bab ii tinjauan pustaka 2.1. pengembangan...

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan

mengkombinasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang

dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk

meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari

kebutuhan baik secara internal maupun eksternal wilayah. Faktor internal ini berupa

sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, sedangkan

faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan

interaksinya dengan wilayah lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang

terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan atau aspek fungsional. Menurut Rustiadi, et al. (2011) wilayah

dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di

mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara

fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi

seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen

biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk

7

Universitas Sumatera Utara

kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia

dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit

geografis tertentu.

Konsep wilayah yang paling klasik (Hagget, Cliff dan Frey, 1977 dalam

Rustiadi et al., 2011) mengenai tipologi wilayah, mengklasifikasikan konsep wilayah

ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) wilayah homogen (uniform/homogenous region); (2)

wilayah nodal (nodal region); dan (3) wilayah perencanaan (planning region atau

programming region). Sejalan dengan klasifikasi tersebut, (Glason, 1974 dalam

Tarigan, 2010) berdasarkan fase kemajuan perekonomian mengklasifikasikan

region/wilayah menjadi: 1) fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan

keseragaman/homogenitas. Wilayah formal adalah suatu wilayah geografik yang

seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosial dan

politik. 2) fase kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan

interdependensi fungsional, saling hubungan antar bagian-bagian dalam wilayah

tersebut. Kadang juga disebut wilayah nodal atau polarized region dan terdiri dari

satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling

berkaitan. 3) fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi

atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.

Menurut Saefulhakim, dkk (2002) wilayah adalah satu kesatuan unit geografis

yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Oleh karena itu,

yang dimaksud dengan pewilayahan (penyusunan wilayah) adalah pendelineasian

unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional


(tolong menolong, bantu membantu, lindung melindungi) antara bagian yang satu

dengan bagian yang lainnya. Wilayah Pengembangan adalah pewilayahan untuk

tujuan pengembangan/pembangunan/development. Tujuan-tujuan pembangunan

terkait dengan lima kata kunci, yaitu: (1) pertumbuhan; (2) penguatan keterkaitan;

(3) keberimbangan; (4) kemandirian; dan (5) keberlanjutan. Sedangkan konsep

wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat

tertentu pada wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang

sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan.

Pembangunan merupakan upaya yang sistematik dan berkesinambungan

untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah

bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Sedangkan menurut

Anwar (2005), pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan

pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan

keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial

ekonomi wilayah. Pengertian pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah

mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang menekankan

kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan dan kesempatan kerja,

pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada kebutuhan dasar (basic need

approach), pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang

berkelanjutan (suistainable development).

Pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan wilayah di Indonesia

sangat beragam karena dipengaruhi oleh perkembangan teori dan model


pengembangan wilayah serta tatanan sosial-ekonomi, sistim pemerintahan dan

administrasi pembangunan. Pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan tanpa

memperhatikan lingkungan, bahkan akan menghambat pertumbuhan itu sendiri

(Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2003). Pengembangan wilayah dengan

memperhatikan potensi pertumbuhan akan membantu meningkatkan pertumbuhan

ekonomi berkelanjutan melalui penyebaran penduduk lebih rasional, meningkatkan

kesempatan kerja dan produktifitas (Mercado, 2002).

Menurut Alkadri (2001) pengembangan adalah kemampuan yang ditentukan

oleh apa yang dapat dilakukan dengan apa yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas

hidup. Kata pengembangan identik dengan keinginan menuju perbaikan kondisi

disertai kemampuan untuk mewujudkannya. Pendapat lain bahwa pengembangan

adalah suatu proses untuk mengubah potensi yang terbatas sehingga mempengaruhi

timbulnya potensi yang baru, dalam hal ini termasuk mencari peluang yang ada dalam

kelompok-kelompok yang berbeda yang tidak semuanya mempunyai potensi yang

sama (Budiharsono, 2002).

Prod’homme dalam Alkadri (2001) mendefinisikan pengembangan wilayah

sebagai program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan

memperhitungkan sumber daya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu

wilayah. Pendapat lain menyebutkan pengembangan wilayah adalah upaya untuk

memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan

menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah

sangat diperlukan karena kondisi sosial ekonomi, budaya dan geografis yang berbeda


antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pada dasarnya pengembangan wilayah

harus disesuaikan dengan kondisi, potensi dan permasalahan wilayah yang

bersangkutan (Riyadi dalam Ambardi dan Socia, 2002).

Lebih jelas Zen dalam Alkadri (2001) menggambarkan tentang

pengembangan wilayah sebagai hubungan yang harmonis antara sumber daya alam,

manusia, dan teknologi dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan dalam

memberdayakan masyarakat, seperti terlihat pada Gambar 2.1.

Sumber: Zen, 1999.

Gambar 2.1. Hubungan Antar Elemen Pembangunan

Pada umumnya pengembangan wilayah mengacu pada perubahan

produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk,

kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan nilai tambah industri pengolahan. Selain

definisi ekonomi, pengembangan wilayah mengacu pada pengembangan sosial,

berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan

Sumber Daya Alam

Teknologi

Pengembangan Wil h

Sumber Daya Manusia


lainnya. Pengembangan wilayah lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah

secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang, dalam

hal ini pengembangan wilayah tidak berkaitan dengan eksploitasi wilayah.

Tujuan pengembangan wilayah mengandung 2 (dua) sisi yang saling berkaitan

yaitu sisi sosial dan ekonomis. Dengan kata lain pengembangan wilayah adalah

merupakan upaya memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup

masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusat produksi, memberikan kemudahan

prasarana dan pelayanan logistik dan sebagainya (Triutomo, 2001).

Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada

pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang

mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial

masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala

pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rencana pembangunan nasional,

pengembangan wilayah lebih ditekankan pada penyusunan paket pengembangan

wilayah terpadu dengan mengenali sektor strategis (potensial) yang perlu

dikembangkan di suatu wilayah (Friedmann & Allonso, 2008).

Sedangkan pengembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh komponen-

komponen tertentu seperti (Friedman and Allonso, 2008):

a) Sumber daya lokal. Merupakan kekuatan alam yang dimiliki wilayah tersebut

seperti lahan pertanian, hutan, bahan galian, tambang dan sebagainya. Sumber


daya lokal harus dikembangkan untuk dapat meningkatkan daya saing wilayah

tersebut.

b) Pasar. Merupakan tempat memasarkan produk yang dihasilkan suatu wilayah

sehingga wilayah dapat berkembang.

c) Tenaga kerja. Tenaga kerja berperan dalam pengembangan wilayah sebagai

pengolah sumber daya yang ada.

d) Investasi. Semua kegiatan dalam pengembangan wilayah tidak terlepas dari

adanya investasi modal. Investasi akan masuk ke dalam suatu wilayah yang

memiliki kondisi kondusif bagi penanaman modal.

e) Kemampuan pemerintah. Pemerintah merupakan elemen pengarah

pengembangan wilayah. Pemerintah yang berkapasitas akan dapat mewujudkan

pengembangan wilayah yang efisien karena sifatnya sebagai katalisator

pembangunan.

f) Transportasi dan Komunikasi. Transportasi dan komunikasi berperan sebagai

media pendukung yang menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya.

Interaksi antara wilayah seperti aliran barang, jasa dan informasi akan sangat

berpengaruh bagi tumbuh kembangnya suatu wilayah.

g) Teknologi. Kemampuan teknologi berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber

daya wilayah melalui peningkatan output produksi dan keefektifan kinerja

sektor-sektor perekonomian wilayah.


Pengembangan wilayah adalah upaya pembangunan dalam suatu wilayah

administratif atau kawasan tertentu agar tercapai kesejahteraaan (people property)

melalui pemanfaatan peluang-peluang dan pemanfaatan sumber daya secara optimal,

efisien, sinergi dan berkelanjutan dengan cara menggerakkan kegiatan-kegiatan

ekonomi, penciptaan iklim kondusif, perlindungan lingkungan dan penyediaan

prasarana dan sarana. Pada dasarnya komponen utama untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat dalam suatu wilayah adalah kemajuan ekonomi wilayah bersangkutan.

2.1.1. Pengembangan Wilayah Sistem Top Down

Sistem pengembangan wilayah di Indonesia sebelum otonomi daerah

dilaksanakan secara top down, baik kebijakan perluasan wilayah administratif

maupun pembentukan wilayah kawasan ekonomi. Hal yang sama juga dilakukan

dalam pembentukan kawasan khusus yang mengutamakan landasan kepentingan

nasional yang mencerminkan karakteristik pendekatan regionalisasi sentralistik.

Dalam hal ini aspek pengambilan keputusan dilaksanankan secara top down

(Abdurrahman, 2005).

Rondinelli dalam Rustiadi (2006) mengidentifikasikan tiga konsep

pengembangan kawasan, yakni (1) konsep kutup pertumbuhan (growth pole), (2)

integrasi (keterpaduan) fungsional-spasial, dan (3) pendekatan decentralized

territorial. Di Indonesia konsep growth pole dirintis mulai tahun delapan puluhan

yaitu dengan menekankan investasi massif pada industri-industri padat modal di

pusat-pusat urban terutama di Jawa di mana banyak tenaga kerja, dengan harapan


dapat menciptakan penyebaran pertumbuhan (spread effect) atau efek tetesan ke

bawah (trickle down effect) dan berdampak luas terhadap pembangunan ekonomi

wilayah. Indikator ekonomi nasional sangat bagus hingga tahun 1997, namun

dampaknya bagi pembangunan daerah lain sangat terbatas. Kenyataannya teori ini

gagal menjadi pendorong utama (prime over) pertumbuhan ekonomi wilayah.

Sebaliknya kecenderungan yang terjadi adalah penyerapan daerah sekelilingnya

dalam hal bahan mentah, modal, tenaga kerja dan bakat-bakat enterpreneur. Hal ini

menyebabkan kesenjangan antar daerah.

Perencanaan dan aplikasi pembangunan dengan paradigma top down

(sentralistik) tidak dapat membuat perubahan sehingga mulai dievaluasi dan secara

bertahap berubaah menjadi sistem bottom up, dimulai sejak tahun 1998 dengan

diundangkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 1999 yang

baru diaplikasikan pada tahun 2001. Perubahan dari paradigma sentralistik pasca

otonomi daerah tidak serta merta hilang, namun secara berangsur-angsur mulai

beralih pola ke arah bottom up. Peluang pembangunan wilayah secara nonstruktural,

berdasarkan inisiatif lokal dan dikelola tanpa memiliki keterikatan struktural

administratif terhadap hirarki yang diatasnya.

2.1.2. Pengembangan Wilayah Sistem Bottom Up

Pendekatan teknis kewilayahan melalui pendekatan homogenitas atau sistem

fungsional mengalami proses yang lebih kompleks karena pelaksanaannya meliputi

aspek kesepakatan atau komitmen para aktor regional dalam memadukan kekuatan


endogen (Abdurrahman, 2005). Kemudian Rustiadi (2006) menambahkan bahwa

konsep integrasi fungsional-spasial seperti yang pernah dicetuskan oleh Rondinelli

berupa pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan berbagai ukuran dan

karakteristik fungsional secara terpadu perlu dikembangkan untuk memfasilitasi dan

memberi pelayanan regional secara lebih luas.

Salah satu bentuk konsep ini adalah wilayah agropolitan yang dirancang

pertama kali oleh Friedman, Mc Dauglas, 1978 yang merupakan rancangan

pembangunan dari bawah (development from below) sebagai reaksi dari

pembangunan top down (development from above). Agropolitan merupakan distrik

atau region selektif yang dirancang agar pembangunan digali dari jaringan kekuatan

lokal ke dalam yang kuat baru terbuka keluar (Sugiono, 2002).

Namun dimensi ruang (spatial) memiliki arti yang penting dalam konteks

pengembangan wilayah, karena ruang dapat menciptakan konflik dan pemicu

kemajuan bagi individu dan masyarakat. Secara kuantitas ruang adalah terbatas dan

secara kualitas ruang memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Maka

dari itu intervensi terhadap kekuatan pasar (planning) yang berwawasan keruangan

memegang peranan yang sangat penting dalam formulasi kebijakan pengembangan

wilayah. Sehingga keserasian berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah

dapat diwujudkan, dengan memanfaatan ruang dan sumber daya yang ada didalamnya

guna mendukung kegiatan kehidupan masyarakat (Riyadi dalam Ambardi, 2002).

Sebagai suatu sistem yang kompleks perlu intervensi isolasi dalam proses

integrasi kedalam dengan kontrol dan subsidi yang mencegah proses infiltrasi dari


luar (Sugiono, 2002). Namun karena penerapan program agropolitan yang berjalan

seiring dengan proses globalisasi maka proteksi wilayah sulit dilakukan.

Jadi ada dua sisi yang saling tarik menarik dan keduanya juga saling bertolak

belakang. Di mana satu sisi dibutuhkan kemandirian dalam pengembangkan wilayah

sementara disisi lainnya dibutuhkan proteksi atau kekuatan central agar satu dan lain

hal dapat dikondisikan untuk mencapai tujuan yang ideal. Sementara itu hal lain yang

juga berpengaruh besar adalah adanya kekuatan globalisasi yang tidak

memungkinkan bagi pemerintah untuk mengatur segala sesatunya sesuai dengan

konsep yang dicanangkan. Ada beberapa perubahan yang terjadi sesuai dengan

berjalannya proses pembangunan itu sendiri.

2.2. Konsep Pendekatan Pembangunan Desa

Pendekatan pembangunan dapat dilihat dari dua sisi, pertama Pembangunan

yang bertitik tolak pada pembangunan manusia (people centerred development),

konsep pembangunan ini menekankan bahwa manusia adalah subjek pembangunan,

sehingga memandang manusia bukan hanya sebagai faktor produksi namun

memandang manusia sebagai individu yang harus ditingkatkan kapabilitasnya agar

dapat menentukan pilihan-pilihan hidupnya (Indratno, 2006).

Kedua, pendekatan pembangunan yang berorientasi pada produksi (fisik) atau

production centered development, konsep pembangunan ini menekankan bahwa

keberhasilan pembangunan hanya diukur seberapa besar peningkatan produksi setiap

periode dan memandang bahwa manusia sebagai objek pembangunan artinya manusia


hanya dipandang sebagai faktor produksi, sehingga peningkatan keterampilan atau

keahlian manusia hanya dipandang salah satu peningkatan faktor produksi agar

output yang dihasilkan meningkat (Dirjen Cipta Karya, 2007).

Oleh karena itu ukuran keberhasilan pembangunan yang didasarkan pada

peningkatan produksi atau yang biasa disebut peningkatan pertumbuhan ekonomi

hanya merupakan necessery condition namun bukan sufficient condition. Dengan kata

lain pembangunan secara utuh harus mencakup pembangunan secara fisik yang

diindikasikan sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber

daya manusia (SDM) yang diindikasikan sebagai peningkatan derajat kesehatan dan

pendidikannya.

Upaya pembangunan desa antara lain diwujudkan dengan dilakukannya

pemilihan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) (cek image 020).

KTP2D adalah satu satuan kawasan perdesaan sebagaimana tercantum dalam UU No.

24/1992, yang terdiri dari desa pusat dan desa-desa lain sebagai desa pendukungnya,

yang memiliki keunggulan strategis berupa:

a. Peran kawasan ini bagi pertumbuhan dan pengembangan potensi kawasan

perdesaan lain di sekitamya,

b. Keuntungan ekonomis (economic scale) guna mengembangkan potensi

andalannya,

c. Memiliki fasilitas pelayanan sosial ekonomi serta tingkat aksesibilitas yang relatif

lebih baik di bandingkan dengan kawasan perdesaan disekitarnya.


Minat yang makin besar pada pusat wilayah perdesan adalah akibat dari

strategi ‘kebutuhan pokok” yang memberikan perhatian yang besar pada pemerataan

dalam pembagian hasil usaha pembangunan nasional. Strategi “kebutuhan pokok” itu

bukan hanya meliputi kebutuhan sosial seperti pendidikan dan kesehatan saja, tetapi

mengusahakan juga perbaikan pendapatan bagi penduduk miskin di wilayah

perdesaan (Dirjen Cipta Karya, 2007).

Rural Centre Planning (Perencanaan Pusat Wilayah Perdesaan) bertujuan

untuk mengadakan perbaikan dalam hal sosial-ekonomi. Titik berat pada Perencanaan

Pusat Wilayah Perdesaan adalah: perencanaan dan penyebaran, yang harus

diperhatikan adalah (Jayadinata, 1999):

1. Pengembangan wilayah perdesaan dapat berjalan lancar, jika fasilitas dan

pelayanan yang mendorong produksi berlokasi di pusat wilayah perdesaan.

2. Pengembangan perdesaan macam ini, didasarkan akan hirarki pusat perdesaan,

misalnya: ibukota propinsi, ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan pusat

wilayah perdesaan.

3. Perencanaan dilakukan untuk tiap satuan wilayah (yang mungkin dapat dibagi-

bagi lagi) yang ditentukan dengan batas menurut keadaan faktor geografis atau

faktor administratif atau faktor ekonomi.

Pusat-pusat perdesaan (rural centres) direncanakan dengan hubungan hirarki

permukiman dari sistem perkotaan, menurut teori tempat memusat, atau “centre

place”. Pusat-pusat wilayah perdesaan dibentuk di tempat-tempat tertentu (kota,

kecamatan atau beberapa pusat dalam satu kecamatan atau satu pusat untuk dua


kecamatan). Dengan pembentukan pusat-pusat antara wilayah perdesaan dan wilayah

perkotaan akan terdapat interaksi yang lebih baik. Karena model pusat wilayah

perdesaan itu berfungsi untuk memperbaiki ketidak seimbangan, maka perencana

cenderung untuk menyebar pusat-pusat sebanyak mungkin. Dengan sistem “central

place” dalam wilayah perdesaan terdapat pemusatan dari usaha pengembangan.

Menurut keterangan Rodinelli dan Ruddl (1979) dalam Indratno (2006):

1. Penempatan kegiatan sosial-ekonomi yang terpusat dalam suatu pusat wilayah

perdesaan tertentu, keuntungannya lebih tinggi dan penjalaran pembangunan

berlaku lebih baik.

2. Pusat wilayah perdesaan yang menghubungkan dengan perekonomian di wilayah

hinterland, seperti: pasar, kantor pesanan, dan sebagainya, menambah kesempatan

kerja.

3. Pusat wilayah perdesaan yang mempunyai prasarana yang lengkap dapat menarik

orang-orang yang ingin maju dan wiraswasta yang berbobot, sehingga dapat

terciptakan lingkungan yang baik bagi investasi baru.

4. Keuntungan dari investasi yang dari waktu dahulu, dapat membentuk modal baru

dan memungkinkan pertumbuhan.

5. Investasi dalam prasarana dan utilitas dapat menarik kegiatan ekonomi baru.

6. Pemusatan prasarana sosial-ekonomi mendorong pembuatan jalan-jalan baru dan

hal ini menarik kegiatan sosial ekonomi baru.

7. Lokasi kegiatan ekonomi, fasilitas sosial dan bermacam-macam prasarana yang

terdapat dalam suatu pusat wilayah pedesaan mendorong terbentuknya pemasaran


baru bagi bahan mentah serta barang setengah jadi, dan memberikan keuntungan

bagi para produsen.

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan terhadap “basic need” bagi masyarakat

perdesaan, baik secara ekonomi maupun social, maka fungsi dan peranan rural center

planning tersebut meliputi:

1. Pemasaran/koleksi dari surplus produksi pertanian (sebagai kebalikan dari

distribusi).

2. Penyediaan/distribusi input-input pertanian yang penting, seperti pupuk,

perlengkapan peralatan, kredit, fasilitas reparasi.

3. Penyediaan fasilitas pengolahan hasil pertanian baik untuk kebutuhan subsisten

maupun untuk tujuan pemasaran.

4. Penyediaan pelayanan sosial

2.3. PNPM-PISEW

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur

Sosial Ekonomi Wilayah PNPM-PISEW adalah salah satu program inti dari PNPM

yang memiliki kriteria berorientasi pada konsep "Community Driven Development

(CDD)" dan "Labor Intensive Activities (LIA)". Sebagai bagian dari PNPM, PISEW

memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu pertama, mengurangi kesenjangan antarwilayah

dengan cara membentuk dan membangun Kawasan Strategis Kabupaten (KSK),

kedua, memperkuat lembaga Pemerintah Daerah dan institusi lokal di tingkat desa,

yang akan dilaksanakan melalui pelaksanaan diseminasi, sosialisasi dan pelatihan di


berbagai tingkatan pemerintahan serta pelaksanaan musyarawarah, forum-forum

konsultasi dan pendampingan yang melibatkan masyarakat, dari tingkat desa sampai

kecamatan, dan ketiga, sebagai tujuan akhir adalah mengurangi tingkat kemiskinan

dan angka pengangguran. Kesemua tujuan tersebut akan diupayakan melalui

pendekatan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya

lokal melalui pembangunan sarana prasarana sosial dan ekonomi dasar di perdesaan

(Dirjen Cipta Karya, 2008).

Tujuan kegiatan PNPM-PISEW terdiri dari dua komponen, yaitu kegiatan

penyediaan infrastruktur dasar perdesaan skala kecil, dan penyelenggaraan pelatihan

dan pendampingan masyarakat dan aparat pemerintah daerah. Infrastruktur dasar

perdesaan skala kecil mencakup 6 (enam) kategori, yaitu: (i) transportasi; (ii)

peningkatan produksi pertanian; (iii) peningkatan pemasaran pertanian; (iv) air bersih

dan sanitasi lingkungan; (v) pendidikan; dan (vi) kesehatan.

Pembentukan dan penguatan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) diarahkan

sebagai pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, sehingga PNPM-

PISEW juga diharapkan dapat menjadi bagian dari pelaksanaan UU No.26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang. Pada akhirnya, kegiatan PNPM-PISEW diharapkan

dapat membuka dan mengembangkan potensi lokal, sehingga kegiatan ekonomi dan

sosial perdesaan yang terbangun dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan demikian diharapkan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran,

khususnya di wilayah perdesaan, dapat menurun sejalan dengan meningkatnya

kesejahteraan masyarakat perdesaan setempat.


Dalam pelaksanaan program, proses perencanaan PNPM-PISEW yang

dilakukan secara partisipatif, diarahkan sebagai wujud pelaksanaan Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana tertuang dalam UU No. 25

Tahun 2004 tentang SPPN. Usulan kegiatan partisipatif PNPM-PISEW akan dapat

mengisi dan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Daerah

(Renstrada) dari masing-masing kecamatan dan kabupaten peserta. Dengan demikian

diharapkan kegiatan PNPM-PISEW dapat bersinergi dengan kegiatan lainnya dari

program pembagunan daerah terkait, dan memiliki kontribusi dalam pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan

penjabaran dari RPJM Nasional.

Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, penguatan proses penyusunan

renstrada kecamatan dan kabupaten oleh PNPM-PISEW ini diharapkan dapat

memperkuat proses Otonomi Daerah dan Desentralisasi sebagaimana diamanatkan

oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana perihal renstrada

kecamatan secara khusus tertuang dalam PP No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

2.4. Transportasi dan Interaksi antar Wilayah

Suatu wilayah tertentu bergantung pada wilayah lain. Demikian juga wilayah

lain memiliki ketergantungan pada wilayah tertentu. Diantara wilayah-wilayah

tersebut, terdapat wilayah-wilayah tertentu yang memiliki kelebihan dibanding yang

lain sehingga wilayah tersebut memiliki beberapa fasilitas yang mampu melayani

kebutuhan penduduk dalam radius yang lebih luas, sehingga penduduk pada radius


tertentu akan mendatangi wilayah tersebut untuk memperoleh kebutuhan yang

diperlukan.

Morlok (2005) mengemukakan bahwa akibat adanya perbedaan tingkat

pemilikan sumberdaya dan keterbatasan kemampuan wilayah dalam mendukung

kebutuhan penduduk suatu wilayah menyebabkan terjadinya pertukaran barang,

orang dan jasa antar wilayah. Pertukaran ini diawali dengan proses penawaran dan

permintaan. Sebagai alat bantu proses penawaran dan permintaan yang perlu

dihantarkan menuju wilayah lain diperlukan sarana transportasi. Sarana transportasi

yang memungkinkan untuk membantu mobilitas berupa angkutan umum.

Dalam menyelenggarakan kehidupannya, manusia mempergunakan ruang

tempat tinggal yang disebut permukiman yang terbentuk dari unsur-unsur working,

opportunities, circulation, housing, recreation, and other living facilities (Coley,

1994). Unsur circulation adalah jaringan transportasi dan komunikasi yang ada

dalam permukiman. Sistem transportasi dan komunikasi meliputi sistem internal dan

eksternal. Jenis yang pertama membahas sistem jaringan yang ada dalam kesatuan

permukiman itu sendiri. Jenis yang kedua membahas keadaan kualitas dan kuantitas

jaringan yang menghubungkan permukiman satu dengan permukiman lainnya di

dalam satu kesatuan permukiman.

Perpindahan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain selalu

melalui jalur-jalur tertentu. Tempat asal dan tempat tujuan dihubungkan satu sama

lain dengan suatu jaringan (network) dalam ruang. Jaringan tersebut dapat berupa

jaringan jalan, yang merupakan bagian dari sistem transportasi. Transportasi


merupakan hal yang penting dalam suatu sistem, karena tanpa transportasi

perhubungan antara satu tempat dengan tempat lain tidak terwujud secara baik

(Schipper, 2002).

Hurst (1974) dalam Rustiadi, dkk (2011) mengemukakan bahwa interaksi

antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang,

barang, maupun jasa. Transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan

antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses

perkembangan suatu wilayah. Wilayah dengan kondisi geografis yang beragam

memerlukan keterpaduan antar jenis transportasi dalam melayani kebutuhan

masyarakat. Pada dasarnya, sistem transportasi dikembangkan untuk

menghubungkan dua lokasi guna lahan yang mungkin berbeda. Transportasi

digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain

sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih meningkat.

Dengan transportasi yang baik, akan memudahkan terjadinya interaksi antara

penduduk lokal dengan dunia luar. Keterisolasian merupakan masalah pertama yang

harus ditangani. Transportasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan

produsen dengan konsumen dan meniadakan jarak diantara keduanya. Jarak tersebut

dapat dinyatakan sebagai jarak waktu maupun jarak geografis. Jarak waktu timbul

karena barang yang dihasilkan hari ini mungkin belum dipergunakan sampai besok.

Jarak atau kesenjangan ini dijembatani melalui proses penggudangan dengan teknik

tertentu untuk mencegah kerusakan barang yang bersangkutan.


Transportasi erat sekali dengan penggudangan atau penyimpanan karena

keduanya meningkatkan manfaat barang. Angkutan menyebabkan barang dapat

dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sehingga bisa dipergunakan di tempat

barang itu tidak didapatkan. Dengan demikian menciptakan manfaat tempat.

Penyimpanan atau penggudangan juga memungkinakan barang disimpan sampai

dengan waktu dibutuhkan dan ini berarti memberi manfaat waktu (Coley, 1994).

Pembangunan suatu jalur transportasi maka akan mendorong tumbuhnya fasilitas-

fasilitas lain yang tentunya bernilai ekonomis.

Perbedaan sumberdaya yang ada di suatu daerah dengan daerah lain

mendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas sehingga dapat memenuhi

kebutuhannya. Dalam proses mobilitas inilah transportasi memiliki peranan yang

penting untuk memudahkan dan memperlancar proses mobilitas tersebut. Proses

mobilitas ini tidak hanya sebatas oleh manusia saja, tetapi juga barang dan jasa.

Dengan demikian nantinya interaksi antar daerah akan lebih mudah dan dapat

mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah.

Kebutuhan akan pergerakan bersifat kebutuhan turunan. Pergerakan terjadi

karena adanya proses pemenuhan kebutuhan. Pergerakan tidak akan terjadi

seandainya semua kebutuhan tersebut menyatu dengan permukiman. Namun pada

kenyataannya semua kebutuhan manusia tidak tersedia di satu tempat. Atau dengan

kata lain lokasi kegiatan tersebar secara heterogen di dalam ruang. Dengan demikian

perlu adanya pergerakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan.


Dalam melakukan pergerakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut,

penduduk mempunyai dua pilihan yaitu bergerak dengan moda transportasi dan

tanpa moda transpotasi (berjalan kaki). Pergerakan tanpa moda tranportasi biasanya

berjarak pendek, sedangkan pergerakan dengan moda transportasi berjarak sedang

atau jauh. Transportasi merupakan penghubung utama antara dua daerah yang

sedang berinteraksi dalam pembangunan. Tanpa adanya jaringan transportasi tidak

mungkin pembangunan dapat diperkenalkan ke luar daerah. Jalan merupakan akses

transportasi dari suatu wilayah menuju ke wilayah.

Aktivitas penduduk yang meningkat perlu dijadikan perhatian dalam

merumuskan kebijakan di bidang transportasi karena manusia senantiasa

memerlukan transportasi. Hal ini merupakan sesuatu hal yang merupakan

ketergantungan sumberdaya antar tempat. Hal ini menyebabkan proses interaksi

antar wilayah yang tercermin pada fasilitas transportasi. Transportasi merupakan

tolok ukur interaksi antar wilayah.

Salah satu hal yang penting tentang transportasi dengan perkembangan

wilayah adalah aksesibilitas. Yang dimaksud aksesibilitas adalah kemampuan atau

keadaan suatu wilayah, region, ruang untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara

langsung atau tidak langsung. Pembangunan perdesaanpun menjadi kian lambat dan

terhambat hanya karena minimnya sarana transportasi yang ada (Margaretta, 2000).

Dengan adanya transportasi dapat membuka jalan komunikasi antar daerah sehingga

terjadi aliran barang, jasa, manusia, dan ide-ide sebagai modal bagi suatu daerah

untuk maju dan berkembang.


Transportasi dapat menjadi fasilitator bagi suatu daerah untuk maju dan

berkembang karena transportasi meningkatkan aksesibilitas suatu daerah.

Transportasi sering dikaitkan dengan aksesibilitas suatu wilayah. Dalam

pembangunan perdesaan keberadaan prasarana dan sarana transportasi tidak dapat

diabaikan dalam suatu rangkaian program pembangunan. Terjadinya proses produksi

yang efisien, selalu didukung oleh sistem transportasi yang baik, investasi dan

teknologi yang memadai sehingga tercipta pasar dan nilai.

Aksesibilitas yang baik juga akan mendorong minat swasta dan masyarakat

untuk menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan wilayah. Dengan

demikian akan memajukan kegiatan perekonomian masyarakat, dan dapat

mengentaskan atau setidaknya dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar

wilayah yang memiliki potensi sama atau berbeda .

Menurut Santosa (2005) agar perencanaan aksesibilitas berjalan dengan baik

dan dapat dimanfaatkan secara optimal maka dapat dipakai pedoman antara lain:

(a) Perencanaan tersebut diintegrasikan dengan mempertimbangkan semua aspek

kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan hidup sehari-hari, ekonomi, maupun

kebutuhan sosial.

(b) Perencanaan tersebut berdasarkan pada sistem pengumpulan data yang cermat

(c) Menggunakan rumah tangga sebagai fokus dalam proses perencanaan

(d) Mengembangkan seperangkat set informasi yang komprehensif pada semua

aspek infrastruktur perdesaan


(e) Mengidentifikasi intervensi-intervensi antara perbaikan sistem transportasi lokal

(jalan dan pelayanan transportasi lokal) dan untuk lokasi pelayanan yang paling

cocok

(f) Perencanaan tersebut mudah diaplikasikan

(g) Perencanaan tersebut murni menggunakan perencanaan pendekatan sistem

bottom-up.

2.5. Pendapatan Mayarakat

Dalam mengukur kondisi ekonomi seseorang atau rumah tangga, salah satu

konsep yang paling sering digunakan adalah tingkat pendapatan. Pendapatan

menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan

kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka

waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi (Winardi, 1998). Dengan kata lain

pendapatan dapat juga diuraikan sebagai keseluruhan penerimaan yang diterima

pekerja, buruh atau rumah tangga, baik berupa fisik maupun non fisik selama ia

melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan instansi atau pendapatan selama ia

bekerja atau berusaha. Setiap orang yang bekerja akan berusaha untuk memperoleh

pendapatan dengan jumlah yang maksimum agar bisa memenuhi kebutuhan

hidupnya.

Pendapatan masyarakat dapat berasal dari bermacam-macam sumber, yaitu:

dari sektor formal, maupun informal. Masyarakat pedesaan pada umumnya adalah

petani. Petani sebagai pihak yang mengusahakan pertanian memperoleh pendapatan


dari hasil usahataninya, yaitu berupa hasil penjualan dari produk-produk pertanian

yang dihasilkannya.

Dalam hal ini pendapatan petani dipengaruhi oleh jumlah produksi yang

dihasilkan serta harga jual hasil produksi setelah dikurangi dengan biaya-biaya

produksi. Biaya produksi usahatani timbul dari penggunaan sejumlah faktor produksi,

diantaranya tenaga kerja, bibit, pupuk, pestisida dan teknologi pengolahan. Oleh

karena itu tingkat pendapatan petani tergantung dari efisiensi penggunaan faktor-

faktor produksi tersebut, termasuk juga dalam hal harga dari faktor-faktor produksi

tersebut (Mubyarto, 2007).

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, bahwa pembangunan infrastruktur

jalan dan kegiatan penunjang pertanian akan meningkatkan pendapatan masyarakat,

karena pada umumnya sumber mata pencaharian masyarakat adalah sebagai petani.

Pembangunan infrastruksut jalan akan memperlancar akses masyarakat terhadap

sumber faktor produksi sehingga dapat mengurangi harga faktor produksi tersebut, di

mana selain dipengaruhi oleh jarak, harga juga dapat dipengaruhi kondisi sarana dan

prasaran jalan untuk sampai di tingkat petani. Demikian juga halnya dengan

penjualan hasil produksi pertanian akan dipengaruhi kelancaran aksesibilitas transaksi

antara petani dengan pedagang. Oleh karena itu dalam upaya pembangunan

pedesaan, pemerintah berusaha untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur fisik

diantaranya jalan desa, selain peningkatan kualitas sumber daya manusia petani

melalui pemberdayaan masyarakat.


2.6. Penelitian Sebelumnya

Indratno (2006) melakukan kajian Pengembangan Pusat Pertumbuhan Dalam

Rangka Pengembangan Kawasan Perdesaan: Studi Kasus Kawasan Terpilih Pusat

Pertumbuhan Desa (KTP2D) di Bandung. Hasil analisis menunjukkan bahwa

perkembangan desa dipengaruhi oleh infrastruktur desa, salah satu diantaranya adalah

jalan desa. Kondisi jalan desa mempengaruhi pertumbuhan desa, di mana semakin

baik kondisi jalan desa maka pertumbuhan desa cenderung semakin meningkat.

Panggabean (2008), melakukan studi tentang Peranan Pertanian Dalam

Ekonomi Pedesaan. Hasil studi menunjukkan bahwa pertanian memiliki peran yang

sangat penting dalam pembangunan ekonomi, di mana pembangunan pertanian

merupakan prasyarat adanya kemajuan dalam tahapan-tahapan pembangunan

selanjutnya. Pembangunan pertanian merupakan penentu utama dalam pertumbuhan

ekonomi pedesaan, di mana salah satu kendala dalam pertumbuhan ekonomi pedesaan

adalah kurang infrastruktur yang memada di pedesaan.

Setiawan (2008) melakukan penelitian dengan judul Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan Dengan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam

pembangunan infrastruktur pedesaan. Hal ini berhubungan dengan harapan

masyarakat desa agar aksesibilitas dari dan ke desa menjadi lancar sehingga akan

memperlancar pemasaran hasil-hasil produksi pertanian, yang pada akhirnya akan

meningkatkan pendapatan masyarakat desa, yang pada umumnya adalah petani.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa pertanian


memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa.

Perkembangan desa dipengaruhi oleh infrastruktur desa, salah satunya adalah jalan

desa. Sehubungan dengan penelitian, maka pembangunan jalan desa di Desa Kuta

Rayat diharapkan akan meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat desa.

2.7. Kerangka Berpikir

Dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan pedesaan, maka

pemerintah melakukan PNPM PISEW yang bertujuan untuk meningkatkan

infrastruktur sosial ekonomi wilayah pedesaan. Program ini terdiri dari tiga kelompok

kegiatan utama, yaitu investasi untuk pengembangan infrastruktur desa, investasi

untuk kegiatan penunjang produksi pertanian, serta investasi untuk peningkatan saran

pendukung. Infrastruktur desa (terutama jalan) yang memadai dapat meningkatkan

aksesibilitas masyarakat desa, yang dapat dilihat dari kelancaran pengangkutan

barang dan orang, waktu tempuh, penurunan biaya angkut hasil pertanian, serta

manfaat jalan bagi masyarakat sehari-hari. Pembangunan kegiatan penunjang

peningkatan produksi pertanian berarti juga membangun ekonomi pedesaan sehingga

pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat di desa, baik dari segi

harga produksi maupun dari segi ketersediaan sarana produksi. Selain itu masyarakat

desa juga membutuhkan prasarana pendukung lainnya, seperti air bersih dan sanitasi

lingkungan, prarsana pendukung pendidikan maupun kesehatan. Di mana

pembangunan prasarana pendukung ini akan meningkatkan kualitas lingkungan dan

sumber daya manusia pendesaan.


Peningkatan pendapatan masyarakat desa dengan ketersediaan aksesibilitas

desa yang memadai akan meningkatkan pengembangan wilayah. Hubungan ini

diperlihatkan dalam skema pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Penelitian

Program Pembangunan Pedesaan

Peningkatan Jalan Desa melalui PNPM PISEW

Pengembangan Wilayah

Pendapatan Masyarakat

Aksesibilitas Masyarakat - Kelancaran pengangkutan - Waktu tempuh - Penurunan biaya angkut

Peningkatan harga lahan


2.8. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Peningkatan jalan desa memberikan dampak positif terhadap peningkatan

aksesibilitas masyarakat di Desa Kuta Rayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten

Karo.

2. Peningkatan jalan desa memberikan dampak positif terhadap peningkatan

pendapatan masyarakat di Desa Kuta Rayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten

Karo.

3. Peningkatan jalan desa memberikan dampak positif terhadap peningkatan harga

lahan di Desa Kuta Rayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo.

4. Peningkatan jalan berkorelasi positif terhadap pengembangan wilayah di

Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo.


bab ii tinjauan pustaka 2.1. pengembangan...

Documents