Upload File

biro sumber daya manusia 13 tahun...kekayaan penyelenggara negara; 2. surat edaran menteri...

  • Home
  • Documents
  • Biro Sumber Daya Manusia 13 Tahun...Kekayaan Penyelenggara Negara; 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi
7

Upload: others

Post on 20-Feb-2021

18 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: Biro Sumber Daya Manusia 13 Tahun...Kekayaan Penyelenggara Negara; 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi
Page 2: Biro Sumber Daya Manusia 13 Tahun...Kekayaan Penyelenggara Negara; 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi
Page 3: Biro Sumber Daya Manusia 13 Tahun...Kekayaan Penyelenggara Negara; 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi
Page 4: Biro Sumber Daya Manusia 13 Tahun...Kekayaan Penyelenggara Negara; 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi
Page 5: Biro Sumber Daya Manusia 13 Tahun...Kekayaan Penyelenggara Negara; 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi
Page 6: Biro Sumber Daya Manusia 13 Tahun...Kekayaan Penyelenggara Negara; 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi
Page 7: Biro Sumber Daya Manusia 13 Tahun...Kekayaan Penyelenggara Negara; 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN … · PermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011 - Kementerian Pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIP_BPPSDMP_2011.pdf · disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP …pn-pangkalanbun.go.id/baru/media/files/... · kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksaaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ...bkpsdm.agamkab.go.id/.../Ralat-Surat-Edaran-Sekda... · Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

SKRIPSI · 2020. 1. 13. · BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hukuman mati merupakan salah satu sanksi hukum pidana yang masih dianut, diatur dan diterapkan oleh negara-negara

LAPORAN - pta-pontianak.go.id SKM2018.pdf · Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik

SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR NARKOBA DI DALAM …

Badan Pengawasan Mahkamah Agung - Republik Indonesiabawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/nomor_2_tahun...Surat Edaran Menteri Pendayagu aan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... NO 03.1...Created Date 5/15/2008 7:58:04 PM

RENCANA STRATEGIS - Pusdiklat BPSpusdiklat.bps.go.id/files/Reviu RenstraPusdiklat2015-2019.pdf · aparatur negara yang kompeten dan ... meningkatkan kinerja statistik ... adalah tahap

PENEGAKAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP POLISI YANG …

Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum

TENAGA LABORATORIUM SEKOLAH/MADRASAH - … · SEKOLAH/MADRASAH DIREKTORAT PEMBINAAN ... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ... tenaga kependidikan, masyarakat,

SOP - ummi.ac.id · Penentuan Profil Lulusan 2. Pembinaan Mahasiswa 3. Sistem Penghargaan dan Sanksi Bagi Mahasiswa ... Dokumen prosedur penghargaan dan sanksi kepada mahasiswa mengatur

DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI …gakkum.menlhk.go.id/assets/filepublikasi/SOP_PENGAWASAN... · 2020. 4. 6. · DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi … NO 122... · 2017. 4. 11. · mentfri negara pendayagunaa,s. negara indonesia peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur

smpnegeri41sby.files.wordpress.com · Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, ... Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

uad.ac.id · Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ... Pendidikan Seni

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara ... · Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara

jdih.pemalangkab.go.id€¦ · tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

LAPORAN - pa-soasio.go.id · Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor:

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ...€¦ · PermenPANRB Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA … NO 05 TAHUN 2011.pdf · Berita Acara Serah Terima Barang yang selanjutnya disebut BAST adalah surat serah terima barang antara pihak

Paparan Norma Dan Sanksi UU 18 Tahun 2013

Page 1 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

pedoman peLaKSanaan QUICK WINS - jdih.bpk.go.id · iii. menteri negara pendayagunaan aparatur negara. dan reformasi birokrasi republik indonesia. peraturan menteri negara pendayagunaan

repository.maranatha.edu Kegiatan...sanksi administratif dan sanksi pidana. Adapun terkait sanksi pidana, hal ini tidak dapat Adapun terkait sanksi pidana, hal ini tidak dapat dilepaskan

ppid.dephub.go.id · Pembina Utama Marly (IV NIP. 19570612 198203 2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/ Kep/ M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional

Strategi Tiongkok dalam Mendominasi Hubungan …repository.unair.ac.id/68073/1/Fis.HI.91.17 . Rah.h - JURNAL.pdf · kepada Zimbabwe ketika negara-negara lain sedang melakukan sanksi

Sistem sanksi (Uqubat) dalam islam

m i ^ 1 i - pa.muaratebodan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003

Page 1 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR

Lampiran Perihal DIREKTUR JENDERAL BADAN …pn-sanggau.go.id/main/dokumen/SK_REFORMASI_BIROKRASI.pdfditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi