bab ii teori dasar - repo.itera.ac.id

6

BAB II

TEORI DASAR

2.1 Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebuah kesepakatan

pembangunan baru pengganti Millenium Development Goals (MDGs) yang

masa berlakunya 2015-2030. SDGs berupa sebuah dokumen setebal 35 halaman

yang berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang disepakati oleh

lebih dari 190 negara [10].

Gambar 2.1 Indikator SDGs Indonesia [10].

Dari 17 tujuan yang terdapat pada Gambar 2.1, dapat dipaparkan sebagai

berikut [11]:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan.

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi,

dan mencanangkan pertanian berkelanjutan.

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan

penduduk di segala usia.

4. Menjamin kualitas Pendidikan yang adil dan insklusif serta meningkatkan

kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak

perempuan.

6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara

berkelanjutan.

7

7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan

berkelanjutan, dan modern.

8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan,

kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk

semua.

9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi

insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.

10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara.

11. Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh

dan berkelanjutan.

12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelnjutan.

13. Mengambil Tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan

dampaknya.

14. Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan

untuk pembangunan berkelanjutan.

15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara

berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi,

dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan

hilangnya keanekaragaman hayati.

16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan

berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan

membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua

tingkatan.

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk

pembangunan berkelanjutan.

Diantara isi dari outcome document yakni 17 tujuan dan 169 sasaran, dan

beberapa indikator yang kemudian memiliki mekanisme sendiri untuk

dilengkapi. Penyusunan indikator dilakukan menurut masing-masing tujuan.

Adalah UN System Task Team on the Post-2015 Developtment Agenda yang

memberikan masukan substantif dan melakukan analisis sehingga

menghasilkan outcome document yang memuat tujuan dan sasaran SDGs.

8

Guna mengukur hasil pembangunan yang ada dalam SDGs, dilakukan

proses tindak lanjut dan pelaporan (follow up and review) dengan mendasarkan

pada rangkaian indikator. Rangkaian indikator dipersiapkan baik pada level

global, regional maupun nasional. Upaya mengidentifikasi kerangka indikator

global untuk tujuan dan sasaran SDGs, Komisi PBB membentuk Inter-Agency

Expert Group (IAEG) on SDGs Indicators pada bulan Maret 2015 untuk

membentuk usulan indikator global dan metadatanya sebagai pertimbangan

untuk selanjutnya diajukan dalam pertemuan Tahunan Komisi Statistik PBB

pada Maret 2016. Pada proses penyusunanya, IAEG telah melakukan beberapa

pertemuan dan konsultasi dengan berbagai pihak hingga akhirnya menghasilkan

242 indikator global. Adapun jumlah target dan indikator global yang disetujui

untuk tiap goal dapat dilihat dalam tabel berikut [12]:

Tabel 2.1 Jumlah Indikator dan Sasaran SDGs global [12].

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dideskripsikan bahwa 242 indikator global

yang telah disusun IAEG dan pihak-pihak terkait, lebih difokuskan lagi dalam

penerapannya dengan membuat sasaran pada tiap indikator, yang menghasilkan

169 sasaran dengan tujuan agar SDGs dapat tercapai pada tahun 2030.

Secara keseluruhan dokumen indikator dibagi menjadi tiga kategori Tier

sebagai berikut:

1) Tier I merupakan kategori indikator yang secara konseptual sudah jelas,

dengan metodologi dan standar yang telah tersedia dan data yang secara

rutin dikeluarkan oleh negara;

Goal

1

Goal

2

Goal

3

Goal

4

Goal

5

Goal

6

Goal

7

Goal

8

Goal

9

Goal

10

Goal

11

Goal

12

Goal

13

Goal

14

Goal

15

Goal

16

Goal

17

Ju

mla

h

Sasa

ran

7 8 13 10 9 8 5 12 8 10 10 11 5 10 12 12 19 169

Ind

ikato

r

12 14 27 11 14 11 6 17 12 11 15 13 7 10 14 23 25 242

9

2) Tier II merupakan kategori indikator yang seara konseptual sudah jelas,

dengan memiliki metodologi dan standar namun negara tidak mengeluarkan

data secara rutin; dan

3) Tier III merupakan kategori indikator yang masih belum memiliki

metodologi dan/atau standar, dalam artian masih dalam tahap penyusunan

ataupun percobaan.

Meskipun telah disetujui, indikator global ini masih memungkinkan

mengalami perubahan terutama dalam pembahasan metodologi pada indikator

global yang berada di Tier III [12].

Penelitian ini fokus pada SDGs tujuan 14 “Life Bellow Water”, Adapun

target dan tujuan Sustainable Development Goals nomor 14 seperti Gambar 2.2

berikut:

Gambar 2.2 Target SDGs nomor 14 [13].

10

Pada Gambar 2.2 terdapat tujuan dan indikator SDGs No. 14. Adapun isi

Gambar 2.2 dapat dideskripsikan seperti Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Target dan Indikator SDGs nomor 14 [14].

TARGET INDIKATOR KETERANGAN

14.1 Pada tahun 2025,

mencegah dan secara

signifikan mengurangi

semua jenis

pencemaran laut,

khususnya dari

kegiatan berbasis lahan

termasuk laut dan

polusi nutrisi.

14.1.1 Indeks eutrofikasi

pesisir (ICEP) dan

kepadatan sampah

plastik terapung.

Indikator global yang

akan dikembangkan.


mengelola dan

melindungi ekosistem

laut dan pesisir secara

berkelanjutan untuk

menghindari dampak

buruk yang signifikan,

termasuk dengan

memperkuat

ketahanannya, dan

melakukan restorasi

untuk mewujudkan

lautan yang sehat dan

produktif.

14.2.1 Proporsi Zona

Ekonomi Eksklusif

nasional yang

dikelola

menggunakan

pendekatan

berbasis ekosistem.


memiliki proksi dan

akan dikembangkan

14.2.1.(a) Tersedianya

kerangka

kebijakan dan

instrumen terkait

penataan ruang

laut nasional.

Indikator nasional

sebagai proksi

indikator global (ada

di dalam lampiran

perpres).

14.2.1.(b) Terkelolanya 11

wilayah

pengelolaan

perikanan (WPP)

secara

berkelanjutan

Indikator nasional

sebagai proksi


di dalam lampiran

perpres).

14.3 Meminimalisasi

dan mengatasi dampak

pengasaman laut,

termasuk melalui

kerjasama ilmiah yang

lebih baik disemua

tingkatan.

14.3.1 Rata-rata

keasaman laut

(pH) yang diukur

pada jaringan

stasiun sampling

yang disetujui dan

memadai.


akan dikembangkan.

11



secara efektif

mengatur pemanenan

dan menghentikan

penangkapan ikan

yang berlebihan,

penangkapan ikan

ilegal dan praktek

penangkapan ikan

yang merusak, serta

melaksanakan rencana

penglolaan berbasis

ilmu pengetahuan,

untuk memulihkan

persediaan ikan secara

layak dalam waktu

yang paling singkat

yang memungkinkan,

setidaknya ke tingkat

yang dapat

memproduksi hasil

maksimum yang

berkelanjutan sesuai

karakteristik

biologisnya.

14.4.1 Proporsi tangkapan jenis

ikan yang berada dalam

batasan biologis yang

aman.

Indikator nasional

yang sesuai dengan


di dalam lampiran

perpres)


melestarikan

setidaknya 10 persen

dari wilayah pesisir

dan laut, konsisten

dengan hukum

nasional dan

internasional dan

berdasarkan informasi

ilmiah terbaik yang

tersedia.

14.5.1 Jumlah luas kawasan

konservasi perairan.

Indikator nasional

yang sesuai dengan


di dalam lampiran

perpres)

12



melarang bentuk-

bentuk subsidi

perikanan tertentu

berkontribusi terhadap

kelebihan kapasitas

dan penangkapan ikan

belebihan,

menghilangkan

subsidi yang

berkontribusi terhadap

penangkapan ikan

ilegal, yang tidak

dilaporkan & tidak

diatur dan menahan

jenis subsidi baru,

dengan mengakui

bahwa perlakuan

khusus dan berbeda

yang tepat dan efektif

untuk negara

berkembang & negara

kurang berkembang

harus menjadi bagian

integral dari negosiasi

subsidi perikanan pada

the World Trade

Organization.

14.6.1 Kemajuan negara-negara

di tingkat pelaksanaan

instrumen internasional

yang bertujuan untuk

memerangi penangkapan

ikan yang ilegal, tidak

dilaporkan dan tidak

diatur (IUU FISHING).

Indikator global

yang memiliki

proksi dan akan

dikembangkan.


meningkatkan manfaat

ekonomi bagi negara

berkembang

kepulauan kecil dan

negara kurang

berkembang dari

pemanfaatan

berkelanjutan sumber

daya laut, termasuk

melalui pengelolaan

perikanan, budidaya

air dan pariwisata

yang berkelanjutan.

14.7.1 Perikanan berkelanjutan

sebagai presentase dari

PDB pada negara-negara

berkembang kepulauan

kecil, negara-negara

kurang berkembang dan

semua negara.

Indikator global ini

tidak relevan untuk

Indonesia.

13


14.a Meningkatkan pengetahuan

ilmiah, mengembangkan

kapasitas penelitian dan alih

teknologi kelautan, dengan

mempertimbangkan the

Intergoernmental

Oceanographic Commission

Criteria and Guidelines, tentang

ahli Teknologi Kelautan, untuk

meningkatkan kesehatan laut dan

meningkatkan kontribusi

keanekaragaman hayati laut

untuk pembangunan negara

berkembang, khususnya negara

berkembang kepulauan kecil dan

negara kurang berkembang.

14.a.1 Proporsi dari

total anggaran

penelitian yang

dialokasikan

untuk penelitian

di bidang

teknologi

kelautan.

Indikator global

yang akan

dikembangkan.

14.b Menyediakan akses untuk

nelayan skala kecil(small-scale

artisanal fisher) terhadap

sumber daya laut dan pasar.

14.b.1 Ketersediaan

kerangka

hukum/regulasi/

kebijakan/

kelembagaan

yang mengakui

dan melindungi

hak akses untuk

perikanan skala

kecil.

Indikator

nasional yang

sesuai dengan

indikator global

(tidak ada di

dalam lampiran

perpres).

14.b.1.(a) Jumlah provinsi

dengan

peningkatan

akses

pendanaan

usaha nelayan.

Indikator

nasional yang

sesuai dengan

indikator global

(tidak ada di

dalam lampiran

perpres).

14.b.1.(b) Jumlah nelayan

yang

terlindungi.

Indikator

nasional yang

sesuai dengan

indikator global

(tidak ada di

dalam lampiran

perpres).

14


14.c Meningkatkan pelestarian

dan pemanaatan berkelanjutan

lautan dan sumber dayanya

dengan menerapkan hukum

internasional yang tercermin

dalam the United Nations

Convention on the Law of the

sea, yang menyediakan

kerangka hukum untuk

pelestarian dan pemanfaatan

berkelanjutan lautan dan

sumber dayanya, seperti yang

tercantum dalam ayat 158

dari"The future We Want".

14.c.1 Tersedianya

kerangka

kebijakan dan

instrumen terkait

pelaksanaan

UNCLOS (the

United Nations

Convention on the

Law of the Sea).

Indikator nasional

yang sesuai

dengan indikator

global (tidak ada

di dalam lampiran

perpres).

Dari Tabel 2.2 yang berisi mengenai Target dan indikator SDGs No. 14

dapat dideskripsikan sebagai berikut [15]:

14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis

polusi kelautan, terutama dari aktivitas daratan, termasuk serpihan sisa

barang laut dan polusi bahan makanan.

14.2 Pada tahun 2020, secara berkelanjutan mengelola dan melindungi

ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak buruk yang

signifikan, termasuk dengan memperkuat daya tahannya, dan melakukan

aksi restorasi agar dapat mencapai kelautan yang sehat dan produktif.

14.3 Meminimalisir dan mengatasi dampak dari bertambahnya keasaman air

laut, termasuk memperbanyak kerjasama ilmiah pada setiap level.

14.4 Pada tahun 2020, secara efektif meregulasi panen dan pengambilan ikan

secara berlebihan, pemancingan illegal, tidak terlaporkan dan tidak

teregulasi, juga praktek-praktek pemancingan yang dakstruktif serta

mengimplementasi perencanaan manajemen berbasis ilmiah agar dapat

mengembalikan persediaan ikan secepat mungkin, setidaknya pada level

dimana dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan

sebagaimana karakteristik biologis masing-masing ikan.

14.5 Pada tahun 2020, mengkonservasi setidaknya 10 persen dari area pesisir

laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional berdasarkan

informasi ilmiah terbaik yang tersedia.

15

14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk tertentu dari subsidi perikanan yang

berkontribusi terhadap kapasitas berlebih dan pengambilan ikan yang

berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap

penangkapan ikan yang ilegal, tidak terlaporkan dan tidak teregulasi dan

menahan diri dari memperkenalkan bentuk subsidi yang demikian, dengan

kesadaran bahwa perlakuan khusus dan diferensial yang layak dan efektif

untuk negara-negara berkembang dan kurang berkembang harus menjadi

bagian integral dari negosiasi subsidi World Trade Organization (WTO)

2.

14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan keuntungan ekonomi bagi negara

berkembang kepulauan kecil dan negara berkembang dari penggunaan

yang berkelanjutan terhadap sumberdaya kelautan, termasuk melalui

manajemen yang berkelanjutan dari perikanan, budidaya pariwisata

perairan.

14.A Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian

dan mentransfer teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan Kriteria

Komisi Oseanografi antar pemerintah dan Pedoman tentang Transfer

Teknologi Kelautan, dalam rangka meningkatkan Kesehatan laut dan

untuk meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk

pengembangan negara berkembang, khususnya negara berkembang pulau

kecil dan negara berkembang.

14.B Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal

fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.

14.C Meningkatkan konservasi dan penggunaan laut secara berkelanjutan dan

sumber danyanya dengan menerapkan hukum internasional sebagaimana

tercermin dalam UNCLOS, yang menyediakan kerangka hukum untuk

konservasi dan penggunaan laut secara berkelanjutan.

2.2 Landasan Hukum

Penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan terkait Sustainable

Development Goals No. 14 dan penerapannya di Provinsi Lampung. Adapun

peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penelitian ini yaitu

sebagai berikut:

16

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) [16].

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2018-2019 tentang

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable

Development Goals (SDGs) Provinsi Lampung Tahun 2018-2019 [17].

3. Peraturan Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NO. 25

/ PERMEN-KP / 2016 tentang renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan

tahun 2015-2019 [18].

4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan [19].

5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil [20].

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah [21].

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) [22].

8. Peraturan Gubernur Lampung No. 20 Tahun 2019 Tentang Pengembangan

Kawasan Konservasi Perairan Dan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi

Lampung [23].

9. Keputusan Gubernur No. 855 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Forum

Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan Dan Perikanan

Provinsi Lampung [24].

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam [25].

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Lampung [26].

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung [27].

2.3 Rencana Aksi Daerah

Rencana Aksi Daerah (RAD) adalah dokumen yang memuat sasaran,

strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan Lembaga,

dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.

17

Definisi tersebut merupakan wujud kesepakatan dari para pemangku

kepentingan suatu tema kebijakan tertentu untuk mencapai suatu perubahan

konkret yang disepakati bersama. Dalam penyusunan RAD perlu mengacu pada

beberapa dokumen yang terkait, antara lain [28]:

1. RPJMN 2020-2024.

2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

3. RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD yang berlaku.

4. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan

nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

5. Peraturan Gubernur tentang TPB/SDGs Provinsi masing-masing daerah.

6. Laporan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia tahun 2019.

7. Laporan pencapaian TPB/SDGs 2019 di daerah masing-masing.

8. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs.

9. Dokumen yang terkait dengan tugas fungsi pemerintah daerah.

10. dokumen kebijakan lain yang terkait: (a) Dokumen global: Transforming

Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals, (b)

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)

2014-2020, (c) Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-

API) 2014-2024, (d) JAKSTRA PB, (e) Rencana Aksi Daerah Hak Asasi

Manusia (RAD-HAM) 2020-2024, (f) Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) 20122025, (g) Rencana Aksi

Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2015-2019, dan (h) IBSAP 2015-2020.

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah dilakukan

melalui langkah-langkah sebagai berikut [28]:

1. Menetapkan tim pelaksana dan kelompok kerja yang didasarkan atas

Keputusan Menteri PPN terkait Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs untuk

tingkat nasional dan Peraturan Gubernur atau Keputusan Kepala

Daerah/Kepala Bappeda untuk tingkat daerah;

2. Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan dan tata cara

penyusunan Renaksi TPB/SDGs;

18

3. Masing-masing kelompok kerja yaitu kelompok kerja pilar pembangunan

sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar

pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun Renaksi TPB/SDGs,

dengan tahapan:

1. Melakukan analisis situasi dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs

2. Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan

indikator, serta keluaran (output) terkait dengan pencapaian TPB/SDGs

3. Mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan

instansi pelaksana

4. Merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

TPB/SDGs.

4. Melaksanakan pembahasan draf Renaksi TPB/SDGs (narasi dan matriks)

masing-masing kelompok kerja;

5. Melaksanakan pleno konsolidasi lintas goal dan penyempurnaan draf I oleh

masing-masing kelompok kerja berdasarkan masukan hasil pembahasan

dari masing-masing kelompok kerja untuk menjadi draf II;

6. Melakukan konsultasi publik atas draf II untuk menggali masukan dan

penyempurnaan dari publik;

7. Melakukan penyempurnaan draf final renaksi TPB/SDGs oleh Tim

Pelaksana TPB/SDGs;

8. Mengesahkan Renaksi TPB/SDGs oleh koordinator pelaksana (Menteri

PPN/Kepala Bappenas) dan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di tingkat

daerah; dan

9. Melakukan sosialisasi dan diseminasi Renaksi TPB/SDGs kepada seluruh

pemangku kepentingan.

19

Berikut adalah Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Lampung terkait Sustainable Development Goals (SDGs):

Tabel 2.3 RAD SDGs No. 14 Provinsi Lampung [29].

Program/Kegiatan/Output Kegiatan Satuan Baseline

(2015)

Target Tahunan Indikasi

Alokasi

Anggaran

5 Tahun

(Rp Juta)

Sumber

pendanaa

n

Instansi 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TUJUAN 14. Melakukan Konservasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan

INDIKATOR TPB. 14.2.1(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional

PROGRAM 1: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kegiatan 1:

Pemberdayaan

Masyarakat Pesisir dan

Pengembangan Usaha

Ekonomi Produktif

Lokasi Pemberdyaan

Masyarakat Pesisir

dan Pengembangan

Usaha (Kab/Kota)

Kab/Kota 0 0 0 7 7 2.000 APBD Dinas

Kelautan

dan

Perikanan Kegiatan 2:

Penyebarluasan mitigasi

bencana

Sosialisasi tentang

mitigasi bencana

(Kab/Kota)

Kab/Kota 2 3 5 6 7 270 APBD

20


(2015)


Alokasi

Anggaran

5 Tahun

(Rp Juta)

Sumber

pendanaa

n

Instansi 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kegiatan 3:

Perencanaan Penataan

Ruang dan Pengelolaan

Wilayah Laut, Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil

Tersedianya dokumen

perencanaan wilayah

pesisir dan pulau-

pulau kecil

Kab/Kota 0 1 1 2 2 2.069 APBD

INDIKATOR TPB. 14.2.1(b) Terkelolanya 2 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan


Kegiatan 1:

Restocking ikan di

perairan umum daratan

Restocking ikan di

perairan umum Kab/Kota 2 2 2 2 2 485.9 APBD

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

Kegiatan 2:

WKOPP pada

pelabuhan perikanan

jumlah pelabuhan

yang telah

menetapkan WKOPP

lokasi 0 0 0 1 1 700 APBD

Kegiatan 3:

Operasional Kegiatan di

UPTD Pelabuhan

Perikanan Wilayah I, II,

dan III

Jumlah UPTD

pelabuhan Perikanan

yang dikelola

PPP 3 3 3 3 3 3.500 APBD

INDIKATOR TPB. 14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan


21


(2015)


Alokasi

Anggaran

5 Tahun

(Rp Juta)

Sumber

pendanaa

n

Instansi 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kegiatan 1:

Pengelolaan dan

pengembangan

Kawasan Konservasi

Perairan dan Jenis

Biodata

Luas kawasan

konservasi perairan

yang dikelola secara

berkelanjutan

Ha 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 600 APBD

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

INDIKATOR TPB.

14.b.1* Ketersediaan kerangka hukum / regulasi / kebijakan / kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk

perikanan skala kecil

14.b.1(a) Jumlah Kabupaten / Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan


Kegiatan 1:

Pendampingan

Sertifikat Hak Atas

Nelayan

Jumlah kegiatan

pendampingan yang

dilaksanakan

Kegiatan 1 1 1 1 1 174,2 APBD

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan Kegiatan 2:

Pendaftaran dan

penandaan Kapal

Nelayan

Jumlah kapal

perikanan yang telah

dilengkapi dengan

buku kapal

Unit 0 0 0 50 50 200 APBD

INDIKATOR TPB. 14.b.1(b) Jumlah nelayan yang terlindungi (asuransi nelayan)


22


(2015)


Alokasi

Anggaran

5 Tahun

(Rp Juta)

Sumber

pendanaa

n

Instansi 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kegiatan 1:

Sosialisasi Kartu

Nelayan

Jumlah nelayan yang

tersosialisasikan

program kartu

nelayan

Orang 30 30 30 30 30 169,5 APBD

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

23

2.4 Kelembagaan Terkait Penerapan Sustainable Development Goals Nomor

14 di Provinsi Lampung

Aspek kelembagaan adalah instansi yang terkait dengan penerapan

Sustainable Development Goals No. 14 di Provinsi Lampung. Aspek

kelembagaan memiliki peran penting sebagai instansi yang berwenang untuk

memberikan izin atau hak dalam memanfaatkan ruang perairan pantai, laut,

dasar laut dan tanah dibawahnya [30]. Pada penelitian kelembagaan yang terkait

dengan penerapan SDGs No. 14 di Provinsi Lampung yaitu Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Lampung. Adapun tugas pokok dan fungsi kelembagaan tersebut

sebagai berikut:

2.4.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Lampung terkandung dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88

tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta

Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi

Lampung, pada pasal 3 tentang tugas pokok dan fungsi sebagai berikut berikut

[27]:

− Pasal 3

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu

Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan dibidang

perencanaan pembangunan daerah serta pemantauan, evaluasi dan

pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;

b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;

c. penyusunan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dalam

penetapan program dan kegiatan nasional;

24

d. penyusunan PPA berkoordinasi dengan TPAD;

e. pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah

dalam rangka senegritas antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah

dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

f. pengkoordinasian kelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah;

g. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana

pembangunan daerah;

h. pengkoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-

sumber pembiayaan, serta pengalokasian dana untuk pembangunan

daerah;

i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh

perangkat daerah Provinsi;

j. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pada Bappeda;

k. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.4.2 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

seperti yang terkandung dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 80 Tahun

2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai berikut [26]:

− Pasal 3

1. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan

Sebagian urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan

berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas

dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan

yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman

skala provinsi;

25

b. penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi

perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;

c. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan eradikasi

penyakit ikan di darat;

d. penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;

e. pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan

kekayaan laut sebatas wilayah laut provinsi;

f. pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sefesifik

lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;

g. pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada

perairan laut diwilayah laut urusan provinsi;

h. pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan

provinsi;

i. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;

j. pelayanan administratif; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas

dan fungsinya [31].

2.5 Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mencari data primer

dan merupakan metode yang banyak dipahami dalam penelitian interpretif

maupun penelitian kritis. Metode wawancara memiliki ciri khas yaitu adanya

pertukaran informasi secara verbal dengan satu orang atau lebih. Jika hanya

dilihat sebagai alat maka wawancara dapat diilustrasikan sebagai berikut:

− Responden dihubungi untuk menentukan jadwal, lokasi, dan aturan

wawancara.

− Pertanyaan didesain untuk memperoleh jawaban yang sudah dapat diduga

hingga protokol wawancara terpenuhi.

− Tugas responden adalah menjawab pertanyaan dan mereka menunggu

pertanyaan disampaikan.

− Responden tidak mempunyai wewenang untuk bertanya balik dan jika

mereka bertanya itu merupakan bentuk dari klarifikasi.

26

Wawancara memiliki perbedaan mencolok dibandingkan dengan

percakapan biasa yaitu adanya pemahaman mengenai peran pewawancara dan

peran responden. Menurut Mishler (1991) menyarankan bahwa wawancara

sebaiknya dilihat sebagai “interactional accomplishment” yang melihat kedua

actor wawancara terlibat dalam perbincangan. Pada saat melakukan wawancara

disarankan ada komunikasi dua arah dan juga kolaborasi sebagai berikut:

1. Pelaku wawancara hendaknya aktif dan responsive tidak hanya diam dan

pasif.

2. Masing-masing aktor dalam wawancara adalah subjek untuk kerja interaksi,

aktivitas yang bertujuan menghasilkan data wawancara.

3. Lebih banyak pertanyaan terbuka, interupsi yang minimal, dan mendorong

elaborasi dari pengalaman si responden.

4. Mendorong elaborasi, pewawancara biasanya menggunakan alat naratif

seperti “lanjutkan,” lalu apa yang terjadi? pewawancara mendorong

munculnya sebuah cerita bukan sekedar jawaban singkat.

5. Rekonseptualisasi wawancara penelitian untuk lebih mendorong responden

menceritakan kisah mereka sendiri.

Panduan singkat untuk mengembangkan pertanyaan wawancara yang

diadopsi dan dimodifikasi dari Harvard Departement of Sociology (2017)

sebagai berikut:

1. Pertanyaan harus sederhana dan jangan mengajukan lebih dari satu

pertanyaan sekaligu.

2. Pertanyaan terbaik adalah pertanyaan yang mendapatkan jawaban

terpanjang dari responden. Jangan mengajukan pertanyaan yang

jawabannya amat singkat tanpa diikuti pertanyan lanjutan.

3. Jangan ajukan pertanyaan yang mengharuskan responden Anda melakukan

analisis untuk Anda.

4. Jangan meminta bagaimana pendapat orang lain atau kelompok lain di

lingkungan responden. Sebagai contoh pertanyaan “Apa yang dipikirkan

orang di sini tentang isu ……?” Anda jarang mendapatkan sesuatu yang

menarik. Coba ajukan pertanyaan yang sama ke si responden mengenai

pendapat dia sendiri.

27

5. Jangan takut untuk mengajukan pertanyaan yang sederhana. Jika Anda tidak

bertanya, mereka tidak akan memberi tahu.

6. Jenis pertanyaan dalam wawancara misalnya [31]:

Tabel 2.4 Jenis pertanyaan dalam wawancara [31].

No Jenis Pertanyaan Contoh

1 Pertanyaan langsung • Apakah Anda merasa mudah dalam

mengalokasikan anggaran?

• Apakah Anda senang dengan cara

tim anggaran mengalokasikan

anggaran untuk unit Anda?

Catatan: Pertanyaan semacam itu

mungkin sebaiknya diberikan di

akhir wawancara wawancara, agar

tidak memengaruhi arah wawancara.

2 Pertanyaan tidak

langsung

‘Apa yang kebanyakan orang di sini

pikirkan tentang cara unit internal audit

melakukan pengawasan?’ mungkin

ditindaklanjuti dengan ‘Demikiankah

apa yang Anda rasakan juga?’ untuk

mendapatkan pandangan responden.

3 Pertanyaan terstruktur Saya sekarang ingin beralih ke topik

yang berbeda'

4 Pertanyaan penelusuran

(probing)

Menindaklanjuti apa yang telah

dikatakan melalui pertanyaan langsung

5 Menafsirkan

pertanyaan

Apakah maksud anda adalah peran anda

amat signifikan dalam penerapan sistem

pengendalian management yang baru di

perusahaan ini?'

bab ii teori dasar - repo.itera.ac.id

Documents