belopa tahun 2018

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BELOPA TAHUN 2018

1


Jalan Tomakaka Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara

Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan

Homepage: www.belopa.pta-makassarkota.go.id

email: [email protected]

http://www.belopa.pta-makassarkota.go.id/


2

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt, pembuatan Laporan

Tahunan Pengadilan Agama Belopa Tahun 2018 telah dapat diselesaikan. Laporan ini

dibuat berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:

1435/SEK/OT.01.2/11/2018 Tentang Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2018

Tertanggal 26 November 2018.

Sejak lahirnya Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah

titik awal bagi Peradilan Agama mendapatkan kedudukan sebagai lembaga Peradilan yang

sebenarnya, Undang-undang ini telah membawa perubahan yang besar terhadap fungsi,

kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya

Undang-undang No.3 tahun 2006 sebagai perubahan pertama dan lahirnya Undang-

undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun

1989 tersebut diatas, semakin memantapkan eksistensi lembaga Peradilan ini, terutama

dengan diberikannya kewenangan menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syariah.

Kedua Undang-undang tersebut telah menjadikan Peradilan Agama sebagai lembaga

Kekuasaan Kehakiman yang mandiri (Court of Law), sejajar dengan lingkungan Peradilan

lainnya dan juga Indepedensi dari campur tangan ekstra yudisial (eksekutif).

Sebagai lembaga Peradilan yang mandiri dan independen dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu : Pertama tertib

Administrasi, baik umum ataupun Administrasi teknis yudisial, Kedua penerapan Hukum

Acara yang benar dalam konsep penanganan perkara, dan Ketiga dapat melaksanakan

Eksekusi terhadap Putusan yang telah dijatuhkan oleh Peradilan tersebut. Dalam era

keterbukaan Informasi, setelah Peradilan Agama ini mendapat kedudukan sebagai

Lembaga Peradilan yang sebenarnya, maka selanjutnya dalam menilai kinerja lembaga ini,

perlu adanya prinsip keterbukaan (Transparant). Keterbukaan ini adalah merupakan kunci

lahirnya Akuntanbilitas (Pertanggung jawaban).

Dari dasar pemikiran tersebut maka Laporan Tahunan ini dibuat walaupun

mungkin dalam penyajian laporan banyak dijumpai kelemahan dan kekurangan karena

Pengadilan Agama Belopa adalah Pengadilan Agama yang baru terbentuk, namun

demikian hasilnya adalah merupakan usaha yang maksimal dari segenap jajaran

i


3

Pengadilan Agama semoga dapat gambaran tentang aktivitas dan kinerja yang telah dan

akan dilakukan dilingkungan Peradilan Agama Belopa.

Tujuan dari Laporan ini selain merupakan gambaran sebagaimana tersebut diatas,

juga merupakan Evaluasi terhadap Realisasi terhadap pelaksanaan program kerja tahunan

sebelumnya, dengan penyajian yang baru aktif selama 2 (dua) bulan . Dengan evaluasi ini

dapat tergambar faktor-faktor pendukung pencapaian program atau kendal-kendala yang

menjadi hambatan dalam pencapaian program serta solusi yang diambil dalam mengatasi

permasalahan tersebut diatas. Atas segala kelemahan dan kekurangan baik dari segi

tehnis penulisan maupun dari segi isi laporan ini diharapkan kritik dan saran yang

konstruktif dari semua pihak, semoga dimasa-masa yang akan datang penyusunan

laporan ini akan lebih baik dan lebih sempurna lagi. Demikian laporan ini kami buat

semoga bermanfaat adanya.

Belopa, 9 Januari 2019

Ketua

Muhammad Ali,S.Ag

NIP. 19650117 1994003 1 002

ii


4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................ i DAFTAR ISI .................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI )

A. Struktur Organisasi .............................................................................. 9 1. Standar Operational Procedures (SOP) ......................................... 12 2. Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) .................................................. 13

B. Pelayanan Publik Yang Prima .............................................................. 22 1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) .............. 22 2. Sidang Diluar Gedung Pengadilan / Pelayanan Terpadu ............... 22 3. Perkara Prodeo ............................................................................. 23

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia ........................................................................ 24

1. Mutasi ......................................................................................... 25 2. Promosi ....................................................................................... 25 3. Pensiun ........................................................................................ 25 4. Diklat ........................................................................................... 25

B. Penyelesaian Perkara .......................................................................... 26 1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus .............................................. 26 2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu ................................. 26 3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,

Kasasi dan Penunjauan Kembali .................................................. 27 4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi ........................ 27 5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi..................... 28

C. Pengelolaan Sarana dan Sarana ........................................................ 28 D. Pengelolaan Keuangan ....................................................................... 29

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya 29

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ...... 29 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan ............................... 29 4. Pengelolaan Biaya Proses ........................................................... 30

E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP ........................................ 30 1. Publikasi Perkara (One Day One Publish) .................................... 30

F. Regulasi Tahun 2018 ........................................................................... 32

BAB IV PENGAWASAN A. Pengawasan Internal ........................................................................... 36 B. Pengawasan Eksternal ........................................................................ 36

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan .......................................................................................... 37 B. Saran .................................................................................................. 38

LAMPIRAN

iii


5

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan

yang harus dilakukan setiap tahun oleh Instansi dan merupakan salah satu

bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama

satu tahun Anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas Fungsional, tugas-

tugas Struktural, pembangunan dan lain-lain. Kesemuanya itu harus terangkum

dalam laporan Tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program

yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan

dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Sebagaimana telah diamanatkan Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (1) tentang sifat dan karakter

kekuasaan Kehakimam dengan menyatakan “ Kekuasaan Kehakiman adalah

kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan Hukum dan Keadilan “ demi terselenggaranya Negara Hukum

Republik Indonesia Untuk mewujudkan amanat konsitusi diatas, Mahkamah Agung

sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman, merasa bertanggung jawab

sekaligus tertantang guna mewujudkan terselenggaranya manejemen Peradilan

sebagai lembaga yang profesional, efektif, efesien, transparan serta akuntabel, tidak

saja di lingkungan Mahkamah Agung tetapi juga 4 (empat) lingkungan Peradilan

dibawahnya sebagai konsekuensi kebijakan “ satu atap “.

Pengadilan Agama Belopa didirikan dan dibentuk berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Belopa.

kantor Pengadilan Agama Belopa masih nomaden dengan Gedung kantor Dinas

Perhubungan yang dipinjamkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, dengan

luas bangunan 15 x 10 M2 yang jauh dari memadai .Kendatipun volume dan tata

ruangannya masih belum sesuai dengan prototype dan belum memenuhi kriteria

kantor yang representative sebagai sebuah kantor pelayanan bagi masyarakat, namun

Pengadilan Agama Belopa tetap bertekad dan berusaha untuk memberikan

pelayanan terbaik bagi masyarakat para pencari keadilan.


6

Pengadilan Agama Belopa merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam

mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi

Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Pengadilan Agama Belopa adalah Pengadilan Agama kelas II merupakan

Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Belopa

terletak di Jl. Tomakaka Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.

Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa secara khusus dapat dilihat

sebagai berikut :

1. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan, yaitu :

a. Kecamatan Larompong; dengan 11 Desa/1 Kelurahan

b. Kecamatan Larompong Selatan; dengan 11 Desa/ 1 Kelurahan

c. Kecamatan Suli; dengan 10 Desa/ 1 Kelurahan

d. Kecamatan Suli Barat; dengan 6 Desa/1 Kelurahan

e. Kecamatan Belopa; dengan 5 Desa/1 Kelurahan

f. Kecamatan Belopa Barat; dengan 3 Desa

g. Kecamatan Kamanre; dengan 6 Desa

h. Kecamatan Belopa Utara; dengan 8 Desa

i. Kecamatan Bajo; dengan 11 Desa

j. Kecamatan Bajo Barat; dengan 7 Desa

k. Kecamatan Basessang Tempe (Bastem); dengan 24 Desa

l. Kecamatan Latimojong; dengan 10 Desa

m. Kecamatan Bupon; dengan 9 Desa

n. Kecamatan Ponrang; dengan 10 Desa

o. Kecamatan Ponrang Selatan; dengan 11 Desa

p. Kecamatan Bua; dengan 13 Desa

q. Kecamatan Walenrang; dengan 9 Desa

r. Kecamatan Walenrang Timur; dengan 8 Desa

s. Kecamatan Lamasi; dengan 9 Desa

t. Kecamatan Walenrang Utara; dengan 9 Desa

u. Kecamatan Walenrang Barat; dengan 4 Desa


7

v. Kecamatan Lamasi Timur; dengan 6 Desa

Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Belopa

Visi Pengadilan Agama Belopa sebagaimana telah mengacu pada pemodan

akreditasi peradilan Agama adalah sebagai berikut:

“Mendukung terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Pada Pengadilan Agama

Belopa”

Adapun misi Pengadilan Agama Belopa sebagai penjabaran dari visinya juga

mengacu pada pemodan akreditasi peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan

2. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, cepat biaya ringan dan transparansi

3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektuf dan

efisien

4. Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luarmperbaiki

akses pada layanan hukum dan peradilan.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan yang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

MOTTO

Pengadilan Agama Belopa memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Belopa Tahun 2015-2019

(menyesuaikan)merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan


8

tahapan – tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui

penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan

dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efiesiensi Untuk

memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur

kinerja Pengadilan Agama Belopa diselaraskan dengan arah kebijakan dan program

Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang ( RPNJP )

2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019,

sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-

2019 Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Belopa adalah :

a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan

c. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Belopa dapat memenuhi butir 1 dan 2

diatas.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Belopa sebagai

berikut :

a. Meningkatnya penyelesaian perkara .

b. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim

c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

d. Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

e. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

f. Meningkatnya kualitas pengawasan.


9

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Agama Belopa ditetapkan berdasarkan

Keppres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut:

1. Ketua

2. Wakil ketua

3. Hakim (kelompok fungsional)

4. Panitera membawahi;

a. Panmud Hukum

b. Panmud Permohonan

c. Panmud Gugatan

d. Panitera Pengganti

e. Jurusita dan

f. Jurusita Pengganti

5. Sekretaris membawahi:

a. Kasub Bag Kepegawaian dan Ortala

b. Kasub Bag Umum dan Keuangan

c. Kasub Bag Perencanaan, IT dan Pelaporan

d. Fungsional Arsiparis

e. Fungsional Bendahara

f. Fungsional Pranata Komputer

g. Fungsional Pustakawan

Struktur organisasi tersebut sebagaimana terlihat pada skema berikut ini :


10

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BELOPA

FUNGSIONAL ARSIPARIS

-

FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

-

FUNGSIONAL

PRANATA KOMPUTER

-

FUNGSIONAL BENDAHARA

-

PANITERA PENGGGANTI JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

-

K E T U A

MUHAMMAD ALI,S.Ag

WAKIL KETUA

HAKIM

HELVIRA,SH HUSAEMA,S.HI

PANITERA

NASRIAH, SH

SEKRETARIS

H. ABDUL AZIS, S.Ag

KASUB BAG KEPEGAWAIAN DAN

ORTALA -

KASUB BAG UMUM DAN KEUANGAN

HIJRAWATI, SH

KASUB BAG PERENCANAAN, IT DAN

PELAPORAN -

PANITERA MUDA PERMOHONAN

PANITERA MUDA GUGATAN GUGATAN

MASWARNI BUGIS, S.Ag

PANITERA MUDA HUKUM HUKUM

SULFIAN P, S.Ag

STAFF

-

STAFF

-

STAFF

-

STAFF

PERMOHONAN

STAFF

-

STAFF

-


11

Berikut diuraikan tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur antara lain:

a. Ketua Pengadilan Agama; Tugas pokok dan fungsinya adalah pemimpin Pengadilan Agama

Belopa yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya proses peradilan yang

baik

dengan mengelola (managerial skill), membuat rencana kerja (programming), mengatur

pelaksanaan (organizing), melaksanakan rencana kerja (executing), dan mengawasi

pelaksanaan tugas (controlling), serta menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan

Agama Belopa .

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama; Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua

Pengadilan Agama Belopa dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan

fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Belopa serta mengkoordinir dan melaporkan

Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa.

c. Hakim; Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta

bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam

proses maupun peneyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua

Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta

melaksanakan Pengawasan bidang berdasarkan atas perintah Ketua.

d. Panitera; Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama

Belopa dalam melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara

serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

e. Sekretaris; Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan

Agama Belopa dalam melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi,

keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan

f. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan; Tugas pokok dan fungsinya adalah

melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah

tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan

keuangan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

g. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; Tugas pokok dan

fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian,

penataan organisasi dan tata laksana dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

h. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan; Tugas pokok dan

fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan


12

anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan,

evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

i. Panitera Muda Gugatan; Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan

mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep

rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat

laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

j. Panitera Muda Permohonan; Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan

mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan

konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/

bertanggungjawab kepada Panitera.

k. Panitera Muda Hukum; Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan

mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep

rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/

bertanggungjawab kepada Panitera.

l. Panitera Pengganti; Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu

Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang

mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai

pada panitera muda hukum/meja III melalui serta bertanggung jawab kepada Panitera.

m. Jurusita dan Jurusita Pengganti; Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas

kejurusitaan dan bertanggung jawab dengan Panitera.

1. Standard Operasional Prosedur ( SOP )

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada pencari keadilan dan untuk

menjalankan dan melaksanakan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI dan Visi Direktoat Jenderal

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI serta Visi dan Misi Pengadilan Agama Belopa,

maka Pengadilan Agama Belopa menyusun Standard Operasional Prosedur (SOP) untuk tahun

2018.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pedoman dalam pelayanan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan serta pelayanan pelaksanaan tugas supporting

unit. SOP ini menunjukkan pengadilan memiliki kemauan memperbaiki langkah-langkah

pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan serta memperbaharuinya sesuai dengan


13

tuntutan peraturan perundang-undangan. SOP salah satu modal penting bagi pengadilan dalam

mengendalikan seluruh keputusan dan pelaksanaan tugas yang sistematis, efisien dan efektif.

Untuk SOP bidang Kepaniteraan berpedoman kepada SK MARI Nomor: KMA/001/SK/1991 Tgl

24-01-1991 tentang Pola Bindalmin (SOP sebagaimana terlampir).

2. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Untuk memperbaiki sistem penilaian DP3 pegawai , pemerintah telah mengeluarkan PP

Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013. Pemberlakuan ini

seharusnya pada 30 November 2011. Namun, pelaksanaannya baru akan mulai pada 1 Januari

2014. PP ini merupakan penyempurna dari PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan PNS. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara

sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku

kerja PNS. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS

yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada

sistem prestasi kerja. Prestasi kerja PNS terdiri atas dua unsur. Unsur pertama yaitu sasaran

kerja yang berasal dari kontrak kinerja, terdiri atas aspek kuantitas, kualitas, waktu, serta biaya

dengan bobot penilaian 60%, dan unsur kedua yakni perilaku kerja yang berasal dari

pengamatan berupa orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, serta

kepemimpinan. Unsur perilaku kerja ini memiliki bobot penilaian 40%. Dengan selesainya SKP

yang disusun oleh setiap pegawai Pengadilan Agama Belopa diharapkan mampu menjadi media

transfer pengetahuan dalam rangka peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur di Lingkungan

Pengadilan Agama Belopa. Adapun Sasaran Kerja Pegawai Pengadilan Agama Belopa adalah

sebagai berikut ( SKP belum dapat dilampirkan ):

a. Ketua

− Membuat Penetapan Perkara Prodeo

− Menunjuk Hakim Membuat Catatan Gugatan Bagi yang Buta Huruf

− Menunjuk Hakim Mediator

− Membuat PMH

− Membuat PHS


14

− Menyidangkan Perkara dan Mengoreksi Berita Acara Sidang serta Menandatangani Berita

Acara Sidang

− Membuat dan Mengoreksi Putusan Serta Menanda tangani Putusan

− Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi

− Melakukan Evaluasi Menindaklanjuti Terhadap Hasil Pegawasan Hakim

− Menganonim Putusan

− Membuat Penetapan Perintah Eksekusi

− Membuat Surat Izin Kuasa Insidentil

− Menandatangani dan Memaraf Buku Register, Keuangan dan Pengaduan Perkara

− Mengevaluasi Pelaksanaan SOP

− Melakukan Rapat

− Menetapkan Renstra, IKU, RKT dan Program Kerja

− Membuat Kontrak Penetapan Kerja

− Mendisposisi Surat Masuk

− Mengoreksi dan Menandatangani Surat-surat

− Membuat Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

− Membuat Penilaian SKP

b. Wakil Ketua

− Menerima dan Mempelajari Berkas Perkara yang akan di Sidangkan Sebagai Ketua

Majelis dan Hakim Anggota

− Menandatangani Penetapan Hari Sidang Sebagai Ketua Majelis

− Menunjuk Hakim Mediator

− Melaksanakan Persidangan Sebagai Ketua Majelis

− Mengoreksi Berita Acara Sidang (BAS) Sebagai Ketua Majelis

− Melakukan Musyawarah Majelis Sebagai Ketua Majelis

− Menandatangi Instrumen Persidangan

− Membuat Konsep Putusan Sebagai Ketua Majelis

− Menandatangani Putusan sebagai Ketua Majelis

− Memeriksa Berkas yang Akan Di Minutasi sebagai Ketua Majelis


15

− Sebagai Hakim Mediator

− Melakukan Evaluasi Terhadap Hasil Pengawasan Hakim

− Menindaklanjuti Laporan atas Hasil Pengawasan Hakim

− Melaksanakan Rapat Hakim Pengawas Bidang

− Melaksanakan Rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Pengadilan Agama Belopa

− Mengawasi SIPP

− Melaksanakan Bimtek

− Mengikuti Rapat Berkala

− Mengikuti Upacara hari Nasional

− Menghadiri undangan rapat Pemda /DPRD

c. Hakim

− Mempelajari Berkas Perkara

− Membuat dan Menandatangani Penetapan Hari Sidang (PHS)

− Memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti untuk Melakukan Panggilan

− Menyidangkan Perkara

− Mengoreksi Berita Acara Sidang

− Melakukan Musyawarah Majelis Hakim

− Membuat Konsep Putusan

− Menandatangani Putusan

− Memeriksa Berkas Perkara yang Akan di Minutasi

− Menganonim Putusan

− Melakukan Pengawasan

− Membuat Laporan Hasil Pengawasan

− Melakukan Mediasi

d. Panitera

− Membuat Rencana Anggar Biaya Proses

− Menyusun Laporan Keadaan Perkara

− Menyusun Laporan Keuangan Perkara

− Membuat surat penunjukan panitera pengganti


16

− Membuat Surat Penunjukan Juru Sita dan Jurusita Pengganti

− Menandatangani Akta Cerai

− Menandatangani Akta Banding

− Menandatangani Laporan Perkara

− Membuat Berita Acara Sidang (BAS)

− Membuat Instrumen PGL/PBT/Amar putus/ tunda

− Melaksanakan pemberkasan perkara/minutasi

− Mengikuti dan mencatat jalannya sidang

− melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi

− Memberikan Pertimbangan kepada Ketua tentang Permohonan perkara prodeo

− Menetapkan dan menandatangani SK tentang biaya Prodeo

− Menandatangani / Melegalisir alat bukti yang di ajukan oleh para pihak yang berperkara

− Menindak lanjuti / Mendisposisi Surat Bantuan Pemanggilan / Pemberitahuan Amar

Putusan dari Pengadilan Agama Belopa

− Menandatangani / Melegalisir Surat Kuasa Khusus

− Menandatangani Akta Kasasi

− Menandatangani Akta Peminjaman Kembali

e. Sekretaris

− Menyusun jadwal rencana kegiatan kesekretariatan

− Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan di bagian kesekretariatan.

− Mengadakan rapat dinas dan berkala.

− Membaca dengan seksama serta memberikan pertimbangan dan informasi jika diperlukan

− pada setiap surat masuk pada bagian kesekretariatan.

− Meneruskan setiap surat masuk kepada Ketua apabila menurut sifat dan tujuannya

menjadi kewenangan Ketua.

− Memeriksan dan membubuhkan faraf/tanda tanagan pada setiap konsep surat keluar.

− Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan dibidang kesekretariatan.

− Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh pimpinan

− Menanggapi dan memecahkan masalah dibidasng kesekretariatan.

− Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan.


17

− Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan.

f. Panitera Muda Hukum

− Mengumpulkan dan mengelola data perkara

− Mengkonsep dan menyelesaikan laporan perkara

− Menyajikan statistik perkara

− Mengarsipkan berkas in aktif

− Penyusunan Bundel B

− Menerbitkan akta cerai

− Mengelola Surat Masuk Hukum

g. Panitera Muda Gugatan

− Menyediakan Blangko-blangko instrumen keperluan sidang

− Membantu Ketua/Hakim dan mencatat jalannya sidang

− Menyampaikan/memberitahukan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti apabila ada pihak

berperkara tidak hadir dalam sidang

− Membuat agenda sidang setiap persidangan

− Melaporkan hasil persidangan kepada petugas Register Meja II

− Memberitahukan kepada Kasir tentang biaya perkara untuk mengecek keadaan biaya

perkara

− Menyerahkan berkas perkara yang akan dikonsep/baca putusan

− Mengisi dan menyerahkan instrumen yang tersedia dalam berkas perkara

− Menyerahkan berkas perkara yang akan disidangkan kepada ketua Majelis

− Melaksanakan Minutasi perkara yang diputus

− Mengarsipkan berkas perkara

− Mendatangani berita Acara Sidang

− Menadatangani Putusan

− Mengetik Berita Acara Sidang

− Menyerahkan Instrumen penundaan sidang kepada meja II untuk dicatat pada register

− Melapor kepada Ketua Majelis tentang kesiapan siding

h. Panitera Muda Permohonan

− Menyediakan Blangko-blangko instrumen keperluan sidang


18


− Menyampaikan/memberitahukan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti apabila ada pihak

− berperkara tidak hadir dalam sidang



− Memberitahukan kepada Kasir tentang biaya perkara untuk mengecek keadaan biaya

Perkara


− Mengetik Putusan/Penetapan serta menyerahkannya kepada Ketua majelis dan Hakim

− Anggota untuk ditandatangani





− Mengarsipkan berkas perkara

− Mendatangani berita Acara Sidang

− Menadatangani Putusan


− Menyerahkan Instrumen penundaan sidang kepada meja II untuk dicatat pada register

− Melapor kepada Ketua Majelis tentang kesiapan siding

i. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

− Membuat program Kegiatan Bidang Kepegawaian dan Ortala

− Bersama-sama pejabat Kesekretariatan dan Kepaniteraan Menyusun Laporan Tahunan

(Laptah), Program Kerja 2019

− Membuat Usul Kenaikan Pangkat Pegawai, Pensiun, Taspen, BPJS, Karis/Karsu, Karpeg.

− Membuat SK, KGB, dan Cuti Tahunan Cuti sakit, Cuti Alasan Pentingdan Cuti

Besar dan Satya .

− Mengkonsep Surat Keputusan yang berhubungan dengan Tupoksi Kantor

− Merekap SKP Hakim dan Pegawai, menyusun Jobs Description berdasarkan SKP, serta

Memperbaharui Struktur Organisasi


19

− Merekap Data Kehadiran Pegawai Manual dan KOMDANAS

− Pengisisan Buku Kendali Kepegawaian

− Monitoring data SIKEP/SIMPEG

− Merekap dan Mengelola surat yang berhubungan dengan kepegawaian dan Ortala

− Membuat Surat Pernyataan Pelantikan, SPMT, dan SPMJ KP4 Hakim dan pegawai.

− Membuat DUK, Bezzeting dan Data Kepegawaian

− Membuat Daftar Soniaritas Hakim

− Melaporkan kegiatan bidang Kepegawaian kepada Sekretaris

− Menyiapkan Pelantikan dan Penyiapan Untuk Pegawai Baru

− Membuat surat keluar yang berkenaan dengan bagian kepegawaian dan ortala

j. Kasubbag Umum dan Keuangan

− Membuat dan menyusun perencanaan kerja bagian umum dan keuangan tahun 2018

− Membuat perencanaan kebutuhan ATK

− Mengelola surat masuk

− Mengelola surat keluar

− Membuat Daftar Inventaris setiap ruangan

− Mengkoordinir/menangani pembelian, penyimpanan dan pendistribusian ATK

− Membayar pajak dan mengurus perpanjangan pajak kendaraan Dinas

− Melaksanakan perawatan dan perbaikan Barang Milik Negara dan bangunan kantor

− Mengelola surat dan Laporan-laporan di bidang umum dan keuangan

− Membuat Label Ruangan kantor

− Membuat Berita acara serah terima BMN

− Membuat Laporan Tahunan

− Membuat uraian tugas Tenaga Honorer

− Mendistribusi kan surat surat masuk ke unit-unit pengelola

− Mengelola dan Mengirimkan surat surat keluar melalui Pos

− Membuat SK Penanggung jawab Laptop dan PC

− Mengkoordinir kebersihan kantor

− Mengkoordinir/mengawasi keamanan dan ketertiban kantor

− Menyimpan arsip,surat surat dan Dokumentasi kantor


20

− Membuat SK tim Pengelola Anggaran TA 2019

k. Kasubbag Pelaporan, Informasi Teknologi dan Pelaporan

− Menyusun perencanaan kegiatan anggaran / RKA-K/L tahun berikutnya

− Menyiapkan data RKA-KL untuk DIPA tahun berikutnya

− Membuat laporan manual realisasi anggaran 2019

− meng-update data laporan pada aplikasi Komdanas

− Membuat laporan keuangan semester dan tahunan

− Meng-upload data SAIBA untuk KPPN ke aplikasi e-rekon

− Mengisi data aplikasi Monev kinerja anggaran

− Mengisi data aplikasi Monev Bappenas

− Membuat laporan realisasi kinerja anggaran perkara 2019 dan melaporkan ke

Pengadilan Tingkat Banding

− Melakukan Revisi POK dan Revisi DIPA

− Meneliti dan mengolah surat masuk dan surat keluar bagian perencanaan,

teknologi informasi dan pelaporan

− Menyusun Laporan Tahunan

− Menyusun Lakip

− Menyusun RKAKL

− Melaksanakan Revisi DIPA

l. Panitera Pengganti


− Menyampaikan/memberitahukan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti apabila ada

pihak berperkara tidak hadir dalam sidang



− Memberitahukan kepada Kasir tentang biaya perkara untuk mengecek keadaan

biaya perkara


− Menyerakan berkas Perkara kepada Ketua Majelis untuk dikoreksi berita acara

sidang

− Memasukkan amar putusan kedalam aplikasi SIPP


21





− Menyerahkan Instrumen penundaan sidang kepada meja II untuk dicatat pada

− Register

− Melaporkan Kepada Ketua Majelis tentang kesiapan siding

m. Jurusita

− Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara

− Melaksanakan pemberitahuan

− Melaksanakan Penyitaan

− Membuat Berita Acara Penyitaan

− Membuat Relaas panggilan

− Pembuatan penetapan Ikrar Talak

− Pembuatan penetapan Sita Ekskusi

− Pelaksanaan Ekskusi

n. Jurusita Pengganti

− Melaksanakan pemanggilan sidang dan Pemberitahuan (Pbt) Isi Putusan para pihak

berperkara

− Melaksanakan pemanggilan sidang/pemberitahuan isi Putusan dari Pengadilan Agama lain

(Tabayun)

− Menyampaikan surat teguran kepada Penggugat/Pemohon karena panjar biaya habis.

− Melaksanakan panggilan Eksekusi/ Pelaksanaan Eksekusi dan Sita Eksekusi/Membuat

Berita Acara Sita Eksekusi

o. Staf

− Operator dan pengelola Aplikasi SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian)

− Mendigitalisasi data pegawai untuk Aplikasi SIKEP Pengadilan Agama Belopa

− Meng upload data e-dokumen ke dalam aplikasi SIKEP Pengadilan Agama Belopa

− Operator dan pengelola Aplikasi SIMKEP (ABS)

− Mendigitalisasi data pegawai untuk Aplikasi SIMKEP (ABS) Pengadilan Agama Belopa


22

− Meng upload data e-dokumen ke dalam aplikasi SIMKEP (ABS) Pengadilan Agama

Belopa

− Membuat surat perintah tugas

− Admin pada aplikasi finger / sidik jari

− Mengisi / update data Komdanas urusan Kepegawaian

− Membenahi file masing-masing hakim dan pegawai sesuai urutan

− Membantu Kasubbag dalam setiap kegiatan

− Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Pengadilan Agama Belopa juga berupaya untuk menerapkan Sistem Akreditasi

Manajemen Penjaminan Mutu (SAPM) Pengadilan, sejak kantor Pengadilan Agama Belopa

dibuka untuk hari pertama kerja pada tanggal 29 Oktober 2018 oleh Ketua Pengadilan

Agama Belopa. Pengadilan Agama Belopa, terus berbenah dalam setiap lini layanan

peradilan baik secara internal maupun eksternal. Pengadilan Agama Belopa dalam

prakteknya mengalami kemajuan dalam penerapan SAPM sekalipun sebagai Pengadilan

Agama yang baru terbentuk sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016.

2. Sidang Di Luar Gedung Pengadilan / Pelayanan Terpadu

Sidang di luar gedung pengadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama

Belopa pada Tahun 2018 belum ada karena Pengadilan Agama Belopa adalah Pengadilan

Agama yang baru terbentuk sesuai dengan Keppres Nomor 15 Tahun 2016 tentang

pembentukan Pengadilan Agama .


23

3. Perkara Prodeo

Perkara Prodeo Pengadilan Agama Belopa pada Tahun 2018 belum ada, karena

Pengadilan Agama Belopa adalah Pengadilan Agama yang baru terbentuk sesuai dengan

Keppres Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan Pengadilan Agama .


24

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Pembinaan dan pengelolaan sumber manusia merupakan salah satu program Quick

Wins Mahkamah Agung yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan

profesionalisme aparatur hukum sehingga bias menjalankan tugasnya secara maksimal dalam

memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Kondisi sumber daya

manusia Pengadilan Agama Belopa pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Pengadilan Agama Belopa tahun 2018 memiliki pegawai berjumlah 9 orang yang terdiri

dari :

- Ketua 1 Orang : 1 Orang

- Wakil Ketua : - Orang

- Hakim : 2 Orang

- Panitera : 1 Orang

- Sekretaris : 1 Orang

- Panitera Muda Permohonan : 1 Orang

- Panitera Muda Gugatan : 1 Orang

- Panitera Muda Hukum : 1 Orang

- Kasub Bag Kepegawaian dan Ortala : - Orang

- Kasub Bag Umum dan Keuangan : 1 Orang

- Kasub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan : - Orang

- Panitera Pengganti : - Orang

- Jurusita : - Orang

- Jurusita Pengganti : - Orang

- Staf : - Orang

- Honorer : 3 Orang

Pengadilan Agama Belopa masih sangat kekurangan dalam jumlah pegawai yang

tentunya sangat mempengaruhi di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seiring

banyaknya jumlah perkara yang diterima oleh kantor Pengadilan Agama Belopa, maka sangatlah

perlu untuk diperhatikan didalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusianya.


25

1. Mutasi

Selama dalam tahun 2018 pegawai Pengadilan Agama Belopa tidak terdapat mutasi

pegawai. ( Pengadilan Agama yang baru terbentuk)

2. Promosi

Tidak ada Promosi ( Pengadilan Agama yang baru terbentuk)

3. Pensiun

Tidak terdapat pegawai Pengadilan Agama Belopa yang memasuki masa pensiun di tahun

2018. ( Pengadilan Agama yang baru terbentuk)

. 4. Diklat

Pada Tahun 2018, Pegawai/Hakim Pengadilan Agama Belopa yang mengikuti diklat

dapat dilihat pada tabel berikut:

No N a m a / N I P Nama Diklat Penyelenggara Diklat Ket.

1.

2.

3.

4.

5.

Dede Ramdani,S.HI

NIP.19880504 201712 1 003

MujiburrahmanSalim,SH

NIP. 19940313 201712 1 004

Fahmi Arief,SH

NIP. 19940519 201712 1 005

Muh.Nasharuddin Chamanda,S.HI

NIP. 19950104 201712 1 006

Muhammad Ali,S.Ag

19650117 199403 1 002

Diklat PPC

Diklat PPC

Diklat PPC

Diklat PPC

Diklat Pimpinan Pengadilan Angkatan

Pusdiklat Mahkamah

Agung


26

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Tidak terdapat sisa perkara yang diputus (Pengadilan Agama Belopa baru dibentuk)

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Perkara diterima tahun 2018 sebanyak 116 perkara, diselesaikan tahun 2018 dengan

tepat waktu sebanyak 41 Perkara, sisa perkara tahun 2018 sebanyak 75 perkara dengan rincian

sebagai berikut:

Rincian Perkara yang diterima tahun 2018, meliputi:

− Izin poligami - Perkara

− Pembatalan perkawinan - Perkara

− Kelalaian atas kewajiban suami/istri - Perkara

− Cerai talak 30 Perkara

− Cerai gugat 71 Perkara

− Harta bersama - Perkara

− P3HP - Perkara

− Nafkah anak - Perkara

− Itsbat nikah 13 Perkara

− Dispensasi Perkawinan 2 Perkara

− Kewarisan - Perkara

− Penolakan perkawinan oleh PPN - .Perkara

− Penunjukan orang lain sebagai wali - Perkara

− Wali Adhal - Perkara

− Pengesahan Anak - Perkara

− Lain-lain ( Pengangkatan Anak) - Perkara

Jumlah 116 Perkara

Perkara yang diputus tahun 2018

− Izin poligami - Perkara

− Dicabut - Perkara


27

− Pembatalan perkawinan - Perkara

− Kelalaian atas kewajiban suami/istri - Perkara

− Cerai talak 10 Perkara

− Cerai gugat 23 Perkara

− Harta Bersama - Perkara

− Penguasaan anak - Perkara

− Perwalian - Perkara

− P3HP - Perkara

− Isbat Nikah 6 Perkara

− Kewarisan - Perkara

− Wali adhal - Perkara

− Penolakan perkawinan oleh PPN - Perkara

− Dispensasi perkawinan 1 Perkara

− Tidak diterima/Coret dari - Perkara

− Ditolak - Perkara

− Gugur 1 Perkara

− Lain-lain - Perkara

Jumlah 41 Perkara

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Sisa perkara Pengadilan Agama Belopa yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi

Agama Makassar tahun 2018 sebanyak 0 perkara, diterima tahun 2018 sebanyak 0 perkara,

yang diselesaikan tahun 2018 sebanyak 0 perkara, sisa tahun 2018 sebanyak 0 perkara.

Perkara yang diputus pada tahun 2018 sebanyak 0 Perkara, dan dari keseluruhan perkara yang

melakukan banding sebanyak 0 perkara, sehingga perkara yang tidak melakukan banding adalah

0 perkara.

Dari perkara yang melakukan banding terdapat 0 perkara yang diajukan kasasi,

sehingga terdapat 0 perkara banding yang tidak mengajukan kasasi.

Perkara peninjauan kembali (PK) pada Pengadilan Agama Belopa berjumlah 0 perkara.

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Perkara yang berhasil dimediasi berjumlah 6 Perkara, gagal mediasi berjumlah 6 perkara

dan yang masih dalam proses berjumlah 3 perkara.


28

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melakukan Diversi

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Belopa tidak manangani perkara anak. ( Pengadilan

Agama yang baru terbentuk)

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan , kegiatan

pengelolaan sarana dan prasarana kantor merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena

itu Pengadilan Agama Belopa khususnya bidang kesekretariatan melakukan pengelolaan sarana

dan prasarana dan fasilitas Gedung sekalipun status Gedung kantor adalah pinjaman dari Pemda

Kabupaten Luwu.

1. Gedung

- Pengadaan

Pengadilan Agama Belopa tahun 2018 tidak mempunyai alokasi anggaran pengadaan

sarana dan prasarana. ( Pengadilan Agama yang baru terbentuk)

- Pemeliharaan

Pengadilan Agama Belopa tahun 2018 tidak mempunyai aset barang kekayaan milik

Negara berupa sarana dan prasarana. ( Pengadilan Agama yang baru terbentuk)

- Penghapusan

Pengadilan Agama Belopa untuk tahun 2018 tidak ada penghapusan ( Pengadilan Agama

yang baru terbentuk)

2. Fasilitas Gedung

- Pengadaan

Pengadilan Agama Belopa dalam anggaran DIPA tahun 2018 tidak mendapat alokasi

untuk pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung. Oleh karena itu aset sarana dan

prasarana tidak ada. ( Pengadilan Agama yang baru terbentuk)

- Pemeliharaan

Pengadilan Agama Belopa awal tahun 2018 tidak mempunyai aset barang kekayaan milik

Negara berupa sarana dan prasarana fasilitas Gedung. ( Pengadilan Agama yang baru

terbentuk)


29

- Penghapusan

Pengadilan Agama Belopa untuk tahun 2018 tidak terdapat penghapusan aset sarana dan

prasarana fasilitas gedung. ( Pengadilan Agama yang baru terbentuk)

D. Pengelolaan Keuangan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

- Belanja Pegawai Pagu ( 005-01 )

Pengadilan Agama Belopa belum mendapat Belanja Pegawai karena salah satu

Pengadilan Agama yang baru dibentuk.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

- Belanja Barang Pagu ( 005-01 )

Pengadilan Agama Belopa belum mendapat Belanja barang karena salah satu


- Belanja Modal ( Gedung dan Bangunan )

- Pagu ( 005-01 )

Pengadilan Agama Belopa belum mendapat Belanja Modal (Gedung dan Bangunan)

karena salah satu Pengadilan Agama yang baru dibentuk.

- Belanja Modal ( Peralatan dan Mesin )

Pengadilan Agama Belopa belum mendapat Belanja Modal ( Peralatan dan Mesin) karena

salah satu Pengadilan Agama yang baru dibentuk.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Pengadilan Agama Belopa belum mendapat Anggaran belanja, karena salah satu


E. Pengelolaan Biaya Proses

Pengadilan Agama Belopa mulai berkantor sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai

dengan 31 Desember 2018 mengelola dana dari Biaya proses perkara sesuai dengan Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Belopa Nomor : W20-A25/ 08 /KU.01.1/SK/1/2018 tanggal


30

1 Nopember 2018 tentang Perincian Biaya Proses Pada Pengadilan Agama Belopa yang

berjumlah Rp. 5.800.000,- dan telah di realisasikan selama tahun 2018 sebanyak Rp.

3.126.000,- dan saldo Rp. 2.674.000,- Biaya Proses Penyelesaian perkara pada Pengadilan

Agama Belopa merupakan biaya alat tulis dan sarana yang digunakan untuk penyelesaian

perkara perdata pada Pengadilan Agama Belopa di luar biaya pendaftaran, dan biaya

panggilan/pemberitahuan.

F. Dukungan Teknologi Informasi

Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Agama Belopa sangat di dukung oleh

Teknologi Informasi,seperti berikut :

1. WEBSITE

Pengadilan Agama Belopa memiliki situs website (http://www.pa-Belopa.go.id) yang

bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana berperkara serta

informasi-informasi lain yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Belopa

2. EMAIL

Untuk mempermudah trasformasi data serta komunikasi elektronik Pengadilan Agama

Belopa memiliki akun alamat e-mail resmi yaitu : [email protected] sehingga

komunikasi data elektronik dapat berjalan dengan lebih cepat dan lebih simple.

3. APLIKASI KOMDANAS MAHKAMAH AGUNG RI

Adalah aplikasi internet yang terpusat pada website www.mahkamahagung.go.id yang

berfungsi untuk memudahkan komunikasi data yang meliputi pengelolaan keuangan,

kepegawaian dan Umum.

4. APLIKASI ADMINISTRASI PERKARA

SIPP (Sistem Informasi Penulusuran Perkara) adalah aplikasi yang

dapat memberikan informasi tentang perkara dengan basis website, dari penerimaan perkara,

persiapan persidangan, proses persidangan sampai dengan penyelesaian perkara. Informasi

Publik dan laporan perkara, yaitu aplikasi yang juga berpusat pada website badilag.net, yang

berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam memberikan informasi kepada publik tentang

perkara.

mailto:[email protected]

http://www.mahkamahagung.go.id/


31

5. APLIKASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

SIKEP (Sistim Informasi Kepegawaian) untuk memberikan informasi tentang data-data

pegawai, semua data yang berhubungan dengan pegawai dapat dilihat di SIKEP yang

terintegrasi pada website Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (http//:badilag.net)

6. APLIKASI ADMINISTRASI UMUM

• Untuk mengelola aset atau Barang Milik Negara Pengadilan Agama Belopa juga

didukung oleh aplikasi yang berbasis komputer yaitu aplikasi SIMAK-BMN.

• Untuk pengelolaan administrasi Alat Tulis Kantor serta barang keperluan perkantoran

lainnya, didukung oleh aplikasi komputer yaitu aplikasi PERSEDIAAN, dari

pengadaan/pembelian, pemdistribusian serta pelaporannya.

• Khusus pengelolaan aset tanah / barang tidak bergerak PA Belopa juga didukung oleh

aplikasi SIMANTAP .

7. APLIKASI ADMINISTRASI KEUANGAN

• Aplikasi SPM (Surat Perintah Membayar) adalah aplikasi komputer untuk membuat

dokumen-dokumen seperti SPM dan SPP.

• Aplikasi SILABI (Sistim Laporan Bendahar Instansi): yaitu aplikasi komputer untuk

membuat laporan bendahara yang terdiri dari buku kas umum, LP5, BAP kas, DRPP

(Daftar Rincian Permintaan Pembayaran), SPTB (Surat Pertanggungjawaban Belanja)

• Aplikasi SAIBA (Sistim Akuntasi Instansi Basis Akrual) yaitu aplikasi komputer sebagaian

bagian inti dari pengelolaan keuangan dari realisasi penyerapan, Pendapatan dan jurnal

neraca, serta laporanlaporan keuangan lainnya yang berbasis Akrual.

• Aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian & Lembaga) yaitu aplikasi

yang digunakan dalam menyusun rencana kinerja dan anggaran kementerian lembaga

setiap tahunnya dalam rangka penyusunan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

tahun

anggaran berikutnya.

• Aplikasi SIRUP (Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan), yaitu aplikasi yang

berbasis internet yang berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan rencana umum

pengadaan.


32

• Aplikasi MONEV (Monitoring Evaluasi) yaitu aplikasi yang berbasis internet yang

berfungsi untuk melaporkan realisasi anggaran setiap triwulannya.

G. Regulasi Tahun 2018

Dalam melaksanakan tugas-tugas Peradilan baik yang berhubungan dengan tugas

pokok maupun yang berkaitan dengan tugas penunjang, Pengadilan Agama Belopa telah ikut

berperan aktif menerapkan program reformasi birokrasi sebagai bagian dari program nasional

untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan

yang baik dengan berupaya melaku reformasi pada delapan area, yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem

dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya

menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen

pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan

budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Penataan peraturan perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas

dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/

Lembaga/ Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih

peraturan pada tingkat satuan kerja serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-

undangan.

3. Penataan dan penguatan organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang

paling sering muncul dari satuan kerja. Tujuan utama dari program ini adalah untuk

meningkatkan efesiensi organisasi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah secara


33

proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga

organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

4. Penataan ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem, proses dan

prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien dan terukur pada masingmasing instansi. Target

program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunakan teknologi informasi

dalam penyelenggaraan dan manajemen pemerintah, adannya efesiensi proses manajemen dan

meningkatnya kinerja aparatur.

5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Sudah menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi. Program ini

diharapkan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkompetensi

dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan.

Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi

jabatan,

penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.

6. Penguatan pengawasan

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada Pengadilan Agama Belopa. Target dari program

ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya

tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah

daerah. Program ini merujuk pada Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

01/Maklumat/KMA/IX/2018.

7. Penguatan akuntabilitas kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari

instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan

akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah

kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen

kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU).


34

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah.

Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik dari masing-masing instasi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan

masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan

Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi

masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan survey kepuasan

masyarakat.

Pengadilan Agama Belopa juga menerapkan Sertifikasi Akreditas Penjaminan Mutu (SAPM)

dalam melakukan layanan kepada publik. Untuk mewujudkan perubahan-perubahan pada

delapan area sebagaimana tersebut diatas, di Pengadilan Agama Belopa telah berupaya

maksimal mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Membuat rancangan dan matrik program kerja Pengadilan Agama Belopa tahun 2016 dan

garis panduan dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan Anggaran

yang ada didalam DIPA.

2. Membenahi sistem manajemen penanganan perkara baik yang berhubungan dengan Personil

petugas ataupun yang berhubungan dengan Instrumennya dalam rangka percepatan dan

Efisiensi permasalahan dan penyelesaian perkara.

3. Menegakkan Disiplin Pegawai yang baku atau yang telah ada sesuai dengan Peraturan-

Peraturan yang berlaku selama ini. Hal ini diharapkan lahirnya suatu kesadaran dalam setiap

pribadi Pegawai itu sendiri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan

kepada masing-masingnya. Disiplin ini meliputi disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin ilmu

(penambahan wawasan) atau hal-hal lain yang menunjang dari tugas-tugas di Kantor.

Dengan lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK./V/2008 tanggal 14

Mei 2008 tentang ketentuan penegakan Disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian

Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai. peningkatan Disiplin Pegawai lebih dioptimalkan, yang

diperkuat dengan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2018

4. Membuat rincian Job Description mulai dari Pimpinan sampai tenaga Honorer melalui

penerbitan Surat Keputusan dari Pimpinan Pengadilan atau Pejabat yang diberi kewenangan

untuk seluruh Pegawai. Hal ini diharapkan bahwa seluruh Pegawai memiliki pedoman dan

mengetahui apa yang menjadi tugas pokoknya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.


35

5. Menanamkan rasa kebersamaan dan keharmonisan antara Pegawai melalui sarana olah

raga, Senam dan gotong royong atau sarana lain seperti Sholat berjamaah dan kuliah tujuh

menit (kultum). Dengan program ini diharapkan setiap Pegawai dapat bekerja sama dan

saling melengkapi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan pada mereka.

6. Memotivasi para Pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta wawasan,

dibidang tehnis atau pengetahuan lainnya. Hal ini dilaksanakan dengan cara memberikan

pembinaan melalui acara diskusi atau pertemuan-pertemuan yang telah diprogramkan.

Disamping itu dengan memberikan dorongan agar dapat melanjutkan kuliah Program Strata 1

(S1) atau Strata 2 (S2)


36

BAB IV

PENGAWASAN

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Belopa dilakukan oleh hakim

tinggi pengawas daerah dengan didampingi oleh personil bidang kepaniteraan dan kesekretariatan

dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar disamping pengawasan yang dilakukan oleh hakim

pengawas bidang Pengadilan Agama Belopa yang melakukan pengawasan setiap tiga bulan sekali

selanjutnya hakim pengawas membuat laporan dari hasil pengawasannya dan kemudian ditindak

lanjuti oleh pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Hasil pengawasan dan pembinaan ini memberikan gambaran keadaan yang pada pada

Pengadilan Agama Belopa yang dapat dilakukan usaha-usaha pembinaan dan perbaikan di masa

yang akan datang.

Belumlah terdapat temuan mengingat Pengadilan Agama Belopa adalah Pengadilan Agama

yang baru terbentuk yang masih perlu bimbingan untuk di masa yang akan datang terkait dengan

manajemen peradilan .


37

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Teknis Yustisial (Kepaniteraan)

a. Penyelesaian perkara dalam tahun 2018 telah berjalan sebagaimana mestinya dan

perkara yang telah diterima selama tahun 2018 mencapa i116 perkara putus dari 41

perkara dan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 75 perkara.

b. Dengan adanya pelatihan, temu karya, pendidikan yang dilaksanakan oleh Mahkamah

Agung RI, maka kualitas penyelesaian perkara yang diputus semakin baik.

c. Administrasi peradilan, pada umumnya pelaksanaan pola Bindalmin sebagai realisasi

dari Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.001/SK/I/1991 di Pengadilan

Agama Belopa telah dilaksanakan dengan tertib dan seksama walaupun masih

terdapat kekurangan-kekurangan yang masih perlu disempurnakan.

d. Aplikasi SIPP yang dirancang untuk memudahkan pengadministrasian perkara pada

Pengadilan Agama khususnya, sudah dapat memberi kemudahan kepada stake holder

untuk menertibkan data-data perkara.

2. Teknis Non-Yustisial (Kesekretariatan)

a. Personil/pegawai Pengadilan Agama Belopa masih terdapat kekurangan misalnya:

Hakim, Kasubbag Kepegawaian dan Tata Laksana, Kasubbag IT dan Pelaporan,

Panitera Pengganti dan Staf.

b. Promosi dan mutasi diharapkan berjalan sesuai prosedur yang berlaku sehingga tidak

ada pihak-pihak yang dirugikan ataupun merasa diperlakukan tidak adil.

c. Sarana perkantoran berupa gedung sudah cukup memadai sekalipun masih status

Gedung pinjaman sementara dari Pemda Kabupaten Luwu.

d. Kurang tersedianya kendaraan dinas roda empat dan roda dua, sehingga sering

menghambat urusan kantor yang terkait dengan kegiatan luar kantor seperti pengiriman

surat-surat dinas, dan mengantar Laporan.


38

3. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Makassar telah

dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi peningkatan kinerja Pengadilan Agama Belopa

secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, kami menyampaikan beberapa

saran sebagai berikut:

1. Perlu dilanjutkan pelatihan teknis yustisial/penataran/temu karya hakim, pejabat

kepaniteraan, jurusita dan jurusita pengganti dan juga pelatihan non teknis yustisial para

pejabat kesekretariatan dan stafnya dalam rangka meningkatkan tenaga peradilan yang

profesional.

2. Agar menjadi perhatian berkenaan dengan kondisi jumlah 3 (tiga) orang hakim pada

Pengadilan Agama Belopa, yang saat ini hanya berjumlah satu majelis saja, kiranya mutasi

hakim dapat berimbang.

3. Mengingat Pengadilan Agama Belopa merupakan Pengadilan yang baru terbentuk, dengan

jumlah perkara 75 perbulan dengan jumlah tenaga kepaniteraan hanya 4 (empat) orang

saja, sangat kewalahan dengan tugas rangkap sebagai tenaga administrasi dan Yustisial

Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti maka sangat dibutuhkan tenaga yang handal

dan berpengalaman dalam bidang tugasnya.

4. Mengingat tenaga kesekretariatan hanya berjumlah 2 (dua) orang yakni Sekretaris dan

Kasubag Umum dan Keuangan maka tugas -tugas kesekretariatan banyak dikerjakan pula

oleh tenaga yustisial kepaniteraan, merangkap sebagai bendahara pengeluaran, pembuat

daftar gaji dan lain sebagainya, maka berdasarkan hal ini maka Pengadilan Agama Belopa

sangat membutuhkan tenaga Kesekretariatan.

5. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, perlu adanya penambahan kendaraan roda empat

dan roda dua.

Demikian penyajian laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Belopa tahun 2018

disusun untuk dijadikan informasi dan masukan sehingga pelaksanaan tugas-tugas pada masa

yang akan datang akan lebih meningkat dan berdaya guna serta berhasil guna.

belopa tahun 2018

Documents