internalcharterAudit

BLU PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTANKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BADAN LAYANAN UMUM PUSAT P2H www.blup3h.id

>>>

s a t u a n pengawasan i n t e r n

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV Lt. 10 Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270.

Telepon/Fax. 021-5720225 Ext. 796

PIAGAM PENGAWASAN INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER)

1. Pengawasan Intern adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat

independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional

suatu instansi, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan

efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola instansi.

2. Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang selanjutnya disebut BLU

Pusat P2H adalah satuan kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang

memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan serta penyaluran dan pengembalian dana

bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman.

3. Pemimpin BLU Pusat P2H menetapkan Sistem Pengendalian Intern yang meliputi: lingkungan

pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta

pemantauan pengendalian intern.

4. Pemimpin BLU Pusat P2H wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian melalui:

a. penegakan integritas dan nilai etika;

b. komitmen terhadap kompetensi sumber daya manusia;

c. kepemimpinan yang kondusif;

d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; dan

f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

5. Dalam rangka memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern, pemimpin BLU Pusat P2H

membentuk Satuan Pengawasan Intern BLU Pusat P2H.

6. Satuan Pengawasan Intern BLU Pusat P2H yang selanjutnya disingkat SPI BLU Pusat P2H adalah

unit kerja yang menjalankan fungsi pengawasan intern di BLU Pusat P2H.

7. SPI BLU Pusat P2H memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh dokumen, pencatatan,

sumber daya manusia dan fisik aset BLU Pusat P2H pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya

yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern

serta wewenang lain sebagaimana tercantum dalam penjelasan piagam pengawasan intern.

Lampiran Piagam Pengawasan Intern

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pendahuluan

a. Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan,

wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Satuan

Pengawasan Intern BLU Pusat P2H.

b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku

kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas

penyelenggaraan kegiatan di BLU Pusat P2H.

c. Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut SPI BLU Pusat P2H adalah

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas

menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BLU Pusat P2H.

2. Struktur dan Kedudukan Satuan Pengawasan Intern

a. SPI BLU Pusat P2H dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

b. Struktur organisasi dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.

c. SPI BLU Pusat P2H terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih, yang dipimpin oleh

Kepala SPI.

d. SPI BLU Pusat P2H dapat terdiri atas pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional

non-pegawai negeri sipil.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern

a. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern;

b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen

risiko;

c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang

keuangan, akuntansi operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi

informasi dan kegiatan lainnya;

d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang

diawasi pada semua tingkat manajemen;

e. membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut

kepada pemimpin BLU Pusat P2H dan Dewan Pengawas;

f. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan

upaya pencapaian strategi bisnis BLU Pusat P2H;

g. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi

pengawasan oleh SPI BLU Pusat P2H, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan

pembina BLU Pusat P2H;

h. melakukan reviu laporan keuangan;

i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;

j. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

k. mengikuti program pengembangan profesi secara berkelanjutan untuk mendukung

usaha memperoleh sertifikasi profesi dan/atau mempertahankan sertifikasi profesi.

4. Wewenang Satuan Pengawasan Intern

Dalam rangka memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, SPI

BLU Pusat P2H memiliki kewenangan untuk:

a. mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia,

dan fisik aset BLU Pusat P2H pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;

b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLU Pusat P2H dan/atau

dewan pengawas;

c. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan pimpinan BLU Pusat P2H

dan/atau dewan pengawas;

d. melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau aparat

pemeriksaan ekstern pemerintah; dan

e. mendampingi aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau aparat pemerintah

dalam melakukan pengawasan.

5. Kode Etik Satuan Pengawasan Intern

Berdasarkan Kode Etik yang dikeluarkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia

(AAIPI), berikut di bawah ini kode etik yang harus diterapkan dan ditegakkan dalam

pelaksanaan kegiatan Satuan Pengawasan Intern:

a. Integritas

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh,

sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan

kejujuran. Integritas pengawas intern pemerintah membangun kepercayaan dan

dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya.

Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan

keadaan yang sebenarnya.

b. Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan

pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Pengawas intern

pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam

mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan

atau proses yang sedang diaudit. Pengawas intern pemerintah membuat penilaian

berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh

kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian.

Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi pengawas intern pemerintah untuk

berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

c. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak

diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Pengawas

intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan

tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada

ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

d. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang,

berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam

pelaksanaan tugas jabatannya. Pengawas intern pemerintah menerapkan

pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam

pelaksanaan layanan pengawasan intern.

e. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau

untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban. Pengawas intern pemerintah wajib menyampaikan

pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak

atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

f. Perilaku Profesional

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas

suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus

untuk menjalankannya. Pengawas intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam

sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala

perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan

intern atau organisasi.

6. Persyaratan Pengawas Intern

Persyaratan pengawas intern dalam unit kerja SPI BLU Pusat P2H meliputi:

a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam

pelaksanaan tugasnya;

b. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai teknis audit dan/atau disiplin

ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;

c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangan dibidang pengelolaan

keuangan badan layanan umum dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis

secara efektif;

e. Bersedia mematuhi standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi

pengawasan intern;

f. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data BLU Pusat P2H terkait dengan

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan

berdasarkan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengendalian;

g. Memahami prinsip tata kelola BLU Pusat P2H yang baik dan manajemen risiko;

h. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya

secara terus menerus.

Khusus untuk Kepala SPI BLU Pusat P2H, harus memiliki keahlian yang memadai

mengenai audit. Keahlian yang dimaksud adalah keahlian yang diakui dalam profesi

auditor intern dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang sesuai. Apabila keahlian

belum dapat dipenuhi dapat diganti dengan persyaratan sementara yaitu (a). memiliki

pengalaman sebagai auditor paling singkat 3 (tiga) tahun; dan/atau (b). memiliki

pengetahuan terkait akuntansi dan keuangan. Kepala SPI BLU Pusat P2H harus

memperoleh sertifikasi profesi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat, jika melampaui

waktu tersebut, Kepala SPI BLU Pusat P2H diberhentikan dari jabatannya.

7. Pertanggungjawaban Satuan Pengawasan Intern

a. Kepala SPI BLU Pusat P2H diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin BLU Pusat

P2H dengan persetujuan Dewan Pengawas.

b. Kepala SPI BLU Pusat P2H bertanggung jawab secara langsung kepada pemimpin

BLU Pusat P2H.

c. Anggota SPI BLU Pusat P2H bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SPI

BLU Pusat P2H.