25

BAB II

EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DI

INDONESIA

A. Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi ini merupakan

akses dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern

yang muncul pada abad ke-20. Menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan

pembentukan Mahkamah Konstitusi oleh suatu Negara umumnya

dilatarbelakangi oleh adanya pengalaman pernah mengalami krisis

konstitusional dan baru keluar dari sistem pemerintahan yang otoriter.1

Krisis konstitusional biasanya menyertai perubahan menuju rezim

demokrasi dan dalam peroses perubahan itulah Mahkamah Konstitusi

dibentuk.

Konstitusi harus dilakukan sebagai seperangkat norma hukum

yang superior dari undang-undang dan harus ditegakkan secara. Dalam

hal ini, Kalsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas

terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan

konstitusi yang dengan demikian perlunya konstitusi khusus yang

1 . Ahmad Surkarti, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi, 2006,

h. 59

26

terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan

membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan Undang-undang

Dasar sebagai norma hukum dasar.2

Pada awalnya, Mahkamah Konstitusi akan ditempatkan dalam

lingkungan Mahkamah Agung, dengan kewenangan melakukan uji

materil atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan

antar undang-undang serta kewenangan lain yang diberikan undang-

undang, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk memberikan

putusan atas persengketaan kewenangan antar lembaga negara, antar

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah

daerah.3

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya

dilandasi oleh suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap

hak-hak konstitusional warga Negara dan semangat menegakkan

konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Konstitusi merupakan

bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat kepada negara.

Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat

kepada Negara, melalui konstitusi rakyat memberi pernyataan

2 . Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, Sinar

Grafika, 2012), h. 3 3. Bachtiar, Problematika Implementasi Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, Raih

Asa Sukses, 2015), h. 89

27

pemberian sebagian hak-haknya kepada Negara sehingga konstitusi

harus dikawal dan dijaga karena segala bentuk penyimpangan baik oleh

pemegang kekuasaan maupun aturan hukum dibawah konstitusi

terhadap konstitusi merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap

kedaulatan rakyat.

Adanya Mahkamah Konstitusi merupakan penegasan terhadap

prinsip Negara hukum dan perlindungan hak konstitusional yang telah

dijamin konstitusi dan sebagai sarana penyelesaian sengketa

ketatanegaraan yang demokratis. Dengan ini pembentukan Mahkamah

Konstitusi merupakan suatu konsekuensi dari perwujudan Negara

hukum dan Negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi adanya kehendak

untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan check and

balances cabang-cabang kekuasaan mewujudkan supremasi hukum

dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia.4

Konstitusi mengandung permulaan dari segala macam

permulaan dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi

pertama untuk menegakkan suatu Negara. Di Indonesia Konstitusi juga

sering disebut sebagai Undang-undang Dasar, konstitusi memiliki

4 Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi, Bogor, (Ghalia Indonesia,

2004), h. 56

28

batasan-batasan dalam mengatur sebuah Negara yang menunjuk kepada

hukum dasar, konstitusi menunjuk pada pengertian hukum dasar,

sedangkan Undang-undang menunjuk kepada pengertian hukum dasar

tertulis. Konstitusi dapat diartikan sebagai dokumen yang tertulis yang

secara garis besarnya mengatur kekuasaan legisalatif, eksekutif, dan

yudikatif, serta lembaga Negara.5

Proses konstitusional yang baik merupakan kondisi sosial

politik yang telah mendorong lahirnya Mahkamah Konstitusi di

Indonesia perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 juga

mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang

berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung dengan kewenangan yang

diuraikan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 6

Pasal 24C ayat (1):

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar,

memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang

berkewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar,

memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan

perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

5 . Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi, Bogor, (Ghalia Indonesia,

2004), h. 31 6 . Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, Sinar

Grafika, 2012), h. 6

29

Pasal 24C ayat (2)

Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat

dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelaggaran oleh

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang

dasar.

Judicial review merupakan instrument hukum yang dapat

mengawal isi peraturan perundang-undangan melalui uji materi. Ada 2

jalur judicial review di Indonesia, yaitu uji materi UU terhadap UUD

yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian secara

materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi

kompetensi Mahkamah Agung.7

Jika prolegnas berfungsi sebagai penyaring isi sekaligus

instrumen dan mekanisme yang harus menjamin bahwa politik hukum

harus selalu sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa dan Negara,

maka di dalam politik hukum nasional masih disediakan juga institusi

dan mekanisme pengujian atas peraturan perundang-undangan. Dengan

demikian, meskipun sebuah peraturan perundang-undangan, khususnya

UU, telah diproses sesuai dengan prolegnas, masih mungkin untuk

diuji lagi konsistensinya dengan UUD atau dengan peraturan yang lebih

7. Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi,(

Jakarta, Rajawali Pers, 2010), h.122

30

tinggi melalui judicial review. Judicial review adalah pengujian oleh

lembaga yudikaif tentang konsistensi UU terhadap UUD atau peraturan

perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi.

Proses penerjemahan terkait dengan pertanyaan questio juris

yang juga harus dijalankan oleh para hakim dalam sebuah lembaga

kehakiman, hakim tidak hanya memeriksa fakta-fakta (judex factie),

tetapi juga mencari, menemukan dan menginterpretasikan hukumnya

(judex juris). Artinya, penekanan pada proses interpretasinya ini

(proses review) mengakibatkan judicial review menjadi isu yang punya

kaitan erat dengan struktur ketatanegaraan suatu negara bahkan hingga

ke proses politik pada suatu Negara.

Dalam konteks judicial review yang berkembang di Indonesia,

dengan perkembangan ketatanegaraan kontemporer, dimana judicial

reviw menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi, judicial review

dimaknai sebagai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara

materil maupun formil suatu undang-undang terhadap undang-undang

dasar, serta kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.8

8 . Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

31

Pasal III Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945

memerintah Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17

Agustus 2003, segala Kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan

oleh Mahkamah Agung pada tanggal 13 Agustus 2003, Undang-undang

Mahkamah Konstitusi disahkan pada tanggal 16 Agustus 2003 yang

kemudian dilanjutkan dengan pelantikan para hakim.9

Lembaga Negara yang menjadi otoritas akhir untuk memberi

penjelasan yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi, penjelasan

tersebut hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas

pengujian yang diajukan kepadanya.

Penjelasan yang dijelaskan secara abstrak tanpa terkait dengan

permohonan pengujian atau sengketa konstitusi lain yang dihadapi oleh

Mahkamah Konstitusi yang hanya didasarkan pada ketentuan teks

konstitusi, tanpa tadanya kaitan dengan latar belakang secara sosial

maupun ekonomi yang menjadi kehadiran pemohon, termohon maupun

pihak-pihak terkait di Mahkamah Konstitusi, hal ini sifatnya sangat

membantu untuk merumuskan dan mempelajari masalah Konstitusi

yang dihadapi.10

9 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, Sinar

Grafika, 2012), h.7 10

Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, Sinar

Grafika, 2012), h.9

32

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai bagian

dari upaya mewujudkan mekanisme checks and balances antar cabang

kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan

dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di

berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas perundang-undangan

dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian

dari perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang

terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR. Hal ini diatur dalam

ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata

Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 ayat (1) tersebut

menyatakan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-

undang terhadap UUD 1945, dan Ketetapan MPR.” Namun

pengujian ini tidak dapat disebut sebagai judicial review, karena

dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan.

Kewenangan menguji undang-undang dikenal ada dua macam,

yaitu Pengujian Formal (Formele Toetsingrecht) dan Pengujian

Materiil (Materiele Toetsingrecht). Pengujian formal adalah wewenang

untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan

prosedur atau tidak, serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan

33

suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian materiil adalah

wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan

perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang

lebih tinggi.

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya

dilandasi oleh suatu upaya serius memberikan perlindungan terhadap

hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakkan

konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri

sesungguhnya memberikan suatu harapan akan tegaknya konstitusi

dalam kerangka negara hukum, karena hak menguji yang menjadi

kewenangan Mahkamah Konstitusi itu merupakan pranata yang

berkaitan erat dengan konsep hukum dasar dan tertinggi. Dari sudut

pandang ini, keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah

melindungi konstitusi dari pelanggaran atau penyimpangan yang

mungkin dilakukan oleh badan pembuat undang-undang.

Ada beberapa alasan mengapa Mahkamah Konstitusi

ditempatkan dalam konstitusi yang menjadi dasar konstitusionalitas

keberadaannya sebagai salah satu lembaga negara dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia. Berikut beberapa alasan yang dimaksud :

34

1. Pada prinsipnya, konstitusi harus memuat tentang nilai-nilai

HAM, dan perubahan UUD 1945 telah mengakomodir lebih

jelas dan rinci pasal-pasal yang mengatur HAM. Oleh karena

itu, lembaga yang berwenang menjamin, melindungi, dan

menegakkan nilai-nilai HAM itu harus pula diletakkan dalam

konstitusi.

2. Konstitusi pada prinsipnya harus memberikan pembatasan

kekuasaan dan menyediakan mekanisme check and balances

antara cabang kekuasaan.

3. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berikut dengan kewenangan

dalam konstitusi, sejalan dan merupakan penegasan terhadap

prinsip negara hukum yang telah dimuat dalam perubahan

konstitusi.

4. Konstitusi sebagai hukum tertinggi harus ditegakkan dan

dijalankan secara konsisten oleh siapapun. 11

B. Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga

cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami

11

Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada

Pengujian UU Terhadap UUD, (Jakarta, Swadaya Group), h. 53

35

perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat

diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian,

cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang

kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang

kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.

Konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat

dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai

fungsi sebagai alat rakyat dalam pejuangan kekuasaaan melawan

golongan penguasa. Sejak saat itu konstitusi bergeser kedudukannya

dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup

rakyat terhadap golongan penguasa.12

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi

adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional

tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara

bertanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan oleh

tafsir ganda atas konstitusi. 13

12

Dahlan Thalib, dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta, Raja Grafindo

Persada), 1999, h. 17 13

. A. Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi,

(Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 119.

36

Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk mengawal (to

guard) konstitusi, agar dilaksanaakan dan dihormati baik

penyelenggaraan kekuasan Negara maupun warga Negara, Mahkamah

Konstitusi merupakan penafsir akhir konstitusi. Di beberapa Negara

dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung

(protektor) konstitusi. Sejak menjadi badan usaha yang sah dalam hak-

hak asasi manusia UUD 1945, dengan ini fungsi pelindung (protector)

konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (fundamental

rights).

Dalam keberadaannya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga

Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang

ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan

secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita

demokrasi.14

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga

terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil dan juga merupakan

koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu

yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.

14

. Maruarar Siahaan, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, (Jakarta,

Sinar Grafika), 2012, h. 7

37

Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah

ditentujan dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 24C ayat (1):

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar,

memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang

berkewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar,

memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan

perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 24C ayat (2)

Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat

dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelaggaran oleh

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang

dasar.15

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur

kembali dalam pasal 10 Undang-undang Mahkamah Konstitusi dengan

merinci sebagai berikut:

1. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

3. Memutus pembubaran partai poltik

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

15

Masdar farid Mas’udi, “Syarah Konstitusi dalam Perspektif Islam”,

(Jakarta, Putaka Alvabet), h. 123

38

5. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat

DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah

melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap

Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai

presiden dan/atau wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud

dalam UUD 1945.16

Dengan demikian, kehadiran kekuasaan kehakiman yang

independen bagi suatu negara hukum merupakan suatu keharusan dan

sebagai bentuk akuntabilitas negara dalam proses penegakkan hukum

yang berkeadilan berdasarkan norma hukum yang disepakati bersama

dari seluruh rakyat. Dengan kata lain, kehadiran kekuasaan kehakiman

yang merdeka dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia

merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem UUD 1945.

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah

memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran

hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut

Undang-Undang Dasar.

16

Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, Sinar

Grafika, 2012), h. 12

39

Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Mahkamah

Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi

adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional

tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara

bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita

demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga

dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan

yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi17

C. Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan kehakiman

Dalam Negara demokrasi lembaga kehakiman atau peradilan

dalam berbagai sektor dan tingkatannya merupakan keharusan mutlak,

segala perkara dan sengketa ketika sudah ketangan Negara harus

diselesaikan secara hukum atau perundang-undangan yang berlaku, dan

semua warga Negara mempunyai hak dan kedaulatan yang sama.18

Pembentukan kekuasaan untuk menopang penyelenggaraan

kehidupan bernegara, hal ini ditandai dengan pembentukan kekuasaan

kehakiman sebagai salah satu elemen penting dalam sistem

17

A. Mukthie Fadjar,, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta,

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI), 2006, h.. 119 18

Masdar Farid Mas’udi, Syarah Konstitusi, (Jakarta, Pustaka Alvabet,

2010), h. 125

40

ketatanegaraan modern. Adanya kekuasaan kehakiman yang kuat dan

mandiri diperlukan dalam menegakkan dan menjamin berjalannya

aturan-aturan suatu Negara. Dalam hal ini kekuasan kehakiman dalam

suatu Negara hukum modern dimaksud untuk menegaskan dan

mengawasi peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Pasal 24 ayat (1), kekuasaan

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.19

Berdasarkan latar belakang tersebut sejarah pembentukan MK,

keberadaan MK pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang

judicial review, sedangkan munculnya judicial review itu sendiri dapat

dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan

modern. Dari aspek politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian

dari upaya mewujudkan mekanisme checks and balances antar cabang

kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan

dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara,

yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan

memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.20

19

Pasal 24 Undang-undang Nomor 24 Tentang Mahkamah Konstitusi 20

. Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta,

Sekretariat Jendral kepanitraan MKRI, 2010), h. 3

41

Sistem demokrasi, pada dasarnya berlandaskan pada suara

mayoritas. Sistem politik demokrasi pada dasarnya adalah pembuatan

kebijakan publik atas dasar suara mayoritas melalui mekanisme

perwakilan yang dipilih lewat Pemilu. Kekuatan mayoritas perlu

dibatasi karena dapat menjadi legitimasi bagi penyalahgunaan

kekuasaan, bahkan membahayakan demokrasi itu sendiri. Oleh karena

itu, diperlukan pembatasan yang rasional, bukan sebagai sesuatu yang

bertentangan dengan demokrasi, tetapi justru menjadi salah satu esensi

demokrasi. Mekanisme judicial review yang di banyak negara

dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme untuk

membatasi dan mengatasi kelemahan demokrasi tradisional.

Mahkamah Konstitusi sering dicirikan sebagai pengadilan

politik. Bahkan judicial review secara tradisional dipahami sebagai

tindakan politik untuk menyatakan suatu ketentuan tidak konstitusional

oleh pengadilan khusus yang berisi para hakim yang dipilih oleh

parlemen dan lembaga politik lain, dan bukan oleh pengadilan biasa

yang didominasi oleh hakim yang memiliki kemampuan teknis hukum.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah konsekuensi dari

prinsip supremasi konstitusi untuk menjaga diperlukan pengadilan

42

khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah

dengan aturan hukum di atasnya.

Status bebas merdeka bagi lembaga peradilan dan terutama

hakimnya ini sama sekali tidak berarti bahwa aparat hukum boleh

memberi keputusan dengan sewenang-wenang, melainkan aparat

hukum dalam menjalankan tugasnya benar-benar berkiblat hanya

kepeda kebenaran, baik kebenaran faktual berdasarkan bukti-bukti yang

meyakinkan. Dalam memutuskan sebuah perkara hakim haruslah

bersikap adil dan berhati-hati.

Dengan adanya kemandirian kekuasaan kehakiman dari

lembaga atau badan pelaksananya diharapkan dapat melakukan

pengawasan hukum terhadap kekuasaan Negara lainnya. Dengan

demikian, hal tersebut dapat meminimalisir tidak adanya kemandirian

kekuasaan kehakiman yang akan membuka peluang terjadinya

penyalahgunaan kekuasaan Negara atau pemerintah. Dengan adanya

konteks Negara-negara hukum kekuasaan kehakiman konstitusional

memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap

kekuasaan pemerintah, kewenangan tersebut sebagai konsekuensi logis

dianut prinsip pembagian kekuasaan Negara konstitusi.

43

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim

merupakan asas yang sifatnya universal asas ini berarti bahwa dalam

melaksanakan peradilan hakim pada dasarnya bersifat bebas dalam arti

bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur

tangan kekuasaan ekstra yudisial.21

Hal ini di dasarkan pada suatu

kenyataan bahwa kekuasaan kehakiman pada hakikatnya hanyalah

sistem konstitusional yang berlaku di suatu Negara yang meliputi

lembaga-lembaga Negara, fungsi, tugas dan kewenangan serta

tanggung jawab masing-masing lembaga dan bagaimana hubungan

Negara dengan warganegara.

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen

adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan pelaksaan fungsi peradilan,

dan pengadilan hanya bekerja bila ada pelanggaran hukum atau

hak warga Negara tanpa ada satu kekuasaan lainnya dapat

melakukan intervensi.

2. Fungsi peradilan hanya berlangsung apabila ada kasus

pelanggran hukum yang khusus., hakim masih dalam koridor

21

Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada

Pengujian UU Terhadap UUD, (Jakarta, Swadaya Group), h. 85

44

tugasnya, jika memutus suatu perkara menolak menerapkan

prinsip yang berlaku umum. Namun apabila jika hakim menolak

menaati prinsip-prinsip yang berlaku umum dan tidak dalam

kondisi memeriksa suatu perkara hakim dapat dihukum atas

dasar pelanggran itu.

3. Kekuasaan kehakiman berfungsi jika diperlukan dalam hal

adanya sengketa yang di atur dalam hukum, jika suatu putusan

berujung pada terbuktinya suatu kejahatan pelakunya dapat

ditahan. 22

Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu

pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung,

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk

menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang

dimiliki. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan

kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu

Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari

cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip

supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan.

22

Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada

Pengujian UU Terhadap UUD, (Jakarta, Swadaya Group), h. 92

45

Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD

dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara

sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah

naungan konstitusi.23

Dalam pemikiran politik Islam, kekuasaan kehakiman atau

sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman kedudukan seorang hakim

bukan hanya pelaksana kekuasaan yudikatif yang bebas, mandiri, dan

professional, melainkan hakim memiliki hak sepenuhnya untuk

melaksanakan dan memutuskan sebuah perkara.

John Ferejohn mengemukakan bahwa secara prinsip tujuan dari

kemerdekaan Komisi Yudisial adalah untuk memfasilitasi tiga nilai

sebagai berikut:

1. Kemerdekaan Yudisial merupakan kondisi yang diperlukan

untuk memelihara Negara hukum.

2. Dalam suatu peemrintahan konstitusional, hanya hukum yang

secara konstitusional memiliki legitimasi yang harus ditegakkan

dan pengadilan harus memiliki kemampuan untuk melakukan

tugas dan memutuskan hukum tersebut. Oleh karena itu,

23

Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta,

Sekretariat Jendral kepanitraan MKRI, 2010), h. 10

46

terdapat kebutuhan agar pengadilan memiliki kemerdekaan

untuk membatalkan aturan hukum yang melanggar niali-nilai

tersebut.

3. Dalam Negara demokrasi, pengadilan harus memiliki otonomi

yang kuat dalam menolak godaan untuk memberikan

penghormatan terlalu banyak pada pemegang kekuasaan

ekonomi atau politik.24

Kehadiran kekuasaan kehakiman yang independen bagi suatu

Negara hukum merupakan suatu keharusan dan sebagai bentuk

akuntabilitas Negara dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan

berdasarkan norma hukum yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat

kekuasaaan kehakiman yang merdeka dalam konteks sistem

ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem

Undang-undang Dasar 1945.

Kekuasaan kahakiman yang merdeka bermakna sebagai

kemerdekan kekuasaan kehakiman baik secara kelembagaan maupun

dalam pengambilan putusan dari segala pengaruh kekuasaan lain yang

bersifat ekstrayudisial. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang

24

Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada

Pengujian UU Terhadap UUD, (Jakarta, Swadaya Group), h. 94

47

yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan

hukum dan keadilan bersadarkan pancasila sehingga putusannya

mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Perubahan kekuasan kehakiman dalam Undang-undang 1945

menunjukan adanya perkembangan, jika dahulu kekuasaan kehakiman

hanya diletakkan dan berpuncak pada Mahkamah Agung, sekarang

puncak kekuasaan kehakiman ada dua yaitu Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil

amandemen ketiga justru menempatkan Mahkamah Konstitusi berada

dibawah Mahkamah. Namun, dalam sisi lain Mahkamah Konstitusi

diberi kewenangan yang lebih tinggi dari Mahkamah Agung, yakni

melakukan pengujian terhadap Undang-undan, sedanglan wewenang

Mahkamah Agung dalam hal pengujian hanya dapat dipergunakan

terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

Penempatan Mahkamah Konstitusi sejajar kedudukannya

dengan Mahkamah Agung dalam suatu lingkungan kekuasaan

kehakiman justru mengaburkan mahkamah konstitusi dalam struktur

baru ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan

48

lembaga Negara setingkat dengan MPR, dimana perbedan utama

keduanya hanya pada yurisdiksi. Mahkamah Konstitusi berhak

memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara sehingga

membuka peluang bagi suatu lembaga Negara guna menggugat putusan

Mahkamah Agung dalam perkara Judicial review. 25

25

Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada

Pengujian UU Terhadap UUD, (Jakarta, Swadaya Group), h. 101