bentuk dan jangka waktu perjanjian kerja

Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja Perjanjian kerja terdiri atas: 1. 2. Perjanjian kerta untuk waktu tertentu (PKWT) Perjanjian kerja untuk waktu yang tidak tertentu (PKWTT)

PKWT a. Berdasarkan jangka waktu b. Berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu

PKWTT a. PKWT tidak dibuat dalam bahasa indonesia dan huruf latin b. PKWT tidak dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya Pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, paling lama 3 tahun Pekerjaan bersifat musiman Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. c. PKWT diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap d. PKWT yang di atas jangka waktu tertentu diadakan untuk lebih dari 2 tahun dan diperpanjang lebih dari satu kali untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. e. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu paling lama 7 hari sebelum PKWT tersebut berakhir tidak memberikan maksdunya secara tertulis kepada pekerja buruh yang bersangkutan. f. Pembaruan PKWT diadakan tidak melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya PKWT. Pembaruan PKWT diadakan lebih dari 1 kali dan lebih dari 2 tahun.

Dana Citra Wijaya ` NIM.2613071001

1

Kewajiban Para Pekerja Dalam Perjanjian Kerja

Note: Hak dan kewajiban antara pihak yang satu dengan yang lain merupakan kebalikan. Disatu pihak merupakan hak, dipihak lain merupakan kewajiban.

1.

Kewajiban-kewajiban Pihak Pekerja Adanya unsur-unsur work, service dan time. Peraturan Perundang-

undangan perihal kewajiban pekerja atau buruh ketentuannya pada pasal 1603, 1603a, 1603b, 1603c KUHP dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Buruh wajib melakukan pekerjaan Prinsipnya sesuai perjanjian kerja, pekerjaan wajib dilakukan sendiri. Namun dengan alasan tertentu dapat dikesampingkan, sesuai sepengetahuan majikan. Upah tidak dibayar jika tidak bekerja dapat dikesampingkan, dan prakteknya dapat pekerjaan dapat digantikan oleh orang lain. >>> 1603a KUHP. b. Buruh wajib menaati aturan dan petunjuk dari majikan Menaati aturan yang dapat dituangkan di dalam tata tertib perusahaan dan peraturan perusahaan. c. Kewajiban untuk membayar ganti rugi dan denda Jika terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian, kerusakan, kehilangan atau kejadian lain yang tidak menguntungkan bahkan merugikan majikan selama melakukan pekerjaan >>> menjadi tanggung jawab pekerja.

2.

Kewajiban-kewajiban Pihak Majikan Kewajiban utama dalam perjanjian kerja adalah sanggup untuk membayar

upah tepat pada waktunya. Namun kewajiban lain juga penting, diantaranya: a. Kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatuy

Apa yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hokum harus dilakukan, dibiasakan untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya.


2

y

Apa yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hokum harus dicegah atau dihindari, dibiasakan untuk dilakukan pencegahannya dengan penuh ketaatan.

b. Kewajiban untuk memberikan istirahat tahunan Pasal 1602v KUHP PP nomor 21 Tahun 1954 >>> istirahat tahunan buruh, majikan berkewajiban mengatur pekerja sedemikian rupa sehingga disatu pihak cuti atau istirahat bisa diberikan secara teratur, dan dilain pihak produksi perusahaan tidak terganggu. c. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan Pasal 1602x KUHP, majikan berkewajiban mengurus perawatan atau pengobatan, jika si buruh yang bertempat tinggal di

perusahaannya menderita sakit atau kecelakaan. Paling lama 6 minggu pertama, walaupun demikian tidak semua ditanggung perusahaan jika penderitaan buruh disebabkan perbuatan yang disengaja atau asusila, maka biaya perawatan dan pengobatan tidak ditanggung majikan. Jika majikan sudah terlanjur mengeluarkan biaya, maka dapat ditarik kembali, max untuk perawatan dan pengobatan selama 4 minggu. d. Kewajiban memberikan surat keterangan Pasal 1602a ayat (1 dan 2) >>> majikan wajib memberikan surat keterangan, yang dibubuhi tanggal dan tanda tangan majikan. Dan di dalam surat keterangan tersebut haruslah berisi tentang sifat pekerjaan yang dilakukan, lamanya hubungan kerja antara si buruh dan majikan. e. Kewajiban majikan untuk memberlakukan sama antara pekerja pria dan wanita Majikan dalam membuat suatu perjanjian kerja, tidak boleh membedakan antara calon pekerja wanita dan pria. Baik sewaktu mengadakan kesempatan pendidikan, syarat-syarat kerja, dalam arti kenaikan pangkat dan berakhirnya hubungan kerja maupun dalam hal pemberian upah. Bahkan tidak boleh membedakan yang sudah berkeluarga dan yang belum dihubungkan dengan jenis kelaminnya.


3

Meskipun tidak boleh membedakan, namun pada kenyataannya, ada hal-hal tertentu dan asasi yang memang sifatnya harus dibedakan. f. Kewajiban membayar upah Di dalam hubungan kerja, kewajiban utama dan terpenting bagi majikan sebagai akibat langsung pelaksanaan perjanjian kerja adalah membayar upah. Pasal 1602 KUHP: Majikan wajib membayar upah kepada buruh pada waktu yang ditentukan. Upah adalah meruapakan salah satu sarana utama bagi pekerja dan keluarganya, karenanya perihal upah selain menimbulkan kewajiban dan pekerja dan majikan perlu pula perhatian pihak lain, yaitu pemerintah.


4

bentuk dan jangka waktu perjanjian kerja

Documents