meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah disamping juga

menjadi sebuah strategi untuk menata pasar pengadaan. Penataan pasar pengadaan akan

membentuk skala pasar yang lebih besar dan memungkinkan para pelaku pasar dapat mengakses

seluruh volum pengadaan barang/jasa pemerintah.

Gagasan ini memerlukan perubahan perilaku, mental dan kesiapan terhadap penerapan suatu

teknologi dari seluruh pihak yang terkait. Efektifitas perwujudan gagasan, dalam hal ini menghadapi

tantangan berkaitan dengan luas wilayah, jumlah pelaku usaha, variasi kesiapan infrastruktur TIK

maupun kesiapan SDM dalam adopsi dan adaptasi terhadap teknologi.

E-Procurement mulai diujicobakan di beberapa instansi pemerintah pusat, provinsi dan kota pada tahun 2008. Dari ujicoba tersebut diperoleh pelajaran berkaitan dengan strategi implementasinya.

Keberhasilan Pemerintah Provinsi Riau (maupun pemerintah daerah yang lain) menerapkan pengadaan secara elektronik dan mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau, memerlukan komitmen kepala daerah dan inisiator perubahan, konsistensi aktor utama perubahan, kecepatan mengambil momentum dan peran serta pihak-pihak yang memiliki visi yang sama.

Meskipun LPSE Provinsi Riau dibentuk tahun 2010 setelah Pemerintah Kota Pekanbaru terlebih

dahulu menerapkan e-Procurement di tahun 2009, namun perkembangannya mampu mengikuti

perkembangan penerapan e-Procurement di provinsi lain yang terlebih dahulu membentuk LPSE

dan menerapkan e-Procurement seperti Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Gorontalo,

Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, DI. Yogyakarta dan beberapa Provinsi lainnya. Tahun 2012 ini

Provinsi Riau berada pada urutan ke-7 di antara provinsi-provinsi yang memiliki kemajuan pesat

dalam penerapan e-Procurement dengan nilai pengadaan secara elektronik mencapai lebih dari Rp 1

triliun.

Proses pembentukan unit LPSE Provinsi Riau terbilang cukup singkat, hanya diperlukan waktu 1

bulan sejak pelatihan pengelola LPSE sampai dengan terbitnyaPeraturan Gubernur tentang Tim Unit

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Riau yang dirintis oleh Biro Administrasi

Pembangunan.

Pada tahap awal, untuk dapat menyelenggarakan layanan pengadaan secara elektronik di Provinsi

Riau, LPSE Provinsi Riau belum memiliki fasilitas dan peralatan teknologi informasi yang lengkap.

LPSE Provinsi Riau mulai memberikan pelayanan dengan hanya bermodalkan 1 buah komputer

rakitan, jauh dari kebutuhan minimal suatu sistem elektronik. Dalam hal ini, pembentukan unit LPSE

tidak menunggu tersedianya peralatan dan infrastruktur TIK.


Boks 5.6 (lanjutan)

Kesuksesan Pemerintah Provinsi Riau Menerapkan E-Procurement

Setelah tersedianya peralatan training, LPSE Provinsi Riau segera memberikan pelatihan kepada

penyedia yang terdaftar di LPSE Provinsi Riau secara gratis. Dalam kurun waktu November -

Desember 2010 (hanya dalam dua bulan), sudah dilatih 246 penyedia. Posisi saat ini, Juni 2012,

3.235 penyedia sudah dilatih oleh LPSE Provinsi Riau.

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang mewajibkan penerapan

pengadaan secara elektronik mulai tahun 2012, Gubernur Riau juga menerbitkan Surat Edaran No.

500/Adm-Pemb/16.29, tanggal 14 Desember 2010 kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di

wilayah Provinsi Riau, agar melaksanakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah secara elektronik

pada tahun 2012. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memiliki LPSE dapat memanfaatkan

LPSE Provinsi Riau. Untuk mendorong penerapan e-Procurement oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah, Gubernur Provinsi Riau menerbitkan Instruksi Gubernur. Hasilnya, 427 paket dengan nilai

Rp. 1,08 Triliun dilelangkan secara elektronik pada tahun 2011. Sementara itu, efisiensi yang

dihasilkan adalah sebesar 12,14 persen.

Sejak terbentuk, secara mandiri LPSE Provinsi Riau mengambil peran mendorong dan melatih

Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau untuk mampu membentuk LPSE dan

mengelola sistem elektronik. Hasilnya, dalam kurun waktu 17 bulan (Mei 2012) seluruh LPSE

Pemerintah Kabupaten/Kota terbentuk dan sudah beroperasi.

Foto: Pras Widjojo

BAB VI PENUTUP


BAB VI

PENUTUP

Kinerja pembangunan ekonomi nasional selama lima tahun terakhir menunjukkan

perkembangan yang terus meningkat. Stabilitas ekonomi yang terjaga dan pertumbuhan yang

berkelanjutan diikuti oleh perluasan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan. Kinerja

pembangunan ekonomi Indonesia tidak bisa lepas dari dinamika ekonomi global yang

menempatkan Asia sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama.

Dilain pihak, tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga momentum pertumbuhan

ekonomi adalah tingkat persaingan di pasar global yang semakin tinggi, sementara itu

ekonomi domestik perlu diperkuat agar pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga.

Oleh sebab itu, kebijakan dan strategi yang lebih terarah di daerah akan menjadi modal dasar

dalam memperkuat perekonomian domestik dan sekaligus mendorong pemerataan

pembangunan dan hasil pembangunan ke seluruh daerah. Upaya dan strategi ini tidak hanya

menyangkut peningkatan produktivitas sumber daya manusia, peningkatan nilai tambah dan

efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, tetapi juga ditentukan oleh pembangunan

infrastruktur, penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif, penciptaan iklim

ketenagakerjaan yang lebih efisien. Beberapa daerah mampu memanfaatkan momentum

pertumbuhan bagi percepatan kemajuan dan pembangunan ekonomi daerah. Namun,

beberapa daerah lain masih harus menghadapi tantangan terbatasnya lapangan kerja, belum

memadainya infrastruktur, serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tata

kelola pemerintahnya.

Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi daerah dalam

menentukan strateginya dalam rangka memperkuat perekonomian domestik bagi

peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.

Foto: Pras Widjojo


DAFTAR PUSTAKA

Abdulah, Piter., et.al (2002). Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia,

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, BPFE, Yogyakarta.

PPSK Bank Indonesia dan LP3E FE-UNPAD (2008). Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi

Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, RaJawali Pers, Jakarta.

Schwab, Klaus dan Xavier Sla-i-Martin (2011). The Global Competitiveness Report 2011-2012,

World Economic Forum, Geneva.

Schwab, Klaus dan Greenhill (2011). The Indonesia Competitiveness Report 2011: Sustaining

the Growth Momentum, World Economic Forum, Geneva.

--------- (2011). Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

2011-2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

---------- (2011). Tata Kelola Ekonomi Daerah 2011, KPPOD dan The Asia Foundationa, Jakarta

----------- (2011). Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012, Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional, Jakarta.

----------- (2012). Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013, Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional, Jakarta.

---------- (2012). Doing Business di Indonesia 2012: Memperbandingkan Kebijakan Usaha di 20

Kota dan 183 Perekonomian, IFC, World Bank.

--------- (2012). Doing Business in a More Transparent World: Comparing Regulation for

Domestic Firms in 183 Economies, IFC, World Bank.

buku pegangan perencanaan pembangunan daerah … · italia, spanyol dan yunani, diproyeksi tumbuh...

Documents